PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

Peran Ilmu Hukum Pidana Dan Kriminologi Pasangan Yang

Masing-Masing Bergerak Kearah Berlawanan Dalam

Penegakan Hukum di Indonesia

Disusun untuk memenuhi Ujian Kompetensi Dasar IV mata kuliah Metode Penelitian

Hukum

Disusun oleh:

MAHATMA PARAMANANDANA PRANATA

E 0009206

Kelas A

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012

USULAN PENELITIAN PENULISAN HUKUM

A. Judul Penelitian: Peran Ilmu Hukum Pidana Dan Kriminologi Pasangan Yang

Masing-Masing Bergerak Kearah Berlawanan dalam Penegakan Hukum di

Indonesia

B. Bidang Ilmu: PIDANA

C. Latar Belakang Masalah

Pertanyaan yang banyak dikemukakan oleh orang adalah apakah kriminologi itu bagian dari ilmu hukum pidana. Pertanyaan ini muncul disebabkan oleh objek permasalahan yang menjadi perhatian dari hukum pidana juga menjadi perhatian dari kriminologi.

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada masa lampau, perbedaan antara Hukum Pidana dengan Kriminologi sangat besar. Kriminologi bukan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Hukum pidana adalah ilmu pengetahaun dogmatis yang berkerja secara deduktif. Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan alam kodrat yang menggunakan metoda empiris-induktif.

Sesuai perkembangannya, perbedaan ini menjadi tidak begitu tajam, terutama setelah Perang Dunia II, di mana kriminologi berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang lebih banyak membahas tentang tingkah laku manusia. Dikatakan bahwa kriminologi telah berubah dari ilmu pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan gamma. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang mulai banyak memberikan tekanan kepada arti fungsional dan arti sosial dari kelakukan seseorang, dan kasuistik memainkan peranan yang besar, di mana sampai batas-batas tertentu, hukum pidana juga menggunakan induksi dan empiris.

. Meski berbeda, para ahli hukum pidana tetap memerlukan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan pembantu. Dengan menyadari sifat tersendiri dari masing-masing ilmu pengetahuan ini, ilmu pengetahuan hukum pidana dan kriminologi harus bekerja secara berpasangan, tetapi dengan arahnya yang berlawanan. Di antara kedua disiplin ilmu pengetahuan ini, terdapat pikiran integrasi yang saling memerlukan antara satu sama lain. Meskipun berbeda, ilmu pengetahuan hukum pidana dan kriminologi tidak dapat dipisahkan. Dan justru diperbatasannya ini timbul persoalan-persoalan.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam sebuah penelitian dapat dikatakan sebagai suatu pokok

dari penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan dalam rumusan masalah tersebut terkandung

berbagai pertanyaan dan dapat pula mengandung pertanyaan tersirat akan sebuah

permasalahan yang akan diteliti dalam suatu penelitian, dalam hal ini adalah penelitian

hukum.

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat disusun suatu

perumusan masalah yang akan membawa pada jawaban atas masalah yang muncul sebagai

berikut:

1. Bagaimana Peran Ilmu Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

2. Bagaimana Peran Ilmu Kriminologi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

a.Untuk mengetahui Peran Ilmu Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum di

Indonesia

b. Untuk mengetahui Peran Ilmu Kriminologi Dalam Penegakan Hukum di

Indonesia

2. Tujuan Subyektif

a.Untuk mengetahui seberapa besar Peran Ilmu Hukum Pidana serta Ilmu

Kriminologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia

b. Untuk memberikan suatu terobosan baru terhadap fenomena sosial yang

terjadi pada kehidupan masyarakat diihat dari kacamata Ilmu Hukum Pidana dan

Kriminologi

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman tentang Peran Ilmu hukum Pidana serta Ilmu Kriminologi

dalam Penegakan Hukum di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Memberikan pencerahan melihat fenomena kejahatan tidak hanya dari ilmu

pidananya saja juga harus melihat dari ilmu kriminologi penyebab kejahatan

tersebut terjadi

G. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Tinjauan umum tentang Ilmu Pidana

Hukum Pidana masih dipandang sebagai ilmu pengetahuan normatif yang penyelidikan-penyelidikannya adalah sekitar aturan-aturan hukum dan penerapan dari aturan-aturan hukum itu dalam rangka pendambaan diri terhadap cita-cita keadilan. Hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji norma-norma atau aturan-aturan yang seharusnya, lalu dirumuskan dan ditetapkan, dan kemudian diberlakukan. Hukum pidana bersifat umum dan universal, dan disebut sebagai post factum ‘setelah kejadian’. Suatu ketetapan dapat dirumuskan jikalau apabila permasalahan kejahatan telah terjadi di dalam masyarakat, kemudian diberlakukan suatu aturan atau norma yang memberikan batas-batas.

Objek dari ilmu pengetahuan hukum pidana adalah hukum yang berlaku, norma-norma dan sanksi-sanki hukum pidana yang berlaku. Hal ini harus dijelaskan, dianalisa dan disistematisassi oleh hukum pidana untuk mendapatkan penerapan yang lebih baik lagi. Ilmu pengetahuan hukum pidana harus meneliti tentang asas-asas yang menjadi dasar dari ketentuan undang-undang. Selain bersifat sistematis, tugas ilmu pengetahuan hukum pidana juga bersifat kritis. Ilmu pengetahuan ini harus mengkaji kepatutan dari asas-asas itu sendiri dan seberapa jauhkah norma-norma dari hukum yang berlaku itu harus berada dalam keadaan yang harmonis dengan asas-asas ini. Hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari “hukum”. Hukum itu selalu tumbuh, hampir setiap hari sehingga hampir tidak ada hal dalam kehidupan ini yang tidak dicampuri hukum. Pertanyaan mengenai dari mana datang dan tumbuhnya hukum, dijawab secara klasik, yang jawabannya adalah hukum bersumber dari undang-undang, kebiasaan, peradilan dan ajaran-ajaran hukum. Akan tetapi diantara sumber-sumber hukum ada kepatutan-kepatutuan, tetapi hampir tidak ada yang mengkaji

tentang kepatutan-kepatutan itu, padahal dia justru sangat menentukan. Dalam hal ini, kriminologi memainkan perannya.

Kriminologi membuka jalan terang kearah sumber kepatutan-ketapatutan ini. Jadi, kriminologi membantu ilmu pengetahuan hukum pidana. Kriminologi menunjukkan kepada pembentuk undang-undang dan hakim menengai tanggung jawab mereka yang sangat besar dalam bidang kemanusiaan. Melupakan “kepatutan” atau tidak tahu tentang “kepatutan” akan menyinggung pula hal-hal termasuk bidang kemanusian yang menjadi kurang diperhatikan.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mendapatkan tempat di kriminologi. Dalam suatu rantaian penelitian kriminologis yang bersifat interdisipliner, ilmu hukum mempunyai fungsi. Ilmu hukum menunjukkan kepada kriminologi seberapa jauh materi tertentu telah diperhatikan oleh hukum, misalnya perundang-undangan tentang kejahatan remaja. Hukum menunjukkan kepada kriminologi sorotan dan pandangan ilmiah sekitar hukum tentan hal tersebut. melalui sejarah hukum, seorang ahli kriminologi mengetahui bagaimana perundangan-udangan terdahulu mengenai hal tersebut, atau melalui perbandingan hukum: mengatur tentang hal yang sama. Jadi, kriminologi dan ilmu hukum pidana saling mempengaruhi. Kriminologi menerima hukum itu seperti yang dimaksudkan oleh ilmu hukum pidana, sebaliknya kriminologi dan praktek hukum memperkaya ilmu hukum pidana dan mengadakan evaluasi atas hukum pidana itu.

Dengan menyimak kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan hukum pidana dan kriminologi yang akan terjadi di masa depan, kita perlu mengadakan sintesa antara latar belakang dari terjadinya aliran-aliran berpikir secara ilmiah dengan kemungkinan-kemungkinan dapat bertumbuh dan berkembangnya ilmu-ilmu hukum pidana dan kriminolgi itu secara terintegrasi.

Perbedaan metoda dan etos pandangan kemanusiaan antara kedua disiplin ilmu itu, pada saat sekarang ini, tidak boleh mengakibatkan suatu keadaan bertentangan. Perbedaan metoda, yaitu normatif deduktif dan empiris induktif, yang dikatakan membuat kriminologi itu tidak berhukum, artinya memusatkan diri pada kejadian-kejadian dan melupakan norma-norma, mengutamakan individu daripada sistem sosial, pada masa sekarang harus segera diralat. Begitu juga sebaliknya, hukum pidana harus lebih banyak melihat justiabel sebagai manusia agar dapat melaksanakan tugasnya seperti diharapkan oleh perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan dewasa ini.

Pelaksanaan tugas dari ilmu pengetahuan hukum pidana yang demikan mengakibatkan orang-orang pada dewasa ini telah banyak berkecimpung dalam hukum pidana, baik dalam teori maupun praktek, yang melihat persoalan-persoalan hukum pidana tidak lagi sebagai persoalan yang abstrak. Orang semakin banyak menaruh perhatian kepada “manuisa”, dan

semakin mendalam. Hal ini mendapat perhatian dari kriminologi, dan berpengaruh terhadap hukum pidana.

Hakekat dan keadilan dan hakekat dari hukuman itu dapat disentuh dan dialami oleh ahli hukum dan bukannya bersifat abstrak. Dia itu adalah kenyataan yang sebenarnya sangat dalam letaknya dan merupakan dasari dari kehidupan masyarakat. Denga keterbukaan mengakui kenytaan-kenyataan ini, seorang hakim pidana akan benar-benar mengadili dalam arti memberiak keadilan. Bukan hanya ilmu pengetahuan hukum pidana yang membimbing, tetapi juga kriminologi. Degan demikian jelaslah sudah bahwa masing-masing ilmu pengetahuan ini akan mengejar dan mendalami kekhususannya itu kearah ilmu pengetahuan yang lain. Ilmu pengetahuan hukum pidana mengarah ke kriminologi, dan kriminologi mengarah ke ilmu pengetahuan hukum pidana.

b. Tinjauan umum mengenai Kriminologi

kriminologi, yang meskipun dalam beberapa hal berpangkal tolak dari konsepsi hukum pidana, lebih banyak menelusuri dan menyelidiki tentang kondisi-kondisi individual dan kondisi-kondisi sosial dari konflik-konflik, dan akibat-akibat serta pengaruh-pengaruh dari represi konflik-konflik dan membandingkannya secara kritis efek-efek dari represi yang bersifat kemasyarakatan disamping juga tindakan-tindakan itu. Berbeda dengan hukum pidana yang bersifat normative, kriminologi lebih mengkaji tentang kenyataan yang senyata-nyatanya, menafsirkan konteks, yang didapati dari hasil penelitian. Kriminologi bersifat lebih khusus dan terbatas. Oleh karena itu kriminologi disebut sebagai pre factum ‘sebelum kejadian’, di mana kriminologi lebih mengkaji sebab musabab dari suatu permasalahan kejahatan. asih banyak perbedaan pendapat tentang batasan dan lingkup kriminologi. Namun demikian jika kita cermati berbagai definisi yang diberikan oleh banyak sarjana, kita dapat memberikan batasan tentang kriminologi baik secara sempit maupun secara luas. Batasan kriminologi secara sempit adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menerangkan kejahatan dan memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan.Secara luas, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Bidang ilmu yang menjadi fokus kriminologi dan objek studi kriminologi, mencakup:Sosiologi Hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kondisi terbentuknya Hukum Pidana, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, serta kondisi empiris perkembangan hukum.

Etiologi Kriminal lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar Hukum (Pidana), atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lainnya tidak melakukannya. Kita harus mempertimbangkannya dari berbagai faktor (Multiple Factors), tidak lagi hanya faktor hukum atau Legal saja (Single Factor).

Penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni reaksi Sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan berkembangnya hukuman, arti dan manfaatnya yang berhubungan dengan “control of crime”.

Viktimologi yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni korban kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kedudukan korban dalam kejahatan, interaksi yang terjadi antara korban dan penjahat, tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama kejahatan terjadi.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan dan penjahat, dalam perkembangannya, tidak terlepas dari berbagai bidang studi yang juga berorientasi pada eksistensi hubungan sosial dan produk yang dihasilkan dari hubungan sosial yang ada., seperti antropologi, sosiologi, psikologi kriminalistrik serta ilmu hukum pidana. Semakin kompleks pusat perhatian kriminologi maka semakin bermanfaat pula pemahaman-pemahaman dari berbagai bidang ilmu dalam hal menyumbangkan ke arah penjelasan yang lebih komprensif yang merupakan tugas dari kriminologi tersebut, karena sifatnya yang multidisipliner, perkembangan teori dan metodologi pada disiplin ilmu yang lain sangat berpengaruh terhadap perkembangan kriminologi dalam menganalisis kejahatan.

Kejahatan, dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan. Mengapa demikian? Kita harus sadari bahwa eksistensi suatu hukum di dalam masyarakat merupakan pengejawantahan dari tuntutan masyarakat agar jalannya kehidupan bersama menjadi baik dan tertib. Dengan dilanggarnya fondasi ketertiban masyarakat tersebut maka tentunya perbuatan tersebut adalah jahat.Pernyataan bahwa tidak akan ada kejahatan apabila tidak ada hukum (undang-undang) pidana dan bahwa kita akan dapat menghilangkan seluruh kejahatan hanya dengan menghapuskan semua hukum (undang-undang) pidana adalah logomachy. Memang benar bahwa andaikata undang-undang terhadap pencurian ditarik kembali, maka mencuri itu tidak akan merupakan kejahatan, meskipun ia bersifat menyerang atau merugikan dan masyarakat umum akan memberikan reaksi terhadapnya. Sebutan kepada perilaku itu

mungkin akan berubah tetapi perilaku dan perlawanan masyarakat terhadap perilaku tersebut hakikatnya akan tetap sama, sebab “kepentingan-kepentingan masyarakat” yang rusak oleh perilaku itu hakikatnya akan tetap tidak berubah. Karena inilah, maka telah diadakan usaha-usaha untuk merumuskan definisi tentang kejahatan di mana kejahatan merupakan suatu uraian mengenai sifat hakikat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks ini, konsep kejahatan lebih menekankan arti segi sosialnya daripada arti yuridis tentang definisi kejahatan.

Bukanlah suatu kerja yang sederhana untuk mempelajari “siapa itu penjahat”. Langkah pertama adalah dengan memberi batasan yang sangat sederhana tentang penjahat, yaitu “seseorang yang melakukan kejahatan”. Sebelum melangkah lebih jauh, kini kita harus mencermati terlebih dahulu apa itu kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjahat. Penjahat inilah yang akan kita beri batasannya. Dalam Modul terdahulu kita telah membahas cukup rinci tentang apakah itu kejahatan. Kejahatan dapat didekati dari dua pendekatan utama yakni yuridis dan kriminologis.

Secara yuridis, kejahatan kita artikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.

Dengan melihat batasan kejahatan seperti telah diuraikan di bagian terdahulu maka penjahat adalah seseorang (atau sekelompok orang) yang melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (kriminologis). Dalam arti sempit, penjahat adalah seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu tertangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan serta kemudian dijatuhi hukuman.

Mempelajari kejahatan haruslah menyadari bahwa pengetahuan kita tentang batasan dan kondisi kejahatan di dalam masyarakat mempunyai sifat relatif. Relativisme kejahatan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni adanya ketertinggalan hukum karena perubahan nilai sosial dan perkembangan perilaku masyarakat, adanya perbedaan pendekatan tentang kejahatan –di mana di satu sisi memakai pendekatan legal dan di sisi lain memakai pendekatan moral– serta adanya relativisme dilihat dari sisi kuantitas kejahatan.

.

2. Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk

mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan

mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan

terpikirnya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. Adapun pengertian

penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah

bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran dari suatu gejala

atau hipotesa yang ada (Bambang Sunggono, 1991: 21).

PENEGAKAN HUKUM

PERAN

DALAM MELIHAT KEJAHATAN

ILMU KRIMINOLOGIILMU PIDANA

PERTIMBANGAN HAKIM

PUTUSAN PENGADILAN

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode,sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk satu atau beberapa gejala

hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2005: 43).

Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah

yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten untuk memperoleh data yang

lengkap dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat

tercapai. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35).

Tugas dalam penelitian adalah Pertama, mencandra (memberikan) artinya

menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Kedua, menerangkan

kondisi-kondisi yang mendasari peristiwa. Ketiga, menyusun teori-teori artinya mencari

dan memasukan dalil-dalil (hukum atau kausalitas mengenai suatu peristiwa dengan

peristiwa yang lain). Keempat, membuat prediksi, ramalan, estimasi dan proyeksi peristiwa

yang akan bakal terjadi dari gejala-gejala yang akan timbul. Kelima, melakukan

pengendalian atau pengaraha artinya melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan

dan mengarahkan peristiwa-peristiwa atau gejala tertentu yang dikehendaki (Sunaryati

Hartono, 1994: 102-103).

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan

kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti

sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka

tertentu (Beni Ahmad Saebeni, 2008: 13). Berkualitas atau tidaknya sebuah penelitian salah

satunya dapat diamati dari kekonsistenan benang merah penelitian mulai dari rumusan

masalah,tujuan penelitian, hingga kesimpulan hasil penelitian. Untuk dapat menuntun

peneliti dalam melakukan penelitian diperlukan sebuah metode penelitian. Keberhasilan

metode penelitian diharapkan dapat menjadi ciri penelitian (M.Subana dan Sudrajat, 2001:

88).

Menurut Kamus Webster’s, penelitian adalah penyelidikan terhadap suatu bidang

ilmu yang dilakukan secara hati-hati penuh kesabaran dan ktitis dalam mencari fakta dan

prinsip-prinsip. Menurut Hillway, penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan

seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap sutau masalah,

sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut (Supranto, 2003: 1).

Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis menggunakan metode penelitian agar

mendapatkan hasil penelitian yang logis dan tersistemetis. Logis artinya antara judul,

rumusan masalah dan pembahasannya mudah dipahami dengan alur berpikir yang kongkrit

dan jelas. Tersistematis artinya antara bagian yang satu dengan yang lain tidak akan saling

terputus dan dapat memberikan penjelasan yang saling berhubungan. Adapun Penulis

memberikan uraian dan penjelasan tentang metode penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum, dibagi menjadi 3

yaitu:

a. Penelitian hukum normatif

b. Penelitian hukum empiris

c. Penelitian hukum normatif empiris

Di Indonesia, metode penelitian hukum yang doktrinal terlanjur diberi label

sebagai penelitian hukum normatif. Bahkan, metode penelitian hukum kerap

diidentifikasikan dengan metode penelitian normatif (Sulistyowati Irianto dan

Shidarta, 2009:xiv)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prnsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Penelitian hukum itu dilakukan

bertujuan untuk menghasilakan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai

prsekripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Menurut Sutandyo Wignyosubroto, penelitian hukum normatif atau doktrinal

dibagi menjadi tiga:

a. Penelitian hukum doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai

asas hukum alam dalam sistem normal menurut doktrin hukum alam

tersebut,

b. Penelitian hukum doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai

kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme, dan

c. Penelitian hukum doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai

putusan hakim in concreto menurut doktrin realisme.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian di dalam penelitian ini mengikuti sifat ilmu hukum yang

mempunyai karekteristik sebagai ilmu yang bersifat preskiptif. Ilmu hukum yang

bersifat preskiptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau

merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum yang bersifat

preskiptif merupakan ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep

hukum dan norma-norma hukum. Sifat ini merupakan sesuatu yang substansial di

dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain

yang obyeknya juga hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Suharsini ada beberapa tata kerja dalam kegiatan penelitian yaitu

sebagai berikut:

Kegiatan penelitian dirancang dan diarahkan untuk memecahkan suatu

masalah tertentu, yang dapat berupa jawaban masalah atau dapat menentukan

hubungan untuk variabel-variabel penelitian.Kegiatan penelitian berpangkal pada

masalah atau obyek yang dapat diobservasi. Kegiatan penelitian memerlukan

observasi dan deskripsi yang mapan Kegiatan penelitian berkepentingan dengan

penemuan baru. Prosedur kegiatan penelitian dirancang secara teliti dan rasional.

Kegiatan penelitian menuntut keahlian. Kegaiatan penelitian ditandai dengan

usaha objektif dan logis. Kegiatan penelitian harus dilakukan secara cermat, teliti,

dan sabar serta memerlukan kebenaran, sebab hasil penelitian kadangkala

berlawanan dengan norma tata aturan yang berlaku dalam suatu mayarakat dalam

periode tertentu (Beni Ahmad Saebeni, 2008:16-17).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum

terdapat lima pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue

approach), penedekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical

approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan

konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 93).

Pendekatan (approach) yang digunakan dalam satu penelitian normatif

akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan

ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta

eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normative.

Dalam kaitannya dengan penelitian normative dapat digunakan beberapa

pendekatan berikut: pendekatan perundang-undangan (statue approach),

pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical

approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis

(historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), pendekatan

kasus (case approach). Pada pendekatan tersebut dapat digabung, sehingga dalam

suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau

lebih sesuai, misalnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan

pendekatan perbandingan. Namun dalam suatu penelitian normatif satu hal yang

pasti adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian hukum normative

didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada

(Johnny Ibrahim, 2005: 246-247). Dalam penelitian hukum ini, Penulis akan

menggunakan pendekatan kasus ( Case Approach ) dan Pendekatan Konseptual

(Conceptual Approach )

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bagian terpenting lain dalam proses penelitian ialah berkenaan dengan data

penelitian. Sebab inti dari suatu penelitian adalah terkumpulnya data atau

informasi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dan akhirnya hasil analisis

itu diterjemahkan atau diinterpretasikan (M.Subana dan Sudrajat, 2002: 115).

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-

sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan

hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autoritatif yang

artinya bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau

kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah

peraturan perundang-undangan, catatan resmi yang berkaitan dengan hukum.

Publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,jurnal-

jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud

Marzuki, 2009: 141).

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya

dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis,foto, dan statistik

(Lexy J.Moleong, 2009 : 157).

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data

sekunder, yaitu data atau informasi hasil menelaah dokumen penelitian serupa

yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku,

literatur, koran, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian

yang dibahas. Menurut Seorjono Seokanto, data sekunder dibidang hukum ditinjau

dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:

Dalam Penulisan Hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer,

yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer seperti:

1) Hasil karya ilmiah para sarjana dan ahli hukum; dan

2) Hasi-hasil jurnal hukum.

b. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder,

misalnya; bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif

dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2001: 13).

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan

hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan

berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Studi

dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui

bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis (Peter Mahmud

Marzuki,2006:21).

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat

penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka atau “collecting by

library” untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan

(Lexy.J.Moleong, 2005: 216-217).

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yaitu dengan data

yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis .

Dalam content analisis ini dapat menggunakan participant observasion. Tahap ini

mempunyai cirri-ciri yaitu sebagai berikut:

a. Pengamat menjadi bagian dari gejala yang diamati;

b. Pengamat sudah sejak semula menjadi bagian;

c. Pengamat semula adalah pihak luar; dan

(Soekanto, Soerjono.2006:21-22).

Bernald Barelson mengartikan makna ”content analyisis” yaitu “content analysis is a reaserch technique for the objevtive, systematic and quantitative description of the manifest content of communication”. Selanjutnya Fred N.Kerlinger mengartikan content analysis yaitu “content analysis is a method of studying and analyzing and quantitative manner to measure variables” (Abdurrahman, 1999: 12).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Bogdan dan Biklen yang menyatakan bahwa analisis data

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang

lain (Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong, 2005: 248).

Analisis terhadap data kualitatif adalah pemusatan perhatian pada prinsip-

prinsip umum yang mendasari perwujudan suatu gejala yang ada dalam kehidupan

manusia atau pola-pola yang dianalisis, gejala social budaya dengan menggunakan

kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran

mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashshofa, 2004: 2).

Penelitian deskriptif secara lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep yang

telah ada atau menciptakan konsep-konsep logika dan ilmiah yang berfungsi

klarifikatif terhadap fenomena sosial yang dipermasalahkan. Dalam pelaksanaan

penelitian yang menggunakan metode deskriptif pengumpulan data dilaksanakan

dengan melakukan seleksitas data dan pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang berupaya

memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan segala hal yang

bersifat kuantitatif. Dengan demikian gejala yang ditemukan tidak memungkinkan

untuk diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiaran logis teoretis yang

berlaku atau terbentuk begitu saja karena realitas yang baru yang menjadi indikasi

signifikan terciptanya konsep baru (Sulistyowati Irianto, 2009:58).

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-

sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk

menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya

hubungan antara suatau gejala lain di dalam masyarkat. Menurut Herbert Hynan

penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang tepat dan suatu

gejala dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari satu atau lebih

variable terikat (dependent variabel) dalam suatu kelompok penduduk tertentu

atau dalam sampel dari kelompok penduduk tertentu (Amiruddin dan H.Zainal

Asikin, 2004: 25-26).

Penelitian hukum ini menggunakan logika berpikir deduktif silogisme

dalam mencari jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian hukum ini.

I. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Sistematika dalam sebuah penelitian hukum akan memberikan kemudahan

bagi penulis ataupun pihak-pihak yang nantinya akan menggunakan hasil

penelitian hukum tersebut,karena suatu penelitian hukum yang sistematis akan

lebih mudah untuk dipelajari. Berikut adalah sistematika dalam penelitian hukum:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang

melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan

umum tentang Peran Ilmu Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum

di Indonesia dan tinjauan umum tentang Peran Ilmu Kriminologi

Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan

pambahasan dari rumusan masalah mengenai Peran Ilmu Hukum

Pidana Dan Kriminologi Pasangan Yang Masing-Masing Bergerak

Kearah Berlawanan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian akhir penulis akan menguraikan mengenai simpulan dan

saran terkait dengan penelitian hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

J. Jadwal Waktu Penelitian

no Kegiatan Bulan I

(juni 2012)

Bulan II

( juli 2012)

Bulan III

(Agustus 2012)

Bulan IV

(September 2012)

1 Proposal V V V V V

2 Pengumpulan

bahan hukum

V V V V V V

3 Analisis

bahan hukum

V V V V V V

4 Penyusunan

laporan

V V V V V V

K. DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

Abdurrahman. 1999. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Terapan. Jakarta: Rineka Cipta

Amiruddin dan H.Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Bambang Sunggono. 1991. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press

Beni Ahmad Saebeni. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV Pustaka Setia

Burhan Asashofa. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta

Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyu Media

M.Subana dan Sudrajat. 2001. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia

Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya

---------------------. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya

Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

----------------------------. 2009. Penelitian Hukum Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Soerjono Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

------------------------. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Dari Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni

Sulistyowati Irianto dkk. 2009. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia

Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: PT Rineka Cipta