mpn-g2 for eiti bali_final
TRANSCRIPT
Denpasar, 25 Agustus 2016
Disajikan oleh: Ir. Adijanto, MPA
Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan DITJEN PERBENDAHARAN, KEMENKEU RI
UU 20 Tahun 1997
Bab I. Pasal 1
ayat (1). Penerimaan Negara Bukqn Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaanpajak.
(2). Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat diatas permukaan dan didalam bumi yang dikuasai oleh Negara.
(6). Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
(7). Menteri adalahMenteri Keuangan Republik Indonesia.
Pasal III.
ayat (4). Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara
(5). Seluruh Penerimqaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DASAR HUKUM
KEUANGAN NEGARA
Pendapatan Negara
Penerimaan Pajak
PNBP
Non Anggaran
Hibah
Pembiayaan
Pengeluaran/
Belanja Negara
Belanja K/L
Transfer Daerah
Non Anggaran
Subsidi
Utang
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
KEMENKEU – DITJEN PERBENDAHARAAN
• SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
• UNTUK MENJAMINI AKUNTABILITAS DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016
A. SDA Migas 189,6 179,2 216,9 81,4 68,7
B. Non Migas (Pertamb. Umum/Minerba)
15,2 17,6 20,9 37,6 21,8
Total (SDA+Pertamb. Umum) 204,8 196,8 237,8 113.1 90,5
• Sumber: Kemenkeu RI (diolah)
0
50
100
150
200
250
20122013
20142015
2016
SDA Migas
Non Migas
Total
Grafik Perbandingan Proyeksi Penerimaan PNBP Periode tahun 2012-2016*
(dalam trilyun rupiah)
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016*
A. SDA Migas 205,8 203,6 240,8 78,4 18,5
B. Non Migas (Pertamb. Umum/Minerba)
20,0 22,7 23,9 24,0 8,9
Total (SDA+Pertamb. Umum) 225,8 226,4 264,7 102,4 27,4
*) per 30 Juni 2016 Sumber: LKPP(audited), Kemenkeu RI
0
100
200
300
20122013
20142015
2016*
SDA Migas
Non Migas
Total
Grafik Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Periode tahun 2012-2016
(dalam trilyun rupiah)
PERBANDINGAN NILAI G1-G2
Sumber: intranet perbendaharaan dan dashboard mpn
57,487 62,264
74,652
115,645
100,191
65,896
25,531
17,225 16,369
16,527 11,598
5,612 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Januari Februari Maret April Mei Juni
JUTA
nilai IDR G2
nilai IDR G1
7,807 8,204 9,807
15,522
17,869
8,221
35,589 38,200
43,491
72,416
55,394
42,111
14,092
15,859
21,354
27,707 26,928
21,246
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Januari Februari Maret April Mei Juni
DJA
DJP
DJBC
Sumber: dashboard mpn
PERBANDINGAN NILAI MPN G-2 PER
BILLER
TIMEL LINE – LAYANAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
Kantor Kas
Neg.
BPP (Limited)
BPP (more wide)
BPP (unlimited)
BPP (unlimited
contractual)
Paypoints (Unlimited& Contractual)
Tunai (Manual)
Giral (Manual)
Giral Semi-Otomasi
Giral (TSA H+0) Otomasi
Giral (TSA H+0) Otomasi
Sisp
en
(DN
P)
MP
N G
-1 Tr
ansi
si
Pri
nti
ng-
Tera
Tera
- m
anu
al
0
1
2
3
4
5
6
MP
N G
-1,5
1990-an 1945-1990 1999 2007 2012 2016 2013
MP
N G
-2
KELEMAHAN PEMBAYARAN PENYETORAN PBNP DAN PAJAK DALAM SISTEM LAMA
1. Wajib bayar/wajib setor kadang mengalami kesulitan dalam mendapatkan formulir ssbp/ssp
2. Wajib bayar/wajib setor mengalami kesulitan dalam mengisi kode-kode pada ssbp/ssp
3. Hal tersebut mengakibatkan kurang akuratnya informasi penyetoran
4. Petugas teler bank/pos persepsi memerlukan waktu yang lebih lama dalam melayani penyetoran
5. Dikarenakan peng-input-an kode-kode di ssbp/ssp ke dalam sistem mpn masih dilakukan secara manual maka kadang terjadi salah input dalam proses tersebut
6. Hal-hal tersebut mengakibatkan kurang cepatnya pelayanan dan kurang akuntabelnya penerimaan negara.
WAJIB BAYAR
WAJIB SETOR
PENDAFTARAN/REGISTRASI (ONLINE)
PEREKAMAN DATA PEMBAYARAN ATAU
PENYETORAN PAJAK/PNBP (ONLINE)
PENERBITAN KODE BILLING (ONLINE)
TELLER/OVER THE COUNTER
ATM
E-BANKING
EDC/ELECTRONIC DATA CAPTURE
BUKTI SETOR DENGAN NTB/NTP DAN NTPN
BANK/POS PERSEPSI
CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBNP DAN PAJAK DENGAN SISTEM MPN G2
ARAH PENYEMPURNAAN SISTEM MPN
Manual Electronic Billing System
Akuntabilitas, Fleksibilitas, dan Kecepatan
Layanan Melalui Counter
Layanan On-line, Fleksibel TIDAK Tergantung Waktu dan Tempat
Tidak Melayani Seluruh Transaksi Penerimaan Negara
Melayani Seluruh Transaksi Penerimaan Negara
Akuntabilitas penerimaan negara
Layanan Single Currency (Rupiah)
Layanan Multiple Currencies (termasuk Valas)
Ketersediaan Kas dalam berbagai jenis Valuta
Layanan Terpisah Per Unit Eselon I (Individual)
Data Transaksi Bersama dan Terkoordinasi
Kesatuan Database dan Informasi Penerimaan Negara
Dari Kondisi Menjadi Manfaat
KONFIGURASI SISTEM MPN-G2
BANK INDONESIA
BIG-eB
SPAN
BANK BNI SYARIAH BANGKOK BANK PUBLIC CO. LTD BANK ACEH BANK BUMI ARTA
BANK CENTRAL ASIA BANK DBS INDONESIA BANK ANZ INDONESIA BANK COMMONWEALTH
BANK CIMB NIAGA BANK MIZUHO INDONESIA BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL BANK ICBC INDONESIA
BANK GANESHA BANK NUSANTARA PARAHYANGAN BANK BUKOPIN BANK MASPION INDONESIA
BANK J TRUST INDONESIA BANK PAN INDONESIA BANK DANAMON INDONESIA BANK OCBC NISP
BANK MANDIRI BANK PERMATA BANK DKI BANK QNB INDONESIA
BANK MAYAPADA INTERNATIONAL BANK RESONA PERDANIA BANK EKONOMI RAHARJA BANK SHINHAN INDONESIA
BANK MAYBANK INDONESIA BANK SULAWESI UTARA BANK JASA JAKARTA BANK SINARMAS
BANK MESTIKA DHARMA BANK TABUNGAN NEGARA BANK KEB HANA INDONESIA BPD JAMBI
BANK NEGARA INDONESIA BANK UOB INDONESIA BANK MEGA BPD JAWA TENGAH
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ. LTD BPD BALI BANK MUAMALAT INDONESIA BPD KALIMANTAN BARAT
BANK RAKYAT INDONESIA BPD JAWA TIMUR BANK NUSA TENGGARA BARAT BPD KALIMANTAN TENGAH
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL BPD LAMPUNG BANK OF AMERICA BPD MALUKU
BANK WOORI SAUDARA 1906 BPD NUSA TENGGARA TIMUR BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA BPD PAPUA
BPD JAWA BARAT DAN BANTEN BPD SUMATERA BARAT BANK SYARIAH MANDIRI BPD SULAWESI TENGAH
BPD KALIMANTAN SELATAN BPD SUMATERA UTARA BPD BENGKULU BPD SULAWESI TENGGARA
BPD RIAU KEPRI DEUTSCHE BANK AG BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JP MORGAN CHASE BANK
BPD SUMSEL BABEL HSBC BPD KALIMANTAN TIMUR PT. BANK MNC INTERNATIONAL, Tbk
CITIBANK, N.A PT BANK CTBC INDONESIA BPD SULSELBAR RABOBANK INDONESIA
POS INDONESIA STANDARD CHARTERED BANK
KELEMAHAN CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBNP DAN PAJAK MIGAS DAN MINERBA MELALUI MEKANISME NON MPN
(SISTEM LAMA)
1. Sulit untuk mengidentifikasi maksud setoran karena penyetoran dilakukan dengan
cara transfer sehingga tidak tercantum kode akun setoran, kode BA dan lain-lain.
2. Beberapa jenis setoran dilakukan dalam satu kali transfer sekaligus sehingga harus
dilakukan identifikasi oleh pihak DJA.
3. Terjadi perbedaan tanggal pembukuan antara pihak perusahaan dengan Pemerintah
karena pihak perusahaan mencatat penyetoran ketika melakukan transfer ke RPL
(step 1) sedangkan pemerintah mengakui adanya penerimaan negara ketika hak
pemerintah pusat sudah masuk ke R-KUN (step 4).
4. Perusahaan kurang memiliki bukti setor yang sah (SSBP/SSP) karena yang dimiliki
hanyalah bukti transfer antar bank atau mungkin hanya catatan transaksi di rekening
koran
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DJPB UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENERIMAAN NEGARA DARI
SEKTOR MIGAS DAN MINERBA
1. Melakukan identifikasi permasalahan pada regulasi-regulasi dan mekanisme
penyetoran penerimaan negara pada sektor migas dan minerba.
2. Berupaya melakukan penyempurnaan regulasi dan mekanisme penyetoran
penerimaan negara pada sektor migas dan minerba.
3. Melakukan penyempurnaan Modul Penerimaan Negara G2 sehingga bisa melayani
seluruh penyetoran penerimaan negara pada sektor migas dan minerba khususnya
yang disetor dalam bentuk Valas (USD)
4. Berupaya menyempurnakan pola rekonsiliasi penerimaan negara pada sektor migas
dan minerba antara DJPB dengan pihak terkait (Biro Keuangan ESDM, Ditjen
Migas, Ditjen Minerba dan DJP)
TERIMA KASIH