n kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi kepala... · penerapan teknologi tentang...
TRANSCRIPT
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 009 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu
dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor
B/2491.1/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 31 Juli 2015,
hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI.
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 1
(1) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang
selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPPT adalah
Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
- 3 -
melalui menteri yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
(2) BPPT dipimpin oleh Kepala.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 2
BPPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, BPPT menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di
bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan
tugas BPPT;
c. pemantauan, pembinaan, dan pelayanan terhadap
kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka
inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas teknologi
serta pembinaan alih teknologi; dan
d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan
administrasi umum di bidang perencanaan umum,
ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,
kepegawaian, keuangan, hukum, kerja sama,
hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan,
persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
- 4 -
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BPPT terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi;
d. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya
Alam;
e. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan
Bioteknologi;
f. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan
Material;
g. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun
dan Rekayasa;
h. Inspektorat;
i. Pusat Pelayanan Teknologi;
j. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan; dan
k. Pusat Manajemen Informasi.
BAB III
KEPALA
Pasal 5
Kepala mempunyai tugas:
a. memimpin BPPT sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum
sesuai dengan tugas BPPT;
c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPPT
yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan
instansi dan organisasi lain.
- 5 -
BAB IV
SEKRETARIAT UTAMA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 6
(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala.
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Pasal 7
Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap
program, administrasi dan sumber daya di lingkungan
BPPT.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di
lingkungan BPPT;
b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan
kebijakan teknis BPPT;
c. pembinaan dan pelayanan administrasi
ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,
kepegawaian, keuangan, hukum, kerja sama,
kehumasan, persuratan, kearsipan, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga BPPT;
d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-
undangan dan dokumen hukum lainnya yang
berkaitan dengan tugas BPPT; dan
e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPPT.
- 6 -
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9
Sekretariat Utama terdiri atas:
a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
c. Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
dan
d. Biro Umum.
Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Keuangan
Pasal 10
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan
program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja,
serta pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi,
dan pelaporan keuangan.
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, Biro Perencanaan dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi serta penyusunan rencana
program, kegiatan, dan anggaran serta rencana
strategis;
b. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan
pelaporan kinerja;
c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi dan
pengelolaan perbendaharaan; dan
d. pelaksanaan pengelolaan kegiatan akuntansi dan
pelaporan keuangan.
- 7 -
Pasal 12
Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran;
b. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
c. Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan; dan
d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Pasal 13
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi serta penyusunan
rencana program, kegiatan, dan anggaran serta rencana
strategis.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana
program dan kegiatan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana
anggaran; dan
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana
strategis.
Pasal 15
Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:
a. Subbagian Penyusunan Program;
b. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan
c. Subbagian Penyusunan Rencana Strategis.
Pasal 16
(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
penyusunan rencana program dan kegiatan.
(2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
penyusunan rencana anggaran.
- 8 -
(3) Subbagian Penyusunan Rencana Strategis mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
penyusunan rencana strategis.
Pasal 17
Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas
melaksanakan evaluasi kinerja hasil program kegiatan,
pelaporan kinerja hasil program kegiatan, dan pengelolaan
data perencanaan.
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja hasil program
kegiatan;
b. pelaksanaan kegiatan pelaporan kinerja hasil program
kegiatan; dan
c. pelaksanaan pengelolaan data perencanaan.
Pasal 19
Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:
a. Subbagian Evaluasi Kinerja;
b. Subbagian Pelaporan Kinerja; dan
c. Subbagian Pengelolaan Data Perencanaan.
Pasal 20
(1) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas
melakukan kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan
program kegiatan.
(2) Subbagian Pelaporan Kinerja mempunyai tugas
melakukan pelaporan kinerja pelaksanaan program
kegiatan.
(3) Subbagian Pengelolaan Data Perencanaan mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan data perencanaan
program kegiatan.
- 9 -
Pasal 21
Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pengelolaan verifikasi dan
pengelolaan perbendaharaan.
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan verifikasi anggaran;
b. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan pembayaran; dan
c. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
penggajian.
Pasal 23
Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan terdiri atas:
a. Subbagian Verifikasi Anggaran;
b. Subbagian Pembayaran; dan
c. Subbagian Penggajian.
Pasal 24
(1) Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas
melakukan verifikasi dokumen anggaran.
(2) Subbagian Pembayaran mempunyai tugas melakukan
kegiatan pengelolaan pembayaran.
(3) Subbagian Penggajian mempunyai tugas melakukan
kegiatan pengelolaan penggajian pegawai.
Pasal 25
Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan akuntansi dan
pelaporan keuangan.
- 10 -
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan tata usaha anggaran;
b. pelaksanaan kegiatan evaluasi anggaran; dan
c. pelaksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan.
Pasal 27
Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Anggaran;
b. Subbagian Evaluasi Anggaran; dan
c. Subbagian Pelaporan Keuangan.
Pasal 28
(1) Subbagian Tata Usaha Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan tata usaha anggaran.
(2) Subbagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan koordinasi, penyusunan,
pemantauan dan evaluasi anggaran.
(3) Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan penyusunan laporan
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Keempat
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Pasal 29
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan dan
pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan karir
dan mutasi pegawai, pengelolaan kesejahteraan dan kinerja
pegawai serta penataan organisasi dan tata laksana.
- 11 -
Pasal 30
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi, perencanaan dan
pengembangan sumber daya manusia;
b. penyiapan koordinasi, pengelolaan karir dan mutasi
pegawai;
c. penyiapan koordinasi, pengelolaan kesejahteraan dan
kinerja pegawai; dan
d. penyiapan koordinasi, penataan organisasi dan tata
laksana.
Pasal 31
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
b. Bagian Karir dan Mutasi Pegawai;
c. Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai; dan
d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
Pasal 32
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
dan pengembangan sumber daya manusia.
Pasal 33
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan sumber daya manusia;
dan
b. penyiapan bahan pengembangan sumber daya
manusia.
- 12 -
Pasal 34
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia; dan
b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pasal 35
(1) Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan sumber daya manusia.
(2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengembangan sumber daya manusia.
Pasal 36
Bagian Karir dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan administrasi karir struktural, karir
fungsional dan mutasi pegawai.
Pasal 37
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36, Bagian Karir dan Mutasi Pegawai
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengadministrasian karir
struktural;
b. penyiapan bahan pengadministrasian karir fungsional;
dan
c. penyiapan bahan pengadministrasian mutasi pegawai.
Pasal 38
Bagian Karir dan Mutasi Pegawai terdiri atas:
a. Subbagian Karir Struktural;
b. Subbagian Karir Fungsional; dan
c. Subbagian Mutasi.
- 13 -
Pasal 39
(1) Subbagian Karir Struktural mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan administrasi pengelolaan
karir jabatan struktural.
(2) Subbagian Karir Fungsional mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan administrasi pengelolaan
karir jabatan fungsional.
(3) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan mutasi pegawai.
Pasal 40
Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan tata usaha
kepegawaian, kesejahteraan, dan kinerja pegawai.
Pasal 41
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40, Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; dan
c. pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas dan evaluasi
kinerja pegawai.
Pasal 42
Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
b. Subbagian Kesejahteraan; dan
c. Subbagian Kinerja Pegawai.
Pasal 43
(1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan pengelolaan tata usaha kepegawaian.
(2) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas
melakukan urusan kesejahteraan pegawai.
(3) Subbagian Kinerja Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai.
- 14 -
Pasal 44
Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan penataan
organisasi dan tata laksana.
Pasal 45
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44, Bagian Organisasi dan Tata Laksana
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan
penataan, organisasi; dan
b. penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan tata
laksana.
Pasal 46
Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas :
a. Subbagian Organisasi; dan
b. Subbagian Tata Laksana.
Pasal 47
(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan
penataan organisasi.
(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan tata
laksana.
Bagian Kelima
Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Pasal 48
Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan
perundang-undangan, advokasi hukum, fasilitasi
perlindungan kekayaan intelektual, koordinasi dan
administrasi kerja sama, serta pengelolaan hubungan
masyarakat.
- 15 -
Pasal 49
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum, dan fasilitasi
perlindungan kekayaan intelektual;
b. penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama;
dan
c. penyiapan pengelolaan hubungan masyarakat.
Pasal 50
Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
terdiri atas:
a. Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual;
b. Bagian Kerja Sama; dan
c. Bagian Hubungan Masyarakat.
Pasal 51
Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan di bidang hukum dan pengelolaan
kekayaan intelektual.
Pasal 52
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51, Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penelaahan dokumen hukum,
advokasi, dan penyelesaian masalah hukum;
b. penyiapan bahan penyusunan dan penelaahan
peraturan perundang-undangan; dan
c. penyiapan bahan pengelolaan kekayaan intelektual.
Pasal 53
Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual terdiri atas:
- 16 -
a. Subbagian Advokasi Hukum;
b. Subbagian Perundang-undangan; dan
c. Subbagian Kekayaan Intelektual.
Pasal 54
(1) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan
dan penelaahan dokumen hukum, advokasi dan
penyelesaian masalah hukum.
(2) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan
dan penelaahan naskah peraturan perundang-
undangan, pendokumentasian peraturan serta
pemberian pelayanan informasi peraturan.
(3) Subbagian Kekayaan Intelektual mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi
dan legalisasi status kekayaan intelektual serta
identifikasi karya intelektual di lingkungan BPPT.
Pasal 55
Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi
pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan industri.
Pasal 56
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan
evaluasi pelaksanaan kerja sama antarlembaga; dan
b. penyiapan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan
evaluasi pelaksanaan kerja sama industri.
Pasal 57
Bagian Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbagian Kerja Sama Antarlembaga; dan
b. Subbagian Kerja Sama Industri.
- 17 -
Pasal 58
(1) Subbagian Kerja Sama Antarlembaga mempunyai
tugas melakukan penyiapan koordinasi, pelaksanaan
administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama
antarlembaga.
(2) Subbagian Kerja Sama Industri mempunyai tugas
melakukan penyiapan koordinasi, pelaksanaan
administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama
industri.
Pasal 59
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan keprotokolan, hubungan antarlembaga,
hubungan media massa, dan pengaduan masyarakat.
Pasal 60
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan dan
hubungan antar lembaga;
b. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan media,
analisa media, dan pengaduan masyarakat; dan
c. penyiapan bahan pelaksanaan publikasi serta
pengelolaan informasi dan dokumentasi.
Pasal 61
Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a. Subbagian Protokol dan Hubungan Antarlembaga;
b. Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan
Masyarakat; dan
c. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi.
Pasal 62
(1) Subbagian Protokol dan Hubungan Antarlembaga
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan keprotokolan.
- 18 -
(2) Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan
Masyarakat mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan hubungan media massa, pengelolaan
opini publik, analisa media, dan pengaduan
masyarakat.
(3) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
publikasi dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
Bagian Keenam
Biro Umum
Pasal 63
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, arsip,
dan barang milik negara.
Pasal 64
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perlengkapan;
b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah tangga dan
tata usaha pimpinan; dan
c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan
akuntansi barang milik negara.
Pasal 65
Biro Umum terdiri atas:
a. Bagian Perlengkapan;
b. Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan; dan
c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.
Pasal 66
Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan
analisa kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana
serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 19 -
Pasal 67
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan dan
pengembangan sarana dan prasarana;
b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan
prasarana; dan
c. pelaksanaan kegiatan layanan pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Pasal 68
Bagian Perlengkapan terdiri atas:
a. Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana;
b. Subbagian Pengelolaan Sarana dan Prasarana; dan
c. Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Pasal 69
(1) Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan
kegiatan analisis kebutuhan dan pengembangan
sarana dan prasarana.
(2) Subbagian pengelolaan Sarana dan Prasarana
mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan
sarana dan prasarana.
(3) Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah mempunyai tugas melakukan layanan
pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pasal 70
Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan
kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan.
- 20 -
Pasal 71
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70, Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan
menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan urusan dalam dan perjalanan;
b. pengelolaan kendaraan dan percetakan; dan
c. pengelolaan tata usaha pimpinan dan arsip.
Pasal 72
Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan terdiri
atas:
a. Subbagian Urusan Dalam dan Perjalanan;
b. Subbagian Kendaraan dan Percetakan;
c. Subbagian Tata Usaha dan Arsip;
d. Subbagian Tata Usaha Kepala;
e. Subbagian Tata Usaha Setama; dan
f. Subbagian Tata Usaha Deputi.
Pasal 73
(1) Subbagian Urusan Dalam dan Perjalanan mempunyai
tugas melakukan pengelolaan urusan dalam dan
perjalanan dinas.
(2) Subbagian Kendaraan dan Percetakan mempunyai
tugas melakukan pengelolaan dan perbaikan
kendaraan serta percetakan.
(3) Subbagian Tata Usaha dan Arsip mempunyai tugas
melakukan pengelolaan urusan surat menyurat,
kearsipan, dan persandian.
(4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas
melakukan pengelolaan urusan tata usaha Kepala,
Sekretaris Utama, dan Deputi.
Pasal 74
Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pengelolaan penatausahaan dan
akuntansi barang milik negara.
- 21 -
Pasal 75
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan,
penerimaan/ pemeriksaan, pemanfaatan, penilaian
dan monitoring barang milik negara;
b. penyiapan bahan penggunaan, pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara; dan
c. penyiapan bahan pemindahtanganan, pemusnahan,
penghapusan dan pembinaan/pengendalian barang
milik negara.
Pasal 76
Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:
a. Subbagian Penerimaan dan Monitoring Barang Milik
Negara;
b. Subbagian Penatausahaan Akuntansi Barang Milik
Negara; dan
c. Subbagian Penghapusan dan Pengendalian Barang
Milik Negara.
Pasal 77
(1) Subbagian Penerimaan dan Monitoring Barang Milik
Negara mempunyai tugas melakukan perencanaan
kebutuhan, penerimaan, pemanfaatan, penilaian dan
monitoring barang milik negara.
(2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara
mempunyai tugas melakukan penggunaan,
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik
Negara.
(3) Subbagian Penghapusan dan Pengendalian Barang
Milik Negara mempunyai tugas melakukan
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan
pembinaan/pengendalian barang milik negara.
- 22 -
BAB V
DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 78
(1) Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi adalah
unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di
bidang pengkajian kebijakan teknologi, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi
dipimpin oleh Deputi.
Pasal 79
Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengkajian kebijakan teknologi.
Pasal 80
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang
kebijakan teknologi;
b. pelaksanaan kegiatan kebijakan teknologi inovasi
daerah, kebijakan teknologi kawasan spesifik,
pengembangan teknoprener dan klaster industri dan
kebijakan strategi teknologi dan audit teknologi;
c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang
kebijakan teknologi;
d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang
kebijakan teknologi; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
- 23 -
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 81
Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi terdiri atas:
a. Pusat Teknologi Inovasi Daerah;
b. Pusat Teknologi Kawasan Spesifik;
c. Pusat Teknoprener dan Klaster Industri; dan
d. Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi.
Bagian Ketiga
Pusat Teknologi Inovasi Daerah
Pasal 82
Pusat Teknologi Inovasi Daerah mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan
teknologi di bidang pengembangan iklim dan lingkungan
berinovasi di daerah otonom.
Pasal 83
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82, Pusat Teknologi Inovasi Daerah
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan
kebijakan kelembagaan inovasi di daerah otonom;
b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan
kebijakan budaya inovasi di daerah otonom;
c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan
kebijakan infrastruktur khusus inovasi dan isu
perkembangan teknologi global di daerah otonom;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan inovasi daerah;
dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Inovasi Daerah.
- 24 -
Pasal 84
Pusat Teknologi Inovasi Daerah terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 85
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
Bagian Keempat
Pusat Teknologi Kawasan Spesifik
Pasal 86
Pusat Teknologi Kawasan Spesifik mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan
teknologi di bidang pengembangan jaringan inovasi dan
kawasan spesifik berbasis teknologi dan inovasi.
Pasal 87
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86, Pusat Teknologi Kawasan Spesifik
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan
kebijakan penyedia teknologi dan inovasi kawasan;
b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan
kebijakan pengguna teknologi dan inovasi kawasan;
c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan
kebijakan jaringan inovasi serta keterkaitan fungsional
dan hierarki keruangan sistem inovasi;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan
jaringan inovasi dan kawasan spesifik; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Kawasan Spesifik.
- 25 -
Pasal 88
Pusat Teknologi Kawasan Spesifik terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 89
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
Bagian Kelima
Pusat Teknoprener dan Klaster Industri
Pasal 90
Pusat Teknoprener dan Klaster Industri mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan
teknologi di bidang pengembangan teknoprener dan
pengembangan klaster industri tertentu berdasarkan
peningkatan rantai nilai tambah.
Pasal 91
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90, Pusat Teknoprener dan Klaster Industri
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan
kebijakan teknologi pengembangan teknoprener;
b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan
kebijakan teknologi pengembangan klaster industri
tertentu;
c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan
kebijakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan
budaya teknoprener;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan
teknoprener dan klaster industri; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat
Teknoprener dan Klaster Industri.
- 26 -
Pasal 92
Pusat Teknoprener dan Klaster Industri terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 93
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
Bagian Keenam
Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi
Pasal 94
Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi mempunyai
tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan
teknologi di bidang strategi teknologi dan audit teknologi.
Pasal 95
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94, Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan
kebijakan strategi teknologi;
b. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan
kebijakan audit teknologi;
c. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan
instrumen kebijakan teknologi tematik;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan strategi
teknologi dan sistem audit teknologi; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Strategi
Teknologi dan Audit Teknologi.
- 27 -
Pasal 96
Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 97
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
BAB VI
DEPUTI BIDANG
TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 98
(1) Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya
Alam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan
fungsi BPPT di bidang teknologi pengembangan
sumber daya alam, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya
Alam dipimpin oleh Deputi.
Pasal 99
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya
Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pengembangan
sumber daya alam.
Pasal 100
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber
Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
- 28 -
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan
sumber daya alam;
b. pelaksanaan kegiatan teknologi pengembangan
sumber daya wilayah, teknologi pengembangan
sumber daya mineral, teknologi reduksi risiko bencana
dan teknologi lingkungan.
c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan
sumber daya alam; dan
d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan
sumber daya alam; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 101
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya
Alam terdiri atas :
a. Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah;
b. Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral;
c. Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana; dan
d. Pusat Teknologi Lingkungan.
Bagian Ketiga
Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah
Pasal 102
Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan
penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber daya
wilayah.
- 29 -
Pasal 103
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya
Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di
bidang eksplorasi sumber daya alam berbasis
penginderaan jauh maju;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di
bidang eksplorasi sumber daya alam wilayah darat
(terrestrial) berbasis geofisika maju;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di
bidang eksplorasi sumber daya alam wilayah laut dan
pesisir berbasis akustik tomografi;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
pengembangan sumber daya wilayah; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Pengembangan Sumber Daya Wilayah.
Pasal 104
Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah
terdiri atas :
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 105
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
- 30 -
Bagian Keempat
Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral
Pasal 106
Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan
penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber daya
mineral.
Pasal 107
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya
Mineral menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di
bidang pengolahan dan pemurnian mineral;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
tekno-ekonomi mineral;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di
bidang pertambangan skala kecil;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
pengembangan sumber daya mineral; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Pengembangan Sumber Daya Mineral.
Pasal 108
Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral
terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 109
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
- 31 -
Bagian Kelima
Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana
Pasal 110
Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi reduksi risiko bencana.
Pasal 111
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110, Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di
bidang adaptasi dan penataan ruang berbasis
pengurangan risiko bencana;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di
bidang mitigasi bencana;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di
bidang instrumentasi kebencanaan;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
reduksi risiko bencana; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Reduksi Risiko Bencana.
Pasal 112
Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana terdiri atas :
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 113
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
- 32 -
Bagian Keenam
Pusat Teknologi Lingkungan
Pasal 114
Pusat Teknologi Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi lingkungan.
Pasal 115
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114, Pusat Teknologi Lingkungan menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di
bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di
bidang konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di
bidang tata kelola lingkungan;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
lingkungan; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Lingkungan.
Pasal 116
Pusat Teknologi Lingkungan terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 117
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
- 33 -
BAB VII
DEPUTI BIDANG
TEKNOLOGI AGROINDUSTRI DAN BIOTEKNOLOGI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 118
(1) Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi
adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi
BPPT di bidang teknologi agroindustri dan
bioteknologi, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi
dipimpin oleh Deputi.
Pasal 119
Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi agroindustri
dan bioteknologi.
Pasal 120
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119, Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan
Bioteknologi menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan
bioteknologi;
b. pelaksanaan kegiatan teknologi produksi pertanian,
teknologi agroindustri, teknologi bioindustri, dan
teknologi farmasi dan medika;
c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan
bioteknologi;
- 34 -
d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan
bioteknologi; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 121
Deputi Bidang Agroindustri Dan Bioteknologi terdiri atas:
a. Pusat Teknologi Produksi Pertanian;
b. Pusat Teknologi Agroindustri;
c. Pusat Teknologi Bioindustri; dan
d. Pusat Teknologi Farmasi dan Medika.
Bagian Ketiga
Pusat Teknologi Produksi Pertanian
Pasal 122
Pusat Teknologi Produksi Pertanian mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi produksi pertanian.
Pasal 123
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122, Pusat Teknologi Produksi Pertanian
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi produksi tanaman;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi produksi peternakan;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi produksi perikanan;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
produksi pertanian; dan
- 35 -
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Produksi Pertanian.
Pasal 124
Pusat Teknologi Produksi Pertanian terdiri atas :
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 125
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
Bagian Keempat
Pusat Teknologi Agroindustri
Pasal 126
Pusat Teknologi Agroindustri mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi agroindustri.
Pasal 127
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126, Pusat Teknologi Agroindustri menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi agroindustri hasil tanaman;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi agroindustri hasil peternakan;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi agroindustri hasil perikanan;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
agroindustri; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Agroindustri.
- 36 -
Pasal 128
Pusat Teknologi Agroindustri terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 129
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
Bagian Kelima
Pusat Teknologi Bioindustri
Pasal 130
Pusat Teknologi Bioindustri mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi bioindustri.
Pasal 131
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 130, Pusat Teknologi Bioindustri menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi sumber daya hayati mikroba;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi biokatalis;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi produksi bioingredient;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
bioindustri; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Bioindustri.
- 37 -
Pasal 132
Pusat Teknologi Bioindustri terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 133
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
Bagian Keenam
Pusat Teknologi Farmasi dan Medika
Pasal 134
Pusat Teknologi Farmasi dan Medika mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi farmasi dan medika.
Pasal 135
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 134, Pusat Teknologi Farmasi dan Medika
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi produksi bahan baku farmasi;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi formula dan sediaan farmasi;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi rekayasa biomedika;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
farmasi dan medika; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Farmasi Dan Medika.
- 38 -
Pasal 136
Pusat Teknologi Farmasi dan Medika terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 137
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
BAB VIII
DEPUTI BIDANG
TEKNOLOGI INFORMASI, ENERGI, DAN MATERIAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 138
(1) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan
Material adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan
fungsi BPPT di bidang teknologi informasi, energi, dan
material, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan
Material dipimpin oleh Deputi.
Pasal 139
Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi,
energi, dan material.
Pasal 140
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan
Material menyelenggarakan fungsi:
- 39 -
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi,
dan material;
b. pelaksanaan kegiatan teknologi elektronika, teknologi
sumber daya energi dan industri kimia, teknologi
informasi dan komunikasi serta teknologi material;
c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi,
dan material;
d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi,
dan material; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 141
Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material
terdiri dari:
a. Pusat Teknologi Elektronika;
b. Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri
Kimia;
c. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
d. Pusat Teknologi Material.
Bagian Ketiga
Pusat Teknologi Elektronika
Pasal 142
Pusat Teknologi Elektronika mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi elektronika.
- 40 -
Pasal 143
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 142, Pusat Teknologi Elektronika menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi elektronika;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi instrumentasi;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi telekomunikasi;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
elektronika; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Elektronika.
Pasal 144
Pusat Teknologi Elektronika terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 145
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
Bagian Keempat
Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi
dan Industri Kimia
Pasal 146
Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan
Industri Kimia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
dan penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber
daya energi dan industri kimia.
- 41 -
Pasal 147
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 146, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya
Energi dan Industri Kimia menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi pengembangan sumber daya energi,
perencanaaan dan optimalisasi sistem energi nasional;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi
proses di bidang bahan bakar; dan
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi industri kimia;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan
sumber daya energi dan industri kimia; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Sumber Daya Energi dan Industri Kimia.
Pasal 148
Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan
Industri Kimia terdiri atasi:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 149
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
Bagian Kelima
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 150
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai
tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi informasi dan komunikasi.
- 42 -
Pasal 151
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 150, Teknologi Informasi dan Komunikasi
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi sistem informasi penyelenggaraan pelayanan
publik atau e-services dalam lingkup e-government dan
e-business;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi data
serta keamanan informasi;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi komputasi;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
informasi dan komunikasi; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
Pasal 152
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 153
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
Bagian Keenam
Pusat Teknologi Material
Pasal 154
Pusat Teknologi Material mempunyai tugas melaksanakan
pengkajian dan penerapan di bidang teknologi material.
- 43 -
Pasal 155
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 154, Pusat Teknologi Material menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi biomaterial;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi logam tanah jarang dan material ceramic;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di
bidang material komposit;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
material; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Material.
Pasal 156
Pusat Teknologi Material terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 157
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
BAB IX
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INDUSTRI RANCANG
BANGUN DAN REKAYASA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 158
(1) Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun
dan Rekayasa adalah unsur pelaksana sebagian tugas
dan fungsi BPPT di bidang teknologi industri rancang
- 44 -
bangun dan rekayasa, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun
dan Rekayasa dipimpin oleh Deputi.
Pasal 159
Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan
Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi industri
rancang bangun dan rekayasa.
Pasal 160
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 159, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang
Bangun dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang
bangun dan rekayasa;
b. pelaksanaan kegiatan teknologi industri pertahanan
dan keamanan, teknologi industri permesinan, sistem
dan prasarana transportasi serta teknologi rekayasa
industri maritim;
c. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang
bangun dan rekayasa;
d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang
bangun dan rekayasa; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 161
Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan
Rekayasa terdiri atas:
- 45 -
a. Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan;
b. Pusat Teknologi Industri Permesinan;
c. Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi;
dan
d. Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim.
Bagian Ketiga
Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan
Pasal 162
Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan
penerapan di bidang teknologi industri pertahanan dan
keamanan.
Pasal 163
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 162, Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan
Keamanan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan
matra udara;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan
matra laut;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan
matra darat;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
industri pertahanan dan keamanan; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program, dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Industri Pertahanan dan Keamanan.
- 46 -
Pasal 164
Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan terdiri
atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 165
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
Bagian Keempat
Pusat Teknologi Industri Permesinan
Pasal 166
Pusat Teknologi Industri Permesinan mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi industri permesinan.
Pasal 167
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 166, Pusat Teknologi Industri Permesinan
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi mesin penggerak dan peralatan sistem
produksi;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi alat peralatan konstruksi dan pertambangan;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi mesin dan alat peralatan kelistrikan;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
industri permesinan; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Industri Permesinan.
- 47 -
Pasal 168
Pusat Teknologi Industri Permesinan terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 169
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
Bagian Kelima
Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi
Pasal 170
Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan
penerapan di bidang teknologi sistem dan prasarana
transportasi.
Pasal 171
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 170, Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana
Transportasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi sistem transportasi;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi prasarana transportasi darat;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi moda sarana transportasi darat.
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi sistem
dan prasarana transportasi darat; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Sistem dan Prasarana Transportasi.
- 48 -
Pasal 172
Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi terdiri
atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 173
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
Bagian Keenam
Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim
Pasal 174
Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim mempunyai
tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi rekayasa industri maritim.
Pasal 175
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 174, Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi rekayasa industri kapal niaga;
b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi bangunan lepas pantai;
c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang
teknologi infrastruktur galangan dan pelabuhan;
d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi
rekayasa industri maritim; dan
e. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi
Rekayasa Industri Maritim.
- 49 -
Pasal 176
Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 177
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi
program dan anggaran.
BAB X
INSPEKTORAT
Pasal 178
(1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala.
(2) Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Utama.
(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
Pasal 179
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
intern di lingkungan BPPT.
Pasal 180
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 179, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Kepala;
- 50 -
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.
Pasal 181
Inspektorat terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Pasal 182
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha di lingkungan Inspektorat.
BAB XI
PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI
Pasal 183
(1) Pusat Pelayanan Teknologi merupakan unsur
penunjang di bidang pelayanan teknologi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Pusat Pelayanan Teknologi secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
Pasal 184
Pusat Pelayanan Teknologi mempunyai tugas
melaksanakan manajemen pemasaran, manajemen proyek,
manajemen kontrak dan lisensi, manajemen keuangan dan
tata usaha Pusat Pelayanan Teknologi.
Pasal 185
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 184, Pusat Pelayanan Teknologi menyelenggarakan
fungsi:
a. perencanaan dan pemasaran layanan jasa teknologi;
b. pelaksanaan urusan kontrak dan lisensi;
c. pelaksanaan layanan jasa teknologi, pematangan
usaha serta monitoring dan evaluasi;
- 51 -
d. pelaksanaan urusan penerimaan, verifikasi,
pembiayaan dan pelaporan keuangan; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Pelayanan
Teknologi.
Pasal 186
Pusat Pelayanan Teknologi terdiri atas:
a. Bidang Manajemen Pemasaran;
b. Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi;
c. Bidang Manajemen Proyek;
d. Bidang Manajemen Keuangan; dan
e. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 187
Bidang Manajemen Pemasaran mempunyai tugas
merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan
program dan menyusun strategi, mekanisme pemasaran
serta implementasinya.
Pasal 188
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 187, Bidang Manajemen Pemasaran
menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan dan pengembangan, serta
pengkoordinasian program pemasaran produk dan
jasa teknologi; dan
b. penyusunan, pengembangan media informasi untuk
pemasyarakatan serta strategi pelaksanaan dan
implementasinya.
Pasal 189
Bidang Manajemen Pemasaran terdiri atas:
a. Subbidang Perencanaan Pemasaran; dan
b. Subbidang Pemasyarakatan.
- 52 -
Pasal 190
(1) Subbidang Perencanaan Pemasaran mempunyai tugas
melakukan perencanaan usaha, penyusunan strategi
dan mekanisme pengembangan produk dan layanan,
dan koordinasi program di bidang pemasaran produk
dan jasa teknologi, pemetaan internal dan eksternal
serta penyusunan rencana kerja.
(2) Subbidang Pemasyarakatan mempunyai tugas
melakukan penyusunan, pengembangan media
informasi jasa teknologi untuk pemasyarakatan serta
strategi pelaksanaan dan implementasinya.
Pasal 191
Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi mempunyai tugas
melaksanakan urusan kontrak dan lisensi dalam rangka
pelayanan jasa teknologi.
Pasal 192
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 191, Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan, penyusunan dan penelaahan
naskah kontrak pelayanan jasa teknologi; dan
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan lisensi dalam
rangka pelayanan jasa teknologi.
Pasal 193
Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi terdiri atas:
a. Subbidang Kontrak; dan
b. Subbidang Lisensi.
Pasal 194
(1) Subbidang Kontrak mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan, penyusunan, dan penelaahan naskah
kontrak.
- 53 -
(2) Subbidang Lisensi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan, penyusunan, penelaahan, dan
pengadministrasian perjanjian lisensi.
Pasal 195
Bidang Manajemen Proyek mempunyai tugas
merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan
kegiatan pelayanan jasa teknologi, fasilitasi pematangan
usaha, dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi.
Pasal 196
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 195, Bidang Manajemen Proyek menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan jasa teknologi;
b. pelaksanaan fasilitasi pematangan usaha; dan
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi.
Pasal 197
Bidang Manajemen Proyek terdiri atas:
a. Subbidang Pelayanan Jasa;
b. Subbidang Pematangan Usaha; dan
c. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
Pasal 198
(1) Subbidang Pelayanan Jasa mempunyai tugas
melaksanakan, mengembangkan dan
mengkoordinasikan penerapan jasa teknologi.
(2) Subbidang Pematangan Usaha mempunyai tugas
melakukan penerapan sistem manajemen mutu
internal dan melakukan fasilitasi pengguna teknologi
menjadi wirausaha teknologi.
(3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
monitoring, serta evaluasi pelaksanaan penerapan jasa
teknologi.
- 54 -
Pasal 199
Bidang Manajemen Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan urusan penerimaan, verifikasi dan
pembiayaan dan pelaporan keuangan.
Pasal 200
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 199, Bidang Manajemen Keuangan
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan penerimaan;
b. pelaksanaan urusan verifikasi; dan
c. pelaksanaan urusan pembiayaan dan pelaporan.
Pasal 201
Bidang Manajemen Keuangan terdiri atas:
a. Subbidang Penerimaan;
b. Subbidang Verifikasi; dan
c. Subbidang Pembiayaan dan Pelaporan.
Pasal 202
(1) Subbidang Penerimaan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan anggaran sesuai tupoksi
dan melakukan penerimaan negara bukan pajak.
(2) Subbidang Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan
pengujian administrasi atas penggunaan anggaran.
(3) Subbidang Pembiayaan dan Pelaporan melaksanakan
pembayaran sesuai dengan rencana kerja dan
anggaran serta melakukan penyusunan laporan
keuangan internal dan sistem akuntansi pemerintah
yaitu Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi
Barang Milik Negara.
Pasal 203
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha di lingkungan Pusat Pelayanan
Teknologi.
- 55 -
BAB XII
PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
Pasal 204
(1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan secara
fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala.
(2) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
Pasal 205
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi,
pengelolaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan
jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT,
pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang lain yang
terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT, serta
penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional
keahlian atau ketrampilan.
Pasal 206
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 205, Pusbindiklat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, dan data;
b. pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan
jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan
BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan jabatan
fungsional keahlian atau ketrampilan lainnya, serta
pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang lain
yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
BPPT;
c. pelaksanaan akreditasi pendidikan dan pelatihan serta
penilaian angka kredit jabatan fungsional perekayasa;
dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Pembinaan,
Pendidikan, dan Pelatihan.
- 56 -
Pasal 207
Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Bidang Program, Evaluasi, dan Data;
b. Bidang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan;
c. Bidang Akreditasi dan Penilaian; dan
d. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 208
Bidang Program, Evaluasi, dan Data mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan penyusunan program,
evaluasi dan pengelolaan data.
Pasal 209
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 208, Bidang Program, Evaluasi, dan Data
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan program;
b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi; dan
c. penyiapan bahan pengelolaan data.
Pasal 210
Bidang Program, Evaluasi dan Data terdiri atas:
a. Subbidang Program;
b. Subbidang Evaluasi; dan
c. Subbidang Data.
Pasal 211
(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan program, kegiatan, dan
anggaran.
(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan.
(3) Subbidang Data mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengelolaan data, sistem informasi
pembinaan, pendidikan, dan pelatihan jabatan
fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa.
- 57 -
Pasal 212
Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendidikan
dan pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah
pembinaan BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan jabatan
fungsional keahlian atau ketrampilan.
Pasal 213
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 212, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan menjalankan fungsi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan
pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang
berada di bawah pembinaan BPPT, penyertaan diklat
kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau
ketrampilan; dan
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan
pendidikan dan pelatihan bidang lain yang terkait
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT.
Pasal 214
Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri
atas:
a. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis; dan
b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Penjenjangan.
Pasal 215
(1) Sub bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan
pendidikan dan pelatihan bidang lain yang terkait
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT.
- 58 -
(2) Sub bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Penjenjangan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan
pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah
pembinaan BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan
jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan.
Pasal 216
Bidang Akreditasi dan Penilaian mempunyai tugas
melaksanakan akreditasi pendidikan dan pelatihan jabatan
fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa serta penilaian
angka kredit bagi pejabat fungsional Perekayasa Madya,
IV/b sampai dengan Perekayasa Utama, IV/e secara
Nasional.
Pasal 217
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 216, Bidang Akreditasi dan Penilaian menjalankan
fungsi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan akreditasi
pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional
perekayasa dan teknisi litkayasa; dan
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian angka
kredit jabatan fungsional perekayasa.
Pasal 218
Bidang Akreditasi dan Penilaian terdiri atas:
b. Subbidang Akreditasi; dan
c. Subbidang Penilaian Angka Kredit.
- 59 -
Pasal 219
(1) Subbidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan
akreditasi meliputi persiapan, penilaian dan akreditasi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkaitan
dengan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi
litkayasa, serta melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pengelolaan Sertifikasi Profesi Perekayasa
Nasional.
(2) Subbidang Penilaian Angka Kredit mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
penilaian, penetapan angka kredit jabatan fungsional
Perekayasa Madya IV/b sampai dengan Perekayasa
Utama IV/e, serta melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pembinaan
karir pejabat fungsional Perekayasa dan Teknisi
Litkayasa secara Nasional.
Pasal 220
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha di lingkungan Pusbindiklat.
BAB XIII
PUSAT MANAJEMEN INFORMASI
Pasal 221
(1) Pusat Manajemen Informasi secara fungsional berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Pusat Manajemen Informasi secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
Pasal 222
Pusat Manajemen Informasi mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan infrastruktur informasi,
penerapan e-government, manajemen pengetahuan dan
perpustakaan, serta standardisasi hasil inovasi dan
standardisasi layanan teknologi.
- 60 -
Pasal 223
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 222, Pusat Manajemen Informasi menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan manajemen infrastruktur informasi;
b. pelaksanaan manajemen aplikasi e-government;
c. pelaksanaan manajemen pengetahuan dan
perpustakaan;
d. pelaksanaan standardisasi hasil inovasi dan
standardisasi layanan teknologi; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Manajemen
Informasi.
Pasal 224
Pusat Manajemen Informasi terdiri atas:
a. Bidang Infrastruktur Informasi;
b. Bidang Manajemen Aplikasi e-Government;
c. Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan;
d. Bidang Pelayanan Standardisasi; dan
e. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 225
Bidang Infrastruktur Informasi mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan dan optimasi pemanfaatan
infrastruktur informasi.
Pasal 226
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 225, Bidang Infrastruktur Informasi
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan infrastruktur teknologi
informasi komunikasi untuk penerapan e-government
di lingkungan BPPT; dan
b. pelaksanaan optimasi pemanfaatan infrastruktur
teknologi informasi komunikasi untuk penerapan e-
government di lingkungan BPPT.
- 61 -
Pasal 227
Bidang Infrastruktur Informasi terdiri atas:
a. Subbidang Pengembangan Infrastruktur; dan
b. Subbidang Optimasi Infrastruktur
Pasal 228
(1) Subbidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai
tugas melakukan pengembangan infrastruktur
teknologi informasi komunikasi untuk penerapan e-
government di lingkungan BPPT.
(2) Subbidang Optimasi Infrastruktur mempunyai tugas
melakukan pengoperasian, pemeliharaan dan optimasi
pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi
komunikasi untuk penerapan e-Government di BPPT.
Pasal 229
Bidang Manajemen Aplikasi e-Government mempunyai
tugas melakukan pengelolaan aplikasi e-government di
lingkungan BPPT serta melakukan penyediaan dan
penyajian data dan informasi.
Pasal 230
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 229, Bidang Manajemen Aplikasi e-Government
menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan data dan informasi di lingkungan BPPT;
b. pengelolaan aplikasi e-government; dan
c. penyediaan dan penyajian data dan informasi dengan
media utama website.
Pasal 231
Bidang Manajemen Aplikasi e-Government terdiri atas:
a. Subbidang Pengembangan Aplikasi e-Government; dan
b. Subbidang Manajemen Penyajian Data dan Informasi.
- 62 -
Pasal 232
(1) Subbidang Pengembangan Aplikasi e-Government
mempunyai tugas melakukan perencanaan,
pengembangan, dan pengintegrasian data, informasi,
serta aplikasi e-government untuk kebutuhan
dukungan kegiatan administratif dan kerekayasaan.
(2) Subbidang Manajemen Penyajian Data dan Informasi
mempunyai tugas melakukan penyediaan serta
penyajian data dan informasi untuk mendukung
pengambilan keputusan dan layanan informasi publik
berbasis web.
Pasal 233
Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan
mempunyai tugas melaksanakan manajemen pengetahuan
dan penyediaan layanan perpustakaan.
Pasal 234
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 233, Bidang Manajemen Pengetahuan dan
Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengolahan informasi menjadi pengetahuan; dan
b. penyediaan layanan informasi dan jasa perpustakaan.
Pasal 235
Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan terdiri
atas:
a. Subbidang Sistem Manajemen Pengetahuan; dan
b. Subbidang Pengelolaan Perpustakaan.
Pasal 236
(1) Subbidang Sistem Manajemen Pengetahuan
mempunyai tugas melakukan pengolahan informasi
menjadi pengetahuan yang bermanfaat; dan
pengelolaan aset intelektual BPPT berbasis
pengetahuan.
- 63 -
(2) Subbidang Pengelolaan Perpustakaan mempunyai
tugas melakukan pengelolaan koleksi bahan pustaka;
pengembangan sistem informasi perpustakaan; serta
pengembangan dan penyediaan layanan
perpustakaan.
Pasal 237
Bidang Pelayanan Standardisasi mempunyai tugas
melaksanakan standardisasi untuk inovasi dan layanan
teknologi dalam rangka penguatan infrastruktur mutu
BPPT.
Pasal 238
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 237, Bidang Pelayanan Standardisasi
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan standardisasi proses bisnis kerekayasaan
inovasi dan layanan teknologi secara elektronik;
b. pelaksanaan standardisasi inovasi teknologi dan
Rancangan Standar Nasional Indonesia berbasiskan
hasil kerekayasaan BPPT; dan
c. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan
akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk
layanan teknologi.
Pasal 239
Bidang Pelayanan Standardisasi terdiri atas:
a. Subbidang Standardisasi Inovasi; dan
b. Subbidang Standardisasi Layanan Teknologi.
- 64 -
Pasal 240
(1) Subbidang Standardisasi Inovasi mempunyai tugas
melakukan standardisasi proses bisnis kerekayasaan
inovasi secara elektronik; serta perumusan,
penetapan, penerapan, dan pemeliharaan terhadap
standar inovasi teknologi dan Rancangan Standar
Nasional Indonesia berbasiskan hasil kerekayasaan
BPPT.
(2) Subbidang Standardisasi Layanan Teknologi
mempunyai tugas melakukan standardisasi proses
bisnis kerekayasaan layanan teknologi secara
elektronik; serta pengembangan dan pemeliharaan
akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk
penguatan layanan teknologi BPPT.
Pasal 241
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha di lingkungan Pusat Manajemen
Informasi.
BAB XIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 242
(1) Di lingkungan BPPT dapat ditetapkan Kelompok
Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 243
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 241, terbagi dalam beberapa kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- 65 -
yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang
ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing Pejabat
Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB XV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 244
(1) Di lingkungan BPPT terdapat Unit Pelaksana Teknis
sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau
tugas teknis penunjang BPPT.
(2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala dengan Peraturan Kepala BPPT tersendiri
setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis
dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi.
BAB XVI
TATA KERJA
Pasal 245
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan
unit organisasi di lingkungan BPPT wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam
- 66 -
lingkungan BPPT maupun dalam hubungan kerja dengan
instansi di luar BPPT sesuai dengan tugasnya masing-
masing.
Pasal 246
Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BPPT
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.
Pasal 247
Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 248
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan
laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan
unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.
Pasal 249
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit
organisasi dari bawahan maupun dari pimpinan satuan
unit organisasi lainnya di lingkungan BPPT, wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan
petunjuk-petunjuk kepada bawahan ataupun untuk
penyusunan laporan lebih lanjut.
Pasal 250
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan
unit organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam
rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- 67 -
Pasal 251
Setiap pimpinan satuan unit organisasi diwajibkan
melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan
apabila terjadi penyimpangan diwajibkan mengambil
langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB XVII
ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 252
(1) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan
Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya.
(2) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat
merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan
Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan
Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan
Pengawas.
Pasal 253
(1) Pejabat Struktural Eselon I atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Kepala, setelah melalui prosedur
seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pejabat Struktural Eselon II atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pejabat Struktural Eselon III Pejabat Administrator
dan Pejabat Struktural Eselon IV atau Pejabat
Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.
- 68 -
BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 254
Dalam rangka pelayanan teknologi yang dilaksanakan oleh
masing-masing unit kerja di lingkungan BPPT dapat
dialihkan ke Pusat Pelayanan Teknologi.
Pasal 255
(1) Unit organisasi yang menangani fungsi analisa
kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana serta
layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena
sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan
fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di lingkungan BPPT.
(2) Kepala Bagian yang menangani fungsi analisa
kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana serta
layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena
sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 256
(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang
pengelolaan aplikasi e-government, karena sifat tugas
dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE di
lingkungan BPPT.
(2) Kepala Bidang yang menangani fungsi di bidang
pengelolaan aplikasi e-government, karena sifat tugas
dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik.
- 69 -
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 257
(1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan
hubungan masyarakat, karena sifat tugas dan
fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di
lingkungan BPPT.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung
jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 258
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di
lingkungan BPPT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tetap
berlaku beserta Pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan
diangkat Pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
- 70 -
Pasal 259
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan
yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah
dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan
Peraturan ini.
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 260
Perubahan atas rincian tugas, susunan organisasi dan tata
kerja menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala BPPT
setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pasal 261
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala
BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi.
- 71 -
Pasal 262
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ...
STRUKTUR ORGANISASIBADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
- 2 -
STRUKTUR ORGANISASISEKRETARIAT UTAMA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
LAMPIRAN IIPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
- 3 -
STRUKTUR ORGANISASIBIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
LAMPIRAN IIIPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
- 4 -
STRUKTUR ORGANISASIBIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
LAMPIRAN IVPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
- 5 -
STRUKTUR ORGANISASIBIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LAMPIRAN VPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
- 6 -
STRUKTUR ORGANISASIBIRO UMUM
LAMPIRAN VIPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
- 7 -
STRUKTUR ORGANISASIDEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI
LAMPIRAN VIIPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
- 8 -
STRUKTUR ORGANISASIDEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM
LAMPIRAN VIIIPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
- 9 -
STRUKTUR ORGANISASIDEPUTI BIDANG TEKNOLOGI AGROINDUSTRI DAN BIOTEKNOLOGI
LAMPIRAN IXPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
- 10 -
STRUKTUR ORGANISASIDEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, ENERGI, DAN MATERIAL
LAMPIRAN XPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
- 11 -
STRUKTUR ORGANISASIDEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INDUSTRI RANCANG BANGUNDAN REKAYASA
LAMPIRAN XIPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
- 12 -
STRUKTUR ORGANISASIINSPEKTORAT
LAMPIRAN XIIPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
- 13 -
STRUKTUR ORGANISASIPUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI
LAMPIRAN XIIIPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
- 14 -
STRUKTUR ORGANISASIPUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
LAMPIRAN XIVPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
- 15 -
STRUKTUR ORGANISASIPUSAT MANAJEMEN INFORMASI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
LAMPIRAN XVPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 010 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu
dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja
dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit
Pelaksana Teknis Hujan Buatan menjadi Balai Besar
Teknologi Modifikasi Cuaca;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Besar Teknologi Modifikasi Cuaca dengan Peraturan
ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI
CUACA.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 1
(1) Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca yang
selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BB-TMC
merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya
Alam.
(2) BB-TMC dipimpin oleh Kepala.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 2
BB-TMC mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan teknologi modifikasi cuaca.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, BB-TMC menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program penerapan teknologi modifikasi
cuaca untuk penambahan curah hujan, pengurangan
curah hujan dan kegunaan lainnya;
b. penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna modifikasi
cuaca; dan
c. pelayanan jasa teknologi modifikasi cuaca kepada
instansi Pemerintah dan swasta; dan
- 4 -
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan,
keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan
pelaporannya.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BB-TMC terdiri atas:
a. Bagian Umum;
b. Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca; dan
c. Bidang Pelayanan Teknologi.
Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya
manusia, rumah tangga, dan pelaporannya.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan, pemantauan, dan pelaporan program
dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan keuangan; dan
c. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan,
sumber daya manusia, logistik, pengangkutan, dan
urusan rumah tangga lainnya.
Pasal 7
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- 5 -
Pasal 8
(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas
melaksanakan urusan perencanaan, pemantauan, dan
pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
urusan keuangan.
(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-
menyurat, kearsipan, sumberdaya manusia, logistik,
pengangkutan, dan urusan rumah tangga lainnya.
Pasal 9
Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca mempunyai
tugas melaksanakan penerapan teknologi bidang
hidrometeorologi, instrumentasi, dan bahan semai yang
berkaitan dengan modifikasi cuaca.
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9, Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca
menyelenggarakan fungsi:
a. penerapan teknologi di bidang hidrometeorologi; dan
b. penerapan teknologi di bidang instrumentasi dan
bahan semai.
Pasal 11
Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca terdiri atas:
a. Subbidang Hidrometeorologi; dan
b. Subbidang Instrumentasi dan Bahan Semai.
Pasal 12
(1) Subbidang Hidrometeorologi mempunyai tugas
melaksanakan penerapan di bidang fisika awan,
meteorologi, hidrologi lingkungan, dan klimatologi,
serta pengelolaan data.
- 6 -
(2) Subbidang Instrumentasi dan Bahan Semai
mempunyai tugas melaksanakan penerapan di bidang
instrumentasi dan bahan semai.
Pasal 13
Bidang Pelayanan Teknologi mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan teknologi modifikasi cuaca.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13, Bidang Pelayanan Teknologi menyelenggarakan
fungsi:
a. pengelolaan peralatan teknologi modifikasi cuaca; dan
b. penyiapan sarana dan pelaksanaan operasional
teknologi modifikasi cuaca.
Pasal 15
Bidang Pelayanan Teknologi terdiri atas:
a. Subbidang Pengelolaan Peralatan; dan
b. Subbidang Operasi.
Pasal 16
(1) Subbidang Pengelolaan Peralatan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pengelolaan peralatan teknologi
modifikasi cuaca.
(2) Subbidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan
urusan penyiapan sarana penghantaran bahan semai
dan pelaksanaan operasional teknologi modifikasi
cuaca.
- 7 -
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 18
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BB-TMC harus
menyusun peta proses bisnis.
Pasal 20
Kepala menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang
Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam mengenai
hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi
modifikasi cuaca secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga)
bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- 8 -
Pasal 21
BB-TMC harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di unitnya.
Pasal 22
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 23
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 24
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 25
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
- 9 -
BAB V
ESELON
Pasal 27
(1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan struktural
Eselon II.a.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan
struktural Eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan
jabatan struktural Eselon IV.a.
BAB VI
LOKASI
Pasal 28
BB-TMC berlokasi di Jakarta.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Bagan Organisasi BB-TMC tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Pasal 30
Perubahan organisasi dan tata kerja BB-TMC ditetapkan
oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
- 10 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Unit
Pelaksana Teknis Hujan Buatan sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi /
Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
SK/342/KA/BPPT/XII/1985 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
Pasal 32
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor SK/342/KA/BPPT/XII/1985
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Hujan Buatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti
dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
Peraturan ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
SK/342/KA/BPPT/XII/1985 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.
- 11 -
Pasal 34
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. DL
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR …
- 12 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 010 TAHUN 2015TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAIBESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 011 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR TEKNOLOGI PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu
dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja
Balai Besar Teknologi Pati;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Besar Teknologi Pati dengan Peraturan ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI PATI.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 1
(1) Balai Besar Teknologi Pati yang selanjutnya di dalam
peraturan ini disebut B2TP merupakan Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Teknologi
Agroindustri dan Bioteknologi.
(2) B2TP dipimpin oleh Kepala.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 2
B2TP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan
teknologi pati.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, B2TP menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi, kerjasama,
dan pemasaran di bidang teknologi pati serta
pengembangan dan pengelolaan sarana teknik
produksi;
b. pelaksanaan layanan jasa teknologi pati skala pilot
plant maupun komersial; dan
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan,
keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan
pelaporannya.
- 4 -
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
B2TP terdiri atas:
a. Bagian Umum
b. Bidang Penerapan Teknologi dan Kerja Sama; dan
c. Bidang Layanan Jasa Teknologi.
Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya
manusia, rumah tangga, dan pelaporannya.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan perencanaan, pemantauan, dan
pelaporan program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan keuangan; dan
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah
tangga.
Pasal 7
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
Pasal 8
(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas
melaksanakan urusan perencanaan, pemantauan, dan
pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
urusan penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan
pelaporan keuangan.
- 5 -
(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-
menyurat, kearsipan, sumber daya manusia,
administrasi perlengkapan dan pembekalan,
perawatan dan perbaikan sarana prasarana
transportasi, serta keamanan.
Pasal 9
Bidang Penerapan Teknologi dan Kerja Sama mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan penerapan teknologi pati,
kerja sama, dan pemasaran pengelolaan sarana prasarana
produksi.
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9, Bidang Penerapan Teknologi dan Kerja Sama,
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi produksi
sumber daya pati, produksi pati, derivat pati, dan
produk olahan pati;
b. pelaksanaan hubungan kerja sama, promosi,
pemasaran produk barang dan jasa; dan
c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana
dan prasarana produksi sumber daya pati, produksi
pati dan derivatnya serta produk olahannya.
Pasal 11
Bidang Penerapan Teknologi dan Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbidang Penerapan Teknologi;
b. Subbidang Kerja Sama dan Pemasaran; dan
c. Subbidang Sarana Teknik Produksi.
- 6 -
Pasal 12
(1) Subbidang Penerapan Teknologi mempunyai tugas
melaksanakan penerapan teknologi produksi sumber
daya pati, produksi pati, derivat pati, dan produk
olahan pati;
(2) Subbidang Kerja Sama dan Pemasaran mempunyai
tugas melaksanakan urusan hubungan kerja sama,
penyiapan naskah perjanjian kerja sama, promosi,
serta pemasaran produk barang dan jasa;
(3) Subbidang Sarana Teknik Produksi mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana
dan prasarana produksi sumber daya pati, produksi
pati, dan derivatnya serta produk olahannya.
Pasal 13
Bidang Layanan Jasa Teknologi mempunyai tugas
melaksanakan layanan jasa budi daya tanaman berpati dan
bergula, jasa operasional produksi pati, derivat pati serta
pengolahan produk pati, serta jasa analisa laboratorium,
dan pengujian mutu.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13, Bidang Layanan Jasa Teknologi
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan layanan jasa budi daya tanaman berpati
dan bergula;
b. pelaksanaan layanan jasa operasional produksi pati,
derivat pati serta pengolahan produk pati pada skala
pilot plant maupun komersial; dan
c. pelaksanaan jasa analisa laboratorium dan pengujian
mutu pati, produk derivat pati, dan produk olahan
pati.
- 7 -
Pasal 15
Bidang Layanan Jasa Teknologi terdiri atas:
a. Subbidang Jasa Budi Daya;
b. Subbidang Jasa Produksi Pati dan Produk Derivatnya;
c. Subbidang Jasa Analisa dan Pengujian.
Pasal 16
(1) Subbidang Jasa Budi Daya mempunyai tugas
melakukan layanan jasa budi daya tanaman berpati
dan bergula;
(2) Subbidang Jasa Produksi Pati dan Produk Derivat Pati
mempunyai tugas melakukan layanan, jasa
operasional produksi pati dan derivatnya, serta
pengolahan produk pati;
(3) Subbidang Jasa Analisa dan Pengujian mempunyai
tugas melakukan layanan jasa analisa laboratorium
dan pengujian mutu pati, produk derivat pati, dan
produk olahan pati.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 18
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
- 8 -
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, B2TP harus
menyusun peta proses bisnis.
Pasal 20
Kepala menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang
Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi mengenai hasil
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi pati
secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali
atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 21
B2TP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di unitnya.
Pasal 22
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
- 9 -
Pasal 23
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 24
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 25
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB V
ESELON
Pasal 27
(1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan struktural
Eselon II.a.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan
struktural Eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan
jabatan struktural Eselon IV.a.
- 10 -
BAB VI
LOKASI
Pasal 28
B2TP berlokasi di Lampung.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Bagan Organisasi B2TP tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
Pasal 30
Perubahan organisasi dan tata kerja B2TP ditetapkan oleh
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai
Besar Teknologi Pati sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 044/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Pati tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
- 11 -
Pasal 32
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 044/Kp/KA/IV/2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Besar Teknologi Pati, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum
diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang
baru berdasarkan Peraturan ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
044/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi
Pati dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 34
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 12 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR …
- 13 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI BESAR TEKNOLOGI PATI
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 011 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI BESAR TEKNOLOGI PATI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 012 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu
dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja
Balai Besar Teknologi Energi menjadi Balai Besar
Teknologi Konversi Energi;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Besar
Teknologi Konversi Energi dengan Peraturan ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan
dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008
tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI
ENERGI.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 1
(1) Balai Besar Teknologi Konversi Energi yang
selanjutnya di dalam peraturan ini disebut B2TKE
merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Deputi Bidang Teknologi Informatika, Energi, dan
Material.
(2) B2TKE dipimpin oleh Kepala.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 2
B2TKE mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan teknologi konversi energi.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, B2TKE menyelenggarakan fungsi:
a. pelayanan teknologi di bidang kelistrikan dan
konversi energi;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program
dan kerjasama teknologi kelistrikan dan konversi
energi;
c. pelaksanaan pengujian, penerapan, dan
penyebarluasan teknologi kelistrikan dan konversi
energi; dan
- 4 -
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan,
keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga,
dan pelaporannya serta pengelolaan Techno Park di
bidang energi.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
B2TKE terdiri atas:
a. Bagian Umum;
b. Bidang Layanan Jasa Teknologi;
c. Bidang Teknologi Kelistrikan; dan
d. Bidang Konversi Energi.
Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya
manusia, rumah tangga, dan pelaporannya.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha, sumber daya
manusia, rumah tangga dan perlengkapan; dan
b. pelaksanaan urusan program, perencanaan, dan
administrasi keuangan, serta pelaporannya.
Pasal 7
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha, Sumber Daya Manusia,
dan Rumah Tangga; dan
b. Subbagian Program dan Keuangan.
- 5 -
Pasal 8
(1) Subbagian Tata Usaha, Sumber Daya Manusia,
dan Rumah Tangga mempunyai tugas :
a. melakukan urusan surat menyurat,
kearsipan, pengadaan, perjalanan dinas,
pengembangan pegawai, mutasi, tata-usaha
kepegawaian, kesejahteraan pegawai serta
dokumentasi dan urusan protokol; dan
b. melakukan urusan administrasi
perlengkapan, pengelolaan kendaraan,
pemeliharaan sarana dan prasarana,
keamanan dan keselamatan kerja.
(2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai
tugas koordinasi perencanaan, penyusunan
program, pengolahan dan penyajian data,
monitoring, evaluasi dan pelaporan program
penganggaran, perbendaharaan, verifikasi dan
pelaporan keuangan.
Pasal 9
Bidang Layanan Jasa Teknologi, mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan teknologi di bidang kelistrikan
dan konversi energi.
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9, Bidang Layanan Jasa Teknologi,
menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan pelayanan jasa teknologi; dan
b. pelaksanaan pengelolaan Techno Park di bidang
energi.
Pasal 11
Bidang Layanan Jasa Teknologi terdiri atas:
a. Subbidang Layanan Jasa
b. Subbidang Pengelolaan Techno Park Energi
- 6 -
Pasal 12
(1) Subbidang Layanan Jasa mempunyai tugas
melakukan urusan pelayanan jasa teknologi dan
kerjasama di bidang teknologi konversi energi,
pemasaran, pengembangan usaha, urusan legal
dan kehumasan, dokumentasi ilmiah, serta
pengembangan sistem informasi.
(2) Subbidang Pengelolaan Techno Park Energi
mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan
Techno Park di bidang energi.
Pasal 13
Bidang Teknologi Kelistrikan mempunyai tugas
melaksanakan pengujian, penerapan dan difusi, serta
koordinasi kegiatan bidang energi kelistrikan.
Pasal 14
Bidang Konversi Energi mempunyai tugas
melaksanakan penerapan, pengujian, difusi, dan
koordinasi kegiatan di bidang konversi energi.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 16
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan
bidang keahlian atau keterampilannya.
- 7 -
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, B2TKE harus
menyusun peta proses bisnis.
Pasal 18
Kepala menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang
Teknologi Informatika, Energi, dan Material mengenai
hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi
konversi energi secara berkala paling sedikit setiap 3
(tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan.
Pasal 19
B2TKE harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap
seluruh jabatan di unitnya.
Pasal 20
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di
lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah
baik pusat maupun daerah.
- 8 -
Pasal 21
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan
sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan
masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya
mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang
terintegrasi.
Pasal 22
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan
tugas bawahan.
Pasal 23
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan
kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB V
ESELON
Pasal 25
(1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan struktural
Eselon II.a.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan
jabatan struktural Eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang
merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
- 9 -
BAB VI
LOKASI
Pasal 26
B2TKE berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang
Selatan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
Bagan Organisasi B2TKE tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Pasal 28
Perubahan organisasi dan tata kerja B2TKE ditetapkan
oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai
Besar Teknologi Energi sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 032/Kp/KA/IV/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Energi
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
ini.
- 10 -
Pasal 30
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
032/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Besar Teknologi Energi, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum
diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan
yang baru berdasarkan Peraturan ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
032/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Besar Teknologi Energi dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.
Pasal 32
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 11 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR …
- 12 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 012 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 013 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR TEKNOLOGI AERODINAMIKA, AEROELASTIKA,
DAN AEROAKUSTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas
organisasi dan pengembangan teknologi aerodinamika,
aeroelastika, dan aeroakustika, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar
Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan
Aeroakustika;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Besar
Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan
Aeroakustika dengan Peraturan ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI AERODINAMIKA,
AEROELASTIKA, DAN AEROAKUSTIKA.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan
Aeroakustika yang selanjutnya di dalam peraturan ini
disebut BBTA3 merupakan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Deputi Bidang Teknologi Industri,
Rancang Bangun dan Rekayasa.
(2) BBTA3 dipimpin oleh Kepala.
Pasal 2
BBTA3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan teknologi aerodinamika, aeroelastika, dan
aeroakustika.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, BBTA3 menyelenggarakan fungsi:
a. penerapan teknologi aerodinamika, aeroelastika dan
aeroakustika;
b. pelayanan pengujian teknologi aerodinamika,
aeroelastika, dan aeroakustika; dan
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan,
keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan
pelaporannya.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BBTA3 terdiri atas:
a. Bagian Umum;
b. Bidang Teknik dan Rekayasa; dan
- 4 -
c. Bidang Layanan Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika
dan Aeroakustika.
Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan
ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya
manusia, rumah tangga, dan pelaporannya.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan sumber daya
manusia;
b. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan; dan
c. pelayanan administrasi rumah tangga.
Pasal 7
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha dan SDM;
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
c. Subbagian Rumah Tangga.
Pasal 8
(1) Subbagian Tata Usaha dan SDM mempunyai tugas
melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan,
penggandaan, kearsipan, perpustakaan dan
melakukan urusan tata usaha kepegawaian serta
kesejahteraan pegawai.
(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan program, monitoring
dan evaluasi program, penyusunan anggaran,
perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan Surat
Perintah Membayar, pelaporan.
- 5 -
(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas
melakukan urusan perlengkapan, peralatan,
perawatan, dan pemeliharaan sarana fisik,
pengangkutan, protokol, persidangan, serta
pengamanan dalam dan ketertiban.
Pasal 9
Bidang Teknik dan Rekayasa mempunyai tugas
menyediakan dan mengoperasikan fasilitas pelayanan
teknis untuk penerapan teknologi aerodinamika,
aeroelastika, dan aeroakustika.
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9, Bidang Teknik dan Rekayasa menyelenggarakan
fungsi:
a. penyediaan, pengoperasian, dan perawatan fasilitas
pelayanan teknis;
b. penyediaan, pengoperasian, dan perawatan fasilitas
Informatika dan Elektronika; dan
c. pelaksanaan rancang bangun dan pabrikasi model,
dan alat bantu.
Pasal 11
Bidang Teknik dan Rekayasa terdiri atas:
a. Subbidang Model;
b. Subbidang Operasi dan Perawatan; dan
c. Subbidang Informatika dan Elektronika.
Pasal 12
(1) Subbidang Model mempunyai tugas melakukan
rancang bangun dan pabrikasi kelengkapan sistem
peralatan, instrumentasi dan model yang diperlukan
untuk pelayanan teknis, melakukan dokumentasi
rancang bangun.
- 6 -
(2) Subbidang Operasi dan Perawatan mempunyai tugas
melakukan pengoperasian fasilitas pelayanan teknis,
pemeriksaan rutin, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan penunjang, fasilitas dan prasarana
elektromekanik.
(3) Subbidang Informatika dan Elektronika mempunyai
tugas mengatur tata laksana pemakaian sistem
computer, pengambilan dan pengolahan data,
penyajian data, pengembangan perangkat keras dan
lunak, merawat, memasang, dan mengkalibrasi alat-
alat elektronik dan alat ukur elektronik lainnya.
Pasal 13
Bidang Layanan Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan
Aeroakustika mempunyai tugas menerapkan metoda,
analisis untuk pelayanan teknis, teknologi aerodinamika,
aeroelastika, dan aeroakustika, serta mengkoordinasi
kegiatan pelayanan teknologi.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 15
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
- 7 -
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BBTA3 harus
menyusun peta proses bisnis.
Pasal 17
Kepala menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang
Teknologi Industri, Rancang Bangun dan Rekayasa
mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
teknologi aerodinamika, aeroelastika, dan aeroakustika
secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali
atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 18
BBTA3 harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di unitnya
Pasal 19
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
- 8 -
Pasal 20
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 21
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 22
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB V
ESELON
Pasal 24
(1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan struktural
Eselon II.a.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan
struktural Eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan
jabatan struktural Eselon IV.a.
- 9 -
BAB VI
LOKASI
Pasal 25
BBTA3 berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang
Selatan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
Bagan organisasi BBTA3 tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
Pasal 27
Perubahan organisasi dan tata kerja BBTA3 ditetapkan
oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Aero-Gas Dinamika dan
Getaran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
SK/055/KA/BPPT/II/1990 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero-Gas
Dinamika dan Getaran tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru
berdasarkan Peraturan ini.
- 10 -
Pasal 29
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor SK/055/KA/BPPT/II/1990
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium Aero-Gas Dinamika dan Getaran, dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan
pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
SK/055/KA/BPPT/II/1990 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero-Gas
Dinamika dan Getaran dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.
Pasal 31
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku terhitung pada tanggal
diundangkan.
- 11 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ...
- 12 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI BESAR TEKNOLOGI AERODINAMIKA, AEROELASTIKA,DAN AEROAKUSTIKA
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 013 TAHUN 2015TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAIBESAR TEKNOLOGI AERODINAMIKA,AEROELASTIKA, DAN AEROAKUSTIKA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 014 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR TEKNOLOGI KEKUATAN STRUKTUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas
organisasi dan pengembangan teknologi kekuatan
struktur untuk peningkatan daya saing industri
nasional, perlu dilakukan penataan organisasi dan
tata kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan
b, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai
Besar Teknologi Kekuatan Struktur dengan Peraturan
ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI KEKUATAN
STRUKTUR.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur yang
selanjutnya di dalam peraturan ini disebut B2TKS
merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Deputi Bidang Teknologi Industri, Rancang Bangun
dan Rekayasa.
(2) B2TKS dipimpin oleh Kepala.
Pasal 2
B2TKS mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan teknologi kekuatan struktur.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, B2TKS menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi,
perekayasaan serta evaluasi teknologi kekuatan
struktur pada alat transportasi, bangunan dan
peralatan industri;
b. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi,
perekayasaan karakterisasi material serta analisis
kerusakan dan umur sisa;
c. pelaksanaan perancangan, manufaktur,
pengembangan dan pemeliharaan sarana uji; dan
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan sumber daya
manusia, perencanaan dan pelaporan program dan
kegiatan, keuangan, rumah tangga, kehumasan, dan
dokumentasi.
- 4 -
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
B2TKS terdiri atas:
a. Bagian Umum;
b. Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur;
c. Bidang Sarana Uji; dan
d. Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Material.
Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
tata usaha dan sumber daya manusia, perencanaan dan
pelaporan program serta kegiatan, keuangan, administrasi
pelayanan jasa teknologi, rumah tangga, kehumasan, dan
dokumentasi.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan sumber daya
manusia, perencanaan dan pelaporan program dan
kegiatan;
b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan
administrasi pelayanan jasa teknologi; dan
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kehumasan, dan
dokumentasi
Pasal 7
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Rumah Tangga
- 5 -
Pasal 8
(1) Subbagian Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha
dan sumber daya manusia, perencanaan, dan
pelaporan program dan kegiatan.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
urusan administrasi keuangan dan administrasi
pelayanan jasa teknologi.
(3) Subbagian Subbagian Rumah Tangga mempunyai
tugas melaksanakan urusan rumah tangga,
kehumasan dan dokumentasi.
Pasal 9
Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur
mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi,
sertifikasi, perekayasaan serta evaluasi kekuatan struktur
pada alat transportasi, bangunan dan peralatan industri.
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9, Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi,
perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada
alat transportasi; dan
b. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi,
perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada
bangunan dan peralatan industri.
Pasal 11
Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur terdiri
atas:
a. Subbidang Struktur Alat Transportasi; dan
b. Subbidang Stuktur Bangunan dan Peralatan Industri.
- 6 -
Pasal 12
(1) Subbidang Struktur Alat Transportasi mempunyai
tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi,
perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada
alat transportasi.
(2) Subbidang Struktur Bangunan dan Peralatan Industri
mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi,
sertifikasi, perekayasaan, dan evaluasi kekuatan
struktur pada bangunan dan peralatan industri.
Pasal 13
Bidang Sarana Uji mempunyai tugas melaksanakan
perancangan dan manufaktur, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana uji.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13, Bidang Sarana Uji menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perancangan, manufaktur dan
pengembangan sarana uji; dan
b. pelaksanaan perawatan dan kalibrasi sarana uji.
Pasal 15
Bidang Sarana Uji terdiri atas:
a. Subbidang Perancangan, Manufaktur dan
Pengembangan Sistem; dan
b. Subbidang Pemeliharaan.
Pasal 16
(1) Subbidang Perancangan, Manufaktur dan
Pengembangan Sistem mempunyai tugas
melaksanakan perancangan, manufaktur dan
pengembangan sarana uji.
(2) Subbidang Pemeliharaan mempunyai tugas
melaksanakan perawatan dan kalibrasi sarana uji.
- 7 -
Pasal 17
Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Material mempunyai
tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan
perekayasaan karakterisasi material serta analisis
kerusakan dan umur sisa.
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17, Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Material
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan
perekayasaan karakterisasi material komponen dan
struktur; dan
b. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi,
perekayasaan, dan analisis kerusakan dan umur sisa
komponen dan struktur.
Pasal 19
Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Material terdiri atas:
a. Subbidang Karakteristik Material dan Inspeksi Teknis;
dan
b. Subbidang Analisis Kerusakan dan Umur Sisa.
Pasal 20
(1) Subbidang Karakteristik Material dan Inspeksi Teknis
mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi,
sertifikasi, dan perekayasaan karakterisasi material.
(2) Subbidang Analisis Kerusakan dan Umur Sisa
melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi,
perekayasaan dan analisis kerusakan dan umur sisa.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
- 8 -
Pasal 22
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, B2TKS harus
menyusun peta proses bisnis
Pasal 24
Kepala menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang
Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa
mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
teknologi kekuatan struktur secara berkala paling sedikit
setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan.
Pasal 25
B2TKS harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di unitnya.
- 9 -
Pasal 26
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 27
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 28
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 29
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 30
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
- 10 -
BAB V
ESELON
Pasal 31
(1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan struktural
Eselon II.a.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan
struktural Eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan
jabatan struktural Eselon IV.a.
BAB VI
LOKASI
Pasal 32
B2TKS berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang
Selatan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
Bagan Organisasi B2TKS tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
Pasal 34
Perubahan organisasi dan tata kerja B2TKS ditetapkan oleh
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
- 11 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Besar
Teknologi Kekuatan Struktur sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 045/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
Pasal 36
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 045/Kp/KA/IV/2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan
Struktur, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan
ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
045/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.
- 12 -
Pasal 38
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ....
- 13 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI BESAR TEKNOLOGI KEKUATAN STRUKTUR
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 014 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI BESAR TEKNOLOGI KEKUATANSTRUKTUR
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 015 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI INDUSTRI KREATIF KERAMIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu
dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja
Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan
Teknologi Keramik dan Porselin Bali menjadi Balai
Teknologi Industri Kreatif Keramik;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi
Keramik dan Porselin Bali dengan Peraturan ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI INDUSTRI KREATIF
KERAMIK.
.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 1
(1) Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik yang
selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BTIKK
merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Pusat Teknoprener dan Klaster Industri,
Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi.
(2) BTIKK dipimpin oleh Kepala.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 2
BTIKK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan teknologi industri kreatif keramik.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, BTIKK menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi dan konsultasi teknologi
industri kreatif keramik meliputi glasir, warna, dan
badan keramik, seni dan disain, tekno-ekonomi,
karakteristik kimia dan fisika, serta pengujian mutu
produk;
b. pelaksanaan perekayasaan produk kreatif keramik dan
pelayanan jasa teknologi industri kreatif keramik;
c. penyiapan program, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan program;
d. pengelolaan sarana pengujian dan produksi; dan
- 4 -
e. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan
Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BIT terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.
Pasal 5
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata
laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,
dan rumah tangga Balai.
(2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai
tugas melaksanakan perekayasaan produk kreatif
keramik, pengujian bahan dan produk kreatif keramik,
serta pengelolaan fasilitas produksi dan fasilitas
pengujian.
(3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi
mempunyai tugas melaksanakan perumusan program,
monitoring dan evaluasi, kerja sama, dan pelayanan
jasa teknologi serta pengembangan jasa teknologi.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
- 5 -
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Teknologi
Industri Kreatif Keramik harus menyusun peta proses
bisnis.
Pasal 9
Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat
Teknoprener dan Klaster Industri mengenai hasil
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi industri
kreatif keramik secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga)
bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 10
BTIKK harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di unitnya.
- 6 -
Pasal 11
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 12
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
- 7 -
BAB V
ESELON
Pasal 16
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon
III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural eselon IV.a.
BAB VI
LOKASI
Pasal 17
BTIKK berlokasi di Denpasar.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Bagan Organisasi BTIKK tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
Pasal 19
Perubahan organisasi dan tata kerja BTIKK ditetapkan oleh
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
- 8 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Unit
Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi
Keramik dan Porselin Bali sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor SK/265/KA/BPPT/VII/1995 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin
Bali tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
Pasal 21
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor SK/265/KA/BPPT/VII/1995
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin
Bali, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan
ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
SK/265/KA/BPPT/VII/1995 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan
Teknologi Keramik dan Porselin Bali dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.
- 9 -
Pasal 23
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ...
- 10 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI TEKNOLOGI INDUSTRI KREATIF KERAMIK
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 015 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI BALAI TEKNOLOGI INDUSTRI KREATIFKERAMIK
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 016 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI INKUBATOR TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu
dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja
Balai Inkubator Teknologi;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Inkubator Teknologi dengan Peraturan ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI INKUBATOR TEKNOLOGI.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 1
(1) Balai Inkubator Teknologi yang selanjutnya di dalam
peraturan ini disebut BIT merupakan Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Pusat
Teknoprener dan Klaster Industri, Deputi Bidang
Pengkajian Kebijakan Teknologi.
(2) BIT dipimpin oleh Kepala.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 2
BIT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan
inkubasi teknologi.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, BIT menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi dan konsultasi manajemen dan
bisnis, aspek legal, dan dukungan fasilitas inkubasi
bisnis untuk mendukung pengembangan koperasi,
usaha kecil dan menengah berbasis teknologi atau
inovasi;
b. pelaksanaan fasilitasi dan konsultasi pengembangan
sumber daya manusia kewirausahaan, pengembangan
jaringan bisnis, akses pembiayaan, dan kerja sama
baik dalam maupun luar negeri, serta pemasyarakatan
jasa inkubasi;
- 4 -
c. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan
Balai Inkubator Teknologi.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BIT terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.
Pasal 5
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata
laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,
dan rumah tangga Balai.
(2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai
tugas melaksanakan fasilitasi dan konsultasi
manajemen dan bisnis, aspek legal dan dukungan
fasilitas dalam rangka pengembangan koperasi, usaha
kecil dan menengah berbasis teknologi atau inovasi.
(3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi
mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi konsultasi
pengembangan sumber daya manusia kewirausahaan,
pengembangan jaringan bisnis, akses pembiayaan,
dan kerja sama baik dalam maupun luar negeri, serta
pemasyarakatan jasa inkubasi.
- 5 -
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BIT harus
menyusun peta proses bisnis.
Pasal 9
Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat
Teknoprener dan Klaster Industri mengenai hasil
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang inkubasi teknologi
secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali
atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- 6 -
Pasal 10
BIT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian
tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di
unitnya.
Pasal 11
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 12
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
- 7 -
BAB V
ESELON
Pasal 16
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon
III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural eselon IV.a.
BAB VI
LOKASI
Pasal 17
BIT berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Bagan Organisasi BIT tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
Pasal 19
Perubahan organisasi dan tata kerja BIT ditetapkan oleh
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
- 8 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai
Inkubator Teknologi sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 032/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Inkubator Teknologi tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
Pasal 21
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 032/Kp/KA/IV/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Inkubator Teknologi,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan
ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
032/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Inkubator Teknologi dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.
- 9 -
Pasal 23
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR …
STRUKTUR ORGANISASIBALAI INKUBATOR TEKNOLOGI
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 016 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI INKUBATOR TEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 017 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI SURVEI KELAUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu
dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja
Balai Teknologi Survei Kelautan;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Teknologi Survei Kelautan;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI SURVEI KELAUTAN.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 1
(1) Balai Teknologi Survei Kelautan yang selanjutnya di
dalam peraturan ini disebut Balai TEKSURLA
merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Wilayah,
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya
Alam.
(2) Balai TEKSURLA dipimpin oleh Kepala.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 2
Balai TEKSURLA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan teknologi survei dan observasi kelautan.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Balai TEKSURLA menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program dan anggaran, operasi
survei dan observasi, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pemasaran produk, pelayanan jasa
teknologi, dan pemasyarakatan hasil survei dan
observasi kelautan;
c. pelaksanaan kerjasama riset kelautan baik skala
nasional maupun internasional;
- 4 -
d. pengelolaan data dan informasi hasil survei dan
observasi kelautan;
e. pengelolaan kapal-kapal Riset Baruna Jaya BPPT,
pengelolaan dan pengoperasian peralatan survei
beserta sarana penunjangnya serta pengelolaan
sarana prasarana National Science and Techno Park
(NSTP) Maritim Penajam Paser Utara; dan
f. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan
Balai Teknologi Survei Kelautan.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
Balai TEKSURLA terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Program dan Operasi Survei; dan
c. Seksi Sarana dan Prasaran.
Pasal 5
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata
laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,
dan rumah tangga Balai.
(2) Seksi Program dan Operasi Survei mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program dan anggaran,
perencanaan dan pelaksanaan operasi survei dan
observasi kelautan, pemasaran produk dan jasa
teknologi survei dan observasi kelautan,
pemasyarakatan hasil survei dan observasi kelautan,
pelaksanaan kerjasama survei, observasi dan riset
kelautan baik skala nasional maupun internasional,
serta pengelolaan data dan informasi hasil survei dan
observasi kelautan.
- 5 -
(3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan urusan pengelolaan, pemeliharaan dan
pengoperasian kapal riset dan peralatan survei beserta
sarana-prasarana penunjangnya, termasuk
pengelolaan National Science and Techno Park (NSTP)
Maritim Penajam Paser Utara.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai TEKSURLA
harus menyusun peta proses bisnis.
- 6 -
Pasal 9
Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat
Teknologi Sumber Daya Wilayah mengenai hasil
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi survei
dan observasi kelautan secara berkala paling sedikit setiap
3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 10
Balai TEKSURLA harus menyusun analisis jabatan, peta
jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap
seluruh jabatan di unitnya.
Pasal 11
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 12
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
- 7 -
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB V
ESELON
Pasal 16
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon
III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural eselon IV.a.
BAB VI
LOKASI
Pasal 17
Balai TEKSURLA berlokasi di Jakarta.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Bagan Organisasi Balai TEKSURLA tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.
Pasal 19
Perubahan organisasi dan tata kerja Balai TEKSURLA
ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara.
- 8 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai
Teknologi Survei Kelautan sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 046/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Teknologi Survei Kelautan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
Pasal 21
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 046/Kp/KA/IV/2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Survei Kelautan,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan
ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
046/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Teknologi Survei Kelautan dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.
- 9 -
Pasal 23
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR …
STRUKTUR ORGANISASIBALAI TEKNOLOGI SURVEI KELAUTAN
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 017 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI TEKNOLOGI SURVEI KELAUTAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 018 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu
dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata Balai
Teknologi Lingkungan menjadi Balai Teknologi
Pengolahan Air dan Limbah:
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Teknologi Pengolahan Air dan Limbah dengan Peraturan
ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN
LIMBAH.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 1
(1) Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah yang
selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BTPAL
merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Pusat Teknologi Lingkungan, Deputi Bidang
Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam.
(2) BTPAL dipimpin oleh Kepala.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 2
BTPAL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan teknologi pengelolaan air dan limbah.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, BTPAL menyelenggarakan fungsi:
a. perekayasaan teknologi di bidang pengelolaan air dan
limbah dalam bentuk penyusunan Desain Rekayasa
Detil, Analisis Neraca Air, Studi Kelayakan, Kajian
Resiko Lingkungan serta pembuatan Purwarupa dan
pembangunan Pilot Plant untuk penyediaan dan
peningkatan kualitas dan kuantitas air serta
penanganan limbah bagi kepentingan masyarakat
industri, domestik, akademik dan pemerintah daerah
dalam lingkup pengelolaan air dan limbah;
- 4 -
b. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan
layanan jasa di bidang teknologi pengelolaan air dan
limbah dalam bentuk pengujian kualitas air dan
limbah, pelatihan operasional unit pengolah air dan
limbah serta analisis laboratorium bagi industri,
domestik, akademik serta pemerintah daerah; dan
c. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan
Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BTPAL terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.
Pasal 5
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata
laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,
dan rumah tangga Balai.
(2) Seksi Program dan Pengembangan Teknologi
mempunyai tugas melaksanakan program
perekayasaan dan penerapan teknologi pengelolaan
air dan limbah, menyusun anggaran pelaksanaan
program serta merencanakan peningkatan mutu SDM.
(3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi
mempunyai tugas melaksanakan kerja sama
kemitraan dan pelayanan jasa teknologi di bidang
pengelolaan air dan limbah serta menyusun angaran
pelaksanaan kerja sama dan pelayanan jasa
berdasarkan rencana operasional di lingkungan Balai
Teknologi Pengolahan Air dan Limbah.
- 5 -
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTPAL harus
menyusun peta proses bisnis.
Pasal 9
Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat
Teknologi Lingkungan mengenai hasil pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang teknologi pengelolaan air dan limbah
secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali
atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- 6 -
Pasal 10
BTPAL harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di unitnya.
Pasal 11
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 12
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
- 7 -
BAB V
ESELON
Pasal 16
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon
III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural eselon IV.a.
BAB VI
LOKASI
Pasal 17
BTPAL berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang
Selatan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Bagan Organisasi BTPAL tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
Pasal 19
Perubahan organisasi dan tata kerja BTPAL ditetapkan oleh
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
- 8 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai
Teknologi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 030/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Teknologi Lingkungan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
Pasal 21
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 030/Kp/KA/IV/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Lingkungan,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan
ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
030/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Teknologi Lingkungan dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.
- 9 -
Pasal 23
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR …
STRUKTUR ORGANISASIBALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 018 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DANLIMBAH
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 019 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BIOTEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu
dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja
Balai Pengkajian Bioteknologi menjadi Balai
Bioteknologi;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Bioteknologi dengan Peraturan ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI BIOTEKNOLOGI.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 1
(1) Balai Bioteknologi merupakan Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan
Medika, Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan
Bioteknologi
(2) Balai Bioteknologi dipimpin oleh Kepala.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 2
Balai Bioteknologi mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pelayanan bioteknologi.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Balai Bioteknologi menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian,
monitoring dan evaluasi kegiatan teknis operasional
dan atau teknis penunjang dalam penerapan dan
layanan bioteknologi;
b. perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan
pemasyarakatan di dalam pengembangan produk dan
layanan bioteknologi; dan
c. pelaksanaan urusan kehumasan, kepegawaian,
keuangan, kesekretariatan, rumah tangga, dan
pengelolaan sarana teknis.
- 4 -
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
Balai Bioteknologi terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Program dan Penerapan Bioteknologi; dan
c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.
Pasal 5
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan kehumasan, kepegawaian,
keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan,
perlengkapan, pengelolaan sarana teknis, dan rumah
tangga Balai;
(2) Seksi Program dan Penerapan Bioteknologi
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan, mengembangkan, dan
mengevaluasi kegiatan teknis penerapan bioteknologi;
(3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi
mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan,
melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan
kerja sama dan layanan bioteknologi.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
- 5 -
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bioteknologi
harus menyusun peta proses bisnis.
Pasal 9
Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat
Teknologi Farmasi dan Medika mengenai hasil pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang bioteknologi secara berkala
paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-
waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 10
Balai Bioteknologi harus menyusun analisis jabatan, peta
jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap
seluruh jabatan di unitnya.
- 6 -
Pasal 11
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 12
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
- 7 -
BAB V
ESELON
Pasal 16
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon
III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural eselon IV.a.
BAB VI
LOKASI
Pasal 17
Balai Bioteknologi berlokasi di kawasan PUSPIPTEK,
Tangerang Selatan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Bagan Organisasi Balai Bioteknologi tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.
Pasal 19
Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Bioteknologi
ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara.
- 8 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai
Pengkajian Bioteknologi sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 024/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Pengkajian Bioteknologi tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
Pasal 21
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 024/Kp/KA/IV/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Bioteknologi,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan
ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
024/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pengkajian Bioteknologi dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.
- 9 -
Pasal 23
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR …..
- 10 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI BIOTEKNOLOGI
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 019 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI BIOTEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 020 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI POLIMER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas
organisasi dan pengembangan teknologi bahan dasar,
proses produksi, dan teknologi penerapan material
polimer, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja Balai Pengkajian Teknologi Polimer menjadi Balai
Teknologi Polimer;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan
b, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai
Teknologi Polimer dengan Peraturan ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI POLIMER.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Balai Teknologi Polimer yang selanjutnya di dalam
peraturan ini disebut BTP adalah merupakan Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi
Material, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi,
dan Material.
(2) BTP dipimpin oleh Kepala.
Pasal 2
BTP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan
teknologi bahan dasar, proses produksi dan teknologi
penerapan material polimer khususnya plastik serta
pelaksanaan layanan jasa teknologi polimer.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, BTP menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan teknis operasional serta
pelaksanaan penguasaan, pemanfaatan, dan
penerapan teknologi bahan dan produk polimer,
proses produksi, dan standarisasi dalam skala
laboratorium dan industri;
b. pelaksanaan layanan teknologi polimer dalam
pendampingan, dan penguatan industri serta
standarisasi;
c. pelaksanaan layanan jasa pengujian, pelatihan,
konsultasi teknis, dan inspeksi bidang teknologi
polimer dan sertifikasi serta kerja sama antar instansi
dan masyarakat serta industri; dan
d. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan
Balai Teknologi Polimer.
- 4 -
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BTP terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.
Pasal 5
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata
laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,
dan rumah tangga Balai.
(2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai
tugas melaksanakan:
a. penyusunan rencana teknis operasional dan
teknis pendukung, serta mengkoordinasikan
pelaksanaan penguasaan teknologi bahan dan
produk polimer, khususnya material polimer
dalam skala laboratorium dan industri;
b. pendampingan dan rekayasa industri melalui
penguasaan teknologi bahan dan produk polimer
dalam skala lanjutan material polimer; dan
c. pendampingan dan penguatan industri serta
standarisasi produk industri.
(3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi
mempunyai tugas melaksanakan layanan jasa
teknologi, sertifikasi, dan kerja sama antar instansi,
masyarakat, dan industri.
- 5 -
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTP harus
menyusun peta proses bisnis.
- 6 -
Pasal 9
Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat
Teknologi Material mengenai hasil pelaksanaan tugas dan
fungsi di bidang teknologi polimer secara berkala paling
sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan.
Pasal 10
BTP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian
tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di
unitnya.
Pasal 11
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 12
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
- 7 -
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB V
ESELON
Pasal 16
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon
III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural Eselon IV.a.
BAB VI
LOKASI
Pasal 17
BTP berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Bagan Organisasi BTP tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
Pasal 19
Perubahan organisasi dan tata kerja BTP ditetapkan oleh
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
- 8 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai
Pengkajian Teknologi Polimer sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 027/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Polimer tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
Pasal 21
Pada saat Peraturan ni mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 027/Kp/KA/IV/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi
Polimer, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan
ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
027/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pengkajian Teknologi Polimer dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.
- 9 -
Pasal 23
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ….
- 10 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI TEKNOLOGI POLIMER
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 020 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI TEKNOLOGI POLIMER
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 021 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas
organisasi dan pengembangan teknologi jaringan
informasi dan komunikasi, perlu dilakukan penataan
organisasi dan tata kerja Balai Jaringan Informasi lmu
Pengetahuan dan Teknologi menjadi Balai Jaringan
Informasi dan Komunikasi;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan
b, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai
Jaringan Informasi dan Komunikasi dengan Peraturan
ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI JARINGAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi yang
selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BJIK
merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan
Material.
(2) BJIK dipimpin oleh Kepala.
Pasal 2
BJIK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan
teknologi jaringan informasi dan komunikasi.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 BJIK menyelenggarakan fungsi:
a. penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk
kepentingan pemerintah pusat dan daerah, publik,
komunitas ilmu pengetahuan teknologi dan industri;
b. pelayanan jasa teknologi bidang teknologi informasi
dan komunikasi untuk pemerintah pusat dan daerah;
c. penyelenggaraan infrastruktur e-government yang
diamankan dan audit sistem informasi; dan
d. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan
Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi.
- 4 -
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BJIK terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.
Pasal 5
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata
laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,
dan rumah tangga Balai.
(2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai
tugas :
a. melaksanakan program dan penerapan teknologi
jaringan informasi untuk mempercepat
tumbuhnya inovasi di Indonesia;
b. melaksanakan program dan penerapan teknologi
pengelolaan data center dan jaringan pendukung
e-government;
c. melaksanakan penyusunan standar aplikasi-
aplikasi pendukung e-government bagi
pemerintah pusat dan daerah;
d. melaksanakan program dan penerapan teknologi
pengamanan jaringan informasi dan sistem
informasi e-government;
e. melaksanakan program dan penerapan teknologi
audit sistem informasi yang meliputi
penyelenggaraan suprastruktur, infrastruktur
dan infostruktur;
f. melaksanakan difusi dan alih teknologi bidang
teknologi informasi kepada mitra pengguna; dan
- 5 -
g. melaksanakan kerjasama teknis pengembangan
teknologi informasi bidang aplikasi, jaringan data
center dan tata kelola.
(3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi
mempunyai tugas melaksanakan urusan kerja sama
dan penerapan layanan teknonogi informasi dan
komunikasi untuk kepentingan pemerintah pusat,
daerah, publik, dan industri.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
- 6 -
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BJIK harus
menyusun peta proses bisnis.
Pasal 9
Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat
Teknologi Informasi dan Komunikasi mengenai hasil
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi
dan komunikasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga)
bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 10
BJIK harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di unitnya.
Pasal 11
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 12
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- 7 -
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB V
ESELON
Pasal 16
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon
III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural Eselon IV.a.
BAB VI
LOKASI
Pasal 17
BJIK berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan.
- 8 -
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Bagan Organisasi BJIK tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
Pasal 19
Perubahan organisasi dan tata kerja BJIK ditetapkan oleh
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusn pemerintahan di bidang aparatur
negara.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai
Jaringan Informasi lmu Pengetahuan dan Teknologi
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
028/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
- 9 -
Pasal 21
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 028/Kp/KA/IV/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Jaringan Informasi Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum
diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang
baru berdasarkan Peraturan ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
028/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 23
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 10 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ...
- 11 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 021 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI JARINGAN INFORMASI DANKOMUNIKASI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 022 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas
organisasi dan pengembangan teknologi bahan bakar
dan rekayasa disain, perlu dilakukan penataan
organisasi dan tata kerja Balai Rekayasa Disain dan
Sistem Teknologi menjadi Balai Teknologi Bahan
Bakar dan Rekayasa Disain;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan
b, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai
Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain dengan
Peraturan ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN
REKAYASA DISAIN.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain
yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut
BTB2RD merupakan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya
Energi dan Industri Kimia, Deputi Bidang Teknologi
Informasi, Energi, dan Material.
(2) BTB2RD dipimpin oleh Kepala.
Pasal 2
BTB2RD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, BTB2RD menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan studi kelayakan dan desain kerekayasaan
dalam bidang energi, industri kimia, dan agroindustri;
b. pelayanan jasa konsultasi dan pelatihan dalam bidang
teknologi bahan bakar dan rekayasa desain;
c. pelayanan jasa pengujian bahan bakar yang
terakreditasi;
d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana
dan prasarana balai; dan
e. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan
Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain.
- 4 -
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BTB2RD terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.
Pasal 5
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata
laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,
rumah tangga Balai, pelayanan jasa dan kerja sama.
(2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai
tugas melaksanakan:
a. penyusunan rencana teknis operasional dan
teknis pendukung, serta mengkoordinasikan
pelaksanaan penguasaan teknologi bahan bakar
dan rekayasa disain; dan
b. pendampingan dan rekayasa industri melalui
penguasaan teknologi bahan bakar dan rekayasa
disain
(3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi
mempunyai tugas melaksanakan layanan jasa
teknologi dan kerja sama antar instansi, masyarakat,
dan industri.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
- 5 -
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTB2RD harus
menyusun peta proses bisnis.
Pasal 9
Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat
Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia
mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
teknologi bahan bakar dan rekayasa disain secara berkala
paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-
waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 10
BTB2RD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di unitnya.
- 6 -
Pasal 11
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 12
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
- 7 -
BAB V
ESELON
Pasal 16
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon
III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural Eselon IV.a.
BAB VI
LOKASI
Pasal 17
BTB2RD berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang
Selatan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Bagan Organisasi BTB2RD tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Pasal 19
Perubahan organisasi dan tata kerja BTB2RD ditetapkan
oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
- 8 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai
Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 029/Kp/KA/IV/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Rekayasa Disain dan
Sistem Teknologi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan
Peraturan ini.
Pasal 21
Pada saat Peraturan ni mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 029/Kp/KA/IV/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Rekayasa Disain dan
Sistem Teknologi, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau
diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru
berdasarkan Peraturan ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
029/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.
- 9 -
Pasal 23
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR …
- 10 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 022 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DANREKAYASA DISAIN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 023 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas
organisasi dan pengembangan teknologi
hidrodinamika, perlu dilakukan penataan organisasi
dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian
dan Penelitian Hidrodinamika menjadi Balai Teknologi
Hidrodinamika;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan
b, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai
Teknologi Hidrodinamika dengan Peraturan ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Balai Teknologi Hidrodinamika yang selanjutnya di
dalam peraturan ini disebut BTH merupakan Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi
Rekayasa Industri Maritim, Deputi Bidang Teknologi
Industri Rancang Bangun dan Rekayasa.
(2) BTH dipimpin oleh Kepala.
Pasal 2
BTH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan
teknologi hidrodinamika.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, BTH menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program pelayanan teknologi
hidrodinamika;
b. pelaksanaan program pelayanan teknologi
hidrodinamika;
c. pengendalian dan pelaporan kegiatan pelayanan
teknologi hidrodinamika;
d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana
dan prasarana Balai Teknologi Hidrodinamika; dan
e. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan
Balai Teknologi Hidrodinamika.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BTH terdiri atas:
- 4 -
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
c. Seksi Sarana Teknik dan Pelayanan Jasa Teknologi.
Pasal 5
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata
laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,
dan rumah tangga Balai.
(2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai
tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian,
pelaporan, pemasaran program pelayanan teknologi
hidrodinamika.
(3) Seksi Sarana Teknik dan Pelayanan Jasa Teknologi
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan
teknologi hidrodinamika, dan pemeliharaan,
pengembangan sarana prasarana Balai Teknologi
Hidrodinamika.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
- 5 -
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTH harus
menyusun peta proses bisnis.
Pasal 9
Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat
Teknologi Rekayasa Industri Maritim mengenai hasil
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi
hidrodinamika secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga)
bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 10
BTH harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di unitnya.
Pasal 11
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
- 6 -
Pasal 12
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB V
ESELON
Pasal 16
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon
III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural Eselon IV.a.
- 7 -
BAB VI
LOKASI
Pasal 17
BTH berlokasi di Surabaya.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Bagan Organisasi BTH tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
Pasal 19
Perubahan organisasi dan tata kerja BTH ditetapkan oleh
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, setelah
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Unit
Pelaksana Teknis Balai Pengkajian dan Penelitian
Hidrodinamika sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
071/M/Kp/VII/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian dan Penelitian
Hidrodinamika tetap melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan
Peraturan ini.
- 8 -
Pasal 21
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 071/M/Kp/VII/1998 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai
Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika, dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan
pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
071/M/Kp/VII/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian dan Penelitian
Hidrodinamika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 23
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 9 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ...
- 10 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 023 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 024 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI TERMODINAMIKA MOTOR DAN PROPULSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas
organisasi dan pengembangan teknologi
termodinamika motor dan propulsi, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja Balai
Termodinamika Motor dan Propulsi menjadi Balai
Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Teknologi
Termodinamika Motor dan Propulsi dengan Peraturan
ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI TERMODINAMIKA
MOTOR DAN PROPULSI.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi
yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut
BT2MP merupakan Unit Pelaksana di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab Direktur
Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi,
Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun
dan Rekayasa.
(2) BT2MP dipimpin oleh Kepala.
Pasal 2
BT2MP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan teknologi termodinamika motor dan propulsi.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, BT2MP menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program dan pelaporan kerja Balai;
b. penyiapan dan pelaksanaan urusan sarana dan
prasarana teknis;
c. pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa teknologi,
kegiatan teknis operasional menunjang pengembangan
dan inovasi teknologi, dan pelayanan informasi;
d. pelaksanaan kegiatan teknologi termodinamika
terapan, penukar kalor, tata udara dan refrigerasi;
e. pelaksanaan kegiatan teknologi kalibrasi dan
pengukuran teknik;
f. pelaksanaan kegiatan teknologi motor bakar dan
motor penggerak;
g. pelaksanaan uji kinerja mesin dan kendaraan
bermotor, penerapan bahan bakar, pelumas dan
metrologi; dan
- 4 -
h. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan
Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BT2MP terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Sarana Teknik; dan
c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.
Pasal 5
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata
laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,
dan rumah tangga Balai.
(2) Seksi Sarana Teknik mempunyai tugas mengelola,
memelihara, dan mengembangkan sistem sarana dan
prasarana teknis di bidang termodinamika motor dan
propulsi.
(3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi
mempunyai tugas melaksanakan pelayananan jasa
teknologi, kegiatan teknis operasional menunjang
pengembangan dan inovasi teknologi, dan pelayanan
informasi di bidang termodinamika motor dan
propulsi.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
- 5 -
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau ketrampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BT2MP harus
menyusun peta proses bisnis.
Pasal 9
Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat
Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi mengenai
hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi
termodinamika motor dan propulsi secara berkala paling
sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan.
Pasal 10
BT2MP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di unitnya.
- 6 -
Pasal 11
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 12
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
- 7 -
BAB V
ESELON
Pasal 16
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon
III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural Eselon IV.a.
BAB VI
LOKASI
Pasal 17
BT2MP berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang
Selatan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Bagan Organisasi BT2MP tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Pasal 19
Perubahan organisasi dan tata kerja BT2MP ditetapkan
oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
- 8 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai
Termodinamika Motor dan Propulsi sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 025/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Termodinamika Motor dan Propulsi
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
Pasal 21
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 025/Kp/KA/IV/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Termodinamika Motor dan
Propulsi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan
ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
025/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Termodinamika Motor dan Propulsi dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.
- 9 -
Pasal 23
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ...
- 10 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI TEKNOLOGI TERMODINAMIKA MOTOR DANPROPULSI
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 024 TAHUN 2015TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAITEKNOLOGI TERMODINAMIKA MOTOR DANPROPULSI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 025 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR PELABUHAN
DAN DINAMIKA PANTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas
organisasi dan pengembangan teknologi infrastruktur
pelabuhan dan dinamika pantai, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja Balai
Pengkajian Dinamika Pantai menjadi Balai Teknologi
Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,
perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai
Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika
Pantai dengan Peraturan ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
PELABUHAN DAN DINAMIKA PANTAI.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika
Pantai yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut
BTIPDP merupakan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Rekayasa
Industri Maritim, Deputi Bidang Teknologi Industri
Rancang Bangun dan Rekayasa.
(2) BTIPDP dipimpin oleh Kepala.
Pasal 2
BTIPDP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan teknologi infrastruktur pelabuhan dan dinamika
pantai.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, BTIPDP menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan program di bidang
infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai,
b. pelayanan jasa teknologi di bidang infrastruktur
pelabuhan dan dinamika pantai;
c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di
lingkungan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan
dan Dinamika Pantai; dan
d. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan
Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan & Dinamika
Pantai.
- 4 -
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BTIPDP terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
c. Seksi Program dan Jasa Teknologi.
Pasal 5
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata
laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,
dan rumah tangga Balai.
(2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di
lingkungan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan &
Dinamika Pantai.
(3) Seksi Program dan Jasa Teknologi mempunyai tugas
menyusun dan melaksanakan program dan pelayanan
jasa teknologi di bidang infrastruktur pelabuhan dan
dinamika pantai.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
- 5 -
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTIPDP harus
menyusun peta poses bisnis.
Pasal 9
Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat
Teknologi Rekayasa Industri Maritim mengenai hasil
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi
infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai secara
berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 10
BTIPD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di unitnya.
- 6 -
Pasal 11
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 12
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi dibawahnya.
- 7 -
BAB V
ESELON
Pasal 16
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon
III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural Eselon IV.a.
BAB VI
LOKASI
Pasal 17
BTIPDP berlokasi di Yogyakarta.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Bagan Organisasi BTIPDP tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Pasal 19
Perubahan organisasi dan tata kerja BTIPDP ditetapkan
oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
- 8 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai
Pengkajian Dinamika Pantai sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 026/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Pengkajian Dinamika Pantai tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
Pasal 21
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 026/Kp/KA/IV/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Dinamika
Pantai, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan
ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
026/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pengkajian Dinamika Pantai dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.
- 9 -
Pasal 23
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ...
- 10 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR PELABUHANDAN DINAMIKA PANTAI
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 025 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI TEKNOLOGI INFRASTRUKTURPELABUHAN DAN DINAMIKA PANTAI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 026 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI TEKNOLOGI MESIN PERKAKAS, PRODUKSI, DAN OTOMASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas
organisasi dan pengembangan teknologi mesin
perkakas, produksi dan otomasi, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja Balai Mesin
Perkakas, Teknik Produksi, dan Otomasi menjadi Balai
Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi;
b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor :
B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
BPPT tanggal 30 September 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Teknologi
Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi dengan
Peraturan ini;
B
A
D
A
N
P
E
N
G
K
A
J
I
A
N
D
A
N
P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
E
K
N
O
L
O
G
I
(
B
P
P
T
)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
( B P P T )
- 2 -
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI MESIN PERKAKAS,
PRODUKSI, DAN OTOMASI.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan
Otomasi yang selanjutnya di dalam peraturan ini
disebut BT MEPPO merupakan Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Industri
Permesinan, Deputi Bidang Teknologi Industri
Rancang Bangun dan Rekayasa.
(2) BT MEPPO dipimpin oleh Kepala.
Pasal 2
BT MEPPO mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan teknologi mesin perkakas, produksi, dan
otomasi.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, BT MEPPO menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam rangka
penerapan dan layanan jasa teknologi mesin perkakas,
produksi, dan otomasi terhadap industri;
b. pelaksanaan perekayasaan teknologi mesin perkakas,
produksi, dan otomasi;
c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana
dan prasarana Balai Teknologi Mesin Perkakas,
Produksi, dan Otomasi, dan
d. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan
Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan
Otomasi.
- 4 -
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BT MEPPO terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.
Pasal 5
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata
laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,
dan rumah tangga Balai.
(2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai
tugas melaksanakan perekayasaan teknologi mesin
perkakas, produksi dan otomasi.
(3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa
teknologi, kerjasama teknis, pelayanan informasi di
bidang teknologi mesin perkakas, produksi, dan
otomasi serta pemeliharaan dan pengembangan
sarana prasarana.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
- 5 -
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian
atau keterampilannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BT MEPPO harus
menyusun peta proses bisnis.
Pasal 9
Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat
Teknologi Industri Permesinan mengenai hasil pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang teknologi mesin perkakas,
produksi, dan otomasi secara berkala paling sedikit setiap
3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan.
Pasal 10
BT MEPPO harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di unitnya.
- 6 -
Pasal 11
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 12
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan.
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
- 7 -
BAB V
ESELON
Pasal 16
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon
III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural Eselon IV.a.
BAB VI
LOKASI
Pasal 17
BT MEPPO berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang
Selatan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Bagan organisasi BT MEPPO tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Pasal 19
Perubahan organisasi dan tata kerja BT MEPPO ditetapkan
oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
- 8 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai
Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala BPPT
Nomor 031/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.
Pasal 21
Pada saat Peraturan ni mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 031/Kp/KA/IV/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Mesin Perkakas, Teknik
Produksi dan Otomasi, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau
diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru
berdasarkan Peraturan ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
031/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- 9 -
Pasal 23
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR …
- 10 -
STRUKTUR ORGANISASIBALAI TEKNOLOGI MESIN PERKAKAS, PRODUKSI,DAN OTOMASI
LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 026 TAHUN2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI TEKNOLOGI MESIN PERKAKAS,PRODUKSI, DAN OTOMASI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYANTO