TENTANG
PERSEROAN TERBATAS GRESIK MIGAS
daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyimbang kekuatan
pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan
pendapatan daerah melalui penyetoran deviden sebagai bagian laba BUMD.
Dalam mewujudkan harapan tersebut diatas maka BUMD harus di
desain untuk mampu bersaing secara fair dan adil dengan entitas bisnis
swasta guna memperoleh laba dan memberikan kontribusi pendapatan
daerah berupa deviden sebagai bagian laba yang harus disetorkan kepada
pemerintah daerah guna memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada setiap tahun.
keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia, nasional dan regional
maupun lokal yang semakin terbuka dan kompetitifi BUMD perlu
menumbuhkan budaya korporasi dan profosionalisme antara lain
pembenahan pengurusan dan pengawasan yang di dasarkan pada prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good coorporate governance)
melalui langka-langka restrukturisasi perusahaan.
Sejak beroperasi akhir tahun 2007 hingga akhir tahiun 2010 atau
selama 3 (tiga) tahun lebih, PT Gresik Mias menderita akumulasi kerugian
cukup besar sehingga equitas perusahaan (kekayaan bersih) menjadi minus.
Namun setelah diadakan restrukturisasi perusahaan khususnya bidang
manajemen dan orientasi peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan
 
menjadi positif dan nilai ekuitas meningkat 14 (empat belas) kali lebih besar
dari modal disetor, sehingga tujuan utama PT Gresik Migas didirikan dapat
memberikan sumbangan deviden dapat diwujudkan.
Restrukturisasi perusahaan dimaksud antara lain meliputi peningkatan
kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan
managemen, pemberdayaan BUMD yang mampu bersaing dan berorientasi
global, pengembangan struktur usaha dan sektor kegiatan usaha. Dengan
upaya tersebut diharapkan BUMD khususnya yang berbentuk Perseroan
 Terbatas dengan tujuan utama memupuk keuntungan dan sepenuhnya
tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan
 Terbatas akan mampu bersaing secara fair dan adil dengan entitas bisnis
swasta.
pengembangan struktur usaha dan sektor kegiatan usaha yang masih
punya peluang dan potensi untuk berkembang melalui penambahan modal
disetor dari Pemerintah Daerah sebagai pemilik mayoritas saham PT Gresik
Migas. Penambahan modal disetor tersebut dapat dilakukan berupa
pemindatanganan barang milik daerah yang disertakan sebagai
penambahan penyertaan modal pemerintah daerah maupun dalam bentuk
tunai melalui dana APBD.
Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan
 bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja
 badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
oleh pemerintah dan swasta. Barang milik daerah yang dijadikan sebagai
penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat
daerah. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Di dalam Peraturan Daerah Pasal 1 Angka 40 Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan bahwa
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan pengalihan kepemilikan
 barang milik daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk
 
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
B.Identifikasi Masalah
 beberapa permasalahan sebagai berikut :
2.Apakah penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Gresik Migas
perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah?
3.Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PT Gresik Migas?
4.Apakah sasaran utama disertakannya modal kepada PT Gresik Migas?
C.Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan
di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:
1.Merumuskan perlu atau tidaknya memberikan penguatan modal PT
Gresik Migas.
3.Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal kepada PT Gresik Migas.
4.Merumuskan sasaran utama disertakannya modal kepada PT Gresik
Migas.
Rancangan Peraturan Daerah.
 
dan referensi lainnya.
 A.Kajian Teoritis
melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut.
Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan
kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham daerah.
kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha
 bersama dan saling menguntungkan
meningkatkan :
transparan dan akuntabilitas.
 jangka panjang pemerintah daerah yang dapat dianggarkan apabila jumlah
 yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2012 yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan penyertaan modal
oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan
perencanaan kebutuhan penyertaan modal pemerintah daerah yang
 berasal dari APBD.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan prinsip kehati-
hatian sehingga tujuan penyertaan modal pemerintah daerah terlaksana
dengan efektif dan efisien. Perencanaan Penyertaan Modal pemerintah
daerah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan
penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka pencapaian efisiensi
dan efektifitas dalam pengelolaan penyertaan modal
2.Pelaksanaan penyertaan modal
Gresik Migas, ditentukan bahwa "Penyertaan Modal dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Gresik serta pihak Ketiga dengan ketentuan
bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki
oleh Pemerintah Kabupaten Gresik” dan selanjutnya mengenai
permodalan yang meliputi modal dasar, modal yang ditempatkan dan
modal disetor diatur dalam Anggaran Dasar dan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan Akta Notaris Arief Hidayat, SH, M.Si Nomor 43
tanggal 29 Nopember 2009 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas
PT Gresik Migas, Modal Dasar PT Gresik Migas ditetapkan sebesar Rp.
8.000.000.000,00. Modal disetor sampai dengan Tahun 2011 adalah
sebesar Rp. 2.010.000.000,00 yang berasal dari Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Gresik melalui dana APBD tahun 2007 sebesar
Rp. 2.000.000.000,00 yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Gresik pada Perseroan Terbatas (PT)
Gresik Migas dan dari KPRI Karya Dharma Gresik sebesar Rp.
10.000.000,00, sehingga pemegang saham PT Gresik Migas sebesar
99,95 yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai
 
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Dharma Gresik.
 Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan oleh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan
persetujuan Bupati. Untuk pelaksanaan penyertaan modal pemerintah
daerah kepada PT Gresik Migas akan dilakukan sesuai perencanaan senilai
Rp1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah),
dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 Anggaran 2012 pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan yang
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang di peroleh dari
pengukuran nilai aset eks Kantor Departemen Tenaga Kerja yang terletak di
 Jalan Wahidin Sudiro Husodo termasuk tanah dan bangunan yang sudah
diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan Berita
acara serah terima Personil, Peralatan Pembiayaan, dan Dokumen (P3D)
dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten
Gresik Nomor : 118/2641/012/2001 tanggal 21 Maret 2001 dan sudah
tercatat dalam Inventaris Kekayaan Pemerintah Kabupaten Gresik.
 Terakhir tanah dan bangunan ini dimanfaatkan oleh sebagai kantor oleh
Satuan Pamong Praja Kabupaten Gresik. Pada saat ini tanah dan
 bangunan tersebut dalam keadaan kosong karena Satuan Polisi Pamong
Praja telah menempati Kantor baru.
Prosedur pelaksaanannya adalah sebagai berikut :
1.Penyertaan modal pada PT Gresik Migas dianggarkan dalam APBD
tahun anggaran 2012.
pengembangan usaha yang berkaitan dengan usaha migas.
3.Penyertaan modal pada PT Gresik Migas dilakukan sampai dengan
terpenuhinya penyertaan modal pada PDAM Gresik sejumlah Rp.
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Pada Perseroan Terbatas (PT)
Gresik Migas.
dalam peraturan daerah tentang APBD berdasarkan kemampuan
 
dengan Keputusan Bupati. 
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah, lembaga-lembaga
 yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan
Penyertaan modal pemerintah daerah. Akuntansi atas pelaksanaan
Penyertaan modal pemerintah daerah mengacu kepada Standar
 Akuntansi Keuangan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan Penyertaan modal pemerintah daerah, pada setiap tahun buku
 berakhir, dibuat laporan yang memuat :
a.Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan
perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta
penjelasan atas dokumen tersebut;
 b.Neraca gabungan dari PT Gresik Migas disamping neraca dari masing-
masing unit usaha;
c.Laporan mengenai keadaan dan jalannya PT Gresik Migas serta hasil
 yang telah dicapai;
d.Kegiatan utama PT Gresik Migas dan perubahan selama tahun buku;
e.Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan PT Gresik Migas;
f.Nama Komisaris, Direksi dan;
g.Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.
Paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup,
Direksi PT Gresik Migas menyusun laporan tahunan untuk diajukan
pada RUPS. Tahun buku PT Gresik Migas disamakan dengan tahun
takwim.
disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus
diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh
terhadap pendapatan dan modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu,
diperlukan penerapan manajemen risiko sebagai langkah antisipasi
 
pemerintah daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang
Perusahaan Daerah, bahwa Perusahaan Daerah dapat dimiliki sepenuhnya
oleh: (a) suatu daerah sepenuhnya, atau (b) dimiliki oleh suatu daerah
 bersama dengan perorangan atau badan hukum lainnya. Saham Perusahaan
Daerah terdiri dari saham prioritet (prioritas) dan saham biasa. Saham
prioritet hanya dapat dimiliki oleh daerah. Pemegang saham prioritet adalah
Kepala Daerah. Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah pasar dapat
 berbentuk barang dan uang.
untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-
upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan
Daerah terdiri atas :
a. hasil pajak Daerah;
 b. hasil Retribusi Daerah;
2. Dana Perimbangan;
 
32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan
Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain
dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam
pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Ketentuan Pasal 71 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri
 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
menyebutkan bahwa penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban
 yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-
tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang
 jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan
modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah
tentang penyertaan modal yang berkenaan.
Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan
 bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja
 badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh
pemerintah dan swasta. Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan
modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala
daerah setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.
Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Di dalam Peraturan Daerah Pasal 1 Angka 40 Peraturan Daerah Nomor 10
 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan bahwa
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan pengalihan kepemilikan
 barang milik daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar
pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
 
Indonesia Nomor 4609);
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
 Tahun 2011;
 Tentang Perseroan Terbatas Gresik Migas (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2006 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 2)
 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Pada Perseroan
 Terbatas (PT) Gresik Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2009 Nomor 8);
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 20);
 
 
1.Filosofis
program prioritas yang strategis dan mendesak dalam rangka meningkatkan
PAD yang membutuhkan dana cukup besar, namun dengan melihat
keterbatasan Anggara Pembangunan dalam APBD Kabupaten Gresik, maka
dituntut Pemerintah Kabupaten Gresik untuk lebih jeli, kreatif dan inovatif
dalam melihat potensi yang dapat digali serta berusaha mencari solusi
maupun alternatif yang tepat, guna mencari sumber dan pembiayaan bagi
pembangunan, sekaligus dalam rangka antisipasi terhadap perkembangan
 jangka panjang ekonomi daerah dan regional terutama dalam menyongsong
era global.
Bahwa kondisi geografis Kabupaten Gresik memiliki potensi Sumber Daya
 Alam dan Sumber Daya Buatan yang sangat besar maka perlu diberdayakan
secara optimal untuk memberikan kesejahteraan masyarakat daerah melalui
peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Guna mengantisipasi hal dimaksud
diperlukan tindakan yang konkrit salah satunya adalah dalam bentuk
penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Gresik Migas
Pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas
sebagai berikut:
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik,
Badan Usaha, Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan
tanggung jawab masing-masing.
harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar
kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
 
daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus
didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta
penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas Gresik Migas, PT Gresik
Migas didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :
a.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
tersedia di daerah;
d. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka
kesejahteraan masyarakat;
 jasa, yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajad hidup
orang banyak;
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, dalam Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas
Gresik Migas, ditetapkan ruang lingkup usaha PT Gresik Migas meliputi :
a. Kegiatan yang berkaitan dengan usaha hilir migas yang mencakup
pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
 b. Kedasama dengan Badan Usaha Milik daerahArlegara (BUMDIBUMN) dan
atau Badan Usaha Swasta (investor) yang bergerak dalam usaha Migas.
c. Usaha-usaha lain yang berkaitan dengan hilir Migas.
Sebagai aplikasi bidang usaha tersebut, pada tanggal 20 Mei 2010 telah
ditandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (KKKS) Weast Madura Offshore (WMO) yaitu Kodeco Energy Co.,
LTD, PT Pertamina Hulu Energi Weast Madura Offshore, CNOOC Madura
sebagai penjual dan PT Gresik Migas sebagai pembeli dengan volume gas
sebesar 17.000 MMBTU/D selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 201 I
sampai dengan 2015 dan kemudian diamandemen khusus untuk tanggal
 
Seluruh hasil pembelian gas dari operator KKKS WMO langsung dijual habis
oleh PT Gresik Migas ke PT Alas Energi Indonesia (PT AEI) dan Perusahaan Gas
Negara (PGN). Karena PT Gresik Migas belum memperoleh Izin Niaga Gas dari
Ditjen Migas sebagai syarat untuk melaksanakan penjualan langsung ke
konsumen karena belum memiliki metering station, maka penjual; dalam hal ini
operator KKKS WMO melakukan jual beli dan penyerahan gas disisi hilir flensa
pertama dari fasilitas penjual yang secara langsung berhubungan dengan flensa
PT Perusahaan Gas Negara dan flensa PT AEI sebagai titik penyerahan
sementara hingga tanggal 15 Nopember 2011. Untuk itu PT Gresik Migas telah
membangunStation Metering dan memperoleh lzin Usaha Niaga Gas melalui
pipa dedicated hilir sementara sehingga mulai tanggal 15 Nopember 2011
penyerahan gas dilakukan melalui Titik Penyerahan Permanen diMetering
Station milik PT Gresik Migas .
Berdasarkan Laporan Keuangan PT Gresik Migas per 3l Desember 2010,
 yang Harjosumarto, M.Si,Ak dan Rekan, PT Gresik Migas menderita kerugian
selama 3 tahun (2008 sampai dengan 2010) secara kumulatif menderita
kerugian sebesar Rp.3.107.667 .641,00 ditambah dengan biaya yang masih
harus dibayar berupa hutang gaji sebesar Rp.1.074.600.000,00, sehingga beban
 yang harus dipikul oleh managemen hasil restrukturisasi secara keseluruhan
adalah sebesar Rp. 4.182.267.641,00.
Kondisi keuangan PT Gresik Migas selama tahun 2011 keadaan sampai
dengan akhir triwulan ke III menunjukan kondisi sebagaimana cukup baik.
Untuk menganalisa kondisi keuangan dan kinerja PT Gresik Migas dengan
menggunakan data pada laporan keuangan Trwiwulan ke III, maka dapat
diketahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan dengan cara menggunakan
alat yang biasa dipakai dalam pemeriksaan yaitu ratio keuangan.
Untuk menghitung rasio keuangan PT Gresik Migas, terlebih dahulu
menampilkan komparatif Neraca selama 3 (tiga) tahun terakhir (2009, 2010 dan
2011) keadaan sampai dengan akhir bulan September) sebagaimana tabel
 berikut ini :
Berdasarkan data pada tabel 1 dan 2, maka dapat dihitung rasio keuangan
PT Gresik Migas selama 3 (tiga) tahun. Rasio keuangan merupakan suatu cara
 yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan sehingga menjadi
 berarti. Rasio Keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan
penting mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan dan dapat dijadikan
 
perusahaan untuk masa yang akan datang.
 Adapun rasio keuangan PT Gresik Migas selama 3 (tiga) tahun terakhir dan
untuk tahun 2011 baru berjalan 9 (sembilan) bulan dapat dilihat pada tabel 3.,
 yang meliputi Ratio Likuiditas, Ratio Solvabilitas atau leverage dan Ratio
Profitabilitas.
Ratio Likuiditas sering disebut dengan rasio modal kerja merupakan rasio
 yang digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu perusahaan untuk
membayar hutang-hutang jangka pendek yang jatuh tempo atau rasio untuk
mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi
kewajiban/utang pada saat ditagih. Rasio yang digunakan meliputi :Current
Ratio, Cash Ratio, Acid Test Ratio atau Quick Ratio, Working Capital to Total Asset
dan Perputaran Piutang.
Rasio likuiditas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk
pengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai flengan utang. Dengan ratio
ini dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban kepada pihak lain dan mengetahui keseimbangan antara
nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Ratio yang digunakan
meliputi :Total Debt to Equity Ratio, Total Debt to Capital Asset Ratio, Long Term
Debt to Equity Ratio dan Long Term Debt to Total Asset Ratio.
Ratio Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan
dalam mencari keuntungan dan rasio ini memberikan ukuran tingkat
kemampuan managemen suatu perusahaan. Rasio yang digunakan meliputi :
Return On Equity, Return On Assel Gros Margin, Net Margin dan operating Ratio.
Berdasarkan tabel 3, ratio liquiditas PT Gresik Migas tahun 2009 dan tahun
2010 dapat dikatakan tidak likuid, karena perusahaan hampir tidak punya
kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendelg termasuk semua asset
perusahaan tidak mampu membayar kewajiban janga pendek. Dalam kurun
 waktu 9 (sembilan) bulan pada tahun 2011 PT Gresik Migas dapat memperbaiki
ratio likuiditasnya hingga pada tingkat yang aman diatas 100%. Meskipun cash
ratio baru mencapai 23,50% dan working capital sebesar 27,09% pada tahun
2011, tetapi didukung oleh perputaran piutang 0.00 hari, maka kewajiban
 
mampu dibayarl dipenuhi karena piutang usahanya sangat likuid yaitu piutang
usaha dan utang usaha dapat diselesaikan secara bersamaan.
Ratio Solvabilitas atau Lavarage Ratio, sebagaimana data pada tabel 3.,
menunjukkan bahwa PT Gresik Migas secara keseluruhan mengalami
kekurangan modal, baik modal sendiri maupun total modal. Pada tahun 2009
pembiyaan hanya 30,99% dari total kewajiban yang disediakan oleh pemberi
pinjaman, tahun 2010 60,93 % dan tahun 2011 meningkat menjadi
1,278,85%. Sehingga apabila hutang tersebut jatuh tempo dan PT Gresik Migas
tidak ada kemampuan lain untuk membayamya maka PT Gresik tidak dapat
memenuhi kewajibannya karena PT Gresik Migas karena kemampuannya jauh
dibawah kewajiban yaqg harus dipenuhi. Pada tahun 2009, setiap satu rupiah
hutang masih dijamin Rp. 3,23 dari modal sendiri, pada tahun 2010 satu
rupiah hutang jaminannya turun menjadi Rp. 1,64 dan pada tahun 2011
 jaminan dari modal sendiri tinggal Rp.0,08. Hal ini dapat menurunkan
kepercayaan calon kreditur untuk jangka panjang karena kondisi perusahaan
tidak solvabel atau berada pada kondisi isovabel. Melihat kondisi ini, maka PT
Gresik Migas sangat membutuhkan tambahan modal disetor dari pemegang
saham untuk memperkuat liquiditasnya. Satu kekuatan yang masih dapat
diandalkan dalam dalam kemampuan solvabitas adalah masih tingginya
perputaran modal kerja sebagaimana ditujukan dalam perhitungworking
capital turnover, yaitu modal kerja berputar dalam satu periode sebanyak 17
kali lebih. Dengan tingkat perputaran piutang 0,00 hari menunjukkan modal
kerja yang tertanam semakin kecil dan ini merupakan daya tarik tersendiri
untuk pihak pemberi kreditday sales uncollectedadalah 0,00 hari.
Untuk ratio Profitabilitas sebagaimana data pada tabel 3. ,menunjukan
 bahwa manajemen PT Gresik Migas tingkat efektivitasnya cukup tinggi dalam
mencari keuntungan. Dalam perhitungReturn on equity (ROE) atau rentabilitas
modal sendiri rasionya mencapai 535,83%. Tingginya ratio ROE ini menunjukan
 bahwa modal sendiri digunakan dengan sangat efisien dan menunjukkan posisi
pemilik perusahaan sangat kuat karena perolehan laba sebelum pajak dalam
kurun waktu 9 (sembilan) bulan telah melampaui 5 (lima) kali lebih besar dari
modal sendiri. Meskipun demikian jika dilihat darirasio gross margindannet
margin masih berada dibawah 10%, sedang rata-rata industri umumnya adalah
l5%.
 
Dari kajian ratio solvabilitas, maka kebutuhan modal PT Gresik Migas, ratio
 yang ideal adalah total hutang dibanding modal sendiri minimal 1:1 atau setiap
Rp1,00 hutang dijamin oleh Modal Sendiri Rp. 1,00, dan jika ratio ini dipakai
sebagai ukuran maka seharusnya modal sendiri atau penyertaan modal dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang harus disetor adalah sebesar total
hutang kewajiban kurang lebih sebesar Rp.25.000.000.000,00 . Jika 90% dari
modal dasar harus dimilik oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka modal
disetor atau ditempatkan adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,00 x 90% = Rp.
7.200.000.000,00 yang berarti Pemerintah harus menyediakan penyertaan
modal lagi sebesar Rp. 5.200.000.000,00 sehingga ratio antara hutang dan
modal sendiri akan menjadi sebesar 28,8% dan yang dibiayai dari pinjaman
hanya sebesar 7l,2%
Penambahan modal disetor tersebut akan dimanfaatkan oleh PT Gresik
Migas, penyertaan moodal pada PT Gerbang Oil dan Gas WMO, Holding
compeny dengan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Gresik yang belum
 beroperasi serta pengembangan sektor kegiatan usaha disisi hili seperti niaga
gas bumi, pengelolaan dan penyediaan LPG (SPPBE), pengelolaan gas kota dan
gas bumi untuk transportasi, serta pemanfaatan gas bumi untuk transportasi.
Mengingat kemampuan APBD Kabupaten Gresik belum memungkinkan
untuk menambah modal disetor dari dana APBD, maka penyertaan modal dapat
dilakukan dalam bentuk tanah dan /atau bangunan yang dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Gresik.
dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam Pasal 75 dinyatakan “Penyertaan modal pemerintah daerah dapat
dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
 berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan
modal daerah berkenaan”. Pasal 41 UU No. 1/2004 tentang
Perbendaharaan Negara dinyatakan “Penyertaan modal pemerintah daerah
pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan
daerah”. Mengacu pada Undang-undang ini, memang sudah tepat bila setiap
penyertaan modal Pemda ke BUMD harus dengan Peratruan Daerah.
 
 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah dapat melakukan
Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik
swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak
lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang
dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang merupakan kekayaan daerah
 yang dipisahkan yang diperoleh dari pengukuran nilai aset eks Kantor
Departemen Tenaga Kerja yang terletak di Jalan Wahidin Sudiro Husodo
termasuk tanah dan bangunan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten Gresik berdasarkan Berita acara serah terima Personil, Peralatan
Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada
Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 118/2641/012/2001 tanggal 21 Maret
2001 dan sudah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Pemerintah Kabupaten
Gresik, maka perlu payung hukum pelaksanaan proses ini.
Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan
 bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja
 badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
oleh pemerintah dan swasta. Barang milik daerah yang dijadikan sebagai
penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat
daerah. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Di dalam Peraturan Daerah Pasal 1 Angka 40 Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan bahwa
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan pengalihan kepemilikan
 barang milik daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk
 
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penetapan penambahan
penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal pemerintah daerah kepada PT
Gresik Migas.
MATERI PERATURAN DAERAH
kepada PT Gresik Migas ditujukan untuk memberikan landasan terhadap
pemenuhan sebagian target penyertaan modal pada PT Gresik Migas
sejumlah Rp.8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah), yang pada tahun
anggaran 2012 disertakan pada PT Gresik Migas senilai Rp1.800.000.000,00
(Satu Milyar delapan ratus juta Rupiah), dianggarkan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang diperoleh dari
pengukuran nilai aset eks Kantor Departemen Tenaga Kerja yang terletak di
 Jalan Wahidin Sudiro Husodo termasuk tanah dan bangunan yang sudah
tercatat dalam Inventaris Kekayaan Pemerintah Kabupaten Gresik.
 A.Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa :
1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5.Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan
sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya
6.Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki daerah, yang tidak
dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
7.PT Gresik Migas adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Akta
Notaris Arief Hidajat, S.H., M.Si. Nomor 43 tanggal 29 Oktober 2007,
 yang telah sah berbadan hukum Indonesia.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gresik.
 yang sedang berlangsung.
 
B. Materi yang akan diatur dalam Peraturan daerah ini adalah penormaan
tentang :
Migas adalah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas
dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/ dimiliki.
2.Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Gresik Migas
 bertujuan untuk:
memberikan keuntungan yang layak ; dan
 b.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Perolehan deviden;
c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah dan dalam
rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah.
3.Modal dasar PT. Gresik Migas sesuai dengan akte pendirian sebesar
Rp.8.000,000,000,00 (delapan miliar rupiah )
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
6.Penyertaan Modal dalap peraturan daerah ini merupakan bagian
modal Pemerintah Daerah yang disetor kepada PT. Gresik Migas.
7.Kekurangan modal ditempatkan, akan dianggarkan pada APBD sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah APBD yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.
8.Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada nomor 5, berupa
tanah dan bangunan aset Pemerintah Daerah eks Kantor
 Transmigrasi dan /atau eks Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di
 jalan Wahidin Sudirohusodo Nomor 708 Kabupaten Gresik ;
9.Penyertaan modal Pemerintah Daerah diakumulasikan dan
diperhitungkan sebagai modal yang bersumber dari APBD.
10. Pemenuhan sebagian dari penyertaan modal dianggarkan
dan diatur dalam peraturan daerah tentang APBD pada pos
pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah
 
Bupati.
Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Gresik
Migas setelah realisasi Penyertaan Modal Daerah dilakukan dan/ atau
setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah
kepada PT. Gresik Migas Daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh
selama tahun buku anggaran PT. Gresik Migas. Bagi hasil
keuntungan tersebut disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam
 APBD sebagai Pendapatan Daerah.
kepada PT. Gresik Migas, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dengan fungsi melakukan kegiatan
pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan.
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
sektor kegiatan usaha yang masih punya peluang dan potensi untuk
 berkembang melalui penambahan modal disetor dari Pemerintah Daerah
sebagai pemilik mayoritas saham PT Gresik Migas. Penambahan modal
disetor tersebut dapat dilakukan berupa pemindatanganan barang milik
daerah yang disertakan sebagai penambahan penyertaan modal pemerintah
daerah maupun dalam bentuk tunai melalui dana APBD.
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah
kepada PT Gresik Migas ditujukan untuk memberikan landasan terhadap
pemenuhan sebagian target penyertaan modal pada PT Gresik Migas
sejumlah Rp.8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah), yang pada tahun
anggaran 2012 disertakan pada PT Gresik Migas senilai Rp1.800.000.000,00
(Satu Milyar delapan ratus juta Rupiah), dianggarkan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang diperoleh dari
pengukuran nilai aset eks Kantor Departemen Tenaga Kerja yang terletak di
 Jalan Wahidin Sudiro Husodo termasuk tanah dan bangunan yang sudah
tercatat dalam Inventaris Kekayaan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan
 bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja
 badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
oleh pemerintah dan swasta. Barang milik daerah yang dijadikan sebagai
penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat
daerah. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
disusun materi penormaan yang lengkap terhadap pelaksanaan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Gresik Migas agar
tujuan menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam
pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Gresik
Migas dapat tercapai.
Peraturan Daerah ini menjadi prioritas penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Gresik
 Tahun 2012.
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah keduakalinya dengan Undang–undang Nomor 12
 Tahun 2008
Perundang-undangan
Keuangan Daerah
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011
Reinventing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Elex Media Komputindo,
 Jakarta, 2006.
12. http://portalgresik.com/2011/11/30/pt-gresik-migas-
GRESIK TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS GRESIK MIGAS
PERSEROAN TERBATAS GRESIK MIGAS
BUPATI GRESIK,
KONSIDERAN :
Menimbang :a. bahwa PT. Gresik Migas adalah Badan Usaha milik daerah
 yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu
terus ditingkatkan permodalannya, sehingga dapat
mengembangkan usahanya , meraih laba untuk dapat
memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten
Gresik sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah;
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan
modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
kepada PT. Gresik Migas;
Indonesia Tahun 1945;
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
 Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2006 Tentang Perseroan Terbatas Gresik Migas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 2
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2)
15.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Gresik Pada Perseroan Terbatas (Pt) Gresik Migas
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009
Nomor 8);
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor
10);
 Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2011 Nomor 20);
Dengan Persetujuan Bersama
DAN
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS
GRESIK MIGAS.
Dalam rancangan peraturan daerah ini terdiri dari 6 Bab , 9 Pasal yang dapat
diuraikan sebagai berikut.
BAB III PENYERTAAN MODAL ...................................................... ...
BAB VI KETENTUAN PENUTUP ..................................................... ...