1

DIKTAT GEOGRAFI POLITIK

Oleh : GUNARDO R.B,M.Si NIP.19490505 198603 1 001

JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2011

2

KATA PENGANTAR Politik dalam dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi pernah kurang mendapat tempat selain di Fakultas Sosial Politik sebagai wadah pemelihara dan pengembangan ilmu politik. Pemerintah nampaknya khawatir bila mahasiswa mengenal dan berkecimpung di dunia politik akan menganggu studinya dan mengganggu stabilitas politik (masa orde baru). Kenyataannya sekarang dunia politik menjadi rebutan semua kalangan masyarakat, yang tadinya pengusaha, militer, dosen, advokat bahkan seniman terjun ke dunia politik. Masalahnya mereka minim pengetahuan tentang politik. Untuk itu diperlukan bahan-bahan untuk memperkaya bekal mereka sebagi politisi dan bahan kuliah bagi mahasiswa yang siapa yahu kelak menjadipolitikus, disusunlah Diktat Geografi Politik ini. UNY telah memberi kesempatan dosen-dosennya untuk berkreasi membuat diktat dan bahan ajr lainnya agar proses belajar belajar semakin menarik dan mudah dilaksanakan. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh para dosen, sejak dari persiapan mengajar dengan menulis diktat, pelaksanaan hingga evaluasinya harus dapat meningkatkan kualitas mahasiswa . Sasaran pembuatan diktat ini terutama memang untuk mahasiswa, diharapkan tumbuh budaya belajar di kalangan mahasiswa sehingga hasil akhir dari perkuliahan adalah sarjana yang kompeten, kreatif dan berani mandiri, bukan sarjana yang kesana kemari membawa stofmap mencari kerja.Syukur dapat mengilhami lahirnya generasi sadar politik dan siap menjadi politikus yang mampu mensejahterakan masyarakat. Terima kasih UNY yang memberi kesempatan civitas akademika untuk berkarya.

Penyusun

Gunardo R.B,M.Si NIP 19490505 198603 1 001

3

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR BAB I.PENDAHULUAN BAB II.PENGERTIAN GEOGRAFI A.Konsep-konsep Geografi B.Pendekatan Geografi C.Kajian Geografi BAB III. POLITIK A.Pengertian Politik B.Sejarah Perkembangan Politik C.Fungsi Politik D.Persebaran Aliran Politik E.Lembaga-lembaga Politik BAB IV. PERANAN UNSUR UNSUR GEOGRAFI DALAM POLITIK A.Unsur-unsur alam B.Unsur-unsur manusia BAB V. PERANAN POLITIK TERHADAP GEOGRAFI A.Lingkungan B.Kependudukan C.Bencana Alam D.Pertahanan Keamanan

Halaman i ii iv 1 6 6 17 20 25 25 38 38 40 40 44 44 61 68 68 71 73 76

4

BAB VI.KAJIAN GEOGRAFI TERHADAP POLITIK A.Negara dan Sistem Politik B.Pemilu C.Konflik Politik D.Partai Politik E.Prospek Politik di Indonesia BAB VII. PENUTUP DAFTAR PUSTAKA

78 78 83 85 87 88 92 96

5

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Karl Haushofer 32

Gambar 2.Sir Halford Mackinder

32

Gambar 3.Sir Walter Raleigh

33

Gambar 4 Giulio Douhet

33

Gambar 5. Pertambangan batu bara milik P.T.Bakrie Gambar 6. Pertambangan batubara terbuka di Kalimantan

46 47 62 62 64 65 66 73 76 77

Gambar 7. Karikatur Impor Beras dinegeri Agraris Gambar 8. Beras Impor dari Thailand Gambar 9. Bantuan social bagi korban Merapi yang diabadikan Gambar 10. Tari Pendet Budaya Indonesia dibajak Malaysia Gambar 11. Indonesia Kanada bersahabat lewat budaya tari Gambar 12 Penganggur mencari kerja dalam acara Job Fair Gambar 13. Bencana semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo Gambar 14. OPM pengganggu keamanan Propinsi Papua

6

BAB I PENDAHULUAN Buku tentang Geografi Politik masih sangat jarang di kalangan Perguruan Tinggi. Sejak Aburrachmat menulis Pengantar Geografi Politik tahun 1982 perlu waktu 10 tahun N.Daldjoeni menulis Dasar-dasar Geografi Politik tahun 1991 sampai Sri Hayati mengarang Geografi Politik tahun 2007, artinya perlu 16 tahun. Hal itu kemungkinan ilmu Geografi Politik kurang mendapat perhatian semua pihak terutama pemerintah, padahal Geografi Politik dapat menjadi alat pembentukan karakter bangsa. Geografi Politik memberi kesadaran bagaimana kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia dapat menjadi modal membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa maju dan besar. Perubahan-perubahan politik di Indonesia, mulai dari zaman orde lama, orde baru hingga orde reformasi secara nyata meminggirkan ilmu geografi dari ilmu kebanggaan dan andalan menjadi ilmu yang kurang mendapat porsi pada kurikulum pendidikan formal ( dari SD sampai Perguruan Tinggi). Bahkan di jenjang pendidikan SMP ilmu geografi lenyap tergantikan ilmu pengetahuan sosial. Itulah akibat kebijaksanaan politik pendidikan maka ilmu Geografi tinggal kenangan, apalagi Geografi Politik hanya menjadi mata kuliah pilihan di Universitas ex IKIP. Pada zaman orde baru Pemerintah selalu menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara untuk panduan pembangunan jangka panjang 25 tahun dan Pembangunan Lima Tahun untuk pembangunan jangka menengah. Dalam dokumen yang dihasilkan MPR (Majelis Permusyarakat an Rakyat) selalu dicantumkan salah satu modal dasar pembangunan adalah kondisi geografi Indonesia. Hal itu mendasari kebijaksanaan politik pendidikan nasional untuk memberi porsi cukup besar kepada ilmu geografi dalam kurikulum sejak SMP hingga Perguruan Tinggi. Seluruh generasi muda diharapkan mempunyai cukup bekal tentang kondisi geografi Indonesia

7

(tentu saja hanya diajarkan oleh guru geografi). Pemahaman tentang kondisi geografi memudahkan bangsa Indonesia menyusun rencana pembangunan secara bertahap dan tepat menuju ke masyarakat yang sejahtera dengan kekuatan sendiri. Sejak orde reformasi , dengan politik desentralisasi, maka geografi secara perlahan tergeser oleh antropologi dan sosiologi. Pembangunan tidak lagi terpusat tapi diserahkan kepada daerah propinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian maka tidak ada panduan arah pembangunan nasional, artinya daerah mempunyai kebijaksanaan sendiri-sendiri. Sejak itu pembangunan tidak lagi berdasarkan modal dasar geografi, tetapi lebih pada modal politik. Jumlah kabupaten /kota yang mencapai 492 dan propinsi sebanyak 33 disibukkan dengan pemilihan kepala daerah. Gejala banyaknya pemilihan kepala daerah memberi kesempatan Geografi Politik dapat berperanan lebih besar. Salah satu pokok bahasan Geografi Politik adalah Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk di dalamnya tentang pemilihan kepala daerah. Geografi Politik dapat memberikan kajiannya sehingga calon kepala daerah dapat menggunakan untuk menyusun issue-isue yang cocok dengan daerahnya dan tentu saja isu isu yang cocok dengan aspirasi masyarakat pemilih. Secara aplikatif Geografi Politik berguna bagi aktor-aktor politik. Informasi yang dikumpulkan tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia suatu daerah pada saat ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menyusun program pembangunan. Kondisi seperti apa dimasa depan, misalnya lestarinya sumber daya alam dan meningkatnya derajat hidup masyarakat dapat direncanakan secara baik dengan informasi yang tepat dan akurat, baik kuantitas , kualitas dan sifat sumber daya tersebut. Geografi Politik ingin mengajak pembacanya , terutama mahasiswa peserta kuliah Geografi Politik untuk menggunakan ilmu ini bagi kesejahteraan dirinya, masyarakat sekitar dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Diktat ini akan menjelaskan tentang Geografi dan Politik secara terpisah , kemudian gabungan keduanya sebagai Geografi Politik. Salah satu keunggulan

8

ilmu Geografi adalah pendekatannya (spasial, ekologi dan region) dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam ilmu-ilmu lain sehingga nuansa keruangan dari ilmu itu menjadi jelas dan berdaya guna tinggi. Khususnya penerapan dalam ilmu politik yang menghasilkan berbagai teori Geografi Politik. Kesadaran ruang yang ditimbulkan Geografi Politik bagi pemimpin-pemimpin politik dapat mempengaruhi keputusan politik . Keputusan politik seorang pemimpin dapat berdampak luar biasa dalam kehidupan Negara dan bahkan dunia. Diktator Hitler berani menyerang tetangga-tetangganya dan tega membunuh bangsa Yahudi karena bisikan ahli

Geografi Politik yang menjadi penasihat politiknya, yaitu Haushoffer . Maka malapetaka Perang Dunia II 1939-1945 terjadi, salah satunya akibat tindakan Hitler. Sejak itu Geografi Politik dijauhi para pakar karena lebih untuk membenarkan kebijaksanaan ekspansif suatu Negara. Sebagai bangsa besar, baik dari segi luas wilayah, kekayaan alam dan jumlah penduduk seharusnya Indonesia menjadi Negara kaya , makmur dan sejahtera. Padahal pada kenyataannya Indonesia terbelenggu hutang sebesar 1.600 triliun rupiah, mengimpor bahan makanan untuk rakyatnya : beras, gandum, daging, kedelai, bahkan garam. Kenyataan yang menyedihkan. Pertanyaannya mengapa nasib bangsa Indonesia jauh dari harapan sebagaimana cita-cita pendiri bangsa. Jawabannya : keputusan politik pemerintah sejak orde baru. Undang-undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 membuka kesempatan orang asing untuk kembali menjajah bangsa Indonesia melalui penguasaan ekonomi, peraturan-peraturan (keputusan politik) yang menguntungkan mereka. Sejak itu Indonesia terus menjalankan kebijaksanaan hutang luar negeri yang semakin membesar. Konon pemerintah beralasan tanpa hutang Indonesia tidak dapat membangun. Padahal uang hutang itu akhirnya dinikmati Negara pemberi hutang. Negara kreditur (Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Belanda, Perancis,Jerman) mensyaratkan pembangunan proyek-proyek dari uang hutang harus menggunakan tenaga kerja bangsa asing,

9

Amerika Serikat menggunakan tenaga dari Philipina, membeli material produksi mereka. Tenaga Indonesia hanya sebagai pelengkap saja. Kalau ada yang kualitasnya sama dengan buruh Philipina, gajinya jauh berbeda. Mereka digaji Rp.500,-/jam sedangkan tenaga kerja Indonesia maksimal Rp.200,- /jam. Belum lagi para pemimpin selalu mengambil bagian dari dana hutang tadi atau kalau tidak para pemimpin minta pekerjaan borongan (catering). Misalnya proyek PLTU seharga 100 juta dollar, 75%nya dinikmati Negara kreditur dalam bentuk upah manajerial yang cukup tinggi, material yang dikirim dari negaranya yang harganya sampai 3 x harga produk local.Pemerintah cukup tenang karena hutang tersebut pembayarannya setelah 30 tahun. Artinya biar anak cucu yang membayar hutang Negara. Tetapi orang asing tetap orang asing, tujuan utama mereka adalah mencari keuntungan sesuai dengan paham ekonomi kapitalis. Hutang yang hanya 100 juta dollar, pada saat jatuh tempo dengan permainan super licik harga dollar menjadi 6 x lipat. Saat hutang tahun 1967 kurs dollar sama dengan Rp.2.500,- , ketika harus bayar tahun 1997 satu dollar dihargai Rp.15.000,- Maka Indonesia dilanda krisis luar biasa yang disebut krisis moneter . Hutang 100 juta dollar bayarnya 600 juta dollar. Krisis moneter ini mampu menumbangkan Presiden Suharto dan melahirkan Orde Reformasi. Masalahnya setelah pemerintahan berganti, hutang tetap bertambah menumpuk menjadi beban seluruh bangsa sampai anak cucu yang tidak tahu apa-apa harus ikut menanggung kesalahan politik para pemimpin. Geografi Politik sebagai ilmu yang aplikatif ingin memberikan kontribusi kepada bangsa ini agar tidak mengulangi kesalahan para pemimpinnya, yang sama sekali tidak mempertimbangkan unsure-unsur Geografi . Rekomendasi Ikatan Geograf Indonesia yang akan mengembangkan keilmuan geografi secara lebih actual dan aplikatif untuk kepentingan bangsa dan Negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sri Hayati dan Ahmad Yani 2007 : x). Dalam wacana IGI dikenal dengan istilah geography for life (agar geografi dapat

10

bermanfaat bagi kehidupan ditengah ketertinggalan bangsa Indonesia dalam memahami sumber daya wilayah di tanah airnya sendiri dari sudut pandang geografi. Dalam matriks berfikir Geografi Politik diharapkan para politisi memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mengemban misi kepeduliannya untuk mempertahankan bangsa dan negaranya Geografi Politik sebagai salah satu cabang ilmu geografi haruslah meninggalkan watak ekspansifnya. Pengalaman zaman Haushoffer harus ditinggalkan dan mulai menyumbangkan kajian-kajiannya untuk kemaslahatan Negara dan rakyatnya. Geografi Politik diharapkan dapat memberi pencerahan kepada mahasiswa sebagai kader-kader pemimpin bangsa di masa depan. Mahasiswa hendaknya menyadari bahwa mereka adalah ahli waris bangsa Indonesia. Kalau mahasiswa bekal ilmunya cukup (termasuk memahami Geografi Politik), imannya kuat , jujur dan berkepribadian baik pastilah Indonesia akan menyongsong masa depannya yang gemilang.

11

BAB II PENGERTIAN GEOGRAFI Geografi Politik merupakan gabungan kata Geografi dan Politik, oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian Geografi dan pengertian Politik. Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian Geografi yaitu mengenai konsep-konsep geografi, pendekatan geografi dan kajian geografi. A.Konsep-konsep Geografi Konsep merupakan pemahaman dari hasil kesimpulan atau hasil pengamatan yang diperoleh dari sekumpulan data, yang mempunyai kesaman ciri-ciri . Konsep pada dasarnya merupakan identitas atau tanda pengenal dari karakteristrik suatu fakta. Dalam dunia pendidikan konsep dibedakan menjadi konsep dasar dan konsep esensial Konsep dasar merupakan hal penting yang menggambarkan sosok suatu ilmu, Konsep dasar sering pula disebut konsep utama yang menggambarkan hakekat ilmu. Sedangkan konsep

esensial merupakan konsep-konsep penting yang perlu diketahui dan dikuasai peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan disetiap jenjang pendidikan . 1. Konsep dasar geografi. Menurut Daldjoeni konsep dasar geografi adalah konsep-konsep asasi yang terdiri dari ; a.Penghargaan budayati terhadap bumi. Lingkungan alam sebenarnya merupakan kombinasi antara unsur alam yang menuntut

penyesuaian dari manusia, buktinya manusia yang berlainan periode waktu hidupnya berbedabeda pula dalam menafsirkan lingkungannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah

12

mengubah pandangan manusia terhadap alam sebagai sumber daya. Pemanfaatan sumber daya oleh manusia tergantung pada tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi manusianya b. Konsep regional . Suatu region dipandang sebagai suatu wilayah yang memiliki homogenitas dalam bentuk lahannya, corak kehidupan manusia dan sebagainya. Dalam politik dikenal wilayah partai tertentu bila dalam pemilu mayoritas suara diperoleh partai itu. Misalnya sejak pemilu tahun 1955 Propinsi Jawa Tengah menjadi basis partai-partai nasionalis, sedangkan Propinsi Kalimantan Selatan basisnya partai agama. Pada masa kini Partai Golkar berakar kuat di luar Jawa, sedangkan di Pulau Jawa terdesak oleh Partai Demokrat dan PKS c.Konsep pertalian wilayah, Interelasi antar unsur alam di suatu wilayah menghasilkan suatu kenampakan yang memberi ciri khusus wilayah yang bersangkutan. Misalnya lereng gunung berapi merupakan wilayah subur karena kandungan material dari tubuh gunung yang dikeluarkan ketika terjadi erupsi. Wilayah subur akan menjadi rebutan kekuatan-kekuatan politik karena kaya sumber daya alam. d. Interaksi keruangan. Perbedaan wilayah akan mendorong proses interaksi yang dapat berupa pertukaran barang, jasa, budaya manusia, hal ini akan mendorong terjadinya kerjasama antar wilayah. e. Lokalisasi. Lokalisasi berarti pemusatan kegiatan pada wilayah yang terbatas. Pemusatan ini dapat meningkatkan fungsi suatu wilayah contoh; kota Yogyakarta yang berfungsi sebagai kota budaya

13

,sekaligus kota pelajar, atau kota pendidikan . Pulau Bali secara ideologis menjadi basisnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena ada ikatan emosional antara pimpinan Partai yang keturunan Soekarno (Proklamator Indonesia), perlu diketahui Soekarno mempunyai garis keturunan dari seorang ibu asli Pulau Bali. f.Skala luas,skala sempit. Arti skala studi geografi dapat bersifat mikroskopis (meliput wilayah yang sempit) dapat pula bersifat makroskopis (mencakup wilayah yang luas). g. Konsep perubahan. Kajian geografis disuatu tempat atau wilayah berlaku untuk periode waktu tertentu. Kondisi yang ada pada suatu periode tertentu merupakan hasil dari suatu proses yang berjalan lama melalui berbagai perubahan. Geografi selalu memperhatikan berbagai perubahan yang terjadi sejalan dengan berjalannya waktu. Demikian pula kehidupan politik di suatu Negara mengalami perubahan seiring dengan dinamika politik di Negara itu. Contohnya Indonesia, awalnya menganut paham demokrasi liberal sejak Pemilu 1955 sampai munculnya Dekrit Presiden 1959 yang melahirkan Demokrasi Terpimpin hingga 1968. Kurun waktu 1959 1968 disebut periode Orde Lama. Kemudian sejak Pemilu 1971 Indonesia memasuki periode Demokrasi Pancasila, dengan label Orde baru hingga 1998. Ketika itu jumlah partai dibatasi hanya 3 (Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golkar). Golkar selalu mendominasi kemenangan karena dukungan kuat dari PNS dan ABRI. Tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang berhasil merubah tatanan politik Indonesia, dengan diizinkannya partai-partai baru sebagai peserta Pemilu tahun 1999 (48 partai), Pemilu 2004 ( 24 partai) dan Pemilu 2009 (36 Partai dan 6

14

partai local di Aceh). Pada hakekatnya pemilu melahirkan demokrasi liberal dengan pemerintahan presidensiil. Seperti Daljoeni yang mengemukakan konsep asasi dalam studi geografi maka Roger Minshull menyebutkan konsep-konsep utama dalam geografi sebagai berikut; a.Persebaran gejala dipermukaan bumi. b.Hubungan dengan gejala lain ditempat yang bersangkutan. c. Hubungannya dengan gejala ditempat yang lain. d.Efek gejala terhadap gejala lain. e.Bervariasinya gejala diberbagai tempat. f.Persebaran gejala yang tidak merata g.Pembauran gejala keruangan . f.Gerakan gejala yang bersifat timbal balik. 2. Konsep-konsep Esensial dalam Geografi . Untuk kepentingan pengajaran geografi di sekolah, Seminar dan Lokakarya ahli geografi yang diselenggarakan di Semarang pada tahun 1989 mengusulkan konsep-konsep yang perlu diajarkan pada para siswa dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Atas sebagai berikut ; a. Konsep lokasi

15

Konsep lokasi atau letak merupakan konsep utama yang sejak awal perkembangan geografi telah menjadi ciri khusus ilmu geografi. Lokasi dipelajari arti dan pemakaiannya sejak ditingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi sehingga muncul teori-teori lokasi. Pembicaraan unsur unsur letak sangat penting dalam geografi terutama berkaitan dengan telaah regional atau kajian wilayah secara garis besar telah dapat dibedakan menjadi; a.1 Letak fisiografis meliputi ; a).letak astronomis. b).letak klimotologis c).letak maritim. d).letak kontinental. e).letak geomorfologis Letak fisiografis adalah letak suatu tempat terhadap alam, artinya letak suatu tempat terhadap tempat-tempat dengan type-type tertentu. a)Letak astronomis menunjuk letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur (misalnya Indone sia terletak diantara 95 Bujur Timur 141 Bujur Timur dan 6 Lintang Utara 11 Lintang Selatan. b)Letak klimatologis berdasarkan type iklim tertentu ( misalnya Indonesia terletak di type iklim tropis dengan ciri curah hujan tinggi, panas sepanjang tahun dan mempunyai 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau).

16

c) letak maritim adalah letak terhadap lautan ( Indonesia berbatasan dengan Lautan Hindia di Selatan dan Barat serta Lautan Pasifik di Timur dan Utara). d)Letak continental berdasarkan letaknya terhadap benua (Indonesia terletak diantara benua Asia dan benua Australia ). e)Letak geomorfologis berdasarkan letaknya terhadap gejala gejala alam (misalnya Indonesia terletak di daerah tumbukan lempeng Eurasia dengan lempeng Samudera Hindia). a.2. Letak sosiogeografis meliputi ; a)letak sosial. b).letak ekonomis. c).letak politis. d).letak kultural

Letak sosiografis berdasarkan pada kondisi kegiatan manusia di berbagai bidang. a) Letak social berdasarkan pada kondisi social suatu wilayah (misalnya Indonesia terletak di antara Negara yang tingkat kesehatan dan pendidikannya belum maju). b).Letak ekonomis berdasarkan pada kondisi ekonomi suatu wilayah ( Indonesia terletak di Negara-negara dengan pendapatan menengah) c)Letak Politis berdasarkan pada kondisi politik suatu wilayah (Indonesia terletak diantara Negara-negara demokratis) d).Letak kultural berdasarkan pada kondisi budaya suatu wilayah ( Indonesia terletak diantara Negara-negara tradisional dan Negara maju) Secara umum letak suatu tempat dapat memiliki arti strategis. Lokasi yang berkaitan dengan kondisi sekitarnya dapat memberi arti menguntungkan dapat pula merugikan. Lokasi ditepi jalan

17

raya menja dikan harga tanah sangat mahal tetapi kurang disenangi untuk digunakan sebagai tempat tinggal karena kebisingan dan polusi asap kendaraan. b. Konsep jarak . Jarak mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial ekonomi dan pertahanan. Jarak dapat merupakan faktor pembatas yang bersifat alami walaupun jarak dapat juga bersifat artifisial sejalan dengan kemajuan kehidupan dan tehnologi. Jarak meliputi dua hal yaitu jarak absolut

dan jarak relatif . Jarak absolut adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus diudara yang mudah diukur pada peta dengan memperhatikan skala peta. Jarak dapat pula dinyatakan pada jarak tem puh baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Sejalan dengan kemajuan tehnologi ,jarak tempuh maupun biaya angkutan dua tempat yang berjauhan berubah dari waktu kewaktu. Jarak yang semula hanya dapat ditem puh selama berhari hari dengan berjalan kaki berubah dapat ditem puh dalam waktu beberapa jam saja bahkan beberapa menit. Jarak sebagai pemisah antara dua tempat juga berubah sejalan dengan kemajuan saranan transportasi dan komunikasi itulah sebabnya orang mengatakan bahwa dunia semakin kecil dan jarak semakin dekat dengan komunikasi mutahir orang dapat berhubungan melihat suatu peristiwa yang terjadi disuatu tempat bahkan di Benua lain dalam waktu sesaat. Dalam kaitannya dengan perekonomian jarak tetap dalam kaitanya dengan perekono mian. Jarak merupakan faktor pembatas sehingga dirumuskan teori-teori yang berkait an dengan jarak misalnya jarak angkut, nilai sewa tanah, zonifikasi tataguna lahan dan sebagainya. Jarak akan sangat berpengaruh terhadap harga tanahatau nilai sewa tanah. Bandingkan harga tanah atau sewa lahan untuk tempat yang berdekatan jalan raya dengan yang jauh dari jalan raya.

18

c. Konsep keterjangkauan Keterjangkauan terkait dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau

komunikasi yang dapat dipakai. Suatu tempat dapat dikatakan terisolasi kalau tempat tersebut sulit untuk dijangkau , baik dengan sarana transportasi ataupun dengan sarana komunikasi dari tempat yang lain. Rintangan medan yang berupa pegu nungan yang tinggi,hutan yang lebat atau rawa-rawa merupakan contoh penyebab suatu tempat sulit dijangkau .Faktor sosial yang berupa bahasa, adat istiadat, sikap yang berbeda juga dapat menjadi faktor penyebab sulitnya keterjangkauan suatu tempat. Keterjangkauan dapat berubah dengan adanya kemajuan perekonomian dan tehnologi. Sebaliknya tempat-tempat dengan keterjangkauan rendah akan sulit untuk mencapai kemajuan dan mengembangkan perekonomiannya Contoh ;Pulau Jawa lebih padat dan lebih maju

dibanding dengan kawasan di Pulau Kalimantan yang di kelilingi rawa-rawa serta hutan yang lebat .Wilayah di Pulau Papua relatif paling tertinggal dibanding kawasan Indonesia lainya karena relatif yang sangat kasar dan banyak suku yang hidupnya terisolasi. d.Konsep pola. Pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukanan bumi baik fenomena alam maupun fenomena sosial budaya. Geografi persebaran fenomena, artinya memahami mempelajari pola dan bentuk

serta berusaha untuk memanfaatkanya. Apabila

memungkinkan juga mengintervensi atau memodifikasi pola yang ada untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Contoh; orang berladang dan menggembala ternak di daerah yang hutannya kurang dan bersawah, di daerah datar dan cukup air. Dalam aktivitas politik dikenal

19

pola pemilu lima tahunan, yaitu penyelenggaraan pergantian pimpinan Negara secara demokratis melalui proses yang disebut pemilihan umum. e. Konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan dimuka bumi yang merupakan hasil proses pengang katan atau penurunan wilayah melalui proses geologi yang lazimnya disertai dengan erosi dan sedimentasi. Oleh karena itu lalu terbentuk pulau-pulau, daratan yang luas , pegunungan , lembah,dan dataran aluvialnya .Morfologi juga menyangkut bentuk lahan yang terkait dengan erosi ,pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, ketersediaan air serta jenis vegetasi yang dominan. Bentuk dataran atau plato dengan kemiringan tidak begitu curam merupakan wilayah yang mudah untuk digunakan sebagai daerah pemukiman dan usaha perekonomiannya. Bila diperhatikan peta penyebaran penduduk di Asia ternyata di daerah yang paling padat penduduknya adalah di lembah sungai besar dengan tanah yang subur. Sedang daerah pegunungan tinggi atau lereng yang terjal dan mempunyai keterjangkauan yang terbatas umumnya merupakan daerah yang jarang penduduknya atau bahkan tidak dihuni manusia . f. Konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran gejala yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah sempit yang paling menguntungkan baik mengenai keseragaman gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Dalam masyarakat perkotaan mereka cenderung mengelompok pada hal yang sejenis (homogen) sehingga timbul pengelompokan permukiman sepertidaerah elit,daerah permukiman pedagang , daerah kumuh (slums) . Sedang didae rah perdesaan semakin subur tanahnya dan semakin luas datar annya semakin besar pula jumlah penduduknya sehingga desa semakin besar.Demikian pula sebaliknya pola aglomerasi

20

penduduk dibedakan menjadi tiga yaitu pola menge lompok,pola tersebar secara acak atau tidak teratur dan pola tersebar teratur. g Konsep nilai kegunaan . Nilai kegunaan suatu fenomena atau berbagai sumber yang tersedia dipermukaan bumi bersifat relatif tidak sama bagi semua orang. Daerah berpantai landai dengan perairan yang jernih belum tentu memiliki nilai kegunaan yang berarti bagi penduduk setempat bila kehidupan mereka berorientasi pada pemanfaatan sumber-sumber di daratan. Sebaliknya bagi orang kota yang hidup berkecukupan, setiap hari selalu sibuk, tinggal didaerah yang sangat padat ,maka daerah pantai yang seperti itu memiliki nilai kegunaan yang tinggi sebagai daerah rekreasi Demikian pula daerah dataran banjir (alluvial plain) yang bagi sementara orang di pandang sebagai daerah rawan dan dianggap kurang bermanfaat tetapi bagi masyarakat yang sudah turun temurun ber tempat tinggal didaerah seperti itu merupakan daerah yang menyenangkan untuk tempat tinggal walau pun harus disertai dengan berbagai pengetahuan kerawanan banjir dan pemanfaatan daerah setempat. Dalam kaitannya dengan politik maka konsep nilai kegunaan menunjukkan bahwa politik banyak gunanya untuk dipelajari. Ilmu Geografi menjadi korban politik pendidikan ketika dalam kurikulum kedudukan mata pelajaran semakin tersingkir atau berkurang jam mengajarnya, bahkan di jenjang SMP hilang karena dianggap tidak penting. Hal itu dapat terjadi karena pengambil keputusan di tingkat Kementerian tidak memahami betapa pentingnya Geografi untuk pembentukan karakter bangsa. Bagaimana kita dapat mencintai Bangsa Indonesia kalau kita tidak mengetahui kondisi geografi Negara Indonesia. Oleh karena itu Geografi Politik akan memberikan penyadaran betapa pentingnya pemahaman geografi bagi suatu bangsa.

21

h. Konsep interaksi. Proses interaksi terjadi karena adanya perbedaan kewilayahan. Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya-daya, obyek atau tempat satu sama lain. Setiap wilayah memiliki atau mengem bangkan potensi sumber daya dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan apa yang ada diwilayah lain ,oleh karena itu selalu terjadi interaksi atau bahkan interdependensi antara satu tempat atau wilayah de ngan tempat atau wilayah lain. Misalnya ; daerah perdesaan menghasilkan pangan dan produk-produk lain yang dibutuhkan penduduk perkotaan, sebalik nya perkotaan menghasilkan berbagai barang industri jasa dan informasi yang dibutuhkan penduduk perdesaan.dengan demikian terjadilah proses interaksi atau bahkan interdependensi antara desa dengan kota berupa pengangkutan produk pertanian dari desa ke kota sebaliknya kota menyediakan transportasi pengiriman produk industri atau barang-barang jadi kedesa .Demikian pula dengan adanya perbedaan antara kondisi di daerah perdesaan dan kondisi di perkotaan yang mengakibatkan terjadinya interaksi desa kota berupa gejala urbanisasi. Kondisi perdesaan yang ditandai dengan adanya berbagai keterbatasan seperti, keterbatasan lahan pertanian , lapangan kerja, fasilitas pendidikan dan hiburan Kemiskinan merupakan faktorfaktor yang mendorong terjadinya perpindahan penduduk dari desa kekota sementara itu kota mempunyai kondisi yang berbeda dengan desa. Misalnya dalam hal kesempatan kerja, ketersediaan sarana pendidikan, hiburan, pelayanan kesehatan dan sebagainya yang semua itu merupakan faktor penarik bagi penduduk perdesaan untuk berurbanisasi. i. Konsep diferensiasi areal (perbedaan keruangan). Setiap tempat atau wilayah mempunyai ciri dan sifat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap tempat merupakan hasil integrasi berbagai unsur

22

lingkungan. Integrasiberbagai unsur tersebut menyebabkan suatu wilayah mempunyai karakteristik tersendiri sebagai suatu region yang berbeda dengan region lainnya.,Unsur lingkungan dapat bersifat dinamis oleh karena itu integrasinya juga menghasilkan karekteristik yang berubah-ubah dari waktu kewaktu, misalnya daerah pedesaan dengan corak kehidupan agrarisnya berbeda dengan keadaan diperkotaan bahkan kondisi desa satu dengan desa yang lainnya, kota satu dengan kota yang lainnya juga dapat menunjukkan adanya perbedaanperbedaan karena unsur-unsur pembentukannya juga berbeda. j. Keterkaitan ruangan . Keterkaitan ruangan atau asosiasi keruangan merupakan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain disatu tempat. Kovariasi ini mewujudkan suatu region yang bersifat formal yang berbeda halnya dengan region , fungsional yang terwujud dari integrasi fenomena yang saling berinteraksi. Contoh ; keterkaitan antara kemiringan lereng dengan ketebalan tanah 2.Pendekatan Geografi Geografi mempunyai tiga pendekatan (approach) atau sudut pandang yaitu pendekatan keruangan (spasial), pendekatan lingkungan (ekologis) dan pendekatan wilayah (region) a.Sudut Pandang Keruangan. Pendekatan keruangan menekankan analisisnya pada variasi distribusi dan lokasi dari gejalagejala atau kelompok gejala gejala dipermukaan bumi. Contoh yang dikemukaan oleh Petter Hagget misalnya studi variasi kepadatan penduduk, studi variasi penggunaan lahan, studi variasi tentang kemiskinan dipedesaan. Faktor-faktor yang menyebabkan pola-pola distribusi keruangan yang berbeda-beda dan bagaimana pola-pola keruangan yang ada dapat diubah sedemikian rupa

23

sehingga distribusinya menjadi lebih efektif. Pendekatan keruangan menyangkut pola, proses dan struktur dikaitkan dengan dimensi waktu maka analisisnya bersifat horisontal. b.Sudut Pandang Kelingkungan Studi mengenai interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan, yang disebut sebagai ekologi dalam suatu ekosistem , interaksi kehidupan manusia dengan faktor fisis yang membentuk sistem keruangan dan menghubungkan suatu region dengan region lain dikaji dalam geografi. Pendekatan ekologi dalam geografi adalah suatu metodologi untuk men dekati, menelaah dan menganalisa suatu gejala atau sesuatu masalah dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi Geografi sesuai dengan pendapat dari Stoddart, Bliss Jones, Choorly dan Simmons merupakan human ekologi.Dalam pendekatan ini analisis hubungan antar variabel manusia dengan variabel lingkungan lebih ditekankan sehingga dapat dikatakan bahwa analisisnya lebih dikenal sebagai analisis vertical. Organisasi hidup air atmosfer Litosfer Sebuah ekosistem ( natural

Ecosytem ). Dalam hal ini metodologi pendekatan analisis dan penelaahan gejala dan masalah geografi menerapkan konsep-konsep ekologi manusia untuk menelaah manusia dengan lingkungannya dalam hubunganya dengan jalinan hidup pada tempat tinggal manusia yang meliputi alam, persaingan, pertukaran dan proses simbiosenya Pandangan dan penelaah ekologi diarahkan pada hubungan antara manusia sebagai mahluk hidup dengan lingkungan alam.Sebagai contoh pendekatan ekologi bahwa suatu permukiman ditinjau sebagai suatu bentuk ekosistem hasil interaksi penyebaran dan aktifitas manusia dengan lingkungan alamnya. c.Sudut Pandang Kewilayahan Kombinasi antara analisa keruangan dan analisa kelingkungan disebut sebagai analisa kewilayahan atau analisa komplek wilayah. Pada analisa ini wilayah tertentu didekati atau

24

dihampiri dengan pengertian areal defferentiation, yaitu suatu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lain .Pada analisa ini diperhatikan pula mengenai penyebaran fenomena tertentu (analisa keruangan ) dan interaksi antara variabel manusia dan lingkungannya untuk kemudi an dipelajari kaitannya sebagai analisa lingkungan dalam hu bungannya dengan analisa wilayah atau komplek wilayah ini Ramalan wilayah dan perancangan wilayah merupakan aspek-aspek yang penting dalam analisa tersebut. Perkembangan konsep regional dalam geografi banyak digunakan untuk meng analisa berbagai fenomena geosfer yang memiliki variasi keruangan yang secara kausalitas berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya meliputi lingkungan biotik,abiotik maupun cultural sehingga membentuk fenomena jaringan kewila yahan pendekatan wilayah. Pada awalnya lebih menekankan pada idiografik yang mendeskripsikan distri busi dan karakteristik berbagai fenomena dalam wilayah tertentu. Saat ini telah dikembangkan kearah kajian yang lebih bersifat nomotetik kuantitatif dengan menganalisa hubungan kausalitas melalui verifikasi. Secara umum wilayah dapat diartikan sebagai sebagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal tertentu dari daerah sekitarnya, Sehubungan dengan hal ini sebagian dari permukaan bumi dapat disebut sebagai wilayah pertanian dengan catatan bahwa wilayah tersebut didominasi oleh petani dengan sebidang lahan pertanian dan fasilitas usaha tani. Dapat juga dikemukakan suatu ciri wilayah dengan fenomena tertentu misalnya fenomena politik, kebudayaan, kegiatan sosial tertentu, mata pencaharian. Berdasarkan fenomena alam tertentu yang mendasarkan pada iklim,vegetasi, fauna,relief atau topografi yang secara keseluruhan dapat dibedakan berdasarkan ; @ . kenampakan tunggal (single feature)

25

@ . kenampakan berdasarkan jenis tertentu (specific region) @ . kenampakan berdasarkan satu kekhususan (special region) Klasifikasi wilayah menurut jenisnya menekankan kepada jenis sesuatu seperti ; wilayah iklim, wilayah pertanian, wilayah vegetasi, wilayah fisiografi. Konsep yang lain adalah wilayah seragam (uniform region) dan wilayah nodus (nodal region). Wilayah nodus/tombol//tonjol adalah suatu wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling di hubungkan dengan garis melingkar.. Pendekatan ini merupakan penggabungan antara analisis ekologi dengan keruangan. Unitunit wilayah yang dipelajari kemudian dibandingkan satu sama sehingga dapat diketahui persamaan-persamaan , perbedaanperbedaan serta penyebab-penyebab persamaan atau perbedaan, hubungan fungsional antara masing-masing unit wilayah . C. Kajian Geografi Setiap pakar geografi tentu mempunyai kemampuan mengkaji suatu fenomena secara geografi. Dengan kajian geografi itulah pakar geografi menunjukkan jati dirinya dan ikut menyumbangkan ilmu geografi bagi kehidupan manusia. Kajian geografi berisi uraian tentang : 1.Deskripsi gejala 2.Lokasi 3.Persebaran 4.Interaksi 5.Manfaat 6.Prediksi hasil kajian

26

1. Deskripsi gejala Setiap kajian geografi harus diperjelas dulu gejala yang akan dibahas. Hal itu disebabkan pemahaman gejala yang tidak sama untuk orang yang berbeda latar belakang. Pendeskripsian awal juga akan membatasi pembahasan sehingga lebih fokus dan lebih dipahami .Misalnya pengkajian angkutan darat , kalau tidak dideskripsikan terlebih dulu, maka pemahaman angkutan darat dapat bermakna angkutan umum, angkutan pribadi , bus, mobil atau kereta api .Bahkan referensi orang tentang angkutan darat lebih banyak lagi : prasaran-saarana, jalan yang berjenisjenis (klas I IV, jalan Negara, propinsi , kabupaten, jalan setapak/tikus, jalan kampong, jalan tanah, berbatu, aspal atau konblok (mengacu bahan penutup jalan) . Fenomena alampun perlu dideskripsikan juga. Banjir misalnya, untuk penduduk pinggir sungai yang selalu mengalami setiap musim hujan, bukanlah masalah. Mereka sudah siap naik kebagian rumah yang lebih tinggi dan segera membersihkan lantai segera setelah air surut. Bagi petani, banjir yang datang berakibat gagal panen yang berarti ancaman bagi hidup beberapa bulan ke depan. Bahkan petani mengalami berbagai kesulitan karena musibah banjir : gagal bayar uang sekolah, gagal bayar hutang bahkan gagal menikah. Petani memang sangat menggantungkan pembiayaan semua kebutuhannya melalui hasil panenan. Deskripsi gejala yang disampaikan pada kajian geografi dibuat sejelas mungkin, terinci dan masalah utama yang ingin dikemukakan. 2. Lokasi Lokasi menunjukkan tempat atau wilayah gejala itu terjadi dengan batas-batas yang jelas, luas cakupannya dan posisi gejala pada gejala yang lebih besar serta arti pentingnya gejala

27

tersebut di kaji. Misalnya kajian tentang partai politik. Pembahasannya meliputi lokasi dengan ditunjukkan nama desa, kecamatan atau kabupaten.tempat partai politik berdiri. Batas-batas wilayah adminitrasi tetangga perlu disampaikan sepanjang daerah yang dikaji menjadi daerah pengaruh partai politik yang bersangkutan Mungkin saja satu desa akan mewakili kecamatan , satu atau kecamatan mewakili kabupaten. Luas cakupan meliputi pokok-pokok bahasan yang akan dkaji, misalnya berfokus pada jumlah anggota di wilayah itu, potensi pemilih dalam pemilihan umum dan simpatisan yang mungkin dapat di tarik menjadi anggota partai .Sedangkan aspek lain seperti kualitas pengurus partai, keberadaan kantor partai, dan kegiatan-kegiatan partai di wilayah itu. 3. Persebaran. Keberadaan suatu gejala di suatu wilayah mungkin saja memusat di salah satu tempat, misalnya dekat dengan ibukota Kecamatan. atau memanjang di pinggir jalan, atau berada di semua desa dari Kecamatan itu. Dengan kata lain persebaran suatu gejala dapat memusat,memanjang, tersebar merata atau tidak merata. Misalnya keberadaan suatu partai politik di suatu Kecamatan dapat dikemukakan seperti apa adanya, visualisasinya menggunakan peta sehingga mudah dipahami. Seandainya kantor partai hanya ada di dekat ibu kota Kecamatan maka desa yang terjauh mungkin saja menggunakan kader-kader partai sebagai saluran komunikasi kegiatan partai. 4. Interaksi. Suatu gejala disuatu wilayah mempunyai hubungan dengan gejala-gejala lain di wilayah itu. Seberapa besar hubungan itu atau seberapa intensitas interaksi antar gejala itu menjadi kajian geografi. Adanya partai politik di suatu Kecamatan, semestinya dapat memenuhi kebutuhan

28

penyaluran aspirasi politik warganya; Kalau sampai ada kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi warga setempat tentu ada permasalahan yang perlu diketahui dan diselesaikan. Keberadaan partai politik berhubungan kualitas penduduk suatu wilayah , misalnya tingkat pendidikan, hubungan social dan menyangkut kekerabatan. Kegiatan politik di suatu wilayah berhubungan pula dengan kegiatan ekonomi. Misalnya pada saat ada pemilihan kepala daerah, maka diperlukan tenaga-tenaga kerja untuk kampanye, memaang spanduk,bendera dan baliho. Pembuatan alat-alat peraga memutar ekonomi warga setempat. Sebaliknya cuaca yang tidak ramah, seperti hujan deras disertai badai, dapat menggagalkan kampanye terbuka. 5. Manfaat. Salah satu konsep geografi adalah nilai kegunaan atau asas manfaat. Jadi tiap kajian geografi terhadap fenomena apapun haruslah memberi manfaat bagi pembacanya. Sebagai contoh menjelang pemilu banyak sekali partai politik menjual janji-janji dalam kampanyenya, agar menarik calon pemilih dan akhirnya memenangkan pemilu dengan suara banyak. Selama ini masyarakat kurang mendapat informasi tentang partai dan pemimpinnya. Geografi Politik dapat memberikan kajian tentang partai peserta pemilu dengan menyoroti rekam jejak partai tersebut dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah partai mendukung pabrik rokok atau setuju kampanye anti rokok. Apakah partai menyetujui dan menganjurkan poligami sehubungan dengan isu kesetaraan jender. Kemudian Geografi Politik menyoroti tingkah laku pengurus partai dalam berbagai isu : korupsi, penebangan illegal, NKRI, Pancasila, fundamentalisme. Hasil kajian dapat digunakan referensi oleh masyarakat dalam menentukan pilihannya nanti. Memang 5 menit di kotak suara dapat menentukan nasib 5 tahun kemudian. Bangsa ini harus belajar dari pengalaman

29

pemilu-pemilu sebelumnya yang bertabur janji, tetapi hasilnya banyak para pemimpin masuk bui.Hampir semua elit terjerat kasus, baik gubernur,bupati,dirjen,menteri, hakim,

jaksa,pengacara dan bahkan polisi. Geografi Politik harus dapat menghasilkan pencerahan bagi masyarakat agar tidak jatuh untuk kesekian kalinya. 6. Prediksi hasil kajian. Fungsi kajian geografi adalah menggambarkan kondisi suatu gejala secara jelas mulai dari pengertian suatu gejala dalam suatu deskripsi atau uraian tentang gejala itu, lokasi tempat gejala itu berada, persebaran di suatu wilayah dan interaksi gejala itu dengan gejala-gejala lain, sampai menemukan permasalahan yang muncul. Kemudian menemukan nilai kegunaan dari kajian tersebut dan prediksinya. Umumnya masalah muncul karena ketidakseimbangan interaksi antar gejala. Dalam kasus angkutan umum, banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani mempengaruhi jumlah armada, kemampuan masyarakat membayar ongkos angkut mempengaruhi pendapatan sopir dan terjadinya bencana alam banjir dapat menghambat transportasi. Tugas geograf melalui kajiannya dapat memprediksi kemungkinan-kemungkinan bila masalah yang muncul tidak diatasi, atau salah memilih solusi yang ditawarkan. Misalnya ada lobang di tengah jalan, bila tidak segera di tambal lobang akan semakin besar karena genangan air akan semakin menambah kerusakan jalan. Demikian pula dalam kajian fenomena partai politik tertentu, dapat disampaikan prediksi bila partai itu yang dipilih maka konsekuensinya masyarakat akan dibawa ke suatu masyarakat yang homogen.

30

BAB III. POLITIK Setelah memahami ilmu geografi maka perlu pemahaman terhadap politik, agar Geografi Politik sebagai ilmu dapat dimengerti dengan baik. A.Pengertian politik Pengertian dari ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama (Cholisin,2006:2). Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upa ya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu :

politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)

politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat

politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan public Dalam konteks memahami politik perlu dipahami kata kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, system politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan tentang partai politik.

31

Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang system politik, negara,masyarakat, kedaulatan,kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik,perbandingan politik, dsb. Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.

Kekuasaan dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menuliskan adanya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma. Ketiga hal itu berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki Negara. Negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan yang tersebut diatas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933

1.Tokoh dan pemikir ilmu politik

Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter antara lain adalah: Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Friedrich Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P Huntington, Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crouch, Douglas E Ramage

32

Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dari Indonesia adalah: Miriam Budiharjo, Salim Said dan Ramlan Surbaktii.

2.Perilaku politik

Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah:

Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin Mengikuti dan berhak menjadi insan politik dalam suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM ( lembaga swadaya masyarakat).

Ikut serta dalam pesta politik Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas Berhak untuk menjadi pimpinan politik Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku

3.Ideologi

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "sains tentang ide". Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu , secara umum (lihat

33

Ideologi dalam kehidupan sehari hari) dan beberapa arah filosofis (lihat Ideologi politis), atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.(definisi ideologi Marxisme). Definisi memang penting. Itu sebabnya Ibnu Sina pernah berkomentar: Tanpa definisi kita tidak akan pernah sampai pada konsep. Karena itu menurut beliau, sama pentingnya dengan silogisme (baca : logika berfikir yang benar) bagi setiap proposisi (dalil atau pernyataan) yang kita buat. Mabda secara etimologis adalah mashdar mimi dari kata badaayabdau badan wa mabdaan yang berarti permulaan. Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun diatas pemikiran-pemikiran (cabang )[dalam Al-Mausuah al-Falsafiyah, entry al-Mabda]. AlMabda(ideologi) : pemikiran mendasar (fikrah raisiyah) dan patokan asasi (al-qaidah alasasiyah) tingkah laku. Dari segi logika al-mabda adalah pemahaman mendasar dan asas setiap peraturan [lihat catatan tepi kitab Ususun Nahdhah ar-Rasyidah, hal 36] Selain definisi di atas, berikut ada beberapa definisi lain tentang ideologi:

a.Gunawan Setiardjo :

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau aqidah 'aqliyyah

(akidah yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. b.Destutt de Tracy: Ideologi adalah studi terhadap ide ide/pemikiran tertentu. c.Descartes: Ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. .d.Machiavelli: Ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa.

34

e.Thomas H: Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. f.Francis Bacon: Ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. g.Karl Marx: Ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. h.Napoleon: Ideologi keseluruhan pemikiran politik dari rivalrivalnya. i.Muhammad Ismail: Ideologi (Mabda) adalah Al-Fikru al-asasi al-ladzi hubna Qablahu Fikrun Akhar, pemikiran mendasar yang sama sekali tidak dibangun (disandarkan) di atas pemikiran pemikiran yang lain. Pemikiran mendasar ini merupakan akumulasi jawaban atas pertanyaan dari mana, untuk apa dan mau kemana alam, manusia dan kehidupan ini yang dihubungkan dengan asal muasal penciptaannya dan kehidupan setelahnya? j.Dr. Hafidh Shaleh: Ideologi adalah sebuah pemikiran yang mempunyai ide berupa konsepsi rasional (aqidah aqliyah), yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Pemikiran tersebut harus mempunyai metode, yang meliputi metode untuk mengaktualisasikan ide dan solusi tersebut, metode mempertahankannya, serta metode menyebarkannya ke seluruh dunia. k.Taqiyuddin An-Nabhani: Mabda adalah suatu aqidah aqliyah yang melahirkan peraturan. Yang dimaksud aqidah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup, serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan Zat yang ada sebelum dan sesudah alam kehidupan di dunia ini. Atau Mabda adalah suatu ide dasar yang menyeluruh mengenai alam semesta, manusia, dan hidup. Mencakup dua bagian yaitu, fikrah dan thariqah.

35

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Ideologi(mabda) adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain dan metode untuk menyebarkannya. Sehingga dalam Konteks definisi ideologi inilah tanpa memandang sumber dari konsepsi Ideologi, maka Islam adalah agama yang mempunyai kualifikasi sebagai Ideologi dengan padanan dari arti kata Mabda dalam konteks bahasa arab. Apabila kita telusuri seluruh dunia ini, maka yang kita dapati hanya ada tiga ideologi (mabda). yaitu Kapitalisme, Sosialisme termasuk Komunisme, dan Islam. Untuk saat ini dua mabda pertama, masing-masing diemban oleh satu atau beberapa negara. Sedangkan mabda yang ketiga yaitu Islam, saat ini tidak diemban oleh satu negarapun, melainkan diemban oleh individuindividu dalam masyarakat. Sekalipun demikian, mabda ini tetap ada di seluruh penjuru dunia.

Sumber konsepsi ideologi kapitalisme dan Sosialisme berasal dari buatan akal manusia, sedangkan Islam berasal dari wahyu Allah SWT (hukum syara). Ibnu Sina mengemukakan masalah tentang ideologi dalam Kitab-nya "Najat", dia berkata: "Nabi dan penjelas hukum Tuhan serta ideologi jauh lebih dibutuhkan bagi kesinambungan ras manusia, dan bagi pencapaian manusia akan kesempurnaan eksistensi manusiawinya, ketimbang tumbuhnya alis mata, lekuk tapak kakinya, atau hal-hal lain seperti itu, yang paling banter bermanfaat bagi kesinambungan ras manusia, namun tidak perlu sekali."

4.Ideologi politik

Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan tatanan kehidupan masyarakat

36

tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Teori komunis Karl Marx, Friedrich Engel dan pengikut mereka, sering dikenal dengan marxisme, dianggap sebagai ideologi politik paling berpengaruh dan dijelaskan lengkap pada abad 20. Contoh ideologi lainnya termasuk: anarkisme, kapitalisme, komunisme, komunitarianisme, konservatisme, neoliberalisme, Demokrasi Islam, demokrasi kristen, fasisme, monarkism, nasionalisme, nazisme, liberalisme, libertarianisme, sosialisme, dan demokrat sosial.

Kepopuleran ideologi berkat pengaruh dari "moral entrepreneurs", yang kadangkala bertindak dengan tujuan mereka sendiri. Ideologi politik adalah badan dari ideal, prinsip, doktrin, mitologi atau simbol dari gerakan sosial, institusi, kelas, atau grup besar yang memiliki tujuan politik dan budaya yang sama. Merupakan dasar dari pemikiran politik yang menggambarkan suatu partai politik dan kebijakannya.

5.Pemikir Geopolitik

Friederich Ratzel (1844 - 1904) dengan Teori Ruang. Ia menyatakan "bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif". Pendapat ini dipertegas oleh Rudolf Kjellen (1864 - 1922) dengan Teori Kekuatan yang mengatakan bahwa "negara adalah kesatuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas

Karl Haushofer (1869 - 1946) dengan Teori Pan Region, berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia dapat dibagi dalam empat kawasan benua (pan region) dan dipimpin oleh negara unggul. Isi teori pan regional adalah: a.Lebensraum (ruang hidup) yang cukup.

37

b.Autarki (swasembada). c.Dunia dibagi empat Pan Region, yaitu Pan Amerika, Pan Asia Timur, pan Rusia India, dan Pan Eropa Afrika.

Gambar 1. Karl Haushofer

Sir Halford Mackinder (1861 - 1947) dengan Teori Daerah Jantung (Heart).

Teorinya berbunyi "siapa pun yang menguasai Heartland maka ia akan menguasai World Island".Heartland (Jantung Bumi) merupakan sebutan bagi kawasan Asia Tengah, sedangkan World Island mengacu pada kawasan Timur Tengah. Kedua kawasan ini merupakan kawasan vital minyak bumi dan gas dunia.

Gambar 2.Sir Halford Mackinder

Sir Walter Raleigh (1554 - 1618) dan Alfred T. Mahan (1840 - 1914) dengan Teori Kekuatan Maritim:

38

a.Sir Walter Raleigh mengatakan "siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia".

Gambar 3.Sir Walter Raleigh

b.Alfred T. Mahan mengatakan "laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut. Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya". Giulio Douhet (1869 - 1930) dan William Mitchel (1879 - 1936) dengan Teori Kekuatan di Udara mengatakan, "kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara".

Gambar 4 Giulio Douhet

Nicholas J. Spykman (1869 - 1943) dengan Teori Daerah Batas (Rimland Theory). Dalam teorinya tersirat:

a.Dunia terbagi empat, yaitu daerah jantung (Heartland), bulan sabit dalam (rimland), bulan sabit luar, dan dunia baru (benua Amerika).

39

b.Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia. c.Daerah bulan sabit dalam (Rimland) akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan politik dunia daripada daerah jantung dunia d.Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat

6.Feodalisme.

Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini digunakan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa pada Abad Pertengahan, yang menempatkan kalangan kesatria dan kelas bangsawan lainnya (vassal) sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut fief atau, dalam bahasa Latin, feodum) yang ditunjuk oleh monarki (biasanya raja atau lord). Istilah feodalisme sendiri dipakai sejak abad ke-17 dan oleh pelakunya sendiri tidak pernah dipakai. Semenjak tahun 1960-an, para sejarawan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek kehidupan sosial para pekerja lahan di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah "masyarakat feodal". Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama semakin berkonotasi negatif, oleh para pengkritiknya istilah ini sekarang dianggap tidak membantu memperjelas keadaan dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa kualifikasi yang jelas. Dalam penggunaan bahasa seharihari di Indonesia, seringkali kata ini digunakan untuk merujuk pada perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti 'kolot', 'selalu ingin dihormati', atau 'bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan'. Arti ini sudah banyak melenceng dari pengertian politiknya.

40

7.Kerajaan

Kerajaan, wilayah di mana seorang raja memerintah. Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus, kerajaan/kingdom adalah penggolongan pertama suatu makhluk hidup ( hewan (animalia) atau tumbuhan).

Kerajaan, salah satu bentuk pemerintahan di mana kepala negara dan/atau kepala peme rintahan-nya disebut Raja, Ratu, Kaisar, Permaisuri, Sultan, Baginda, Khalifah, Emir

8.Sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang mengangkat perdana menteri dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala

41

negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.

Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.

Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan system pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

42

Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.

Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negaranegara Amerika Latin dan Amerika Tengah. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :

Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

Presiden

memiliki

hak

prerogratif

(hak

istimewa)

untuk

mengangkat

dan

memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif bukan kepada kekuasaan legislatif.

Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

43

B.Sejarah Perkembangan

Sejarah politik adalah analisis peristiwa-peristiwa politik, narasi (oral history) , ide, gerakan dan para pemimpin yang biasanya disusun berdasarkan negara bangsa dan walaupun berbeda dengan ilmu bidang sejarah akan tetapi tetap berhubungan antara lain dengan bidang sejarah lain seperti sejarah sosial, sejarah ekonomi, dan sejarah militer. Secara umum, sejarah politik berfokus pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan negara-negara dan proses politik formal. Menurut Hegel, Sejarah Politik "adalah gagasan tentang negara dengan kekuatan moral dan spiritual di luar kepentingan materi pelajaran: itu diikuti bahwa negara merupakan agen utama dalam perubahan sejarah" Ini salah satu perbedaan dengan, misalnya, sejarah sosial, yang berfokus terutama pada tindakan dan gaya hidup orang biasa, atau manusia dalam sejarah yang merupakan karya sejarah dari sudut pandang orang biasa.

C.Fungsi

Fungsi politik dijalankan oleh lembaga-lembaga politik baik itu organisasi politik (partai politik), Negara (wilayah politik) dan organisasi internasional (ASEAN dan Persatuan Bangsa-Bangsa). Berikut peran politik PBB dalam berbagai peristiwa politik : Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan

44

dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukan nya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.

Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.

Fungsi politik nampak jelas dari pelaksanaan hubungan internasional. Hubungan intenasional adalah cabang dari ilmu politik, merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negaranegara, organisasi-organisi, antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah (NGO/LSM), dan perusahaan-perusahaan multinasional..Hubungan Internasional adalah suatu bidang akademis dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif karena berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu.

Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan memengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara (konfederasi?).

45

D.Persebaran Aliran Politik

Terdapat banyak aliran politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: a.Demokrasi : paham yang mengutamakan kekuasaan rakyat, dianut sebagian besar Negara-negara Eropaseperti Italia, Perancis,Jerman, Portugal dan di Asia Negara India, Singapura,Philipina,Indonesia serta, Amerika Serikat dan Kanada di benua Amerika. b.Diktatorisme : paham yang meletakkan kekuasaan mutlak ditangan satu orang seperti Khadafi di Libya , Mubarak di Mesir , Sadam Husein di Irak dan Marcos di Philipina yang semua sudah tumbang.

c.Komunisme : paham yang ingin membentuk masyarakat sama rasa sama rata tidak ada kelas dalam masyarakat seperti Negara Kuba , Korea Utara, Vietnam , Laos d. Monarki : paham yang menempatkan seseorang / raja atau ratu sebagai kepala Negara. Ada monarki absolute yaitu raja berkuasa secara politik seperti Arab Saudi , Qatar, Kuwait , Maroko dan sebagian Negara-negara Afrika seperti Benin, Lesotho,Swaziland. Sedangkan monarki konstitusional menempatkan raja sebagai kepala Negara dengan sedikit campur tangan politik seperti Malaysia, Jepang, Inggris, Belanda dan Thailand e. Theokrasi : Negara berdasarkan agama yaitu Arab Saudi (penerapan agama Islam) dan Vatikan (agama Katholik) ,

Meskipun demikian aliran politik tidaklah bersifat mutlak, Negara China ideologinya komunis dengan Partai Komunis yang berkuasa, tetapi ekonominya menganut kapitalis yang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menanamkan modalnya keberbagai negara

E.Lembaga politik

Secara awam berarti suatu organisasi, tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat

46

KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik. Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPUnya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen. Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti Indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan normanorma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merubah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan. Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

47

Salah satu lembaga politik adalah partai politik. Seluruh Negara demokrasi pasti mempunyai partai politik sebagai penyalur aspirasi anggotanya, alat merebut kekuasan secara konsitusional melalui pemilihan umum dan kaderisasi pemimpin-pemimpin politik suatu Negara. Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Dalam rangka memahami Partai Politik sebagai salah satu komponen Infra Struktur Politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai Partai Politik, yakni :

1. Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil. 2. R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

48

3. Sigmund Neumann: Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham. 4. Miriam Budiardjo: Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Lembaga politik yang ada dalam suatu Negara dibentuk berdasarkan Undang-undang hasil kese pakatan wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen. Negara Indonesia melengkapi dirinya dengan berbagai lembaga politik seperti lembaga Kepresi denan beserta Menteri-menteri kabinet sebagai lembaga eksekutif (pelaksana undang-undang), DPR dan MPR sebagai lembaga legislatif (pembuat undang-undang) dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif (penegak undang-undang) . Kemudian orde reformasi menghasilkan berbagai lembaga politik yang cukup banyak sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan jangan sampai melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman bernegara karena

didalamnya memuat tujuan bernegara dan aturan dasarnya. Muncullah lembaga Mahkamah Konstitusi yang mengadili setiap konflik karena perbedaan tafsir dalam berbagai peraturan karena Undang-undang yang dibuat belum tentu sesuai dengan jiwa UUD 1945. Ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menyeret pejabat-pejabat Negara (menteri, dirjen,gubernur, bupati/walikota), penegak hukum (polisi,jaksa,hakim dan pengacara) dan pengusaha nakal ke dalam bui karena berbagai kasus korupsi.

49

BAB IV PERANAN UNSUR-UNSUR GEOGRAFI DALAM POLITIK Unsur-unsur Geografi yang berpengaruh terhadap politik meliputi unsur-unsur alam (lithosfer, atmosfer,biosfer dan hidrosfer) dan unsur-unsur manusia (ekonomi,budaya,sosial dan politik). Dalam diktat ini tidak semua unsur-unsur dapat dijelaskan, hanya beberapa unsur yang dapat mewakili penjelasan dari judul bab ini A.Unsur-unsur alam : 1. Gempa Bumi Hari Sabtu 27 Mei 2006, pukul 05.57 WIB pagi, DIY dan Jawa Tengah diguncang gempa berkekuatan 5,9 skala richter. Daerah Kabupaten Bantul sebelah Timur, Kota Yogyakarta bagian Timur , Prambanan Sleman, Prambanan Klaten dan Gantiwarno Klaten luluh lantak. Ribuan orang meninggal dunia (lebih dari 5000 orang) dan luka-luka mulai ringan hingga parah ( sekitar 125.000 orang). Banyak bangunan, gedung dan rumah rata dengan tanah, atau setidaknya mengalami kerusakan yang tidak memungkinkan untuk dihuni atau dijadikan tempat kerja yang aman. Termasuk kantor KPU Kota Yogyakarta , lantai 2 tidak bisa digunakan walaupun tidak parah kerusakannya. Di Yogyakarta sendiri ada lima kecamatan yang kondisinya parah, yakni Umbulharjo, Kotagede, Mergangsan, Mantrijeron, dan Gondokusuman. Saat itu penyelenggaraan Pilkada Kota Yogyakarta yang rencananya di selenggarakan bulan Juni tahun 2006 sampai pada proses batas akhir pencatatan pemilih tambahan, sosialisasi Pilkada, yang bersafari ke 45 kelurahan sedang berlangsung, berkas pencalonan sedang dalam masa perbaikan untuk dikembalikan ke KPUD. Namun semua tahapan tersebut menjadi buyar karena terjadinya gempa bumi. Itulah pengaruh nyata dari unsur Geografi berupa lithosfer ( baca: gempa bumi) tehadap peristiwa politik (baca : pemilihan kepala daerah).

50

Setelah mempertimbangkan beberapa aspek yaitu : 1).aspek teknis, yaitu berupa rusaknya data pemilih, rusaknya infrastruktur pendukung, pengada an logistik dan dalam rangka memberikan kesempatan pasangan calon untuk melengkapi syaratsyarat yang diperlukan; 2) aspek sosiologis, yaitu menerima masukan masyarakat untuk menunda Pilkada dengan pertim bangan kemanusiaan; 3) aspek pembiayaan,apabila ditunda terlalu lama akan menimbulkan pembengkakan pembiaya an Pilkada; dan 4) aspek yuridis adalah peraturan perundang-undangan memungkinkan penundaan, maka setelah melalui koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten, KPUD memutuskan menunda Pilkada menjadi tanggal 13 Agustus 2006. Situasi yang ada tidak memungkinkan menjalankan agenda Pilkada yang sedang berlangsung. Semua warga Yogyakarta disibukkan dengan aktivitas kemanusiaan. Aktivitas anggota KPUD sendiri selama seminggu pasca gempa di antaranya melakukan kunjungan beberapa anggota panitia pelaksana (Panitia Pelaksana Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara ) yang terkena dampak bencana. Dari pantauan tersebut sebagian besar panitia pelaksana, apalagi sekretariatnya lebih banyak disibukkan menangani proses recovery pasca gempa. Seminggu pasca gempa, KPUD mengundang ketua PPK untuk berkoordinasi sekaligus mengumpulkan data tentang kondisi kesiapan pelaksaan Pilkada di wilayahnya masing-masing. Pada saat yang sama, KPU juga melakukan sounding ( mendengarkan suara suara ) ke masyarakat, memantau pemberitaan media yang terkait dengan pelaksaan Pilkada dan melakukan komunikasi informal dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk tim sukses parpol dari tiga koalisi. Di satu pihak, misalnya Koalisi Merah Putih, menyuarakan agar Pilkada

51

ditunda, sementara dari pihak Koalisi Rakyat Jogya, meskipun tidak terungkap secara eksplisit, lebih cenderung Pilkada tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan KPUD. KPUD hanya perlu melakukan penyesuaian agenda tanpa harus menunda hari H pemungutan suara. Pihak yang tidak menghendaki penundaan memperkuat argumentasinya dengan adanya fakta bahwa Kulonprogo yang juga terkena imbas bencana gempa bumi walaupun tidak begitu parah, tidak menunda Pilkada. b. Pertambangan Di dalam suatu negara, bilamana salah satu golongan politik mampu menguasi sektor pertambangan maka kekuatan politik dari golongan tersebut akan kuat mengingat sektor pertambangan menghasilkan pendapatan yang tinggi untuk menunjang kekuatan politik golongan tersebut. Salah satu contoh golongan politik yang mempunyai kekuatan tangguh adalah Partai Golkar. Tambang batu bara di daerah Kalimantan yang dikuasi oleh PT. Kaltim Prima Coal yang sebagaian besar sahamnya dikuasi oleh keluarga Aburizal Bakrie. Hasil dari sektor pertambangan tersebut akan membantu dalam hal pendanaan Partai Golkar mengingat Aburizal Bakrie juga bertindak sebagai ketua umumnya.

Gambar 5. Pertambangan batu bara milik P.T.Bakrie

52

Di sisi lain sektor pertambangan juga membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Dalam sebuah perusahaan pertambangan dimungkinkan adanya ribuan karyawan. Biasanya karyawan ini secara otomatis ikut mendukung golongan politik yang menguasai perusahaan pertambangan dimana ia bekerja. Hal ini menyebabkan pengaruh yang besar pada perolehan suara saat golongan politik tersebut mengikuti Pemilu. Karena para pekerja tersebut secara tidak langsung merasa sudah diberi lapangan kerja untuk menjamin kelangsungan hidupnya.

Gambar 6. 2.Hidrosfer

Pertambangan batubara terbuka di Kalimantan

Salah satu objek kajian geografi yang berpengaruh pada politik adalah hidrosfer. Hidrosfer mencakup perairan darat maupun laut. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah pengaruh perairan laut pada politik terutama yang berkaitan dengan Geostrategi. b.1. Perairan Laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagiaan wilayahnya berupa perairan laut. Selain itu, letak perairan laut Indonesia sangat strategis karena merupakan jalur lalu lintas

53

Internasional. Indonesia tentu patut mewaspadai perkembangan yang terjadi terutama di kawasan Asia Pasifik. Sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional, maka setiap pergolakan politik berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat, misalnya, Asia Tenggara 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia. Karenanya sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan nusantara, seperti, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan lain-lain. Pasukan Beladiri Jepang secara berkala dan teratur mengadakan latihan operasi jarak jauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai "life line," yakni, radius sejauh 1000 mil laut hingga menjangkau perairan Asia Tenggara. Hal yang sama juga dilakukan Cina, Australia, India, termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di Asia Tenggara (termasuk Indonesia.) Keberadaan Indonesia dipersilangan jalur pelayaran strategis, memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya, sangat kuatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut, yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan nusantara. Penetapan sepihak selat Sunda dan selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Inggris dan Selandia Baru. Tentu apabila dua selat ini

54

menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk kepada hukum nasional Indonesia, tanpa mengabaikan kepentingan internasional. Selain hal di atas perairan laut di Indonesia yang strategis dan kaya akan sumber daya alam bisa memicu konflik dengan negara lain. Bahkan mengundang banyak negara untuk menguasai kekayaan laut di Indonesia. Banyak kasus yang terjadi pencurian ikan di wilayah perairan di Indonesia oleh nelayan asing yang pada akhirnya memicu konflik politik dengan negara lain. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu yaitu ditangkapnya petugas DKP oleh Malaysia di perairan Indonesia yang berujung pada konflik politik kedua negara. Uraian di atas memperlihatkan bahwa perairan laut sangat berpengaruh terhadap politik terutama politik antar negara. Hubungan geografi dengan politik merupakan hubungan timbal balik, sehingga tidak hanya geografi saja yang berpengaruh terhadap politik tetapi politik juga berpengaruh terhadap geografi. Jalur pelayaran internasional yang melewati Indonesia tentu saja membawa dampak pada perairan laut Indonesia. Perairan laut di Indonesia yang dilewati jalur pelayaran Internasional tersebut akan menjadi tercemar oleh bahan bakar kapal. Contoh lain pengaruh politik terhadap perairan laut adalah kebijakan pemerintah dalam melarang penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan yang akan mengurangi kerusakan lingkungan di wilayah perairan laut. Dan apabila pemerintah tidak melakukan pelarangan terhadap tindakan tersebut maka kondisi lingkungan perairan laut akan semakin rusak. Dari ulasan di atas terlihat dengan jelas hubungan antara geografi dengan politik. Dalam hal ini hidrosfer memberi pengaruh terhadap politik pada suatu negara terutama negara maritime begitu pula sebaliknya politik berpengaruh pada hidrosfer.

55

b.2 Perairan darat

Air yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang mengandung suatu nilai universal, dimana kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang tidak boleh dilimitasi, dieleminir sebagian dan atau seluruhnya, hal kebutuhan tersebut juga sudah menjadi hak konstitusional setiap warga negara, yang bisa diartikan bahwa keberadaan air bagi rakyat banyak tidak bisa lagi di dalam pemenuhannya tergantung pada Undang-undang atau Peraturan Pemerintahan yang berlaku di sebuah Negara, misalkan dibatasi dengan keberadaan oleh adanya UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Apalagi air yang merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat, serta merupakan suatu elemen yang terpenting bagi kelangsungan kehidupan manusia, suadah merupakan keharusan mendapatkan suatu proteksi yang memadahi bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan umat manusia. Dan fundamentalisnya, hal ini tentunya telah bertentangan, sebagaimana air di dalam perspektif konsep hak asasi manusia (HAM) yang berlaku secara universal, di dalam keterkaitan hubungannya negara dengan warganya, dalam hal ini rakyat yang berkedudukan sebagai pemegang hak (right holder), kemudian di sisi lain negara berkedudukan sebagai pengemban kewajiban (duty holder) mengandung imperatif. Dan kemudian dimana kewajiban negara yang mendasar seharusnya adalah melindungi (proteksi) dan menjamin hak asasi warganya (rakyat), dalam hal itu dimana salah satunya adalah hak atas air mengupayakan pemenuhan secara positip atau menjamin akses rakyat atas air yang sehat untuk segala kebutuhannya mulai dari urusan rumah tangga, urusan irigasi, urusan produksi lainnya. Isu tentang air yang berkembang di masyarakat semakin berhembus kencang menyusul akan disahkannya RUU Sumberdaya Air, RUU Sumberdaya Air tersebut akan menggantikan Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang pengairan dalam RUU tersebut, terlihat adanya

56

perubahan cara pandang terhadap sumberdaya air. Air tidak dimaknai lagi sebagai barang publik (publik goods), tetapi juga sudah menjadi komoditas ekonomi (economic goods).

Dengan adanya kesadaran bahwa air adalah hak asasi manusia maka semakin gencar masyarakat, lembaga, maupun Negara memperjuangkan air untuk tetap lestari. Perjuangan tersebut dilakukan dengan mengadakan acara-acara,kerja sama,seminar maupun kampanye aksi. Pada tahun 1992, ada dua peristiwa pertemuan yang menjadi dasar pendirian jaringan lembagalembaga air internasional: Konferensi Internasional mengenai Air dan Lingkungan di Dublin dan konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janerio. Secara khusus ada 3 lembaga yang saling berkaitan lahir dari dua acara tersebut: Global Water Partnership(GWP), World Water Council(WWC), dan World Commission on Water(WWC).World Commission on Water (WWC) dibentuk pada tahun 1998 dan dipimpin oleh Ishmail Serageldin. Komisi ini beranggotakan 21 orang terkanal dari seluruh dunia. Selain oleh pemerintah Kanada dan Belanda , komisi ini juga didukung secara resmi oleh seluruh organisasi besar PBB yang memiliki mandate yang berhubungan dengan air;yakni UNESCO, FAO, UNDP, WHO, dan UNICEF. Komunitas internasional perlu bersatu padu dalam sebuah model yang baru;model yang tidak dikendalikan oleh motif mendapatkan profit atau didanai oleh Bank Dunia. Model ini harus menerapkan nilai-nilai air sebagai milik bersama,penjagaan air, kesetaraan air, universalitas air, dan perdamaian air. Beberapa teladan positif yang mendukung nilai-nilai tersebut telah terbentuk termasuk 3 prinsip yang dikembangkan selama 10 tahun terakhir dalam berbagai pertemuan yang disponsori oleh PBB. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang dapat membentuk cara mengatur penggunaan air di masa depan.

57

Prinsip Kedaulatan territorial yang terbatas dan terintegrasi, setiap Negara memiliki hak untuk menggunakan air dalam teritorialnya dengan syarat tindakan tersebut tidak merugikan kepentingan Negara lain.

Prinsip komunitas kepentingan-kepentingan: tidak ada satu Negara pun yang dapat menggunakan air dalam wilayahnya tanpa dikonsultasikan dengan Negara lain untuk mencapai pengelolaan yang terintergrasi,atas dasar kerja sama.

Prinsip penggunaan yang adil dan masuk akal: setiap Negara memiliki hak untuk menggunakan air di daerah aliran air bersama melalui pemberian kepemilikan dan control untuk bagian sumber daya yang adil dan masuk akal. Agenda bagi gerakan ketahanan air internasional yang dipersenjatai dengan sejumlah

solusi lingkungan dan kemanusiaan yang memiliki potensi untuk mengatasi krisis air global. Gerakan ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan air dari eksploitasi komersial. Untuk menyelamatkan sumber daya air yang makin menipis, dan mencegah konflik yang lebih jauh, seluruh tingkat pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia harus mulai bekerja sama, seperti yang dahulu pernah dilakukan untuk membangun masyarakat kembali setelah perang berakhir. Untuk memulai misi ini, sesegera mungkin kita harus menyetujui serangkaian prinsip dan nilai pemandu,yakni:. a) Air adalah milik bumi dan seluruh spesies. b) Sedapat mungkin air harus berusaha berada tetap ditempat asalnya. c) Air harus dikonversi setiap saat. d) Air yang tercemar harus kembali disehatkan. e) Air dapat dilindungi paling baik ketika berada didaerah aliran airnya yang alami. f) Air adalah warisan public, yang harus dijaga oleh seluruh tingkat pemerintahan.

58

g) Akses pada pasokan air bersih yang cukup adalah hak asasi dasar manusia. h) Pembela air yang terbaik adalah masyarakat dan warga Negara setempat. i) Publik harus berpartisipasi sebagai mitra sejajar dengan pemerintah untuk melindungi air. j) Kebijakan-kebijakan globalisasi ekonomi tidak mendukung keberlanjutan air (water sustainable). 3.Iklim Tidak semua ilmuwan setuju tentang keadaan dan akibat dari pemanasan global. Beberapa pengamat masih mempertanyakan apakah temperatur benar-benar meningkat. Yang lainnya mengakui perubahan yang telah terjadi tetapi tetap membantah bahwa masih terlalu dini untuk membuat prediksi tentang keadaan di masa depan. Kritikan seperti ini juga dapat membantah bukti-bukti yang menunjukkan kontribusi manusia terhadap pemanasan global dengan berargumen bahwa siklus alami dapat juga meningkatkan temperatur. Mereka menun jukkan fakta-fakta bahwa pemanasan berkelanjutan dapat menguntungkan di beberapa daerah. Para ilmuwan yang mempertanyakan pemanasan global cenderung menunjukkan tiga perbedaan yang masih dipertanyakan antara prediksi model pemanasan global dengan perilaku sebenarnya yang terjadi pada iklim. Pertama, pemanasan cenderung berhenti selama tiga dekade pada pertengahan abad ke-20; bahkan ada masa pendinginan sebelum naik kembali pada tahun 1970-an. Kedua, jumlah total pemanasan selama abad ke-20 hanya separuh dari yang diprediksi oleh model. Ketiga, troposfer, lapisan atmosfer terendah, tidak memanas secepat prediksi model. Akan tetapi, pendukung adanya pemanasan global yakin dapat menjawab dua dari ti