naskah publikasi asuransi kerugian : studi tentang
TRANSCRIPT
Naskah Publikasi
ASURANSI KERUGIAN : STUDI TENTANG ASURANSI KEBAKARAN
DENGAN SISTEM TOTAL LOST ONLY DI
PT. JASINDO SURAKARTA
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oleh :
GILANG CHRISNA PRAYUDA
C 100.040.082
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013
HALAMAN PENGESAHAN
Naskah publikasi skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dosen pembimbing naskah publikasi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pembimbing I Pembimbing II
(Kelik Wardiono, SH, M.H) (Inayah, SH, M.H )
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
( Muhammad Iksan, S.H., M.H )
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : GILANG CHRISNA PRAYUDA
NIM : C 100.040.082
Fakultas : HUKUM
Jenis : SKRIPSI
Judul : ASURANSI KERUGIAN : STUDI TENTANG ASURANSI KEBAKARAN
DENGAN SISTEM TOTAL LOST ONLY DI PT. JASINDO SURAKARTA
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Memberi hak bebas royalty kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi
pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam
bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam
bentuk softcopy untuk kepentingan akademisi kepada perpustakaan UMS, tanpa minta izin
dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta, dan
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak
perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak
cipta dalam karya ilmiah ini.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Surakarta, 22 Juli 2013
Yang membuat pernyataan,
GILANG CHRISNA PRAYUDA
C 100.040.082
ABSTRAK
GILANG CHRISNA PRAYUDA NIM. C. 100.040.082. ASURANSI KERUGIAN :
STUDI TENTANG ASURANSI KEBAKARAN DENGAN SISTEM TOTAL LOST ONLY DI
PT. JASINDO SURAKARTA. Jurusan Hukum Perdata S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar
ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk
mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak
lain di luar diri manusia. Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko
tersebut adalah perusahaan asuransi. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu perusahaan
asuransi yang dapat digunakan untuk menerima, menghindari, mencegah, mengalihkan atau
membagi resiko yang dialami oleh seseorang. Resiko yang timbul bisa diakibatkan oleh suatu
peristiwa yang tak tentu yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga mengakibatkan
suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan
diderita oleh seseorang.
Penelitian dilakukan di PT. Asuransi Jasa Indonesia Surakarta dengan metode pendekatan
yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh dari narasumber yang
paling utama, dalam hal ini adalah Kepala Divisi Teknis atau karyawan dari PT. Asuransi Jasa
Indonesia dan data-data yang diperoleh selain dari narasumber utama atau data yang mendukung
data primer, dalam hal ini adalah kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, makalah, maupun
hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan judul penelitian sehingga akan memperdalam
pembahasan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Proses pelaksanaan
perjanjian asuransi kebakaran di PT Asuransi Jasa Indonesia dan Untuk mengetahui Tanggung
jawab PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap tertanggung asuransi kebakaran dengan sistem total
lost only.
Hasil penelitian dapat disimpulkan (1). proses pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran di
PT Asuransi Jasa Indonesia adalah diawali dengan pengajuan permohonan SPPA Yaitu Surat
Permohonan Penutupan Asuransi yang berupa pengisian formulir aplikasi penutupan asuransi
Kebakaran berdasarkan data dari pemohon (calon tertanggung) berupa data pribadi, objek yang
diasuransikan, data-data pertanggungan (jumlah, jangka waktu dan kondisi pertanggungan)
setelah tertanggung melakukan pengisian data, maka formulir tersebut dikirimkan ke alamat
kantor cabang terdekat. Selanjutnya data tersebut oleh bagian marketing diteruskan ke bagian
underwriter yang kemudian oleh bagian underwriter akan dilakukan analisis lebih lanjut
terhadap data yang bersangkutan. Pada tahapan ini jika dipandang perlu, bagian underwriter
dapat mengirim surveyor untuk melakukan survey atas obyek yang akan diasuransikan. Perlunya
diadakan survey ini adalah untuk menyesuaikan antara data yang diberikan oleh calon
tertanggung dengan kondisi obyek yang sebenarnya (cek fisik). (2). Tanggung jawab PT.
Asuransi Jasa Indonesia adalah penentuan nilai ganti rugi tersebut maka dapat disimpulkan
apabila ada memberikan Ganti kerugian kepada tertanggung apabila risiko yang dialihkan
benar-benar terjadi dan menimbulkan kerugian secara ekonomis. Bahwa penanggung hanya
memberikan ganti rugi sesuai dengan kondisi pertanggungan, mengenai apa yang terjamin dan
tidak menjamin kerugian yang dikecualikan dalam polis.
Kata Kunci : perjanjian asuransi kebakaran, penentuan nilai ganti rugi
ASURANSI KERUGIAN : STUDI TENTANG ASURANSI KEBAKARAN DENGAN
SISTEM TOTAL LOST ONLY DI
PT. JASINDO SURAKARTA.
Disusun Oleh :
GILANG CHRISNA PRAYUDA
C 100.040.082
A. Pendahuluan
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar
ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk
mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada
pihak lain di luar diri manusia. Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu
mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi.
Pengalihan risiko kepada perusahan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban
apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih
dahulu dengan apa yang disebut perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi pihak yang
mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko
disebut sebagai Penanggung.
Menurut ketentuan pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
ternyata mempunyai pengertian yang luas dan lengkap jika di bandingkan dengan definisi
dalam pasal 246 KUHD yaitu:
Pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian : “Pertanggungan
adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung
dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu
kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan
dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. “
Peristiwa-peristiwa tertentu itu juga dapat terjadi pada harta benda berupa
gedung/bangunan rumah, kantor, hotel, pabrik, toko, dan lain-lain, berikut isinya (perabotan,
perlengkapan, furniture, mesin-mesin, persediaan bahan baku serta barang jadi dan lain-lain)
terhadap kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh resiko kebakaran.
Bahaya-bahaya penyebab timbulnya kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung
diatur dalam Pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagai tanggung jawabnya semua
kerugian yang ditimbulkan oleh terbakarnya benda asuransi. Pengertian “terbakar” meliputi
kebakaran biasa dan bahkan yang lebih luas daripada itu. Dalam Pasal 290 KUHD disusun
sebab-sebab timbulnya kebakaran yang sangat luas:
1. petir, api timbul sendiri, kurang-hati-hati, dan kecelakaan lain-lain;
2. kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh perampok dan lain-lain;
3. sebab-sebab lain, dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi,
direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kecualinya.
Terjadinya evenemen penyebab kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung
mengakibatkan timbul kerugian bagi tertanggung. Dalam hal timbul kerugian, penanggung
berkewajiban membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung. Untuk memenuhi
kewäjibannya, penanggung perlu membuktikan apakah kebakaran yang terjadi itu adalah
sebab dari kerugian yang menjadi tanggung jawabnya.
Di PT JASINDO sendiri pertanggung jawab terhadap Tertanggung dalam asuransi
kebakaran menggunakan sistem Total Lost Only bahwa di sini PT JASINDO hanya
menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang
diasuransikan. Benda objek asuransi kebakaran dapat ditentukan harganya atau belum
ditentukan sama sekali.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis
yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yamg berlaku)
dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi dilapangan serta dalam prateknya sesuai
dengan yang terjadi sebenarnya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian ini merupakan penelitian yang
bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk mencari fakta dengan interprestasi yang tepat
dalam mempelajari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang
berlaku dalam masyarakat dalam situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan,
kegiatan, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan
pengaruh-pengaruh dalam suatu fenomena.
Sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data
primer yang diperoleh penulis dari penelitian di adalah Direktur, pimpinan atau karyawan
dari. PT Asuransi Jasa Indonesia. Sumber data sekunder meliputi bahan pustaka yaitu: 1).
Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, 2) KUHPerd, 3).
KUHD, 4) Perundang-undangan lainnya
Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode interaktif.
Artinya data dianalisis berdasarkan gabungan pendapat para ahli yang digunakan pada
landasan teori dan pemikiran peneliti. Analisis interaktif ini digunakan karena penelitian
bersifat kualitatif.
B. Tinjauan Tentang Perjanjian
Didalam pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut
pendapat Kusmohamidjojo, perjanjian adalah persetujuan yang dirumuskan secara tertulis
yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban. Jadi kesimpulannya, perjanjian
adalah persetujuan yang dapat dibuat secara lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih
kepada satu orang atau lebih yang masing-masing pihak berjanji atau menaati apa yang
tersebut dalam persetujuan. Perjanjian ini didasarkan kata sepakat yang dapat menimbulkan
perbuatan dan akibat hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Satu pihak adalah
wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut, ada hubungan
timbal balik dari dua pihak.
Empat syarat sahnya suatu perjanjian diatur oleh pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :
a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
b. Adanya kecakapan dari pihak-pihak untuk membuat perikatan.
c. Adanya suatu hal tertentu.
d. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang.
Setiap pihak yang membuat perjanjian pastilah menginginkan pelaksanaan isi perjanjian
dengan sempurna dan secara sukarela. Namun adakalanya salah satu pihak dalam perjanjian
mengingkari secara sukarela terhadap isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama
tersebut. Terhadap keingkaran dari salah satu pihak memberi hak pada pihak lain untuk
pelaksanaan prestasi terhadap debitur Tentunya tidak dengan cara main hakim sendiri
(Eagen Richting). Umumnya pemaksaan prestasi harus melalui putusan vonis
pengadilan.Empat syarat dalam perjanjian tersebut harus ada dan tidak ada unsur-unsur lain
yang dapat merugikan salah satu pihak. Apabila ada unsur lain yang menyertai dalam
perjanjian dan merugikan salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dinyatakan gagal.
Asas-asas dalam perjanjian, Kata asas mempunyai arti dasar pedoman atau sesuatu
kebenaran yang menjadi pokok dasar bertumpuan pada pikiran. Jadi, asas adalah suatu pokok
pikiran yang mendasari adanya suatu kegiatan. Asas-asas yang digunakan dalam perjanjian,
antara lain asas konsesualisme, asas kebebasan berkontrak, asas personalia, asas mengikat
perjanjian, asas jujur serta beritikad baik. Setelah perjanjian dilaksanakan kemudian diakhiri.
Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan karena :
a. Ditentukan oleh pihak yang bersangkutan dalam perjanjian.
b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
c. Karena adanya suatu peristiwa tertentu, misalnya salah satu pihak meninggal dunia.
d. Karena putusan hakim.
e. Karena tujuan perjanjian telah tercapai.
f. Dengan persetujuan para pihak
Sebagaimana lazimnya suatu hubungan hukum, maka antara pihak yang membuatnya
akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pihak-pihak dalam hubungan hukum
tersebut dalam suatu perjanjian kekayaan disebut debitur sebagai subyek yang mempunyai
kewajiban dan disebut kreditur sebagai subyek yang mempunyai hak. Sedangkan wujud dari
hak-hak dan kewajiban tersebut adalah prestasi. Yang dimaksud dengan prestasi adalah
kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Secara contrario
Abdulkadir Muhammad mengemukakan wanprestasi berasal dari bahasa belanda
“wanprestatie”,artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan,
baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena
undang-undang. Tidak dipenuhi kewajiban oleh debitur di karenakan ia alpa atau lalai atau
ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang
tidak boleh di lakukannya.
Overmacht suatu keadaan yang dapat menyebabkan seseorang debitur tidak dapat
memenuhi prestasi kepada kreditur, dimana keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak
dapat diketahui oleh debitur pada waktu membuat perjanjian atau dengan perkataan lain
bahwa keadaan ini terjadi diluar kekuasan debitur. Dengan adanya overmacht maka akibat
yang timbul adalah sebagai berikut :
1) Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi,
2) Debitur tidak dapat dinyatakan lalai dan oleh karenanya debitur tidak dapat dituntut
untuk mengganti kerugian,
3) Risiko tidak beralih kepada debitur.
C. Tinjauan tentang Asuransi
Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan
dan Perusahaan Peransuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang
berarti pertanggung jawaban atau perlindungan atau suatu objek dari ancaman bahaya yang
menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan peran, maka muncullah
istilah hukum “peransuransian”, yaitu segala usaha yang berkenaan dengan asuransi
Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi
mempunyai pengertian berikut:
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan dimana penanggung
mengikat diri kepada penanggung dengan mendapat premi untuk mengganti kerugian
karena kehilangan, kerugian atu tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan
yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.”
Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian :
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan
mana pihak penanggung menikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi
asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.
Kesimpulan dari asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau
lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan
menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas
meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Para pihak yang terlibat dalam asuransi disebut subjek dalam perjanjian asuransi. Subjek
yang berupa manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan
hukum yang sah, yaitu harus dewasa dan sehat pikiran. Pasal 1436 dan pasal 1437 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa subjek dapat dikatakan manusia tertentu
(Natuurlijke Person) dan badan hukum (Rechts Person). Dalam hal ini badan hukum sebagai
subjek hukum perjanjian dalam prakteknya diwakili oleh seorang wakil yang diberi kuasa.
Dalam praktek hukum subjek perjanjian terdiri dari: individu sebagai person yang
bersangkutan atau manusia tertentu dan badan hokum
Sedangkan untuk syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi
ketentuan-ketentuan dalam buku I Bab IX KUH Dagang, ialah:
a. Asas indemnitas.
Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan
asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjiaan asuransi
itu senderi (khususnya untuk asuransi kerugian).
b. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan.
Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam
perjanjiaan asuransi/pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan
perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya
ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat
dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi
menderita kerugian.
c. Asas kejujuran yang sempurna..
Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, Tidak
dipenuhinya oleh para pihak yang mengadakan perjanjian akan menyebabkan adanya
cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur
oleh pasal-pasal 1320-1329 KUH Perdata.
d. Asas subrogasi bagi penanggung
Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang. Oleh
karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat berikut:
1) Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung masih
mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
2) Hak tersebut timbul karena terjadi suatu kerugian.
D. Tinjauan Tentang Asuransi Kebakaran
Pengertian asuransi kebakaran sendiri telah di atur didalam pasal 290 KUHD, yakni
sebagai berikut: Asuransi Kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian /
kerusakkan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh
kebakaran, yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar, karena udara buruk, kurang
hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayan tertanggung, tetangga, musuh,
perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimanapun sebagai sebab timbulnya kebakaran.
Pengaturan tentang asuransi kebakaran tersebut sangat sederhana, dan sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan perkembangan asuransi sekarang. Karena pengaturannya sangat
sederhana, maka perjanjian bebas antara tertanggung dan penanggung yang dituangkan
dalam polis mempunyai fungsi penting dalam praktik asuransi kebakaran. Hal-hal mengenai
asuransi kebakaran yang diatur dalam KUHD adalah berikut ini:
a. Polis asuransi kebakaran.
b. Objek asuransi kebakaran.
c. Evenemen dan ganti kerugian asuransi kebakara
d. Asuransi rangkap dan perubahan risiko.
e. Janji-janj khusus
Polis asuransi kebakaran selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD,
juga harus rnenyebutkan syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran
seperti di dalam Pasal 287 KUHD, Untuk mengetahui semua syarat umum serta syarat
khusus yang harus dimuat dalam polis asuransi kebakaran, berikut ini disajikan si kedua
pasal KUHD tersebut:
1) Hari dan tanggal kapan asuransi kebakaran itu diadakan.
2) Nama tertanggung yang mengadakan asuransi kebakaran untuk diri sendiri atau
untuk kepentingan pihak ketiga.
3) Keterangan yang cukup jelas mengenai benda yang diasuransikan terhadap
bahaya kebakaran.
4) Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran.
5) Bahaya-bahaya (evenemen) penyebab kebakaran yang di tanggung oleh
penanggung.
6) Waktu bahaya-bahaya (evenemen) mulai berjalan dan berakhir menjadi
tanggungan penanggung.
7) Premi asuransi kebakaran yang dibayar oleh tertanggung.
8) Janji-janji khusus yang diadakan antara pihak-pihak dan keadaan yang perlu
diketahui oleh dan untuk kepentingan penanggung.
9) Letak dan perbatasan benda yang diasuransikan.
10) Pemakaian untuk apa benda yang diasuransikan.
11) Sifat dan pemakaian gedung yang berbatasan, sejauh itu berpengaruh terhadap
risiko kebakaran yang menjadi beban penanggung.
12) Harga benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran.
13) Letak dan perbatasan gedung dan tempat di mana terdapat, tersimpan atau
tertimbun benda bergerak yang diasuransikan
Setiap benda objek asuransi kebakaran harus jelas terletak di mana dan berbatasan dengan
apa. Jika berbatasan dengan gedung-gedung, bagai mana sifat dan pemakaian
gedung-gedung tersebut, apakah ada dan sejauh mana pengaruhnya terhadap risiko
kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung. Jika benda objek asuransi kebakaran itu
adalah benda bergerak.
Maka perlu dijelaskan letak dan perbatasan gedung dan tempat tersimpan atau tertimbun
benda bergerak tersebut. Setiap benda objek asuransi kebakaran harus jelas dipakai dan
digunakan untuk apa. Syarat pemakaian atau penggunaan ini ada hubungannya dengan
syarat perubahan tujuan penggunaan yang merupakan pemberatan risiko (Pasa 293 KUHD).
Akibatnya. jika terjadi kebakaran yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak
berkewajiban mernbayar ganti kerugian.
Dalam praktik asuransi kebakaran, risiko yang dijamin ditentukan dengan tegas dalam
polis. Dalam polis standar asuransi kebakaran Indonesia, risiko yang ditanggung ditentukan
sebagai berikut: Polis ini. menjaminn kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau
kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
1) KEBAKARAN, yang terjadi karena kekurang hati-hatian atau ke salahan, pelayan atau
karyawan tertanggurg, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab
kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis, termasuk akibat dari:
a. menjalarnya api yang timbul sendirii (self combustion), hubungan arus pendek
(short circuit), atau karena sifat barang itu sendiri (inherent vice);
b. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu
kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang
dipertanggungkan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk
menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang di sebabkan
oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan
yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan
menjalarnya kebakaran itu.
2) PETIR, kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk
mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh polis ini
apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.
3) LEDAKAN, pengertian ledakan dalam polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara
tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu
bejana (ketel uap. pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu
robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba
di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat
reaksi kimia setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti kerugian
sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang di sebabkan oleh
rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh polis. Kerugian pada mesin
pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian
tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat
apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan polis jenis lain
yang khusus untuk itu, penanggungan hanya menanggung kerugian akibat peledakan
sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh polis jenis lain itu.
4) KEJATUHAN PESAWAT TERBANG, yaitu benturan fisik antara pesawat terbang
atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau
kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda
dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
5) ASAP, yaitu asap yang timbul dari kebakaran harta benda yang di pertanggungkan
pada polis ini.
E. Proses Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kebakaran di PT ASURANSI JASA
INDONESIA
Serangkaian tahapan yang harus dilakukan dalam penutupan perjanjian Asuransi
Kebakaran diawali dengan pengajuan permohonan SPPA Yaitu Surat Permohonan
Penutupan Asuransi yang berupa pengisian formulir aplikasi penutupan asuransi Kebakaran
berdasarkan data dari pemohon (calon tertanggung) berupa data pribadi, objek yang
diasuransikan, data-data pertanggungan (jumlah, jangka waktu dan kondisi pertanggungan).
Tertanggung mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA), penanggung
melakukan analisa, penanggung melakukan survey ke lapangan, pihak asuransi menerbitkan
Polis Asuransi Kebakaran, penanggung mengirimkan polis kepada tertanggung, tertanggung
membayar premi kepada penanggung. Prosedur pengajuan klaim: informasi tertanggung,
pihak penanggung melakukan survey, bagian klaim menentukan ditolak atau diterima klaim
tersebut, tertanggung diminta melengkapi data, lalu penanggung menentukan besarnya nilai
ganti kerugian, jika ditolak tertanggung pihak penanggung memberi penjelasan, kemudian
dibuat Laporan Kerugian Pasti (LKP) jika tertanggung setuju atas besarnya ganti kerugian
yang diajukan oleh penanggung,. Upaya menanggulanginya yaitu pihak penanggung
memberikan penjelasan proses pengajuan klaim, memberikan penjelasan bahwa setiap
pengajuan klaim bisa ditolak atau diterima dan memberitahukan. Data atau Informasi yang
Diperlukan pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran adalah:
1) Fungsi atau kegunaan bangunan (proses produksi yang ada dalam bangunan tersebut).
2) Lokasi atau letak bangunan.
3) Nilai Bangunan, isi (isi bangunan ini dapat berupa mesin, stock barang, dan lain-lain).
4) Perkiraan luas bangunan dan luas lahan dimana bangunan itu berdiri
5) Kondisi lingkungan sekitar letak bangunan (kiri, kanan, dengan maupun belakang dari
bangunan itu berdiri).
6) Komponen pembentukan dari bangunan (seperti atap, dinding, lantai, tiang, tangga,
rangka dan lain-lain) juga diperlukan untuk diketahui.
7) Informasi lain yang berkaitan dengan kepemilikan dari penghuni bangunan tersebut
(apakah pemilik atau penyewa, dan lain-lain).
Setelah tertanggung melakukan pengisian data, maka formulir Surat Permohonan
Penutupan Asuransi Kebakaran yang sudah di tanda tangani oleh Tertanggung tersebut
dikirimkan ke bagian marketing setelah itu diteruskan ke bagian Unit Penjualan yang
kemudian akan dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang bersangkutan. Pada
tahapan ini, bagian underwriter dapat mengirim surveyor untuk melakukan survey atas
barang yang akan diasuransikan. Perlunya diadakan survey ini adalah untuk menyesuaikan
antara data yang diberikan oleh calon tertanggung dengan kondisi barang yang sebenarnya
(cek fisik). Apabila unit tehnik menyetujui di survey dari surveyor maka aka di lanjutkan
untuk pembuatan polis asuransi, perjanjian dan nota produksi.
Setelah survey dilakukan maka data dari hasil survey dianalisis untuk dilakukan
kelayakan bangunan yang akan diasuransikan untuk diterima atau ditolak penutupan
pertanggungan oleh pihak JASINDO. Jika permohonan penutupan pertanggungan tersebut
diterima maka JASINDO segera membuatkan polisnya, tetapi apabila ternyata permohonan
itu ditolak oleh JASINDO maka hal ini akan segera diberitahukan kepada si pemohon.
Syarat terakhir dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran di PT JASINDO
adalah pembayaran premi, merupakan syarat dari tanggung jawab penanggung atas jaminan
asuransi berdasarkan polis ini. Setiap polis terhutang harus dibayar lunas dan secara nyata
telah diterima seluruhnya oleh penanggung. Pembayaran premi dapat dilakukan secara tunai,
cek, biyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara penanggung dan
tertanggung.
Di dalam asuransi kebakaran di JASINDO tidak menerapkan sistem total lost only tetapi
menerapakan dua sistem klaim yaitu Klaim kebakaran mencakup:
a. Klaim kerusakan sebagian (Partial Loss)
Jika suatu harta benda hilang, hancur atau rusak sebagaian saja, maka pengantian
kerugian yang di berikan sesuai dengan kerusakan, bila kerusakan hanya sebagian
(Partial Loss), maka akan memperoleh pengantian juga sesuai tingkat kerusakanya saja.
b. Klaim Kerugian Total (Total Loss )
Pada saat tertanggung mengasuransikan barang-barangya dan terjadi kerugian yang
menyebabkan kerugian total dari barang-barang yang telah di pertanggungkan, maka
adalah suatu kewajiban penanggung untuk membayar kerugian tersebut sebesar atau
semaksimum nilai pertanggungan yang di jamin dalam polis. Bila ternyata kerugian
melebihi dari nilai pertangguungan yang di asuransikan, selisih kelebihan kerugian
menjadi beban tertanggung sendiri
Jumlah yang di asuransikan adalah jumlah yang di pakai sebagai ukuran untuk
menentukan jumlah maksimum ganti kerugian. jumlah wajib di bayar oleh penanggung
dalam klaim asuransi kerugian. jumlah yang di asuransikan erat sekali hubunganya dengan
nilai benda obyek asuransi. dengan di tentukan jumlah yang di asuransikan (Under
Insurance) atau sama dengan nilai benda asuransi ( Full Insurance), atau melebihi nilai
benda asuransi (Over Insurance). Dengan demikian dapat di tentukan jumlah maksimum
ganti kerugian yang dapat di bayar jika timbul kerugian akbat peristiwa yang menjadi beban
penanggung. Secara praktek pada umumnya di dunia asuransi ada apliksai metode
perhitungan sesuai kondisi polis yaitu Perhitungan ganti kerugian atas dasar indemnity
Pengertian yaitu mengembalikan kedudukan finansial tertanggung kepada kedudukan
semula sesaat sebelum terjadi kerugian. perhitungan nilai kerugian suatu obyek
pertanggungan dan nilai suatu obyek pertanggungan berpatokan pada tanggal kejadian
kerugian, bukan pada saat penutupan asuransi, prinisp ini berlaku sebagai salah satu prinsip
asuransi kerugian yang berlaku " world wide". kecuali untuk jenis asuransi personal
accident. Nilai sesungguhnya (value at risk) dari suatu benda obyek asuransi yang
mengalami kerugian dapat di hitung dengan dua cara :
1) Membeli pasar sesuai dengan spesifikasi barang yang mengalami kerugian tersebut.
Barang yang mengalami kerugian tersebut di beli di pasar bebas dengan kata lain
nilainya di tentukan oleh pasar.
2) Metode Penyusutan
Metode ini memperhitungkan penyusutan atau depresiasi singkanya adalah harga baru
di kurangi penyusutan. metode ini lebih umum di gunakan dan lebih praktis.
penyusutan ini adalah nilai yang harus di kurangkan dari nilai baru untuk
mencerminkan nilai sesungguhnya sesaat sebelum terjadi kerugian. Besarnya nilai
penyusutan tergantung kepada lamanya suatu barang dapat di gunakan, semakin kecil
penyusutannya per tahun demikian juga sebaliknya. suatu barang dapat di gunakan
sampai waktu tertentu tergantung dari faktor-faktor faktor fisik seperti aus, deteriosasi,
rusak atau hancur dan Faktor fungsi seperti inadequacy yaitu kehilangan fungsi,
obsolescence artinya kegunanan barang menjadi ketinggalan jaman.
.
F. Tanggung Jawab PT ASURANSI JASA INDONESIA Terhadap Tertanggung Asuransi
Kebakaran Dengan Sistem Total Lost Only
Di Jasindo dalam penyelesaian dan penetapan ganti rugi kepada Tertanggung
mempunyai kebijakan sendiri yakni sebagai berikut :
a. Kebijakan Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda
1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda atau kepentingan yang
di pertanggungkan, berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi
dengan cara :
a. Pembayaran uang tunai
b. Perbaikan kerusakan, sesuai dengan perhitungan besarnya kerugian.
2) Penggantian kerusakan, dimana perhituangan besarnya kerugian adalah sebesar
biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat
sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan
3) Membangun kembali, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah membangun
kembali ke kondisi yang sama seperti sebelum terjadi kerusakan atau kerugian.
b. Kebijakan tentang penghentian pertanggungan
1) Penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan
pertanggungan dengan memberitahukan alasannya. Secara tertulis melalui surat
tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak
lainnya di alamat terakhir yang di ketahui. Penanggung bebas dari segala
kewajiban berdasarkan polis ini, lima hari kalender terhitung sejak tanggal
pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
2) Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan di kembalikan secara pro
rata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum di jalani setelah di kurangi
biaya akuisisi penanggung. Namun demikian dalam penghentian pertanggungan
di lakukan oleh tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang
telah di jalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang
tercantum dalam ikhtisiar pertanggungan, maka tertanggung tidak berhak atas
pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum di jalani.
c. Kebijakan tentang kewajiban terhadap tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau
kerusakan Tertanggung setelah mengetahui atau pada waktu ia di anggap seharusnya
sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda atau kepentingan
yang di pertanggungkan dalam polis, wajib :
1) Segera memberitahukan hal itu kepada penanggung
2) Dalam waktu tujuh hari kalender, memberikan keterangan tertulis tentang
kerugian atau kerusakan yang terjadi. Keterangan tertulis tersebut menguraikan
tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan
serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi.
3) Paling lambat dalam waktu 12 bulan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada
penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang di derita.
Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, tertanggung wajib :
(a) Sedapat mungkin menyelamatkan harta benda atau kepentingan yang di
pertanggungkan serta mengijinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda
atau kepentingan tersebut.
(b) Mengamankan harta benda atau kepentingan yang di pertanggungkan yang
masih bernilai.
(c) Memberikan bantuan sepenuhnya kepada penanggung atau pihak lain yang di
tunjuk oleh penangung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan
yang terjadi.
(d) Segala hak atas ganti rugi menjadi hilang apabila ketentuan dari kebijakan tidak
di penuhi oleh tertangggung.
d. Kebijakan tentang penentuan harga dalam hal kerugian Persetujuan yang di kecualikan :
1) Penentuan harga di dasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang di
pertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kerugian dengan
memperhitungkan unsure depresiasi teknis tanpa di tambah unsur laba.
2) Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan di hitung menurut harga
beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan
mempertimbangkan unsure ketinggalan mode.
e. Kebijakan tentang pembayaran premi
1) Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maka
merupakan persyaratan dari tanggung jawab penanggung atas jaminan asuransi
berdasarkan polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah di bayar lunas dan
secara nyata telah di terima seluruhnya oleh pihak penanggung :
(a) Jika jangka waktu petanggungan tersebut tiga puluh hari kalender atau lebih maka
pelunasan pembayaran premi harus di lakukan dalam tenggang waktu tiga puluh
hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis.
(b) Jika jangka waktu pertanggungan tesebut kurang dari tiga puluh hari kalender,
pelunasan pembayaran premi harus sudah di lakukan dalam tenggang waktu
sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang di sebut dalam polis.
2) Pembayaran premi di lakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan
cara lain yang di sepakati antara penanggung dan tertanggung. Penanggung dianggap
telah menerima pembayaran premi, pada saat :
(a) Diterima pembayaran tunai
(b) Premi bersangkutan adalah sudah masuk kerekening bank penanggung.
(c) Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3) Apabila premi tidak di bayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang
di tetapkan maka polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan
endosemen pambatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut
dan penanggung di bebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal
yang di maksud. Namun tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk
jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% dari premi satu tahun.
4) Apabila terjadi kerugian di jamin oleh polis dalam tenggang waktu tertentu yang telah
tercamtum dalam polis, penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap
kerugian tersebut apabila tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu
bersangkutan.
Premi ini biasanya ditentukan dalam suatu persentase (rate) dari jumlah yang
dipertanggungkan. Biasanya premi dibayarkan pada awal perjanjian asuransi. Misalnya
dalam polis standar kebakaran Indonesia, ditentukan jangka waktu pembayaran premi adalah
30 (tiga puluh) hari dari jangka waktu mulainya pertanggungan. Apabila tertanggung tidak
memenuhi prestasinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka perjanjian asuransi
batal dengan sendirinya dan penanggung terbebas dari segala kerugian yang timbul.
G. Kesimpulan Dan Saran
1). Kesimpulan
a. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kebakaran di PT Asuransi Jasa Indonesia. Pelaksaan
pada tahap: tahapan yang harus dilakukan dalam penutupan perjanjian Asuransi
Kebakaran diawali dengan pengajuan permohonan SPPA Yaitu Surat Permohonan
Penutupan Asuransi yang berupa pengisian formulir aplikasi penutupan asuransi
Kebakaran berdasarkan data dari pemohon (calon tertanggung) berupa data pribadi,
objek yang diasuransikan, data-data pertanggungan (jumlah, jangka waktu dan kondisi
pertanggungan). Telah sesuai dengan Pasal 255 KUHD, Pasal 256 KUHD, Pasal 287
KUHD dan pendapat dari Emmy Pangaribuan Simanjuntak.
b. Perlindungan Hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Asuransi
Kebakaran di PT Asuransi Jasa Indonesia. Tertanggung yang Terlibat dalam Perjanjian
Asuransi Kebakaran di PT Asuransi Jasa Indonesia, telah memperoleh perlindungan
hukum dalam hal: menerima polis, mendapatkan ganti rugi bila terjadi peristiwa yang
tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis. Hal ini sesuai dengan Pasal 259 KUHD,
Pasal 260 KUHD, Pasal 271 pasal 283 KUHD, Pasal 289 KUHD dan pendapat Sri
Redjeki Hartono
2). Saran
a. Sumber daya manusia di Asuransi Jasindo perlu untuk lebih ditingkatkan
kemampuannya ke arah yang lebih baik, terutama bagi para staf penjualan, yang
secara langsung berhubungan dengan para nasabah yang akan menutup asuransi,
misalnya melalui training atau seminar mengenai pentingnya perjanjian bagi setiap
orang, sehingga staff penjualan tidak hanya mengejar target premi saja namun juga
mengurangi kesalahpahaman apabila terjadi klaim nantinya. Demikian pula halnya
dengan petugas klaim dan petugas penagihan premi.
b. Pentingnya menyadari bahwa keterlibatan tertanggung maupun penanggung secara
pro aktif dalam proses penyelesaian klaim akan membuat proses tersebut menjadi
lebih cepat dari yang diharapkan sehingga akan memberikan kepuasan bagi kedua
belah pihak.
DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999
Dr. Khuzdalifah Dimyati, S.H. M.Hum, Kelik Wardiono S.H., 2004. Pedoman Kuliah “Metode
Penelitian Hukum”, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
H.M.N. Purwosutjipto, 1990. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum
Pertanggungan. Jakarta: Djambatan
Man Suparman Sastrawidjaja, 1997. Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga.
Bandung: Alumni.
Matthew B. Miles dan A. Michael Hubermen, 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI
Radiks Purba, 1995, Memahami Asuransi Indonesia, , CV Teruna Grafica, Jakarta Pusat.
Soerjono Soekamto., 2007. Pengantar Penelitian Hukum., Jakarta. UI Pres.
Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta : Sinar Grafika,1999)