negara yang memiliki hak-hak asasi yang perlu dilindungi...
TRANSCRIPT
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
1
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR….. TAHUN…..
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. bahwa warga negara merupakan komponen strategis dari suatu negara yang memiliki hak-hak asasi yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
b. bahwa bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin potensi dan martabat manusia sebagai kodrat hak asasi manusia sebagai martabat kepribadian luhur manusia;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan dan perkembangan masyarakat;
d. bahwa bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945 menuntut peningkatan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 C
ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
2
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dalam suatu negara antara warga negara
dengan negara. 2. Warga Negara adalah anggota dari suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan
Indonesia melalui permohonan. 4. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. 5. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang
Kewarganegaraan Republik Indonesia. 6. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk
menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. 7. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia
selanjutnta disebut KBRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia selanjutnya disebut KJRI, Konsulat Republik Indonesia selanjutnya disebut KRI, dan Kuasa Usaha Tetap Republik Indonesia selanjutnya disebut KUTAP-RI.
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
3
BAB II WARGA NEGARA INDONESIA
Pasal 2
Warga Negara Indonesia adalah: a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan
perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
b. anak yang lahir dari pernikahan seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; c. anak yang lahir dari pernikahan seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga
Negara Asing, kecuali mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda; d. anak yang lahir dari perkawinan seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga
Negara Indonesia yang keduanya menyatakan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya melalui perjanjian nikah dengan tidak menyebabkan berkewarganegaraan ganda;
e. anak yang lahir di luar nikah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia kecuali menyebabkan berkewarganegaraan ganda;
f. anak yang lahir di luar nikah yang diakui oleh ayahnya seorang warga negara Indonesia, dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berumur 16 (enam belas) tahun atau belum nikah kecuali menyebabkan berkewarganegaraan ganda;
g. anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak mendapat Kewarganegaraan ayah atau ibunya;
h. anak yang baru lahir yang diketemukan di wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui;
i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila orang tuanya tidak mempunyai atau tidak diketahui keberadaan atau Kewarganegaraannya.
Pasal 3 (1) Anak dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah
negara Republik Indonesia tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia apabila berdasarkan ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan Kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan, tetapi orang tuanya menyatakan tetap memilih Kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya.
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan melampirkan dokumen atas nama anak tersebut disampaikan kepada Pejabat Perwakilan
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
4
Republik Indonesia setempat, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal kelahiran anak tersebut.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat pernyataan dan dokumen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 4
(1) Setelah usia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah nikah anak berhak menyatakan
kewarganegaraannya sendiri terhadap pernyataan penerimaan atau penolakan kewarganegaraan oleh orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d dan Pasal 3 ayat (1).
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan melampirkan dokumen untuk diserahkan kepada Pejabat.
Pasal 5 Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.
Pasal 6
Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
BAB III
MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 7
Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui pewarganegaraan.
Pasal 8
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon apabila telah memenuhi persyaratan: a. sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah nikah;
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
5
b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling sedikit 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau selama 20 (dua puluh) tahun tidak berturut-turut;
c. sehat jasmani dan rohani; d. cakap berbahasa Indonesia dan mempunyai pengetahuan tentang Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejarah Indonesia; e. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana paling singkat 1 (satu) tahun; f. apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; g. mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap; dan h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Pasal 9 (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada Presiden melalui Menteri. (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Pejabat.
Pasal 10 Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
Pasal 11 (1) Permohonan pewarganegaraan dikenakan biaya. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.
Pasal 12 (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. (2) Pengabulan atau penolakan permohonan pewarganegaraan ditetapkan dengan Peraturan
Presiden.
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
6
(3) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
(4) Permohonan yang ditolak diberitahukan segera kepada yang bersangkutan melalui Menteri dengan alasan yang sah.
Pasal 13 (1) Peraturan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku
efektif setelah pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. (2) Apabila sumpah atau janji setia tidak diucapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal ditetapkannya Peraturan Presiden, keputusan tersebut batal bagi yang bersangkutan, terkecuali dengan alasan yang sah yang disampaikan sebelum masa 3 (tiga) bulan kepada Pengadilan Negeri
(3) Peraturan Presiden berlaku efektif bagi seorang ayah atau ibu yang dikabulkan permohonannya kemudian meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji, anak yang ditinggalkannya memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, kecuali setelah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bersangkutan menolak
Pasal 14 (1) Pengucapan sumpah atau janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
dilakukan oleh Pejabat. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan
pengucapan sumpah atau janji setia. (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara sumpah atau
janji kepada menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pengucapan sumpah atau janji setia.
Pasal 15 Sumpah atau janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebagai berikut: “Saya dengan ini menyatakan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing; Saya bersumpah/berjanji bahwa saya mengakui, tunduk, dan setia pada negara Republik
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
7
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hukum Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh; Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memikul semua kewajiban yang dibebankan negara kepada saya dengan tulus dan ikhlas.”
Pasal 16
(1) Setelah mengucapkan sumpah atau janji setia pemohon wajib menyerahkan dokumen atau
surat-surat keimigrasian asing atas namanya kepada Kantor Imigrasi terdekat. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 hari
kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
Pasal 17
Petikan Surat Peraturan Presiden tentang pewarganegaraan dalam pasal 13 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah/janji setia dari Pejabat dalam Pasal 14 ayat (2) menjadi dasar pembuktian yang sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh pewarganegaraan
Pasal 18 Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh status Kewarganegaraan Repuiblik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19 (1) Dalam hal terjadi perceraian antara seorang ibu Warga Negara Republik Indonesia dan
ayah Warga Negara Asing, dan hakim menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan kedua orang tersebut diserahkan kepada asuhan ibunya, maka ibu anak tersebut mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
(2) Dalam hal putusnya pernikahan karena kematian suami dari seorang isteri Warga Negara Republik Indonesia, ibu dari anak yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
8
dapat mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
(3) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh ibunya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal putusnya pernikahan.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikabulkan jika perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
(5) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak digunakan, maka anak yang bersangkutan dapat mengajukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
Pasal 20 Anak warga negara asing yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, yang diangkat secara sah menurut keputusan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia, memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila tidak mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
Pasal 21 (1) Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Republik Indonesia. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
9
BAB IV KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 23
Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya apabila yang bersangkutan: a. memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri, dengan pengertian bahwa
apabila orang yang bersangkutan pada waktu memperoleh Kewarganegaraan lain itu berada dalam Wilayah Republik Indonesia, Kewarganegaraan Republik Indonesia baru dianggap hilang apabila Presiden atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang dianggap hilang apabila Presiden atas kehendak sendiri atau atas pemohonan orang yang bersangkutan menyatakan hilang;
b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c. diakui oleh arang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dan dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa Kewarganegaraan;
d. anak yang diangkat dengan sah oleh seorang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berusia 5 (lima) tahun dan dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
e. Dinyatakan hilang oleh Presiden atas permohonan orang yang bersangkutan, jika ia telah berusia 21 (dua puluh satu ) tahun, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesianyan tidak menjadi tanpa Kewarganegaraan; f. masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu kepada Presiden. g. tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden masuk dalam dinas Negara asing dinas suatu
jabatan dinas negara yang dipangkunya menurut peraturan Republik Indonesia hanya dapat dipangkunya menurut Peraturan Republik Indonesia hanya dapat dipangku oleh Warga Negara atau jabatan dalam dinas organisasi antarnegara tersebut memerlukan sumpah atau janji jabatan;
h. mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing; i. dengan tidak diwajibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan
untuk suatu negara asing; j. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang
masih berlaku; k. lain dari untuk dinas Negara, selama 5 (lima) tahun berturut-turut bertempat tinggal diluar
negeri dengan tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi Warga Negara sebelum
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
10
waktu itum lampau dan seterusnya tiap-tiap 2 (dua) tahun; keinginan itu harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun terkecuali apabila ia sudah pernah menikah, masa 5 (lima) dan 2 (dua) tahun tersebut diatas mulai berlaku pada hari tanggal ia mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
Pasal 24 Apabila seorang Warga Negara Republik Indonesia tinggal di negara lain yang mengharuskan mengikuti dinas kemiliteran, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden.
Pasal 25 (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah, berlaku juga
terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya dengan ketentuan anak tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum nikah, kecuali jika dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.
(2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu, berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya dengan ketentuan anak tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum nikah, kecuali jika dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.
(3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus pernikannya, berlaku juga terhadap anak-anaknya dengan ketentuan anak tersebut belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum nikah, apabila anak-anak tersebut berada dan bertempat tinggal di luar negeri.
(4) Dalam hal putusnya pernikahan karena perceraian, ketentuan bagi anak mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya berlaku apabila berdasarkan penetapan pengadilan anak-anak tersebut pengasuhannya diserahkan kepada ibunya.
Pasal 26
(1) Perempuan Warga Negara Republik Indonesia yang nikah dengan pria Warga Negara Asing, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila menurut hukum
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
11
negara asal suami, Kewarganegaraan isteri mengikuti Kewarganegaraan suami, sebagai akibat pernikahan tersebut.
(2) Dalam hal wanita Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ingin tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia, dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Presiden melalui Menteri atau Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan tersebut.
(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat diajukan oleh perempuan tersebut dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pernikahan berlangsung.
Pasal 27 Kehilangan Kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat pernikahan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status Kewarganegaraan dari pasangannya itu.
Pasal 28 Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari ternyata palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau menjadi kekeliruan mengenai orangnya, yang telah dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan batal pewarganegaraannya.
Pasal 29
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan Kewarganegaraan dalam Bab ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
12
BAB V MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 30 (1) Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh
kembali Kewarganegaraan tersebut. (2) Ketentuan mengenai tatacara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai dengan pasal 18.
Pasal 31 (1) Warga Negara Republik Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraannya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 huruf c dan d dan pasal 26, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Presiden melalui Menteri.
(3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia permohonan tersebut disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(4) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf j dapat diajukan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
(5) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3), diajukan paling lama 1 (satu) tahun setelah putusnya pernikahan.
(6) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan.
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
13
Pasal 32 Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 6 (enam) bulan oleh Presiden melalui Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan
Pasal 33
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warganegara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34
(1) Orang-orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana
diatur dalam Bab III tentang Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia .
(2) Orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab IV tentang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(3) Pihak yang menerima permyataan memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia wajib dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari telah mengirimkan kepada instansi yang mengumumkan dalam Berita Negara.
(4) Mengumumkan dalam Berita Negara dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah sah berlakunya kehilangan atau memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
(5) Ketentuan mengenai pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
14
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35 Pemohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Pasal 36
Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dinyatakan tidak berlaku;
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
15
b. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 38 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM RI HAMID AWALUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... . NOMOR ..
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
16
RANCANGAN PENJELASAN
ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR………TAHUN……… TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA I. UMUM
Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dari suatu negara. Status
kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan
negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara,
sebaliknya negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.
Masalah kewarganegaraan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. Pada awal proklamasi kemerdekaan, peraturan mengenai kewarganegaraan
diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan
Penduduk Negara. Selanjutnya, peraturan mengenai kewarganegaraan yang terakhir
berlaku adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaran
Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-
Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan
masyarakat dan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia. Ketidaksesuaian
tersebut antara lain berkaitan dengan permasalahan yuridis, sosiologis, dan teknis
peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, landasan konstitusional yang menjadi
dasar pembentukan undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara sudah
tidak berlaku lagi. Undang-Undang Dasar yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidaksesuaian Undang-Undang
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
17
Nomor 62 Tahun 1958 dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dapat terlihat dari perbedaan sistem pemerintahan yang
digunakan, yaitu sistem parlementer menjadi presidensial, sehingga Dewan Menteri
yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak dikenal lagi
dalam sistem pemerintahan yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Permasalahan sosiologis dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun
1958 yang perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini adalah masalah
diskriminasi. Diskriminasi yang terjadi dalam pelaksanaannya meliputi diskriminasi
etnis dan diskriminasi gender. Diskriminasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hak
asasi manusia.
Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, perlu dibentuk undang-undang
kewarganegaraan yang baru. Landasan konstitusional yang menjadi dasar penyusunan
undang-undang yang baru ini adalah Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga
negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini menganut prinsip umum dan universal yang diakui keberadaannya oleh negara-negara di dunia. Prinsip tersebut menyatakan bahwa (1) suatu negara berhak menetapkan siapa-siapa yang dapat memperoleh kewarganegaraan dan siapa-siapa yang dapat kehilangan kewarganegaraan; (2) bahwa suatu negara tidak dapat mencampuri peraturan kewarganegaraan negara lain; dan (3) untuk menganggap seseorang menjadi anggota suatu negara (kewarganegaraan) harus ada dasar ikatan tertentu.
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
18
Selain ketiga prinsip dasar tersebut, beberapa prinsip lain yang dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan materi perundangan kewarganegaraan Republik
Indonesia:
a. ius Sanguinis (law of the blood) adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan
keturunan. Ius sanguinis, menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan
berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mengindahkan di mana ia
dilahirkan.
b. ius soli (law of the soil), adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat
kelahiran seseorang. Dengan kata lain, kewarganegaraan seseorang ditentukan
berdasarkan daerah/negara tempat ia dilahirkan.
c. non-Diskriminatif. Bahwa kewarganegaraan Indonesia tidak membedakan perlakuan
antar warga negara, yang didasarkan perbedaan suku, ras, agama, golongan, dan
gender.
d. penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bahwa kewarganegaraan Indonesia akan
menghormati hak asasi pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya yang
tercantum dalam peraturan perundangan di Indonesia.
e. persamaan di muka hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara Indonesia akan
mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan dalam
pelayanan bidang kewarganegaraan dan kependudukan.
f. mencegah terjadinya apatride (tanpa kewarganegaraan) dan bipatride
(kewarganegaraan ganda). Peraturan kewarganegaraan Indonesia tidak menganut
paham bipatride atau apatride.
Hal- hal pokok yang diatur dalam Undang-undang Warga Negara dan Penduduk
Negara ini meliputi:
(1) Warga negara Republik Indonesia;
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
19
(2) Memperoleh kewarganegaraan;
(3) Kehilangan kewarganegaraan;
(4) Memperoleh kembali kewarganegaraan;
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Huruf a
Ketentuan dalam huruf a ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang memberikan kepastian hukum kepada mereka yang sebelum berlakunya Undang-undang ini telah berstatus sebagai warga negara Indonesia, baik berdasarkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, maupun peraturan-peraturan lainnya, ataupun sebagai akibat adanya perejanjian antar negara atau pemerintah Indonesia dengan negara atau pemerintah negara lain.
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Yang dimaksud pernikahan dalam huruf c ini adalah pernikahan campur antar
warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
Huruf d Yang dimaksud diluar pernikahan adalah anak yang lahir tidak berdasarkan
ketentuan sahnya pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Huruf e Cukup jelas
Huruf f Pengakuan disampaikan secara tertulis ditetapkan berdasarkan putusan
pengadilan dengan memperhatikan alat bukti yang sah. Huruf g Cukup jelas Huruf h
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
20
Cukup jelas Huruf i Cukup jelas
Pasal 3 Ayat (1)
Anak warga negara Republik Indonesia yang lahir di negara asas Ius Soli akan mendapatkan status kewarganegaraan ganda. Untuk kepastian bahwa ia mempertahankan kwarganegaraan Republik Indonesia maka orang tua anak tersebut harus menyatakan untuk tetap berstatus Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7
Cukup jelas. Pasal 8
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani tidak termasuk orang-orang cacat. Huruf d
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
21
Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas. Pasal 10
Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12
Cukup jelas. Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Ketentuan ini dimaksud agar orang yang tercantum namanya dalam Peraturan Presiden tersebut
segera mengambil langkah-langkah penagmbilan sumpah untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia.
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1)
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
22
Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang wajib diserahkan kepada Kantor Imigrasi oleh pemohon termasuk atas nama isteri dan anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan suami, ayah, atau ibunya. Ayat (2)
Cukup jelas. Pasal 17
Cukup jelas. Pasal 18
Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Anak yang belum berumur 21 (dua puluh ) tahun, berdasarkan penetepan
Pengadilan diserahkan dalam asuahn ibunya yang Warga Negara Republik Indonesia karena perceraian orang tuanya, kewarganegaraannya ditentukan oleh ibunya, apakah tetap Warga Negara Asing mengikuti kewarganegaraan ayahnya ataukah Kewarganegaraan Republik Indonesia mengikuti ibunya. Hak ibu menentukan kewarganegaraan anaknya dimaksudkan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Penetapan usia 21 (dua puluh satu) tahun bagi seorang anak untuk dapat
mengajukan permohonan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia karena batas usia 21 (dua puluh satu) tahun merupakan batas usia dewasa dan anak tersebut telah dapat menentukan keinginannya sendiri.
Pasal 20
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
23
Cukup jelas Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Huruf a Cukup jelas Huruf b Untuk mencegah kewarganegaraan ganda Huruf c Anak hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila ia mempunyai kewarganegaraan lain. Huruf d Cukup jelas Huruf e Untuk memberi kesempatan bagi orang yang berkelebihan kewarganegaraan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia. Huruf f Cukup jelas Huruf g Tidak semua jabatan mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan melainkan hanya yang diuraikan dalam ketentuan ini. Huruf h Orang yang melakukan salah satu perbuatan itu atau memang warga negara dari negara asing itu akan menjadi warga negara dari negara itu. Karena
kewarganegaraan ganda yang diterima dengan menjalankan asas ius soli berdasarkan anggapan bahwa orang yang bersangkutan mempunyai kewarganegaraan lain tidak terkena kemaunannya sendiri, maka apabila ternyata orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukan hasratnya bertindak sebagai warga negara asing itu, maka anggapan itu tidak berarti lagi.
Huruf i
Lihat penjelasan huruf h
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
24
Huruf j Lihat penjelasan huruf h Huruf k Cukup jelas Huruf l Yang dimaksud dengan “berperang” adalah sebagai kombatan atau yang
mengangkat senjata. Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25
Cukup jelas Pasal 26
Cukup jelas. Pasal 27
Cukup jelas. Pasal 28
Cukup jelas Pasal 29
Cukup jelas Pasal 30
Cukup jelas Pasal 31
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
www.legalitas.org
www.lega
litas.o
rg
www.lega
litas.o
rg
25
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Yang dimaksud dengan “putusnya pernikahan” adalah putus karena perceraian atau karena suami meninggal dunia.
Ayat (6) Cukup jelas
Pasal 32
Untuk menjamin kepastian hukum, penolakan permohonan kewarganegaraan harus dilakukan dengan alasan yang jelas, misalnya pemohon telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Indonesia baik secara lisan maupun tulisan
Pasal 33
Cukup jelas Pasal 34
Cukup jelas Pasal 35
Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37
Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……..