nilai holistik konsep pembangunan ekonomi islam …

NILAI HOLISTIK KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

U. Sulia Sukmawati*

e-mail: [email protected]

ABSTRACT

The system of capitalism and socialism applied without incorporating religious factors

still shows inequality in development. In the history of the Indonesian nation, both systems

have been applied in the economic system, but created various imbalances that are

inconsistent with the goals of the state and the values of Pancasila. Apparently, Islam which

has the concept of economic development has also a close relationship with the values of

Pancasila as the noble value of Indonesian culture. This relationship shows that the concept

of Islam is a holistic development concept and appropriate to be applied in Indonesia.

Keywords: concept of development, Islamic economy, Holistic.

ABSTRAK

Sistem kapitalisme dan sosialisme yang diterapkan tanpa memasukkan faktor-faktor

agama masih menunjukkan ketimpangan dalam pembangunan. Dalam sejarah bangsa

Indonesia, kedua sistem tersebut pernah dianut dalam sistem perekonomian, namun

menimbulkan berbagai ketimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan negara dan nilai-nilai

Pancasila. Ternyata, Islam yang juga memiliki konsep pembangunan ekonomi memiliki

keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai luhur budaya bangsa

Indonesia. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa konsep Islam merupakan konsep

pembangunan yang holistik dan sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

Kata Kunci: konsep pembangunan, ekonomi Islam, Holistik.

* Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin

Sambas

IAIS Sambas Vol IV No. 7 Januari–Juni 2018

Jurnal Shar-E (Kajian Syariah, Hukum, dan Ekonomi) - 76 -

PENDAHULUAN

Permasalahan pembangunan

ekonomi sejak lama telah menarik

perhatian para ahli sehingga mendorong

lahirnya berbagai konsep pembangunan

ekonomi. Pada tahun 1776, Adam Smith

(1723-1790) mencetuskan sebuah konsep

yang dikenal dengan pembangunan

ekonomi kapitalis. Konsep ini menekankan

bahwa peran pemerintah harus dibatasi.

Perekonomian harus sepenuhnya

diserahkan kepada masyarakat supaya

lebih efektif dan efisien. Smith

menganggap bahwa penggunaan tenaga

kerja penuh (full employment) akan selalu

dicapai dan perekonomian akan selalu

mengalami pertumbuhan tanpa campur

tangan pemerintah (Murtadho, 2014: 2).

Sistem kapitalisme ini sangat berpengaruh

di Eropa dan Amerika Serikat hampir satu

abad, bertahan kurang lebih kwartal

terakhir abad ke-18 dan pertengahan

pertama abad ke-19. Akan tetapi, Amerika

Serikat sering mengalami goncangan

ekonomi seperti krisis finansial tahun

1819-1824, runtuhnya Bursa Efek Vienna

yang mengakibatkan depresi ekonomi

tahun 1873-1896, depresi besar-besaran

tahun 1929-1939, dan lain-lain (Agustiati,

2009: 161).

Selain kapitalisme, dikenal pula

konsep ekonomi sosialisme yang

dicetuskan oleh Kalr Max (1818-1883).

Aliran ini memandang bahwa peran negara

begitu dominan dan peran masyarakat

dibatasi. Hak milik pribadi dihapuskan dan

dialihkan menjadi milik pemerintah

sehingga menimbulkan atmosfer

perekonomian yang tidak efisien.

Konsekuensinya muncullah sistem

perekonomian yang berbiaya tinggi (Beik

& Asyrianti, 2017: 17). Selain itu,

terjadinya pertikaian yang terus-menerus

antara kaum buruh dan kaum borjuis

(pemilik modal) (Raharjo, 2009: 111).

Sumber kekayaan sangat langka, tidak

terciptanya pasar sehingga tidak

terganggunya permintaan dan penawaran

karena negara berhak menyediakan

kebutuhan rakyatnya secara merata. Sistem

ini dianut selama 70 tahun di Uni Soviet

dan mengalami pembubaran sehingga

hanya Korea Utara yang menganut sistem

sosialisme murni. American Uncensored

News Network melaporkan bahwa Korea

Utara merupakan negara dengan

ketimpangan kesejahteraan paling tinggi di

dunia. Bahkan baru-baru ini, tentara Korea

Utara diperintahkan untuk menjarah rumah

penduduk untuk mengambil bahan

makanan (Prastiwi, diakses 6 Maret 2018,

http://global.liputan6.com).

Dalam sejarah bangsa Indonesia,

kedua sistem tersebut pernah dianut dalam

sistem perekonomian, namun

menimbulkan berbagai ketimpangan.

Sistem ekonomi sosialisme yang

berlangsung sekitar tahun 1959-1966,

telah mematikan segala upaya kreasi

masyarakat. Akibat sistem ini, di Indonesia

terjadi hiperinflasi 650% pada tahun 1966

(Mubyarto, 2000: 20) dan harga-harga

meningkat antara 30-50% per bulan

(Hakim, 2012: 166). Selain itu, terjadi pula

pertentangan antara pemerintah dan tuan

tanah yang mengakibatkan kegagalan

redistribusi tanah ke penduduk miskin.

Sedangkan sistem kapitalisme yang

diterapkan tahun dari 1870 hingga 1945,

telah mengakibatkan rakyat Indonesia

menjadi kuli dan hidup miskin. Pada tahun

1966-1998, terjadi pula ketimpangan

ekonomi dan kesenjangan sosial walaupun

pertumbuhan ekonomi tinggi daripada

tahun sebelum 1966 (Mubyarto, 2000: 23).

Ini jelas bertentangan dengan tujuan

negara dan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai

luhur budaya bangsa Indonesia perlu

dikembangkan dalam seluruh aspek

kehidupan termasuk di dalam

pembangunan ekonomi. Di sisi lain, Islam

juga memiliki konsep ekonomi

pembangunan yang merupakan buah dari

ajaran al-Quran dan as-Sunnah. Untuk itu,

mencari keterkaitan antara konsep

pembangunan ekonomi Islam dan nilai-

nilai Pancasila menjadi kajian yang



menarik dan perlu dibumikan agar konsep

dan ide Islam mampu menjadi ruh

kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa

harus menunjukkan bahwa konsep Islam

adalah konsep yang paling benar.

Berkaitan dengan nilai strategis

pembangunan ekonomi Islam ini, penulis

merasa tertarik menyajikan tema ini yang

dimulai dengan pemaparan masalah

pembangunan ekonomi dengan fokus

bahasan mengenai permasalahan

pengangguran dan kemiskinan.

Selanjutnya, sebagai respon atas masalah

pembangunan ekonomi ini, dihadirkanlah

konsep pembangunan ekonomi perspektif

Islam. Konsep tersebut diharapkan mampu

menyuguhkan ide dalam menekan

permasalahan pembangunan ekonomi.

Kemudian, dikomparasikan pula

pembangunan ekonomi di tiga negara

dengan sistem ekonomi yang berbeda.

Akhirnya, konsep pembangunan ekonomi

Islam tersebut akan didialogkan dengan

nilai-nilai Pancasila untuk menunjukkan

bahwa konsep Islam ini merupakan konsep

yang bernilai holistik. Kajian singkat ini

diharapkan mempertegas bahwa konsep

pembangunan ekonomi Islam sangat

relevan mengatasi permasalahan

pembangunan ekonomi di Indonesia.

Masalah Pembangunan Ekonomi

Pada tahun 1970-an, pembangunan

ekonomi sudah berfokus pada

pengurangan tingkat kemiskinan (poverty),

dan pengangguran (unemplyment).

Keduanya merupakan ukuran dalam

menilai pembangunan ekonomi suatu

negara. Jika tingkat kemiskinan dan

pengangguran menurun maka tidak

diragukan lagi pembangunan ekonomi

mengalami keberhasilan. Begitu juga

dalam pembangunan ekonomi Islam,

kedua tantangan ini sangat urgen untuk

diatasi.

1. Kemiskinan (Poverty)

Di dalam bahasa Arab, kata miskin

terambil dari kata sakana (سكن) yang

berarti diam atau tenang, sedangkan kata

masakin (مساكين) ialah bentuk jama‟

dari miskin (مسكين) (Gazalba, 1985: 134).

Menurut al-Fairuz Abadi dalam Al-

Qamus, miskin adalah orang yang tidak

punya apa-apa atau orang-orang yang

sangat butuh pertolongan (Ash-

Shiddieqie, 2006: 166). Dalam arti luas,

kemiskinan bukan saja berkaitan dengan

ketidakmilikan harta, tetapi berhubungan

pula dengan miskin pengetahuan, miskin

kekuasaan, dan miskin kasih sayang.

Menurut Yusuf Qardhawi,

kemiskinan adalah kondisi kekurangan

yang berkaitan dengan harta (Wargadinata,

2011: 50). Adapun menurut UNDP,

kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk

memperluas pilihan-pilihan hidup, dengan

memasukkan penilaian tidak adanya

partisipasi dalam pengambilan kebijakan

publik sebagai salah satu indikator

kemiskinan (Parwata dkk, 2016: 5).

Sedangkan BPS (Badan Pusat Statistik)

mengartikan kemiskinan sebagai

ketidakmampuan untuk memenuhi standar

minimum kebutuhan dasar yang meliputi

kebutuhan makanan maupun non-makanan

(BPS, diakses 12 Januari 2018.

https://www.bps.go.id). Pengertian dari

BPS ini bertujuan untuk mengetahui

jumlah penduduk dan rumah tangga

miskin yang biasanya digunakan untuk

perencanaan yang lebih makro, termasuk

penghitungan dana perimbangan pusat-

daerah.

Menurut Ginanjar Kartasamita,

kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan

absolut (obsolute poverty) dan kemiskinan

relatif (relative poverty). Dikatakan

kemiskinan absolut apabila tingkat

pendapatan berada di bawah garis

kemiskinan, atau pendapatannya tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

minimum. Kebutuhan hidup minimum

tersebut dapat diukur dengan kurang

pangan, kurang sandang, kurang

perumahan, dan kurang kebutuhan lainnya

seperti kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan kemiskinan relatif merupakan

keadaan perbandingan antara kelompok

masyarakat dengan tingkat pendapatan



sudah di atas garis kemiskinan sehingga

sebenarnya sudah tidak termasuk miskin,

tetapi masih lebih miskin dibandingkan

dengan kelompok masyarakat lain. Dengan

ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal

dengan ketimpangan dalam distribusi

pendapatan antargolongan penduduk,

antarsektor kegiatan ekonomi maupun

ketimpangan antardaerah, dan lebih

parahnya lagi antarnegara dunia (Muhdar

HM, 2015: 48).

Berdasarkan penyebabnya,

kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga

yaitu kemiskinan natural (alamiah),

kemiskinan struktural, dan kemiskinan

kultural. Kemiskinan natural adalah

keadaan miskin dikarenakan tidak

memiliki sumber daya yang memadai, baik

sumber daya alam, sumber daya manusia

maupun sumber daya lainnya sehingga

mereka tidak dapat ikut serta dalam

pembangunan, melainkan hanya

mendapatkan imbalan pendapatan yang

rendah. Selanjutnya, kemiskinan struktural

adalah kemiskinan yang disebabkan oleh

hasil pembangunan yang belum seimbang

seperti kemiskinan absolut dan kemiskinan

relatif. Sedangkan kemiskinan kultural

adalah kemiskinan yang disebabkan oleh

gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya,

dimana mereka sudah merasa kecukupan

dan tidak merasa kekurangan (Muhdar

HM, 2015: 48).

Memahami kemiskinan perlu

dilakukan dengan menggunakan tolok

ukur. Tolok ukur yang biasa digunakan

adalah tingkat pendapatan per waktu kerja.

Misalnya Amerika Serikat menggunakan

setahun sebagai waktu kerja. Sedangkan

Indonesia menggunakan sebulan sebagai

waktu kerja (Wargadinata, 2011: 16).

Dengan adanya tolok ukur tingkat

kemiskinan, akan menjadi mudah

diketahui siapa saja yang miskin supaya

dapat dijadikan sasaran yang diperangi

kemiskinannya.

Di Indonesia pengukuran kemiskinan

menggunakan kriteria dari BPS karena

pengukurannya lebih akurat, fleksibel, dan

memiliki kaidah-kaidah statistik yang

harus dijalankan dalam survei dan

pengolahan data. BPS menentukan kriteria

kemiskinan menggunakan pendekatan

kebutuhan dasar (basic needs approach).

Pendekatan tersebut mengikuti konsep

kemiskinan absolut yang didasarkan pada

ketidakmampuan individu untuk

memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup

layak. Konsep ini dikembangkan di

Indonesia dan dinyatakan sebagai

“inability of the individual to meet basic

needs” dan sejalan dengan konsep Sen

yang menyatakan bahwa kemiskinan

adalah “the failure to have certain

minimum capabilities” (Ningrum, 2017:

88). Dengan pendekatan ini, kemiskinan

dipandang sebagai ketidakmampuan dari

sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan

dasar makanan dan bukan makanan yang

diukur dari sisi pengeluaran. Jadi,

penduduk miskin adalah penduduk yang

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita

per bulan di bawah garis kemiskinan

(https://www.bps.go.id.diakses 12 Januari

2018).

2. Pengangguran (Unemployment)

Dalam memenuhi kebutuhan

manusia, Islam sangat menganjurkan

umatnya untuk bekerja sebagaimana

firman Allah surat at-Taubah ayat 105:

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka

Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,

dan kamu akan dikembalikan kepada

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya

kepada kamu apa yang telah kamu

kerjakan.

Ayat di atas mencerminkan bahwa

manusia dituntut untuk bekerja dalam

upaya memenuhi segala kebutuhan



hidupnya dengan cara yang baik.

Bermalas-malasan atau menganggur akan

mendatangkan efek negatif bagi pelaku

dan juga akan berdampak pada

perekonomian karena pengangguran dapat

mengakibatkan ketidakoptimalan dalam

memanfaatkan potensi yang merupakan

faktor produksi. Dalam hal ini,

menganggur akan menurunkan

pertumbuhan ekonomi dan

menggantungkan hidupnya pada orang-

orang yang produktif sehingga menjadikan

angka ketergantungan meningkat dan

merosotnya pendapatan per kapita.

Pengangguran menurut ekonomi

konvensional dibatasi hanya pada pencari

kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan.

Berbeda menurut Islam. Islam memandang

istilah kerja yakni menyangkut berbagai

aktifitas kegiatan manusia baik yang

bersifat badaniah maupun rohaniah untuk

mewujudkan atau menambah suatu

manfaat yang dibolehkan secara syar‟i.

Ketika seseorang tidak mau

mempergunakan potensinya maka itulah

pengangguran yang sangat berbahaya baik

dirinya maupun masyarakatnya karena

orang yang demikian merupakan

penganggur yang memikul dosa. Akan

tetapi, jika sesorang yang terus

mengfungsikan potensinya baik modal,

tenaga maupun pikirannya maka orang

tersebut tidak termasuk kategori

menganggur walaupun dirinya belum

bekerja yang menghasilkan upah

(Murtadho, 2008: 180-181).

Umumnya pengangguran terjadi

karena lapangan pekerjaan yang tidak

mampu menyerap pencari kerja yang

selalu bertambah. Selain itu, pengangguran

juga menjadi tolok ukur baik buruknya

perekonomian suatu negara. Menurut

Sukirno, pengangguran adalah seseorang

yang tergolong dalam angkatan kerja yang

secara aktif sedang mencari pekerjaan

pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi

tidak dapat memperoleh pekerjaan yang

diinginkan. Sejalan dengan pendapat di

atas, Murni mengatakan bahwa

pengangguran adalah orang-orang yang

usianya berada dalam usia angkatan kerja

dan sedang mencari pekerjaan (Parwata

dkk, 2016: 4). Menurut BPS,

pengangguran yaitu orang yang mencari

pekerjaan, menyiapkan usaha, tidak

mencari pekerjaan karena tidak mungkin

mendapatkan pekerjaan, dan yang

mempunyai pekerjaan tapi belum memulai

bekerja (https://www.bps.go.id. diakses 19

Maret 2018).

Berdasarkan ketenagakerjaan dan

struktur pasar, pengangguran dapat

dikelompokkan menjadi tiga jenis

diantaranya (Murtadho, 2008: 27-30):

a. Pengangguran friksional (frictional

unemployment)

Pengangguran friksional terjadi

ketika seseorang meninggalkan

pekerjaannya karena suatu alasan seperti

jarak lapangan pekerjaan, gaji yang tidak

sesuai, atau karena tidak sesuai dengan

keinginan. Sebagian besar pengangguran

friksional termasuk pengangguran jangka

pendek. Pengangguran friksional terdapat

pada perekonomian yang mencapai tingkat

penggunaan tenaga kerja penuh (full

employment). Perekonomian dianggap

mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja

penuh apabila menganggur tidak melebihi

4%.

b. Pengangguran struktural (structural

unemployment)

Pengangguran struktural terjadi

karena tidak sinkronnya struktur angkatan

kerja berdasarkan keterampilan atau jenis

pekerjaan sehingga menimbulkan

ketidakcocokan antara penawaran dan

permintaan tenaga kerja. Hal ini

disebabkan oleh perubahan struktur pasar

barang yang pada awalnya barang laku

keras dan tiba-tiba tidak laku dijual,

sehingga berimbas pada permintaan tenaga

kerja barang tersebut. Selain itu, penyebab

pengangguran struktural di negara

berkembang antara lain ketidakmampuan

dalam menciptakan lapangan kerja untuk

seluruh angkatan kerja.



c. Pengangguran siklikal (cyclical

unemployment).

Pengangguran siklikal adalah

pengangguran akibat imbas naik turun

siklus ekonomi sehingga permintaan

tenaga kerja lebih rendah daripada

penawaran kerja. Pengangguran ini banyak

terjadi pada masa resesi. Hal ini

mengakibatkan produsen mengurangi

produksi. Pengurangan produksi berarti

juga mengurangi input yang salah satunya

adalah tenaga kerja. Pengangguran siklikal

ini disebut juga pengangguran

makroekonomi karena efek pengangguran

ini tidak hanya menimpa beberapa industri

saja tetapi berdampak pada keseluruhan

ekonomi secara makro.

Berdasarkan ciri-ciri pengangguran

yang berlaku, maka pengangguran dapat

dikelompokkan sebagai berikut (Sukirno,

2006: 330):

a. Pengangguran terbuka (open

unemployment), adalah akibat dari

lowongan pekerjaan yang lebih kecil

dibandingkan dengan pertambahan

tenaga keja. Pengangguran ini juga

dapat diakibatkan oleh kegiatan

ekonomi yang menurun atau sebagai

akibat dari kemunduran perkembangan

suatu industri.

b. Setengah pengangguran (under

unemployment), adalah para tenaga

kerja yang bekerja satu hingga dua hari

dalam seminggu atau satu atau empat

jam dalam sehari.

c. Pengangguran tersembunyi, yaitu

terjadi karena keadaan di mana suatu

jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh

tenaga kerja yang jumlahnya melebihi

dari yang diperlukan.

d. Pengangguran bermusim banyak

terjadi di sektor pertanian dan

perikanan, yaitu pengangguran di mana

keadaan pengangguran hanya pada

masa-masa tertentu dalam suatu

tahunan.

Mengukur jumlah pengangguran

merupakan tugas badan statistik negara

yang menghimpun dan mendata

pengangguran dan aspek-aspek pasar

tenaga kerja lain seperti jenis pekerjaan,

jam kerja rata-rata, dan durasi

pengangguran. Badan statistik negara

mengelompokkan orang dewasa ke dalam

beberapa kategori diantaranya sebagai

berikut (https://www.bps.go.id,

diakses 1

Januari 2018):

a. Bekerja yaitu kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh seseorang dengan

maksud memperoleh atau membantu

memperoleh pendapatan atau

keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak

terputus) dalam seminggu yang lalu.

Kegiatan tersebut termasuk pola

kegiatan pekerja tak dibayar yang

membantu dalam suatu usaha/kegiatan

ekonomi.

b. Pengangguran, seseorang yang

berhenti bekerja sementara atau sedang

mencari pekerjaan.

c. Bukan angkatan kerja adalah penduduk

usia kerja (15 tahun dan lebih) yang

masih sekolah, mengurus rumah

tangga atau melaksanakan kegiatan

lainnya selain kegiatan pribadi.

Konsep Pembangunan Ekonomi

Perspektif Islam Pembangunan adalah proses

perubahan yang direncanakan untuk

memperbaiki berbagai aspek kehidupan

masyarakat. Sedangkan istilah

pembangunan ekonomi (economic

development) biasanya dikaitkan dengan

perkembangan ekonomi di negara-negara

berkembang. Sebagian ahli ekonomi

mengartikan istilah ini sebagai berikut,

”economic development is growth plus

change” (Pembangunan ekonomi adalah

pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh

perubahan-perubahan dalam struktur dan

corak kegiatan ekonomi). Dengan kata

lain, dalam mengartikan istilah

pembangunan ekonomi, ekonom bukan

saja tertarik kepada masalah

perkembangan pendapatan nasional riil,

tetapi juga kepada modernisasi kegiatan

ekonomi, misalnya kepada usaha

perombakan sektor pertanian yang



tradisional, mempercepat pertumbuhan

ekonomi dan pemerataan pendapatan

(Almizan, 2016: 4).

Pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi merupakan istilah yang sama-

sama menjelaskan tentang perkembangan

perekonomian, akan tetapi memiliki

sedikit perbedaan. Pembangunan ekonomi

merupakan pertumbuhan ekonomi yang

diikuti dengan perubahan struktur dan

corak kegiatan ekonomi. Dalam hal ini

pembangunan ekonomi tidak hanya

berkaitan degan pendapatan nasional riil,

akan tetapi kepada modernisasi kegiatan

ekonomi, misalnya merobak sektor

pertanian tradisional ke yang lebih modern

dalam meningkatkan hasil pertanian.

Dalam hal ini berarti pembangunan

ekonomi ditunjukkan oleh

peningkatanperkapita yang terus menerus

sedangkan pertumbuhan ekonomi belum

tentu diikuti oleh keaikan pendapatan

perkapita (Sukirno, 2006: 423).

Menurut Beik ekonomi

pembangunan Islam merupakan konsep

yang mempelajari dan menganalisis proses

pembangunan dan faktor-faktor

pembangunan, kemudian mengidentifikasi

dan merekomendasi kebijakan

pembangunan berdasarkan al-Quan dan

Sunnah Rasulullah. Dorongan

dilaksanakannya pembangunan dalam

pemikiran Islam diisyaratkan di dalam al-

Quran surat Hu>d: 61:

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara

mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai

kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak

ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah

menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan

menjadikan kamu pemakmurnya karena

itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian

bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya

Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi

memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Kalimat isti’mara berasal yang dari

kata “amara‟ bermakna permintaan atau

perintah Allah yang bersifat mutlak agar

manusia menciptakan kemakmuran di

muka bumi melalui usaha pembangunan.

Sebagaimana dijelaskan Al-Qurţubî dalam

kitab tafsirnya, bahwa ayat tersebut

mengandung arti “perintah‟ bersifat

mutlak dan hukumnya adalah wajib agar

manusia memakmurkan kehidupan dengan

melakukan pembangunan (Fitria, 2016:

30).

Ekonomi pembangunan Islam

merupakan konsep yang mempelajari dan

menganalisis proses pembangunan dan

faktor-faktor yang mempengaruhinya serta

mengidentifikasi dan merekomendasikan

kebijakan pembangunan berdasarkan Al-

Qur‟an dan Sunnah Rasulullah (Beik &

Asyrianti, 2017: 13). Sedangkan menurut

Abdel-Rahman Yousri Ahmed

pembangunan adalah perubahan struktural

dalam lingkungan sosio-ekonomi, yang

berlangsung secara bersamaan dengan

adopsi hukum Islam dan berpegang pada

nilai-nilai etika, sehingga memicu

produktifitas manusia kapasitas maksimal

dan sebaik mungkin pemanfaatan sumber

daya yang tersedia, dalam keseimbangan

antara target material dan spiritual

(Ahmed, www.irti.org).

Menurut Beik konsep dasar dalam

pembangunan ekonomi Islam yaitu

Tauhid, Tazkiah an-Nafs, Sumber daya

manusia, dan peran pemerintah (Beik &

Asyrianti, 2017: 13-16).

1. Konsep Tauhid

Konsep tauhid dibagi dalam tiga

kategori yaitu tauhid uluhiyah, Rububiyah

dan Asma’. Tauhid Uluhiyah yaitu

memercayai bahwa Allah itu tunggal dan

semuanya itu hanya miliki-Nya. Semua

aturan dan ketentuan-Nya dalam berbagai

bidang kehidupan. Dalam konteks

pembangunan manusia harus sadar bahwa



segala sumber daya alam yang tersedia

sepenuhya milik sang Pencipta dan bukan

untuk kepentingannya saja (Aidit Ghazali,

1990: 22), dan bermanfaat utuk manusia

lain. Desain pembangunan ekonomi

berdasarkan konsep tauhid ini misalnya

tidak melakukan riba dengan menerapkan

loss and profit sharing, tidak melakukan

gharar saat bertransaksi, tidak bersifat

excessive (maysir) untuk menghindari

kesenjangan antara sektor riil dan sektor

keuangan dan tidak adanya korupsi karena

dapat mencegah pelaksanaan

pembangunan ekonomi.

Tauhid Rububiyah yaitu mengesakan

Allah melalui segala hal yang telah

diciptakan. Allahlah yang mangatur alam

semesta. Dalam konsep perekonomian

bahwa manusia harus mampu

memanfaatkan apa yang ada dimuka bumi

dengan sebaik-baiknya, sehingga

membawa kemaslahatan. Dalam

memenuhi kebutuhannya dan mengelola

sumber daya alam ini maka manusia

melakukan kewajibannya untuk bekerja

(Fauzia & Riyadi, 2015: 9). Setiap

manusia dan negara (secara kolektif)

berusaha membangun diri dengan baik,

terencana dan tidak pesimis terhadap masa

depan ekonominya.

Dalam rangka penghayatan terhadap

tauhid uluhiyyah dan tauhid Rububiyah,

terbentuklah kepercayaan dalam segala hal

yang datang dari Allah dan Rasulullah

mengenai sifat-sifat Allah yang terangkum

dalam Tauhid Asma’. Tauhid Asma’ inilah

yang menyadarakan bahwa manusia hanya

menjalankan amanah Allah untuk

mengelola alam agar bisa sejahtera.

2. Konsep Tazkiyah an-nafs

Pencapaian pembangunan tidak

hanya dilihat dari aspek pem bangunan

secara materiil saja tapi juga secara moral

dan spiritual juga. Sebagaimana firman

Allah QS. As-Syams ayat 7-10:

Dan jiwa serta penyempurnaannya

(ciptaannya), maka Allah mengilhamkan

kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan

ketakwaannya, sesungguhnya

beruntunglah orang yang mensucikan jiwa

itu, dan sesungguhnya merugilah orang

yang mengotorinya.

Kata “nafs” dalam ayat tersebut

berbentuk nakirah (tanpa alif lam takrif)

yang menunjukkan nama jenis jiwa secara

keseluruhan manusia (Nurul Huda dkk,

2015: 21).

Kerangka tazkiyah ada tiga prinsip

utama yaitu keadilan, keseimbangan, dan

ketundukan penuh terhadap aturan Allah.

Dalam Pembangunan ekonomi, hal ini

mendorong manusia untuk tidak

melakukan penimbunan atau menumpuk

kekayaan untuk pribadi saja, akan tetapi

mendorong untuk mendistribusikan

kelebihan hartanya kepada yang

membutuhkan baik itu dengan zakat, infaq,

shodaqoh, maupun wakaf. Semua itu

merupakan instrumen penting dalam

pembangunan ekonomi Islam untuk

membangkitkan perekonomian dan

mengurangi ketimpangan. Pembangunan

akan berjalan dengan baik jika dilakukan

dalam kerangka tazkiyyah.

3. Manusia merupakan fokus utama

Manusia merupakan agen perubahan

dan pembangunan. Oleh sebab itu,

orientasi yang benar ketika perubahan dan

pembangunan semakin tumbuh atas hasil

upaya dirinya adalah disebabkan

partisipasi dan bantuan orang lain bukan

atas jasanya sendiri. Fokus utama bagi

upaya pembangunan bahkan ruh

pembangunan itu sendiri adalah manusia

(Aidit Ghazali, 1990: 23). Sebagaimana

dalam surat Hûd: 61 bahwa tugas manusia

sebagai khalifah Hal ini dikarenakan

manusia sebagai khalifah di muka bumi



bertugas memakmurkannnya sesuai

dengan syariat Islam (Capra, 2008: 7),

sebagaimana isyarat di dalam Q.S. Hud:

61.

Menurut Abdillah memakmurkan

bumi (al-ardl) sama halnya manusia harus

memakmurkan/mengelola lingkungan

secara baik dan benar agar tidak rusak dan

bisa berkelanjutan (Abdillah, 2001: 46).

Pengeloalaan lingkungan yang lazim

diidentikkan dengan pembangunan.

Manusia merupakan hal yang utama

dikarenakan manusia sebagai subjek

sekaligus sebagai objek dalam

pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh

karena itu, manusia harus mendapat

perhatian khusus demi kemajuan suatu

bangsa dengan meningkatkan kualitas

sumber daya manusia dan menanamkan

sikap Tauhid dan tazkiyyah an-nafs dalam

dirinya.

Sumber daya manusia merupakan

aset pembangunan yang mampu

menggerakkan sektor riil dalam

perekonomian dan menciptakan

kemandirian negara. Sumber daya manusia

yang tidak berkualitas maka akan

menghasilkan produktivitas rendah,

kemudian pendapatan masyarakat akan

menjadi rendah. Pendapatan yang rendah

maka masyarakat tidak dapat menikamti

pendidikan yang lebih tinggi dan

kesehatan yang lebih baik, sehingga tidak

berdaya dalam membangun dirinya

sendiri. Hal inilah yang dikenal dengan

lingkaran kemiskinan.

Dalam meningkatkan kualitas

manusia haruslah dipenuhi kebutuhannya

diantaranya umur panjang dan hidup sehat

(a long and healthy life), Pengetahuan

(knowledge), dan standard hidup layak

(decent standard of living). Tiga dimensi

tersebut membentuk Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) (www.bps.go.id, diakses 3

Januari 2018) atau Human development

Index (HDI), yang merupakan salah satu

indikator dalam mengukur kemajuan

pembangunan ekonomi suatu wilayah

bahkan antar negara. Dalam Islam

ditambah harus memiliki moral yang

mengacu pada Tauhid dan Tazkiyyah an-

Nafs yang membangun manusia tersebut.

4. Peran negara (role of the state)

Islam mengajarkan bagaimana

pemerintah dan swasta bisa berbagi peran

secara adil dan proporsional, sehingga

perekonomian bisa berkembang dalam

kerangka yang kostruktif dan positif. Salah

satunya pemerintah malakukan

pemantauan aktivitas pasar untuk

menjamin persaingan secara adil, dan

cepat menangani setiap pelanggaran

didalam sistem, tanpa mengurangi atau

membatasi kreatif masyarakat.

Dalam pembangunan ekonomi peran

negara atau pemerintah ada tiga

diantaranya:

a. Peran Ideologi (Ideological role) peran

ini sangat terkait dengan mazhab atau

ideologi ekonomi yang dianut oleh

suatu negara yang memengaruhi pola

dan bentuk kebijakan yang diambil

oleh suatu negara. Ideologi ini akan

memengaruhi struktur regulasi, konsep

pemilikan aset, dan intervensi dalam

perekonomian. Pemerintahlah yang

menentukan apakah pembangunan

ekonomi berdieologi sosialis, kapitalis

atau Islam.

b. Peran pembangunan ( developmental

role) peran ini pemerintah

melaksanakan di segala bidang mulai

dari pembangunan SDM (sumber daya

manusia), pembangnuan infrastruktur,

dan lain-lain. Dengan kata lain

pemerintah disebut “Eksekutor

Pembangunan” yang mentransformasi

kondisi masyarakat ke arah yang lebih

baik dan produktif.

c. Peran kesejahteraan.dalam peran ini,

pemerintah berusaha semaksimal

mungkin untuk meminimalisir angka

kemiskinan, baik secara materiil,

kemiskinan spiritual, dan kemiskinan

absolut. Dalam peran ini setidaknya

terdapat tiga fungsi peran pemerintah

dalam pembangunan di antaranya

fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan



fungsi stabilisasi dan perlindungan.

Fungsi alokasi pemerintah menjamin

sumber daya alam teralokasi dengan

baik dan dapat diakses semua lapisan

masyarakat, dapat diaplikasikan lewat

kebijakan penganggaran APBN

(anggaran pendapatan dan belanja

negara). Fungsi distribusi diterapkan

yakni negara menjamin pendapatan

dan kekayaan dapat dinikmati oleh

lapisan masyarakat seperti program

zakat, pemerintah Indonesia telah

mengamandemen undang-undang

pengelolaan zakat yaitu UU No. 23

Tahun 2011 (Syafiiq, 2014: 149).

Sedangkan Fungsi stabilitas dan

keamanan dijalankan melalui peran

pemerintah dalam menciptakan

stabilitas ekonomi dan memberikan

perlindungan serta jaminan terhadap

berbagai ancaman baik dalam negeri

maupun luar negeri.

Menurut Abdillah, pembangunan

harus memiliki 3 pilar dalam penyangga

antara lain (Abdillah, 2001: 74):

a. Pembangunan adalah keniscayaan,

dalam hal ini manusia harus memiliki

kehidupan yag berkualitas, yang

indikatornya dapat dilihat dari

keamanan suatu tempat/negara dimana

manusia itu tinggal, kesejaheraan, dan

memiliki kemajuan industri

berwawasan lingkungan.

b. Manusia makhluk pembangunan yaitu

manusia merupakan makhluk rasional

yang memiliki naluri untuk selalu

berkembang dan mengembangkan diri

secara dinamik. Kegelisahan rasional

yang dimilikinya jika dikelola dengan

baik maka akan tercermin dalam

kegiatan yang disebut dengan

pembangunan.

c. Hakikat pembangunan yaitu

pembangunan yang utuh dan

menyeluruh. Dalam hal ini

pembangunan haruslah

berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pembangunan berksinambungan

merupakan serangkaian upaya

sistematis guna mewujudkan optimasi

daya dukung lingkungan bagi

kehidupan.dalam hal ini pembangunan

harus didasrkan dua pertimbangan

yaitu ekonomi dan ekologis.

Tujuan Pembangunan Ekonomi Islam

Tujuan pembangunan ekonomi

konvensional memiliki dua tujuan dari

pembangunan ekonomi yaitu

meningkatkan pendapatan riil dan

menegakkan keadilah distribusi

pendapatan. Akan tetapi, fakta dilapangan

khusus di negara berkembang masih

rendahnya pendapatan masyarakat dan

masih tingginya kesenjangan antara si

kaya dan si miskin. Hal ini berarti

perekonomian hanya digerakkan oleh

segelintir orang dan tentunya dinikmati

oleh segelintir orang saja.

Di dalam Islam, pembangunan yang

dilakukan oleh manusia memiliki satu

tujuan utama, yaitu: kesejahteraan baik di

dunia maupun diakhirat kelak atau biasa

disebut sebagai falâh. Dalam konteks falâh

ini, Sadeq memperkenalkan konsep a two

stage permanent life of human beings.

Kehidupan manusia terdiri dari dua

tahapan berurutan, yakni kehidupan di

dunia yang bersifat temporer dan

kehidupan akhirat yang bersifat permanen

dan abadi. Islam mengharapkan

kesejahteraan (falâh) di kedua tahapan

kehidupan manusia itu (Sadeq, 1987: 36).

Beik menyimpulkan bahwa indikator

kesejahteraan dalam Islam dapat dilihat

dari 4 indikator di antaranya:

1. Sistem nilai islami

Basis kesejahteraan adalah ketika

nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam

perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan

sejati tidak akan pernah diraih jika

menentang secara diametral aturan Allah.

Penentangan terhadap aturan Allah akan

menjadi penyebab hilangnya kesejahteraan

dan keberkahan hidup (QS. Thaha: 124).

Perlunya nilai islami ditanamkan dalam

dalam masyarakat.

2. Kekuatan ekonomi di sektor riil (sektor

penghasil barang)



Dalam sektor riil kekuatan ekonomi

dilihat dari peningkatan perdagangan dan

industri suatu negara. Sektor riil dapat

membuat banyak lapangan pekerjaan dan

menjadi inti dari ekonomi Islam. Bahkan

sektor keuangan didesain untuk

memperkuat kinerja sektor riil karena akad

dan seluruh transaaksi berbasis pada sektor

riil. Sektor keuangan tanpa

diseimbangkankan dengan sekor riil (uang

berdear terlalu tinggi tanpa disertai

kegiatan produksi yang seimbang) maka

akan ditandai dengan meningkatnya harga-

harga pada seluruh barang dalam

perekonomian yang dikenal dengan istilah

inflasi

3. Pemenuhan kebutuhan dasar dan

sistem distribusi

Ketersediaan makanan, pakaian,

tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan

kebutuhan dasar lainnya untuk

mendapatkan kenyaman dalam menjalani

hidup. Hal ini tidak dilarang dalam Islam

bahkan dianjurkan selama tidak tenggelam

dalam buaian hawa nafsu yang membuat

lupa kepada Allah. Pertumbuhan ekonomi

dan pendapatan yang tinggi tidaklah cukup

untuk menyediakan kebutuhan dasar dan

kenyamanan hidup terhadap semua

populasi manusia, jika tidak terdistribusi

secara merata dan adil, di mana

sekelompok tertentu saja yang menikmati

petumbuhan dan perkembangan

pendapatan tersebut, sementara yang lain

mengalami yang sebaliknya, mengalami

kekurangan dan kemiskinan. Kondisi

tersebut tidak diinginkan oleh Islam. Justru

Islam menganjurkan pertumbuhan dan

perkembangan ekonomi dan di saat

bersamaaan menghendaki terjadinya

distribusi pendapatan dan kekayaan yang

adil, agar tidak terjadi kemiskinan dan

kesenjangan antar masyarakat, maupun

wilayah (QS. Al-Hijr: 7).

4. Keamanan dan ketertiban sosial

Masyarakat akan sejahtera apabila

friksi dan konflik destruktif antarkelompok

dan golongan dalam masyarakat dapat

dikurangi, sehingga akan selalu merasa

aman dan tidak adanya rasa takut.

Keamanan suatu negara maka akan

memberikan keluasan masyarakat untuk

bergerak, berkarya dalam mengembangkan

segala potensinya sehingga membentuk

kehidupan yang damai, dan bahagia.

Pembangunan ekonomi akan menjadi lebih

adil, beradab, persaingan sehat, dan akan

terwujudnya pemerataan. Keamanan ini

akan terbentuk apabila dalam masyarakat

menjalankan nilai-nilai Islam dalam segala

aspek kehidupan.

Instrumentasi Pembangunan Islam

Salah satu hal yang penting dalam

melaksanakan penerapan kebijakan

pembangunan ekonomi sesuai prinsip

Islam yaitu terletak pada instrumen-

instrumen yang dijadikan sebagai sumber

pendanaan perekonomian negara.

Instrumen-instrumen tersebut dapat

dikelompokkan menjadi dua. Pertama,

instrumen prioritas yang merupakan

instrumen yang keberadaannya bersifat

mutlak untuk memberikan manfaat bagi

pembangunan negara. Instrumen ini terdiri

dari atas zakat, pajak, wakaf, dan surat

berharga lainnya seperti sukuk. Kedua,

instrumen koplementer yaitu instrumen

yang keberadaannya diakomodasi jika

perlu. Sifatnya merupakan alternatif

terakhir ketika opsi lain sudah

dioptimalkan namun belum mampu

mengatasi persoalan defisit anggaran

pembangunan (Beik & Asyrianti, 2017:

181).

1. Zakat

Zakat merupakan kebijakan fiskal

Islami yang sangat luar bisa potensinya

jika digarap dengan baik sehingga menjadi

pendanaan yang sangat besar sebagai

pendorong perekonomian umat dan

pemerataan pendapatan. Potensi zakat di

seluruh negara-negara Islam menurut

Monzer Kahf (1989), berkisar antara 1,8-

4,34% dari total PDB masing masing.

Sedangkan di Indonesia berdasarkan hasil

riset BAZNAS dan IPB, potensi zakat

secara nasional ditaksir mencapai Rp 217

triliun setiap tahun atau setara dengan 3,4



% dari PDB Indonesia tahun 2010. Angka

itu dilihat berdasarkan produk domestik

bruto (PDB). Ketika PDB naik, secara

otomatis potensi zakat juga bergerak (Beik

& Asyrianti: 186).

Negara Islam yang memiliki

peraturan khusus tentang zakat sampai

akhir tahun 2015 sekitar 11 negara. Dalam

draft dokumen Zakat Core Principles, 11

negara tersebut adalah Indonesia, Arab

Saudi, Yordania, Sudan, Pakistan,

Bangladesh, Libya, dan Bahrian. Di antara

11 negara tersebut, ada yang mewajbkan

zakat secara hukum positif seperti

Malaysia dan Arab Saudi, dan ada juga

tanpa menjadikan zakat sebagai kewajiban

secara hukum positif contohnya Indonesia

(Beik & Asyrianti: 186).

Zakat yang diberikan dapat berupa

zakat konsumtif dan zakat produktif.

Bantuan konsumtif yang diberikan kepada

mustahik akan meningkatkan daya beli

mustahik tersebut atas suatu barang yang

menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya

beli atas suatu barang ini akan berimbas

pada peningkatan produksi suatu

perusahaan. Kemudian, peningkatan

produksi akan menambah kapasitas

produksi. Dalam hal ini, perusahaan akan

menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Perusahaan meningkat, maka akan

meningkatkan pajak yang merupakan

penerimaan negara, dalam hal ini

pembangunan juga akan meningkat.

Gambar 1. Efek pengganda zakat dalam

perekonomian (Al Arif, 2010: 7)

Berdasarkan mekanisme gambar di

atas, terlihat bahwa pengelolaan zakat

yang tepat, professional, dan akuntabel

akan mampu mendayagunakan zakat serta

akan memberikan efek pengganda yang

cukup signifikan dalam perekonomian

terutama dalam membantu pemerintah

untuk mengentaskan kemiskinan melalui

program-program pemberdayaan

masyarakat. Dalam mekanisme tersebut,

zakat dalam bentuk bantuan konsumtif saja

telah memiliki pengaruh cukup signifikan,

apalagi jika zakat dalam bentuk bantuan

produktif maka efek pengganda zakat akan

berpengaruh lebih besar dalam

perekonomian. Hal ini akan mampu

memberikan pengaruh signifikan dalam

mengentaskan kemiskinan di suatu negara.

2. Wakaf

Menurut UU No 4 tahun 2004 Wakaf

didefenisikan sebagai “perbuatan hukum

wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagian harta benda

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

dengan kepentingannya guna keperluan

ibadah dan/atau kesejahteraan umum

menurut syariah.”

Wakaf merupakan instrumen Islami

yang belum diberdayakan secara optimal

di Indonesia. Dimana Luas tanah wakaf

Indonesia yang terdata (4100 km2) hampir

enam kali luas Singapura (700 km2). Nilai

aset wakaf di Indonesia mencapai 590

Trilliun rupiah dan pada tahun 2016 luas

lahan wakaf kurang lebih 4359 km2

(https://bwi.or.id, diakses 18 Maret 2018).

Akan tetapi sebagian besar aset wakaf ini

merupakan idle asset (aset menganggur).

Wakaf terbagi menjadi 2 yaitu wakaf

aset/barang dan wakaf uang. Wakaf uang

selama berabad-abad menjadi mesin

pertumbuhan ekonomi di Turki. Adapun

Skema wakaf tunai d Turki sebagai berikut

(Beik & Asyrianti: 199).

Gambar 2. Wakaf uang di Turki Usmani



3. Pajak

Pajak merupakan penerimaan utama

sebagian besar negara. Kadar dan objek

pajak diatur oleh negara. Adapun menurut

Ibnu Taimiyah, negara boleh menarik

pajak apabila keadaan kas negara tidak

mampu membiayai belanja negara.

Instrumen pajak mubah dilakukan, ini

didasarkan pada kebutuhan dan

kepentingan negara. Fokus pajak haruslah

pada harta yang tidak bertentangan dengan

syariah. Walaupun menarik pajak dari

harta yang haram, hasil pajak tersebut

diorientasikan untuk pembangunan

fasilitas umum yang digunakan untuk

masyarakat. Kadar pajak tidaklah

memberatkan dan menzalimi masyarakat.

Selain itu, pengelolaan pajak harus

transparan, bebas korupsi, dan bermanfaat

bagi masyarakat maupun negara.

Qatar merupakan salah satu negara,

dimana pajak bukan pemasukan utama

dalam negara. Otoritas negara berencana

untuk meningkatkan pajak pada makanan

siap saji dan barang mewah. Pajak ini akan

diimplementasikan pada barang yang

membahayakan tubuh seperti makanan

siap saji, rokok, dan minuman ringan.

Awal mula rencana kebijakan ini

diperkirakan akibat jatuhnya harga minyak

dan menyebabkan negara ini defisit tahun

2016. Selain itu, jumlah pemotongan kerja

juga meningkat dari p erusahaan minyak

dan sektor lembaga negara lainnya

(https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Qatar,

diakses17 Maret 2018).

4. Sukuk

Menurut UU No 19 Tahun 2008,

sukuk adalah surat berharga negara yang

diterbitkan berdasarkan prinsip syariah,

sebagai bukti atas bagian penyertaan

terhadap Aset SBSN, baik dalam mata

uang rupiah maupun valuta asing.

Perbedaan sukuk dan obligasi

konvensional yaitu pada akadnya yang

mana sukuk menggunakan akad-akad

syariah seperti ijarah, mudharabah dan

lainnya. Selain itu, produk sukuk untuk

sektor riil karena harus ada aset yang di

lakukannya setiap transakasi. Jenis akad

yang banyak digunakan yaitu murabahah

dan ijarah karena sifat kedua akad tersebut

bersifat fixed return modes of transaction

(Beik & Asyrianti: 208-209. Secara umum

peran sukuk negara diantaranya sebagai

penambah defisit APBN (anggaran

Pendapatan dan belanja negara) agar

optimal maka fokus penerbitan sukuk

untuk pembangunan infrastruktur dan

sektor-sektor ekonomi strategis. Sukuk

negara sudah membiayai berbagai

infrastruktur di antaranya pembangunan

Jalur Kereta Double Track Cirebon Kroya,

dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2013-

2014, Pembangunan Asrama Haji Medan,

dibiayai dari Sukuk Negara tahun 2014,

pembangunan Underpass Simpang Mandai

Makassar, dibiayai dari Sukuk Negara T.A

2015-2017, Jembatan Petuk terbentang

megah di Kupang, Nusa Tenggara Timur

(NTT), dan Jalan Bebas Hambatan (Tol)

ruas Solo-Kertosono yang saat ini sedang

dibangun pemerintah dan akan rampung

pada 2018 (https://www.kemenkeu.go.id,

diakses 19 Maret 2018) . Selain itu suku juga

berfungsi sebagai stimulus pertumbuhan

sektor riil.

5. Utang

Utang merupakan unstrumen

komplementer dalam membeiayai

pembangunan apbila diperlukan. Adapun

secara Islam ada beberapa aturan yang

ketat dalam prinsip utang negara

diantaranya:

a. Utang merupakan alternatif terakhir,

jika semua instrumen sudah

dioptimalkan untuk mengatasi

permasalahan di negara.

b. Harus sesuai kemampuan negara,

sehingga perlu dibatasi atas proporsi

terhadap PDB (produk domestik

bruto). Di Indonesia utang negara

semakin membesar akan tetapi rasio

antara utang dan PDB nya lebih kecil

dibandingkan dengan negara maju

yaitu sekitar 28,2%

(www.Anggaran.Depkeu.Go.Id, diakses 16

Maret 2018).



c. Instrumen utang tidak mengandung

riba. Karena jika utang yang

mengandung riba maka akan

berdampak kepada krisis moneter.

Dalam melakukan utang haruslah

menggunakan sistem bagi hasil.

Nilai Holistik Konsep Pembangunan

Ekonomi Islam

Holistik diartikan sebagai cara

pendekatan terhadap suatu masalah atau

gejala dengan memandang masalah atau

gejala itu sebagai suatu kesatuan yang utuh

(https://kbbi.web.id/holisme). Menurut

Abdillah (2013), pemahaman Islam

holistik mampu membentuk intelektual

proporsional dan dapat menempatkan

persoalan sesuai proporsinya (Abdillah,

2013: 8). Mengacu pada konsep

pembangunan ekonomi Islam yang terdiri

atas empat konsep dasar (tauhid, tazkiyah,

manusia, dan pemerintah), sesungguhnya

konsep ini merupakan konsep yang utuh

menyeluruh. Dikatakan demikian karena

keempat konsep ini dimulai dari bagian

terkecil dari potensi individu, peran dan

hubungan antar individu, dan peran

negara.

Pancasila diakui sebagai falsafah

bangsa Indonesia yang memuat seluruh

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila juga menjadi dasar negara

sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Sebagai negara yang berdasarkan

Pancasila, dalam tataran kehidupan

bernegara, nilai luhur tertinggi dari bangsa

Indonesia adalah Pancasila. Dengan

demikian, nilai holistik konsep

pembangunan Islam yang disajikan berikut

ini dimaksudkan untuk mengkaji

keterkaitannya dengan nilai-nilai

Pancasila.

Dengan komposisi masyarakat

Indonesia yang plural, konsep tauhid ini

lebih mudah diterjemahkan ke dalam nilai-

nilai Pancasila (Sila pertama). Buah dari

konsep ini adalah individu yang bekerja

sesuai dengan ketentuan Allah.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus

mendasarkan moral karena Tuhanlah

sesungguhnya yang menjadi pemilik dan

penguasa segala sumber daya yang

tersedia (Dumairy & Nugroho, 2014: 21).

Konsep tauhid ini juga berpengaruh pada

visi murni jauh ke depan bahwa

pekerjaannya dan apa pun peranannya

diorientasikan pada ajaran agama yang

dirumuskan secara kreatif yang bersifat

konstruktif dalam menyikapi permasalahan

actual (Abdillah, 2013: 24).

Dalam pembangunan ekonomi

konsep tauhid salah satunya tidak

melakukan riba. Saat i ni banyak lembaga

keuangan yang menggunakan sistem Islam

sebagai pengganti bunga. Hal ini dapat

dapat dilihat dari berkembangnya produk-

produk syariah dari tahun ke tahun,

diantaranya aset perbankan syariah sebesar

5,33% dari seluruh aset perbankan, sukuk

negara mencapai 14,82% dari total surat

berharga negara yang beredar, lembaga

pembiayaan syariah sebesar 7,24% dari

total pembiayaan, lembaga jasa keuangan

syariah khusus sebesar 9,93%, dan

lembaga keuangan mikro syariah sebesar

22,26%. Nilai aktiva bersih reksa dana

syariah sebesar 4,40% dari total nilai

aktiva bersih reksa dana, dan asuransi

syariah sebesar 3,44%. Selain produk

keuangan di atas, saham emiten dan

perusahaan publik yang memenuhi kriteria

sebagai saham syariah mencapai 55,13%

dari kapitalisasi pasar saham yang tercatat

di Bursa Efek Indonesia

(http://www.ojk.go.id, diakses 18 Maret 2018).

Selain itu, menurut Deden jumlah nasabah

bank syariah mencapai 20% tahun 2017,

kurang lebih 22 juta jiwa

(http://wartakota.tribunnews.com, diakses 18

Maret 2018). Adapun konsep kedua yaitu tazkiyah

an-Nafs artinya penyucian (tathahhur)

jiwa dari segala penyakit dan cacat,

merealisasikan (tahaqquq) berbagai

maqam padanya, dan menjadikan asma'

dan shifat sebagai akhlaqnya (takhalluq)

(Said Hawwa, 1995: 2). Di dalam konteks

keragaman di Indonesia, konsep tazkiyah

an-Nafs ini diimplementasikan dengan



memperbaiki hubungan antara manusia

dan Tuhan, antarsesama manusia, dan

hubungan terhadap lingkungan (Rama &

Makhalani, 2013: 36). Menurut Abdillah

(2005), kesadaran lingkungan merupakan

sikap batin yang menjiwai dan memotivasi

seseorang, masyarakat, bangsa, atau

negara yang memperhatikan kelestarian

lingkungan di saat mereka mengelola

sumber daya alam dan lingkungan itu

sendiri (Abdillah, 2005: 4). Dalam wujud

yang lebih nyata, impelementasi konsep

tazkiyah annafs lebih luas dibandingkan

konsep tauhid karena tidak hanya

menyentuh sisi individual, melainkan

hubungan dan interaksi sesama manusia

dan lingkungannya.

Di dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, Tazkiyyah an-Nafs ini

merupakan wujud dari sikap pengamalan

Pancasila (sila pertama, kedua, dan

ketiga). Dalam pembangunan ekonomi,

salah satu implementasinya yaitu zakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen

pembangunan ekonomi Islam yang sudah

lama dijalankan di Indonesia. Di Indonesia

jumlah zakat mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun 97,6 milyar rupiah 2016

dan naik menjadi 158,8 milyar rupiah

(http://pid.baznas.go.id, diakses 18 maret

2018). Hal ini menunjukkan kesadaran

ummat Islam untuk menycikan jiwanya

melalui zakat.

Konsep ketiga yang berikutnya

adalah konsep yang menempatkan

manusia sebagai fokus utama. Modal di

dalam diri manusia yang berkaitan dengan

pembangunan ekonomi diantara modal

intelektulitas dan keterampilan yang dapat

dipenuhi melalui pendidikan dan pelatihan.

Melalui pendidikan, manusia diharapkan

mampu meningkatkan dan

mengembangkan seluruh potensi

pemberian Tuhan kepadanya sehingga

menjadi manusia yang lebih baik, lebih

berbudaya, dan lebih manusiawi. Kegiatan

pendidikan dan pelatihan yang

dilaksanakan harus terarah, sehingga

hasilnya berupa pengembangan potensi

manusia, yang nantinya dapat berdaya

guna dan berhasil guna dan sesuai dengan

tujuan yang diharapkan (Khasinah, 2013:

297). Konsep ini disebut juga konsep

khalifah yang dalam arti yang lebih luas

mencakup aspek sosial dan politik (Rama

& Makhalani, 2013: 36). Konsep ini lebih

luas daripada konsep pertama dan kedua

karena menyentuh hampir seluruh aspek

pendidikan, sosial, politik, maupun budaya

sehingga relevan dengan nilai-nilai

Pancasila terutam sila keempat dan kelima.

Manusia sebagai fokus pembangunan

tentu cakupannya luas. Salah satu ukuran

kuantifikasi dari keberhasilan konsep

pembangunan manusia ini ialah indikator

pembangunan ekonomi itu sendiri seperti

meningkatnya nilai IPM (indeks

pembangunan manusia). Indeks

pembangunan manusia menjadi salah satu

faktor penting dalam pembangunan

ekonomi yang merupakan sebagai

pembanding tingkat pembangunan antar

wilayah bahkan negara. Nilai IPM

Indonesia setiap tahun mengalami

peningkatan 69.55% tahun 2015 dan

70.18% tahun 2016

(https://www.bps.go.id, diakses 18 Maret

2018).

Konsep keempat adalah konsep

negara sebagai ujung tombak

pembangunan ekonomi. Islam

menghormati mekanisme pasar, tetapi juga

memberikan peran kepada negara atau

pemerintah untuk menegakkan keadilan

dan mendorong para pelaku ekonomi agar

berbuat baik dan mencegah mereka dari

berbuat munkar sehingga tidak terjadi

distorsi atau pelanggaran aturan moral di

pasar seperti adanya praktik penipuan,

penimbunan, dan lain-lain (Abbas, 2010:

14).

Menurut Sri Edi Swasono pasal 33

UUD 1945 memuat nilai Islam, dimana

pemerintah harus ada berperan dalam

pasar agar daulat rakyat tidak tergusur.

Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan adanya

demokrasi ekonomi dan demokrasi

Indonesia berdasar pada paham



kebersamaan dan asas kekeluargaan

(mutualism and brotherhood

atauberjamaah dan berukhuwah) dan

bukan berdasar asas individulistik

sebagaimana demokrat Barat. Dalam

konteks persaudaraan ini sesuai al-Hujarat

: 10

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya

bersaudara. Sebab itu, damaikanlah

(perbaikilah hubungan) antara kedua

saudaramu itu dan takutlah terhadap

Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Dalam implementasinya di

Indonesia, pemerintah begitu berperan

dalam kesejahteraan masyarakatnya

diantaranya: zakat sudah dibuat aturan

oleh pemerintah yaitu UU No. 23/2011,

alokasi APBN untuk rakyat miskin

dengan berbagai macam program G to P

transfer mengalami peningkatan ari tahun

ketahun 212,2 triliun rupiah tahun 2016

dan 282,2 triliun rupiah (www.data-

apbn.kemenkeu.go.id, diakses 18 Maret

2018). Dalam hal ini pemerintah sudah

berusaha untuk mengurangi ketimpangan

dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang dipaparkan di

atas, dapat disimpulkan bahwa masalah

utama pembangunan ekonomi di suatu

negara termasuk Indonesia adalah

pengangguran dan kemiskinan. Terhadap

kedua masalah tersebut, Islam memiliki

sebuah konsep yang dinamakan ekonomi

pembangunan Islam yang merupakan

konsep yang mempelajari dan

menganalisis proses pembangunan dan

faktor-faktor yang mempengaruhinya serta

mengidentifikasi dan merekomendasikan

kebijakan pembangunan berdasarkan Al-

Qur‟an dan Sunnah Rasulullah. Adapun

konsep dasar dalam ekonomi

pembangunan Islam diantaranya konsep

tauhid, konsep tazkiyah annafs, manusia

sebagai fokus utama, dan peran negara.

Tujuan pembangunan ekonomi Islam

adalah agar mendapatkan kesejahteraan

dunia dan akhirat yang disebut dengan

falah. Indikator kesejahteraan tersebut

dapat dilihat dari seberapa besar sistem

Islami yang berjalan dalam negara

tersebut, ekonomi sektor riil berkembang,

pemenuhan dasar tepenuhi dan

pendistribusian hasil ekonomi yang adil

dan merata sehingga tidak terjadi

ketimpangan yang tajam antarindividu

maupun wilayah.

Konsep ekonomi pembangunan Islam

ini merupakan konsep holistik karena

menyentuh seluruh komponen kehidupan

bernegara, mulai dari komponen terkecil

sampai yang paling besar. Berdasarkan hal

ini, dapat dilihat bahwa terdapat keserasian

dan hubungan dialogis antara konsep

pembangunan ekonomi Islam dan nilai-

nilai Pancasila. Poin penting sebagai

natijah dari keseluruhan pembahasan ini

adalah bahwa konsep pembangunan

ekonomi Islam sangat relevan untuk

diterapkan di Indonesia karena sesuai

dengan nilai-nilai budaya bangsa

Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Anwar. Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqâshid al-

Syari’ah. Jakarta: Kompas, 2010.

Abdillah, Mujiono. Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan

Lingkungan. (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005).

_______________. Islam Dialektik Varitas Islam Terkini. Semarang: CV. Putra Al-

Hikmah Mandiri. 2013.

_______________. Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Alquran. Jakarta :

Paramadina, 2001.

Almizan. “Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal Kajian

Ekonomi Islam. 1.2 (2016).

Arif, Nur Rianto. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Solo: Era Adicitra Intermedia. 2011.

Ash-Shiddieqie, Teungku Hasby. Pedoman Zakat. Semarang: PT. Pustaka Rizki

Putra. 2006.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat,

https://www.bps.go.id/subjek/view/id/6.

__________________.https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-

ketimpangan.html.

________________ Provinsi Kalbar. IPM Tahun 2015. No. 39/ 06/ 61/ Th XIX. 1 Juli

2016.

________________. Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sambas

2015

Beik, Irfan syauqi & Asyrianti, Laily Dwi. Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta:

PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

Businessstartupqatar. “44,000 millionaires in Qatar, says Zakat Fund official”. Diakses

22 Maret 2018, http://www.businessstartupqatar. com

Cahya, Bayu Tri. “Kemiskinan Ditinjau Dari Perpekstif Al-Quran Dan Hadis”. Jurnal

Penelitian, 9 (2015).

Capra, Umar. The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid Al Shariah,

(Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008).

Dumairy & Tarli Nigroho, Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Mubyarto.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Fitria, Tira Nur. “Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”.

Issn : 2477-6157. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02. No. 03. November 2016.

Gazalba, Sidi. Ilmu Islam: Asas Agama Islam. Cetakan ke- 2. Jakarta: PT. Bulan

Bintang, 1985.

Ghazali, Aidit. Development: An Islamic Perspective. Petaling Jaya: Pelanduk

Publications, 1990.

Hawwa, Said. “Mensucikan Jiwa Konsep Tazkiyatunnafs Terpadu Intisari Ihya’

Ulumuddin. Bandung: Rabbani Press, 1995.

Herwanti. “Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal

Ekonomi dan Keuangan, Vol 17, No 2, Juni 2013.

Hoesein, Zainal Arifin. “Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi

Kerakyatan Menurut UUD 1945”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3

VOL. 23 JULI 2016.

Huda, Nurul dkk. Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Kencana, 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/holisme



Katsir, Ibnu, Tafsir Alquran al-Adzhim. juz 4. Maktabah Sya>milah, 1999.

Khasinah, Siti. “Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat”. Jurnal Ilmiah

Didaktika Vol. XIII, No. 2. Februari 2013.

McFerrin , Hunter. “Why the North Korea Poverty Rate is a Self-Inflicted Wound”.

Diakses 21 Maret 2018, http://www.borgenmagazine.com

Mankiw, Gregory dkk. Pengangtar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat. 2008.

Muhdar Hm. “Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dankemiskinandi Indonesia:

Masalah Dan Solusi”. Al-Buhuts ISSN 1907-0977 E ISSN 2442-823X 11 (2015),

48, diakses 22 Juni 2017,

https://scholar.google.com/scholar?cluster=9413547267817533898&hl=en&oi=sc

holarr#

Murtadho, Ali. “Solusi Problem Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Jurnal Ilmu Dakwah, 28 (2008),

https://independent.academia.edu/mohammedniam.

____________, Formulasi Konsep Islam tentag Pembangunan Ekonomi Padat

Penduduk., Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2014.

Nisaburi, Muslim Ibn Hajjaj Abulhasan Al-qusyairi. Shahih Muslim Juz 5. Maktabah

Syamilah, 261 H.

Ningrum, Ririn Tri Puspita. “Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan

Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia”.ENGAGEMENT

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat This work is licensed under a Creative

Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA ISSN :

2579-8375. 1.2017.

Parwata, Made, dkk. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Tingkat

Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan”. E-Journal Bisma

Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. 4 (2016).

Raharjo, Dawam. “Ekonmi Islam antara Kapitalisme dan Sosialisme”. Media

Akademika Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam. 2009.

Rama, Ali & Makhlani, “Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Ekonomi Syariah”,

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan. Balitbang Kemenag: Dialog, Vol.1,

No.1, Juni 2013.

Sadeq, “Economic Development in Islam”, Jurnal of Islamic Economics, Vol. I. No. 1

1987.

Sahîb „Abdul Jabbâr, Al-Jami’ushshahih Lissunan Wal Masanid Juz 6, Maktabah

Syamilah, 2014.

Sukirno, Sadono. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2006. 330.

Statista.” Inequality”. Diakses 21 Maret 2018, https://www.statista.

Supriyanto. “Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian”. Jurnal Ekonomi &

Pendidikan. 6.2. 2009

Wargadinata, Wildana. Islam & Pengentasan Kemiskina. Malang: UIN Maliki Press,

2011.

http://www.borgenmagazine.com/

nilai holistik konsep pembangunan ekonomi islam …

Documents