nomor 5 tahun 2007 seri e.2 peraturan daerah …
TRANSCRIPT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 5 TAHUN 2007 SERI E.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagai
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005, dipandang perlu segera mengatur kembali Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
dan
BUPATI PANDEGLANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
5. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Pandeglang;
6. Pemilihan Kepala Desa adalah proses pemilihan Pimpinan Desa yang dilakukan di Desa dalam Kabupaten Pandeglang;
7. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Pandeglang;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa;
12. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang
berdasarkan penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan sesuai persyaratan;
13. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan
administrasi dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengikuti pemilihan;
14. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa;
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang
berkembang di masyarakat untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
16. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan
digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
4
18. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap
pilihannya;
19. Putera Desa adalah mereka yang lahir di desa dari orang tua yang terdaftar atau pernah terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan.
20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat atau putera desa;
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik
dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon;
22. Penanggung Jawab adalah Penanggung Jawab Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa yaitu BPD.
BAB II
PANITIA PEMILIHAN
Pasal 2
(1) Penanggung Jawab pemilihan adalah Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)
(2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
(3) Panitia Pemilihan adalah penduduk desa setempat.
(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya adalah dari:
a. Perangkat Desa;
b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan; c. Tokoh Masyarakat;
(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai
tugas pokok :
a. Melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi Bakal Calon; b. Menetapkan jadwal tahapan pencalonan dan pelaksanaan
pemilihan;
c. Melakukan pendataan hak pilih dan Pendaftaran Pemilih. d. Melaksanakan Pemungutan dan Perhitungan Suara.
(6) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan
sebagai calon, keanggotaannya dalam panitia pemilihan diganti oleh yang lain atas usul Ketua Panitia Pemilihan.
5
Pasal 3
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat
meminta Pihak Kecamatan dan Muspika setempat untuk memfasilitasi proses Pemilihan Kepala Desa .
BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH,
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Bagian Pertama
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
Pasal 4
(1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah dengan melibatkan RT, RW dan Kepala Dusun guna
menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur atau pemilih dari
luar desa.
(2) Pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, apabila ditemukan lebih
dari 1 (satu) bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang
dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
Bagian Kedua
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 5
Yang dapat memilih Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang :
a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus sampai dengan saat pendaftaran pemilihan;
b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau
telah/pernah menikah pada saat pemilihan; c. Tidak sedang dalam keadaan dicabut hak pilihnya berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945;
e. Bagi mereka yang terdaftar organisasi terlarang dan telah diberikan hak
memilih pada pemilu 2004, diberikan pula hak memilih dalam pemilihan
Kepala Desa.
6
Pasal 6
(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga
Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
c. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 63 (enam puluh tiga) tahun pada saat pendaftaran;
d. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta Pemerintah; e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
f. Penduduk Desa setempat; g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan
dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
h. Tidak sedang dalam keadaan dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
j. Sehat rohani dan jasmani;
k. Berkelakuan baik, jujur dan adil; l. Mengenal wilayah desa dan dikenal oleh masyarakat di desa yang
bersangkutan;
m. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran Bakal Calon kecuali untuk putra desa yang telah menetap di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
terakhir dengan tidak terputus-putus;
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus berpangkat minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan
mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan instansi induknya;
(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya
selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan hak dan
statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(4) Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia
yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan/Pejabat yang berwenang, serta
tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang tentang Polisi Republik Indonesia;
7
(5) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, selain harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dan apabila terpilih serta dilantik, harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
BAB IV
PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 7
(1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(2) Kepala Desa atas dasar pemberitahuan tersebut, mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Badan Permusyawaratan
Desa (BPD).
(3) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa segera memberikan persetujuannya kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru dengan membentuk Panitia Pemilihan untuk memproses Pencalonan Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan.
(4) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan:
a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat;
b. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD;
c. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
masyarakat;
d. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusan kepada BPD.
(5) Bagi Kepala Desa yang tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan
Akhir Masa Jabatan, diberikan teguran lisan 1 (satu) sampai 2 (dua)
kali oleh Camat dalam rentang waktu 2 (dua) minggu.
(6) Apabila dalam kurun waktu tersebut Kepala Desa tidak juga menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat atas nama Bupati memberikan sanksi administratif
berupa teguran tertulis 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam rentang waktu 2 (dua) minggu.
8
(7) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Akhir Masa
Jabatan, Camat merekomendasikan kepada Bupati untuk memeriksa yang bersangkutan oleh Aparat Pengawas Fungsional (Bawasda).
Pasal 8
Calon Kepala Desa berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan
sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
Pasal 9
(1) Penanggungjawab Pemilihan mengadakan musyawarah untuk
menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan abjad yang berhak dipilih yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan nama-nama
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diterima oleh Panitia Pemilihan.
(3) Panitia Pemilihan setelah menerima nama-nama Calon harus melaksanakan musyawarah untuk menentukan waktu pelaksanaan
rapat pemilihan Calon Kepala Desa.
BAB V
CALON YANG BERHAK DIPILIH DAN
PELAKSANAAN KAMPANYE
Bagian Pertama
Calon Yang Berhak Dipilih
Pasal 10
(1) Calon yang berhak dipilih adalah Calon yang telah ditetapkan oleh BPD selaku Penanggung Jawab Pemilihan.
(2) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Kampanye
Pasal 11
(1) Bagi desa-desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa, para calon
diberi kesempatan untuk mengadakan kampanye.
(2) Kampanye merupakan sarana bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila
yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
9
(3) Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu
ketentraman dan ketertiban masyarakat.
(4) Pelaksanaan kampanya para Calon yang berhak dipilih diatur 1 (satu) hari untuk setiap calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon harus selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum
pemungutan suara.
BAB VI
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa
Pasal 12
(1) Rapat pemilihan calon Kepala Desa terdiri dari atas :
a. Pemungutan Suara;
b. Penghitungan Suara.
(2) Rapat pemilihan Calon Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia
Pemilihan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah hak pilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan.
(3) Apabila rapat pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat memperpanjang rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih.
(4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), quorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan Calon Kepala Desa diundurkan oleh Pimpinan Rapat
selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari dengan quorum ½ (setengah) jumlah pemilih.
(5) Perpanjangan waktu rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), diumumkan dalam forum rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.
Pasal 13
(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak
dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa.
(2) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mendadak sakit dan tidak
bisa menghadiri pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa, atas persetujuan dari Penanggungjawab Pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan foto yang bersangkutan.
Pasal 14
(1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara Langsung, Umum,
Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
10
(2) Pemberian Suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar/warna/angka Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang
disediakan oleh Panitia Pemilihan.
(3) Seorang Pemilih hanya memberikan hak suaranya pada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.
(4) Dengan alasan apapun hak pilih tidak dapat diwakilkan kepada
siapapun.
(5) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak
dapat diwakilkan dengan cara apapun.
(6) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bersikap netral, jujur
dan adil.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 15
(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan membuka
kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
(2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilhan.
Pasal 16
(1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia
Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan kehadiran.
(2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat-surat dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak,
pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan
kembali surat suara yang cacat atau rusak.
Pasal 17
(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan
menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
(2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
(3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara
baru sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
(4) Setelah surat suara dicoblos Pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
11
Pasal 18
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban
untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib,
aman dan teratur.
Pasal 19
Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghitungan Suara
Pasal 20
(1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia
Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam
penghitungan suara.
(2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.
Pasal 21
(1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir.
(2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu, untuk mengetahui
suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar/warna/angka yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan
sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.
Pasal 22
(1) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan; b. Tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau yang
mewakili; c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan; d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas
pemilih;
e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon; f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak
gambar/warna/angka yang disediakan;
g. Menggunakan alat yang tidak disediakan oleh Panitia.
12
(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan Saksi Calon, maka Penanggung Jawab Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
Pasal 23
(1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
(2) Apabila tidak seorang calonpun mendapat dukungan suara terbanyak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
(3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan
Berita Acara Pemilihan.
(4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
hasilnya tetap sama, maka Penanggung Jawab Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dan Camat merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan, untuk selanjutnya dilaksanakan kembali
proses pemilihan kepala desa.
BAB VII PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 24
(1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para Saksi dari masing-masing calon kemudian menyerahkannya
kepada Penanggung Jawab Pemilihan.
(2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diketahui dan ditandatangani oleh Ketua, Anggota Panitia Pemilihan
dan Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili, Anggota Panitia
Pemilihan dan Saksi pada saat itu juga.
(3) Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili, sebelum mengumumkan Calon Terpilih, memberikan kesempatan kepada Penanggung Jawab Pemilihan untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
(4) Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili, mengumumkan hasil
pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon Terpilih.
13
Pasal 25
(1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon mendapat jumlah terbanyak
sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk Calon-Calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
(3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan kembali Pemilihan Ulang Tahap Kedua hanya untuk Calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;
(4) Dalam hal Pemilihan Ulang Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), hasilnya tetap sama, maka Penanggung Jawab Pemilihan
melaporkan kepada Bupati melalui Camat dan Camat merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan, untuk
selanjutnya dilaksanakan kembali proses pemilihan kepala desa.
Pasal 26
Segera setelah selesai Pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan melaporkan kepada Penanggung
Jawab Pemilihan dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGESAHAN KEPALA DESA TERPILIH
Pasal 27
(1) Hasil Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati.
(2) Berdasarkan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Penanggung Jawab Pemilihan, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil
pemilihan dari BPD.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan
selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(5) Kepada Calon Kepala Desa Terpilih yang dilantik diberikan salinan
Keputusan Bupati.
14
BAB IX PELANTIKAN KEPALA DESA DAN TATA CARA
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
Pasal 28
(1) Tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru, dilaksanakan tepat pada
saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama.
(2) Kepala Desa terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Bupati
paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
(3) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama/kepercayaannya
yang dipandu oleh pejabat yang melantik, dengan disaksikan para
pejabat di Kecamatan setempat, anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
” Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(5) Pada upacara pengambilan sumpah/janji dalam Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).
Pasal 29
Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
Pasal 30
Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
yang bersangkutan, dengan ketentuan Camat merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan Penjabat Kepala Desa selama masa penundaan tersebut.
Pasal 31
(1) Masa jabatan Kepala Desa paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
15
(2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan/mencalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya.
Pasal 32
Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
BAB X
PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI
Pasal 33
(1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Penanggung Jawab Pemilihan berdasarkan masukan dari Panitia
Pemilihan, dan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Camat setempat.
(2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan
pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 34
(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dapat berasal dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
c. Bantuan/sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
(2) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan dan harus dipertanggung jawabkan kepada BPD serta dibuat surat Pertanggung jawabannya
dalam rangkap 3 (tiga).
16
BAB XII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 35
(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui
usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD
apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 36
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD
karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan
negara. Pasal 37
(1) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36, setelah melalui proses peradilan
ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30
(tigapuluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang
bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
(2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada pasal 35 ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.
(3) Apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam pasal 35 ayat (1) dan pasal 36, Sekretaris Desa melaksanakan
tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(4) Apabila kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal
35 ayat (2) dan pasal 36, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa
dengan kewajiban pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17
Pasal 38
(1) Dalam hal Kepala Desa menghadapi krisis kepercayaan masyarakat
yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana yang melibatkan tanggungjawabnya, BPD dapat mengunakan hak meminta keterangan untuk menanggapinya.
(2) Pelaksanaan hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan musyawarah BPD
yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
Pasal 39
(1) Tindakan pemeriksaan, penyidikan dan/atau penahanan terhadap Kepala Desa dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati.
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati
paling lambat 3 (tiga) hari.
Pasal 40
(1) Kepala Desa berhenti, karena:
a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri;
c. Diberhentikan
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ”c” karena :
a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan yang ditetapkan
dengan keputusan pengadilan; e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan atau
f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
(3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ”a” dan ”b” serta ayat (2) huruf ”a” dan ”b” diusulkan
oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
18
(4) Usul pemberhentian Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ”c”,”d”, ”e” dan ”f” disampaikan oleh BPD kepada Bupati
melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri
oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
(5) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
(6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat kepala desa.
(7) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa setelah melalui teguran dan/atau peringatan tertulis 1 (satu) sampai 2 (dua) kali
dalam waktu 3 (tiga) bulan.
(8) Apabila Kepala Desa terbukti melakukan tindakan asusila yang dapat
menghilangkan kepercayaan masyarakat, maka yang bersangkutan
dapat langsung diajukan pemberhentiannya.
Pasal 41
(1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan
kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam
menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk menetapkan Penjabat Kepala Desa.
(2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan Keterangan Dokter dinyatakan bahwa Kepala Desa dimaksud belum/tidak dapat
menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa.
Pasal 42
Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan sebagai Kepala Desa dengan alasan bahwa yang bersangkutan sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.
Pasal 43
Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan:
a. Dalam jabatan struktural, fungsional atau Anggota DPD/DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa
dan Pejabat yang berwenang mengijinkan;
b. Sebagai Calon Kepala Desa di desa lain.
19
Pasal 44
Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau
diberhentikan oleh Bupati atas usulan BPD setelah mendapat rekomendasi
Camat, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memenuhi masa pensiunnya.
Pasal 45
(1) Terhadap Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya dilakukan Evaluasi Akhir Masa Jabatan oleh Camat.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang
bersangkutan.
BAB XIII
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 46
(1) Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.
(2) Usulan Calon Penjabat Kepala Desa merupakan kewenangan Camat.
(3) Dalam hal khusus atau dengan pertimbangan tertentu, Bupati berhak menunjuk langsung Penjabat Kepala Desa tanpa ada dan/atau
memperhatikan usulan Camat.
(4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalankan tugas dengan masa bhakti paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapan.
(5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat menjabat selama-lamanya 2 (dua) periode masa bhakti.
(6) Apabila dalam melaksanakan tugasnya Penjabat Kepala Desa melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Camat dapat mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya kepada Bupati.
(7) Dalam hal Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa telah habis masa
jabatannya dan belum ada Kepala Desa definitif atau belum ditunjuk Penjabat Kepala Desa yang baru, Sekretaris Desa melaksanakan tugas
harian Kepala Desa.
(8) Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Camat.
Pasal 47
Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
20
BAB XIV
PEMBINAAN KEPALA DESA
Pasal 48
Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban
menyelenggarakan pembekalan dan pembinaan secara kontinyu mengenai tugas, wewenang dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pasal 49
Pembekalan sebagaimana dimaksud pada pasal 48, harus dilakukan secara
terprogram dan terpadu serta diarahkkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.
BAB XV
KETENTUAN LAIN
Pasal 50
(1) Apabila penyelenggaraan pencalonan, pemilihan sampai dengan
pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa atas usulan Camat, Bupati
menetapkan Penjabat Kepala Desa.
(2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum cukup, maka Camat atas dasar laporan dari BPD
merekomendasikan penetapan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51
Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya 8 (delapan) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa dan 5 (lima) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahah Daerah tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
21
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.
Pasal 53
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2000 Nomor 14 Seri D.6) beserta ketentuan-
ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 54
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.
Disahkan di Pandeglang pada tanggal 12 Maret 2007
BUPATI PANDEGLANG,
Cap / ttd
A. DIMYATI NATAKUSUMAH
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 13 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap / ttd
ENDJANG SADINA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI E.2