nomor : lhum-60/pw12/6/2020 tanggal : 1 april 2020...perwakilan bpkp d.i. yogyakarta 6 no nama surat...
TRANSCRIPT
Nomor : LHUM-60/PW12/6/2020
Tanggal : 1 April 2020
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 2
DAFTAR ISI
A. KATA PENGANTAR................................................................................ 1
B. DAFTAR ISI............................................................................................. 2
C. RINGKASAN EKSEKUTIF...................................................................... 3
D. URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN........................................................ 4
1. Pemantauan Berita Media Massa...................................................... 4
2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik.................................. 13
3. Pengelolaan Website BPKP............................................................... 18
4. Peliputan Kegiatan Kantor/Kehumasan……………..………………. 22
5. Pembinaan Kehumasan …………………..…………………………... 23
6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi lain…….... 23
7. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas………………………... 24
8. Studi Banding………………………………………………………….… 24
9. Pelaporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi………………….. 25
E. LAMPIRAN
B
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 3
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kehumasan Triwulan I Tahun 2020, meliputi pemantauan berita media
massa, penyampaian informasi kepada masyarakat/publik, pengelolaan website BPKP,
peliputan kegiatan kantor/kehumasan, koordinasi dengan Biro Hukum dan Komunikasi,
dan layanan informasi kepada publik yang merupakan tindak lanjut atas diberlakukannya
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang
dilaksanakan dalam periode bulan Januari sampai dengan Maret 2020.
Kegiatan pemantauan berita media massa dilaksanakan atas enam surat kabar
yang terbit di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu: Jawa
Pos-Radar Yogya, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Harian Jogja, Tribun Jogja,
dan Republika, serta media online. Secara umum kecenderungan opini publik
terhadap Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta bernilai baik dengan jumlah
seluruh berita sebanyak 26 berita (100%).
Kegiatan penyampaian informasi kepada publik dilaksanakan dalam rangka ikut
mendorong pemerintah daerah dan instansi vertikal di wilayah D.I. Yogyakarta dalam
upaya mempercepat implementasi good governance dan akuntabilitas seperti
sosialisasi ketentuan JFA dan pembinaan tim penilai angka kredit, sosialisasi
penerapan aplikasi SISWASKEUDES, sosialisasi penilaian maturitas spip, sosialisasi
tata cara revisi anggaran, Bimbingan Teknis aplikasi SIMDA Keuangan, Bimbingan
Teknis manajemen risiko, Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan desa, Bimbingan
Teknis Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), narasumber
prinsip pengawasan pengelolaan anggaran serta kegiatan lainnya.
C
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 4
URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN
1. Pemantauan Berita Media Massa
Rincian pemantauan atas berita media massa dapat dilihat dalam uraian di bawah
ini :
No Nama Surat
Kabar / Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
1. https://timesindo
nesia.co.id
Kamis, 9
Januari
2020
Inspektorat
Bantul Raih
Penjaminan
Kualitas APIP
Level 3
Bupati Bantul Suharsono menerima
raport positif atas capaian kualitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) oleh Inspektorat Bantul yang
mencapai lavel 3. Penilaian tersebut
dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) DIY.
Dokumen tersebut disampaikan oleh
Kepala BPKP Perwakilan DIY, Slamet
Tulus Wahyana kepada Bupati Bantul,
Drs H Suharsono di ruang kerjanya,
Rabu (7/1/2020).
2. https://krjogja.co
m
Jumat,
10
Januari
2020
Inspektorat Kota
Yogya Capai
Target
Inspektorat Kota Yogya berhasil
mencapai target terkait Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP), yakni meraih level 3.APIP level
3 yang diperoleh Inspektorat Kota
Yogya tersebut merupakan hasil
penilaian BPKP DIY pada tahun 2019.
Elemen yang dinilai yaitu peran dan
layanan, pengelolaan sumber daya
manusia, praktik profesional,
akuntabilitas dan manajemen kinerja,
budaya dan hubungan organisasi, dan
struktur tata kelola.
3. Kedaulatan
Rakyat
Jumat,
10
Januari
2020
Kapabilitas
Aparat
Pengawasan
Internal.
Inspektorat Kota
Yogyakarta
Inspektorat Kota Yogya berhasil
mencapai target Level 3 Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP). APIP Level 3 tersebut
merupakan hasil penilaian BPKP DIY
pada tahun 2019. Level 3 berarti
D
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 5
No Nama Surat
Kabar / Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
Berhasil Capai
Target
Inpektorat Kota Yogyakarta dinilai telah
sanggup melakukan penilaian tentang
efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap
suatu kegiatan. Selain itu juga mampu
memberikan konsultansi pada tata
kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian internal. Demikian
dijelaskan Kepala Perwakilan BPKP
DIY, Slamet Tulus Wahyana di
Komplek Balai Kota Yogyakarta, Kamis
(9/1).
4. Radar Jogja Senin,
13
Januari
2020
APIP
Inspektorat Kota
Jogja
Diapresiasi
BPKP DIY.
Capai Level 3,
Ingatkan
Implementasi
Key Proses
Area
Awal tahun ini, Pemerintah Kota
Yogyakarta kembali menorehkan
prestasi membanggakan. APIP
Inspektorat Kota Yogyakarta berhasil
mencapai level 3 pada penilaian
kapabilitas APIP dari BPKP DIY.
5. Jawa Pos Selasa,
14
Januari
2020
Staf BKK
Korupsi Miliaran
Rupiah
Kejaksaan Negeri Wonogiri berhasil
membongkar dugaan korupsi yang
dilakukan Giri Rahmanto, karyawan PD
BKK Eromoko Cabang Pracimantoro,
wonogiri. Potensi kerugian negara
mencapai Rp2,7 miliar. Menurut Kepala
Seksi Pidana Khusus Kejaksanaan
Negeri Wonogiri, Ismu Armanda
Suryono, hasil perhitungan kerugian
keuangan negara oleh BPKP sudah
kuat, saksi dan bukti juga sudah
banyak.
6. https://jogja.tribu
nnews.com
Kamis,
16
Januari
2020
APIP Kota
Magelang Capai
Level 3
Inspektorat Kota Magelang berhasil
mencapai level 3 di akhir tahun 2019.
Dengan pencapaian ini artinya APIP
Kota Magelang memiliki kapabilitas
sesuai target RPJMN 2014-2019.
Hasil Penjaminan Kualitas (Quality
Assurance) atas penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP Inspektorat
Kota Magelang, diserahkan oleh
Kepala Perwakilan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
DIY, Slamet Tulus Wahyana, kepada
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 6
No Nama Surat
Kabar / Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito,
Rabu (15/1/2020)
7. https://magelang
ekspres.com
Jumat,
17
Januari
2020
APIP
Inspektorat Kota
Magelang Raih
Level 3
Inspektorat Kota Magelang meraih level
3 kapabilitas APIP. Hasil Penjaminan
Kualitas (Quality Assurance) atas
penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Inspektorat Kota Magelang itu
diserahkan oleh Kepala Perwakilan
Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) D.I.Yogyakarta,
Slamet Tulus Wahyana kepada
Walikota Magelang Sigit Widyonindito
8. https://radarjogja
.jawapos.com
Selasa,
21
Januari
2020
Pengawasan
Internal Capai
Level 3
Inspektorat Kota Magelang berhasil
mencapai level 3 di akhir 2019.
Pencapaian ini bermakna APIP Kota
Magelang memiliki kapabilitas sesuai
target Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMN) 2014-
2019.
Kepala Perwakilan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
D.I. Yogyakarta, Slamet Tulus
Wahyana menjelaskan, dengan
diraihnya level 3 ini otomatis tanggung
jawab APIP Kota Magelang semakin
meningkat dan bertambah. APIP Kota
Magelang bukan sekedar
melaksanakan tugas pengawasan dan
audit, namun juga melaksanakan tugas
pencegahan.
9. https://inspektora
t.gunungkidulkab
.go.id
Kamis,
30
Januari
2020
Telaah Sejawat
Antar APIP se
DIY
Kamis, 23 Januari 2020 telah
dilaksanakan rapat koordinasi antar
Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) se Daerah istimewa
Yogyakarta membahas hasil kegiatan
telaah sejawat atau Peer Review.
Pengertian telaah sejawat atau Peer
Reviu adalah merupakan salah satu
upaya yang ditempuh dalam menjamin
mutu Aparat pengawasan Intern
Pemerintah yang dilakukan oleh APIP
lainnya.
Dalam rangka melakukan penilaian
ekstern ini Inspektorat Daerah Istimewa
Yogyakarta menyelenggarakan
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 7
No Nama Surat
Kabar / Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
RapatKoordinasi pembahasan
penilaian telaah sejawat dibawah
supervisi Perwakilan BPKP DIY dan
seluruh hasil penilaian telaah sejawat
selanjutnya dikirim ke Asosiasi Auditor
Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
Pusat.
10. Republika Kamis,
13
Februari
2020
Wajah Baru
Birokrasi
16 Agustus 2019, Presiden Jokowi
memohon ijin seluruh rakyat Indonesia
untuk memindahkan ibu kota negara ke
Bumi Borneo. Kualitas aparatur
merupakan kunci utama mewujudkan
cita-cita presiden pada 2045, yakni
menjadi negara maju dengan
pendapatan per kapita Rp 27 juta per
bulan. Masih besar keraguan terhadap
kualitas birokrasi untuk mengatasi
sejumlah masalah pembangunan.
Tumpang tindih regulasi dan rendahnya
kualitas birokrasi menjadi kendala
pembangunan yang kronik padahal ada
10 instansi kunci dalam percepatan
reformasi birokrasi yaitu Kementerian
PANRB, BKN, LANm Komisi ASN,
Kemendagri, BPKP, Bappenas,
Kemenkeu, Ombudsman, dan KPK.
Triliunan rupiah anggaran juga sudah
dihabiskan“(Steve Jobs). Bukan
persoalan kuantitas aparatur yang
berlimpah, usia muda dan teknologi
canggih dalam membangun kemajuan
negara namun yang lebih penting
adalah bagaimana membangun wajah
baru pemerintah dengan tubuh, jiwa
dan pikiran yang baru. Pemerintah
harus bisa mengubah organisasinya
dan mengisi dengan talenta-talenta
terbaik.
11. Kedaulatan
Rakyat
Jumat,
14
Februari
2020
Dokumen Tanah
Belum Lengkap.
Ganti Rugi Jalur
KA Bandara
Belum Dibayar
Ganti rugi pengadaan tanah untuk
pembangunan rel Kereta Api Bandara
Internasional Yogyakarta belum
dibayarkan, karena sebagian
masyarakat harus melengkapi
pemberkasan dokumen tanah. Tim
pengadaan tanah baru-baru ini ke
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 8
No Nama Surat
Kabar / Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
kelurahan Glagah. Mereka
menginformasikan BPKP masih
melakukan pemeriksaan dokumen
tanah. Ganti rugi belum dibayarkan
karena dokumen belum lengkap.
12. Radar Jogja Sabtu,
15
Februari
2020
Kejari Wonosari
Buru Saksi
Kunci. Terkait
Korupsi Balai
Desa Baleharjo
Kejari Wonosari memastikan
penanganan perkara dugaan korupsi
pembangunan Balai Desa Baleharjo,
Wonosari tidak akan terganggu
meskipun pelaksana proyek, Fajar
belum tertangkap. Kades Baleharjo,
Agus Setiawan dibidik aparat penegak
hukum dalam perkara pembangunan
balai desa dengan nilai kerugian
negara sekitar Rp 350 juta.
13. Republika Jumat,
21
Februari
2020
Kerja Sama
(Berita Foto)
Kepala BPKP berbincang dengan Wakil
Ketua KPK dan Deputi Pencegahan
KPK usai pertemuan di Gedung KPK.
Pertemuan tersebut membahas kerja
sama antara kedua lembaga tersebut.
14. Harian Jogja Jumat,
21
Februari
2020
Lembaga Anti
Rasuah. KPK
Setop 36 Kasus
Korupsi
KPK telah menghentikan 36 perkara
dugaan korupsi di tahap penyelidikan.
Penghentian kasus korupsi di tahap
penyidikan dilakukan dengan sejumlah
pertimbangan. Semetara itu KPK
bertemu dengan BPKP untuk
memperkuat kerjasama antara kedua
lembaga. KPK ingin memanfaatkan
Kantor BPKP di daerah untuk
meningkatkan kinerja, baik di sektor
penindakan ataupun pencegahan.
15. Harian Jogja Jumat,
21
Februari
2020
Proyek Rel
KA.Ganti Rugi
Mulai Dicairkan
Setelah proses musyawarah penetapan
ganti rugi lahan terdampak
pembangunan rel kereta api akses ke
YIA di empat kelurahan di Kapanewon
Temon berakhir pada November lalu,
sebagian bidang di Kalurahan
Kalidengen mendapat pencairan ganti
rugi. Kakanwil BPN DIY, Tri Wibisono
mengakui jadwal pembayaran ganti rugi
mundur dari kesepakatan awal karena
ada perubahan skema pembayaran
ganti rugi pengadaan tanah yang kali ini
harus melalui peninjauan oleh BPKP
dan LMAN. Proses peninjauan tersebut
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 9
No Nama Surat
Kabar / Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
sangat detil sehingga membuat proses
agak molor.
16. Kedaulatan
Rakyat
Jumat,
21
Februari
2020
Pengadaan
tanah Jalur KA
BIY. Warga
terima Bayaran
Ganti Rugi
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP)
Kelas I Wilayah Jawa Tengah mulai
membayarkan ganti rugi kerugian
pengadaan tanah untuk pembangunan
rel KA BIY di Temon. Terdapat
perbedaan skema pembayaran ganti
rugi pengadaan tanah untuk rel KA
bandara yang harus diperiksa
dokumennya oleh BPKP dan LMAN.
Hasil pemeriksaan BPKP dan LMAN di
Kalidengen terdapat 99 bidang tanah
yang siap dibayarkan.
17. Kedaulatan
Rakyat
Selasa,
25
Februari
2020
Pemprov Jateng
Mendapat
Penghargaan
SAKIP. Ganjar
Ingin Belajar ke
DIY Raih
Predikat AA
Pemprov Jateng kembali mendapat
predikat A dalam laporan SAKIP
Wilayah III 2019 dari Kementerian
PAN-RB. Menurut Ganjar, program
harus terukur manfaatnya. Inilah yang
mendorong Pemprov Jateng,
bimbingan KemenPAN-RB, BPKP, dan
kerja seluruh unsur di Pemprov Jateng
dalam perencanaan yang diharapkan
bermanfaat untuk rakyat.
18. Harian Jogja Selasa,
25
Februari
2020
Sultan Minta
Pelayanan
Publik Harus
Lebih Baik
Pemda DIY meraih nilai AA atas
penilaian SAKIP Provinsi dan
Kabupaten/Kota Wilayah Regional III
Tahun 2019 yang diserahkan langsung
oleh Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo,
di hotel Tentrem, Yogyakarta. Acara
tersebut turut dihadiri Kepala BPKP RI,
pejabat di lingkungan KemenPAN-RB,
jaajran Muspida DIY, BPK, Gubernur,
bupati, walikota se Sulawesi, Maluku,
Maluku Utara, Papua, Papua Barat,
Jawa Tengah, dan DIY.
19. inspektorat.purw
orejokab.go.id
Jumat,
28
Februari
2020
Inspektorat
Kabupaten
Purworejo
menyelenggarak
an Sosialisasi
Peraturan
Terkait Jabatan
Fungsional
Auditor
Inspektorat Kabupaten Purworejo
menyelenggarakan Sosialisasi
Peraturan Terkait Jabatan Fungsional
Auditor bagi Pejabat Fungsional Auditor
di Lingkungan Inspektorat Kabupaten
Purworejo. Narasumber kegiatan
adalah dari BPKP selaku Pembina
Kepegawaian Jabatan Fungsional
Auditor. Sosialisasi ini dilaksanakan
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 10
No Nama Surat
Kabar / Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
selama dua hari dan diikuti oleh 15
orang Jabatan Fungsional Auditor dan
Tim Penilai Angka Kredit di Lingkungan
Inspektorat Kabupaten Purworejo.
20. pidjar.com Senin, 2
Maret
2020
Maju Mundur
Penanganan
Kasus Dugaan
Korupsi
Pembangunan
Balai Desa
Baleharjo
Kejaksaan Negeri Gunungkidul masih
melakukan pengembangan terkait
kasus korupsi atas pembangunan Balai
Desa Baleharjo yang tengah
ditanganinya. Satu orang sendiri yang
merupakan Kepala Desa Baleharjo, AS
telah ditetapkan sebagai tersangka.
Hasil audit dari Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
DIY, proyek pembangunan itu
merugikan keuangan negara sebanyak
350 juta rupiah.
21. pemberdayaan.k
ulonprogokab.go
.id
Senin, 2
Maret
2020
BPKP DIY
Lakukan Audit
Kegiatan PID
dan PIID PEL di
Kulon Progo
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Daerah Istimewa Yogyakarta
melakukan pengawasan keuangan dan
pembangunan yang terdiri atas Audit
dan Evaluasi terkait dengan
penggunaan dan pelaksanaan kegiatan
Program Inovasi Desa (PID) dan
Program Inkubasi Inovasi Desa
Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID
PEL) tahun 2019 di Kabupaten Kulon
Progo. Kabupaten Kulon Progo
menjadi salah satu sampel Audit
terhadap laporan keuangan dan
pelaksanaan program Inovasi Desa
(PID) terkait bantuan Dana
Operasional Kegiatan (DOK) untuk Tim
Inovasi Kabupaten (TIK) dan Tim
Pelaksana Inovasi Desa (TPID).
Selain audit terhadap kegiatan PID
pada tahun ini juga dilakukan audit
terhadap laporan keuangan dan
pelaksanaan Program Inkubasi Inovasi
Desa Pengembangan Ekonomi Lokal
(PIID PEL) tahun 2019 di Kalurahan
Jatirejo Kapanewon Lendah.
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 11
No Nama Surat
Kabar / Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
22. jogja.tribunnews.
com
Senin, 2
Maret
2020
Gedung Baru
Inspektorat
Maksimalkan
Kinerja
Pengawasan
Bupati Klaten Sri Mulyani pada Minggu
malam (1/3/2020) telah meresmikan
gedung baru Inspektorat Kabupaten
Klaten.Dalam acara peresmian ini turut
diadakan pagelaran wayang kulit
bertema ‘Semar Mbangun Kayangan’
bertempat di Alun-Alun Klaten.
Pagelaran wayang dan peresmian ini
dihadiri oleh Perwakilan BPKP DIY,
BPKP, BPK Provinsi Jawa Tengah,
Bupati Klaten Sri Mulyani, Ketua DPRD
Klaten, Forkompimda, Jajaran
Inspektorat di Jawa Tengah, Wakil
Bupati Wonosobo, Asisten dan Staf
Ahli Bupati, Sekda Kabupaten Klaten,
Kepala OPD Klaten, Camat dan Kepala
Desa di Kabupaten Klaten, serta
masyarakat Klaten.
23. klatenkab.go.id Senin, 2
Maret
2020
Dukung Peran
Inspektorat
dalam
Pengawasan
Pemerintah
Daerah
Bupati Hj Sri Mulyani pada Minggu
malam (1/3) telah meresmikan gedung
baru Inspektorat Kabupaten Klaten.
Bupati berharap bahwa dengan
diresmikannya gedung baru
Inspektorat, peran dan pelayanan
inspektorat dapat semakin baik. Bupati
Klaten dan jajarannya turut mendukung
upaya Inspektorat dalam
menyelenggarakan pemerintahan yang
berintegritas melalui penandatanganan
Pakta Integritas.
Peresmian Inspektorat dihadiri oleh
Perwakilan BPKP DIY, BPK Provinsi
Jawa Tengah, Bupati Klaten, Ketua
DPRD Klaten, Forkompimda, Jajaran
Inspektorat di Jawa Tengah, Wakil
Bupati Wonosobo, Asisten dan Staf
Ahli Bupati, Sekda Kabupaten Klaten,
Kepala OPD Klaten, Camat dan Kepala
Desa di Kabupaten Klaten, serta
masyarakat Klaten.
24. partainasdem.id Senin, 2
Maret
2020
Achmad Hatari
Minta Pemprov
Yogyakarta Cari
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad
Hatari mengatakan, jajaran Pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 12
No Nama Surat
Kabar / Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
Potensi Objek
Pajak Baru
(DIY) dan stakeholder keuangan perlu
kembali menyiapkan langkah-langkah
strategi khusus perpajakan guna
mencapai target penerimaan pajak
negara, pengelolaan wajib pajak baru,
serta mencari potensi-potensi terbaik
objek pajak baru. Kunker ini dihadiri
Kepala Kanwil Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) DIY, Kepala Perwakilan
BPK DIY, Kepala Perwakilan BPKP
DIY, dan Pemerintah Provinsi DIY.
Kunker dimaksudkan dalam rangka
mendapatkan informasi terkait upaya
pencapaian target serta optimalisasi
yang akan dan sudah dilakukan oleh
Kanwil Kemenkeu DIY.
25. sleman.bawaslu.
go.id
Rabu,
11 Maret
2020
Dikunjungi
BPKP
Perwakilan DIY,
Bawaslu
Sleman Siap
Diskusi Tentang
Manajemen
Resiko
Bawaslu RI bekerja sama dengan
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Pusat
melakukan Bimbingan Teknis
manajemen resiko atas tahapan
pemilihan kepala daerah di
kabupaten/kota yang
menyelenggarakan pemilihan di tahun
2020.
Kerja sama Bawaslu RI dan BPKP
tersebut ikut ditindaklanjuti oleh
Perwakilan BPKP DIY ke Bawaslu
Kabupaten Sleman dengan
mengunjungi kantor Bawaslu Sleman,
Jl. Dr.Radjimin 16 Sucen Triharjo
Sleman pada Rabu (12/3/2020)
dengan didampingi oleh Bawaslu DIY.
26. bcyogyakarta.be
acukai.go.id
Rabu, 11
Maret
2020
Kunjungan
Kerja Komisi XI
DPR RI ke
Provinsi DIY
Yogyakarta
Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua
Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari,
mengadakan pertemuan dengan
Kepala Kanwil DJP DIY, Kepala
KPPBC TMP B Yogyakarta, Kepala
Perwakilan BPK DIY, Kepala
Perwakilan BPKP DIY, dan Pemerintah
Provinsi DIY, di Aula Kanwil Pajak DIY.
Turut hadir juga Staf Ahli Kemenkeu
Bidang Pengeluaran Negara, Kunta
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 13
No Nama Surat
Kabar / Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
Wibawa Dasa Nugraha, memberikan
pemaparan tentang perkembangan
pengeluaran negara khususnya untuk
wilayah DI Yogyakarta. Kunjungan
Kerja Komisi XI DPR RI tersebut
membahas tentang Target Penerimaan
Perpajakan DIY, Keuangan Daerah,
Pengendalian inflasi Daerah,
Pembinaan dan Pengawasan
Keuangan daerah, serta Dana Desa.
2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik
Kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat/publik dapat dilihat dalam
rincian di bawah ini :
No Kategori Kegiatan Tanggal
A Penanganan atas media massa
Hak Jawab/klarifikasi/
pelurusanberita/koreksi
Press Conference
Press Release
Nihil
-
B Promosi
Sosialisasi tugas, fungsi dan Produk BPKP
1. Sosialisasi Ketentuan JFA dan Pembinaan Tim Penilai Angka Kredit
di Inspektorat Kabupaten Purworejo 25/02/2020
2. Sosialisasi penerapan aplikasi SISWASKEUDES pada Inspektorat
Kabupaten Klaten 10/03/2020
3. Sosialisasi penilaian maturitas SPIP dengan menggunakan aplikasi
e-SPIP di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Magelang 10/03/2020
4. Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020 di Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta Depok Sleman 20/01/2020
C Bimbingan Teknis, Pendampingan, Narasumber
1. Asistensi analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2019 17/02/2020
2. Benchmarking strategi peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta
10/02/2020
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 14
No Kategori Kegiatan Tanggal
3. Benchmarking strategi peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo
10/02/2020
4. Bimbingan Teknis "Evaluasi Manajemen Resiko (MR)" pada
Inspektorat Kabupaten Cilacap 27/01/2020
5. Bimbingan Teknis Analisa Laporan Keuangan SKPD pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta 10/02/2020
6. Bimbingan Teknis Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah
Kabupaten Magelang 10/01/2020
7. Bimbingan Teknis e-SPIP pada Pemerintah Daerah Kota Magelang 25/02/2020
8. Bimbingan Teknis Implementasi aplikasi SIMDA Perencanaan pada
Pemerintah Kabupaten Klaten 08/01/2020
9. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko atas Tahapan Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Sleman
10/03/2020
10. Bimbingan Teknis pendampingan Tim Penilai Self Assesment GCG
PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko
(Persero) Tahun Buku 2019 di Sleman
28/01/2020
11. Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan desa pada Inspektorat
Kabupaten Klaten 17/02/2020
12. Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
BUM Desa dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BUM Desa
pada Kabupaten Kulon Progo
24/01/2020
13. Bimbingan Teknis Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko pada
Inspektorat Kabupaten Sleman 25/02/2020
14. Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis
Risiko (PPBR) Inspektorat Kabupaten Kebumen 31/01/2020
15. Bimbingan Teknis Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
(PPBR) pada Inspektorat Daerah D.I.Yogyakarta 07/02/2020
16. Diagnostic Assessment (DA) Fraud Control Plan (FCP) pada RSUD
Nyi Ageng Serang Kulon Progo 17/02/2020
17. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan IV Tahun
2019 pada Pemerintah Kabupaten Cilacap
10/01/2020
18. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan dana Desa Tahun 2019
dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan IV Tahun
2019 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
10/01/2020
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 15
No Kategori Kegiatan Tanggal
19. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan IV Tahun
2019 pada Pemerintah Kabupaten Purworejo
10/01/2020
20. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan IV tahun
2019 pada Pemerintah Kabupaten Sleman
10/01/2020
21. Evaluasi Implementasi Siskeudes dan Pengumpulan Data
Pelaksanaan APBDes Tahun 2019 pada Kabupaten Cilacap 21/02/2020
22. Evaluasi Implementasi Siskeudes dan Pengumpulan Data
Pelaksanaan APBDes Tahun 2019 pada Kabupaten Kebumen 21/02/2020
23. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun
Kabupaten Kulon Progo Tahun Buku 2019 10/03/2020
24. Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota
Magelang Tahun Buku 2019 10/03/2020
25. Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Handayani Kabupaten Gunungkidul Tahun Buku 2019 10/03/2020
26. Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta
Kota Yogyakarta Tahun Buku 2019 10/03/2020
27. Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Umum Tirta
Merapi Kabupaten Klaten Tahun Buku 2019 10/03/2020
28. Evaluasi Penerapan JFA pada Inspektorat Kabupaten Bantul 24/01/2020
29. Evaluasi Penerapan JFA pada Inspektorat Kota Yogyakarta 24/01/2020
30. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 11/03/2020
31. Focus Group Discussion (FGD) tender Paket Konstruksi Fisik
Pembangunan Gedung Parkir dan Bangsal Perawatan di RSUP DR.
Sardjito Yogyakarta
05/03/2020
32. Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Semester
II TA 2019 pada Satker Jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 22/01/2020
33. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional
atas Pembangunan Jalur Kereta Api Double Track Selatan Jawa
Bagian Tengah Lintas Kroya - Kutoarjo (KSP B12) Tahun 2019 pada
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengan
21/01/2020
34. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional
Bidang Pariwisata Periode TW IV (B12) Tahun 2019 pada Badan
Pelaksana Otorita Borobudur
21/01/2020
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 16
No Kategori Kegiatan Tanggal
35. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional
Bidang Pariwisata Periode TW IV (B12) Tahun 2019 pada Daerah
Istimewa Yogyakarta
21/01/2020
36. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional
Capaian Triwulan IV Tahun 2019 atas Pembangunan Underpass
Bandara Yogyakarta International Airport
21/01/2020
37. Narasumber Analisa Laporan Keuangan BLUD sesuai SAP sampai
dengan Bulan Desember 2019 pada BLUD di lingkungan Pemerintah
Kota Yogyakarta
10/02/2020
38. Narasumber Bimbingan Teknis Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit
Forensik dan Reviu HPS pada UKPBJ di Inspektorat Kabupaten
Gunungkidul
18/02/2020
39. Narasumber dengan tema "Urgensi Menjaga Integritas dalam
Bekerja". 16/01/2020
40. Narasumber FGD Reviu LKPD 2019 pada Inspektorat Kota
Yogyakarta 23/01/2020
41. Narasumber Forum OPD Inspektorat DIY di Sleman 13/02/2020
42. Narasumber Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa Tahun
Anggaran 2020 dan Pengadaan Barang dan Jasa 20/01/2020
43. Narasumber Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS) dengan materi "Reviu
Pengelolaan Dana BLUD" pada Inspektorat Kabupaten Magelang 28/01/2020
44. Narasumber Pelatihan Kantor Sendiri Pemeriksaan Fisik Pekerjaan
Jalan 20/01/2020
45. Narasumber pendampingan penyusunan Renstra Tahun 2021-2026
RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kabumen yang dilaksanakan di Ros
In Hotel Yogyakarta
31/01/2020
46. Narasumber Prinsip Pengawasan Pengelolaan Anggaran yang di
selenggarakan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta
di Hotel Innside Sleman Yogyakarta
30/01/2020
47. Narasumber Sosialisasi Tingkat Maturitas SPIP dan Workshop
Penerapan Manajemen Risiko di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta
11/03/2020
48. Narasumber Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD
Kota Magelang 23/01/2020
49. Narasumber Pelatihan Penatausahaan Keuangan Desa dengan
Aplikasi Siskeudes pada Kabupaten Bantul 24/01/2020
50. Pemberian keterangan sebagai ahli di hadapan penyidik Kepolisian
Daerah D.I.Yogyakarta atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi
12/02/2020
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 17
No Kategori Kegiatan Tanggal
penyelewengan pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa
Bleberan TA 2019
51. Pendampingan aplikasi SIMDA BMD pada BPPKAD Kabupaten
Purworejo 21/02/2020
52. Pendampingan penyusunan laporan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soedirman dan RSUD Prembun
Kabupaten Kebumen
24/01/2020
53. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas
dan RSD Tahun 2019 pada Kabupaten Klaten 28/01/2020
54. Pendampingan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang RBA
dan Penatausahaan BLUD di Kab. Magelang serta Reviu Laporan
Keuangan Tahun 2019 pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
07/02/2020
55. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Terhadap Kasus
Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pengadaan Barang
Pengembangan Perlengkapan Komunikasi Kebencanaan Terpadu
Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta
31/01/2020
56. Quality Assurance atas reviu pelaksanaan pengadaan CPNS yang
dilakukan Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan
penyelenggaraan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) di Gedung
Graha Wana Bhakti Yogyakarta
04/02/2020
57. Quality Assurance atas reviu pelaksanaan pengadaan CPNS yang
dilakukan Inspektorat Kabupaten Purworejo, dengan
penyelenggaraan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) di GOR
Samapta Magelang
04/02/2020
58. Quality Assurance atas reviu pelaksanaan pengadaan PNS yang
dilakukan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dengan
Penyelenggaraan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) di Gedung
Graha Wana Bhakti Yogyakarta
04/02/2020
59. Quality Assurance atas reviu pelaksanaan pengadaan PNS yang
dilakukan Inspektorat Kabupaten Magelang 04/02/2020
60. Rapat dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Semarang 24/01/2020
61. Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Grha
Pradipta Jogja Expo Center 19/02/2020
62. Reviu atas Laporan Hasil Verifikasi Konsultan terhadap Program
sAIIG Tahap II Hibah Pemerintah Australia pada Kabupaten Sleman 07/02/2020
63. Reviu atas pengadaan tanah dalam rangka pembayaran langsung
pengadaan tanah PSN Perkerataapian di Wilayah Yogyakarta untuk
pembangunan jalur kereta api akses Bandara Baru Yogyakarta pada
10/01/2020
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 18
No Kategori Kegiatan Tanggal
Desa Glagah, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
64. Reviu atas pengadaan tanah dalam rangka pembayaran langsung
pengadaan tanah PSN Perkerataapian di Wilayah Yogyakarta untuk
pembangunan jalur kereta api akses Bandara Baru Yogyakarta pada
Desa Kaligintung, Desa Kulur dan Desa Kalidengen Kecamatan
Temon Kabupaten Kulon Progo
10/01/2020
65. Reviu atas Pengadaan Tanah PSN Sektor Bendungan dengan Pola
Pembayaran Langsung Uang Ganti Rugi oleh LMAN pada
Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo
04/03/2020
66. Reviu Database SIMDA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo 20/01/2020
67. Reviu laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019
pada Akademi Militer di Magelang 05/02/2020
68. Reviu Tata Kelola PSN pada Proyek Pembangunan Bandara
Internasional Yogyakarta Triwulan I Tahun 2020 24/03/2020
D Penerbitan Majalah/ Bulletin
1. -- --
3. Pengelolaan Website BPKP
Rincian pengelolaan website BPKP adalah sebagai berikut :
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
A. Upload Daily News
Website Pusat
1. Penandatanganan Pakta Integritas 20 Januari
2020
Pegawai BPKP DIY Berkomitmen
Jaga Integritas
2. Rapat Koordinasi Pengawasan Aparat
Pengawasan Instansi Pemerintah
(Rakorwas APIP) se wilayah kerja
Perwakilan BPKP DIY yaitu enam
APIP di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta dan enam APIP di wilayah
Jawa Tengah bagian selatan.
20 Januari
2020 Rakorwas Perwakilan BPKP DIY -
APIP Se Wilayah Kerja BPKP DIY
3. Pertemuan koordinasi pengawasan
dan peningkatan kapabilitas APIP
dengan Walikota Magelang Ir. H. Sigit
Widyonindito.
20 Januari
2020
BPKP DIY Serahkan Laporan
Kapabilitas APIP Level 3
KeWalikota Magelang
4. Bupati Klaten Hj. Sri Mulyani dan
Kepala Perwakilan BPKP Daerah
24 Januari
2020
Penyerahan Kapabilitas APIP
Kepada Bupati Klaten
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 19
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
Istimewa Yogyakarta, Slamet Tulus
Wahyana pada hari Senin tanggal 20
Januari 2020 melakukan pertemuan
untuk koordinasi pengawasan dan
peningkatan kapabilitas APIP.
5. Perwakilan BPKP DIY menjadi tuan
rumah acara Penyusunan Laporan
Keuangan BPKP Tahun 2019.
05 Februari
2020
Penyusunan Laporan Keuangan
BPKP Tahun 2019
6. Koordinasi dan penyerahan sertifikat
Level 3 Maturitas SPIP dan Sertifikat
Level 3 Kapabilitas APIP kepada
Sekretaris Daerah D.I. Yogyakarta.
18 Februari
2020
BPKP DIY Siap Tingkatkan Sinergi
dengan Pemda
7. Inspektorat Daerah Istimewa
Yogyakarta mengundang Perwakilan
BPKP DIY untuk menjadi narasumber
dalam Musrenbang I atau Musrenbang
Instansi di lingkungan Inspektorat
Daerah Istimewa Yogyakarta.
20 Februari
2020
BPKP DIY Sumbang Saran dalam
Musrenbang I Inspektorat DIY
8. Rapat Kerja Percepatan Penyaluran
dan Pengelolaan Dana Desa Tahun
2020 di wilayah D.I. Yogyakarta di
Graha Pradipta Jogja Expo Center
(JEC).
21 Februari
2020
Percepatan Penyaluran dan
Pengelolaan Dana Desa
9. Pemberian penghargaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 pada
pemerintah daerah dari 12 provinsi
yang diselenggarakan oleh
Kementrian PAN RB.
28 Februari
2020
SAKIP Award 2019, DIY Raih
Peringkat Tertinggi.
10. Rapat Koordinasi Nasional
Pengawasan Kearsipan di The Sunan
Hotel Surakarta, Jawa Tengah
28 Februari
2020
BPKP Raih Predikat Sangat
Memuaskan dari ANRI
11. Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI
Masa Reses Persidangan II Tahun
Sidang 2019-2020.
05 Maret 2020 Kunker Komisi XI di DIY Bahas
Pengelolaan Keuangan Negara
Website Perwakilan
1. Perayaan Natal Bersama Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Tengah dan
Perwakilan BPKP DIY. Acara
diselenggarakan di D’Emmerick Hotel,
Salib Putih, Salatiga pada Sabtu, 11
Januari 2020.
13 Januari
2020
Perayaan Natal Bersama BPKP
Jateng dan BPKP DIY
2. Penandatanganan Pakta Integritas. 19 Januari Pegawai BPKP DIY Berkomitmen
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 20
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
2020 Jaga Integritas
3. Pertemuan koordinasi pengawasan
dan peningkatan kapabilitas APIP
dengan Walikota Magelang Ir. H. Sigit
Widyonindito.
20 Januari
2020
BPKP DIY Menyerahkan Laporan
Penjamin Kualitas Kapabilitas APIP
Level 3 Kepada Walikota Magelang
4. Rapat Koordinasi Pengawasan Aparat
Pengawasan Instansi Pemerintah
(Rakorwas APIP) se wilayah kerja
Perwakilan BPKP DIY yaitu enam
APIP di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta dan enam APIP di wilayah
Jawa Tengah bagian selatan.
20 Januari
2020 Rakorwas Perwakilan BPKP DIY -
APIP Se Wilayah Kerja BPKP DIY
5. Bupati Klaten Hj. Sri Mulyani dan
Kepala Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta, Slamet Tulus
Wahyana pada hari Senin tanggal 20
Januari 2020 melakukan pertemuan
untuk koordinasi pengawasan dan
peningkatan kapabilitas APIP.
22 Januari
2020
Penyerahan Laporan Penjamin
Kualitas Kapabilitas APIP Level 3
Kepada Bupati Klaten
6. Perwakilan BPKP DIY menjadi tuan
rumah acara Penyusunan Laporan
Keuangan BPKP Tahun 2019.
04 Februari
2020
Penyusunan Laporan Keuangan
BPKP Tahun 2019
7. Ekspos Mandiri oleh Perwakilan atas
Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian
Mandiri Level 3 Maturitas
Penyelenggaraan SPIP dan
Kapabilitas APIP.
07 Februari
2020
Ekspos Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP dan
Kapabilitas APIP
8. Koordinasi dan penyerahan sertifikat
Level 3 Maturitas SPIP dan Sertifikat
Level 3 Kapabilitas APIP kepada
Sekretaris Daerah D.I. Yogyakarta.
17 Februari
2020
BPKP DIY Siap Tingkatkan Peran
dan Kerjasama dengan Pemda DIY
9. Inspektorat Daerah Istimewa
Yogyakarta mengundang Perwakilan
BPKP DIY untuk menjadi narasumber
dalam Musrenbang I atau Musrenbang
Instansi di lingkungan Inspektorat
Daerah Istimewa Yogyakarta.
19 Februari
2020
BPKP DIY Beri Masukan dalam
Musrenbang I Inspektorat DIY
10. Rapat Kerja Percepatan Penyaluran
dan Pengelolaan Dana Desa Tahun
2020 di wilayah D.I. Yogyakarta di
Graha Pradipta Jogja Expo Center
(JEC).
21 Februari
2020
Percepatan Penyaluran dan
Pengelolaan Dana Desa Tahun
2020 di Wilayah D.I. Yogyakarta
11. Pemberian penghargaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
27 Februari
2020
SAKIP Award 2019, Pemerintah
Daerah DIY Raih Peringkat
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 21
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 pada
pemerintah daerah dari 12 provinsi
yang diselenggarakan oleh
Kementrian PAN RB.
Tertinggi
12. Rapat Koordinasi Nasional
Pengawasan Kearsipan di The Sunan
Hotel Surakarta, Jawa Tengah
28 Februari
2020
BPKP Raih Predikat Sangat
Memuaskan dari ANRI
13. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta menyelenggarakan
sambung rasa pegawai Bagian Tata
Usaha dengan Kepala Perwakilan dan
mindshifting di Rajaklana Bangunjiwo
Yogyakarta.
28 Februari
2020
Mindshifting Bagian Tata Usaha
BPKP DIY
14. Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI
Masa Reses Persidangan II Tahun
Sidang 2019-2020.
05 Maret 2020 BPKP Diminta Terus Mengawal
Proyek Strategis Nasional di DIY
B Updating Content website
Update Content
1. Profil BPKP DIY
Profil Mitra Kerja
5 Maret 2020 Update SDM per Maret 2020
5 Maret 2020
6 Maret 2020
Update data :
- Agenda Pimpinan (Januari dan
Februari 2020)
- Level APIP Mitra
- Maturitas SPIP Mitra
- Nilai SAKIP Mitra
2. Informasi Berkala 6 Maret 2020
5 Maret 2020
9 Maret 2020
9 Maret 2020
9 Maret 2020
5 Maret 2020
9 Maret 2020 5 Maret 2020 5 Maret 2020 6 Maret 2020
- Perjanjian Kinerja - Laporan Akses Layanan
Informasi Publik - Daftar BMN - Anggaran (DIPA) - Laporan Periodik
Bulanan Realisasi RKT (Januari & Februari 2020) Disiplin Pegawai (Des 19, Jan, Feb2020)
Triwulan Lapkin Triw IV 2019 Kehumasan Triwulan IV 2019 Pelaksanaan PPM Triwulan IV 2019 Penyelengaraan SPIP
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 22
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
9 Maret 2020
9 Maret 2020
Triwulan IV 2019 Budaya Kerja Triwulan IV 2019
Tahunan Ringkasan LKjIP 2019
Updating Tampilan
1. Perubahan Informasi Publik dalam
Kelompok Daftar Informasi Publik
3 Maret 2020 Penghapusan Laporan Gubernur dalam daftar informasi publik
Penghapusan Laporan Bulanan Hasil Pengawasan dalam daftar informasi
Penutupan seluruh laporan yang diupload di 2019 sampai dengan selesainya penutupan tanda tangan dan NIP kepala perwakilan dalam laporan
4. Peliputan Kegiatan Kantor/ Kehumasan
Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelolahumas selama Triwulan
I Tahun 2020 sebanyak14kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
No Tanggal Kegiatan
1. 13 Januari 2020 Perayaan Natal Bersama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah dan Perwakilan BPKP DIY. Acara diselenggarakan di
D’Emmerick Hotel, Salib Putih, Salatiga pada Sabtu, 11 Januari
2020.
2. 19 Januari 2020 Penandatanganan Pakta Integritas
3. 20 Januari 2020 Pertemuan koordinasi pengawasan dan peningkatan kapabilitas
APIP dengan Walikota Magelang Ir. H. Sigit Widyonindito.
4. 20 Januari 2020 Rapat Koordinasi Pengawasan Aparat Pengawasan Instansi
Pemerintah (Rakorwas APIP) se wilayah kerja Perwakilan BPKP
DIY yaitu enam APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
dan enam APIP di wilayah Jawa Tengah bagian selatan.
5. 22 Januari 2020 Bupati Klaten Hj. Sri Mulyani dan Kepala Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta, Slamet Tulus Wahyana pada hari
Senin tanggal 20 Januari 2020 melakukan pertemuan untuk
koordinasi pengawasan dan peningkatan kapabilitas APIP.
6. 04 Februari
2020
Perwakilan BPKP DIY menjadi tuan rumah acara Penyusunan
Laporan Keuangan BPKP Tahun 2019.
7. 07 Februari Ekspos Mandiri oleh Perwakilan atas Hasil Penjaminan Kualitas
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 23
No Tanggal Kegiatan
2020 Penilaian Mandiri Level 3 Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan
Kapabilitas APIP.
8. 17 Februari
2020
Koordinasi dan penyerahan sertifikat Level 3 Maturitas SPIP dan
Sertifikat Level 3 Kapabilitas APIP kepada Sekretaris Daerah
D.I. Yogyakarta.
9. 19 Februari
2020
Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mengundang
Perwakilan BPKP DIY untuk menjadi narasumber dalam
Musrenbang I atau Musrenbang Instansi di lingkungan
Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. 21 Februari
2020
Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana
Desa Tahun 2020 di wilayah D.I. Yogyakarta di Graha Pradipta
Jogja Expo Center (JEC).
11. 27 Februari
2020
Pemberian penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 pada pemerintah daerah dari
12 provinsi yang diselenggarakan oleh Kementrian PAN RB.
12. 28 Februari
2020
Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan di The
Sunan Hotel Surakarta, Jawa Tengah
13. 28 Februari
2020
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
menyelenggarakan sambung rasa pegawai Bagian Tata Usaha
dengan Kepala Perwakilan dan mindshifting di Rajaklana
Bangunjiwo Yogyakarta.
14. 05 Maret 2020 Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Masa Reses Persidangan II
Tahun Sidang 2019-2020.
5. Pembinaan Kehumasan
Selama Triwulan I Tahun 2020, kegiatan pembinaan kehumasan yang dilakukan
berupa rapat Tim Humas dan Tim KMS Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta pada
tanggal 18 Februari 2020.
6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi lain
Selama Triwulan I Tahun 2020, tidak ada kegiatan koordinasi dengan media
massa untuk peliputan kegiatan.Hubungan dengan instansi lain di wilayah DIY,
Jawa Tengah, dan instansi lainnya sebagai mitra kerja BPKP telah terjalin dengan
baik. Kegiatan koordinasi dengan mitra kerja yang telah dilakukan antara lain:
a. 14/01/2020 Koordinasi Pengawasan dengan Pemerintah Daerah Kota
Magelang
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 24
b. 17/01/2020 Koordinasi Pengawasan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten
c. 20/01/2020 Rapat Pembahasan Persiapan Rekonsiliasi Penyusunan
Laporan Keuangan BPKP tahun 2019 di BPKP Pusat Jakarta
d. 21/01/2020 Koordinasi dengan Inspektorat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta
e. 10/02/2020 Rapat Koordinasi dengan BBWS Serayu OPAK
f. 11/02/2020 Rapat koordinasi pelaksanaan Kasda Online pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
g. 17/02/2020 Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
Tanah untuk Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)
Pembangunan Bendungan di Kantor Pekerjaan Umum
Maguwoharjo, Depok, Sleman
h. 03/03/2020 Koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Purworejo di
Purworejo
i. 11/03/2020 Kegiatan " Kamis Pahingan Open Session " Periode Maret 2020
di Kanwil Perbendaharaan di Sleman
j. 12/03/2020 Rapat Koordinasi Persiapan Uji Coba Siswaskeudes pada
Kabupaten Bantul
7. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas
Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas dilaksanakan dalam pengiriman berita
yang akan di-upload di konten BPKP Pusat,serta pengiriman laporan triwulan
kehumasan.
8. Studi Banding
Selama periode Triwulan I Tahun 2020 ini, Perwakilan BPKP DIY tidak melakukan
kegiatan studi banding ke instansi/unit lain tetapi menerima kunjungan Tim Humas
Perwakilan BPKP Gorontalo.
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 25
9. Pelaporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
TRIWULAN I TAHUN 2020
A. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
berpedoman pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-653/SU/2010 tanggal 12
Agustus 2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP.
B. Pendukung Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
1. Sarana dan Prasarana (yang dimiliki dan kondisinya)
a. Ruang Layanan Informasi (kondisi baik)
b. Kamera DSLR (kondisi baik)
c. Perekam (kondisi baik)
d. Handycam (kondisi baik)
e. PC Layanan Informasi Mandiri dan Meja Informasi (kondisi baik)
f. PC Gudang Informasi (kondisi baik)
g. WA Pengaduan (kondisibaik)
h. Server Paris Update (kondisi baik)
i. LED running text(kondisi baik).
2. Sumber Daya Manusia
Untuk melaksanakan kegiatan layanan informasi kepada publik, telah diterbitkan
Keputusan Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Nomor KEP-
16/PW12/1/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Tim Layanan Informasi dan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Anggaran dan Penggunaannya
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan kehumasan tahun 2019sebagai berikut:
No Kegiatan Anggaran (Rp)
Realisasi TW I2020 (Rp)
Keterangan
a. Pengembangan Humas
- Bahan 3.892.000 450.000
- Honor Narasumber 1.800.000
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 26
No Kegiatan Anggaran (Rp)
Realisasi TW I2020 (Rp)
Keterangan
- RDK 6.300.000
b. Liputan Kehumasan
- Perjalanan Dinas 2.590.000 485.000
- Forum Kehumasan 12.580.000
- Transport Lokal 2.700.000
c. Majalah Paris Review 19.680.000
d. Bulletin Paris Mini 26.640.000
e. Updating Website 33.900.000 7.250.000
Jumlah 110.082.000 8.185.000
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2020anggaran yang tersedia telah direalisasikan
sebesar Rp8.185.000,00.
C. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
1. Permintaan Informasi selama Triwulan I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
No Bulan Jml Permintaan Informasi
Waktu Rata-Rata
yang Diperlukan
(hari)
Jml Pemberian Informasi
Jml Penolakan Informasi
Alasan Penolakan Informasi
1 Januari 0 1 1 - -
2 Februari 2 1 1 - -
3 Maret 1 1 1 - -
Jumlah 3 1 3 - -
2. Sengketa Informasi
a. Jumlah keberatan yang diterima Tidak ada
b. Tanggapan-tanggapan atas keberatan Tidak ada
c. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke
Komisi Informasi
Tidak ada
d. Hasil mediasi atau keputusan adjudikasi
- Menang
- Kalah
Tidak ada
e. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan Tidak ada
f. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya
- Menang
- Kalah
Tidak ada
D. Kekurangan dan hambatan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 27
Tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan
informasi.
E. DaftarIsianInformasi
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Tahun 2020
No Jenis Informasi Penguasa Informasi
Penanggung Jawab
Penerbitan Informasi
Waktu dan Tempat
Pembuatan Informasi
Bentuk Informas
i Yang Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan atau Retensi
Arsip A Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
1 Informasi tentang Profil Perwakilan BPKP DIY
Korwas Bidang P3A
Korwas Bidang P3A
Yogyakarta, 2019, 2020
Cetak, Online
Selama berlaku
2 Renstra Perwakilan BPKP DIY
Korwas Bidang P3A
Korwas Bidang P3A
Yogyakarta, 2016
Cetak, Online
5 tahun
3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan atau LKjIP
Korwas Bidang P3A
Korwas Bidang P3A
Yogyakarta, 2018,2019
Cetak, Online
5 tahun
4 Laporan Keuangan Kasubbag Keuangan
Kasubbag Keuangan
Yogyakarta, 2018,2019,2
020
Cetak, Online
5 tahun setelah tahun anggaran berlaku
5 Informasi Tentang Layanan Informasi
Korwas Bidang P3A
Korwas Bidang P3A
Yogyakarta, 2018
Online Selama berlaku
6 Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
Kasubbag Umum
Kasubbag Umum
Yogyakarta, 2019, 2020
Cetak, Online
Selama berlaku
7 Sistem Pengelolaan Pengaduan
Korwas Bidang
Investigasi
Korwas Bidang
Investigasi
Yogyakarta, 2017
Cetak, Online
Selama berlaku
8 Ringkasan LHKPN Kasubbag Kepegawaian
Kasubbag Kepegawaian
Yogyakarta, 2018,2019
Cetak, Online
2 tahun
B Informasi yang wajib Diumumkan Secara Serta Merta
1 Jalur Evakuasi Kasubbag Umum
Kasubbag Umum
Yogyakarta, 2017
Cetak, Online
Selama berlaku
C Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat
1 Dokumen Anggaran Kasubbag Keuangan
Kasubbag Keuangan
Yogyakarta, 2019, 2020
Cetak, Online
2 tahun
2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Kasubbag Keuangan
Kasubbag Keuangan
Yogyakarta, 2018, 2019,
2020
Cetak, Online
5 tahun setelah tahun anggaran berlaku
3 Dokumen Penetapan/Perjanjian
Korwas Bidang P3A
Korwas Bidang P3A
Yogyakarta, 2019, 2020
Cetak, Online
2 tahun
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 28
No Jenis Informasi Penguasa Informasi
Penanggung Jawab
Penerbitan Informasi
Waktu dan Tempat
Pembuatan Informasi
Bentuk Informas
i Yang Tersedia
Jangka Waktu
Penyimpanan atau Retensi
Arsip Kinerja
4 Profil Pimpinan Kabag TU Kabag TU Yogyakarta, 2019, 2020
Online Selama berlaku
5 Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga, seperti MoU
Kabag TU Kabag TU Yogyakarta, 2020
Cetak Selama berlaku
6 Data Inventaris Perwakilan BPKP DIY
Kasubbag Umum
Kasubbag Umum
Yogyakarta, 2019, 2020
Cetak, Online
2 tahun
7 Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Kasubbag Kepegawaian
Kasubbag Kepegawaian
Yogyakarta, 2019, 2020
Cetak 2 tahun
8 Laporan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Kasubbag Kepegawaian
Kasubbag Kepegawaian
Yogyakarta, 2019, 2020
Cetak 2 tahun
9 Komposisi SDM Perwakilan BPKP DIY
Kasubbag Kepegawaian
Kasubbag Kepegawaian
Yogyakarta, 2019, 2020
Cetak, Online
2 tahun
10 Laporan Pembinaan Auditor Perwakilan BPKP DIY atau Data Kegiatan Program Pelatihan Mandiri (PPM)
Kasubbag Kepegawaian
Kasubbag Kepegawaian
Yogyakarta, 2019, 2020
Cetak, Online
2 tahun
11 Laporan Pembinaan Tata Kelola APIP
Korwas Bidang P3A
Korwas Bidang P3A
Yogyakarta, 2019, 2020
Cetak 2 tahun
12 SOP Bagian Tata Usaha
Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Bagian Tata
Usaha
Yogyakarta, 2017
Cetak, Offline
Selama berlaku
13 SOP Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Korwas Bidang APD
Korwas Bidang APD
Yogyakarta, 2017
Cetak, Offline
Selama berlaku
14 SOP Bidang Instansi Pemerintah Pusat
Korwas Bidang IPP
Korwas Bidang IPP
Yogyakarta, 2017
Cetak, Offline
Selama berlaku
15 SOP Bidang Akuntan Negara
Korwas Bidang AN
Korwas Bidang AN
Yogyakarta, 2017
Cetak, Offline
Selama berlaku
16 SOP Bidang Program, Pelaporan dan Pembinaan APIP
Korwas Bidang P3A
Korwas Bidang P3A
Yogyakarta, 2017
Cetak, Offline
Selama berlaku
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 29
LAMPIRAN
Kliping Berita yang terkait dengan BPKP telah diupload dalam Aplikasi AKSI
E
https://timesindonesia.co.id
Inspektorat Bantul Raih Penjaminan Kualitas APIP Level 3 Kamis, 09 Januari 2020 - 23:39 | 21.82k
Bupati Bantul Drs H Suharsono didampingi Sekda Bantul Helmi
Jamharis, Kepala Inspektorat Bantul dan para Asisten
menerima dokumen penjaminan APIP level 3 dari BPKP
perwakilan DIY. (FOTO: Helmi Jamharis/TIMES Indonesia)
Pewarta: Helmi Jamharis (CR-126) | Editor: AJP-12 Editor Team
TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab Bantul) memperbaiki kinerja APIP secara berkelanjutan membuahkan hasil. Pada awal tahun 2020, Bupati Bantul Suharsono menerima raport positif
atas capaian kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh Inspektorat Bantul yang mencapai lavel 3. Penilaian tersebut dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY.
Dokumen tersebut disampaikan oleh Kepala BPKP Perwakilan DIY, Slamet Tulus Wahyana kepada Bupati Bantul, Drs H Suharsono di ruang kerjanya, Rabu (7/1/2020). Capaian tersebut merupakan hasil evaluasi atas perjalanan kinerja hingga tahun 2018 yang menunjukkan trend positif keterlibatan APIP dalam berbagai kegiatan di kabupaten Bantul.
“Hasil evaluasi yang telah kami laksanakan kita usulkan ke BPKP pusat yang hasilnya bahwa Bantul ditetapkan layak mendapatkan penjaminan APIP lavel 3,” jelas Slamet Tulus.
Urgensi penilaian kinerja APIP ini untuk mendorong agar Inspektorat Bantul dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya terpusat pada audit kinerja keuangan perangkat daerah. Tetapi juga melakukan pencegahan untuk menghindari kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan.
Dengan pemahaman semacam itu maka APIP harus membekali diri dengan ilmu-ilmu beragam yang tidak saja berlatar belakang ekonomi akuntans. Tetapi, juga ilmu-ilmu sosial, ilmu manajemen bahkan ilmu teknik. Berbekal ilmu yang beragam ini maka APIP diharapkan memiliki kemampuan yang memadai sejak perencanaan hingga dapat menetapkan outcome atas kegiatan yang dilaksanakan.
“Bekal ilmu yang bervariasi inilah akhirnya APIP dapat selangkah lebih maju dan mampu mengantisipasi adanya indikasi kecurangan yang mungkin terjadi pada kegiatan,” lanjut Tulus.
Bupati Bantul, Drs. Suharsono mengatakan bahwa sejak awal kepemimpinannya keberadaan lembaga seperti Inspektorat memang harus terus diperkuat untuk menghindari pemborosan atau kerugian keuangan negara.
“Sekalipun saat ini amanat alokasi anggaran inspektorat belum terpenuhi 0,5% dari APBD tetapi pemkab terus meningkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelas Suharsono.
Inspektorat Bantul dalam operasionalnya selalu dilibatkan dalam melakukan review perencaan anggaran. Sehingga, pemanfaatan keuangan dapat efisien, efektif dan ekonomis. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun semakin baik. (*)
https://krjogja.com DIY Editor : Ivan Aditya Jumat, 10 Januari 2020 / 11:52 WIB
Inspektorat Kota Yogya Capai Target YOGYA, KRJOGJA.com - Inspektorat Kota Yogya berhasil mencapai target terkait Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yakni meraih level 3. Merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019, seluruh APIP mampu berada pada level 3 di akhir tahun 2019.
"Pada level 3 tersebut berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kota Yogya telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan. Selain itu juga mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Itu berarti Inspektorat Kota Yogya telah berada pada level 3 untuk semua elemen," jelas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY Slamet Tulus Wahyana.
APIP level 3 yang diperoleh Inspektorat Kota Yogya tersebut merupakan hasil penilaian BPKP DIY pada tahun 2019. Elemen yang dinilai yaitu peran dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola.
Sementara Walikota Yogya Haryadi Suyuti, mengaku prestasi tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot Yogya yang terus melakukan pembenahan di semua bidang. Hal ini juga sebagai bukti keseriusan dalam pengelolaan pemerintahan di semua bidang yang akan terus membaik.
"Ini merupakan bukti keseriusan kita bersama dalam melakukan pembenahan di segala bidang. Bertahap kita sudah bisa mencapai level ini dan kita berharap ke depan untuk bisa mempertahankannya bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi," harapnya.
Haryadi menegaskan level 3 tersebut bukan sekadar pemenuhan dokumen atau infrastruktur namun substansinya kepada implementasi Key Proses Area secara berkelanjutan dan berulang. Sehingga hal itu mampu menjadi budaya kerja guna mengawal tata kelola pemerintahan daerah menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Sementara itu, Inspektur Kota Yogya Maryoto, mengatakan pencapaian level 3 tersebut melalui proses panjang dan membutuhkan perjuangan serta pengorbanan baik tenaga dan pikiran. (Dhi)
https://jogja.tribunnews.com
Kota Magelang
APIP Kota Magelang Capai Level 3 Kamis, 16 Januari 2020 22:07
Istimewa
Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan DIY, Slamet Tulus Wahyana, saat menyerahkan hasil
Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Magelang, kepada Wali Kota
Magelang Sigit Widyonindito, Rabu (15/1/2020) kemarin.
TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kota Magelang berhasil mencapai level 3 sejak akhir tahun 2019.
Dengan pencapaian ini artinya APIP Kota Magelang memiliki kapabilitas sesuai target RPJMN 2014-2019.
Adapun hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Magelang, diserahkan oleh Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, Slamet Tulus Wahyana, kepada Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, Rabu (15/1/2020) kemarin.
Slamet menjelaskan, dengan nilai level 3 ini, otomatis tanggung jawab APIP Kota Magelang semakin meningkat dan bertambah, bukan hanya sekadar pengawasan dan audit, namun juga tugas pencegahan.
"Inspektorat bisa memberikan saran terkait efisiensi, efektifitas dan ekonomis (3E) suatu perangkat daerah yang diaudit, sehingga bisa memberikan masukan kepada pimpinan untuk perbaikan OPD terkait 3E itu," terang Slamet usai kegiatan yang digelar di ruang rapat kantor Wali Kota Magelang.
Lebih lanjut, peran pencegahan dilakukan sebelum audit sehingga menghindari adanya penyimpangan. Misalnya, pengawalan atau pendampingan intensif terhadap suatu program strategis pemerintah. Dalam hal ini, inspektorat dapat memperkuat pengendalian di setiap OPD.
Dijelaskan Slamet, Inpektorat berada pada level 3 untuk 6 elemen, yakni peran dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola.
"Itu tidak semua bisa, harus didorong. Apalagi level bisa naik turun. Harus dievaluasi. Harus dijaga (maintenance). Apalagi masih ada level 4 dan 5 yang indikatornya lebih berat," tuturnya.
Inspektur Kota Magelang, Sumartono, menambahkan untuk sampai pada level ini pihaknya harus melalui proses panjang.
Pada tahun 2018 akhir berada instansi ini masih berada pada level 2 plus. Tahun 2017 level 2, dan Tahun 2016 masih level 1.
Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito, menyatakan dengan kapabilitas APIP Kota Magelang yang mencapai level 3, diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang
"Inspektorat itu pengawal, teman-teman (APIP) harus dapat melaksanakan pengawasan dan audit dengan lebih profesional dan serius mengawal pembangunan Kota Magelang. Terutama untuk program dan kegiatan yang strategis saya terjunkan secara langsung." ungkap Sigit. (ika/pro/kotamgl)
Editor: Hari Susmayanti
https://magelangekspres.com
APIP Inspektorat Kota Magelang Raih Level 3 Januari 17, 2020
HASIL PENJAMINAN. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jogjakarta, Slamet Tulus Wahyana, saat menyerahkan hasil Penjaminan Kualitas APIP Inspektorat Kota Magelang, kepada Walikota Magelang Sigit Widyonindito,
MAGELANGEKSPRES.COM, MAGELANG
SELATAN – Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Magelang
mampu mendapatkan peringkat level 3.
Pencapaian itu sekaligus menandakan jika APIP
Kota Magelang memiliki kapabilitas sesuai target
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2014-2019.
Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota
Magelang itu diserahkan oleh Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DI
Jogjakarta, Slamet Tulus Wahyana, kepada Walikota Magelang Sigit Widyonindito, kemarin.
Slamet menjelaskan, dengan nilai level 3 ini, bermakna jika tanggung jawab APIP Kota Magelang semakin
meningkat dan bertambah, bukan hanya sekadar pengawasan dan audit, namun juga tugas pencegahan.
”Inspektorat bisa memberikan saran terkait efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (3E) suatu perangkat daerah
yang diaudit, sehingga bisa memberikan masukan kepada pimpinan untuk perbaikan OPD terkait 3E itu,”
kata Slamet usai kegiatan yang digelar di ruang rapat Kantor Walikota Magelang.
Menurut dia, peran pencegahan bisa dilakukan sebelum audit. Ini untuk menghindari adanya penyimpangan.
Misalnya, pengawalan atau pendampingan intensif terhadap suatu program strategis pemerintah dalam hal
ini, inspektorat dapat memperkuat pengendalian di setiap OPD.
Slamet menyebutkan, Inspektorat berada pada level 3 untuk 6 elemen, yakni peran dan layanan, pengelolaan
sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan
organisasi serta struktur tata kelola.
”Itu tidak semua bisa, harus didorong. Apalagi level bisa naik turun. Harus dievaluasi. Harus dijaga
(maintenance). Apalagi masih ada level 4 dan 5 yang indikatornya lebih berat,” tuturnya.
Sementara itu, Inspektur Kota Magelang, Sumartono, menambahkan untuk sampai pada level ini pihaknya
harus melalui proses panjang. Pada tahun 2018 akhir instansi ini masih berada pada level 2 plus. Tahun 2017
level 2, dan Tahun 2016 masih level 1.
Walikota Magelang, Sigit Widyonindito, menyatakan dengan kapabilitas APIP Kota Magelang yang
mencapai level 3, diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang
”Inspektorat itu pengawal, teman-teman (APIP) harus dapat melaksanakan pengawasan dan audit dengan
lebih profesional dan serius mengawal pembangunan Kota Magelang. Terutama untuk program dan kegiatan
yang strategis saya terjunkan secara langsung,” katanya. (wid)
https://radarjogja.jawapos.com
Pengawasan Internal Capai Level 3
Radar Jogja Januari 21, 2020
Kepala BPKP Perwakilan DIJ Slamet Tulus Wahyana menyerahkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Magelang kepada Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito. (AHMAD SYARIFUDIN/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA – Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kota Magelang berhasil mencapai level 3 sejak akhir 2019. Pencapaian ini bermakna
APIP Kota Magelang memiliki kapabilitas sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) 2014-2019.
Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIJ Slamet Tulus Wahyana menjelaskan, dengan nilai level 3 ini otomatis tanggung jawab APIP Kota Magelang semakin meningkat dan bertambah. APIP Kota Magelang bukan sekedar pengawasan dan audit. Namun, juga melaksanakan tugas pencegahan.
“Inspektorat bisa memberikan saran terkait efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (3E) suatu perangkat daerah yang diaudit sehingga bisa memberikan masukan kepada pimpinan untuk perbaikan OPD terkait 3E itu,” jelasnya saat dihubungi Senin (20/1).
Menurutnya, peran pencegahan dilakukan sebelum audit sehingga menghindari adanya penyimpangan. Misalnya, pengawalan atau pendampingan intensif terhadap suatu program strategis pemerintah. Dalam hal ini, inspektorat dapat memperkuat pengendalian di setiap OPD.
Inspektorat berada pada level 3 untuk 6 elemen. Yakni, peran dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola.
“Itu tidak semua bisa, harus didorong. Apalagi, level bisa naik turun. Harus dievaluasi. Harus dijaga. Apalagi, masih ada level 4 dan 5 yang indikatornya lebih berat,” tuturnya.
Inspektur Kota Magelang Sumartono menyatakan, pihaknya melalui proses panjang untuk sampai pada level 3. Pada akhir 2018, instansinya masih berada pada level 2 plus. Pada 2017 masih level 2 dan pada 2016 berada di level 1.
Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito berharap kapabilitas APIP Kota Magelang yang mencapai level 3 dapat membantu pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang. APIP Kota Magelang akan diterjunkan dalam kegiatan-kegiatan strategis.
“Inspektorat itu pengawal. Teman-teman (APIP) harus dapat melaksanakan pengawasan dan audit dengan lebih profesional dan serius mengawal pembangunan Kota Magelang. Terutama untuk program dan kegiatan yang strategis, saya terjunkan secara langsung.” ungkap Sigit. (asa/amd)
https://inspektorat.gunungkidulkab.go.id
TELAAH SEJAWAT ANTAR APIP SE DIY
Kamis, 30 Januari 2020
Kamis, 23 Januari 2020 telah dilaksanakan rapat koordinasi antar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ( APIP) se Daerah istimewa Yogyakarta membahas hasil kegiatan telaah sejawat atau Per Review. Pengertian telaah sejawat atau Peer Reviu adalah merupakan salah satu upaya yang ditempuh dalam menjamin mutu Aparat pengawasan Intern Pemerintah yang dilakukan oleh APIP lainnya. Hal yang menjadikan latar belakang dilakukan kegiatan Telaah Sejawat atau Peer Reviu ini bahwa program pengembangan dan penjaminan kualitas dapat dilakukan melalui penilaian intern dan ektern. Bentuk program penilaian intern dilakukan melalui supervisi terus menerus dan penilaian secara periodik, setiap semesteran atau tahunan sedangkan untuk Program penilaian ekstern dapat dilakukan dengan tiga cara
yaitu sepenuhnya dilakukan oleh pihak independen yang mempunyai spesialisasi untuk itu, penilaian sendiri dengan validasi oleh pihak ekstern, dan telaah sejawat oleh APIP lainnya. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) memilih cara telaah sejawat dalam melakukan penilaian ekstern.
Mengetahui tingkat kesesuaian aktivitas APIP dengan standar yang berlaku, sebagai bukti bahwa APIP mengikuti praktik – praktek terbaik yang berkembang secara internasional, dan menjadi benchmarking bagi APIP lainnya merupakan tujuan dilaksanakan telaah sejawat tersebut.
Dalam penilaian telaah sejawat yang menjadi unsur penilaian meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan untuk mempermudah penilaian terhadap ruang lingkup telaah dijabarkan dalam beberapa parameter yang masing – masing parameter diberi bobot berdasarkan tingkat urgensinya. Untuk mempertahankan independensi maka telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal ( saling telaah).
Dalam rangka melakukan penilaian ekstern ini Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi pembahasan penilaian telaah sejawat dibawah supervisi BPKP Perwakilan DIY dan seluruh hasil penilaian telaah sejawat selanjutnya dikirim ke Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Pusat. Rapat dihadiri oleh Inspektorat Daerah Kabupaten dan Kota se Daerah istimewa Yogyakarta.
https://inspektorat.purworejokab.go.id/
Inspektorat Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Auditor
28/02/2020 by Inspektorat in Uncategorized | Leave a comment
Inspektorat Kabupaten Purworejo selama dua hari yaitu Rabu dan Kamis tanggal 26 s.d 27 Februari 2020 menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Auditor bagi Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Purworejo. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan peraturan-peraturan dan kebijakan baik dalam pelaksanaan tugas, penilaian angka kredit, sertifikasi jabatan, dan lain-lain. Narasumber kegiatan adalah dari BPKP selaku Pembina Kepegawaian Jabatan Fungsional Auditor. Sosialisasi ini dilaksanakan selama dua hari dan diikuti oleh 15 orang Jabatan Fungsional Auditor dan Tim Penilai Angka Kredit di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Purworejo. Dengan kegiatan ini diharapkan dalam melaksanakan tugas, para Auditor sudah berdasarkan dengan aturan dan kebijakan terbaru serta mendorong para auditor mengembangkan kompetensinya dan juga memfasilitasi agar para pejabat fingsional auditor ini karir kepangkatannya sesuai jadwal dan tepat waktu.
FacebookTwitterEmail
https://pidjar.com
Maju Mundur Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Balai Desa Baleharjo
Senin, 2 Maret 2020
Wonosari,(pidjar.com)–Kejaksaan Negeri Gunungkidul masih melakukan pengembangan terkait kasus korupsi atas pembangunan Balai Desa Baleharjo yang tengah ditanganinya. Satu orang sendiri yang merupakan Kepala Desa Baleharjo, AS telah ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kini, Kejari Gunungkidul masih terus melakukan pencarian terhadap satu orang saksi yang disebut bisa mengungkap kasus ini lebih gamblang.
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gunungkidul, M.Darojad mengungkapkan, sejauh ini pihaknya masih mrlakukan penyelidikan di lapangan sembari mengumpulkan keterangan-keterangan baru berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Balai Desa Baleharjo. Pada tahun 2019 silam, tim penyidik telah menetapkan AS yang merupakan Kepala Desa Baleharjo sebagai tersangka kasus ini. Dilanjutkan Darojat, sementara untuk FJ hingga saat ini masih dilakukan pencarian. FJ sendiri yang merupakan pimpinan proyek pembangunan balai desa senilai 1,4 miliar itu dianggap menjadi saksi kunci atas kasus korupsi yang menelan kerugian negara mencapai 350 juta rupiah. Tim penyidik sendiri telah melakukan pemanggilan terhadap FJ beberapa kali untuk dilakukan pemeriksaan. Namun ternyata yang bersangkutan justru mangkir dari panggilan penyidik dan justru sejak beberapa waktu menghilang. Lantaran tidak bersikap kooperatif dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ini, maka pihak kejaksaan sendiri menetapkan FJ sebagai buron atau Daftar Pencarian Orang (DPO). Darojat memaparkan, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga saat ini, penyidik masih belum mengambil tindakan penahanan terhadap yang bersangkutan. “Kami masih menunggu berkaitan dengan tindakan lanjutan (penahanan),” kata M.Darojat, Senin (02/03/2020). Penyidik Kejari Gunungkidul sendiri masih terus menyelesaikan proses pemberkasan terkait dengan kasus ini. Jika nantinya dirasa sudah lengkap, maka kemudian akan segera pemrosesan lanjutan termasuk pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. “Kita juga masih menunggu hasil ekspose, nanti akan menjadi salah satu hal untuk melengkapi berkas ini,” imbuh dia. Ia menambahkan, kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Desa Baleharjo ini sendiri menjadi satu-satunya kasus yang tengah digarap oleh Kejari Gunungkidul. Pihak penyidik belum memiliki temuan-temuan baru di lapangan yang diduga ada unsur penyelewengan dari instansi-instansi lainnya. “Sementara ini hanya penanganan kasus Baleharjo itu,” tambahnya. Tidak ada target khusus dalam penanganan kasus korupsi di Gunungkidul. Jika ada temuan ataupun laporan dari masyarakat, maka pihaknya langsung akan terjun dan menindaklanjutinya. “Saya harap masyarakat atau lainnya jika ada info mengenai dugaan penyimpangan atau korupsi lapor ke kami. Tentu akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan,” ujar dia. Selain kasus korupsi Balai Desa Baleharjo, pihaknya juga masih menunggu putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan eksekusi mantan anggota dewan yang beberapa tahun silam melakukan tindak pidana korupsi pula. “Eksekusi mantan anggota dewan belum. Tinggal menunggu putusan, yang tersisa belum tereksekusi kan ada Untung Nurjaya dan teman-temannya,” papar dia. Hal senada juga diungkapkan oleb Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Koswara. Ia mengungkapkan jika pihaknya masih terus melakukan penanganan atas kasus korupsi Desa Balehejo. Perkembangan di lapangan terus dipantau oleh petugas. “Sementara satu yang ditangani Pidsus, desa Baleharjo itu. Untuk target berapa penanganan kasus korupsi di Gunungkidul, di kami tidak ada target khusus,”ucap Koswara. Sebagaimana diketahui, kasus ini mencuat dipermukaan lantaran kecurigaan sejumlah pihak. Pasalnya pembangunan Balai desa tersebut ada sejumlah komponen yang tidak sesuai dan anggaran yang digunakan sangat fantastis yakni mencapai miliaran rupiah. Hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, proyek pembangunan itu merugikan keuangan negara sebanyak 350 juta rupiah. Pasalnya terdapat beberapa material yang dianggap kurang sesuai. Beberapa waktu lalu dalam penyelidikan dan penghitungan material dari kejaksaan sendiri harus bekerjasama dengan OPD terkait untuk mendapatkan hitung-hitungan material yang sesuai.--
pemberdayaan.kulonprogokab.go.id
BPKP DIY Lakukan Audit Kegiatan PID dan PIID PEL di Kulon Progo
Senin, 2 Maret 2020 02:37:02
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan yang terdiri atas Audit dan Evaluasi terkait dengan penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Program Inovasi Desa (PID) dan Program Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID PEL) tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo.
Dalam pelaksanaan Audit atau pemeriksaan tersebut Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu sampel Audit terhadap laporan keuangan dan pelaksanaan program Inovasi Desa (PID) terkait bantuan Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID). Selain audit terhadap kegiatan PID pada tahun ini juga dilakukan audit terhadap laporan keuangan dan pelaksanaan Program Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID PEL) tahun 2019 di Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah.
Audit kegiatan PID di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan selama 2 hari yaitu senin-selasa tanggal 24-25 Februari 2019. Adapun yang menjadi objek dan lokasi sampling pemeriksaan adalah hari pertama yaitu Tim Inovasi Kabupaten (TIK), Pokja PIID PEL, TPID Kapanewon Lendah, dan TPKK Jairejo. Sedangkan hari kedua tim BPKP uji petik ke TPID Kapanewon Pengasih. Tim BPKP selain melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan juga menekankan terhadap output kegiatan PID diantaranya adalah adanya kartu komitmen yang masuk dalam perencanaan Kalurahan dan masuk dalam APBDes tahun 2020. Tim BPKP juga melakukan kunjungan lapangan terhadap output kegiatan PID yaitu salah satunya menunjungi Kegiatan PKBM di Kalurahan Gulurejo, Pabrik Pengolahan Beras dan turunannya di Kalurahan Jatirejo serta ke Kelompok Ternak Ayam KUB di Kalurahan Karangsari.
Dengan dilakukan audit terhadap laporan keuangan dan pelaksanaan PID dan PIID PEL ini diharapkan kedepannya proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersuber dari dana Loan ataupun dari APBN menjadi lebih baik lagi dan berlandaskan asas transparansi dan akuntabilitas. Serta dapat menjadi pebelajaran untuk seluruh stakeholder pemangku kepentingan khususnya Kabupaten Kulon Progo.(ARS)
jogja.tribunnews.com
Gedung Baru Inspektorat Maksimalkan
Kinerja Pengawasan Senin, 2 Maret 2020 18:35
Penulis: Victor Mahrizal Editor: Ari Nugroho
Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal
TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Sebagai mitra pemerintah dalam bidang pengawasan, Pemerintah Kabupaten Klaten senantiasa mendukung Inspektorat dalam upaya penguatan pengawasan.
Pemkab Klaten melalui Bupati Sri Mulyani pada Minggu malam (1/3/2020) telah meresmikan gedung baru Inspektorat Kabupaten Klaten.
Bupati berharap bahwa dengan diresmikannya gedung baru Inspektorat, peran dan pelayanan inspektorat dapat semakin baik.
Bupati Klaten Sri Mulyani dan jajarannya turut mendukung upaya Inspektorat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas.
Salah satunya dilakukan oleh Sekda Kabupaten Klaten dan Asisten Bupati Klaten, Inspektur Klaten secara bersama-sama melakukan penandatangan Pakta Integritas dalam upaya pencegahan korupsi.
Nantinya Pakta Integritas tersebut akan diimplementasikan ke seluruh jajaran ASN Pemkab Klaten.
Selain itu, Bupati Klaten juga melakukan penandatangan prasasti peresmian gedung baru Inspektorat, gedung Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), gedung kantor Kecamatan Kemalang, dan gedung Sekretariat DPRD.
”Saya harap dengan adanya kantor baru semoga tambah bermanfaat untuk semuanya. Pelayanan dari Inspektorat menjadi semakin baik, sehingga nanti dapat membantu bapak dan ibu kepala desa di Klaten dalam melaksanakan anggaran desa dengan baik,” imbuh Sri Mulyani
Inspektur Klaten, Jajang Prihono menyebutkan bahwa pihaknya berterimakasih bahwa pemerintah daerah telah mendukung penguatan aparat pengawas internal.
Dalam acara peresmian ini turut diadakan pagelaran wayang kulit bertema ‘Semar Mbangun Kayangan’ bertempat di Alun-Alun Klaten dalam rangka peresmian Gedung baru Inspektorat Kabupaten Klaten (1/3/2020), dengan dalang Ki Seno Nugroho dan Sinden Elisa Ocarus Alaso.
Inspektorat turut menghadirkan 391 Kepala Desa di Klaten sebagai bentuk silaturahim dan upayanya membangun sinergi dengan pemerintah desa.
Pagelaran wayang dan peresmian ini dihadiri oleh Perwakilan BPKP DIY, BPKP, BPK Provinsi Jawa Tengah, Bupati Klaten Sri Mulyani, Ketua DPRD Klaten, Forkompimda, Jajaran Inspektorat di Jawa Tengah, Wakil Bupati Wonosobo, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Sekda Kabupaten Klaten, Kepala OPD Klaten, Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Klaten, serta masyarakat Klaten.(TRIBUNJOGJA.COM)
klatenkab.go.id
Dukung Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintah Daerah
Kominfo 2 Maret 2020 berita, galeri-foto
Klaten- Inspektorat Kabupaten Klaten merupakan mitra
masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan
pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah
Kabupaten Klaten senantiasa mendukung Inspektorat
dalam upaya penguatan pengawasan. Pemkab Klaten
melalui Bupati Hj Sri Mulyani pada Minggu malam (1/3)
telah meresmikan gedung baru Inspektorat Kabupaten
Klaten. Bupati berharap bahwa dengan diresmikannya
gedung baru Inspektorat, peran dan pelayanan
inspektorat dapat semakin baik.
Bupati Klaten Hj Sri Mulyani dan jajarannya turut mendukung upaya Inspektorat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas. Salah satunya dilakukan oleh Sekda Kabupaten Klaten dan Asisten Bupati Klaten, Inspektur Klaten secara bersama-sama melakukan penandatangan Pakta Integritas dalam upaya pencegahan korupsi. Nantinya Pakta Integritas tersebut akan diimplementasikan ke seluruh jajaran ASN Pemkab Klaten.
Selain itu, Bupati Klaten juga melakukan penandatangan prasasti peresmian gedung baru Inspektorat, gedung Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), gedung kantor Kecamatan Kemalang, dan gedung Sekretariat DPRD.
” Saya harap dengan adanya kantor baru semoga tambah bermanfaat untuk semuanya. Pelayanan dari Inspektorat menjadi semakin baik, sehingga nanti dapat membantu bapak dan ibu kepala desa di Klaten dalam melaksanakan anggaran desa dengan baik” imbuh Hj Sri Mulyani
Inspektur Klaten, Jajang Prihono menyebutkan bahwa pihaknya berterimakasih bahwa pemerintah daerah telah mendukung penguatan aparat pengawas internal. Dalam acara peresmian ini turut diadakan pagelaran wayang kulit bertema ‘Semar Mbangun Kayangan’ bertempat di Alun-Alun Klaten dalam rangka peresmian Gedung baru Inspektorat Kabupaten Klaten (1/3), dengan dalang Ki Seno Nugroho dan Sinden Elisa Ocarus Alaso. Inspektorat turut menghadirkan 391 Kepala Desa di Klaten sebagai bentuk silaturahim dan upayanya membangun sinergi dengan pemerintah desa.
Pagelaran wayang dan peresmian ini dihadiri oleh perwakilan BPKP DIY, BPKP, BPK Provinsi Jawa Tengah, Bupati Klaten Hj Sri Mulyani, Ketua DPRD Klaten, Forkompimda, Jajaran Inspektorat di Jawa Tengah, Wakil Bupati Wonosobo, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Sekda Kabupaten Klaten, Kepala OPD Klaten, Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Klaten, serta masyarakat Klaten
http://partainasdem.id
Achmad Hatari Minta Pemprov Yogyakarta Cari Potensi Objek Pajak Baru
02 Maret 2020
SLEMAN (3 Maret): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan, jajaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) dan stakeholder keuangan perlu kembali menyiapkan langkah-langkah strategi khusus perpajakan guna mencapai target penerimaan pajak negara, pengelolaan wajib pajak baru, serta mencari potensi-potensi terbaik objek pajak baru.
Menurutnya, optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak yang akan, atau sudah dilakukan harus terus menerus dioptimalkan dari tahun ke tahun. “Apalagi kita ketahui perekonomian dunia masih belum kembali pulih, termasuk dampak tambahan ancaman virus Corona terhadap pariwisata DIY,” jelas Hatari saat memberikan sambutan pada pertemuan Tim Kunjungan Kerja (kunker) Reses Komisi XI DPR RI di Kantor Aula Kanwil Pajak, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, Jumat (28/2).
Kunker ini dihadiri Kepala Kanwil Kementerian Keuangan (Kemenkeu) DIY, Kepala Perwakilan BPK DIY, Kepala Perwakilan BPKP DIY, dan Pemerintah Provinsi DIY.
Kunker dimaksudkan dalam rangka mendapatkan informasi terkait upaya pencapaian target serta optimalisasi yang akan dan sudah dilakukan oleh Kanwil Kemenkeu DIY.
Legislator NasDem ini menjelaskan bahwa strategi khusus perpajakan itu haruslah dilakukan untuk memacu dan mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah yang belum merata antar kota Yogyakarta dengan empat kabupaten lain yang ada di DIY.
Ia pun memertanyakan sejauh mana perkembangan realisasi pajak dan pertumbuhan ekonomi daerah di DIY yang belum merata dan masih didominasi pendapatan sektor pariwisata dan UMKM, sedangkan di beberapa kabupaten lain seperti di Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan Sleman masih pertanian dan perkebunan.
Dalam diskusi terungkap bahwa target pajak tahun 2020 yang diamanahkan kepada Kanwil DJP DIY naik 23,59 persen dari realisasi tahun 2019.
Hatari mengatakan, butuh upaya kerja keras dan cerdas untuk memacu target tersebut. Apalagi, tambah Hatari, penerimaan pajak di DIY masih berasal dari 5 sektor, yaitu perdagangan, jasa keuangan, administrasi pemerintah, konstruksi dan industri pengolahan. “Oleh karena itu, beberapa potensi penerimaan pajak lainnya seperti perdagangan, jasa keuangan, real estate, perhotelan, restoran, transportasi, pariwisata, jasa pendidikan, dan kesehatan yang masih belum digali harus secara cepat diindentifikasi dan digenjot,” pesan legislator dapil Maluku Utara itu.(DPR/BA/*)
http://sleman.bawaslu.go.id
Dikunjungi BPKP Perwakilan DIY, Bawaslu Sleman Siap Diskusi Tentang Manajemen Resiko
Posted By: admin on: Wed 11-Mar-2020
Menindaklanjuti Keputusan Sekjen Bawaslu
Nomor 0074/BAWASLU/SJ/PW.07/ 2019
tentang penerapan manajemen resiko di
lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kab/Kota, Bawaslu RI telah bekerja sama
dengan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Pusat untuk
melakukan bimtek manajemen resiko atas
tahapan pemilihan kepala daerah di
kabupaten/kota yang menyelenggarakan
pemilihan di tahun 2020.
Kerja sama Bawaslu RI dan BPKP tersebut ikut ditindaklanjuti oleh BPKP Perwakilan DIY ke Bawaslu Kabupaten Sleman dengan mengunjungi kantor Bawaslu Sleman, Jl. Dr.Radjimin 16 Sucen Triharjo Sleman, hari ini, Rabu (12/3/2020) dengan turut didampingi oleh Bawaslu DIY.
Kunjungan BPKP Perwakilan DIY hari ini ke Bawaslu Sleman dalam rangka mengawali ketugasannya selama 10 hari kerja dalam periode tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020. Mereka yang ditugaskan dari BPKP adalah Bambang Kardiono sebagai koordinator bersama 3 (tiga) anggota yaitu Ibnu Sejati, Ariesanti Suryanimgrum, dan Evi Anggraini Soeryanti.
M. Abdul Karim Mustofa, ketua Bawaslu Sleman, dalam sambutannya di hadapan Bawaslu DIY dan BPKP Perwakilan DIY menanyakan maksud dan tujuan ataupun ouput yang ingin dicapai oleh BPKP dalam ketugasan ke Bawaslu Sleman. “Kami mohon konfirmasi dulu, kenapa pilihan BPKP kembali ke Sleman”, tanya karim sambil sedikit canda.
Mendengar pertanyaan ketua Bawaslu Sleman, wakil BPKP Perwakilan DIY, Ibnu Sejati memberikan jawaban sistematis. “Kami diminta BPKP Pusat melalui koordinator DIY, Pak Bambang Kardiono adalah menindaklanjuti keputusan Sekjen Bawaslu dengan memberikan bimbingan teknis manajemen resiko atas tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada Bawaslu Sleman. Kami di sini tidak melakukan pengawasan yang sifatnya audit atau review keuangan tetapi membimbing dan mendiskusikan dengan Bawaslu Sleman tentang resiko dan rencana tindak lanjut selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman”, kata Ibnu.
Ibnu menambahkan, “Kami mengajak memahami isi dari keputusan sekjen bawaslu 74. Kita mendiskusikan disepakati untuk mempraktekkan dan ambil outputnya. Awalnya kami mau ke Bawaslu Gunung Kidul, tetapi karena sedang banyak kegiatan termasuk permohonan sengketa calon persorangan, maka kemudian dialihkan ke Bawaslu Sleman, sementara untuk KPU diambilkan dari KPU Kabupaten Bantul”, imbuh Ibnu.
Sementara itu, PLT Kepala Sekretariat Bawaslu DIY, Mujiono menuturkan bahwa yang diinginkan oleh BPKP Perwakilan DIY bukan audit atau pemeriksaan keuangan sehingga tidak perlu ditakuti oleh Bawaslu Sleman. “Kesempatan ini, BPKP hanya ingin melihat manajemen resiko dalam kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Sleman selama pelaksanaan tahapan pemilihan,” kata Muji.
Diskusi manajemen resiko tersebut oleh BPKP Perwakilan DIY dan Bawaslu Sleman selanjutnya akan dibahas pada hari berikutnya, Kamis (13/2/2020) sembari menentukan jadwal selama 10 hari ke depan sampai dengan 31 Maret 2020.
Semoga Bawaslu Kabupaten Sleman bisa mengaplikasikan manajemen resiko, pemantauan dan monitoring sebagaimana yang diinstruksikan oleh keputusan Sekjen No 74/2019 dan BPKP bisa membimbing dengan baik sehingga output identifikasi resiko di Bawaslu Sleman.
http://bcyogyakarta.beacukai.go.id
Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi DIY Yogyakarta 11 Maret 2020
Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari, mengadakan pertemuan dengan Kepala Kanwil DJP DIY, Kepala KPPBC TMP B Yogyakarta, Kepala Perwakilan BPK DIY, Kepala Perwakilan BPKP DIY, dan Pemerintah Provinsi DIY, di Aula Kanwil Pajak DIY. Turut hadir juga Staf Ahli Kemenkeu Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, memberikan pemaparan tentang perkembangan pengeluaran negara khususnya untuk wilayah DI Yogyakarta. . Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI membahas tentang Target Penerimaan Perpajakan DIY, Keuangan Daerah, Pengendalian inflasi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Keuangan daerah, serta Dana Desa. Dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang kesiapan bandara baru yaitu Yogyakarta International Airport (YIA) terkait dengan fasilitas Bea dan Cukai dalam melayani masyarakat di terminal kedatangan internasional. Diharapkan masyarakat mendapat pelayanan atau fasilitas dengan baik.