NOTULENSI DISKUSI: UU KIP DAN TRANSPARANSI PARTAI POLITIK

2 DESEMBER 2013

NARASUMBER: YHANNU SETYAWAN

YHANNU

Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi menjadi indikator partai politik modern. Publik akan

menilai politisi lips service, bila tidak menampilkan kebijakan yang konkrit, terstruktur, terukur, dan

sistemik.

Apa yang harus dilakukan Parpol?

1. Mendorong pimpinan parpol di semua tingkatan membentuk Keputusan Ketua Partai

tentang organ PPID di parpol

2. Mendorong pimpinan parpol menyusun SOP Tata Cara Pendokumentasian dan

Penyebarluasan

3. Mendorong parpol mendapatkan kepercayaan publik melalui penyebarluasan informasi

publik ke konstituen.

Isu kritis keterbukaan informasi dalam pemilu 2014.

1. Penyelenggara pemilu belum pro transparansi

2. Bawaslu kurang responsif terhadap potensi penyelenggaraan UU Pemilu

3. Partai politik belum dikelola dengan spirit keterbukaan informasi

4. Kepercayaan publik yang rendah terhadap parpol

5. Potensi konflik sosial di wilayah akar rumput.

Informasi yang harus disediakan parpol

1. Asas dan tujuan

2. Putusan parpol hasil muktamar

3. Pengelolaan & penggunaan dana yang berasal dari APBN/D

4. Mekanisme pengmbilan keputusan di parpol

5. Nama, alamat, susunan pengurus dan perubahannya

6. Program dan kegiatan

Transparansi Hadirkan Pemilu Berkualitas, Komitmen Transparansi Para Pihak

1. Penyelenggara

2. Pemilih

3. Pengawas

4. Pemilih

5. Partai Politik

6. Masyarakat sipil yang terorganisir

Maskuruddin Hafidz (JPPR)

UU KIP merupakan instrumen untuk melakukan pemantauan pemilu. Bagi partai politik, UU KIP

seharusnya menjadi panduan.

UU KIP akan berpengaruh pada popularitas dan elektabilitas seorang kandidat dan partai politik.

Karena itu seharusnya parpol ada d garis depan dalam implementasi UU KIP.

UU KIP mewajibkan parpol untuk mengekspose laporan keuangan. Ibarat gelas, laporang keuangan

merupakan dasarnya. Sementara keterbukaan lain seperti visi, misi, dan program adalah bagian

atasnya. Tanpa transparansi anggaran, bagian atas tersebut menjadi kurang bermakna.

Transparansi juga berkaitan dengan jumlah pemilih. Di Indonesia, KPU dituntut untuk menghadirkan

jumlah pemilih yang maksimal selama pemilu. Ini berbeda dengan negara lain seperti Australia.

Antusiasme warga pada pemilu bukan Cuma tanggung jawab KPU. Tetapi juga partai politik. Dalam

UU Partai Politik, pendidikan politik (yang berperan dalam peningkatan jumlah pemilih), merupakan

tanggung jawab partai politik. Bukan KPU

Partai politik hendaknya jangan menggunakan money politics.

KPU Tangsel

- Politik adalah seni mengelola peluang

- Kita sebenarnya ingin membuka informasi tapi masih mengikuti regulasi.

- KIPPemiluTangsel

- Tangerang selatan ada 54 kelurahan dengan 50 kursi dprd. KIPPemiluTangsel

- Tantangan kami memang membuak informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakat.

Muhlisin (Caleg-PAN):

Perlu pengemasan keterbukaan informasi agar menjadi sesuatu yang berharga

Taufiq (Panwaslu-Tangsel):

- Seluruh kegiatan yang kami lakukan sudah kami dokumentasikan. spt pnrtiban baliho n

spanduk

- Kami jg sudah merating parpol dan caleg yang suduah melanggar. #KIPPemiluTangsel

- Kami sudah membuat web dan media sosial dan kita update secara berkala

Sarbini (Caleg-PPP):

- Perlu sinkronisasi informasi, agar informasi penyelenggara pemilu di pusat dan daerah,

sama.