npwp dan pengukuhan pengusaha kena pajak
DESCRIPTION
NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK. II. Pasal 2 UU KUP. WAJIB PAJAK. Persyaratan Subjektif. Persyaratan Objektif. persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh. persyaratan bagi subjek pajak yg menerima atau memperoleh - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
NPWP DAN PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK
IIPasal 2 UU KUP
NPWP dan Pengukuhan PKP
WAJIBPAJAK
persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh
PersyaratanSubjektif
persyaratan bagi subjek pajak yg menerima atau memperolehpenghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan Ketentuan UU PPh
PersyaratanObjektif
Bukan Pengusaha Pengusaha
NPWP NPWP dan Pengukuhan
NPWP dan Pengukuhan PKP
*Berdasarkan PMK Nomor 20/2008
Yang wajib mendaftarkan diri untuk diberikan
NPWP
WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif
WPOP yang tidak menjalankan usaha & tidak melakukan pekerjaan bebas
WP Badan & OP yang menjalankan usaha atau
melakukan pekerjaan bebas
paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan
paling lama pada akhir bulan berikutnya
Pengukuhan PKP
Yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan
sebagai PKP adalah Pengusaha yang
melakukan penyerahan, ( Kecuali Pengusaha
Kecil )
Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
Ekspor Barang Kena Pajak
Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
menurut keadaan sebenarnya / didasarkan pada kenyataantanpa harus sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada dokumen formal seperti KTP/Paspor
Tempat Pendaftaran
TEMPAT PENDAFTARAN
(kantor DJP)
tempat tinggal
tempat kedudukan
tempat kegiatan usaha
Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha WP berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja KPP, Dirjen Pajak dapat menetapkan KPP tempat WP terdaftar.
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 angka 6 UU KUP)
terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya
merupakan Kode Administrasi Perpajakan.
01.234.567.8 – 623 . 000
Kode WP Kode KPP
Kode cbg
NPWP BAGI WANITA KAWIN YANG MEMILIKI PENGHASILAN
Penghasilan isteri digabung dengan
suami
NPWP isteri = NPWP suami
yg dikenakan pajak secara terpisah krn hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim / dikehendaki secara tertulis berdsr kan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; Selain itu dpt melaksanakan hak&kewajiban pajak terpisah dr suami
Isteri dan suami masing-masing memiliki NPWP
TATA CARA PENDAFTARAN
ManualManualKep. Dirjen Pajak NoKep. Dirjen Pajak Nomor:mor: KEP-161/PJ./2001KEP-161/PJ./2001Tanggal 21 Pebruari 2001Tanggal 21 Pebruari 2001
ee-Registration-Registration
Kep. Dirjen Pajak NoKep. Dirjen Pajak Nomor:mor: KEP-173/KEP-173/PJPJ./2004 ./2004 tanggal 29 November 2004.tanggal 29 November 2004.
SE SE Dirjen Pajak NoDirjen Pajak Nomor:mor: Nomor SE-02/PJ./2004Nomor SE-02/PJ./2004 TTanggal 19 Januari 2005.anggal 19 Januari 2005.
Kantor Pos
Warnet
MEKANISME e-Registration
Provider
WajibPajak
Konsentrasi Data Nasional
KP.DJP
Form Aplikasipendaftaran
e-registratione-registratione-registratione-registration
SKTS & SKTS & NPWPNPWP
SKTS & NPWP
KANWIL
KPP
KPP
KartuNPWP & SKT
KartuNPWP & SKT
Kios Pendaftaran
e-registratione-registration
KTP, KK, SIUP DLL
E-mailE-mail
Penerbitan NPWP dan PKP secara Jabatan
NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan
WP telah menenuhi persyaratan objektif dan
subjektif namun tidak mau mendaftar
Pengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan
usahanya
Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.
DIREKTORAT JENDERL PAJAK
SANKSI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai PKP
pidana penjara6 bulan - 6 tahun
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
Denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar
*Berdasarkan Pasal 39 UU KUP
Penghapusan NPWP
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Penghapusan NPWP dpt dilakukan oleh DJP
diajukan oleh WP dan/ atau ahli warisnyaWP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usahaWP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
dianggap perlu oleh Dirjen Pajak
Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk WPOP
atau 12 bulan untuk WP badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulan
sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.