nss mekanisme sidang disiplin dan sidang kepp (2).doc

BAB I

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

MEKANISME SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI

1. Pengantar

Sidang Kode Etik Profesi Polri merupakan salah satu tugas Provos guna mempersiapkan berkas dan mengajukan ke Ankum bagi anggota Polri yang melanggar etika kepribadian, etika kenegaraan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.2. Standar KompetensiMemahami Mekanisme Sidang Kode Etik Profesi Polri.

1BAB I

PENGERTIAN SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRIKompetensi Dasar

Memahami Pengertian Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Indikator Hasil Belajar

1. Menjelaskan Pengertian-Pengertian Sidang Kode Etik Profesi Polri.

2. Menjelaskan Pengertian-Pengertian Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

21.Pengertian-pengertian.a. Pengertian Sidang Kode Etik Profesi Polri.

1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang mrupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.3) Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tri Brata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat.4) Profesi Kpolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Keepolisian baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5) Pembinaan Profesi adalah pembinaan anggota Polri yang diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berjenjang di bidang teknis Kepolisian.36) Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama.7) Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.8) Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir dan batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.9) Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.10) Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang di bentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.b.Pengertian Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonsia yang mempunyai kewenangan umum Kepolisian.42) Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disbut Komisi adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

3) Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri.

4) Terperiksa adalah anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

5) Pendamping adalah seseorang anggota Polri yang bukan anggota Komisi ataupun sebagai Saksi yang diajukan oleh Terperiksa untuk memberikan advokasi dan pembelaan.

6) Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara Terperiksa.7) Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.58) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat Polri yang berwenang teentang telah atau sedang atau diduga terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri.

9) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kpada pjabat Polri yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang merugikan dirinya.

6BAB IIPEMBAHASAN SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRIKompetensi Dasar

1.Memahami Etika Profesi Polri.

2.Memahami penegakan Kode Etik Profesi.

3.Memahami sifat, pembentukan dan susunan.

4.Memahami tugas, wewenang dan kewajiban.5.Memahami keanggotaan.6.Memahami mekanisme penanganan pelanggaran.7.Memahami hak dan kewajiban terperiksa.

8.Memahami tata tertib persidangan.

9.Memahami acara persidangan tanpa kehadiran terperiksa.

10.Memahami administrasi sidang komisi.

Indikator Hasil Belajar

1. Menjelaskan Etika Profesi Polri.

2. Menjelaskan penegakan Kode Etik Profesi.

3. Menjelaskan sifat, pembentukan dan susunan.

4. Menjelaskan tugas, wewenang dan kewajiban.

5. Menjelaskan keanggotaan.

6. Menjelaskan mekanisme penanganan pelanggaran.

7. Menjelaskan hak dan kewajiban terperiksa.

8. Menjelaskan tata tertib persidangan.

9. Menjelaskan acara persidangan tanpa kehadiran terperiksa.

10. Menjelaskan administrasi sidang komisi.

71. Etika Profesi Polri.

a. Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencakup :

1) Etika Kepribadian.

2) Etika Kenegaraan.

3) Etika Kelembagaan.

4) Etika dalam hubungan dengan masyarakat.b. Dalam Etika Kepribadian setiap anggota Polri wajib.a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya.c. Dalam Etika Kenegaraan setiap anggota Polri wajib :1) Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2) Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

3) Menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia.4) Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.85) Menunjukan penghargaan dan kerja sama dengan sesame pejabat Negara dalam pelaksanaan tugas.6) Menjaga keutuhan wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.d. Dalam Etika Kelembagaan setiap anggota Polri wajib :1) Menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri.

2) Menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian.3) Memperlakukan sesama anggota sebagai subyek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama.4) Mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum.

5) Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme Kepolisian.e. Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan.f. Setiap anggota Polri wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.9g. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.

h. Setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum.i. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsung.j. Setiap anggota Polri dalam melakanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri/suami, anak dan orang-orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.k. Setiap anggota Polri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, kejujuran, keadilan, ketulusan dan kewibawaan untuk melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.l. Dalam rapat/pertemuan, untuk mengambil keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan setiap anggota wajib tunduk dan mengamankan keputusan tersebut.10m. Setiap anggota Polri wajib menampilkan rasa setikawanan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut :

1) Menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka, meninggal dunia atau memerlukan pertolongan dalam pelaksanaan tugas, sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi pertolongan.

2) Merupakan keteladanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya.3) Merupakan kewajiban moral seorang atasan atau bawahan untuk saling menunjukan rasa hormat yang tulus.4) Merupakan sikap terhormat/terpuji bagi anggota Polri apabila menghadiri pemakaman anggota Polri dan purnawirawan Polri yang meninggal dunia.5) Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada sesama anggota Polri dan Purnawirawan Polri beserta keluarganya yang menghadapi suatu kesulitan.6) Merupakan sikap terhormat apabila tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan di dalam lingkungan Polri kepada orang lain.n. Dalam Etika hubungan dengan masyarakat anggota Polri wajib :1) Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.112) Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara.

3) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat.

4) Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik.

5) Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.

6) Melakukan tindakan pertama Kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas Kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas.

o. Anggota Polri wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat dengan senantiasa :1) Memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan.

2) Tidak melakukan pertemuan di luar pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara.3) Bersikap ihklas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesainnya.4) Tidak boleh menolak permintaan pertolongan/banyuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya.125) Tidak mencari-cari kesalahan masyarakat.6) Tidak menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat.

7) Tidak mengeluarkan ucapan atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.2. Penegakan Kode Etik Profesi.a. Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran.

1) Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

2) Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberitahuan Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Disiplin Anggota Polri.

3) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

4) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung.5) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.

6) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi Kepolisian.

b. Sanksi dinyatakan secara tertulis dengan keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.13c. Pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dikenakan sanksi sesuai yang berlaku pada Peraturan Pemerintah dimaksud.d. Penjatuhan sanksi diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri.e. Sanksi dilakukan dimuka Sidang Komisi Kode Etik Polri atau melalui media.f. Sanksi kewajiban untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri dengan biaya dari Satker Terperiksa.

g. Sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk :1) Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda.

2) Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda.3) Pemberhentian Dengan Hormat.4) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

h. Sanksi bersifat mutlak dan mengikat.i. Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri.j. Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.14k. Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat direkomendasikan oleh anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk direkomendasikan oleh anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.l. Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum.

m. Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, terperiksa dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh Terperiksa.3. Sifat, Pembentukan dan Susunan.a. Komisi bersifat otonom, dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat Polri yang berwenang.

b. Pejabat Polri yang berwenang adalah :

1) Kapolri, berwnang membentuk Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Tinggi Polri.2) Pada Tingkat Mabes Polri, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Wakapolri untuk membentuk Komisi dengan menunjuk :15

a) Irwasum Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Pori.

b) Kadiv Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh Perwira Pertama Polri.c) Kapus Bin Profesi Div Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama Polri.3) Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri pada lingkup Mabes Polri yang berpangkat Perwira Menengah Polri, Perwira Perta Polri, Bintara dan Tamtama yang kesatuannya berkedudukan selaindi jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Gedung A dan B), Wakapolri melimpahkan wewenang kepada Kepala Kesatuan Kerja Kasatker di tempat pelanggar berdinas/bertugas untuk membentuk Komisi4) Pada Tingkat Kewilayahan Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/tabes, Kapoltabes, Kapolres/tro/ta untuk membentuk Komisi guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama Polri di kesatuanya.c. Anggota Komisi paling sedikit 5 (lima) orang Perwira Polri, paling banyak 7 (tujuh) orang Perwira Polri ditambah 2 (dua) orang Perwira Polri sebagai cadangan :16

Susunan keanggotaan Komisi terdiri dari :

1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.

2) 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota.

3) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota.

4) 2 (dua) orang atau 4 (empat) orang Perwira Polri sebagai anggota.

5) 2 (dua) orang Perwira Polri sebagai anggota cadangan.d. Sekretaris dapat menunjuk Pembantu Sekretaris.4.Tugas, Wewenang Dan Kewajibana. Komisi bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Angota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

b. Komisi dalam melaksanakan tugas berwenang untuk memanggil anggota Polri untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa:1) Menghadirkan Saksi Ahli dan Pendamping untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan.2) Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa, Saksi, Ahli dan Pendamping mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa.

3) Memutuskan/menetapkanTerpriksa terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.17

4) Memutuskan/menetapkan sanksi moral, jika Terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri5) Menjatuhkan sanksi secara alternatif atau komulatif.

6) Memberikan rekomendasi, apabila Terperiksa dikenakan sanksi.c. Ketua Komisi berkewajiban :1) Melaksanakan koordinasi dengan anggota Komisi untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.2) Menentukan jadual persidangan.

3) Menentukan Saksi-Saksi yang perludi dengar keterangannya.

4) Memimpin jalannya sidang.

5) Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan.6) Mengatur anggota komisi untuk mengajukan pertanyaan kepada Terperiksa, Saksi, Ahli.

7) Memberi kesempatan kepada Pendamping Terperiksa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Ahli dan Terperiksa.8) Mempertimbangkan saran pendapat baik dari anggota Komisi maupun Pendamping untuk merumuskan putusan sidang.18

9) Membacakan putusan hasil sidang.

10) Menandatangani berita acara persidangan.d. Wakil Ketua Komisi berkewajiban :1) Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Komisi.2) Memimpin sidang apabila Ketua Komisi berhalangan.

3) Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Komisi.

4) Menandatangani berita acara persidangan.e. Sekretaris Komisi berkewajiban :1) Menyiapkan administrasi keperluan sidang.

2) Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terperiksa, Saksi, Ahli dan Pendamping yang diperlukan.

3) Menyusun berita acara persidangan.

4) Menyiapkan konsep putusan sidang.

5) Menyampaikan surat putusan sidang kepada Terperiksa.

6) Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada satuan atas.

7) Menandatangani berita acara persidangan.f. Anggota Komisi berkewajiban.1) Mengajukan pertanyaan kepada Terperiksa, Saksi dan Ahli untuk kepentingan pemeriksaan.

2) Mengajukan saran kepada Ketua Komisi baik diminta atau tidak.

3) Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.g. Anggota Cadangan berkewajiban menggantikan anggota Komisi yang beralangan.

h. Anggota Komisi yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.19i. Ketidaksetujuan dituangkan dalam berita acara persidangan.5.Keanggotaana. Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Tinggi Polri terdiri dari :1) Ketua : Kapolri/Wakapolri

2) Wakil Ketua : Irwasum Polri/Perwira Tinggi Polri

yang ditunjuk

3) Sekretaris

: Kadiv Propam Polri/Perwira Tinggi

Polri yang ditunjuk

4) Anggota : Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk

5) Anggota Cadangan: Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk

b. Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Menengah Polri terdiri dari :1) Di Tingkat Mabes Polri :

a)Ketua

: Irwasum Polrib).Wakil Ketua

: Kadiv Propam Polri

Perwira Menengah Polri yang ditunjuk

c)Sekretaris

: Kapus Bin Prof Polri


d)Anggota

: Perwira Menengah Polri yang ditunjuk

e)Anggota Cadangan: Perwira Menengah Polri yang ditunjuk20

2) Di Tingkat Polda/Polwil/tabes/Poltabes/Polresta/tro/ta :

a)Ketua

: Wakapolda

b)Wakil Ketua

: Irwasda


c)Sekretaris

: Kabid Propam


d)Anggota

: Perwira Menengah Polri

yang ditunjuk

e)Anggota Cadangan: Perwira Menengah Polri

yang ditunjukc. Pelaksanaan sidang Komisi terhadap Perwira Pertama dan Perwira Menengah Polri yang ada di Tingkat Polwil/tabes/Poltabs/Polrs/tro/ta dapat dilaksanakan di Markas Polda kesatuan Terperiksa atau tempat lain yang ditunjuk.d. Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Pertama Polri terdiri dari :

1) Di Tingkat Mabes Polri :

a)Ketua

: Kadiv Propam Polri

b)Wakil Ketua

: Kapusbin Prof


c)Sekretaris

: Kabid Bin Etika Pusbin Prof

Polri/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk

d)Anggota


yang ditunjuk21


yang ditunjuk

2) Di Tingkat Polda :

a)Ketua

: Irwasdab)Wakil Ketua

: Kabid PropamPerwira Menengah Polri yang ditunjuk

c)Sekretaris

: Kasubbid Bin Prof


d)Anggota


yang ditunjuk


yang ditunjuk3) Di Tingkat Polwil/tabes :

a)Ketua

: Wakapolwiltabs

b)Wakil Ketua

: Kabag Bin


c)Sekretaris

: Kasubbag Min


d)Anggota


yang ditunjuk


yang ditunjuk4) Di Tingkat Poltabes/Polres/tro/ta :

a)Ketua

: Waka Poltabes/

WakaPolres/tro/ta22b)Wakil Ketua

: Kabag Min

Perwira yang ditunjuk

c)Sekretaris

: Kanit P3D


d)Anggota

: Perwira yang ditunjuk

e)Anggota Cadangan: Perwira yang ditunjuke. Anggota Komisi untuk memeriksa Bintara dan Tamtama Polri terdiri dari :

1) Di Tingkat Mabes Polri :

a)Ketua

: Kapusbi Prof Polri

b)Wakil Ketua

: Kabid Bin Etika Pusbin Prof


c)Sekretaris

: Kasubbid Gak Etika Pusbin

Prof Polri/Perwira yang ditunjuk

d)Anggota


e)Anggota Cadangan: Perwira yang ditunjuk2) Di Tingkat Polda :

a)Ketua

: Kabid Propamb)Wakil Ketua

: Kasubbid Bin ProfPerwira yang ditunjuk

c)Sekretaris

: Kaur Bin Etika


d)Anggota


e)Anggota Cadangan: Perwira yang ditunjuk

3) Di Tingkat Polwil/tabes :

a)Ketua

: Wakapolwiltabes23b)Wakil Ketua

: Kasubbag PropamPerwira yang ditunjuk

c)Sekretaris

: Kanit P3D


d)Anggota



4) Di Tingkat Poltabes/Polres/tro/ta :

a)Ketua

: Waka Poltabes/

WakaPolres/tro/ta

b)Wakil Ketua

: Kabag Min


c)Sekretaris

: Kanit P3D Perwira yang ditunjuk

d)Anggota



f. Keanggotaan Komisi untuk memeriksa pelanggaran anggota Mabes Polri yang kesatuannya berada di luar lingkungan Mabs Polri dan Pusat Pendidikan Polri yang berada di bawah Satuan Kerja Lmbaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, susunan anggota Komisinya disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing dengan mengedepankan pengemban fungsi Propam atau Pembinaan Personel.

6.Mekanisme Penanganan Pelanggarana. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan oleh :

1) Masyarakat.

2) Anggota Polri.243) Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.b.. Penerimaan laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud.

c. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan termasuk dalam katagori planggaran Kode Etik Profesi Polri, maka pengemban fungsi Propam mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat untuk membentuk Komisi.d. Pengemban fungsi Propam dapat meminta saran hukum kepada pengemban fungsi pembinaan hukum.

e. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan pengemban fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.f. Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan.

g. Putusan berupa pemberian sanksi administratif oleh Ketua Komisi, diajukan kepada Kepala Kesatuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan.

h. Putsan sidang Komisi bersifat final.

i. Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan sidang kepada pejabat yang membentuk.25j. Penanganan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh atasan Terperiksa kepada fungsi Propam.

k. Permintaan resmi disertai dengan berkas yang berisi Berita Acara Pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur Pasal yang dilanggar, barang bukti, saksi yang menguatkan terjadinya pelanggaran tersbut.l. Atas permintaan resmi, pengemban fungsi Propam melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil pemeriksaan diperoleh dugaan kuat Terperiksa dapat diperiksa melalui sidang Komisi, maka pengemban fungsi Propam segera mengirimkan berkas perkara srta mengusulkan kepada Pejabat, untuk membentuk Komisi.

m. Pengemban fungsi Propam, dapat menerima saran hukum kepada pengemban fungsi pembinaan hukum.

n. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan pengemban fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

o. Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan.

p. Putusan sidang Komisi bersifat final.26q. Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya diberhentikan tidak dengan hormat atau dengan hormat dari dinas Polri (PTDH dan PDH) diajukan oleh Ketua Komisi kepada Kepala Kesatuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan.

r. Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan sidang kepada pejabat yang membentuk.7.Hak dan Kewajiban Terpriksaa. Terperiksa berhak :

1) Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang.2) Menunjuk Pendamping.

3) Menrima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang.

4) Mengajukan pembelaan.5) Mengajukan Saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan.

6) Menerima salinan putusan sidang 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan.

7) Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang.

b. Terperiksa berkewajiban :271) Memenuhi semua panggilan.

2) Menghadiri sidang.

3) Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Komisi.

4) Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Komisi.

5) Mentaati seemua ketentuan yang dikeluarkan oleh Komisi serta berlaku sopan.

c. Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan, harus memberikan keterangan yang patutu dan wajar.8.Tata Tertib Persidangana. Sidang Komisi dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan terbuka umtuk umum.

b. Ruangan untuk kelengkapan persidangan meliputi :

1) Ruang sidang.

2) Ruang tunggu anggota Komisi.

3) Ryang tunggu Terperiksa dan Pendamping.

4) Ruang tunggu Saksi.

c. Perlengkapan ruang sidang terdiri dari :

1) Meja sidang diberi alas berwarna hijau dengan susunan berbentuk U atau segaris.

2) Kursi sidang untuk anggota Komisi, Pembantu, Sekretaris, Teerperiksa, Pendamping, Saksi dan Pengunjung.

3) Palu sidang dan kelengkapannya.284) Papan nama anggota Komisi (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota) dan Pendamping.

5) Bendera Merah Putih yang dipasang di sebelah kanan dan sejajar dengan kursi Ketua Komisi.

6) Foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonsia.

d. Denah ruang sidang sebagai berikut :

1) Ketua Komisi berada didepan bagian tengah.2) Wakil Ketua Komisi berada disamping kanan Ketua Komisi.3) Sekretaris Komisi berada disamping kiri Ketua Komisi.

4) Anggota Komisi berada dikanan Wakil Ketua Komisi dan sebelah kiri Sekretaris Komisi.

5) Terperiksa berhadapan dengan Ketua Komisi.

6) Pembantu Sekretaris di sisi kiri Terperiksa.

7) Pendamping berada di sisi kanan Terperiksa.

8) Pengunjung di belakang Terperiksa/Saksi.

e. Bentuk denah ruang sidang disesuaikan dengan kondisi ruangan dalam bentuksegaris atau U.f. Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib.

g. Pakaian dalam persidangan.

1) Anggota Komisi memakai PDU-4.

2) Pembantu Sekretaris memakai PDH.3) Terperiksa memakai PDH.

4) Pendamping memakai PDU-4.295) Saksi dari anggota Polri memakai PDH.

6) Saksi yang bukan anggota Polri memakai pakaian bebas rapi.

h. Acara sidang denah ruang sidang, administrasi, format surat-surat dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.9.Acara Persidangan Tanpa Kehadiran Terperiksaa. Sidang Komisi tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terperiksa setelah dipanggil secara sah.

b. Sidang Komisi dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 10, sedangkan yang dijadikan bahan pemeriksaan aalah berkas Terperiksa, surat-surat yang berkaitan, keterangan Saksi/Ahli yang dapat dihadirkan.

c. Sidang Komisi tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.10.Administrasia. Putusan Sidang Komisi dapat diumumkan kepada masyarakat.

b. Salinan putusan Sidang Komisi dikirimkan kepada :

1) Di Tingkat Mabes Polri.

a)Irwasum Polri

: 1 (satu) berkas

b)De SDM Kapolri

: 1 (satu) berkas

c)Kadiv Propam Polri

: 1 (satu) berkas

d)Kadiv Binkum Polri

: 1 (satu) berkas

e)Atasan Langsung Terperiksa: 1 (satu) berkas302) Di Kewilayahan.

1)Irwasda

: 1 (satu) berkas

2)Karo Pers Polda

: 1 (satu) berkas

3)Kabid Propam Polda

: 1 (satu) berkas

4)Kabid Binkum Polda

: 1 (satu) berkas

5)Atasan Langsung Terperiksa: 1 (satu) berkasc. Salinan Putusan Sidang Komisi disampaikan kepada pejabat yang membentuk Komisi.

d. Pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Sidang Komisi atas sanksi berkewajiban untuk memproses secara administratif kepada Pejabat Polri yang berwenang.32BAB IIIPENUTUP

Demikian Naskah Sekolah Sementara ini dibuat untuk dipelajari dan dipahami oleh siswa sebagai bekal ilmu Mekanisme Sidang Kode Etik Profesi Polri Bidang Provos dan agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.33BAB III

PENUTUP

Demikian Naskah Sekolah Sementara ini dibuat untuk dipelajari dan dipahami oleh siswa sebagai bekal ilmu Mekanisme Sidang Kode Etik Profesi Polri Bidang Provos dan agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Mengetahui :

Bandung, Nopember 2009

KOORGADIK

GADIK

Dra. ATIH N. PURWATI

Drs. HASANUDDIN AKBP NRP 64050825

AKBP NRP 58020672

33KOPSTUKLAPORAN

No. Pol. :///

Identitas yang dilaporkan

Nama

: .........................................................................................

Pangkat/NRP : ..........................................................................................

Jabatan : .........................................................................................

Kesatuan : .........................................................................................Identitas pelapor

Nama

: .........................................................................................

Pangkat/NRP : ..........................................................................................

Jabatan : .........................................................................................

Kesatuan : .........................................................................................Nama, alamat saksi

1. .............................................................................................................

2. .............................................................................................................Isi laporan: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tuduhan pelanggaran : ......................................................................................Melanggar Pasal ........ Peraturan Pemerintah Nomor ........ Tahun 2003 tentang ................................................................................................................................Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.

.., tanggal

Pelapor

.

34KOPSTUK

LAPORAN

No. Pol. :///


Nama

: ......................................................................................

Pangkat/NRP : ......................................................................................

Jabatan : ......................................................................................

Kesatuan : ......................................................................................Identitas pelapor

Nama

: ......................................................................................

Pangkat/NRP : ......................................................................................

Jabatan : ......................................................................................

Kesatuan : ......................................................................................Nama, alamat saksi

1. ..............................................................................................................

2. ..............................................................................................................Isi laporan: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tuduhan pelanggaran : ..................................................................................Melanggar Pasal ......... Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik IndonesiaDemikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

.., tanggal .....

Pelpaor

.

35KOPSTUK

PENGADUAN

No. Pol. :///


Nama

: .......................................................................................

Pangkat/NRP : .......................................................................................

Jabatan : .......................................................................................

Kesatuan : .......................................................................................Nama, alamat pengadu :

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................Nama, alamat saksi

1. ..............................................................................................................

2. ..............................................................................................................Isi pengaduan : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Melanggar Pasal ......... Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....Yang Menerima Pengaduan

.. tanggal ..

Pengadu

.

36BERITA ACARA PENDAPAT

Pada hari ini ... tanggal .... saya :

..

Pangkat ...... NRP ...... Jabatan ...... Kesatuan. ...berdasarkan perintah ...Pangkat ...... NRP ........ Tanggal ..........untuk memeriksa pelanggaran ............................... yang dilakukan oleh

Nama ....... Pangkat ........ Jabatan........Kesatuan , setelah membaca dan mempelajari serta meneliti Berkas Perkara pemeriksaan atas nama :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I. KETERANGAN TERPERIKSA

1.Bahwa terperiksa menerangkan

2.Riwayat hidup dan Riwayat pekerjaan terperiksa :

a.Lahir di ..................................................................................

b.Pendidikan Umum :

-Tamat ................. Tahun .................. di .....................

-dst

c.Pendidikan Kepolisian :-Tamat dari.............. Tahun ............... di .....................

-dst

d.Riwayat pekerjaan :

-Pada tahun ........................ bekerja di .......................

-dst

/ II.KETERANGAN .....

2

II. KETERANGAN SAKSI1.Nama ...................., Umur ................., Pekerjaan ..........................,

alamat .............................................................................................,

menerangkan bahwa : .....................................................................

2.Nama ...................., Umur ................., Pekerjaan ..........................,

alamat .............................................................................................,

menerangkan bahwa : .....................................................................III. BARANG BUKTI :

1...........................................................................................................2...........................................................................................................IV. KESIMPULAN :

1.Bahwa terperiksa berdasarkan bukti-bukti .......................................2.dst

V. PENDAPAT :

Berdasarkan keterangan Terperiksa dan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan serta barang-barang bukti yang ada, cukup alasan menyangka bahwa Terperiksa Nama ................. Pangkat .......... NRP ....................... Jabatan ..................... Kesatuan .................Alamat ........................................................................................................telah melakukan perbuatan .............................. melanggar Pasal ..............Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan yang ada sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani di ............... pada hari ............... tanggal ............ tahun ...........MENGETAHUI

.

YANG MEMBUAT

BERITA ACARA PENDAPAT

...

38BERITA ACARA PENDAPAT

Pada hari ini ..... tanggal ... saya :

..

Pangkat ...... NRP ...... Jabatan ...... Kesatuan ...berdasarkan perintah ......

Pangkat ...... NRP ........ Tanggal ..............

untuk memeriksa pelanggaran ............................... yang dilakukan oleh

Nama ....... Pangkat ........ Jabatan ...........

Kesatuan , setelah membaca dan mempelajari serta meneliti Berkas Perkara pemeriksaan atas nama :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VI. KETERANGAN TERPERIKSA

1.Bahwa terperiksa menerangkan

2.Riwayat hidup dan Riwayat pekerjaan terperiksa :

a.Lahir di ..................................................................................

b.Pendidikan Umum :

-Tamat ................. Tahun .................. di .....................

-dst

c.Pendidikan Kepolisian :

-Tamat dari.............. Tahun ............... di .....................

-dst

d.Riwayat pekerjaan :

-Pada tahun ........................ bekerja di .......................

-dst

/ II.KETERANGAN .....

2

VII. KETERANGAN SAKSI

1.Nama ...................., Umur ................., Pekerjaan ...........................,

alamat .............................................................................................,

menerangkan bahwa : .....................................................................

2.Nama ...................., Umur ................., Pekerjaan ...........................,

alamat .............................................................................................,

menerangkan bahwa : .....................................................................VIII. BARANG BUKTI :

1...........................................................................................................2...........................................................................................................IX. KESIMPULAN :

1.Bahwa terperiksa berdasarkan bukti-bukti .......................................2.dst

X. PENDAPAT :

Berdasarkan keterangan Terperiksa dan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan serta barang-barang bukti yang ada, cukup alasan menyangka bahwa Terperiksa Nama ................. Pangkat ............... NRP ................... Jabatan ................... Kesatuan ......................Alamat .........................................................................................................telah melakukan perbuatan ............................. melanggar Pasal ...............Peraturan Pemerintah Nomor ........... Tahun 2003 tentang ......Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan yang ada sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani di .................. pada hari .............. tanggal .............. tahun ............

MENGETAHUI

.

YANG MEMBUAT

BERITA ACARA PENDAPAT

...

40KOPSTUK

No. Pol.: R////

..............., ........................

Klasifikasi: RAHASIA

Lampiran: Satu berkas

Perihal: Usulan pembentukan Komisi Kode

Etik Polri untuk memeriksa

.......................................................

Kepada

Yth...............................

di

.............................1. Rujukan :

a. Laporan/Pengaduan No. Pol. : . .

b. Berita Acara Pendapat tanggal ..

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan awal terhadap laporan/pengaduan tersebut pada butir 1 di atas, kami berpendapat bahwa Nama Pangkat .. NRP .. Jabatan .. Kesatuan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa sebagaimana diatur dalam Pasal .. Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Kapolri tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, dengan ini diusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara dimaksud.

4. Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA .

.

41

KOPSTUK

No. Pol.: R////

.............., ........................



Perihal: Usulan pembentukan Komisi Kode

Etik Polri untuk memeriksa

.......................................................

Kepada

Yth...............................

di

..............................

1. Rujukan :

a. Laporan/Pengaduan No. Pol. : .

b. Berita Acara Pendapat tanggal ..

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan awal terhadap laporan/pengaduan tersebut pada butir 1 di atas, kami berpendapat bahwa Nama Pangkat .... NRP .... Jabatan .. Kesatuan . telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal .. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2003 tentang .3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Kapolri tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, dengan ini diusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara dimaksud.

4. Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA .

.42

KOPSTUKSURAT KEPUTUSAN

No. Pol. : Skep///200

tentang

PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN .......................................

Menimbang:

Bahwa perlu dibentuk Komisi Kode Etik Polri di Kesatuan ..... untuk memeriksa/emnyidangkan perkara atas nama ..... pangkat ..... NRP ..... jabatan ...... kesatuan ..... guna tertib administrasi pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.Peraturan Kapolri No. Pol. : .. Tahun .. tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.Peraturan Kapolri No. Pol. : .. Tahun .. tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.Memperhatikan:1.Laporan/pengaduan ...................................................

2.Surat Kepala ..... No. Pol. : ..... tanggal ..... perihal Usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polri.MEMUTUSKANMenetapkan:1.Membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di kesatuan ..... dan menunjuk anggota Polri yang nama, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai anggota Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran atas nama ...... pangkat ..... NRP ..... jabatan ..... kesatuan ...../ 2.Pemeriksaan .....

22.Pemeriksaan dalam Sidang Komisi mempedomani Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.Melaporkan hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri pada kesempatan pertama.

Dengan catatan :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1.................

2.................

3.................

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: .................................

Pada tanggal: .................................

KEPALA KEPOLISIAN .................

..........................................................

44KOPSTUK

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI KODE ETIK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NONAMAPANGKAT/NRPJABATAN

STRUKTURALDALAM KONDISI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.......................

..................

...................

..................

...................

.................

.........................................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

........................KETUA MERANGKAP ANGGOTA

WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA

SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA (CADANGAN)

ANGGOTA (CADANGAN)

Ditetapkan di: .................................

Pada tanggal: .................................

KEPALA KEPOLISIAN .................

..........................................................

45URUTAN ACARA SIDANG

1. Anggota Komisi mengambil tempat yang telah ditentukan diruangan sidang.

2. Ketua Komisi membuka sidang dengan mengucapkan salam dilanjutkan dengan kalimat Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., sidang Komisi Kode Etik Polri memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri atas nama ..... pangkat ..... NRP ..... jabatan ..... kesatuan ..... dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali.

3. Ketua Komisi memerintahkan Sekretaris untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang (dalam pelaksanaannya Sekretaris dapat meminta bantuan kepada petugas yang ditunjuk).

4. Ketua Komisi menanyakan identitas Terperiksa dan Pendamping tentang nama lengkap, umur, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan sesuai data yang ada pada berkas perkara.5. Ketua Komisi memerintahkan Sekretaris Komisi membacakan tuntutan terhadap Terperiksa.6. Ketua Komisi mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang.7. Apabila pertanyaan anggota Komisi tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Komisi tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri.8. Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Komisi menyatakan Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... jam ..... bertempat di ....., diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali.9. Ketua Komisi melanjutkan persidangan dengan menyatakan Sidang dilanjutkan kembali ....., diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali.4610. Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Komisi telah dianggap cukup, maka Ketua Komisi memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk mengadakan pembelaan diri secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui Pendamping.

11. Putusan sidang komisi diambil secara musyawarah dan bersifat terbatas serta ditandatangani oleh Ketua Komisi beserta seluruh anggota Komisi.

12. Bentuk Keputusan Sidang Komisi sesuai dengan format terlampir.13. Keputusan Sidang Komisi dibacakan dan disampaikan kepada Terperiksa oleh Ketua Komisi dalam persidangan.

14. Apabila Ketua Komisi menganggap proses pemeriksaan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri telah selesai seluruhnya, maka Ketua Komisi menutup sidang dengan menyatakan Sidang Komisi yang memeriksa Terperiksa, nama ..... pangkat ..... NRP ..... jabatan ..... kesatuan ..... dengan resmi ditutup diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali.

47KOPSTUK

TUNTUTAN TERHADAP TERPERIKSA

No. Pol. : Tut/

//

Yang terhormat Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri,

Dimohon dengan hormat untuk menyidangkan dugaan pelanggaran ..... atas nama ..... pangkat ..... NRP ..... jabatan ..... kesatuan ..... karena :

a.Pada tanggal ..............................................................................................b.Perbuatan terperiksa tersebut telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, yaitu :

1)Nama ................................

2)Nama ...............................

3)Dst

c.Sedangkan barang bukti berupa ............. diajukan untuk menguatkan tuntutan dalam persidangan ini.

Perbuatan terperiksa telah dapat dikenakan unsur-unsur yang ada pada ketentuan Kode Etik Profesi Polri yaitu Pasal .......................................................

Demikian tuntutan ini disampaikan untu digunakan dalam persidangan ini.

............................,...........................

..............................................

Selaku

SEKRETARIS KOMISI

.......................................

48

KOPSTUK

TUNTUTAN TERHADAP TERPERIKSA

No. Pol. : Tut/

//

Yang terhormat Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri,

Dimohon dengan hormat untuk menyidangkan dugaan pelanggaran ..... atas nama ..... pangkat ..... NRP ..... jabatan ..... kesatuan ..... karena :

a.Pada tanggal ...............................................................................................

b.Perbuatan terperiksa tersebut telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, yaitu :

1)Nama ................................

2)Nama ...............................

3)Dst

c.Sedangkan barang bukti berupa ............. diajukan untuk menguatkan tuntutan dalam persidangan ini.

Perbuatan terperiksa telah dapat dikenakan unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal ..... Peraturan Pemerintah Nomor ...... Tahun 2003 tentang .......Demikian tuntutan ini disampaikan untu digunakan dalam persidangan ini.

............................,...........................

..............................................

Selaku

SEKRETARIS KOMISI

....................................... 49

KOPSTUKKEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI

No. Pol. : Kep///200

tentang

PUTUSAN SIDANG KOMISI

KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat:1.Peraturan Kapolri No. Pol. : .........Tahun..... tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.2.Peraturan Kapolri No. Pol. : . Tahun . tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.Surat Keputusan Kepala .... No. Pol. : Skep/../...../200... tanggal .... tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri.Membaca:1.Laporan/pengaduan Nomor ..... tanggal ..... mengenai pelanggaran anggota Polri atas nama ..2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. Menimbang:Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terperiksa dan mendengar keterangan saksi-saksi memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................MEMUTUSKAN

Terperiksa :

Nama

:

Pangkat/NRP:

Jabatan

:

Kesatuan :

/ Tidak .....

2

Tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di: .................................

Pada tanggal: .................................

KOMISI KODE ETIK POLRISEKRETARIS

(......................)KETUA

(.................................)

ANGGOTA

(.................................)

(.................................)

(.................................)

51KOPSTUKKEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI


tentang



Mengingat:1.Peraturan Kapolri No. Pol. : ..... Tahun .. tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.Peraturan Kapolri No. Pol. : .. Tahun .. tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.Surat Keputusan Kepala .............. No. Pol. : Skep/../...../200... tanggal .... tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri.

Membaca:1.Laporan/pengaduan Nomor ..... tanggal ..... mengenai pelanggaran anggota Polri atas nama ..

2.Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang:Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terperiksa dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................MEMUTUSKAN

Terperiksa :

Nama

:

Pangkat/NRP:

Jabatan

:

Kesatuan:

/ 1.Terbukti .....

2

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal ..... yo Pasal ..... Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.2. Menjatuhkan sanksi berupa .....................................................................

..................................................................................................................... Ditetapkan di: .................................

Pada tanggal: .................................

KOMISI KODE ETIK POLRI

SEKRETARIS

(......................)KETUA

(.................................)

ANGGOTA

(.................................)

(.................................)

(.................................)

53KOPSTUK

KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI


tentang



Mengingat:1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor .. tahun 2003 tentang ...

2.Peraturan Kapolri No. Pol. : .. Tahun .. tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.Peraturan Kapolri No. Pol. : ..... Tahun ..... tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4.Surat Keputusan Kepala ..... No. Pol. : Skep/../...../200... tanggal .... tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri.Membaca:1.Laporan Nomor ... tanggal ...... mengenai pelanggaran anggota Polri atas nama .

2.Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. Menimbang:Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terperiksa dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................./ MEMUTUSKAN .....

2

MEMUTUSKAN

Terperiksa :

Nama

:

Pangkat/NRP:

Jabatan

:

Kesatuan:

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran ............ sebagaimana diatur dalam

Pasal ..... Peraturan Pemerintah Nomor .. tahun 2003 tentang .....2. Menjatuhkan sanksi berupa ............................................................................................................................................................................................. Ditetapkan di: .................................

Pada tanggal: .................................

KOMISI KODE ETIK POLRI

SEKRETARIS

(......................)KETUA

(.................................)

ANGGOTA

(.................................)

(.................................)

(.................................)

55KOPSTUK

No. Pol.: R///200/KKEP

..........., ............................



Perihal: Saran pertimbangan pemberhentian

Tidak dengan hormat

....................................................... Kepada

Yth . KEPALA KEPOLISIAN

di

.............................

1. Rujukan :

a. Peraturan Pemerintah Nomor ..... tahun 2003 tentang .....

b. Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol. : Kep/...../...../200... tanggal ..... tentang Putusan Sidang Komisi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bahwa setelah dilakukan Sidang pemeriksaan terhadap anggota Polri, nama ..... pangkat ..... NRP ..... jabatan ..... kesatuan ..... kami berpendapat bahwa yang bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal ..... Peraturan Pemerintah nomor ..... tahun 2003 tentang ..........3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kapolri tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dengan ini kami menyarankan agar terhadap anggota Polri nama .. pangkat .. NRP jabatan .. kesatuan .. diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri.4. Demikian untuk menjadikan maklum.

KETUA KOMISI KODE ETIK POLRI.56DENAH RUANGAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI(BENTUK SEGARIS)

KETERANGAN :

1 = KETUA KOMISI

2 = WAKIL KETUA KOMISI

3 = SEKRETARIS KOMISI

4 = ANGGOTA KOMISI

5 = PEMBANTU SEKRETARIS

6 = TERPERIKSA

6A = TERPERIKSA PADA WAKTU PEMERIKSAAN SAKSI

7 = PENDAMPING8 = BENDERA MERAH PUTIH9 = FOTO PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI10 = PETUGAS YANG DITUNJUK11 = PENGUNJUNG SIDANG12 = ANGGOTA CADANGAN

57DENAH RUANGAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI

(BENTUK SEGARIS)

KETERANGAN :

1 = KETUA KOMISI

2 WAKIL KETUA KOMISI

3 SEKRETARIS KOMISI

4 ANGGOTA KOMISI

5 PEMBANTU SEKRETARIS

6 TERPERIKSA

6A = TERPERIKSA PADA WAKTU PEMERIKSAAN SAKSI

13 = PENDAMPING

14 = BENDERA MERAH PUTIH

15 = FOTO PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI

16 = PETUGAS YANG DITUNJUK

17 = PENGUNJUNG SIDANG

18 = ANGGOTA CADANGAN

58DAFTAR ISI

HALAMAN

PENGANTAR......................................................................................1STANDAR KOMPETENSI..................................................................1BABIPNGERTIAN SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI.

2Kompetensi Dasar ........................................................ 2

Indicator Hasil Belajar. .. 2Pengertian-pengertian. . 3

BABIIPEMBAHASAN SIDANG KODE TIK PROFESI POLRI.7Kompetensi Dasar. 7 Indicator Hasil Belajar 7

1. Etika Profesi Polri..

82. Penegakan Kode Etik Profesi.. 133. Sifat, Pembentukan dan Susunan.. 15

4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban. 175. Kanggotaan 20

6. Mekanisme Penanganan Pelanggaran.. 24

7. Hak dan Kewajiban Terperiksa 27

8. Tata Tertib Persidangan 28

9. Acara Persidangan Tanpa Kehadiran Terperiksa.... 30

10. Administrasi Sidang Komisi. 30BABIIIPENUTUP.

339

9

4

2

1

3

4

8

12

5

6A

7

6

10

10

9

9

8

1

2

4

4

3

5

12

6A

7

6

10

10

92

nss mekanisme sidang disiplin dan sidang kepp (2).doc

Documents