o bank indonesia · 2020. 9. 15. · mengingat: peraturan bank indonesia nomor 19/13/pbi/2017...

O BANK INDONESIA

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR INTERN

NOMOR 19/ 56/PADG INTERN/2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL BANK UMUM DENGAN BANK

INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank

Indonesia mengenai Pelayanan Perizinan Terpadu terkait

Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank

Indonesia;

b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a terdapat mekanisme kerja

antarsatuan kerja di Bank Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Anggota Dewan Gubernur Intern tentang Pedoman

Pelaksanaan Ketentuan Pelayanan Perizinan Terpadu

terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank

Indonesia;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 13/PBI/2017 tentang

Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional

Bank Umum dengan Bank Indonesia (Lembaran Negara

Bl 100(F4B)

BANK INDONESIA Haiaman ..2...

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 254, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 1 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR INTERN

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KETENTUAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN

OPERASIONAL BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern ini yang

dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan,

termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di

luar negeri, dan bank umum syariah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai perbankan syariah.

2. Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan

Operasional Bank dengan Bank Indonesia yang

selanjutnya disebut PPTBU adalah pelayanan perizinan

secara terintegrasi yang terkait dengan tugas atau

kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang

sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta

bidang makroprudensial sehubungan dengan:

a. langkah strategis dan mendasar yang dilakukan Bank

yang berdampak pada hubungan operasional Bank

dengan Bank Indonesia; atau

b. pendirian Bank baru oleh pihak yang telah mendapat

persetujuan prinsip pendirian Bank oleh Otoritas

Jasa Keuangan.

3. Perizinan adalah proses pemberian keputusan atas

permohonan izin, persetujuan, pendaftaran, dan/atau

permohonan lain yang diajukan oleh Bank untuk

Bl O1 (F4B)

BANK INDONESIA Halaman.3.

melaksanakan berbagai hubungan operasional Bank

dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem

pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang

makroprudensial berdasarkan persyaratan dan prosedur

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK

adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas

Jasa Keuangan.

BAB 11

SATUAN KERJA PELAKSANA PPTBU

Pasal 2

(1) Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran

bertugas sebagai satuan kerja koordinator PPTBU.

(2) Satuan kerja koordinator PPTBU sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melaksanakan PPTBU bersama dengan

satuan kerja terkait di Bank Indonesia termasuk satuan

kerja yang memiliki kewenangan Perizinan dan satuan

kerja yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti

perubahan informasi Bank yang memengaruhi data bank

di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern ini.

BAB 111

PELAKSANAAN PPTBU

Bagian Kesatu

Tindak Lanjut atas Penyampaian Informasi

Pasal 3

(1) Satuan kerja koordinator PPTBU menerima informasi

secara tertulis dari:

Bl 101 IF4B)

BANK INDONESIA Halaman...

a. Bank, mengenai rencana pelaksanaan langkah

strategis dan mendasar yang berdampak pada

hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia

di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan

pengelolaan uang rupiah, serta bidang

makroprudensial; atau

b. pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip

pendirian Bank oleh OJK mengenai permohonan izin

usaha kepada OJK.

(2) Satuan kerja koordinator PPTBU menyampaikan

memorandum 01 kepada satuan kerja terkait paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penerimaan informasi

secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Memorandum 0 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat memuat antara lain:

a. penerusan informasi;

b. permintaan informasi mengenai:

1. hubungan operasional dengan Bank Indonesia di

bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan


makroprudensial yang:

a) terdampak akibat rencana pelaksanaan

langkah strategis dan mendasar yang

dilakukan oleh Bank; atau

b) diperlukan sehubungan dengan

permohonan izin usaha kepada OJK yang

diajukan oleh pihak yang telah mendapat

persetujuan prinsip pendirian Bank;

2. ketentuan Bank Indonesia mengenai Perizinan

yang terkait; dan

3. daftar dokumen yang dipersyaratkan dalam

pengajuan permohonan Perizinan di Bank

Indonesia; dan/atau

c. undangan rapat koordinasi.

(4) Dalam hal memorandum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) memuat permintaan informasi kepada satuan

kerja terkait, satuan kerja terkait menyampaikan

Bl 101 )F4B)

BANK INDONESIA Halaman..5...

tanggapan kepada satuan kerja koordinator PPTBU

melalui memorandum 01, paling lambat 5 (lima) hari kerja

setelah memorandum satuan kerja koordinator PPTBU

diterima satuan kerja terkait.

Pasal 4

(1) Dalam menindaklanjuti penyampaian informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), satuan

kerja koordinator PPTBU dapat:

a. melakukan koordinasi dengan OJK; dan/atau

b. meminta penjelasan, data, dan/atau informasi

kepada Bank dan/atau pihak yang telah mendapat

persetujuan prinsip pendirian Bank oleh OJK.

(2) Koordinasi dengan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilakukan antara lain untuk:

a. memperoleh informasi mengenai perkembangan

pemrosesan perizinan di OJK, termasuk perkiraan

jangka waktu pemrosesan; dan/ atau

b. memperoleh informasi lainnya yang diperlukan.

(3) Permintaan penjelasan, data, dan/atau informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

antara lain untuk memperoleh penjelasan, data, dan/atau

informasi mengenai:

a. tanggal surat permohonan izin kepada OJK;

b. nama dan kontak petugas yang terkait (person in

charge); dan/atau

c. informasi lainnya yang diperlukan.

(4) Satuan kerja koordinator PPTBU dapat menyampaikan

informasi kepada OJK, Bank, atau pihak yang telah

mendapat persetujuan prinsip pendirian Bank oleh OJK,

antara lain mengenai:

a. hubungan operasional dengan Bank Indonesia di

bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan


makroprudensial yang:

BMO1 (F4B)

Ii) BANK INDONESIA Halaman1. terdampak akibat rencana pelaksanaan langkah

strategis dan mendasar yang dilakukan oleh

Bank; atau

2. diperlukan sehubungan dengan permohonan

izin usaha kepada OJK yang diajukan oleh pihak

yang telah mendapat persetujuan prinsip

pendirian Bank;

b. ketentuan Bank Indonesia yang dapat dijadikan

acuan; dan

c. daftar dokumen yang dipersyaratkan dalam

pengajuan permohonan Perizinan di Bank Indonesia.

(5) Koordinasi dengan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dan/atau permintaan penjelasan, data, dan/atau

informasi kepada Bank atau pihak yang telah mendapat

persetujuan prinsip pendirian Bank oleh OJK

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan

dalam bentuk rapat atau bentuk koordinasi lainnya.

(6) Dalam hal koordinasi dengan OJK dilakukan dalam

bentuk rapat, penyelenggaraan rapat dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. untuk pertama kali, rapat diselenggarakan oleh

satuan kerja di Bank Indonesia yang ditunjuk sebagai

focal point Bank Indonesia dan OJK;

b. untuk rapat selanjutnya, mekanisme rapat akan

diputuskan dalam forum sebagaimana dimaksud

dalam huruf a;

c. dalam hal rapat selanjutnya tidak diselenggarakan

oleh satuan kerja di Bank Indonesia yang ditunjuk

sebagai focal point Bank Indonesia dan OJK, satuan

kerja koordinator PPTBU menyampaikan surat

undangan rapat kepada OJK dengan tembusan

kepada:

1. satuan kerja di Bank Indonesia yang ditunjuk

sebagai focal point Bank Indonesia dan OJK; dan

2. satuan kerja di OJK yang ditunjuk sebagai focal

point Bank Indonesia dan OJK; dan

Bl1O1 (F4B)

BANK INDONESIA Haaman.7.

d. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

b dapat dihadiri oleh satuan kerja terkait.

Pasal 5

Dalam hal satuan kerja koordinator PPTBU menerima informasi

mengenai penolakan OJK atas:

a. permohonan izin terkait rencana pelaksanaan langkah

strategis dan mendasar oleh Bank; atau

b. permohonan izin usaha oleh pihak yang telah mendapat

persetujuan prinsip pendirian Bank,

satuan kerja koordinator PPTBU menyampaikan informasi

tersebut kepada satuan kerja terkait.

Pasal 6

Mekanisme tindak lanjut atas penyampaian informasi secara

tertulis mengenai:

a. rencana pelaksanaan langkah strategis dan mendasar oleh

Bank; dan

b. permohonan izin usaha kepada OJK oleh pihak yang telah

mendapat persetujuan prinsip pendirian Bank,

tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern

ini.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut atas Penyampaian Permohonan

Pasal 7

(1) Satuan kerja koordinator PPTBU menerima surat

permohonan Perizinan beserta dokumen pendukung dari:

a. Bank yang telah mendapatkan izin, persetujuan, atau

rekomendasi dari OJK terkait aspek kelembagaan

untuk melaksanakan langkah strategis dan

mendasar; atau

b. Bank yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.

(2) Dalam hal surat permohonan Perizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak disertakan dengan dokumen

81 101 (F4B)

1T) BANK INDONESIA Halaman ..8...pendukung berupa surat izin, persetujuan, atau

rekomendasi dari OJK, satuan kerja koordinator PPTBU

menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen

tersebut kepada Bank, dan ditembuskan kepada satuan

kerja di Bank Indonesia yang ditunjuk sebagai focal point

Bank Indonesia dan OJK.

(3) Satuan kerja koordinator PPTBU menyampaikan surat

permohonan Perizinan beserta dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja

terkait melalui memorandum O 1 paling lambat 2 (dua) hari

kerja setelah surat permohonan Perizinan dan dokumen

pendukung berupa surat izin, persetujuan, atau

rekomendasi dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diterima satuan kerja koordinator PPTBU.

Pasal 8

(1) Berdasarkan memorandum satuan kerja koordinator

PPTBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),

satuan kerja terkait meneliti kelengkapan dokumen yang

menjadi persyaratan permohonan Perizinan sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia.

(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), satuan kerja terkait menyampaikan informasi

kepada satuan kerja koordinator PPTBU dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. dalam hal terdapat kekurangan dokumen, satuan

kerja terkait meminta kelengkapan dokumen kepada

Bank melalui satuan kerja koordinator PPTBU;

b. dalam hal dokumen lengkap, satuan kerja terkait

menginformasikan hal tersebut kepada satuan kerja

koordinator PPTBU; dan

c. permintaan kelengkapan dokumen sebaga1mana

dimaksud pada huruf a dan informasi sebaga1mana

dimaksud pada huruf b disampa1kan melalui

memorandum O 1 pa1ing lambat 5 (lima) hari kerja

setelah memorandum satuan kerja koordinator PPTBU

Bl 101 (F4B)

BANK INDONESIA Halaman..9....

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

diterima oleh satuan kerja terkait.

(3) Berdasarkan memorandum yang disampaikan oleh satuan

kerja terkait mengenai permintaan kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, satuan kerja

koordinator PPTBU menyampaikan surat permintaan

kelengkapan dokumen kepada Bank.

(4) Dalam hal satuan kerja koordinator PPTBU telah menerima

surat kelengkapan dokumen dari Bank, satuan kerja

koordinator PPTBU menyampaikan surat kelengkapan

dokumen dimaksud kepada satuan kerja terkait melalui

memorandum 01, paiing lambat 2 (dua) hari keija setelah

menerima surat kelengkapan dokumen dari Bank.

(5) Satuan kerja terkait menyampaikan informasi kepada

satuan kerja koordinator PPTBU mengenai perkembangan

pemrosesan Perizinan pa1ing kurang 1 (satu) kali dalam 10

(sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(6) Penyampaian informasi perkembangan pemrosesan

Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

sampai dengan satuan keija terkait memberikan

keputusan atas permohonan Perizinan yang diajukan Bank

Pasal 9

(1) Daiam ha1 diperlukan, satuan kerja koordinator PPTBU

melakukan:

a. koordinasi dengan OJK; dan/atau

b. permintaan penjelasan, data, dan/atau informasi

kepada Bank,

untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan dokumen

Bank berupa surat dan dokumen pendukung surat

permohonan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1

7 ayat (1).

(2) Koordinasi dengan OJK dan/atau permintaan penjelasan,

data, dan/atau informasi kepada Bank sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan da1am bentuk

rapat atau bentuk koordinasi lainnya.

Bl 101 (F4B)

(J) BANJK INDONESIA HalamanQ.(3) Dalam hal koordinasi dengan OJK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk rapat,

penyelenggaraan rapat dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. untuk pertama kali, rapat diselenggarakan oleh

satuan kerja di Bank Indonesia yang ditunjuk sebagai

focal point Bank Indonesia dan OJK;


diputuskan dalam forum sebagaimana dimaksud

dalam huruf a;

c. dalam hal rapat selanjutnya tidak diselenggarakan

oleh satuan kerja di Bank Indonesia yang ditunjuk

sebagai focal point Bank Indonesia dan OJK, satuan

kerja koordinator PPTBU menyampaikan surat

undangan rapat kepada OJK dengan tembusan

kepada:

1. satuan kerja di Bank Indonesia yang ditunjuk

sebagai focal point Bank Indonesia dan OJK; dan

2. satuan kerja di OJK yang ditunjuk sebagai focal

point Bank Indonesia dan OJK; dan

d. rapat sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b

dapat dihadiri oleh satuan kerja terkait.

Pasal 10

Mekanisme tindak lanjut atas penyampaian surat permohonan

Perizinan Bank tercantum dalam Lampiran 111 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan

Gubernur Intern ini.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemrosesan Permohonan

Pasal 1 1

(1) Dalam hal seluruh dokumen yang menjadi persyaratan

permohonan Perizinan Bank sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) telah lengkap sesuai

dengan ketentuan Bank Indonesia, satuan kerja terkait

Bl 101 (F4B)

([) BANK INDONESIA Halamanll...memproses permohonan Perizinan dengan mengacu

kepada ketentuan Bank Indonesia.

(2) Dalam hal diperlukan, satuan kerja terkait meminta

penyelenggaraan rapat dengan OJK dan/atau Bank

kepada satuan kerja koordinator PPTBU untuk

pemrosesan permohonan Perizinan yang diajukan oleh

Bank.

Pasal 12

Dalam hal rapat dilaksanakan dengan OJK, penyelenggaraan

rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk pertama kali, rapat diselenggarakan oleh satuan

kerja di Bank Indonesia yang ditunjuk sebagai focal point

Bank Indonesia dan OJK;


diputuskan dalam forum sebagaimana dimaksud dalam

huruf a;

c. dalam hal rapat selanjutnya tidak diselenggarakan oleh

satuan kerja di Bank Indonesia yang ditunjuk sebagaifocal

point Bank Indonesia dan OJK, satuan kerja koordinator

PPTBU menyampaikan surat undangan rapat kepada OJK

dengan tembusan kepada:

1. satuan kerja di Bank Indonesia yang ditunjuk sebagai

focal point Bank Indonesia dan OJK; dan

2. satuan kerja di OJK yang ditunjuk sebagaifocalpoint

Bank Indonesia dan OJK; dan

d. rapat sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dapat

dihadiri oleh satuan kerja terkait.

Pasal 13

Dalam hal rapat dilaksanakan dengan Bank, penyelenggaraan

rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk pertama kali, rapat diselenggarakan oleh satuan

kerja koordinator PPTBU;


diputuskan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam

huruf a; dan

Bl 101 (F4B)

BANJK INDONESIA Halamanl2...

c. dalam hal rapat selanjutnya tidak diselenggarakan oleh

satuan kerja koordinator PPTBU, satuan kerja terkait

menyampaikan surat undangan rapat kepada Bank

dengan tembusan kepada satuan kerja koordinator

PPTBU.

Pasal 14

(1) Satuan kerja terkait dapat meminta pengajuan topik rapat

dewan gubernur kepada satuan kerja koordinator PPTBU

untuk pemrosesan permohonan Perizinan yang diajukan

oleh Bank, dalam hal:

a. diatur dalam ketentuan Bank Indonesia; atau

b. termasuk dalam cakupan kebijakan strategis utama

Bank Indonesia dan belum diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia.

(2) Permintaan pengajuan topik rapat dewan gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh

satuan kerja terkait kepada satuan kerja koordinator

PPTBU melalui memorandum 0 1.

(3) Penyampaian memorandum 01 oleh satuan kerja terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disertakan

dengan lampiran antara lain berupa:

a. memorandum 02 mengenai permohonan Perizinan

yang diajukan oleh Bank yang telah mendapatkan

persetujuan anggota dewan gubemur bidang satuan

kerja terkait untuk diajukan dalam rapat dewan

gubemur; dan

b. hal-hal yang dimintakan keputusan dalam rapat

dewan gubernur beserta penjelasan yang diperlukan.

(4) Berdasarkan memorandum 0 1 sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), satuan kerja koordinator PPTBU

menyampaikan memorandum 02 kepada anggota dewan

gubemur bidang satuan kerja koordinator PPTBU untuk

meminta persetujuan pengajuan topik rapat dewan

gubernur.

(5) Pengajuan topik rapat dewan gubernur sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) mengacu pada ketentuan Bank

Bl 101 (F4B)

4TJ BANK INDONESIA Halamanl.3....Indonesia mengenai penyelenggaraan rapat dewan

gubernur.

Pasal 15

Satuan kerja terkait menindaklanjuti hasil rapat dewan

gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Mekanisme pemrosesan atas permohonan Perizinan yang

diajukan oleh Bank tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota

Dewan Gubernur Intern ini.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyampaian Persetujuan atau Penolakan

Pasal 17

(1) Berdasarkan hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 1 ayat (1) dan Pasal 15, satuan kerja terkait

memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas

permohonan Perizinan yang diajukan oleh Bank.

(2) Satuan kerja terkait menyampaikan hasil keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja

koordinator PPTBU melalui memorandum O 1 yang paling

kurang memuat keputusan berupa persetujuan atau

penolakan atas permohonan Perizinan yang diajukan oleh

Bank.

(3) Dalam hal diperlukan, satuan kerja terkait menyampaikan

informasi hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada:

a. pihak eksternal selain Bank yang mengajukan

permohonan Perizinan, dan OJK; dan/atau

b. satuan kerja di Bank Indonesia,

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

(4) Berdasarkan memorandum O 1 sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), satuan kerja koordinator PPTBU menyusun

Bl 101 )F4B)

BANK INDONESIA HalamanL4.

surat persetujuan atau penolakan atas permohonan

Perizinan yang diajukan oleh Bank.

(5) Pemimpin satuan kerja koordinator PPTBU

menandatangani surat persetujuan atau penolakan atas

permohonan Perizinan yang diajukan oleh Bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal pemimpin satuan kerja koordinator PPTBU

berhalangan maka penandatanganan surat persetujuan

atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan oleh pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pemimpin

satuan kerja koordinator PPTBU.

(7) Satuan kerja koordinator PPTBU menyampaikan surat

persetujuan atau penolakan kepada Bank dengan

tembusan kepada:

a. OJK;

b. satuan kerja terkait;

c. satuan kerja di Bank Indonesia yang ditunjuk sebagai

focal point Bank Indonesia dan OJK; dan

d. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat dalam

hal Bank berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor

pusat Bank Indonesia,

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima

memorandum O 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(8) Dalam hal pemrosesan atas permohonan Perizinan yang

diajukan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 1 ayat (1) tidak melalui rapat dewan gubernur, satuan

kerja koordinator PPTBU melaporkan hasil pemrosesan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat dewan

gubernur mingguan atau melalui memorandum 02 kepada

seluruh anggota dewan gubernur.

Pasal 18

Mekanisme penyampaian persetujuan atau penolakan atas

permohonan Perizinan yang diajukan oleh Bank tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern ini.

Bl 101 (F4B)

BANK INDONESIA Halamanl.5...

Bagian Kelima

Jangka Waktu

Pasal 19

(1) Jangka waktu pemrosesan atas permohonan Perizinan

yang diajukan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) tetap mengacu pada ketentuan Bank

Indonesia.

(2) Berdasarkan jangka waktu pemrosesan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pemrosesan

permohonan Perizinan yang dilakukan oleh:

a. satuan kerja koordinator PPTBU, ditetapkan selama 5

(lima) hari kerja; dan

b. satuan kerja terkait, ditetapkan selama jumlah hari

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

dikurangi dengan jangka waktu pemrosesan di

satuan kerja koordinator PPTBU sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Satuan kerja koordinator PPTBU menerima informasi

secara tertulis dari Bank mengenai perubahan informasi

yang memengaruhi data Bank di Bank Indonesia, yang

meliputi perubahan:

a. pemegang saham pengendali Bank;

b. pengurus Bank; dan/atau

c. alamat kantor pusat Bank.

(2) Satuan kerja koordinator PPTBU memastikan

penyampaian informasi lain secara tertulis dari Bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dengan

dokumen pendukung berupa surat persetujuan dari OJK

atas permohonan Bank mengenai perubahan informasi

yang memengaruhi data Bank di Bank Indonesia.

Bl 101 IF4B)

BANK INDONESIA Haiamanl.6...

(3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen pendukung

antara lain berupa surat izin, persetujuan, atau

rekomendasi dari OJK atas permohonan Bank mengenai

perubahan informasi yang akan memengaruhi data Bank

di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

satuan kerja koordinator PPTBU:

a. meminta kelengkapan dokumen kepada Bank;

dan/atau

b. melaksanakan koordinasi dengan OJK.

(4) Satuan kerja koordinator PPTBU menatausahakan dalam

database dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan

terkait perubahan informasi mengenai:

a. pemegang saham pengendali Bank;

b. pengurus Bank; dan

c. alamat kantor pusat Bank.

Pasal 2 1

(1) Satuan kerja koordinator PPTBU menyampaikan informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang

disertakan dengan dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (2) kepada satuan kerja terkait

melalui memorandum 0 1 paling lambat 3 (tiga) hari kerja

setelah satuan kerja koordinator PPTBU menerima

perubahan informasi dari Bank.

(2) Penyampaian memorandum 0 1 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk memorandum 0 1 mengenai informasi

perubahan pemegang saham pengendali Bank,

ditujukan paling kurang kepada satuan kerja yang

melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem

pembayaran dan satuan kerja yang melaksanakan

fungsi pengembangan pasar keuangan;

b. Untuk memorandum 01 mengenai informasi

perubahan pengurus Bank, ditujukan paling kurang

kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi

penyelenggaraan sistem pembayaran dan satuan

BI 101 (F4B)

(J) BANK INDONESIA HalamanlZ...kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan

pasar keuangan; dan/atau

c. Untuk memorandum 01 mengenai informasi

perubahan alamat kantor pusat Bank, ditujukan

paling kurang kepada satuan kerja yang

melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem

pembayaran, satuan kerja yang melaksanakan fungsi

pengembangan pasar keuangan, dan satuan kerja

yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan

kepatuhan laporan.

(3) Satuan kerja terkait melakukan tindak lanjut yang

diperlukan atas informasi yang disampaikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Bank

Indonesia.

Pasal 22

(1) Dalam hal Bank atau pihak lain yang berkantor Pusat di

luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia

menyampaikan informasi dan/atau permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal

20, Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat c.q. unit

kerja yang melaksanakan fungsi koordinasi dan

komunikasi kebijakan menerima tembusan surat

penyampaian informasi dan/atau permohonan tersebut.

(2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat c.q. unit kerja

yang melaksanakan fungsi koordinasi dan komunikasi

kebijakan dapat melakukan koordinasi dengan satuan

kerja koordinator PPTBU untuk mendapatkan informasi

perkembangan pemrosesan Perizinan di Bank Indonesia.

Pasal 23

Mekanisme penyampaian perubahan informasi yang

memengaruhi data Bank di Bank Indonesia tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern ini.

Bl 101 (F4B)

(J) BANK INDONESIA HaIaman.8.Pasal 24

Tata cara dan persyaratan Perizinan, sanksi, dan kewajiban

lainnya dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia, kecuali

ketentuan mengenai:

a. penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1);

b. permintaan persetujuan pengajuan topik rapat dewan

gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);

c. penandatanganan surat persetujuan atau penolakan atas

permohonan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (5);

d. penyampaian surat persetujuan atau penolakan kepada

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7); dan

e. penerimaan perubahan informasi secara tertulis yang

memengaruhi data Bank sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1).

BABV

KODE ETIK

Pasal 25

Pegawai pada satuan kerja dan anggota dewan gubernur dalam

melaksanakan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern ini

wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai kode etik dan perilaku pegawai.

Bl 101 (F4B)

BANK INDONESIA Halamanl9...

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22E?sarL7

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

ERWIN RIJANTO

BI O1 (F4B)

O BANK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS


NOMOR 19/ /PADG INTERN/2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL BANK UMUM DENGAN BANK

INDONESIA

UMUM

Sehubungan dengan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi

hubungan operasional Bank Indonesia dengan Bank, Bank Indonesia

menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 1 3/PBI/20 1 7 tentang

Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum

dengan Bank Indonesia (PBI PPTBU). PBI PPTBU tersebut ditujukan bagi

Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar yang memengaruhi

hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia dan berdampak pada

keterlibatan lebih dari satu satuan kerja di Bank Indonesia serta bagi pihak

yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian Bank oleh OJK.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya PBI PPTBU tersebut,

diperlukan peraturan pelaksanaan internal yang mengatur mekanisme

kerja antarsatuan kerja di Bank Indonesia.

Secara umum, substansi pengaturan dalam Peraturan Anggota Dewan

Gubernur Intern ini meliputi cakupan satuan kerja daiam kerangka

pelaksanaan PPTBU, mekanisme kerja antarsatuan kerja dalam

pelaksanaan PPTBU, dan jangka waktu pemrosesan dalam PPTBU.

Dengan adanya pengaturan mekanisme kerja di setiap tahapan PPTBU

maka pengaturan tersebut akan menjadi pedoman bagi satuan kerja di

Bank Indonesia sehingga dapat terlaksana proses kerja PPTBU yang

kredibel, efektif, dan efisien.

Bl 100(F4B)

() BANK INDONESIA Halaman ..2...

11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran juga

berperan dalam menjalankan kewenangannya sebagai satuan

kerja terkait yang memproses Perizinan antara lain mengenai

pinjaman luar negeri Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang

moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang

rupiah, serta bidang makroprudensial antara lain:

a. peserta operasi moneter;

b. peserta lelang surat berharga Bank Indonesia dalam valuta

asing (SBBI Valas);

c. penerbitan instrumen pasar uang;

d. sandi Bank;

e. user pelaporan;

f. penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) antara lain

penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu (APMK),

uang elektronik, transfer dana, dompet elektronik, payment

gateway, switching, dan PJSP lainnya;

g. persetujuan produk atau aktivitas PJSP;

h. sistem Bank Indonesia-Real-Time Gross Settlement (BI

RTGS);

i. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI

SSSS);

j. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI);

Bl 101 (F4B)

() BANK INDONESIA Halaman .3....k. subregistry;

1. fasilitas likuiditas intrahari (FLI);

m. penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank;

n. pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah

pabean Indonesia oleh Bank;

o. pembukaan rekening giro di Bank Indonesia;

p. pembukaan rekening surat berharga negara (SBN) untuk

nasabah subregistry di Bank Indonesia;

q. peserta Bank Indonesia-Electronic Trading Platform (BI-ETP);

r. pinjaman luar negeri Bank; dan/atau

s. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar

uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permintaan informasi mengenai tanggal surat permohonan izin

kepada OJK dimaksudkan untuk memastikan bahwa

penyampaian permohonan izin kepada OJK dan penyampaian

surat kepada Bank Indonesia mengenai:

1. rencana pelaksanaan langkah strategis dan mendasar; atau

2. informasi permohonan izin usaha kepada OJK,

telah dilakukan Bank secara bersamaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan bentuk koordinasi lainnya antara lain

melalui e-mail, faksimili, dan/atau telepon.

Bl 101 (F4B)

T) BANK INDONESIA Halaman ...4...Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam meneliti kelengkapan dokumen, dilakukan pertukaran

informasi antarsatuan kerja terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi perkembangan pemrosesan Perizinan dapat

disampaikan melalui e-mail.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk koordinasi lainnya antara lain

melalui e-mail, faksimili, dan/atau telepon.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Bl 101 (F4B)

BANK INDONESIA Halaman ..5.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 1 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rapat diselenggarakan dalam hal masih terdapat data dan/atau

informasi serta penjelasan yang dibutuhkan untuk pemrosesan

permohonan Perizinan yang diajukan oleh Bank.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Huruf c

Surat undangan rapat kepada Bank dapat didahului dengan

media komunikasi lainnya antara lain melalui e-mail, faksimili,

dan/atau telepon.

Pasal 14

Ayat (1)

Usulan topik rapat dewan gubernur untuk pemrosesan beberapa

permohonan Perizinan yang diajukan oleh Bank dapat

dilaksanakan dalam 1 (satu) rapat dewan gubernur yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penjelasan yang diperlukan atas hal

hal yang dimintakan keputusan antara lain mengenai latar

Bl 101 )F4B)

() BANK INDONESIA Halamanbelakang, permasalahan, hal[-hal yang telah dilakukan,

risiko dan mitigasi risiko, serta tindak lanjut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Memorandum O 1 dapat memuat informasi yang lebih rinci seperti

konsekuensi dari persetujuan atau penolakan yang diberikan,

tanggal efektif, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Bank, dan

hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh Bank misalnya prinsip

kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Bl 101 (F4B

BANK INDONESIA Halaman.7.

Huruf d

Tembusan surat persetujuan atau penolakan

ditatausahakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia c.q.

unit kerja yang melaksanakan fungsi koordinasi dan

komunikasi kebijakan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Jangka waktu pemrosesan dalam ketentuan PPTBU dimulai pada

saat satuan kerja koordinator PPTBU menerima seluruh dokumen

yang menjadi persyaratan permohonan Perizinan Bank secara

lengkap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sampai dengan

satuan kerja koordinator PPTBU menyampaikan surat

persetujuan atau penolakan kepada Bank.

Ayat (2)

Contoh perhitungan jangka waktu pemrosesan Perizinan yaitu

sebagai berikut:

Persetujuan prinsip kepesertaan BI-SSSS memiliki jangka waktu

pemrosesan paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Dengan

berlakunya PADG Intern ini maka jangka waktu pemrosesan

pada:

1. satuan kerja koordinator PPTBU, ditetapkan selama 5 (lima)

hari kerja; dan

2. satuan kerja terkait, ditetapkan selama 9 (sembilan) hari

kerja.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Bl 101 (F4B)

1!) BANK INDONESIA Halaman...Ayat (3)

Huruf a

Permintaan kelengkapan dokumen kepada Bank dapat

dilakukan melalui surat atau media komunikasi lainnya

antara lain melalui e-mail, faksimili, dan/atau telepon.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Satuan kerja koordinator PPTBU melaksanakan tindak lanjut

yang diperlukan sebagai satuan kerja yang melaksanakan fungsi

pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran.

Pasal 2 1

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia adalah ketentuan

Bank Indonesia yang mengatur antara lain:

a. peserta operasi moneter;

b. peserta lelang SBBI Valas;

c. penerbitan instrumen pasar uang;

d. sandi Bank;

e. user pelaporan;

f. PJSP antara lain penyelenggara APMK, uang elektronik, transfer

dana, dompet elektronik, payment gateway, switching, dan PJSP

lainnya;

g. persetujuan produk/aktivitas PJSP;

h. sistem BI-RTGS;

i. BI-SSSS;

j. SKNBI;

k. subregistry;

Bl 101 )F4B)

1!) BANK INDONESIA Halaman..9...1. FLI;

m. penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank;

n. pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah

pabean Indonesia oleh Bank;

o. pembukaan rekening giro di Bank Indonesia;

p. pembukaan rekening SBN untuk nasabah subregistry di Bank

Indonesia;

q. peserta BI-ETP;

r. pinjaman luar negeri Bank; dan/atau

s. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Bl 101 (F4B)

LAMPIRAN I


NOMOR 19/56 /PADG INTERN/2017

TANGGAL ESER2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN

OPERASIONAL BANK UMUM DENGAN BANK

INDONESIA

SATUAN KERJA YANG MEMILIKI KEWENANGAN PERIZINAN SEHUBUNGAN

DENGAN LANGKAH STRATEGIS DAN MENDASAR BANK, PENDIRIAN BANK

BARU, SERTA PENYAMPAIAN INFORMASI LAIN

No. Langkah Strategis dan

Mendasar bagi Bank

Satuan Kerja Terkait*

1. Aksi korporasi berupa

penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, dan

pemisahan.

DPKL, DPM, DPSP, DKSP, DPU,

DSSK, DPPK, dan DPD.

2. Perubahan status. DPKL, DPM, DPSP, DKSP, DPU,


3. Perubahan nama. DPKL, DPM, DPSP, DKSP, DPU,


4. Pencabutan izin usaha. DPKL, DPM, DPSP, DKSP, DPU,


5. Langkah strategis dan mendasar

lainnya.



No. Pendirian Bank Baru Satuan Kerja Terkait*

1. Permohonan perizinan Bank

baru.


DSSK, DPPK, DPD, DKEM, DKMP,

DPUM, DEKS, dan DOTP.

2

No. Penyampaian Informasi Lain Satuan Kerja Terkait*

1. Perubahan pemegang saham

pengendali Bank.

DPSP, DPPK, dan DSSK.

2. Perubahan pengurus Bank. DPSP, DPPK, dan DSSK.

3. Perubahan alamat kantor pusat

Bank.

DPSP, DPPK, DPKL, dan DSSK.

Keterangan:

* Satker yang terlibat adalah paling kurang.


—

ERWIN RIJANTO

LAMPIRAN 11


NOMOR 19/ 56 /PADG INTERN/2017

TANGGAL 22ESER17

TENTANG




INDONESIA

MEKANISME TINDAK LANJUT ATAS PENYAMPAIAN INFORMASI

Flowchart l

Mekanisme Tindak Lanjut atasPnyampaian lnformasi

Bank/Pihak OJK Koordinator PPTBU (DSSK) Satker Terkait

Surat*: Penyusunan M.O1

• Bank terkait kepada Satker

Qstrategis dau

— informasi, (ii)

rencana melakukan terkait untuk (i( M.Ol dari

langkah-langkah meneruskan PoJirig lambat Koordin

mendasar, atau memperaleh• Pihak yang telah informasi,

dan

mendapatkan (iii) undangan

persetujuan prinsip rapat.

sebagai Bank danOJK.

atauDSSK dpt menyampaikarl

info terkait: lSurat Penolakan OJK

atas:• Hub operasional yg

• Permohonan izin terclampak/diperlukan;

Bank terkait• Ketentuan BI yg dpt[

- — — — —

langkah-langkahdijadikan acuan; dan

strategis danDaftar dokumen

yg1mendasar, atau dipersyaratkan.• Permohonan izin

Koordinasi utk 1usaha Pihak yan

telah mendapatkanmemperoleh info terkait:

persetujuan prinsip• Perkembangan l

_______ _______

sebagai WK.pemrosesan, termasukl l

i Penyusunanperkiraaan jk. waktu[

• informasi lainnya jikapermintaan

pemrosesan; dan/atau

jl

l tanggapan atas

diperlukan. linformasi

ISuratundanganl__________________

rapat— —

DSSK dapat rkoordinasi

dengan WK dan/atau[_ memintapenjelasan/

l Surat undanganl

ikepada

— — —

Memorandum

———1

l data/informas

anrapatPermintaan

penjelasan/data/informasi terkait:

• tanggal surat Bank l

permohonan iziil PenYamPaian l PaJing lambat

kepada OJK;l tanggapan dari l 5hkl Satker diterima

• nama dan kontak

PIC; dan/atau• informasi lnya l

jika diperlukan

DSSK dpt menyampaikaninfo terkait:

• Hub operasiona1 yg

terdampak/diperlukan;• Ketentuan B1 yg dpt

— —

dijadikan acuan; dan• Daftar dokumen yg

dipersyaratkan.

2

Keterangan:

*Dalam hal diajukan oleh Bank yang berkantor pusat di luar wilayah

kantor pusat Bank Indonesia maka surat juga ditembuskan kepada

kantor perwakilan Bank Indonesia setempat c.q. unit kerja yang

melaksanakan fungsi koordinasi dan komunikasi kebijakan.**

Memperoleh informasi terkait:

1. hubungan operasional dengan Bank Indonesia di bidang moneter,

bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta

bidang makroprudensial yang:

a. terdampak akibat rencana pelaksanaan langkah strategis dan

mendasar yang dilakukan oleh Bank; atau

b. diperlukan sehubungan dengan permohonan izin usaha kepada

OJK yang diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan

prinsip pendirian Bank;

2. ketentuan Bank Indonesia mengenai Perizinan yang terkait; dan

3. daftar dokumen yang dipersyaratkan da1am pengajuan permohonan

Perizinan di Bank Indonesia.

Selesai, dalam hal Koordinator PPTBU menerima informasi mengenai

penolakan OJK atas:

1. permohonan izin terkait rencana pelaksanaan langkah-langkah

strategis dan mendasar oleh Bank; atau

2. permohonan izin usaha oleh pihak yang telah mendapat

persetujuan prinsip pendirian Bank.**** Koordinasi dengan OJK dan/atau permintaan

penjelasan/data/informasi kepada Bank dapat dilakukan da1am bentuk

rapat atau mela1ui media komunikasi lainnya (e-mail, faksimili, dan/atau

telepon).

Penyelenggaraan rapat koordinasi kepada OJK dilakukan sebagai

berikut:

1. Untuk pertama kaii, rapat koordinasi diselenggarakan oleh focal

point BI-OJK.

2. Untuk rapat selanjutnya:

a. dilaksanakan oleh satuan kerja yang ditunjuk da1am forum

rapat yang diselenggarakan oleh focal point BI-OJK; atau

b. koordinator PPTBU.


ERWIN RIJANTO

LAMPIRAN 111



TANGGAL 22EEFMR17

TENTANG




INDONESIA

MEKANISME TINDAK LANJUT ATAS PENYAMPAIAN PERMOHONAN

Flowchart 2

Mekanisme TmCIak Lanjut atas Panyampaian Permohonan

Koordinator PPTBU (DSSK) Satker Terkait

a. Menerima: (i( surat

permohonan Parizinan Bank dan

(ii) dokumen pendukung berupasurat izin/rekomendasi/

persetujuan OJK dan/ataudokumen persyaratan perizinan

sesuai ketentuan.

b. Meneruskan sumt dan

lampiran kepada Satker terkait.

L

M.O l

paling lambat2 hkda lampiran surat izin

rekomendasi/persetujuandariOjK?

N

a. Menerima: (i( Surat

permohonan PerizinanBank dan (ii) dokumen

pendukung berupa Surat

izin/rekomendasi/persetujuan OJK dan/ataudokumen persyaratan

perizinan sesuaiketentuan.

b. Melakukan penelitianatas kelengkapan

dokumen persyaratansesuai ketentuan BI

terkait.**

Permintaan kekurangan suratOJK atau dokumen

persyaratan perizinan kepadaBank melalui surat.

M.O l

pahng lambat5hk

persyaratan l

1

undn

Koordinasi dg OJK dan/atau

permintaan penjelasan/data/

j informasikepadaBankutk :pemenuhan kelengkapan

dokumen permohonan Bank

(dapat dihadiri Satker terkait)

M. 01 dari Satker terkait yang

menyatakan dokumen

lengkap

Flowchart

3

M.Ol

paiing lambat5hk

2

Keterangan:

*Dalam hal diajukan oleh Bank yang berkantor pusat di luar wilayah

kantor pusat Bank Indonesia maka surat juga ditembuskan kepada

kantor perwakilan Bank Indonesia setempat c.q. unit kerja yang

melaksanakan fungsi koordinasi dan komunikasi kebijakan.** Dalam melakukan penelitian, dapat dilakukan pertukaran informasi

antarsatuan kerja terkait.

Selain kepada Bank, koordinator PPTBU juga menyampaikan tembusan

surat dimaksud kepada satker yang melaksanakan fungsi focal point BI —

OJK.

Penyelenggaraan rapat koordinasi kepada OJK dilakukan sebagai

berikut:

1. Untuk pertama kali, rapat koordinasi diselenggarakan oleh focal

point BI-OJK.

2. Untuk rapat selanjutnya:

a. dilaksanakan oleh satuan kerja yang ditunjuk dalam forum

rapat yang diselenggarakan oleh focal point BI-OJK; atau

b. koordinator PPTBU.

***** Satuan kerja terkait juga menyampaikan informasi mengenai

perkembangan pemrosesan Perizinan (melaiui e-mail) paling kurang 1

(satu) ka1i da1am 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen Bank dinyatakan

lengkap.


ERWIN RIJANTO

LAMPIRAN Iv



TANGGAL 22 EESEMR2017

TENTANG




INDONESIA

MEKANISME PEMROSESAN PERMOHONAN

2

Keterangan:

* Dalam hal masih terdapat data dan/atau informasi serta penjelasan yang

dibutuhkan untuk pemrosesan permohonan Perizinan yang diajukan

oleh Bank.

**1. Penyelenggaraan rapat koordinasi kepada OJK dilakukan sebagai

berikut:

a. Untuk pertama kali, rapat koordinasi diselenggarakan oleh

focal point BI-OJK.

b. Untuk rapat selanjutnya:

1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang ditunjuk da1am

forum rapat yang diselenggarakan oleh focal point BI-OJK;

atau

2) koordinator PPTBU.

2. Penyelenggaraan rapat koordinasi kepada Bank dilakukan sebagai

berikut:

a. Untuk pertama ka1i, rapat koordinasi diselenggarakan oleh

koordinator PPTBU.

b. Untuk rapat selanjutnya:

1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang ditunjuk dalam

forum rapat yang diselenggarakan oleh koordinator

PPTBU; atau

2) satuan kerja terkait.

Proses persetujuan mela1ui RDG antara lain karena:

1. diatur da1am ketentuan Bank Indonesia; atau

2. termasuk dalam cakupan kebijakan strategis utama Bank Indonesia

dan belum diatur da1am ketentuan Bank Indonesia.

1. Dikecua1ikan dalam hal inisiatif dari DSSK (PLN).

2. Konsep ringsek telah mendapatkan persetujuan ADG Bidang.


ERWIN RIJANTO

LAMPIRAN V



TANGGAL 22ESEMR2017

TENTANG




INDONESIA

MEKANISME PENYAMPAIAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN

* Dalam hal diperlukan, satuan kerja terkait menyampaikan informasi

hasil keputusan kepada:

1. pihak eksternal selain Bank yang mengajukan permohonan

Perizinan dan OJK; dan/atau

2. satuan kerja di Bank Indonesia,

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

** Surat persetujuan/penolakan ditandatangani oleh pemimpin satuan

kerja koordinator PPTBU atau pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pemimpin

Satker Terkait

Fiowchart 4

Mekanisme Penyampaian Persetujuan atau Penoiakan

Koordinator PPTBU (DSSK) ADG

Hasil pemrosesan

Perizinan/keputusanRDG

OJK/Bank

Penyusunan surat

persetujuan atau

penolakan

M.Oj

Laporan kepada seluruhADG melalui i)

Memorandum 02 atau (ii)RDG Mingguan

dalam hal pemrosesan tidak

melalui RDG

Penyampaian hasil

persetujuan atau

penolakan atas

permohonan perizinanBank

Penandatanganan surat

persetujuan atau

penolakan

Surat persetujuanatau penolakankepada Bank

suratpersetujuan atau— rwnnlakan kenadapalinglrneh»»t t hl»Keterangan:

2

satuan kerja koordinator PPTBU (dalam hal pemimpin satuan kerja

koordinator PPTBU berhalangan).

Surat persetujuan/penolakan juga ditembuskan kepada kantor

perwakilan Bank Indonesia setempat dalam hal permohonan diajukan

oleh Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank

Indonesia.


ERWIN RIJANTO

LAMPIRAN VI


NOMOR 19/ 56/PADG INTERN/2017

TANGGAL fltSER2)17

TENTANG




INDONESIA

MEKANISME PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI

PERUBAHAN: PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP), PENGURUS,

DAN/ATAU ALAMAT KANTOR PUSAT BANK

Keterangan:

* Koordinator PPTBU menyampaikan perubahan informasi lain kepada

satker terkait tertuju paling kurang, yaitu:

1. DPSP dan DPPK, untuk perubahan PSP Bank.

Bank

Flowchart 5

Mekanisme Penyampaian lnformasi MengenaiPerubahan: PSP, Pengurus dan/atau Alamat Kantor Pusat Bank

OJK Koordinator PPTBU

Surat penyampaian informasilain mengenai perubahan: (i)PSP Bank, (ii) pengurus Bank;

dan/atau (iii) alamat kantor

pusat Bank.

Satker Terkait

Menenma surat Bank, memastikan

lainpiran surat berupa keputusanOJK, dan meneruskan surat dan

Iampiran kepada Satker terkait.

/

Ada lampiran SUrat ¥

keputusan OJK?

N

IData/lnformasidari Bank

/

Paiing Iambat 3hk

/

1

Permintaan kelengkapan dokumen

kepada Bank dan/ataumelaksanakan koordinasi dengan

OJK

M.O1 kepadasatkerterkait* perihal

penyampaian suratBank dan lampiran

surat keputusan OJK

Menatausahakan dlm

database dan

melakukan tindak 1anjut

yang diperlukan

Tindak lanjut yang

diperlukan sesuai

ketentuan Bl

2. DPSP dan DPPK, untuk perubahan pengurus Bank.

3. DPSP, DPPK, dan DPKL, untuk perubahan alarnat kantor pusat

Bank.


ERWIN RIJANTO

2

o bank indonesia · 2020. 9. 15. · mengingat: peraturan bank indonesia nomor 19/13/pbi/2017...

Documents