ocean summit pdf

Workshop National Ocean Summit

DEPDEPDEPDEPDEPARTEMEN KELARTEMEN KELARTEMEN KELARTEMEN KELARTEMEN KELAUTAUTAUTAUTAUTAN DAN DAN DAN DAN DAN PERIKAN PERIKAN PERIKAN PERIKAN PERIKANANANANANANANANANANSEKRETSEKRETSEKRETSEKRETSEKRETARIAARIAARIAARIAARIAT JENDERT JENDERT JENDERT JENDERT JENDERALALALALAL

TTTTTAHUN ANGGAHUN ANGGAHUN ANGGAHUN ANGGAHUN ANGGARARARARARAN 2007AN 2007AN 2007AN 2007AN 2007

1

LAPORAN WORKSHOPNATIONAL OCEAN SUMMIT

LLLLLAPORAPORAPORAPORAPORAN AKHIRAN AKHIRAN AKHIRAN AKHIRAN AKHIR

Workshop National Ocean Summit i

KATA PENGANTAR

Setelah lebih dari tiga dasawarsa membangun secara terencana, ekonomi kelautanIndonesia masih diposisikan sebagai sektor pinggiran (peripheral sector) serta tidakmenjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan. Jika melihat kontribusi setiap sub-sektor terhadap PDB nasional yang kurang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwakondisi ekonomi kelautan masih memprihatinkan, terutama pada tiga sub-sektor utama(Industri Pelayaran, Industri Perikanan dan Pariwisata Bahari) padahal sub sektor tersebutmempunyai peluang sangat baik untuk berkembang di masa depan, yaitu:

1. Pelayaran, Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaranmerupakan infrastruktur dan tulang punggung (backbone) kehidupan berbangsadan bernegara. Namun demikian, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisiterpuruk. Kontribusi sektor industri pelayaran terhadap PDB baru sekitar 1,64 %.Selain itu sebesar 96,6 % muatan angkatan laut asing dan 46,8 % muatan angkutanlaut dalam negeri dikuasai oleh kapal berbendera asing. Akibatnya setiap tahunIndonesia membayar kapal asing Rp. 100 Triliun dan menghasilkan defisit padatransaksi berjalan, yaitu membayar jasa kepada kapal luar negeri lebih besarketimbang mendapat penerimaan dari komoditi yang diekspor. Ditinjau dari segidaya saing, pangsa muatan armada kapal nasional sangat rendah, yaitu sekitar 5 %untuk internasional dan 46 % untuk dalam negeri. Industri galangan kapal, yangsebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu-hilir yang panjang,hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan, saat ini hanya berperansebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnyaserta pelayanannya masih tidak efisien, tidak aman, dan tidak produktif. Daya saingsumberdaya manusia pelayaran, baik pelaut maupun sumberdaya manusia diindustri pelayaran masih relatif rendah.

2. Perikanan. Potensi industri perikanan Indonesia sangat besar, dan sepatutnyaIndonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikiankontribusi sektor perikanan terhadap PDB masih belum berarti, hanya sekitar 2,7%.Nelayan dan pembudidaya ikan masih merupakan kelompok termiskin. Armadakapal ikan bermotor yang dapat mencapai ZEEI juga masih sedikit, dan pertambahankapal ikan sangat kurang berarti dibandingkan dengan ribuan kapal asing yangdiduga melakukan illegal fishing di perairan dan yurisdiksi Indonesia. Pertambahankawasan budidaya perikananpun masih sangat kurang dan tidak signifikan.Demikian pula kawasan-kawasan industri pengelolaan ikan belum terbangun.

Workshop National Ocean Summit ii

Bahkan lebih dari separuh sarana dan prasarana pelabuhan perikanan tidakdifungsikan.

3. Pariwisata Bahari, Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efekberganda (multiplier effect) yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkanpendapatan masyarakat, mendatangkan devisa bagi negara, dan dapat mendorongkonservasi lingkungan. Selain itu pengembangan pariwisata bahari sebenarnyamempunyai dampak positif untuk tumbuh-bangkitnya jiwa dan budaya bahari yangdengan itu dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnyanegara maritim yang tangguh. Namun demikian hingga saat ini pariwisata kelautannasional belum berkembang yang ditunjukan oleh kontribusi terhadap PDB masihsangat kecil, yaitu sebesar 2,16 % (2002). Rangkaian/calendar event dan object(kawasan tujuan) pariwisata kelautan nusantara belum terbangun. Industri hulu-hilir pariwisata kelautan termasuk multimoda transportasi dan jasa hospitality jugabelum berkembang.

Kondisi lingkungan pesisir dan laut Indonesia mengalami degradasi karena polusioleh limbah perkotaan dan limbah industri, siltasi dan sedimentasi akibat pemanfaatandan penataan ruang wilayah hulu yang lemah. Kondisi lingkungan laut semakin rusakdisebabkan oleh: Land based pollution, terutama akibat limbah rumah tangga yangberasal dari kota-kota besar dan pemukiman disepanjang daerah aliran sungai dansepanjang pesisir, dan Sea based pollution, memberikan kontribusi pada pencemaranlaut sebesar 30%, terutama pencemaran akibat limbah industri, tumpahan dan ceceranminyak, dan limbah bahan berbahaya lainnya.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pantai yang tidak ramah lingkungan (misal:penambangan pasir, dan lain-lain) dan penebangan hutan mangrove telah menyebabkanmeningkatnya proses abrasi dan erosi pantai sehingga menimbulkan kerugian yangbesar, pemanfaatan sumberdaya perikanan yang illegal (IUU Fishing) dan tidak ramahlingkungan telah menyebabkan kerusakan sumberdaya ikan dan terumbu karang.

Dinamika laut Indonesia memberikan pengaruh terhadap kondisi lingkunganregional dan global sehingga perlu mendapat perhatian yang memadai, karena selainmemberikan dampak terhadap dinamika sumberdaya ikan dan hayati lainnya, jugamerupakan bagian dari dinamika masa air samudera besar yang berpengaruh terhadapvariabilitas iklim regional dan global. Pengaruh perubahan iklim global yang meng-akibatkan kenaikan permukaan air laut perlu dicermati sungguh-sungguh, karena mem-berikan dampak yang besar bagi ekosistem pesisir dan bagi berbagai aspek kehidupanmanusia, seperti pemukiman, kesehatan, infrastruktur, pertanian, kehutanan, dan sebagainya.


Terkait dengan sumber daya manusia dan RIPTEK, sekitar 140 juta jiwa atau hampir60% dari penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir hidup di wilayah pesisir, 22%diantaranya tinggal di desa pesisir dan pulau-pulau kecil. Keterbatasan infrastruktur,fasilitas umum maupun fasilitas sosial di wilayah pesisir sering merupakan kendalaadanya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Hal ini dapat berdampakpada kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat pesisir yang padaumumnya masih rendah.

Elit politik, petinggi birokrasi dan masyarakat umum sangat kurang memahamiKonsep Wawasan Nusantara, sehingga masih sangat kurang kebijakan pemerintah sertaperilaku masyarakat untuk membangun negara bangsa sesuai dengan jati diri, geografi,geostrategi, dan geopolitiknya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Secara sporadis dan per-individu anak bangsa Indonesia telah ada yang berprestasidan kiprahnya membanggakan di dunia internasional, namun sebagai suatu negarabangsa, lebih dikenal sebagai sumber tenaga kerja tingkatan terendah, serta memilikikarakter “inferior” dan “looser”. Kebhinekaan Indonesia, dengan egosentrisme suku dankedaerahan, masih dipahami sebagai perbedaan yang cenderung menghasilkanperpecahan, bukan dipahami sebagai potensi yang dapat disinergikan menjadi kekuatanbesar.

Saat ini Indonesia telah memiliki pusat-pusat riset kelautan tropis yang tersebar diberbagai lembaga pemerintah dan perguruan tinggi, namun masih sangat terbatasdan dukungan sumberdaya manusia nya yang sangat terbatas jika dibandingkan denganIndonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sampai saat ini Indonesia masihbelum kondusif untuk menjadi obyek utama RIPTEK kelautan tropis dunia.

Dari kondisi yang sangat masih sangat terbatas tersebut, Ilmuwan kita masih kurangcerdik memanfaatkan dan mendayagunakan hasil RIPTEK kelautan tropis yang dilakukansecara bersama dengan ilmuwan dunia, untuk mendapatkan hak patennya di Indonesia.

Melihat permasalahan yang terjadi di atas antara lain mengenai ekonomi kelautan,lingkungan hidup, SDM dan RIPTEK yang terkait dengan bidang kelautan, perludilakukan perubahan dan terobosan besar guna mendorong percepatan pembangunanekonomi kelautan, dengan segera melakukan komitmen bersama antara departemen terkaitdengan bidang kelautan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan negara kita mulaibergeser dari darat ke laut yang dikenal dengan “pembangunan kelautan”, maka kita perlumembenahi diri dengan memperkuat kebijakan Kelautan kita seperti yang saat ini dilaksanakan oleh Dewan Maritim Indonesia, berupa kegiatan “Workshop National OceanSummit”.

iii


Penyelenggaraan Workshop National Ocean Summit dimaksudkan sebagai wadahuntuk membangun Kesepahaman antar Menteri terkait bidang kelautan dalam rangkamempercepat pembangunan kelautan yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadiarus utama dalam pembangunan kelautan Indonesia.

Workshop National Ocean Summit telah menghasilkan Kesepahaman Antar Menteriterkait bidang kelautan yang meliputi empat pilar, yaitu ekonomi kelautan, lingkunganhidup, dan sumber daya manusia dan IPTEK, serta Kelembagaan.

Dalam penyusunan laporan Workshop National Ocean Summit ini masih jauh darisempurna dan mengharapkan saran-saran konstruktif guna penyempurnaannya dantidak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya,dan berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraanWorkshop National Ocean Summit.

iv

Jakarta, Desember 2007

Ketua Panitia/

Sekretaris Umum Dewan Maritim Indonesia

Dr. Ir. Rizald M. Rompas, M. Agr


DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ............................................................................... i

Daftar Isi ....................................................................................... v

I. Pendahuluan .......................................................................... 1

II. Dasar Hukum ......................................................................... 3

III. Tujuan .................................................................................. 4

IV. Sasaran ................................................................................. 4

V. Pelaksanaan Kegiatan ............................................................. 4

VI. Hasil Rumusan ....................................................................... 5

VII. Kesimpulan ........................................................................... 25

Lampiran ....................................................................................... 28

v

Workshop National Ocean Summit 1

I. PENDAHULUAN

IIIII ndonesia merupakan negara kepulauan, yang memiliki luas wilayah lautsebesar 5,8 juta km2, yang terdiri dari 3,1 juta km2 laut territorial dan 2,7

juta km2 Zone Ekonomi Ekslusif, dan memiliki 17.480 pulau. Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) diakui secara internasional sebagai negara kepulauan.Selain itu, Negara kepulauan Indonesia mempunyai berbagai keunggulan, disamping memiliki wilayah perairan yang luas, Indonesia juga terletak pada posisigeografis yang strategis, yaitu pada posisi silang dunia, antara benua Asia dan Australia,dan diapit oleh dua Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasanpaling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomis dan politis, dengandemikian memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi negara Indonesia maupunbagi dunia. Keunikan letak geografis tersebut juga menyebabkan Indonesia sangattergantung kepada sektor kelautan, dan sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikantumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat berlimpah, baik sumberdayadapat pulih (renewable resources), sumber daya tak dapat pulih atau nir-hayati (non-renewable resources), energi kelautan seperti: gelombang, pasang surut dan OTEC(Ocean Thermal Energy Conversion), dan jasa-jasa lingkungan (environmentalservices) seperti: media transportasi dan komunikasi, pengaturan iklim, keindahanalam, penyerapan limbah. Semua potensi ini harus didayagunakan untuk kepentinganbangsa dan negara.

Untuk meningkatkan pembangunan kelautan harus meliputi tujuh aspek yaitu:sumber daya manusia, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial-budaya, hankamdan teknologi. Gerak pembangunannya harus terpadu berdasarkan prioritas kebutuhanmasyarakat. Di samping itu laut sebagai media penghubung, dalam kenyataan lautsebagai penghubung belum menjamin keselamatan pelayaran, seperti adanyakecelakaan kapal yang tenggelam tidak pernah terselesaikan dengan baik.

Pembangunan ekonomi kelautan dapat didefinisikan sebagai pembangunan disektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, pelayaran,bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Meski potensi kelautan yang dimiliki Indonesiasangat besar namun kontribusi sektor kelautan hanya menyumbang 22,63 persendari pangsa PDB nasional pada tahun 2002, dimana sebagian besar disumbangkan


terbesar oleh sub-sektor pertambangan minyak dan gas bumi di laut sebesar 41,44% dari total PDB Kelautan.

Jika dibandingkan dengan negara lain, maka kontribusi sektor kelautanIndonesia relatif masih rendah. Di beberapa negara seperti RRC, Amerika Serikat,dan Norwegia, kontribusi ekonomi sektor kelautan terhadap PDB nasional sudahmelebihi 30 persen. Di samping itu dalam jangka panjang, peranan minyak dan gasbumi di laut yang bersifat non-renewable resources tidak bisa lagi diandalkan karenaakan semakin menurun. Di masa depan, ekonomi kelautan berbasis sektor renewableresources dan jasa-jasa seperti sektor perikanan, pariwisata bahari dan angkutanpelayaran prospektif untuk dikembangkan mengingat potensi yang ada masih sangatbesar.

Sebagai negara kepulauan yang sangat luas, maka lingkungan hidupnya sangatdipengaruhi oleh perubahan iklim global, oleh karenanya Indonesia mampumemperkirakan dampak perubahan dan variabilitas iklim serta kenaikan permukaanair laut. Kemampuan itu sangat dibutuhkan untuk melakukan pembangunan diberbagai aspek kehidupan seperti pertanian, perikanan, kehutanan, perkotaan denganinfrastrukturnya, kesehatan, lahan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil. Kemampuanitu juga diperlukan agar Indonesia dapat menyiapkan langkah-langkah mitigasi,antisipasi dan adaptasi untuk mengurangi dampak negatif perubahan dan variabilitasiklim tersebut.

Kemampuan untuk membangun ekonomi kelautan dan memelihara lingkunganhidup sebagaimana tersebut diatas hanya dapat dicapai melalui perubahan budaya.Indonesia harus melakukan perubahan budaya dengan mengangkat kembalikepeloporan nilai-nilai budaya bahari yang unggul, cermin dari keberanian meng-hadapi berbagai tantangan baik yang bersumber dari variabilitas lingkungankelautan yang dinamis maupun akibat interaksi sosial-ekonomi dan politik denganberbagai bangsa lainnya di dunia. Budaya bahari yang unggul merupakan modaldasar utama untuk mewujudkan visi sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesiayang utuh, mandiri, sejahtera, maju dan dikagumi dunia.

Upaya pemanfaatan potensi dan kekayaan laut melalui perubahan budaya dankeberlanjutan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan di atas, harus dijalankansecara nyata dan sungguh-sungguh dan terstruktur. Untuk itu diperlukan suatu prosespelembagaan yang sistematik, yang dapat mensinergikan berbagai kepentingansehingga terjadi akselerasi pembangunan kelautan, yang sangat dibutuhkan untukmengejar ketertinggalan Indonesia dari negara maritim lainnya.


Pembangunan kelautan yang bertumpu pada tiga pilar, ekonomi, lingkunganhidup, dan pengembangan sumberdaya manusia dan IPTEK, dan upayakelembagaannya tersebut kiranya sejalan dengan prinsip PembangunanBerkelanjutan (sustainable development principles) yang dirumuskan pada KonferensiTingkat Tinggi (KTT) mengenai Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro,Brasil, pada tahun 1992 dan kemudian dipertegas kembali pada KTT PerserikatanBangsa Bangsa tahun 2002 yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan.

Dalam kenyataannya potensi-potensi tersebut belum tergarap secara maksimal,sehingga belum memberikan arti bagi pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkankarena komitmen pemerintah untuk meningkatkan potensi kelautan Indonesia yangcukup besar dan dapat diandalkan sebagai “primemover ekonomi nasional”,belum memperoleh perhatian yang terfokus, dan kegiatannya terpecah-pecah secarasektoral, sehingga sulit terkoordinasikan yang mengakibatkan belum optimalnyakontribusi sektor kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sampingitu belum adanya kesamaan persepsi terhadap masalah-masalah kelautan dan jugakurangnya pemahaman akan potensi kelautan pada kalangan pemerintah,masyarakat, swasta, media, dan dunia akademis.

Untuk itu perlu diselenggarakan Workshop National Ocean Summit dalamrangka Pemahaman dan Dukungan Bersama Antar Menteri tentang PembangunanBerkelanjutan Kelautan Indonesia.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia;

2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia;

3. Keputusan Ketua Harian Dewan Maritim Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentangOrganisasi, Tata Kerja dan Personalia Sekretariat Dewan Maritim Indonesia;

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Satuan Kerja Dewan Maritim Indonesia TahunAnggaran 2007 Nomor : 0005.0/032-01.0/-/2006 Tanggal 31 Desember 2006;

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Ketua Harian Dewan MaritimIndonesia Nomor: 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Workshop NationalOcean Summit.


III. TUJUANTujuan dari pelaksanaan workshop ini adalah:

1. Untuk meningkatkan awareness seluruh stakeholders akan potensi kelautanIndonesia

2. Untuk menyamakan persepsi antar sektor terkait di bidang kelautan mengenaiprogram jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, yang melibatkanseluruh stakeholders, untuk penanganan masalah kelautan dan pembangunanpotensi kelautan Indonesia yang berkelanjutan dan sinergis.

IV. SASARANSasaran pelaksanaan workshop National Ocean Summit adalah:

1. Tersusunnya Kesepahaman dan Dukungan Bersama Antar Menteri tentangPembangunan Berkelanjutan Kelautan Indonesia.

2. Tersusunnya Grand Strategi Pembangunan Kelautan tentang program-programpembangunan masing-masing sektor di bidang kelautan.

V. PELAKSANAAN KEGIATANa. Waktu dan Tempat

Workshop National Ocean Summit, dilaksanakan selama 1 (satu) hari dandiselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Desember 2007

Pukul : 08.00 – 14.00 Wib

Tempat : Mezzanine Room Lt. Mezzanine Hotel Aryaduta, Jl.Prapatan No. 44 – 48 Jakarta Pusat

Dibuka Oleh : Wakil Presiden RI

b. Pembicara dan Moderator

Pembicara Workshop National Ocean Summit terdiri dari para pakar dan instansi- instasi terkait yaitu:


1. Dr. Son Diamar, M.Sc/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

2. Ir. Abdul Alim Salam, M.Sc/Sekretaris Bidang Wilayah Dewan MaritimIndonesia.

3. Dr. Ir. Sugiarta Wirasantosa, M.Sc/Kepala Pusat Riset Wilayah Non HayatiBRKP, Departemen Kelautan dan Perikanan.

4. Prof. Dr. Alex Masengi, M.Sc/Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNSRATManado, Provinsi Sulawesi Utara.

5. Dr. Ir. Aji Sularso, MM/Direktur Jenderal P2SDKP, Departemen Kelautan danPerikanan.

Kemudian untuk moderator adalah:

1. Dr. Elly Rasdiani, M.Sc/ Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup Dewan MaritimIndonesia

2. Dr. Chandra Motik YD, M.Sc/ Sekretaris Bidang Hukum Dewan MaritimIndonesia

c. Peserta Workshop National Ocean Summit

Workshop National Ocean Summit, diikuti oleh 250 orang yang terdiri dariAnggota DPR-RI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Perhubungan, Gubernur, AnggotaDMI, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggidan Pers.

BBBBBVI. HASIL WORKSHOP

erdasarkan hasil pelaksanaan workshop National Ocean Summit dapatdikemukakan pokok-pokok hasilnya sebagai berikut:

A. Laporan/Sambutan Pada Workshop National Ocean Summit oleh MenteriKelautan dan Perikanan Selaku Ketua Harian Dewan Maritim Indonesia

Negara kita sudah diakui dunia sebagai negara kepulauan terbesar, danhal ini sudah dituangkan ke dalam UUD-1945 pasal 25 A, bahwaIndonesia adalah Negara Kepulauan yang bercirikan Nusantara.


Ironinya, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayahnya 75,3%adalah perairan laut, tetapi bidang ini belum menjadi pengarus-utamaan(mainstreaming) dalam pembangunan Nasional. Oleh karena itu pem-bangunan Kelautan perlu ada suatu kesepahaman dan dukungan paramenteri. Nota kesepahaman ini, isinya sudah dibahas bersama antar instansiyang bersepakat, dan kesepahaman ini hanya berfokus pada ekonomikelautan, Sumberdaya Manusia dan Ilmu pengetahuan lingkungan hidupdan kelembagaan.

Dalam kesempatan ini, saya laporkan garis besar isi kesepahaman tersebut,sebagai berikut:

a. Sektor pelayaran: Terbangunnya armada pelayaran nasional yangberdaya saing internasional, kepedulian terhadap pelayaran rakyat;,terbangunnya pelabuhan hub-internasional; terbangunnya sekolahtinggi menjadi center of exellences Industri perkapalan harus ditingkatkan, dan semua ini perlu ada dukungan dari perbankan, per-pajakan dan fiscal untuk memberikan insentif dan kemudahannya.

b. Sektor perikanan: Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidayaanikan dan masyarakat pesisir; perlu penataan ruang wilayah pesisir;Jadikan Indonesia sebagai negara produsen ikan terbesar di dunia;peningkatan kapal ikan nasional dan optimalisasi pelabuhan perikanan;terbangunanya kawasan budidaya perikanan, terbangunnya kawasanindustri pengolahan ikan, peningkatan mutu ikan, dan terbentuknyaatase perikanan di Uni Eropa, Amerika dan Jepang.

c. Pariwisata bahari: Peningkatan daya saing kawasan pariwisata bahariandalan; penataan regulasi lintas sektor dan peningkatan law enforcementserta peningkatan aksesibilitas kawasan tujuan wisata.

d. Lingkungan Hidup, Meningkatkan pengelolaan lingkungan laut yangbaik dan dapat memberikan dukungan pada produksi pangan, energi-mineral, transportasi laut serta memberikan perlindungan terhadapbiota laut; pengembangan wilayah perlindungan atau konservasi laut;mendorong pemulihan dan rehabilitas ekosistem pesisir dan laut.

e. Sumber Daya Manusia: pengembangan budaya politik dan rasionalbirokrasi yang berorientasi pada bidang kelautan untuk terwujudnyakomitmen politik berkelanjutan; Peningkatan pemahaman budayabahari bagi generasi muda; terciptanya kualitas SDM kelautan dan


Perikanan yang unggul dan kompetitif dalam upaya memenuhi stándarinetrnasional.

f. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Terbangunnya pusat reset kelautantropis yang merupakan center of execelences di dunia; peningkatan risetmineral bawah laut dan riset farmasetika serta energi kelautan.

g. Kelembagaan; Agar kegiatan kesapaham ini dalam berjalan baik,diperlukan kelompok kerja yang anggotanya terdiri instansi dan parapemangku kepentingan laut.

Kesepahaman dan dukungan para menteri ini adalah suatu pengikatan moraldalam rangka membangun kelautan, agar bidang kelautan mendapatperhatian serius, sebab potensi dan kekayaan laut merupakan tumpuanharapan pembangunan ekonomi nasional. Semoga para menteri yang ber-sepakat ini akan tetap komitmennya dalam program-program pembangunandi setiap sektor.

B. Pembukaan dan Pengarahan Oleh Wakil Presiden RI Dalam RangkaWorkshop National Ocean Summit

Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagi state) memiliki wilayahlaut seluas 5,8 juta Km2 dengan garis pantai sepanjang 95.181 Km serta pulausebanyak 17.480 pulau, dan ini sudah tertuang kedalam UUD 1945 pasal25A (amandemen ke IV), bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yangbercirikan NUSANTARA.

Memperoleh pengakuan dunia secara legal berkat adanya deklarasi“Djoeanda” tahun 1957 tanggal 13 Desember, yang dilakukan sepihak olehIndonesia, karena pada waktu itu, hukum internasional tidak mengenalsubjek hukum “archipelagic state”, dan Indonesia mampu melakukanterobosan, yang akhirnya tahun 1982 dunia internasional mengakuinyamelalui suatu konvensi, yaitu United Nation Convention Law of the Sea(UNCLOS’ 1982).

Deklarasi Djoeanda memberi andil besar dalam penyatuan wilayahIndonesia, dan tahun ini tepat peringatannya 50 Tahun (1957-2007). Dalamrangkaian peringatan tersebut, Dewan Kelautan Indonesia melaksanakankegiatan workshop National Ocean Summit dengan melibatkan 16 Menteriakan melakukan komitmen untuk memajukan pembangunan di bidang


Kelautan, hari ini para Menteri akan menandatangani “Kesepahaman danDukungan antar Menteri tentang Pembangunan Kelautan berkelanjutan diIndonesia”

Posisi geografis Indonesia yang berada pada persilangan jalur pentingperhubungan dunia, memberikan kedudukan dan peranan strategik bagiIndonesia baik dalam hubungan antarbangsa maupun untuk membangunkejayaannya sendiri. Ditinjau dari aspek kesejahteraan dan keamanan, makapotensi kelautan Indonesia dapat dikembangkan untuk didayagunakansebagai basis strategik bagi ruang, peluang, tantangan, kekuatan, dan medanpertahanan serta kesejahteraan.

Isi kesepahaman yang akan ditanda tangani hari ini berfokus pada 4 aspekyaitu 1) aspek ekonomi meliputi Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata bahari;2) aspek Sumberdaya Manusia dan IPTEK; 3) aspek lingkungan Hidup; danyang ke 4) kelembaga dalam hal ini pembentuk kelompok kerja.

Mengapa kesepahaman kali ini hanya pada ke empat aspek tersebut, padahalbidang kelautan sangat luas, alasannya karena 4 aspek ini perlu dipacupercepatannya, dan sangat perlu adanya sinergi dari instansi terkait. Sepertisektor kelautan dan perikanan telah di targetkan harus mencapai 20%kontribusinya ke PDB nasional. Disamping itu pelayaran, perikanan danpariwisata bahari sangat diharapkan mempercepat ketiga program nasionalyaitu, Pro Growth, Pro Poor dan Pro Job.

Adanya kesepahaman dan dukungan para Menteri ini, merupakan ikatanmoral untuk pembangunan Kelautan berkelanjutan. Ironinya kita sebagainegara kepulauan yang wilayahnya didominasi oleh laut, tetapi pembangunankita masih saja berorientasi pada daratan, sedangkan daratan kita semakinhari semakin padat dengan aktifitas pemukiman dan industri, dan lahanpertanian serta hutan semakin menyempit.

Langka yang di ambil oleh Dewan kelautan Indonesia melaksanakan acarahari ini (ocean summit), merupakan dorongan dan realisasikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden R.I pada saat Peringatan Hari NusantaraTahun 2006 di Padang, bahwa sudah saatnya kita merubah pola pembangunanyang dahulunya berorientasi kedaratan (land based development) ke arahpembangunan kelautan (Ocean based development). Saya mengajak paraMenteri dan semua pemangku kepentingan di laut (stake holders) ber-


gandeng-tangan membangun bidang kelautan sebagai pilar utamapembangunan ekonomi Nasional.

Kesepahaman dan dukungan yang akan kita tandatangani bersama,diharapkan para istansi terkait sudah mulai memprogramkan kedalamkegiatan sektor apalagi ada keterkaitan satu sektor dengan sektor yang lainyang saling mengisi. Untuk itu program tersebut harus tertuang kedalamAPBN, kalau tidak demikian, tidak ada artinya ikatan moral yang kita lakukanhari ini.

Perlu diingat saudara-saudara kita yang tinggal di pulau-pulau kecil yangjauh dari pusat kabupaten atau kota bahkan provinsi sangat memerlukansentuhan program pembangunan, agar mereka akan merasakan kehidupanyang lebih layak.

Demikianlah sambutan saya, semoga bidang kelautan ini akan tetap jayadan dapat mensejahterakan bangsa dan negara.

C. Presentasi Pembicara I Mengenai Pembangunan Ekonomi Pada NaskahKesepahaman dan Dukungan Bersama Antar Menteri Tentang PembangunanBerkelanjutan Kelautan Indonesia oleh Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc/ KementerianPPN/BAPPENAS

Kita harus mensyukuri bahwa dengan perjuangan yang panjang, dimulaidengan Deklarasi Djoeanda tanggal 13 Desember 1957, akhirnya bangsa-bangsa di dunia mengakui usul Republik Indonesia mengenai prinsip-prinsip negara kepulauan Nusantara (Archipelagic Principles) menjadibagian penting dalam Hukum Laut Internasional sebagaimana ditetapkandalam United Nation Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

Bahwa dengan ditetapkannya UNCLOS 1982, Indonesia telah memilikiwilayah yang utuh dan tidak lagi terdapat laut bebas (high seas) di antarapulau-pulaunya, sehingga Indonesia menjadi negara kepulauan Nusantaraterbesar di dunia yang memiliki luas laut 5.8 juta km2, pantai terpanjang keempat (95.181 km), dan pulau terbanyak (17.480 pulau) di dunia.

Potensi dan kekayaan yang sedemikian besar itu merupakan amanahterutama bagi para pemimpin bangsa untuk mengelolanya secara arif, bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan.


Bangsa Indonesia harus memahami bahwa pembangunan kelautanIndonesia telah dicanangkan oleh beberapa pemimpin antara lain melaluiKonsep Benua Maritim tahun 1996 dan Deklarasi Bunaken tahun 1998 olehPresiden BJ Habibie, dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, danDewan Maritim Indonesia pada tahun 1999 oleh Presiden KH. AbdurrachmanWahid, Seruan Sunda Kelapa tahun 2001 dan Gerbang Mina Bahari tahun2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, dan konsep pembangunanyang seimbang antara land based dengan ocean based pada tahun 2006oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun dalam kenyataannya, lima puluh tahun setelah Deklarasi Djoeandadan dua puluh lima tahun setelah UNCLOS 1982, pembangunan kelautanIndonesia belum menjadi Mainstream untuk memanfaatkan laut secaraoptimal dalam pembangunan Indonesia

Oleh karena itu Naskah Kesepahaman dan Dukungan Bersama Antar Menteritentang Pembangunan Berkelanjutan Kelautan Indonesia ini memfokuskanpada tiga pilar yaitu: pilar Ekonomi Kelautan, Lingkungan Hidup, dan SumberDaya Manusia dan IPTEK.

Kondisi ekonomi kelautan Indonesia masih memprihatinkan dan belumdikembangkan dengan baik antara lain:

1) Pelayaran masih didominasi oleh penggunaan kapal-kapal berbenderaasing, Industri galangan kapal belum berkembang, pelabuhan diIndonesia masih belum berdaya saing, produk pendidikan kepelautanmenjadi tertinggal dibanding negara tetangga dan pelayaran rakyatyang belum optimal;

2) Perikanan belum memberikan peranan penting dalam pendapatannasional, Nelayan dan pembudidaya ikan merupakan kelompokmasyarakat termiskin, illegal unreported and unregulated fishing yangbelum teratasi;

3) Pariwisata bahari belum berkembang sesuai dengan potensi yangtersedia di bumi Indonesia,

4) RIPTEK Kelautan dan Perikanan belum dilaksanakan secara optimal gunamendukung ekonomi bangsa.


Industri Pelayaran menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunanekonomi maritim yang diharapkan pada tahun 2025 akan mampumewujudkan kondisi sebagai berikut:

1) Terbangunnya armada pelayaran nasional yang dapat memenuhiseluruh kebutuhan di dalam negeri dan berdaya saing internasionalsehingga dapat berperan fair share;

2) Pelayaran rakyat mendapat peranan penting dalam pelayaran nusantara,dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat;

3) Terbangunnya pelabuhan di Indonesia sesuai dengan hierarki danfungsi berdasarkan tatanan kepelabuhanan nasional yang mendapatkanprioritas dalam penataan ruang sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku;

4) Terbangun pelabuhan hub-internasional sesuai dengan kondisigeografis daerah, hub-internasional yang didukung oleh sub-sub sistempelabuhan di dalam tatanan kepelabuhanan nasional yang berdayasaing;

5) Terbangunnya Sekolah Tinggi Pelayaran yang merupakan center ofexcellences berstandar internasional yang tersebar di wilayah Indonesia;

6) Terbangun sekurang-kurangnya 4 (empat) kawasan khusus industriperkapalan atau galangan kapal utama nasional yaitu di Lamongan,Cilegon, Batam-Bintan-Karimun dan Bitung;

7) Terkuasainya teknologi rancang bangun dan rekayasa bidang perkapalanmelalui perkuatan pusat desain dan rekayasa kapal nasional;

8) Perlunya dukungan dari sektor lain, khususnya di bidang perpajakan,perbankan dan fiskal untuk memberikan insentif dan kemudahanlainnya dalam upaya pemberdayaan industri pelayaran nasional;

9) Optimalisasi peran pelabuhan untuk melaksanakan fungsi pelayananyang memenuhi standar baik nasional maupun internasional termasukkemampuan pelabuhan untuk menegakkan aturan “Port State Measure”;

Dibidang Perikanan, sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunanekonomi kelautan diharapkan pada tahun 2025 akan mampu mewujudkankondisi sebagai berikut:


1) Meningkatnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakatpesisir;

2) Perlunya penataan ruang wilayah pesisir agar pembangunan di wilayahpesisir dapat dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan;

3) Menempatkan Indonesia sebagai negara produsen ikan terbesar didunia dengan mendorong pengembangan budidaya perikanan melaluipengembangan kawasan budidaya, perbaikan sarana dan prasaranabudidaya, dan kemudahan akses permodalan dalam kegiatan budidayaperikanan;

4) Peningkatan industri perikanan dalam negeri melalui pengembanganindustri perikanan terpadu dan peningkatan mutu hasil perikanan agarmampu bersaing menghadapi globalisasi, perlu didukung peremajaankapal-kapal ikan yang sudah tua yang masih beroperasi saat ini secarabertahap dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya ikandan kondisi sosial ekonomi nelayan dalam kaitannya dengan pemanfaatansumberdaya ikan;

5) Terlaksananya pengendalian penangkapan ikan melalui sertifikasi danpengukuran kapal perikanan, pengembangan industri perikanan ter-padu yang berbasiskan pengembangan armada penangkapan nasional,penutupan sementara kawasan penangkapan ikan untuk pemulihansumberdaya, peremajaan kapal nasional, optimalisasi pelabuhanperikanan, serta komitmen bersama dan tindakan tegas terhadap parapelaku illegal-unreported-unregulated (IUU) fishing;

6) Terbangunnya kawasan budidaya perikanan (marikultur, payau danair tawar) baru seluas 100.000 Ha yang tersebar di pesisir TimurSumatera, Selat Karimata, Utara Jawa, Nusa Tenggara, Teluk Tomini,Sangihe, Talaud, Maluku Utara dan Papua Utara, Maluku dan PapuaSelatan, dan Selat Makasar;

7) Terjangkaunya program pemberdayaan masyarakat pesisir dalam upayameningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melaluipengembangan mata pencaharian alternatif (alternative livehood) diseluruh wilayah pesisir Indonesia;

8) Terbangunnya kawasan industri (cluster) pengolahan ikan terpadudengan pusat-pusat distribusi dan pemasaran pada kawasan-kawasan


pesisir atau perairan Barat Sumatera, Selat Karimata, Selatan Jawa, NusaTenggara, Teluk Tomini, dan Maluku Utara, Maluku dan Papua, danpesisir Timur Sumatera, Selat Karimata, Utara Jawa, Nusa Tenggara,Sulawesi Bagian Utara, Teluk Tomini, Maluku Utara dan Papua Utara,Maluku dan Papua Selatan, dan Selat Makasar;

9) Tersedianya standarisasi pengujian mutu nasional, meningkatnya saranadan prasarana laboratorium mutu, dan meningkatnya kerjasama(bilateral dan multilateral) serta terbentuknya atase perikanan di tigaNegara (Uni Eropa, Amerika dan Jepang) untuk melakukan penetrasipasar ke negara lain;

10) Pengembangan dan penguatan penelitian perikanan di kawasan industripengolahan ikan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dankeamanan industri.

¨ Pariwisata Bahari, dikembangkan untuk berperan serta dalam mendukungpembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan(poleksosbudhankam), sehingga pada tahun 2025 Indonesia mampumewujudkan sebagai berikut:

1) Peningkatan daya saing kawasan pariwisata bahari andalan, antara lain:Pulau Nias, Mentawai, Batam, Bintan, Bali, Lombok, Komodo, Moyo,Derawan, Wakatobi, Togean, Bunaken, Banda, Takabonerate, dan RajaAmpat;

2) Peningkatan kapasitas pertumbuhan kawasan pariwisata baharipotensial, antara lain: Pulau Weh, Pulau Banyak, Pulau Enggano, PulauRupat, Kepulauan Bangka Belitung, Anambas, Natuna, Roti, Kupang,Lembata, Riung, Alor, Siparamanita, Banggai, Sangihe, Talaud, Ternate,Biak, dan Mapia;

3) Peningkatan regulasi lintas sektor dan law enforcement dalampengembangan pariwisata bahari;

4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembanganpariwisata bahari;

5) Peningkatan aksesibilitas kawasan tujuan wisata melalui udara, laut, dandarat.


Dewan Kelautan Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden dalamhal perumusan kebijakan umum bidang kelautan, memerlukan mitrastrategis agar mampu memberikan keluaran konsep kebijakan yang terbaikdengan

1) Berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutahir dan visioner;

2) Mengakomodasi kepedulian dunia mengenai keanekaragaman hayatidan perubahan iklim global;

3) Untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, dan kepedulianterhadap lingkungan hidup.

D. Presentasi Pembicara II Mengenai Pembangunan Lingkungan Hidup PadaNaskah Kesepahaman dan Dukungan Bersama Antar Menteri TentangPembangunan Berkelanjutan Kelautan Indonesia oleh Dr. Ir. SugiartaWirasantosa, M.Sc/Kepala Pusat Riset Wilayah Non Hayati BRKP, DepartemenKelautan dan Perikanan

Bahwa dinamika perairan laut Indonesia merupakan bagian dari dinamikamassa air Samudera di dunia yang memberikan dampak terhadap variabilitasiklim global sehingga memberikan peluang penting bagi Indonesia untukberperan dalam kerja sama internasional dalam pengendalian iklim global.

Harus dipahami bahwa lingkungan laut Indonesia mengalami degradasisebagai akibat dari pemanfaatan sumberdaya yang tidak memenuhi kaidahpembangunan berkelanjutan.

Bahwa dalam pembangunan kelautan, Indonesia harus menghadapikompetisi dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan di kawasanAsia Pasifik yang tampak lebih cepat dan bersungguh-sungguh.

Para Menteri harus bersepakat untuk mendukung percepatan pembangunankelautan Indonesia, termasuk mendukung pembangunan lingkungan hidupyang meliputi:

1) Pembangunan lingkungan laut yang bersih, sehat, dan dikelola denganbaik, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagiperekonomian, serta dapat memberi dukungan pada produksi pangan,energi dan mineral, rekreasi dan turisme, transportasi laut, sebagaisumber obat-obatan alami, serta memberikan perlindungan bagi


berbagai biota dan biota langka yang merupakan kekayaan keaneka-ragaman hayati laut kita;

2) Pembangunan lingkungan hidup yang optimum untuk suatu negarakepulauan tropis, seperti Indonesia, yaitu kondisi lingkungan laut yangdapat memberikan daya dukung optimum dan berkelanjutan pada pem-bangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan hidupdi daratan pulau-pulau, di wilayah pesisir dan laut saling berkaitan danmemberikan dampak pada kualitas kehidupan, termasuk kesehatan,kenyamanan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itulingkungan hidup Indonesia, termasuk kondisi lingkungan laut, harusdilestarikan dan dikelola dengan baik, dijauhkan dari perusakanlingkungan dan sumberdaya, karena merupakan wujud kekayaan alambagi umat manusia;

3) Peningkatan komitmen para pengambil keputusan dalam pembangunankelautan melalui tata kelola laut yang baik (good ocean governance)dan berbasis ekosistem (ecosystem approach);

4) Pengembangan wilayah perlindungan atau konservasi laut padaberbagai tingkatan. Sekarang ini telah terbentuk 70 MPA (MarineProtected Areas) yang meliputi luasan 8 juta hektar. Sampai dengan tahun2010, Indonesia bermaksud untuk menambah luasan MPA menjadi 10juta hektar, dan menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020;

5) Pembangunan jejaring (network) pengelola MPA di kawasan CoralTriangle, jalinan kerjasama formal antar pemerintah di kawasan CoralTriangle dalam hal pengelolaan sumberdaya laut dan keanekaragamanhayati;

6) Pengembangan kerja sama di bidang lingkungan laut tingkat nasional,regional dan internasional;

7) Pembentukan dan/atau pengembangan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencegahan pencemaran laut;

8) Pelaksanaaan program pemulihan dan rehabilitasi ekosistem pesisir danlaut diprioritaskan pada daya dukung lingkungan;

9) Peningkatan riset kelautan yang berkaitan dengan dinamika laut danpengaruhnya terhadap iklim, bencana serta riset kelautan yangberkaitan dengan interaksi biosphere, hidrosphere, dan lithosphere;


10) Pengelolaan perikanan berdasarkan pendekatan ekosistem, yaitumengkaitkan peraturan mengenai perikanan dengan terlaksananyafungsi dan stabilitas ekosistem laut secara memadai;

11) Perumusan dan pelaksanaan langkah-langkah strategis dan rencana aksiuntuk mengurangi beban pencemaran yang masuk kelaut baik yangberasal dari kegiatan di darat (land-based pollution) dan di laut (sea-based pollution) sesuai dengan dengan baku mutu lingkungan;

12) Perumusan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasanetika lingkungan perlu didorong melakukan internalisasi darieksternalitas ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi;

13) Pengembangan perumusan kebijakan resiko lingkungan dan bencanalingkungan di laut. (seperti: (a) pengembangan sistem mitigasi bencana;(b) pengembangan early warning system; (c) pengembanganperencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut; (d)pengembangan sistem pengendalian hama laut, introduksi spesiesasing, dan organisme laut yang menempel pada dinding kapal; serta(e) pengendalian dampak sisa-sisa bangunan dan aktivitas di laut.

Mendukung penguatan kelembagaan kelautan dan mendukung perumusankebijakan umum bidang kelautan perlu dibentuk kelompok kerja LingkunganHidup yang terpadu dan sinergis yang anggotanya terdiri dari :

1) Lembaga pembina lingkungan (Kementerian Negara Lingkungan Hidup,lembaga riset departemen terkait);

2) Lembaga pemanfaat lingkungan (Lembaga/Instansi pemerintah terkaitdan pemerintah daerah serta Asosiasi pengusaha);

3) Lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan hidup (LSMLingkungan, Asosiasi Profesi, dan kelompok sektor usaha).

E. Presentasi Pembicara III Mengenai Pembangunan Sumber Daya Manusiadan IPTEK Pada Naskah Kesepahaman dan Dukungan Bersama AntarMenteri Tentang Pembangunan Berkelanjutan Kelautan Indonesia oleh Ir.Alim Abdul Salam, M.Sc/Sekretaris Bidang Wilayah Dewan Maritim Indonesia

Dasar dari kebijakan pembangunan nasional adalah Undang-undang Nomor17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP

16


Nasional) yang memuat misi pembangunan jangka panjang “menjadikanIndonesia sebagai negara kepulauan yang maju kuat dan sejahtera” mem-berikan arah yang lebih jelas bagi pembangunan nasional berbasis kelautan.

Potensi dan sumber daya kelautan yang sedemikian besar itu merupakanamanah terutama bagi para pemimpin bangsa untuk mengelolanya secara arif,bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan.

Harus diketahaui kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahanbidang kelautan telah terbagi kepelbagai kementerian dan lembagapemerintah, serta pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan lembaga yangmampu mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, danevaluasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan di laut.

Kondisi sosial budaya Indonesia masih didominasi nilai-nilai dan perilakuyang berorientasi ke daratan (land based), dan sangat kurang berorientasike kelautan (ocean based) sehingga baik masyarakat umum maupun parapemimpin kurang menyadari pentingnya laut dan pembangunan kelautansehingga belum terjadi pengarusutamaan (mainstreaming) kelautan dalamkebijakan pembangunan nasional.

Oleh karena itu diperlukan kesepakatan antar Mnteri terkiait dalam men-dukung percepatan pembangunan kelautan Indonesia yang berkelanjutan.

Pembangunan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi(IPTEK) harus didukung terutama pembangunan yang meliputi:

1) Pengembangan dan penguatan wawasan dan budaya bahari yangunggul dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagai modal dasarutama untuk pembangunan nasional sebagai berikut:

a. Peningkatan pemahaman tentang ekosistem laut secara merata danminat generasi muda untuk mendalami dan mengembangkan ilmupengetahuan kelautan serta berusaha di sektor kelautan;

b. Pengembangan budaya politik dan rasional birokrasi yang ber-orientasi pada bidang kelautan, untuk terwujudnya komitmen politikberkelanjutan;

c. Pengakuan peran dan prestasi anak bangsa Indonesia di berbagaikegiatan penting dunia dalam bidang kelautan;


d. Terciptanya kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikananyang unggul dan kompetitif dalam upaya memenuhi standar inter-nasional melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, danpenguatan kurikulum lokal bidang kelautan dan perikanan kepadamasyarakat.

2) Pengembangan pusat riset, ilmu pengetahuan dan teknologi (RIPTEK)kelautan tropis terkemuka di dunia, yaitu:

a. Pembangunan pusat-pusat riset kelautan tropis yang merupakanCenter of Excelences dunia;

b. Peningkatan penelitian, survey, dan pemetaan kelautan yang men-cakup tentang batas landas kontinen dan batas negara, mineralbawah laut dan farmasetika/bioteknologi kelautan dan energi sertasumberdaya hayati yang berpotensi bagi ketahanan pangan danobat-obatan;

c. Peningkatan jumlah hak paten RIPTEK ilmuwan Indonesia dalambidang kelautan tropis;

d. Peningkatan riset yang berkaitan dengan bencana lingkungan lautdan dampaknya (tsunami, early warning system).

Untuk mendukung percepatan pembangunan kelautan Indonesia yangberkelanjutan pada pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEKKelautan perlu didukung oleh pembentukan Kelompok Kerja yanganggotanya terdiri dari:

1) Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, Departemen Kelautan dan Perikanan, DepartemenPerhubungan, Departemen Pertahanan, Departemen Energi dan SumberDaya Mineral, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Lembaga AdministrasiNegara;

2) Lembaga-lembaga Riset dan Instansi pemerintah yang mempunyaibadan atau lembaga pengembangan kelautan (antara lain: KementerianNegara Riset dan Teknologi, Badan Koordinasi Survey dan PemetaanNasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangandan Antariksa Nasional, Badan Tenaga Atom Nasional, Badan Pengkajian


dan Penerapan Teknologi, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, JawatanHidro-Oseanografi, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan GeologiKelautan);

3) Lembaga Pendidikan (perguruan tinggi, pendidikan kejuruan dan lain-lain).

F. Presentasi Pembicara IV Mengenai Indonesian Word Conference 2009 olehProf. Dr. Alex Masengi, M.Sc/Dekan Fakultas Perikanan dan KelautanUNSRAT Manado, Provinsi Sulawesi Utara

World Ocean Conference (WOC) merupakan ide dari Pemerintah DaerahProvinsi Sulawesi Utara dengan tujuan untuk kepentingan Pemerintah Pusatdan masyarakat internasional.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dijadikan tuan rumahpenyelenggara WOC, karena Provinsi Sulawesi Utara merupakan ProvinsiKepulauan yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik danProvinsi Sulawesi Utara memiliki potensi pariwisata bahari yang unik dankaya dengan keanekaragaman biota laut seperti mempunyai spesis ikanfosil (Coelacanht/Latimeria menadoensis) yang hidup sudah memasukiribuan tahun serta memiliki Pulau Bunaken, Pulau Likupang, dan SelatLembeh yang merupakan word heritage site.

Menjadi alasan WOC dibutuhkan, disebabkan karena laut di dunia mem-punyai permasalahan seperti: telah terjadi degradasi sumberdaya alam laut;perubahan iklim dunia; kerusakan laut yang sangat serius; pencemareanperairan laut; dan terjadi kemiskinan masyarakat pesisir.

WOC merupakan konferensi tingkat tinggi dari negara–negara yang mem-punyai wilayah pantai dan laut, eminent people, ilmuawan, NGOs, jurnalis,sektor terkait dan stakeholders yang membicarakan tentang masalahkelautan secara global.

World Ocean Conference direncanakan akan dieselenggarakan padatanggal 11-15 Mei 2009 di Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Permasalahan lingkungan dunia seperti Global warming yang menyebabkanmeningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi.


Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2001): 100tahun terakhir, terjadi peningkatan temperatur sebesar 0,6ºC. Diperkirakanpemanasan lebih jauh hingga 1,4 - 5,8ºC pada tahun 2100.

Dampak Global Warming antara lain: mencairnya es di kutub, naiknyapermukaan laut sekitar 9 - 100 cm (tahun 2100), tenggelamnya pulau-pulaukecil (termasuk hilangnya 26 pulau kecil di Indonesia), cuaca ekstrim: banjirdan kekeringan.

Permasalahan Laut Dunia seperti: sumber daya laut semakin menurun,ancaman serius dari bencana kelautan, Pencemaran laut, terancamnyakesejahteraan masyarakat pesisir dan laut.

World Ocean Conference merupakan Konferensi Dunia tentang Kelautanyang melibatkan Kepala Negara yang memiliki wilayah laut dan pantai, parailmuwan, peneliti, sektor swasta, jurnalis, dan LSM.

Pada tanggal 15 Nopember 2007 telah dikeluarkan Keppres No.23/Th.2007Tentang Panitia Nasional Pelaksanaan World Ocean Conference 2009, di Manado,Sulawesi Utara, yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 – 15 Mei 2009.

Dukungan Internasional terkait dengan kegiatan ini seperti dari UnitedNations Environment Program (UNEP); UN Habitat, UNESCO, InternationalSeabed Authority (ISA); Global Forum on Oceans; Coasts, and Islands; NationalOceanic and Atmospheric Administration (NOAA); International Ocean Institute(IOI); Global Environmental Facility (World Bank); World Wildlife Funds (WWF);The Nature Conservation (TNC); Conservation International (CI); AsianDevelopment Bank (ADB); Partnership on Environmental Management for theSea of East Asia (PEMSEA); dan juga sudah ada beberapa negara telahmemberikan dukungan.

Menjadi Skenario pelaksanaan WOC 2009 yang dilaksanakan di Manado,mencakup 5 tema dalam 5 parallel sessions, dan dihadiri sekitar 2500 – 3000peserta dari 150 negara yang terdiri dari pengambil keputusan, ilmuwan,sektor swasta, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya. Di rencanakanpembukaan kegiatan ini oleh Presiden Republik Indonesia dengan pembicarayang terdiri dari tokoh-tokoh dunia, dan akan dicanangkannya ManadoDeclaration On Ocean.

Menjadi usulan topik bahasan WOC terdiri dari dampak pemanasan globalterhadap laut, keanekaragaman hayati laut, industri dan jasa kelautan,


penanganan bencana kelautan, laut sebagai masa depan, dan pengelolaansumberdaya kelautan dengan pendekatan ekosistem dan pengelolaanpesisir dan kelautan terpadu.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menuju WOC 2009antara lain pembentukan panitia lokal, nasional dan internasional; sosialisasiWOC 2009 di tingkat lokal, nasional dan internasional.; dan berpartisipasidalam pertemuan dan konferensi di bidang kelautan dan lingkungan sepertithe 24th Season of UNEP Governing Council/Global Ministerial EnvironmentForum 5-9 February 2007 di Nairobi, Kenya ; the 8th UNICPOLOS (UN InformalConsultative Process on Oceans and Law of the Sea) Conference di NewYork, Juni 2007; UN Summit on Climate Change di Bali, Desember 2007.Pertemuan KTT tentang Climate Change di Bali ini dihadiri 10.000 pesertadan WOC’09 akan dideklarasikan; dan the Vietnam Global Conference ofOceans, Coasts and Islands, April 2008.

Selain itu kegiatan lainnya yaitu menjadi tuan rumah pertemuan/konferensiinternasional (International Seabed Authority Conference, Maret 2007, 1stEast Asian Seas Partnership Meeting, Juli 2007, APEC Working GroupMeeting, Sept 2007, dan Indonesia-Germany Earth and Marine Conference2008) dan mempersiapkan preparatory meetings untuk membahas topikWOC’09 dan draft “Manado Declaration on Ocean”, serta dikeluarkannyaDeklarasi APEC 2007 Tentang Climate Change dan Coral Triangle Initative,dimana, implementasi Coral Triangle Initative tersebut akan diluncurkanbersamaan dengan penyelenggaraan World Ocean Conference 2009.Kegiatan ini akan dihadiri oleh Pimpinan dari 8 Negara.

Menjadi sasaran dalam kegiatan WOC 2009 yaitu terdiri dari:

a. Indonesia menjadi center of excellence untuk penelitian kelautan

b. Indonesia dapat menjadi tuan rumah World Summit Rio + 20 = 2012

c. Menjadikan Indonesia sebagai tempat pertemuan kelautan tingkatinternasional, Pasca 2009

d. Sulawesi Utara dan provinsi sekitarnya (Gorontalo, Sulawesi Tengah,Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya Barat) dikenal dunia dan nasionalsebagai tujuan wisata bahari


G. Presentasi Pembicara V Mengenai Sail Bunaken 2009 oleh Dr. Ir. Aji Sularso,MM/Direktur Jenderal P2SDKP, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Bunaken adalah sebuah pulau seluas 8,08 km² di Teluk Manado, yang terletakdi utara pulau Sulawesi, Indonesia. Pulau ini merupakan bagian dari kotaManado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara, dan di sekitar pulau Bunakenterdapat Taman Laut Bunaken yang merupakan bagian dari Taman NasionalKelautan Manado Tua dan termasuk 10 besar terumbu karang terbaik dunia.

Merupakan events yang termasuk dalam kegiatan ini antara lain: FleetReview, Tallships, Warships; Sailing Pass; Yacht Rally; dan Diving Tournemanet

Menjadi tujuan strategis dari kegiatan ini yaitu terdiri dari:

a. Menyemarakkan HUT Republik Indonesia ke – 64 dan Hari Nusantara 2009

b. Membangun kecintaan dan kebanggaan terhadap dunia bahari Indonesia

c. Menggalang seaman brotherhood

d. Meningkatkan citra Indonesia sebagai negara maritim besar

e. Promosi Wisata Bahari dan Budaya

Beberapa kegiatan Sail Bunaken 2009, akan dilaksanakan pada beberapalokasi antara lain:

a. Bitung: fleet review, sailing pass dan openships

b. Bunaken: diving tournament

c. Manado: cultural shows, exhibition, carnival, gala dinner

Menjadi tema dalam kegiatan ini adalah “Jaga Laut Kita Untuk Generasimendatang”.

Menjadi event menuju Sail Bunaken 2009 yaitu Sail Indonesia 2008 (YachtRally dari Darwin-Saumlaki-Bitung; dan menjadi target peserta yaitu 100 yachtsyang berasal dari 14 negara.

Pelaksana kegiatan dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari:

a. Departemen Kelautan dan Perikanan

b. Departemen Luar Negeri

c. Departemen Kebudayaan dan pariwisata

d. Departemen Perhubungan


e. TNI Angkatan Laut

f. Direktorat Jenderal Imigrasi & Bea Cukai

g. LIPI, BPPT

h. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kab dan Kota

i. Event Organizer

H. Presentasi Pembicara VI mengenai Launching Buku Pandanglah LautSebagai Pemersatu Nusantara oleh Ir. Firmansyah Rahim, MM / Staf AhliMenteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Hubungan Antar Lembaga,Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Deklarasi Djoeanda yang dicanangkan tanggal 13 Desember 1957menyatakan bahwa Republik indonesia adalah Negara Kepulauan(Archipelagic State). Konsekuensi dari deklarasi tersebut adalah Indonesiaharus memperjuangkan kedaulatannya sebagai negara kepulauan di duniainternasional.

Perjuangan Perdana Menteri Ir. H. Djoeanda ini dilanjutkan oleh MenteriLuar Negeri Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja yang mampu mengarti-kulasikan konsepsi Wawasan Nusantara sebagai prinsip-prisip dasar yangdapat mempersatukan Negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia mem-perjuangkan konsesi Wawasan Nusantara ini sebagai argumen untuk mem-persatukan pulau-pulau yang tersebar dari Bondo (Sabang) di ujung baratsampai Merauke di ujung timur; dari Miangas di ujung utara sampai Rote diujung selatan.

Dengan lahirnya konsepsi Negara Kepulauan ini semua laut dalam (laut diantara pulau di Nusantara) dengan Ketentuan 12 mil merupakan laut bebas,tidak lagi menjadi laut internasional tetapi menjadi laut pedalaman yangtermasuk sebagai kawasan laut teritorial dari suatu negara kepulauan.Wawasan Nusantara mencakup perwujudan Nusantara sebagai suatukesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial, satu kesatuanbudaya, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

Hanya sedikit negara di dunia yang berbentuk Negara Kepulauan, danIndonesia merupakan negara kepulauan yang terluas (1,9 juta mil2) dengan17.480 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau tersebut ada yang berpenghuni


dan ada pula yang tidak (sekitar 6000 pulau). Dengan penduduk yangtersebar di pulau yang berbeda kondisi alam dan lingkungannya saja,bangsa yang mendiami wilayah Indonesia merupakan bangsa yangmajemuk dengan budaya yang berbeda. Kemajemukan bangsa Indonesiaini tercermin pada jumlah 19 daerah hukum adat, 770 suku bangsa, dan 726bahasa yang digunakan kelompok-kelompok masyarakat.

Kepulauan Indonesia mempunyai posisi strategis pada koordinat 60LU – 110’LS dan dari 970’ – 141045’ BT. Tisdak saja karena berada di antara Benua,Asia dan Australia, tetapi juga karena kepulauan ini terletak di antaraSamudra Pasifik dan Indonesia. Sejak millenium pertama terikh Masehi, SelatMalaka merupakan jalur perdagangan yang menghubungakan Asia Baratdan Asia Timur. Posisi ini membuat Kepulauan Indonesia menjadi tempatpersilangan budaya dalam pergaulan antar bangsa di kawasan ini menjadidaerah perambahan yang menantang manusia untuk menjelajahinya.

Melihat sejarah penyebaran manusia, pada dasarnya manusia yang meng-huni Nusantara ini adalah bangsa bahari yang multi kultur. Dalam kesempatanperingatan hari Nusantara yang mengambil tema Tahun Emas DeklarasiDjoeanda: Dengan Semangat Kepeloporan Deklarasi Djoeanda Kita BerdayakanPotensi Laut untuk Kesejahteraan Bangsa yang jatuh pada tanggal 13Desember 2007 ini, ada baiknya kita mengingatkan kembali bahwa BangsaIndonesia adalah bangsa bahari. Sebagai bangsa bahari kita sadar bahwakekuatan ada pada kekuatan laut. Kekuatan itu dapat ditempa melalui kesadaranakan budaya maritim.

Dalam usaha menyadarkan kita akan budaya yang berjudul Pandanglah LautSebagai Pemersatu Nusantara. Buku ini berisi informasi mengenai seluk belukbudaya dari sebuah bangsa bahari. Diharapkan dengan terbitnya buku iniakan dapat menjadi pemicu bagi kita untuk lebih meningkatkan rasakebanggaan dan tanggung jawab atas kelestarian nilai-nilai luhur sebagai-mana tercermin dalam tinggalan-tinggalan budaya bangsa bahari yangterdapat di Nusantara ini. Buku ini juga akan memberikan keyakinan kepadakita tentang bagaimana sebuah bangsa bahari tumbuh dan berkembangtanpa mengabaikan kelestarian lingkungan alam tempatnya hidup demikesejahteraan dan keselamatan bangsa.


VII. KESIMPULAN

25

BBBBB eberapa point masukan dan kesimpulan dari penyelenggaraan WorkshopNational Ocean Summit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara kita sudah diakui dunia sebagai negara kepulauan terbesar, danhal ini sudah dituangkan ke dalam UUD-1945 pasal 25 A, bahwa Indonesiaadalah Negara Kepulauan yang bercirikan Nusantara. Ironinya, Indonesiasebagai negara kepulauan dengan luas wilayahnya 75,3% adalah perairanlaut, tetapi bidang ini belum menjadi pengarus-utamaan (mainstreaming)dalam pembangunan Nasional. Oleh karena itu untuk mempercepatpembangunan Kelautan perlu ada suatu kesepahaman dan dukungan paramenteri terkait bidang kelautan.

2. Secara garis besar isi kesepahaman tersebut, sebagai berikut:

a. Sektor pelayaran: Terbangunnya armada pelayaran nasional yangberdaya saing internasional, kepedulian terhadap pelayaran rakyat;,terbangunnya pelabuhan hub-internasional; terbangunnya sekolahtinggi menjadi center of exellences Industri perkapalan harus di tingkat-kan, dan semua ini perlu ada dukungan dari perbankan, perpajakandan fiscal untuk memberikan insentif dan kemudahannya.

b. Sektor perikanan: Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidayaanikan dan masyarakat pesisir; perlu penataan ruang wilayah pesisir;Jadikan Indonesia sebagai negara produsen ikan terbesar di dunia;peningkatan kapal ikan nasional dan optimalisasi pelabuhan perikanan;terbangunanya kawasan budidaya perikanan, terbangunnya kawasanindustri pengolahan ikan, peningkatan mutu ikan, dan terbentuknyaatase perikanan di Uni Eropah, Amerika dan Jepang.

c. Pariwisata bahari: Peningkatan daya saing kawasan pariwisata bahariandalan; penataan regulasi lintas sektor dan peningkatan law enforcementserta peningkatan aksesibilitas kawasan tujuan wisata.

d. Lingkungan Hidup, Meningkatkan pengelolaan lingkungan laut yangbaik dan dapat memberikan dukungan pada produksi pangan, energi-mineral, transportasi laut serta memberikan perlindungan terhadapbiota laut; pengembangan wilayah perlindungan atau konservasi laut;mendorong pemulihan dan rehabilitas ekosistem pesisir dan laut.


e. Sumber Daya Manusia: pengembangan budaya politik dan rasional birokrasiyang berorientasi pada bidang kelautan untuk terwujudnya komitmen politikberkelanjutan; Peningkatan pemahaman budaya bahari bagi generasi muda;terciptanya kualitas SDM kelautan dan Perikanan yang unggul dan kompetitifdalam upaya memenuhi stándar inetrnasional.

f. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Terbangunnya pusat reset kelautantropis yang merupakan center of execelences di dunia; peningkatan risetmineral bawah laut dan riset farmasetika serta energi kelautan.

g. Kelembagaan; Agar kegiatan kesapaham ini dalam berjalan baik, di perlukankelompok kerja yang anggotanya terdiri instansi dan para pemangkukepentingan laut.

3. Mengapa kesepahaman kali ini hanya pada ke empat aspek tersebut, padahal bidangkelautan sangat luas, alasannya karena 4 aspek ini perlu dipacu percepatannya,dan sangat perlu adanya sinergi dari instansi terkait. Seperti sektor kelautan danperikanan telah di targetkan harus mencapai 20% kontribusinya ke PDB nasional.Disamping itu pelayaran, perikanan dan pariwisata bahari sangat diharapkanmempercepat ketiga program Nasional yaitu, Pro Growth, Pro Poor dan Pro Job.

4. Kesepahaman dan dukungan para menteri ini adalah suatu pengikatan moraldalam rangka membangun kelautan, agar bidang kelautan mendapat perhatianserius, sebab potensi dan kekayaan laut merupakan tumpuan harapan pem-bangunan ekonomi nasional. Semoga para menteri yang bersepakat ini akantetap komitmennya dalam program-program pembangunan di setiap sektor.

5. Kesepahaman dan dukungan yang akan ditandatangani bersama, diharapkanpara istansi terkait sudah mulai memprogramkan kedalam kegiatan sektorapalagi ada keterkaitan satu sektor dengan sektor yang lain yang saling mengisi.Untuk itu program tersebut harus tertuang kedalam APBN, kalau tidak demikian,tidak ada artinya ikatan moral yang kita lakukan hari ini.

6. Langkah yang di ambil oleh Dewan kelautan Indonesia untuk Workshop NationalOcean Summit, merupakan dorongan dan merealisasikan apa yang di sampaikanoleh Bapak Presiden R.I pada saat Peringatan Hari Nusantara Tahun 2006 diPadang, bahwa sudah saatnya kita merubah pola pembangunan yang dahulunyaberorientasi kedaratan (land based development) ke arah pembangunan kelautan(Ocean based development). Saya mengajak para Menteri dan semua pemangkukepentingan di laut (stakeholders) bergandeng-tangan membangun bidangkelautan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Nasional.

26


7. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dijadikan tuan rumah penyelenggaraWOC, karena Provinsi Sulawesi Utara merupakan Provinsi Kepulauan yang ber-hadapan langsung dengan Samudera Pasifik dan Provinsi Sulawesi Utaramemiliki potensi pariwisata bahari yang unik dan kaya dengan keanekaragamanbiota laut seperti mempunyai spesis ikan fosil (Coelacanht/Latimeria menadoensis)yang hidup sudah memasuki ribuan tahun serta memiliki Pulau Bunaken, PulauLikupang, dan Selat Lembeh yang merupakan word heritage site.

8. Menjadi alasan WOC dibutuhkan, disebabkan karena laut di dunia mempunyaipermasalahan seperti: telah terjadi degradasi sumberdaya alam laut; perubahaniklim dunia; kerusakan laut yang sangat serius; pencemarean perairan laut; danterjadi kemiskinan masyarakat pesisir.

9. WOC merupakan konferensi tingkat tinggi dari negara–negara yang mempunyaiwilayah pantai dan laut, eminent people, ilmuawan, NGOs, jurnalis, sektor terkaitdan stakeholders yang membicarakan tentang masalah kelautan secara global.

10. World Ocean Conference direncanakan akan dieselenggarakan pada tanggal11-15 Mei 2009 di Manado Provinsi Sulawesi Utara.

11. Sail Bunaken merupakan bagian rangkaian kegiatan dari World Ocean Conference2009 yang akan diselenggarakan di Manado Provinsi Sulawesi Utara.

12. Merupakan events yang termasuk dalam kegiatan Sail Bunaken antara lain: FleetReview, Tallships, Warships; Sailing Pass; Yacht Rally; dan Diving Tournemanet

13. Menjadi tujuan strategis dari kegiatan Sail Bunaken yaitu:

a. Menyemarakkan HUT Republik Indonesia ke – 64 dan Hari Nusantara 2009;

b. Membangun kecintaan dan kebanggaan terhadap dunia bahari Indonesia;

c. Menggalang seaman brotherhood;

d. Meningkatkan citra Indonesia sebagai negara maritim besar ;dan

e. Promosi Wisata Bahari dan Budaya.

14. Terbitnya buku berjudul “Pandanglah Laut Sebagai Pemersatu Nusantara” diharapkan dapat menjadi pemicu bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan rasakebanggaan dan tanggung jawab atas kelestarian nilai-nilai luhur sebagaimanatercermin dalam peninggalan budaya bangsa bahari yang terdapat di Nusantaradan dapat memberikan keyakinan tentang bagaimana sebuah bangsa baharitumbuh dan berkembang tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan alamtempatnya hidup demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa.

27


LAMPIRAN

T O R

S K

SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN RI

SAMBUTAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKUKETUA HARIAN DEWAN KELAUTAN INDONESIA

NASKAH AKADEMIK

NASKAH KESEPAHAMAN

GAMBAR PADA PELAKSANAAN WORKSHOP NATONAL OCEANSUMMIT

MATERI PRESENTASI


KERANGKA ACUAN

NATIONAL OCEAN SUMMIT DALAM RANGKA

KESEPAHAMAN DAN DUKUNGAN BERSAMA ANTAR MENTERI

TENTANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KELAUTAN INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang memiliki luas wilayah laut sebesar5,8 juta km2, yang terdiri dari 3,1 juta km2 laut dan 2,7 juta km2 Zone EkonomiEkslusif, dan memiliki 17.480 pulau. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)diakui secara internasional sebagai negara kepulauan. Selain itu, Negarakepulauan Indonesia mempunyai berbagai keunggulan, di samping memilikiwilayah perairan yang luas, Indonesia juga terletak pada posisi geografis yangstrategis, yaitu pada posisi silang dunia, antara benua Asia dan Australia, dandiapit oleh dua Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasanpaling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomis dan politis, dengandemikian memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi negara Indonesiamaupun bagi dunia. Keunikan letak geografis tersebut juga menyebabkanIndonesia sangat tergantung kepada sektor kelautan, dan sangat logis jikaekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat berlimpah, baik sumberdayadapat pulih (renewable resources), sumber daya tak dapat pulih atau nir-hayati(non-renewable resources), energi kelautan seperti: gelombang, pasang surutdan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), dan jasa-jasa lingkungan(environmental services) seperti: media transportasi dan komunikasi, pengaturaniklim, keindahan alam, penyerapan limbah. Semua potensi ini harus didaya-gunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Untuk meningkatkan pembangunan kelautan harus meliputi tujuh aspek yaitu:sumber daya manusia, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial-budaya, hankamdan teknologi. Gerak pembangunannya harus terpadu berdasarkan prioritaskebutuhan masyarakat. Di samping itu laut sebagai media penghubung, dalamkenyataan laut sebagai penghubung belum menjamin keselamatan pelayaran, sepertiadanya kecelakaan kapal yang tenggelam tidak pernah terselesaikan dengan baik.

Pembangunan ekonomi kelautan dapat didefinisikan sebagai pembangunan disektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim,


pelayaran, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Meski potensi kelautan yangdimiliki Indonesia sangat besar namun kontribusi sektor kelautan hanyamenyumbang 22,63 persen dari pangsa PDB nasional pada tahun 2002, dimanasebagian besar disumbangkan terbesar oleh sub-sektor pertambangan minyakdan gas bumi di laut sebesar 41,44 % dari total PDB Kelautan.

Jika dibandingkan dengan negara lain, maka kontribusi sektor kelautanIndonesia relatif masih rendah. Di beberapa negara seperti RRC, Amerika Serikat,dan Norwegia, kontribusi ekonomi sektor kelautan terhadap PDB nasional sudahmelebihi 30 persen. Di samping itu dalam jangka panjang, peranan minyak dangas bumi di laut yang bersifat non-renewable resources tidak bisa lagi diandalkankarena akan semakin menurun. Di masa depan, ekonomi kelautan berbasis sektorrenewable resources dan jasa-jasa seperti sektor perikanan, pariwisata kelautandan angkutan pelayaran prospektif untuk dikembangkan mengingat potensi yangada masih sangat besar.

Sebagai negara kepulauan yang sangat luas, maka lingkungan hidupnya sangatdipengaruhi oleh perubahan iklim global, oleh karenanya Indonesia mampumemperkirakan dampak perubahan dan variabilitas iklim serta kenaikanpermukaan air laut. Kemampuan itu sangat dibutuhkan untuk melakukanpembangunan di berbagai aspek kehidupan seperti pertanian, perikanan,kehutanan, perkotaan dengan infrastrukturnya, kesehatan, lahan pesisir, pantaidan pulau-pulau kecil. Kemampuan itu juga diperlukan agar Indonesia dapatmenyiapkan langkah-langkah mitigasi, antisipasi dan adaptasi untuk mengurangidampak negatif perubahan dan variabilitas iklim tersebut.

Kemampuan untuk membangun ekonomi kelautan dan memelihara lingkunganhidup sebagaimana tersebut diatas hanya dapat dicapai melalui perubahanbudaya. Indonesia harus melakukan perubahan budaya dengan mengangkatkembali kepeloporan nilai-nilai budaya bahari yang unggul, cermin darikeberanian menghadapi berbagai tantangan baik yang bersumber darivariabilitas lingkungan kelautan yang dinamis maupun akibat interaksi sosial-ekonomi dan politik dengan berbagai bangsa lainnya di dunia. Budaya bahariyang unggul merupakan modal dasar utama untuk mewujudkan visi sebagaiNegara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, mandiri, sejahtera, maju dandikagumi dunia.

Upaya pemanfaatan potensi dan kekayaan laut melalui perubahan budaya dankeberlanjutan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan di atas, harus di


jalankan secara nyata dan sungguh-sungguh dan terstruktur. Untuk itu di perlu-kan suatu proses pelembagaan yang sistematik, yang dapat mensinergikanberbagai kepentingan sehingga terjadi akselerasi pembangunan kelautan, yangsangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara maritimlainnya.

Pembangunan kelautan yang bertumpu pada tiga pilar, ekonomi, lingkunganhidup, dan pengembangan sumberdaya manusia dan IPTEK, dan upayakelembagaannya tersebut kiranya sejalan dengan prinsip PembangunanBerkelanjutan (sustainable development principles) yang dirumuskan padaKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Lingkungan dan Pembangunan diRio de Janeiro, Brasil, pada tahun 1992 dan kemudian dipertegas kembali padaKTT Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2002 yang diselenggarakan diJohannesburg, Afrika Selatan.

Dalam kenyataannya potensi-potensi tersebut belum tergarap secara maksimal,sehingga belum memberikan arti bagi pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan karena komitmen pemerintah untuk meningkatkan potensi kelautanIndonesia yang cukup besar dan dapat diandalkan sebagai “primemoverekonomi nasional”, belum memperoleh perhatian yang terfokus, dan kegiatan-nya terpecah-pecah secara sektoral, sehingga sulit terkoordinasikan yangmengakibatkan belum optimalnya kontribusi sektor kelautan terhadappertumbuhan ekonomi Indonesia. Di samping itu belum adanya kesamaanpersepsi terhadap masalah-masalah kelautan dan juga kurangnya pemahamanakan potensi kelautan pada kalangan pemerintah, masyarakat, swasta, media,dan dunia akademis.

Untuk itu perlu diselenggarakan National Ocean Summit dalam rangkaPemahaman dan Dukungan Bersama Antar Menteri tentang PembangunanBerkelanjutan Kelautan Indonesia.

B. RUANG LINGKUP NATIONAL OCEAN SUMMIT

Karena banyaknya isu yang belum terjawab maka issu yang akan diangkat dalampenyelenggaraan kegiatan National Ocean Summit, antara lain: Pembangunankelautan yang bertumpu pada tiga pilar, ekonomi, lingkungan hidup, danpengembangan sumberdaya manusia dan IPTEK.


C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan National Ocean Summit adalah:

• Untuk meningkatkan awareness seluruh stakeholders akan potensi kelautanIndonesia

• Untuk menyamakan persepsi antar sektor terkait di bidang kelautanmengenai program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,yang melibatkan seluruh stakeholders, untuk penanganan masalah kelautandan pembangunan potensi kelautan Indonesia yang berkelanjutan dansinergis.

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan National Ocean Summit adalah:

1. Tersusunnya Kesepahaman dan Dukungan Bersama Antar Menteri tentangPembangunan Berkelanjutan Kelautan Indonesia.

2. Tersusunnya Grand Strategi Pembangunan Kelautan tentang program-program pembangunan masing-masing sektor di bidang kelautan.

E. PEMBICARA

Pembicara dalam National Ocean Summit meliputi: Wakil Presiden RI, MenteriKelautan dan Perikanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Kebudayaan danPariwisata, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Dewan Kelautan Indonesia, dan Pemda Sulawesi Utara.

F. PESERTA

Peserta dalam penyelenggaraan National Ocean Summit mengundang sebanyak250 orang yang terdiri dari:

• Ketua Komisi IV DPR RI

• Departemen Kelautan dan Perikanan

• Departemen Dalam Negeri

• Depertemen Luar Negeri


• Departemen Perhubungan

• Departemen Keuangan

• Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

• Departemen Pertahanan

• Departemen Pendidikan Nasional

• Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

• Departemen Perindustrian

• Departemen Perdagangan

• Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

• Kementerian Negara Riset dan Teknologi

• Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

• Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

• Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Mabes TNI Angkatan Laut

• Mabes TNI Angkatan Udara

• Mabes TNI Angkatan Darat

• Gubernur, Bupati dan Walikota

• Dinas-dinas terkait di Provinsi

• Lembaga Pemerintah Non Departemen

• Asosiasi, Pengusaha, dan LSM

• Perguruan Tinggi

• Media Massa

• Para pemerhati bidang kelautan.


SUSU

NA

N A

CA

RA

PE

NY

EL

EN

GG

AR

AA

N N

AT

ION

AL

OC

EA

N S

UM

MIT

DA

LA

M R

AN

GK

A K

ESE

PAH

AM

AN

DA

N D

UK

UN

GA

N B

ER

SAM

A A

NT

AR

ME

NT

ER

I

TE

NT

AN

G P

EM

BA

NG

UN

AN

BE

RK

EL

AN

JUT

AN

KE

LA

UT

AN

IN

DO

NE

SIA

Ary

adut

a H

otel

Jaka

rta,

4 D

esem

ber

200

7

08.3

0 -

10.0

5R

egis

tras

i/C

offe

e M

orni

ng—

Pani

tia

10.0

5 –

10.3

0La

por

an M

ente

ri K

elau

tan

dan

Per

ikan

anFr

edd

y N

umb

eri

Sela

ku K

etua

Har

ian

Dew

an K

elau

tan

Ind

ones

iaM

ente

ri K

elau

tan

dan

Per

ikan

and

ilan

jutk

an P

enye

raha

n K

esep

aham

an A

ntar

Men

teri

kep

ada

Wak

il P

resi

den

RI

MC

10.3

0 –

11.0

0Pe

ngar

ahan

dan

Pem

buk

aan

Wak

il P

resi

den

RI

Drs

. HM

. Jus

uf K

alla

Wak

il P

resi

den

RI

MC

11.0

0 –

11.1

5R

amah

Tam

ah—

MC

11.1

5 –

12.1

5Pe

map

aran

Pem

ban

gun

an E

kono

mi

Kel

auta

nD

r. So

n D

iam

ar, M

.sc

Nas

kah

Kes

epah

aman

dan

Duk

ung

an B

ersa

ma

Kem

ente

rian

Per

enca

naan

Ant

ar M

ente

ri te

ntan

g P

emb

ang

unan

Ber

kela

njut

anPe

mb

ang

unan

Nas

iona

l/K

elau

tan

Ind

ones

ia B

APP

EN

AS

Dr.

Cha

ndra

Mot

ik, M

.Sc

Pem

apar

an P

emb

ang

unan

Lin

gku

ngan

Hid

upD

r. Ir

. Sug

iart

a W

iras

anto

sa, M

.Sc

Nas

kah

Kes

epah

aman

dan

Duk

ung

an B

ersa

ma

Kep

ala

Pusa

t R

iset

Wil

ayah

Ant

ar M

ente

ri te

ntan

g P

emb

ang

unan

Ber

kela

njut

anN

on H

ayat

i BR

KP

Kel

auta

n In

don

esia

Pem

apar

an P

emb

ang

unan

Eko

nom

i K

elau

tan

Ir. A

bd

ul A

lim

Sal

am, M

.Sc

Nas

kah

Kes

epah

aman

dan

Duk

ung

an B

ersa

ma

Sekr

etar

is B

idan

g W

ilay

ahA

ntar

Men

teri

tent

ang

Pem

ban

gun

an B

erke

lanj

utan

Dew

an K

elau

tan

Ind

ones

iaK

elau

tan

Ind

ones

ia

12.1

5 –

12.4

5Pe

nyam

pai

an K

esia

pan

Wor

ld O

cean

Con

fere

nce

Prof

. Dr.

Ale

x M

asen

gi,

M.S

c/(W

OC

) 20

09 d

i Ind

ones

iaD

ekan

Fak

ulta

s Pe

rika

nan

dan

Kel

auta

n U

NSR

AT

Pro

v. S

ulaw

esi

Uta

raD

r. E

lly R

asd

iani

S, M

.Sc

Pu

kul (

wib

)A

cara

Pem

bic

ara

Mo

der

ato

r


Pu

ku

l (w

ib)

Aca

raP

emb

icar

aM

oder

ator

12.4

5 –

13.1

5Pe

nyam

pai

an K

esia

pan

Sai

l Bu

nake

n 20

09D

r. Ir

. Aji

Sula

rso,

M.M

Dir

jen

P2SD

KP,

DK

PM

C

13.4

5 –

14.0

0La

unch

ing

buk

u “P

and

ang

lah

Laut

Seb

agai

Ir. F

irm

ansy

ah R

ahim

, MM

Pem

ersa

tu N

usan

tara

”St

af A

hli

Men

teri

Keb

uday

aan

dan

Par

iwis

ata

MC

14.0

0 –

14.1

0Pe

nutu

pD

r. R

izal

d M

ax R

omp

as, M

.Ag

rSe

kret

aris

Dew

an K

elau

tan

Ind

ones

iaM

C

14.1

0 –

sele

sai

Mak

an S

iang

—M

C


KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SELAKU

KETUA HARIAN DEWAN KELAUTAN INDONESIA

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN OCEAN SUMMIT


SELAKU

KETUA HARIAN DEWAN KELAUTAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan program jangka pendek,menengah dan panjang di bidang kelautan antar instansiterkait, dipandang perlu menyelenggarakan Ocean Summit;

b. bahwa dalam rangka menyukseskan Ocean Summit, makadipandang perlu membentuk Panitia Ocean Summit;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan MenteriKelautan dan Perikanan selaku Ketua Harian Dewan KelautanIndonesia.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang DewanKelautan Indonesia;

2. Keputusan Ketua Harian Dewan Maritim Indonesia Nomor 1Tahun 2000 tentang Organisasi, Tata Kerja dan PersonaliaSekretariat Dewan Maritim Indonesia;


Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / Satuan Kerja DewanMaritim Indonesia Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0005.0/032-01.0/-/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANSELAKU KETUA HARIAN DEWAN KELAUTAN INDONESIATENTANG PENYELENGGARAAN OCEAN SUMMIT.

PERTAMA : Menyelenggarakan Ocean Summit di Jakarta pada tanggal 4Desember 2007.

KEDUA : Guna kelancaran penyelenggaraan Ocean Summit sebagaimanadimaksud diktum PERTAMA dibentuk Panitia Ocean Summit yangselanjutnya disebut Panitia Ocean Summit, terdiri dari Pengarah danPelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebutdalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Ocean Summit sebagaimana dimaksud diktum KEDUAmempunyai tugas:

a. Pengarah:

memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka kelancaranpelaksanaan Ocean Summit.

b. Pelaksana:

menyelenggarakan Ocean Summit dimulai dari rapat persiapan,pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Ocean Summit.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktumKETIGA Panitia Ocean Summit memberi laporan dan bertanggungjawab kepada Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia melaluiSekretaris Dewan Kelautan Indonesia.


KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan inidibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / SatuanKerja Dewan Maritim Indonesia Tahun Anggaran 2007 Nomor :0005.0/032-01.0/-/2007.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Oktober 2007


SELAKU


ttd.

FREDDY NUMBERI


SUSUNAN PANITIA OCEAN SUMMIT

A. PENGARAH

B. PELAKSANA

1. Freddy Numberi Menteri Kelautan dan Perikanan RIselaku Ketua Harian DewanKelautan Indonesia

2. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc., Ph.D Sekretaris Jenderal DKP

3. Dr. Ir. Dwi Suryo Indroyono Susilo, M.Sc, APU Kepala Badan Riset Kelautan danPerikanan

NO. NAMA JABATAN

1. Dr. Ir. Rizald M. Rompas, M. Agr Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia Ketua

2. Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/ Bappenas Wakil Ketua

3. Ir. Abdul Alim Salam, M.Sc Tenaga Ahli Bidang WilayahDewan Kelautan Indonesia Sekretaris

4. Dr. Ir. Sugiarta Wirasantosa, M.Sc Kepala Pusat Riset Wilayah NonHayati BRKP Wakil Sekretaris

5. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro Dirjen Pendidikan Tinggi, Depdiknas Anggota

6. Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, M.Sc Deputi Bidang SDA dan LingkunganHidup Bappenas Anggota

7. Kombes Pol Isnarno, SmIK Kasubdit Binops Dit Polair POLRI Anggota

8. Ir. Hari Purwanto, M.Sc Asdep Bid Program Tekno Ekonomi,Kemeneg. Ristek Anggota

9. Ir. Wahyu Indraningsih Asdep Urusan PengendalianKerusakan Pesisir dan LautKemeneg. LH Anggota

10. Dr. Yuswandi A. Temenggung Karo Perencanaan dan Anggaran,Setjen Depdagri Anggota

NO. NAMA JABATANKEDUDUKAN

DALAMKEPANITIAAN

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua HarianDewan Kelautan Indonesia

Nomor : 11 Tahun 2007

Tentang : Penyelenggaraan Ocean Summit



DALAMKEPANITIAAN

11. Budi Santoso Kasie Penyidikan II, Dit Penindakandan Penyidikan, Ditjen Bea danCukai, Depkeu Anggota

12. Ir. Saifuddin, MMA Biro Perencanaan DKP Anggota

13. Ir. Anton Leonard, MM Tenaga Ahli Bidang Industri danJasa Dewan Kelautan Indonesia Anggota

14. Drs.Bonar Simangunsong, M. Sc Tenaga Ahli Bidang SDMDewan Kelautan Indonesia Anggota

15. Dr. Budi Sulistyo, M.Si Badan Riset Kelautan DanPerikanan DKP Anggota

Bidang Acara dan Hubungan Antar Lembaga

18. Dr. Elly Rasdiani Sudibjo, M.Sc Tenaga Ahli Bidang LingkunganDewan Kelautan Indonesia Koordinator

19. Ir. Saut P Hutagalung Kapusdatin, DKP Anggota

20. Ir. Dasril Munir, MM Auditor Ahli Madya Irjen DKP Anggota

21. Sonta Niago, SH, MH Biro Hukum DKP Anggota

22. Kol Laut TNI Bambang S TNI AL Anggota

23. Letda Laut (S) Bagus Trislasmana TNI AL

24. Ali Rahman Iman Santosa, S.IP DKP

25. Mega Afrianti, ST Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

26. Siti Darojah, S.Ap Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

27. Aulia Anggraeni Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

Bidang Administrasi dan Materi “Summit”

25. Drs. Tomo HS, M.Si Kepala TU Dewan Kelautan Indonesia Koordinator

26. Imik Eko Putro Kasie ASEAN, Dit KepabeananInternasional, Ditjen Bea danCukai, Depkeu Anggota

27. Tini Martini, SH, M.Soc, S.ci Kabag Ortala, Biro Hukum, Setjen DKP Anggota

28. Ir. Tukul Rameyo, M.Sc Badan Riset Kelautan DanPerikanan DKP Anggota

29. Langgeng Nurdiansah, M.Si Badan Riset KelautanDan Perikanan DKP Anggota

30. Synthesa Praharani K, S.IK Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

31. Umiyarsih, A. Md Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

32. Devie N. Limpong, S.IK Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

33. Inkan H. Memah Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

34. Stelvia Theodora Tandi, S.IK Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

35. Rieska Kartika Apriliana Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANSELAKU


ttd.

FREDDY NUMBERI


DALAMKEPANITIAAN

36. Tri Wulandari Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

37. Gitrix MS. Sondakh, SIK Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Bendahara

Bidang Protokol dan Dokumentasi

38. Drs. Bastian Siri Kepala Bidang Informasi, Pusdatin,Setjen DKP Koordinator

39. Drs. Muji Pitoyo Kasubbag Program dan PelaporanPusdatin, Setjen DKP Anggota

40. Abadiyanto, SH Kasubbag Protokol Biro Umum danPerlengkapan, Setjen DKP Anggota

41. Sertu Eva Prihatiningsih Biro Umum dan Perlengkapan,Setjen DKP Anggota

42. Imeida Loura Muaja, S.IK Koordinator Urusan Kepegawaiandan Dokumentasi Dewan KelautanIndonesia Anggota

43. Ivan Adriansyah Nugraha, A.Md Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

44. Navy N.J. Watupongoh, S.IK Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

Bidang Perlengkapan

45. Bambang Harya JL, S. Si Koordinator Urusan Program danPelaporan Dewan Kelautan Indonesia Koordinator

46. Mohamad Armansyah, ST Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

47. Yupi Hendriansah, S.Kom Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

48. Faizal Mattola Rellang Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

49. Darmansyah Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

50. Iwan Setiawan F Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

Bidang Konsumsi

51. Dra. Ridha Rostari Koordinator Urusan UmumDewan Kelautan Indonesia Koordinator

52. Faramita Febriani R, SE Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

53. Erida Donna Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

54. Ronald Recky Fernando, SH Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota

55. Errens Kandow Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Anggota


SAMBUTAN

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA OCEAN SUMMIT NASIONAL

DALAM RANGKA RANGKAIAN PERINGATAN

HARINUSANTARA DAN 50 THN DEKLARASI DJOEANDA

TANGGAL 4 DESEMBER 2007

1. Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagi state) memiliki wilayah lautseluas 5,8 juta Km dengan garis pantai sepanjang 95.181 Km2 serta pulau sebanyak17.480 pulau, dan ini sudah tertuang kedalam UUD 1945 pasal 25A (abademenke IV), bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan NUSANTARA.

2. Memperoleh pengakuan dunia secara legal berkat adanya deklarasi “Djoeanda”tahun 1957 tanggal 13 Desember, yang dilakukan sepihak oleh Indonesia, karenapada waktu itu, hukum internasional tidak mengenal subjek hukum “archipelagicstate”, dan Indonesia mampu melakukan terebosan, yang akhirnya tahun 1982dunia internasional mengakuinya melalui suatu konvensi, yaitu United NationConvention Law of the Sea (UNCLOS’ 1982).

3. Deklarasi Djoeanda memberi andil besar dalam penyatuan wilayah Indonesia,dan tahun ini tepat peringatannya 50 Tahun (1957-2007). Dalam rangkaianperingatan tersebut, Dewan Kelautan Indonesia melaksanakan kegiatan oceansummit Nasional dengan melibatkan 16 Menteri akan melakukan komitmen untukmemajukan pembangunan di bidang Kelautan, hari ini para Menteri akanmenandatangani “Kesepahaman dan Dukungan antar Menteri tentangPembangunan Kelautan berkelanjutan di Indonesia”

4. Posisi geografis Indonesia yang berada pada persilangan jalur penting per-hubungan dunia, memberikan kedudukan dan peranan strategik bagi Indonesiabaik dalam hubungan antarbangsa maupun untuk membangun kejayaannya


sendiri. Ditinjau dari aspek kesejahteraan dan keamanan, maka potensi kelautanIndonesia dapat dikembangkan untuk didayagunakan sebagai basis strategikbagi ruang, peluang, tantangan, kekuatan, dan medan pertahanan sertakesejahteraan.

5. Isi kesepahaman yang akan ditanda tangani hari ini berfokus pada 4 aspekyaitu 1) aspek ekonomi meliputi Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata bahari; 2)aspek Sumberdaya Manusia dan IPTEK; 3) aspek lingkungan Hidup; dan yangke 4) kelembaga dalam hal ini pembentuk kelompok kerja.

6. Mengapa kesepahaman kali ini hanya pada ke empat aspek tersebut, padahalbidang kelautan sangat luas, alasannya karena 4 aspek ini perlu dipacu per-cepatannya, dan sangat perlu adanya sinergi dari instansi terkait. Seperti sektorkelautan dan perikanan telah di targetkan harus mencapai 20% kontribusinyake PDB nasional. Disamping itu pelayaran, perikanan dan pariwisata baharisangat diharapkan mempercepat ketiga program Nasional yaitu, Pro Growth,Pro Poor dan Pro Job.

7. Adanya kesepahaman dan dukungan para Menteri ini, merupakan ikatan moraluntuk pembangunan Kelautan berkelanjutan. Ironinya kita sebagai negarakepulauan yang wilayahnya didominasi oleh laut, tetapi pembangunan kita masihsaja berorientasi pada daratan, sedangkan daratan kita semakin hari semakinpadat dengan aktifitas pemukiman dan industri, dan lahan pertanian serta hutansemakin menyempit.

8. Langka yang di ambil oleh Dewan kelautan Indonesia melaksanakan acara hariini {ocean summit), merupakan dorongan dan realisasikan apa yang di sampaikanoleh Bapak Presiden R.I pada saat Peringatan Hari Nusantara Tahun 2006 diPadang, bahwa sudah saatnya kita merubah pola pembangunan yang dahulunyaberorientasi kedaratan (land based development) ke arah pembangunan kelautan(Ocean based development). Saya mengajak para Menteri dan semua pemangkukepentingan di laut (stake holders) bergandeng-tangan membangun bidangkelautan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Nasional.

9. Kesepahaman dan dukungan yang akan kita tandatangani bersama, diharapkanpara istansi terkait sudah mulai memprogramkan kedalam kegiatan sektorapalagi ada keterkaitan satu sektor dengan sektor yang lain yang saling mengisi.Untuk itu program tersebut harus tertuang kedalam APBN, kalau tidak demikian,tidak ada artinya ikatan moral yang kita lakukan hari ini.


10. Perlu diingat saudara-saudara kita yang tinggal di pulau-pulau kecil yang jauhdari pusat kabupaten atau kota bahkan provinsi sangat memerlukan sentuhanprogram pembangunan, agar mereka akan merasakan kehidupan yang lebihlayak.

Demikianlah sambutan saya, semoga bidang kelautan ini akan tetap jaya dandapat mensejahterakan bangsa dan negara.

Jakarta 4 Desember 2007

Wakil Presiden Republik Indonesia

ttd.

Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla


LAPORAN


SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KELAUTAN INDONESIA

TENTANG NATIONAL OCEAN SUMMIT

TANGGAL 4 DESEMBER TAHUN 2007

Yang Terhormat:

Bpk. Wakil Presiden.

Para Menteri Kabinet Indonesia bersatu

Para Undangan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya hari ini kitadapat melaksanakan acara “National Ocean Summit”. Acara ini merupakan suaturangkaian acara peringatan Hari Nusantara dan 50 tahun deklarasi Djoeanda, yangacara puncaknya akan dilaksanakan tanggal 18 Desember 2007 di Ancol Jakarta.

Bapak Wakil Presiden dan Para Undangan,

Negara kita sudah diakui dunia sebagai negara kepulauan terbesar, dan halinisudah dituangkan ke dalam UUD-1945 pasal 25 A, bahwa Indonesia adalah NegaraKepulauan yang bercirikan Nusantara. Ironinya, Indonesia sebagai negara kepulauandengan luas wilayahnya 75,3% adalah perairan laut, tetapi bidang ini belum menjadipengarus-utamaan (mainstreaming) dalam pembangunan Nasional. Oleh karena itupembangunan Kelautan perlu ada suatu kesepahaman dan dukungan para menteri.Nota kesepahaman ini, isinya sudah dibahas bersama antar instansi yang bersepakat,dan kesepahaman ini hanya berfokus pada ekonomi kelautan, Sumberdaya Manusiadan Ilmu pengetahuan lingkungan hidup dan kelembagaan.


Dalam kesempatan ini, saya laporkan garis besar isi kesepahaman tersebut,sebagai berikut:

1. Sektor pelayaran: Terbangunnya armada pelayaran nasional yang berdaya sainginternasional, kepedulian terhadap pelayaran rakyat;, terbangunnya pelabuhanhub-internasional; terbangunnya sekolah tinggi menjadi center of exellencesIndustri perkapalan harus ditingkatkan, dan semua ini perlu ada dukungan dariperbankan, perpajakan dan fiscal untuk memberikan insentif dan kemudahannya.

2. Sektor perikanan: Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidayaan ikandan masyarakat pesisir; perlu penataan ruang wilayah pesisir; Jadikan Indonesiasebagai negara produsen ikan terbesar di dunia; peningkatan kapal ikan nasionaldan optimalisasi pelabuhan perikanan; terbangunanya kawasan budidayaperikanan, terbangunnya kawasan industri pengolahan ikan, peningkatan mutuikan, dan terbentuknya atase perikanan di Uni Eropah, Amerika dan Jepang.

3. Pariwisata bahari: Peningkatan daya saing kawasan pariwisata bahari andalan;penataan regulasi lintas sektor dan peningkatan law enforcement sertapeningkatan aksesibilitas kawasan tujuan wisata.

4. Lingkungan Hidup, Meningkatkan pengelolaan lingkungan laut yang baik dandapat memberikan dukungan pada produksi pangan, energi-mineral, trans-portasi laut serta memberikan perlindungan terhadap biota laut; pengembanganwilayah perlindungan atau konservasi laut; mendorong pemulihan danrehabilitas ekosistem pesisir dan laut.

5. Sumber Daya manusia: pengembangan budaya politik dan rasional birokrasiyang berorientasi pada bidang kelautan untuk terwujudnya komitmen politikberkelanjutan; Peningkatan pemahaman budaya bahari bagi generasi muda;terciptanya kualitas SDM kelautan dan Perikanan yang unggul dan kompetitifdalam upaya memenuhi stándar internasional.

6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Terbangunnya pusat reset kelautan tropisyang merupakan center of execelences di dunia; peningkatan riset mineral bawahlaut dan riset farmasetika serta energi kelautan.

7. Kelembagaan; Agar kegiatan kesapaham ini dalam berjalan baik, diperlukankelompok kerja yang anggotanya terdiri instansi dan para pemangku kepentinganlaut.


Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang terhormat,

Kesepahaman dan dukungan para menteri ini adalah suatu pengikatan moraldalam rangka membangun kelautan, agar bidang kelautan mendapat perhatianserius, sebab potensi dan kekayaan laut merupakan tumpuan harapan pembangunanekonomi nasional. Semoga para menteri yang bersepakat ini akan tetap komitmennyadalam program-program pembangunan di setiap sektor.

Sebagai akhir laporan ini, dimohon bapak wakil Presiden, Drs. H. MuhammadJusuf Kalla, berkenan dapat menerima nota kesepahaman para menteri, dan sekaligusmohon arahan dalam acara ini.

Sekian dan terima kasih.

Assalammualaikum warramatullahi wabarokatuh.

Jakarta, 4 Desember 2007

Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku

Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia

ttd.

FREDDY NUMBERI


Naskah Akademik


BAB I

PENDAHULUAN

1. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dankekayaan alam yang berlimpah. Indonesia memiliki wilayah seluas 7,7 juta Km2,dengan luas daratannya hanya 1/3 dari luas lautan, memiliki garis pantaiterpanjang ke-4 di dunia yaitu + 95.181 km, serta memiliki + 17.480 pulau.Disamping itu secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua, Asia danAustralia dan dua samudera, Hindia dan Pasifik yang merupakan kawasan palingdinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomis dan politis. Keunikanletak geografis tersebut menempatkan Indonesia memiliki ketergantungan yangtinggi terhadap sektor kelautan, dan sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikantumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.

2. Pembangunan ekonomi kelautan dapat didefinisikan sebagai pembangunan disektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim,pelayaran, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Meski potensi kelautan yangdimiliki Indonesia sangat besar namun kontribusi sektor kelautan hanyamenyumbang 22,63 persen dari pangsa PDB nasional pada tahun 2002, dimanasebagian besar disumbangkan terbesar oleh sub-sektor pertambangan minyakdan gas bumi di laut sebesar 41,44 % dari total PDB Kelautan.

3. Jika dibandingkan dengan negara lain, maka kontribusi sektor kelautanIndonesia relatif masih rendah. Di beberapa negara seperti RRC, Amerika Serikat,dan Norwegia, kontribusi ekonomi sektor kelautan terhadap PDB nasional sudahmelebihi 30 persen. Disamping itu dalam jangka panjang, peranan minyak dangas bumi di laut yang bersifat non-renewable resources tidak bisa lagi diandalkankarena akan semakin menurun. Di masa depan, ekonomi kelautan berbasis sektorrenewable resources dan jasa-jasa seperti sektor perikanan, pariwisata kelautandan angkutan pelayaran prospektif untuk dikembangkan mengingat potensiyang ada masih sangat besar.

4. Sebagai negara kepulauan yang sangat luas, maka lingkungan hidupnya sangatdipengaruhi oleh perubahan iklim global, oleh karenanya Indonesia mampumemperkirakan dampak perubahan dan variabilitas iklim serta kenaikanpermukaan air laut. Kemampuan itu sangat dibutuhkan untuk melakukanpembangunan di berbagai aspek kehidupan seperti pertanian, perikanan,


kehutanan, perkotaan dengan infrastrukturnya, kesehatan, lahan pesisir, pantaidan pulau-pulau kecil. Kemampuan itu juga diperlukan agar Indonesia dapatmenyiapkan langkah-langkah mitigasi, antisipasi dan adaptasi untuk mengurangidampak negatif perubahan dan variabilitas iklim tersebut.

5. Kemampuan untuk membangun ekonomi kelautan dan memelihara lingkunganhidup sebagaimana tersebut diatas hanya dapat dicapai melalui perubahan budaya.Indonesia harus melakukan perubahan budaya dengan mengangkat kembalikepeloporan nilai-nilai budaya bahari yang unggul, cermin dari keberanianmenghadapi berbagai tantangan baik yang bersumber dari variabilitaslingkungan kelautan yang dinamis maupun akibat interaksi sosial-ekonomi danpolitik dengan berbagai bangsa lainnya di dunia. Budaya bahari yang unggulmerupakan modal dasar utama untuk mewujudkan visi sebagai Negara KesatuanRepublik Indonesia yang utuh, mandiri, sejahtera, maju dan dikagumi dunia.

6. Upaya pemanfaatan potensi dan kekayaan laut melalui perubahan budaya dankeberlanjutan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan di atas, harus di jalan-kan secara nyata dan sungguh-sungguh dan terstruktur. Untuk itu diperlukan suatuproses pelembagaan yang sistematik, yang dapat mensinergikan berbagaikepentingan sehingga terjadi akselerasi pembangunan kelautan, yang sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara maritim lainnya.

7. Pembangunan kelautan yang bertumpu pada tiga pilar, ekonomi, lingkunganhidup, dan pengembangan sumberdaya manusia dan IPTEK, dan upayakelembagaannya tersebut kiranya sejalan dengan prinsip PembangunanBerkelanjutan (sustainable development principles) yang dirumuskan padaKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Lingkungan dan Pembangunan diRio de Janeiro, Brasil, pada tahun 1992 dan kemudian dipertegas kembali padaKTT Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2002 yang diselenggarakan diJohannesburg, Afrika Selatan.


BAB II

KONDISI YANG DIINGINKAN

Kondisi yang diinginkan adalah target-target yang harus dicapai dalampembangunan nasional Indonesia, sebagai jabaran yang lebih terukur danoperasional dari amanat yang digariskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kondisi yang diinginkantersebut akan dikelompokan dalam tiga bagian, sesuai dengan arah tiga pilarpembangunan kelautan berkelanjutan, yaitu: pembangunan ekonomi, pembangunansumberdaya manusia dan IPTEK, dan pembangunan lingkungan hidup.

A. Pembangunan Ekonomi

1. Industri Pelayaran, sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunanekonomi maritim diharapkan pada tahun 2025 akan mampu mewujudkankondisi sebagai berikut :

a. Terbangunnya armada pelayaran nasional yang dapat memenuhi seluruhkebutuhan di dalam negeri dan berdaya saing internasional sehinggadapat berperan fair share, yaitu 40 persen kegiatan ekspor impor.

b. Pelayaran rakyat mendapat peranan penting dalam pelayaran nusantara,khususnya dalam system distribusi logistik nasional dan angkutanpenduduk antar pulau

c. Terbangun sekurang-kurangnya 3 pelabuhan hub-internasional yaitudi Sabang, Batam, dan Bitung yang didukung oleh sub-sub sistempelabuhan di dalam tatanan pelabuhan nasional yang berdaya saing.

d. Terbangun 2 kawasan industri galangan kapal utama nasional, yaitu diBatam-Bintan-Karimun dan Bitung

e. Terbangun 6 Sekolah Tinggi Pelayaran yang merupakan center ofexcellences berstandar internasional, yaitu di Banda Aceh, Batam,Jakarta, Semarang, Makasar, Bitung, dan Ambon, yang terpadu dengansistem SMK pelayaran berstandar internasional di kota-kota pesisir.

2. Perikanan. sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomimaritim diharapkan pada tahun 2025 akan mampu mewujudkan kondisisebagai berikut :


a. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir;

b. Terbangunnya kapal ikan baru sebanyak 5000 unit dengan ukuranmasing-masing + 70 GT dan armada semut sebanyak 25.000 unit denganukuran masing-masing +5 GT, yang tersebar di pesisir/perairan BaratSumatera, Selat Karimata, Selatan Jawa, Nusa Tenggara, Teluk Tomini,Maluku Utara, Maluku, dan Papua;

c. Terbangunnya kawasan budidaya perikanan (marikultur, payau danair tawar) yang baru seluas 100.000 Ha yang tersebar di pesisir TimurSumatera, Selat Karimata, Utara Jawa, Nusa Tenggara, Teluk Tomini,Sangihe, Talaud, Maluku Utara dan Papua Utara, Maluku dan PapuaSelatan, dan Selat Makasar;

d. Terbangunnya kawasan industri (cluster) pengolahan ikan terpadudengan pusat-pusat distribusi dan pemasaran pada kawasan-kawasandi pesisir/perairan Barat Sumatera, Selat Karimata, Selatan Jawa, NusaTenggara, Teluk Tomini, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku dan Papua,dan di pesisir Timur Sumatera, Selat Karimata, Utara Jawa, Nusa Tenggara,Teluk Tomini, Maluku Utara dan Papua Utara, Maluku dan Papua Selatan,dan Selat Makasar.

3. Pariwisata Bahari. Pengalaman diberbagai negara maritim menunjukanbahwa pariwisata bahari dapat menjadi tulang punggung pembangunanekonominya. Atas dasar itu maka Indonesia pada tahun 2025 harus mampumewujudkan kondisi sebagai berikut :

a. Terbangunnya daya saing dari kawasan pariwisata bahari andalan yangtelah ada, antara lain: di Pulau Nias, Mentawai, Batam, Bintan KepulauanSeribu, Krakatau, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Parang Tritis, Bali,Lombok, Komodo, Moyo, Derawan, Wakatobi, Togean, Bunaken, Banda,Takabonerate, dan Raja Ampat.

b. Terbangunnya sarana dan prasarana kawasan pariwisata bahari baru,antara lain: di Pulau Weh, Pulau Banyak, Pulau Enggano, Pulau Rupat,Kepulauan Bangka Belitung, Anambas, Natuna, Roti, Kupang, Lembata,Alor, Siparamanita, Banggai, Sangihe, Talaud, Ternate, Biak, dan Mapia.


B. Pembangunan Lingkungan Hidup

Pencapaian berbagai sasaran pembangunan ekonomi sebagaimana tersebut diatas tetap dalam batasan tidak melampui daya dukung lingkungan hidup untukmenjamin tersedianya sumberdaya bagi kehidupan generasi mendatang. Untukitu pembangunan lingkungan hidup bertujuan agar terwujudnya suatu :

1. Kondisi lingkungan laut yang bersih, sehat, dan dikelola dengan baik,sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian,serta dapat memberi dukungan pada produksi pangan, energi dan mineral,rekreasi dan turisme, transportasi laut, sebagai sumber obat-obatan alami,serta memberikan perlindungan bagi berbagai biota dan biota langka yangmerupakan kekayaan keanekaragaman hayati laut kita.

2. Kondisi lingkungan hidup yang ideal untuk suatu negara kepulauan tropis,seperti Indonesia, adalah kondisi lingkungan hidup yang dapat memberikandaya dukung optimum dan berkelanjutan pada pembangunan ekonomi dansosial masyarakat. Kondisi lingkungan hidup di daratan pulau-pulau, diwilayah pesisir dan laut saling berkaitan dan memberikan dampak padakualitas kehidupan, termasuk kesehatan, kenyamanan dan kemajuan sosialekonomi masyarakat. Oleh karena itu lingkungan hidup Indonesia harusdilestarikan dan dikelola dengan baik, dijauhkan dari perusakan lingkungandan sumberdaya, karena merupakan wujud kekayaan alam bagi umat manusia.

3. Pengelolaan sumberdaya dan lingkungan laut melalui sistem tata kelola lautyang baik (good ocean governance), dan berbasiskan ilmu pengetahuandan teknologi. Untuk mempercepat pembangunan kelautan perlu merumus-kan strategi pembangunan kelautan dan komitmen yang nyata darimasyarakat pemangku kepentingan di laut.

4. Wilayah pesisir pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil umumnyamerupakan wilayah yang padat dengan kegiatan seperti industri, pertanian,pariwisata, pelabuhan, pertahanan, pendidikan, perkotaan dan pemukiman.Dalam hal ini, kondisi wilayah pesisir dan laut yang diinginkan adalah kondisiyang bersih, tertata dengan rapih, nyaman dan aman untuk tinggal danmelakukan kegiatan usaha, bebas dari pencemaran limbah beracun danberbahaya, aman dari ancaman bencana tsunami dan algal bloom, sertamempunyai akses jalan dan prasarana yang baik.


5. Pembangunan kelautan, termasuk pengelolaan lingkungan laut dan peman-faatan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan, berbasis ilmupengetahuan, data dan informasi yang memadai. Dalam hal ini, kegiatanriset kelautan dan perikanan agar dapat dilakukan berdasarkan agenda risetyang tersusun dengan baik, dan pengelolaan dan peningkatan sarana danprasarana riset kelautan dilakukan dengan memadai, termasuk penguatansistem manajemen kapal riset secara nasional.

C. Pembangunan Sumberdaya Manusia dan IPTEK

Untuk dapat mewujudkan sasaran pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, dibutuhkan suatu sikap dan etos kerja “juara” yang mumpuni. Sikapdan etos kerja seperti itu diyakini akan lebih cepat tumbuh dalam lingkunganbudaya bahari yang tumbuh berkembang dan tertanam di seluruh lapisanbangsa Indonesia. Proses pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia perludiarahkan untuk :

1. Menjadikan bangsa Indonesia memiliki kembali dan mengembangkanbudaya bahari yang unggul sebagai modal dasar utama untuk pembangunannasional:

a. Meningkatnya pemahaman tentang ekosistem kelautan secara meratadan meningkatnya minat generasi muda untuk menimba danmengembangkan ilmu dan pengetahuan kelautan dan pengembanganusaha di sektor kelautan.

b. Terbangunnya budaya politik dan rasional birokrasi yang mengorien-tasikan pembangunan Indonesia secara proporsional antara darat dan laut.

c. Diakuinya peran dan prestasi anak-anak bangsa Indonesia di berbagaikegiatan penting dunia dalam bidang kelautan.

2. Menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan riset, ilmu pengetahuandan teknologi (RIPTEK) kelautan tropis terkemuka di dunia.

a. Terwujudnya pusat-pusat riset kelautan tropis yang merupakan Centerof Excelences dunia.

b. Terselenggaranya sebagian besar kegiatan RIPTEK kelautan tropisinternasional di Indonesia.

c. Meningkatnya jumlah hak paten RIPTEK ilmuwan Indonesia dalambidang kelautan tropis.


BAB III

SITUASI NYATA YANG DIHADAPI SEKARANG

A. Ekonomi

Setelah lebih dari tiga dasawarsa membangun secara terencana, ekonomikelautan masih diposisikan sebagai sektor pinggiran (peripheral sector) sertatidak menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan. Jika melihat kontribusisetiap sub-sektor yang terhadap PDB nasional yang kurang signifikan, makadapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi kelautan masih memprihatinkan,terutama pada tiga sub-sektor utama (Industri Pelayaran, Industri Perikanan danPariwisata Kelautan) yang mempunyai peluang sangat baik untuk berkembangdi masa depan, yaitu:

1. Pelayaran, Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaranmerupakan infrastruktur dan tulang punggung (backbone) kehidupanberbangsa dan bernegara. Namun demikian, industri pelayaran nasionalsaat ini dalam kondisi terpuruk. Kontribusi sektor industri pelayaranterhadap PDB baru sekitar 1,64 %. Selain itu sebesar 96,6 % muatan angkatanlaut asing dan 46,8 % muatan angkutan laut dalam negeri dikuasai olehkapal berbendera asing. Akibatnya setiap tahun Indonesia membayar kapalasing Rp. 100 Triliun dan menghasilkan defisit pada transaksi berjalan, yaitumembayar jasa kepada kapal luar negeri lebih besar ketimbang mendapatpenerimaan dari komoditi yang diekspor. Ditinjau dari segi daya saing,pangsa muatan armada kapal nasional sangat rendah, yaitu sekitar 5 % untukinternasional dan 46 % untuk dalam negeri. Industri galangan kapal, yangsebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu-hilir yangpanjang, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan, saat ini hanyaberperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luarnegeri lainnya serta pelayanannya masih tidak efisien, tidak aman, dan tidakproduktif. Daya saing sumberdaya manusia pelayaran, baik pelaut maupunsumberdaya manusia di industri pelayaran masih relatif rendah.

2. Perikanan. Potensi industri perikanan Indonesia sangat besar, dansepatutnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia.Namun demikian kontribusi sektor perikanan terhadap PDB masih belumberarti, hanya sekitar 2,7%. Nelayan dan pembudidaya ikan masih


merupakan kelompok termiskin. Armada kapal ikan bermotor yang dapatmencapai ZEEI juga masih sedikit, dan pertambahan kapal ikan sangatkurang berarti dibandingkan dengan ribuan kapal asing yang didugamelakukan illegal fishing di perairan dan yurisdiksi Indonesia. Pertambahankawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang dan tidak signifikan.Demikian pula kawasan-kawasan industri pengelolaan ikan belumterbangun. Bahkan lebih dari separuh sarana dan prasarana pelabuhanperikanan tidak difungsikan.

3. Pariwisata Bahari, Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapatmempunyai efek berganda (multiplier effect) yang dapat menyerap tenagakerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan devisa baginegara, dan dapat mendorong konservasi lingkungan. Selain itupengembangan pariwisata bahari sebenarnya mempunyai dampak positifuntuk tumbuh-bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dengan itu dapatmemberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritimyang tangguh. Namun demikian hingga saat ini pariwisata kelautan nasionalbelum berkembang yang ditunjukan oleh kontribusi terhadap PDB masihsangat kecil, yaitu sebesar 2,16 % (2002). Rangkaian/calendar event danobject (kawasan tujuan) pariwisata kelautan nusantara belum terbangun.Industri hulu-hilir pariwisata kelautan termasuk multimoda transportasi danjasa hospitality juga belum berkembang.

B. Lingkungan Hidup

1. Kondisi lingkungan pesisir dan laut Indonesia mengalami degradasi karenapolusi oleh limbah perkotaan dan limbah industri, siltasi dan sedimentasiakibat pemanfaatan dan penataan ruang wilayah hulu yang lemah. Kondisilingkungan laut semakin rusak disebabkan oleh :

i. Land based pollution, terutama akibat limbah rumah tangga yang berasaldari kota-kota besar dan pemukiman disepanjang daerah aliran sungaidan sepanjang pesisir.

ii. Sea based pollution, memberikan kontribusi pada pencemaran lautsebesar 30%, terutama pencemaran akibat limbah industri, tumpahandan ceceran minyak, dan limbah bahan berbahaya lainnya.


2. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pantai yang tidak ramah lingkungan(misal: penambangan pasir, dan lain-lain) dan penebangan hutan mangrovetelah menyebabkan meningkatnya proses abrasi dan erosi pantai sehinggamenimbulkan kerugian yang besar.

3. Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang illegal (IUU Fishing) dan tidakramah lingkungan telah menyebabkan kerusakan sumberdaya ikan danterumbu karang.

4. Dinamika laut Indonesia memberikan pengaruh terhadap kondisilingkungan regional dan global sehingga perlu mendapat perhatian yangmemadai, karena selain memberikan dampak terhadap dinamika sumberdaya ikan dan hayati lainnya, juga merupakan bagian dari dinamika masaair samudera besar yang berpengaruh terhadap variabilitas iklim regionaldan global.

5. Pengaruh perubahan iklim global yang mengakibatkan kenaikanpermukaan air laut perlu dicermati sungguh-sungguh, karena memberikandampak yang besar bagi ekosistem pesisir dan bagi berbagai aspekkehidupan manusia, seperti pemukiman, kesehatan, infrastruktur, pertanian,kehutanan, dan sebagainya.

6. Wilayah segitiga coral (Coral Triangle) yang mencakup wilayah 6 negaraIndonesia, Timor Leste, Philippines, Malaysia, Papua New Guinea danKepulauan Solomon, merupakan wilayah laut yang mempunyai keaneka-ragaman hayati tinggi dengan lebih dari 500 species coral (75% speciescoral dunia), lebih dari 3000 spesies ikan dan memberikan dukungan bagikehidupan 126 juta penduduk yang tinggal disekitarnya. Selain itu, wilayahsegitiga coral juga merupakan spawning dan nursery ground bagi 3 spesiestuna komersil yang ditangkap di Pasifik Barat. Manfaat dari segitiga coralini adalah selain menjadi wilayah tujuan turis, terumbu karang dan ekosistemmangrove yang terdapat disana merupakan pelindung alami wilayah initerhadap badai tropis dan tsunami.

C. Sumber Daya Manusia dan IPTEK

1. Sekitar 140 juta jiwa atau hampir 60% dari penduduk Indonesia tinggal diwilayah pesisir hidup di wilayah pesisir, 22% diantaranya tinggal di desapesisir dan pulau-pulau kecil. Keterbatasan infrastruktur, fasilitas umum


maupun fasilitas sosial di wilayah pesisir sering merupakan kendala adanyapelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Hal ini dapatberdampak pada kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakatpesisir yang pada umumnya masih rendah.

2. Elit politik, petinggi birokrasi dan masyarakat umum sangat kurangmemahami Konsep Wawasan Nusantara, sehingga masih sangat kurangkebijakan pemerintah serta perilaku masyarakat untuk membangun negarabangsa sesuai dengan jati diri, geografi, geostrategi, dan geopolitiknyasebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

3. Secara sporadis dan per-individu anak bangsa Indonesia telah ada yangberprestasi dan kiprahnya membanggakan di dunia internasional, namunsebagai suatu negara bangsa, lebih dikenal sebagai sumber tenaga kerjatingkatan terendah, serta memiliki karakter “inferior” dan “looser”.

4. Kebhinekaan Indonesia, dengan egosentrisme suku dan kedaerahan, masihdipahami sebagai perbedaan yang cenderung menghasilkan perpecahan,bukan dipahami sebagai potensi yang dapat disinergikan menjadi kekuatanbesar.

5. Indonesia telah memiliki pusat-pusat riset kelautan tropis yang tersebar diberbagai lembaga pemerintah dan perguruan tinggi, namun masih sangatterbatas dan dukungan sumberdaya manusia nya yang sangat terbatas jikadibandingkan dengan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia. Sampai saat ini Indonesia masih belum kondusif untuk menjadi obyekutama RIPTEK kelautan tropis dunia.

6. Dari kondisi yang sangat masih sangat terbatas tersebut, Ilmuwan kita masihkurang cerdik memanfaatkan dan mendayagunakan hasil RIPTEK kelautantropis yang dilakukan secara bersama dengan ilmuwan dunia, untukmendapatkan hak patennya di Indonesia.


BAB IV

PERMASALAHAN

A. Ekonomi

1). Permasalahan dalam pengembangan industri pelayaran nasional antara lain:

a. Pajak kapal dirasakan terlalu besar, sedangkan negara tetangga sepertiMalaysia dan Singapura tidak mengenakan pajak. Insentif fiskal(perpajakan) dan kredit untuk angkutan laut nasional belum memadaisebagaimana diberikan oleh negara lain.

b. Dukungan perbankan terhadap pengembangan industri perkapalanmasih sangat rendah. Kredit investasi dan kredit modal kerja dengansuku bunga yang tinggi, tidak ada subsidi suku bunga bank yang rendah,serta persyaratan kredit dengan equity 35 persen dan agunan pribadi,sangat memberatkan industri perkapalan. Selain itu hanya ada satulembaga keuangan non-bank yang tersedia.

c. Kebijakan yang belum mendorong industri galangan kapal termasukindustri penunjangnya. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan danpengertian berbagai sektor bahwa industri perkapalan merupakanbagian yang integral dari keseluruhan industri maritim.

d. Sistem pelabuhan yang tatanan dan pengelolaannya belum efisien danproduktif. Kurang dari separuh pelabuhan di Indonesia yang sudahmemperoleh sertifikat International Ship and Port Facilities Security (ISPS),Port days kapal-kapal nasional masih terlalu tinggi, terdapat kegiatanyang tidak ada pelayanan tetapi dikenakan biaya, belum adanya pemisahanyang jelas antara fungsi pemerintah (regulator) dan fungsi pengusahaan(operator), belum terjadi kompetisi antar terminal dan antar pelabuhan,lemahnya pengawasan, penegakan hukum belum efektif, dan belumtersedianya terminal khusus karena rendahnya arus barang (demand)

e. Birokrasi dan pendanaan pendidikan pelayaran

f. Masih sangat kurangnya keberpihakan kepada pelayaran rakyat.

g. Pendidikan pelayaran, dalam hal ini kondisi Sekolah Tinggi IlmuPelayaran yang dahulu menjadi kebanggaan bangsa yang mengajarkan


kepada para pelaut negara tetangga, kini selain sudah tertinggal. STIPterancam degradasi dengan dibentuknya UU Sisdiknas, sedangkansekolah-sekolah pelayaran swasta belum berkembang, apalagimencapai mutu berstandar internasional.

2). Permasalahan pengembangan industri perikanan antara lain :

a. Pajak kapal yang dirasakan terlalu besar. Insentif fiskal dan kredit untukkapal perikanan belum memadai sebagaimana diberikan oleh negaralain. Pendanaan, kebijakan perbankan yang menyebabkan kredit tidakmurah dan tidak mudah untuk pengadaan kapal perikanan;

b. Program APBN/APBD masih terlalu berorientasi pada proyekEconomic Overhead Capital (EOC) dan Social Overhead Capital (SOC),belum pada Directly Productive Activity (DPA) seperti seed untukinvestasi kapal, tambak, dan pengolahan;

c. Belum ada kebijakan sistem prosedur kapitalisasi aset dan dana. Perludiintegrasikan value engineering untuk mengubah lahan pesisir murahmenjadi kawasan budidaya perikanan yang produktif dengan financialengineering melalui kebijakan fiskal, penjaminan kredit, kredit, dan bagihasil yang adil antara pengelola, karyawan, masyarakat, dan Pemda.

3) Permasalahan pengembangan pariwisata bahari nasional antara lain :

a. Prosedur untuk mendapatkan izin masuk CAIT (Clearance Approvalfor Indonesian Territory) sangat mempersulit wisatawan bahari mancanegara sehingga banyak cruiser/yacht enggan untuk berkunjung keobyek-obyek wisata bahari Indonesia;

b. Pengurusan CIQP masih perlu diperbaiki, utamanya mengenai durasiVoA (Visa on Arrival) maupun visa bisnis yang dinilai masih kurang lamadan tidak konsisten dengan durasi dari CAIT. Para yachter mancanegaramenginginkan waktu lebih dari 60 hari agar mereka dapat mengunjungibanyaknya obyek di wilayah nusantara.

c. Persepsi keamanan nasional dan pengelolaan kesehatan lingkunganyang buruk

d.Belum terjadi kerjasama antar daerah untuk menghimpun events dan objects

e. Program APBN/APBD masih terlalu berorientasi pada proyekEconomic Overhead Capital (EOC) dan Social Overhead Capital (SOC),belum pada Directly Productive Activity (DPA);


f. Belum ada kebijakan sistem prosedur kapitalisasi aset dan dana.Perlu diintegrasikan value engineering untuk mengubah lahan pesisirmurah menjadi kawasan budidaya perikanan yang produktif denganfinancial engineering melalui kebijakan fiskal, penjaminan kredit, kredit,dan bagi hasil yang adil antara pengelola, karyawan, masyarakat, danPemda.

g. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdayakelautan, ditambah dengan beban kemiskinan menyebabkan tingkatkerusakan terumbu karang menjadi besar akibat pemboman danpenggunaan racun ikan.

B. Lingkungan Hidup

1. Lingkungan pesisir dan laut mengalami tekanan akibat pemanfaatan yangtidak ramah lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan danmenurunnya tingkat keanekaragaman hayati, menurunnya stok ikan danturunnya kemampuan pantai menahan abrasi dan erosi.

2. Pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga dan limbah industriterjadi di sepanjang pesisir dan laut yang memberikan dampak negatifterhadap kehidupan biota, kesehatan masyarakat dan keamanan pangan.

3. Perubahan iklim yang direfleksikan dengan perubahan musim memberikandampak sosial dan ekonomi yang cukup besar pada masyarakat luas.Perubahan iklim dan terjadinya fenomena alam seperti El Nino, La Nina danbadai perlu mendapat perhatian yang memadai sehingga dapatmeminimalkan kerugian masyarakat. Selain itu, bencana tsunami dan gempabumi yang kerap terjadi di sepanjang pesisir dan laut perlu diwaspadaiuntuk menekan kerugian harta benda dan nyawa manusia.


1. Keinginan untuk membangun suatu keunggulan budaya bahari yangbercirikan outward looking, kosmopolit, egaliter dan demokratis, sebagai-mana ciri masyarakat pesisir masih belum tertanam dalam kebudayaannasional. Budaya nusantara yang ada saat ini masih kental diwarnai olehhal-hal yang bersifat “(taboo)” tentang laut. Laut dipersepsikan oleh


masyarakat Jawa bagian selatan, misalnya sebagai rumah “Nyi Roro Kidul”.Demikian juga halnya bagi masyarakat Bali, NTB, NTT, Papua dan Sumaterabagian Barat. Bahkan kisah Malin Kundang di Sumatera Barat sangatmerugikan citra profesi kelautan. Proses pembangunan budaya bahari yangunggul juga mengalami kendala nyata akibat masih belum ada kebijakanpendidikan nasional yang mewajibkan anak didik untuk memahami tentangkelautan.

2. Riset ilmu pengetahuan dan teknologi (RIPTEK) menjadi salah satu faktorpenentu bagi keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karenanyaberbagai RIPTEK Kelautan sejauh mungkin harus dikuasai. PengembanganRIPTEK perlu memperhatikan aspek-aspek yang terkait meliputi aspeksumberdaya manusia (humanware), organisasi (orgaware), teknologi(technoware) dan luaran yang dihasilkan berbentuk data dan informasi(infoware). Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini keterbatasan RIPTEKmerupakan kendala dalam pengelolaan sumberdaya kelautan secaraoptimal. Permasalahan dalam pengembangan RIPTEK Kelautan antara lainberkaitan dengan keterbatasan alokasi dana, tenaga ahli, teknologi, dansistem pendidikan yang belum berpihak kepada RIPTEK Kelautan.


BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Ekonomi

1. Pelayaran:

a. Kebijakan fiskal dan pendanaan yang layak dan logis untuk mendukungpercepatan industri pelayaran.

b. Azas cabotage sesuai INPRES 05 Tahun 2005 harus dilaksanakan secarategas dan konsisten

c. Sistem sertifikasi untuk keselamatan dan keamanan pelayaran yangsesuai dengan standard IMO, perlu dilaksanakan dengan tidak meng-gunakan waktu lama serta biaya yang logis.

d. Mengintegrasikan usaha hulu (sejak penyediaan bahan baku) sampaihilir (jasa-jasa yang berkaitan)

e. Sangat perlu dibangun 3 buah internasional hub port, yaitu di Sabang,Batam dan Bitung yang didukung oleh sub-sub sistem pelabuhan didalam tatanan pelabuhan nasional yang berdaya saing

f. Perlu dibangun kawasan industri galangan kapal utama Nasional diBatam-Bintang-Karimun dan Bitung.

g. Mengembangkan pelabuhan Nasional dan Lokal, yang memenuhistandart pelayanan internasional.

h. Usaha pelayaran rakyat (PELRA) harus mendapat peranan penting dalampelayaran nusantara, khususnya dalam sistem distribusi logistik nasionaldan angkutan penduduk antar pulau.

2. Perikanan:

a. Ciptakan iklim investasi sektor perikanan yang baik, melalui kebijakanperkreditan dengan kemudahan akses modal, aspek perijinan, insentifpajak dan jaminan berusaha yang kondusif bagi pelaku perikanan.

b. Percepatan pembentukan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sebagaisentra industri perikanan terpadu di Bitung dan Papua.

c. Meningkatkan ketersediaan dan keandalan prasarana, sarana dan sistemjaringan perikanan, antara lain melalui penciptaan iklim usaha yangkondusif bagi keikutsertaan (kemitraan) pelaku ekonomi/swasta dalampembangunan dan pengoperasian prasarana industri perikanan.


d. Mendorong percepatan terbangunnya kapal ikan baru sebanyak 5000unit dengan ukuran masing-masing ± 70Gt, dan armada semut sebanyak25.000 unit (± 5GT), yang tersebar di perairan Barat Sumatera, SelatKarimata, Selatan Jawa, Nusa Tenggara, Teluk Tomini, Maluku Utara,Maluku dan Papua.

e. Mengintensifkan area pertambakan udang dan ikan yang terbengkalaidi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, di Jawa, dan membuka area baru bagiusaha “marikultur” sebanyak 50.000 ha terutama di kawasan timur Indonesia.

f. Membangun kawasan industri (cluster) pengolahan ikan terpadu denganpusat-pusat distribusi dan pemasaran pada kawasan Barat Sumatera,Selat Karimata, Selatan Jawa, Nusa Tenggara, Teluk Tomini, Maluku Utara,Maluku, Papua dan Selat Makasar.

3. Pariwisata Bahari:

a. Bangun prasarana dan saranan kawasan pariwisata bahari di Pulau Weh,Pulau Banyak, Pulau Enggano, Pulau Rupat, kepulauan Bangka Belitung,Anambas, Natuna, Pulau Roti, Kupang, Lembata, Alor, Siparamanita,banggai, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, Ternate, Biak dan Mapia.

b. Bangun kekuatan daya saing dari kawasan pariwisata bahari andalanyang telah ada, antara lai: di Pulau Nias, Mentawai, Batam, Bintan,Kepulauan Seribu, Krakatau, Pelabuhan Ratu, Pangandaraan, ParangTritis, Bali, Lombok, Komodo, Moyo, Derawan, Wakatobi, Togean, Bunaken,Banda Takabonerate, dan Raja Ampat.

c. Menambah sepuluh lokasi baru sebagai port of entry guna mendukungpercepatan pembangunan wisata kelautan.

d. Ciptakan regulasi yang kondusif dan pelayanan yang prima sertasimpatik terhadap pemohon untuk izin masuk CAIT (Clearance Approvalfor Indonesian Territory), sehingga banyak Cruiser/yacht berminat masukke Indonesia.

e. Implementasi program APBN/APBD dalam mengembangkan wisatakelautan seharusnya diorientasikan kepada Directly Productive Activity,tidak hanya berorientasi pada proyek Economic Overhead Capital (EOC)dan Sosial Overhead Capital (SOC).

Untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan, perlu segeradibentuk Kelompok Kerja Pembangunan Ekonomi Kelautan untukmenyiapkan Grand Strategy percepatan pembangunan ekonomi pelayaran,perikanan, dan pariwisata bahari.


Agenda yang dibahas dalam Kelompok Kerja meliputi :

a. Kebijakan pemerintah dan dunia usaha dalam kewenangan masing-masing instansi Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Pengusaha/Asosiasi Usaha;

b. Melaksanakan dan mengusahakan reformasi terutama pada sektor fiskal,perbankan, dan sistem regulasi/birokrasi untuk mendukung percepatanpembangunan ekonomi kelautan;

c. Menyiapkan dan mengusulkan RUU Kapitalisasi Aset atas PengelolaanKekayaan yang dimiliki negara;

d. Mengupayakan pembentukan lembaga koordinasi khusus yangberwenang dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, danpengendalian.

B. Lingkungan Hidup

1. Melaksanakan pengelolaan sumberdaya laut berdasarkan pendekatanekosistem, yaitu mengkaitkan peraturan mengenai pemanfaatan sumberdaya hayati dan perikanan dengan terlaksananya fungsi dan stabilitas ekosistemlaut secara memadai.

2. Mengembangkan peraturan perundang-undangan berkaitan denganpencegahan pencemaran laut akibat limbah domestik dan rumah tangga.

3. Merumuskan, mempertahankan dan mengembangkan wilayah perlindungan/konservasi laut pada berbagai tingkatan. Sekarang ini telah terbentuk 70MPA (Marine Protected Areas) yang meliputi luasan 8 juta hektar. Sampaidengan tahun 2010, Indonesia bermaksud untuk menambah luasan MPAmenjadi 10 juta hektar, dan menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020.

4. Mendorong dan mempercepat terlaksananya pembangunan network(jejaring) pengelola MPA di kawasan Coral Triangle, dan

5. menjalin kerjasama formal antar pemerintah di kawasan Coral Triangle.

6. Mendorong dan mempercepat pelaksanaaan program rehabilitasi terumbukarang di daerah.

7. Memajukan kerjasama di bidang lingkungan laut di tingkat nasional,regional dan internasional.

8. Meningkatkan riset kelautan yang berkaitan dengan dinamika laut danpengaruhnya terhadap iklim. Selain itu, riset kelautan yang berkaitan denganpengelolaan sumberdaya laut juga perlu mendapat perhatian.

9. Merumuskan langkah-langkah untuk mengurangi limbah industri perikanan.



Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan permasalahannya makastrategi yang perlu ditempuh untuk mewujudkan kondisi yang diinginkansebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Membangkitkan kembali dan mengembangkan wawasan dan budaya bahari:

a) Pola perencanaan pembangunan yang seimbang antara matra darat danmatra laut termasuk keterpaduan intra dan antar moda transportasi;

b) Meningkatkan wawasan kelautan bagi para generasi penerus bangsamelalui pendidikan dan latihan bagi para pendidik dan pengajar disekolah-sekolah.

c) Membangun Museum-museum RIPTEK Kelautan dan Budaya Bahari;

d) Melindungi keanekaragaman hayati, dan peninggalan budaya bawahair melalui usaha preservasi dan konservasi; Mengembangkan muatankurikulum dan cara belajar mengajar pendidikan nasional mulai TK s/dSekolah Menengah agar anak didik memiliki kemampuan cognitif, affectivedan psicomotoric sesuai dengan jati diri sebagai negara bangsa kepulauan;

e) Mengembangkan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggidi bidang kelautan yang merupakan pusat-pusat keutamaan (Center ofexcllent) untuk mempersiapkan SDM untuk kebutuhan membangunnegara kepulauan Indonesia;

f) Mengembangkan sistem diklat bagi pejabat negara dan aparatur negaramengenai pembangunan negara kepulauan;

g) Meningkatkan peran aktif negara dan bangsa Indonesia dalam berbagaikegiatan Internasional;

h) Sosialisasi nilai-nilai budaya bahari Indonesia kepada masyarakat umumuntuk meningkatkan minat dan apresiasi nasional dalam pembangunankelautan;

i) Melestarikan nilai-nilai budaya bahari dan kearifan lokal mengenai kelautan,serta mengembangkannya menjadi iptek untuk kepentingan nasional;

j) Mengembangkan sistem dan prosedur kelembagaan baik di pemerin-tahan maupun di masyarakat untuk merajut dan mensinergikankebhinekaan untuk mewujudkan negara bangsa yang utuh, mandiri danmaju;

k) Menguatkan wawasan dan budaya bahari dalam Sistem PendidikanNasional. Untuk itu perlu dilakukan amandemen atas Undang UndangPendidikan Nasional.


2. Meningkatkan dan menguatkan peranan Riset Ilmu Pengetahuan danTeknologi (RIPTEK) dan sumber daya manusia (SDM) Kelautan termasukinfrastruktur fisik dalam mendukung kelancaran distribusi fisik sertalembaga kelautan

a) Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja Lembaga Riset danPusat Informasi dan Pemantauan laut nasional;

b) Melakukan inventarisasi daya dukung sumber daya kelautan secaraberkelanjutan;

c) Mendorong jasa pendidikan kelautan untuk bidang-bidang unggulanyang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;

d) Menumbuhkembangkan pusat-pusat RIPTEK kelautan tropis melalui:

1. Kerjasama dengan lembaga-lembaga RIPTEK terkemuka di dunia.

2. Membangun SDM RIPTEK kelautan tropis melalui pendidikan didalam dan luar negeri .

3. Menyediakan insentif untuk menumbuhkan minat dan budayaRIPTEK kelautan tropis.

4. Integrasi kegiatan RIPTEK kelautan tropis dengan kegiatan industri.

e) Capacity Building bagi masyarakat RIPTEK kelautan tropis untukmeningkatkan posisi tawar dalam memperoleh hak paten.

f) Menyusun rencana induk RIPTEK kelautan tropis nasional.

g) Mengupayakan alokasi anggaran yang memadai untuk RIPTEK kelautantropis, sekurang-kurangnya 2% dari APBN, sehingga proporsionaldengan luasnya wilayah laut Indonesia.

3. Ciptakan budaya politik dan rasional birokrasi yang mengorientasikanpembangunan Indonesia secara proporsional antara darat dan laut.

4. Para pejabat Eselon I dan II di pusat dan daerah perlu dibekali pengetahuantentang arti dan makna Indonesia sebagai Negara Kepulauan (sesuaiUNCLOS, 1982) melalui Diklat kedinasan.


BAB VI

KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN

A. Rasional

1. Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan telahterbagi kepelbagai kementerian dan lembaga pemerintah, serta pemerintahdaerah.

2. Pembangunan kelautan berkelanjutan harus terintegrasi dan secara sinergiantar sektor, antar pusat dan daerah.

3. Pembangunan kelautan diyakini dapat memberikan dukungan yang besarbagi pembangunan nasional, oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah akselerasi dan prioritas.

4. Untuk itu diperlukan lembaga yang mampu mengkoordinasikan perencanaan,pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang melibatkan semua pemangkukepentingan di laut.

B. Bentuk Organisasi

1. Dewan Kelautan Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden, dimasa depan memerlukan mitra strategis yang mampu memberikan keluarankebijakan yang terbaik:

a. Berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang muktahir dan visioner.

b. Mengakomodasi kepedulian dunia mengenai keanekaragaman hayatidan perubahan iklim global.

c. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, dan kepedulianterhadap lingkungan hidup.

2. Dalam rangka menciptakan keterpaduan dan sinergitas dibentuk komisi-komisi:

a. Kelompok Kerja Ekonomi Kelautan yang terdiri dari bidang:

1). Pelayaran: Departemen Perdagangan, Menteri Perindustrian,Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri PendidikanNasional, Perbankan, Menteri BUMN, dan Asosiasi (Insa, Pelra, Kadin,Gapeksi dan KPI ).


2). Perikanan: Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, MenteriKelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan, Menteri PendidikanNasional, Perbankan, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan danAsosiasi (MPN, HNSI, Gapindo, dan Ikatan Nelayan TradisionalIndonesia).

3). Pariwisata Bahari: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, MenteriDalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan,Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Bakorkamla,Perbankan, Menteri BUMN, dan Asosiasi (Gahawisri, ASITA, danPHRI).

b. Kelompok Kerja Lingkungan Hidup:

1). Lembaga pembina lingkungan (LH, lembaga riset).

2). Lembaga pemanfaat lingkungan (Pemerintah, Asosiasi pengusaha).

3). Masyarakat lingkungan (LSM Lingkungan, Asosiasi Profesi).

c. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan IPTEK:

1). Depdiknas dan Lembaga Pendidikan.

2). Lembaga-lembaga Riset dan Instansi pemerintah yang mempunyaibadan/lembaga pengembangan kelautan (a.l. Menpan, LAN, LIPI,BPPT, BRKP, JANHIDROS dan PPGL).

3). Lembaga pembina dan pengguna.

Kelembagaan di Pusat


NASKAHKESEPAHAMAN DAN DUKUNGAN BERSAMA ANTAR MENTERI

TENTANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

KELAUTAN INDONESIA


KESEPAHAMAN DAN DUKUNGAN BERSAMA ANTAR MENTERI

TENTANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KELAUTAN INDONESIA

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat Desember, tahun dua ribu tujuh, kami yangbersepakat dibawah ini:

1. Menteri Dalam Negeri RI

2. Menteri Luar Negeri RI

3. Menteri Pertahanan RI

4. Menteri Keuangan RI

5. Menteri Perhubungan RI

6. Menteri Pendidikan Nasional RI

7. Menteri Energi, dan Sumberdaya Mineral RI

8. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI

9. Menteri Perindustrian RI

10. Menteri Perdagangan RI

11. Menteri Negara Perencanaan RI

12. Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI

13. Menteri Negara Riset dan Teknologi RI

14. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI

15. Menteri Negara BUMN RI

16. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI

Mensyukuri:

Kesatu

Bahwa dengan perjuangan yang panjang, dimulai dengan Deklarasi Djoeandatanggal 13 Desember 1957, akhirnya bangsa-bangsa di dunia mengakui usul RepublikIndonesia mengenai prinsip-prinsip negara kepulauan Nusantara (ArchipelagicPrinciples) menjadi bagian penting dalam Hukum Laut Internasional sebagaimanaditetapkan dalam United Nation Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.


Kedua

Bahwa UUD 1945 (perubahan Pasal 25A) “Negara Kesatuan Republik Indonesiaadalah negara kepulauan” mempertegas jatidiri Indonesia sebagai negara kepulauandan bahari yang menjadi potensi utama pembangunan nasional.

Ketiga

Bahwa dengan ditetapkannya UNCLOS 1982, Indonesia telah memiliki wilayah yangutuh dan tidak lagi terdapat laut bebas (high seas) di antara pulau-pulaunya, sehinggaIndonesia menjadi negara kepulauan Nusantara terbesar di dunia yang memilikiluas laut 5.8 juta km2, pantai terpanjang ke empat (95.181 km), dan pulau terbanyak(17.480 pulau) di dunia.

Keempat

Bahwa Indonesia menempati posisi geografis yang sangat strategis, yang berada dijalur penting perdagangan dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaankeanekaragaman hayati, yang berperanan penting terhadap keberlanjutan ekosistemlaut kawasan Samudera Pasifik dan Hindia, yang keseluruhannya merupakan potensibagi kejayaan bangsa.

Kelima

Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional memuat misi pembangunan jangka panjang “menjadikan Indonesia sebagainegara kepulauan yang maju kuat dan sejahtera” memberikan arah yang lebih jelasbagi pembangunan nasional berbasis kelautan.

Keenam

Bahwa dinamika perairan laut Indonesia merupakan bagian dari dinamika massaair Samudera di dunia yang memberikan dampak terhadap variabilitas iklim globalsehingga memberikan peluang penting bagi Indonesia untuk berperan dalam kerjasama internasional dalam pengendalian iklim global.


Memahami:

Kesatu

Bahwa potensi dan kekayaan yang sedemikian besar itu merupakan amanah terutamabagi para pemimpin bangsa untuk mengelolanya secara arif, bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan.

Kedua

Bahwa pembangunan kelautan Indonesia telah dicanangkan oleh beberapapemimpin antara lain melalui Konsep Benua Maritim tahun 1996 dan DeklarasiBunaken tahun 1998 oleh Presiden BJ Habibie, dibentuknya Departemen Kelautandan Perikanan, dan Dewan Maritim Indonesia pada tahun 1999 oleh Presiden KH.Abdurrachman Wahid, Seruan Sunda Kelapa tahun 2001 dan Gerbang Mina Baharitahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, dan konsep pembangunan yangseimbang antara land based dengan ocean based pada tahun 2006 oleh PresidenSusilo Bambang Yudhoyono.

Ketiga

Bahwa dalam kenyataannya, lima puluh tahun setelah Deklarasi Djoeanda dan duapuluh lima tahun setelah UNCLOS 1982, pembangunan kelautan Indonesia belummenjadi Mainstream untuk memanfaatkan laut secara optimal.

Keempat

Bahwa kondisi ekonomi kelautan Indonesia masih memprihatinkan dan belumdikembangkan dengan baik antara lain:

a. Pelayaran masih didominasi oleh penggunaan kapal-kapal berbendera asing,Industri galangan kapal belum berkembang, pelabuhan di Indonesia masihbelum berdaya saing, produk pendidikan kepelautan menjadi tertinggaldibanding negara tetangga dan pelayaran rakyat yang belum optimal;

b. Perikanan belum memberikan peranan penting dalam pendapatan nasional,Nelayan dan pembudidaya ikan merupakan kelompok masyarakat termiskin,illegal unreported and unregulated fishing yang belum teratasi;


c. Pariwisata bahari belum berkembang sesuai dengan potensi yang tersedia dibumi Indonesia,

d. RIPTEK Kelautan dan Perikanan belum dilaksanakan secara optimal gunamendukung ekonomi bangsa.

Kelima

Bahwa lingkungan laut Indonesia mengalami degradasi sebagai akibat dari peman-faatan sumberdaya yang tidak memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan.

Keenam

Bahwa kondisi sosial budaya Indonesia masih didominasi nilai-nilai dan perilakuyang berorientasi ke daratan (land based), dan sangat kurang berorientasi ke kelautan(ocean based) sehingga baik masyarakat umum maupun para pemimpin kurangmenyadari pentingnya laut dan pembangunan kelautan sehingga belum terjadipengarusutamaan (mainstreaming) kelautan dalam kebijakan pembangunan nasional.

Ketujuh

Bahwa dalam pembangunan kelautan, Indonesia harus menghadapi kompetisidengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan di kawasan Asia Pasifik yangtampak lebih cepat dan bersungguh-sungguh.

Kedelapan

Bahwa pembangunan kelautan meliputi banyak sektor yang saling terkait, sehinggadiperlukan kerja sama dan dukungan dari setiap sektor dan semua pemangkukepentingan di laut.

Kesembilan

Bahwa kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan telahterbagi kepelbagai kementerian dan lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah.Untuk itu diperlukan lembaga yang mampu mengkoordinasikan perencanaan, pelak-sanaan, pemantauan, dan evaluasi yang melibatkan semua pemangku kepentingandi laut.


Menyepakati:

Kesatu

Mendukung percepatan pembangunan kelautan Indonesia.

Kedua

Mendukung pembangunan ekonomi kelautan yang meliputi:

a. Pelayaran, menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomimaritim yang diharapkan pada tahun 2025 akan mampu mewujudkan kondisisebagai berikut:

1) Terbangunnya armada pelayaran nasional yang dapat memenuhi seluruhkebutuhan di dalam negeri dan berdaya saing internasional sehingga dapatberperan fair share;

2) Pelayaran rakyat mendapat peranan penting dalam pelayaran nusantara,dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat;

3) Terbangunnya pelabuhan di Indonesia sesuai dengan hierarki dan fungsiberdasarkan tatanan kepelabuhanan nasional yang mendapatkan prioritasdalam penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4) Terbangun pelabuhan hub-internasional sesuai dengan kondisi geografisdaerah, hub-internasional yang didukung oleh sub-sub sistem pelabuhandi dalam tatanan kepelabuhanan nasional yang berdaya saing;

5) Terbangunnya Sekolah Tinggi Pelayaran yang merupakan center ofexcellences berstandar internasional yang tersebar di wilayah Indonesia;

6) Terbangun sekurang-kurangnya 4 (empat) kawasan khusus industriperkapalan atau galangan kapal utama nasional yaitu di Lamongan, Cilegon,Batam-Bintan-Karimun dan Bitung;

7) Terkuasainya teknologi rancang bangun dan rekayasa bidang perkapalanmelalui perkuatan pusat desain dan rekayasa kapal nasional;

8) Perlunya dukungan dari sektor lain, khususnya di bidang perpajakan,perbankan dan fiskal untuk memberikan insentif dan kemudahan lainnyadalam upaya pemberdayaan industri pelayaran nasional;

9) Optimalisasi peran pelabuhan untuk melaksanakan fungsi pelayanan yangmemenuhi standar baik nasional maupun internasional termasukkemampuan pelabuhan untuk menegakkan aturan “Port State Measure”;


b. Perikanan, sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomikelautan diharapkan pada tahun 2025 akan mampu mewujudkan kondisi sebagaiberikut:

1) Meningkatnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakatpesisir;

2) Perlunya penataan ruang wilayah pesisir agar pembangunan di wilayahpesisir dapat dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan;

3) Menempatkan Indonesia sebagai negara produsen ikan terbesar di duniadengan mendorong pengembangan budidaya perikanan melalui pengem-bangan kawasan budidaya, perbaikan sarana dan prasarana budidaya, dankemudahan akses permodalan dalam kegiatan budidaya perikanan;

4) Peningkatan industri perikanan dalam negeri melalui pengembangan industriperikanan terpadu dan peningkatan mutu hasil perikanan agar mampubersaing menghadapi globalisasi, perlu didukung peremajaan kapal-kapalikan yang sudah tua yang masih beroperasi saat ini secara bertahap dengantetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya ikan dan kondisi sosialekonomi nelayan dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya ikan;

5) Terlaksananya pengendalian penangkapan ikan melalui sertifikasi danpengukuran kapal perikanan, pengembangan industri perikanan terpaduyang berbasiskan pengembangan armada penangkapan nasional,penutupan sementara kawasan penangkapan ikan untuk pemulihansumberdaya, peremajaan kapal nasional, optimalisasi pelabuhan perikanan,serta komitmen bersama dan tindakan tegas terhadap para pelaku illegal-unreported-unregulated (IUU) fishing;

6) Terbangunnya kawasan budidaya perikanan (marikultur, payau dan airtawar) baru seluas 100.000 Ha yang tersebar di pesisir Timur Sumatera, SelatKarimata, Utara Jawa, Nusa Tenggara, Teluk Tomini, Sangihe, Talaud, MalukuUtara dan Papua Utara, Maluku dan Papua Selatan, dan Selat Makasar;

7) Terjangkaunya program pemberdayaan masyarakat pesisir dalam upayameningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melaluipengembangan mata pencaharian alternatif (alternative livehood) di seluruhwilayah pesisir Indonesia;

8) Terbangunnya kawasan industri (cluster) pengolahan ikan terpadu denganpusat-pusat distribusi dan pemasaran pada kawasan-kawasan pesisir atau


perairan Barat Sumatera, Selat Karimata, Selatan Jawa, Nusa Tenggara, TelukTomini, dan Maluku Utara, Maluku dan Papua, dan pesisir Timur Sumatera,Selat Karimata, Utara Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi Bagian Utara, Teluk Tomini,Maluku Utara dan Papua Utara, Maluku dan Papua Selatan, dan Selat Makasar;

9) Tersedianya standarisasi pengujian mutu nasional, meningkatnya sarana danprasarana laboratorium mutu, dan meningkatnya kerjasama (bilateral danmultilateral) serta terbentuknya atase perikanan di tiga Negara (Uni Eropa,Amerika dan Jepang) untuk melakukan penetrasi pasar ke negara lain;

10) Pengembangan dan penguatan penelitian perikanan di kawasan industripengolahan ikan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamananindustri.

c. Pariwisata Bahari, dikembangkan untuk berperan serta dalam mendukungpembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan(poleksosbudhankam), sehingga pada tahun 2025 Indonesia mampu mewujudkansebagai berikut:

1) Peningkatan daya saing kawasan pariwisata bahari andalan, antara lain:Pulau Nias, Mentawai, Batam, Bintan, Bali, Lombok, Komodo, Moyo, Derawan,Wakatobi, Togean, Bunaken, Banda, Takabonerate, dan Rajaampat;

2) Peningkatan kapasitas pertumbuhan kawasan pariwisata bahari potensial,antara lain: Pulau Weh, Pulau Banyak, Pulau Enggano, Pulau Rupat, KepulauanBangka Belitung, Anambas, Natuna, Roti, Kupang, Lembata, Riung, Alor,Siparamanita, Banggai, Sangihe, Talaud, Ternate, Biak, dan Mapia;

3) Peningkatan regulasi lintas sektor dan law enforcement dalampengembangan pariwisata bahari;

4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata bahari;

5) Peningkatan aksesibilitas kawasan tujuan wisata melalui udara, laut, dan darat.

Ketiga

Mendukung pembangunan lingkungan hidup yang meliputi:

a. Pembangunan lingkungan laut yang bersih, sehat, dan dikelola dengan baik,sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian, serta


dapat memberi dukungan pada produksi pangan, energi dan mineral, rekreasidan turisme, transportasi laut, sebagai sumber obat-obatan alami, serta mem-berikan perlindungan bagi berbagai biota dan biota langka yang merupakankekayaan keanekaragaman hayati laut kita;

b. Pembangunan lingkungan hidup yang optimum untuk suatu negara kepulauantropis, seperti Indonesia, yaitu kondisi lingkungan laut yang dapat memberikandaya dukung optimum dan berkelanjutan pada pembangunan ekonomi dansosial masyarakat. Kondisi lingkungan hidup di daratan pulau-pulau, di wilayahpesisir dan laut saling berkaitan dan memberikan dampak pada kualitaskehidupan, termasuk kesehatan, kenyamanan dan kemajuan sosial ekonomimasyarakat. Oleh karena itu lingkungan hidup Indonesia, termasuk kondisilingkungan laut, harus dilestarikan dan dikelola dengan baik, dijauhkan dariperusakan lingkungan dan sumberdaya, karena merupakan wujud kekayaanalam bagi umat manusia;

c. Peningkatan komitmen para pengambil keputusan dalam pembangunankelautan melalui tata kelola laut yang baik (good ocean governance) dan berbasisekosistem (ecosystem approach);

d. Pengembangan wilayah perlindungan atau konservasi laut pada berbagaitingkatan. Sekarang ini telah terbentuk 70 MPA (Marine Protected Areas) yangmeliputi luasan 8 juta hektar. Sampai dengan tahun 2010, Indonesia bermaksuduntuk menambah luasan MPA menjadi 10 juta hektar, dan menjadi 20 juta hektarpada tahun 2020;

e. Pembangunan jejaring (network) pengelola MPA di kawasan Coral Triangle,jalinan kerjasama formal antar pemerintah di kawasan Coral Triangle dalam halpengelolaan sumberdaya laut dan keanekaragaman hayati;

f. Pengembangan kerja sama di bidang lingkungan laut tingkat nasional, regionaldan internasional;

g. Pembentukan dan/atau pengembangan peraturan perundang-undanganberkaitan dengan pencegahan pencemaran laut;

h. Pelaksanaaan program pemulihan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan lautdiprioritaskan pada daya dukung lingkungan;

i. Peningkatan riset kelautan yang berkaitan dengan dinamika laut danpengaruhnya terhadap iklim, bencana serta riset kelautan yang berkaitan denganinteraksi biosphere, hidrosphere, dan lithosphere;


j. Pengelolaan perikanan berdasarkan pendekatan ekosistem, yaitu mengkaitkanperaturan mengenai perikanan dengan terlaksananya fungsi dan stabilitasekosistem laut secara memadai;

k. Perumusan dan pelaksanaan langkah-langkah strategis dan rencana aksi untukmengurangi beban pencemaran yang masuk kelaut baik yang berasal darikegiatan di darat (land-based pollution) dan di laut (sea-based pollution) sesuaidengan dengan baku mutu lingkungan;

l. Perumusan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etikalingkungan perlu didorong melakukan internalisasi dari eksternalitas ke dalamkegiatan produksi dan konsumsi;

m. Pengembangan perumusan kebijakan resiko lingkungan dan bencanalingkungan di laut. (seperti: (a) pengembangan sistem mitigasi bencana; (b)pengembangan early warning system; (c) pengembangan perencanaan nasionaltanggap darurat tumpahan minyak di laut; (d) pengembangan sistempengendalian hama laut, introduksi spesies asing, dan organisme laut yangmenempel pada dinding kapal; serta

n. Pengendalian dampak sisa-sisa bangunan dan aktivitas di laut.

Keempat

Mendukung pembangunan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan danteknologi (IPTEK) yang meliputi:

a. Pengembangan dan penguatan wawasan dan budaya bahari yang ungguldengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagai modal dasar utama untukpembangunan nasional sebagai berikut:

1) Peningkatan pemahaman tentang ekosistem laut secara merata dan minatgenerasi muda untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuankelautan serta berusaha di sektor kelautan;

2) Pengembangan budaya politik dan rasional birokrasi yang berorientasi padabidang kelautan, untuk terwujudnya komitmen politik berkelanjutan;

3) Pengakuan peran dan prestasi anak bangsa Indonesia di berbagai kegiatanpenting dunia dalam bidang kelautan;


4) Terciptanya kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yangunggul dan kompetitif dalam upaya memenuhi standar internasional melaluikegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penguatan kurikulum lokalbidang kelautan dan perikanan kepada masyarakat.

b. Pengembangan pusat riset, ilmu pengetahuan dan teknologi (RIPTEK) kelautantropis terkemuka di dunia, yaitu:

1) Pembangunan pusat-pusat riset kelautan tropis yang merupakan Center ofExcelences dunia;

2) Peningkatan penelitian, survey, dan pemetaan kelautan yang mencakuptentang batas landas kontinen dan batas negara, mineral bawah laut danfarmasetika/bioteknologi kelautan dan energi serta sumberdaya hayati yangberpotensi bagi ketahanan pangan dan obat-obatan;

3) Peningkatan jumlah hak paten RIPTEK ilmuwan Indonesia dalam bidangkelautan tropis;

4) Peningkatan riset yang berkaitan dengan bencana lingkungan laut dandampaknya (tsunami, early warning system).

Kelima

Mendukung penguatan kelembagaan kelautan dan mendukung perumusankebijakan umum bidang kelautan yang meliputi:

a. Dewan Kelautan Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden dalamhal perumusan kebijakan umum bidang kelautan, memerlukan mitra strategisagar mampu memberikan keluaran konsep kebijakan yang terbaik:

1). Berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutahir dan visioner;

2). Mengakomodasi kepedulian dunia mengenai keanekaragaman hayati danperubahan iklim global;

3). Untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, dan kepedulianterhadap lingkungan hidup;

b. Pembentukan kelompok kerja yang terpadu dan sinergis, yaitu:

a) Kelompok Kerja Ekonomi Kelautan yang terdiri dari:


i) Pelayaran yang anggotanya terdiri dari: Departemen Perdagangan,Departemen Perindustrian, Departemen Pertahanan, DepartemenPerhubungan, Departemen Keuangan, Departemen PendidikanNasional, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Perbankan,Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian NegaraLingkungan Hidup, dan Asosiasi (INSA, PELRA, KADIN, GAPEKSI danKPI ).

ii) Perikanan yang anggotanya terdiri dari: Departemen Perdagangan,Departemen Perindustrian, Departemen Pertahanan, DepartemenKelautan dan Perikanan, Departemen Keuangan, Departemen PendidikanNasional, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan SumberDaya Mineral, Perbankan, Kementerian Negara PerencanaanPembangunan Nasional /BAPPENAS, Kementerian Negara LingkunganHidup, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Asosiasi(MPN, HNSI, GAPINDO, dan Ikatan Nelayan Tradisional Indonesia).

iii) Pariwisata Bahari yang anggotanya terdiri dari: DepartemenKebudayaan dan Pariwisata, Departemen Dalam Negeri, DepartemenLuar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kelautan danPerikanan, Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan HAM,Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan KoordinasiKeamanan Laut, Perbankan, Kementerian Negara PerencanaanPembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Negara LingkunganHidup, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Asosiasi(GAHAWISRI, ASITA, dan PHRI).

b) Kelompok Kerja Lingkungan Hidup yang anggotanya terdiri dari:

i) Lembaga pembina lingkungan (Kementerian Negara Lingkungan Hidup,lembaga riset departemen terkait);

ii) Lembaga pemanfaat lingkungan (Lembaga/Instansi pemerintah terkaitdan pemerintah daerah serta Asosiasi pengusaha);

iii) Lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan hidup (LSMLingkungan, Asosiasi Profesi, dan kelompok sektor usaha).

c) Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan IPTEK Kelautan yang anggotanyaterdiri dari:

81


i) Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, Departemen Kelautan dan Perikanan, DepartemenPerhubungan, Departemen Pertahanan, Departemen Energi dan SumberDaya Mineral, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danTentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Lembaga AdministrasiNegara;

ii) Lembaga-lembaga Riset dan Instansi pemerintah yang mempunyai badanatau lembaga pengembangan kelautan (antara lain: Kementerian NegaraRiset dan Teknologi, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional,Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan danAntariksa Nasional, Badan Tenaga Atom Nasional, Badan Pengkajian danPenerapan Teknologi, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Jawatan Hidro-Oseanografi, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan);

iii) Lembaga Pendidikan (perguruan tinggi, pendidikan kejuruan dan lain-lain).

c. Mendukung pengembangan sistem keselamatan, keamanan, dan penegakanhukum di laut yang terintegrasi.

d. Mendukung penentuan lembaga clearing house di bidang kelautan.

82

Jakarta, Desember 2007

Mengetahui

Menteri Kelautan dan Perikanan/

Selaku

Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia

ttd.

Freddy Numberi

ocean summit pdf

Documents

muatan angkatan laut

negara kepulauan terbesar

kapal berbendera asing