oleh : ali mashuda, s. si., apt ketua ikatan apoteker indonesia cabang kabupaten purwakarta

TATAKELOLA PRAKTEK APOTEKER Dalam Perspektif PP 51/2009

TATAKELOLA PRAKTEK APOTEKERDalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP 51/2009 tentang Pekerjaan KefarmasianOleh : Ali Mashuda, S. Si., AptKetua Ikatan Apoteker IndonesiaCabang Kabupaten Purwakarta

BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Sertifikasi dan Kompetensi APOTEKER:APOTEKERSyarat Legal StatusSyarat KompetensiSyarat Profesi OrganisasiSertf. KompetensiUjian KompetensiSertifikasiStandar ProfesiBinwasSyarat KeahlianSertifikat Kompetensi profesi berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun melalui Ujian Kompetensi profesi apabila Apoteker akan tetap menjalankan Pekerjaan Kefarmasian. [Pasal 37 (3)]Ujian Kompetensi akan dilakukan :Oleh suatu Lembaga Independen (Komite Farmasi Nasional ?) bentukan PemerintahAnggota Komite terdiri atas : Pemerintah, Akademisi, Org. Profesi, Praktisi.Dasar Penilaian : Aspek teknis (51%), Kowledge (25%), Kolegial (14%), Sosial (10%)Praktisi Anggota Komite : Dari Himpunan Seminat Apoteker yang sesuai (HISFARMA, HISFARSI, HISFARIN dll)MENTERISTRAUUPraktek Apoteker Masa PP 25/1980 : ApotekPasal IMengubah pasal 1, 2, 3,4 dan 6 dari PP No. 26/1965 menjadi berbunyi :

1. Pasal 1 : Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat.

2. Pasal 2 : Tugas dan fungsi apotik adalah :Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat.Sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.

3. a. Judul Kepala di atas Pasal 3 berubah menjadi : PENGELOLAAN APOTEK b. Pasal 3 : Setelah mendapat izin dari Menkes seperti dimaksud dlm Pasal 5, Apotik dapat diusahakan oleh :a. Lembaga atau instansi Pemerintah dengan tugas pelayanan kesehatan di Pusat dan di Daerahb. PMN yang ditunjuk oleh Pemerintahc. Apoteker yang telah mengucapkan Sumpah

4. Pasal 4(1) Pengelolaan Apotik menjadi tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker(2) Tatacara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di atur lebih lanjut oleh Menkes(3) Tugas dan tanggungjawab dilaksanakan tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawab dokter Praktek Apoteker Masa PP 25/1980 : Apotek

5. Pasal 6 : Pengaturan teknis lebih lanjut oleh Menkes

Pasal IIApotek yang telah mendapat Ijin Menteri diberi waktu penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.

Pasal IIIPeraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Praktek Apoteker Masa PP 25/1980 : Apotek

Praktek Apoteker Masa PP 26/1965 : ApotekPasal 1 :Apotek adalah suatu tempat tertentu, dimana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian.

Pasal 2 : Tugas dan fungsi Apotik : Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat.Penyaluran perbekalan kesehatan di bidang farmasi....

Pasal 3 : Apotek dapat diusahakan olehLembaga-lembaga Pemerintah tertentu di P dan DPerusahaan Negara, Persh Swasta, Koperasi dsb

Praktek Apoteker Masa PP 26/1965 : ApotekPasal 4 :Pertanggungan jawab teknis farmasi sebuah Apotik terletak pada seorang Apoteker.

Pasal 5 : Untuk mendirikan apotik harus ada izin dari Menteri Kesehatan.

Pasal 6 : Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Menkes

Pasal 7 : Peraturan ini disebut Peraturan Pemerintah tentang Apotik

Pasal 8 : PP ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

TATAKELOLA PRAKTEK APOTEKEREra 2010, Era Sejarah APOTEKER PRAKTEK

UU No. 36 Tahun 2009PP 51 Tahun 2009PreviewUU No. 36 Th 2009 : KesehatanPasal 22 : Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum

Pasal 23 : Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.Selama memberikan pelayanan kesehatan, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.

PreviewUU No. 36 Th 2009 : KesehatanPasal 24 : Tenaga Kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh Organisasi Profesi.Ketentuan megenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27 : Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

PreviewUU No. 36 Th 2009 : Kesehatan

APOTEKERPRAKTEK Hak Pengguna Pelayanan Kesehatan Standar Pelayanan Standar Prosedur Operasional

Kode Etik Standar Profesi Standar Kompetensi

Peraturan MenteriPeraturan OrganisasiPEMERINTAHORG. PROFESILegalisasiRekomendasiPreviewUU No. 36 Th 2009 : KesehatanPasal 98 : (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Pasal 108 : (1) Praktik kefarmasian yanr meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)


Cakupan Pekerjaan KefarmasianSarana Produksi

Sarana Distribusi

Sarana PelayananPengamananPengawasan Mutu dan PengembanganPengadaan & penyimpananPemberian InformasiAPOTEKERPreviewUU No. 36 Th 2009 : Kesehatan

Cakupan Pekerjaan KefarmasianSarana Produksi

Sarana Distribusi

Sarana PelayananPengamananPengawasan Mutu dan PengembanganPengadaan & penyimpananPemberian InformasiTENAGA TEKNIS KEFARMASIANSub/bagian dari fungsi-fungsi :PreviewUU No. 36 Th 2009 : Kesehatan

Cakupan Pekerjaan KefarmasianTENAGA TEKNIS KEFARMASIANMelaksanakan bagian tugas teknis dari ApotekerTidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan.Tugas berdasarkan job description atas keterampilan yang dimilikinyaMembuat laporan kerja kepada Apoteker


Cakupan Larangan Pekerjaan Kefarmasian Mendistribusikan / MengedarkanSiapapunMempromosikanPengadaan & PengolahanKecuali yang diijinkan/dikecualikanNon Tenaga KefarmasianDilanggar ???Pidana DendaRp 100 jutaBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan KefarmasianPP 51/2009 telah tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi, dengan demikian segala ketentuan yang berlaku dalam PP 25/1980 tentang Apotek berikut turunannya, sehinggaSegala Perijinan mengenai Apotek adalah batal demi hukum.Perijinan selanjutnya adalah berbasis : IJIN PRAKTEK APOTEKER

Ketegasan Garis BatasBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan KefarmasianMemberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian

Mempertahankan dan meningkatkan mutu peyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan iptek serta per-UU

Memberi kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan Tenaga Kefarmasian

Tujuan PP 51/2009 :BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan KefarmasianTenaga Kefarmasian : tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.Apoteker : sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan Sumpah Jabatan ApotekerTenaga Teknis Kefarmasian : tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker

Ketentuan Umum, Tenaga Kefarmasian :BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan KefarmasianFasilitas Kesehatan : sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.Fasilitas Kefarmasian : sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian.Fasilitas Pelayanan Kefarmasian : sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu : apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.

Ketentuan Umum, Fasilitas/Sarana :BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan KefarmasianApotek : Sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian.

Toko Obat : sarana yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.

Ketentuan Umum, Fasilitas/Sarana :BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan KefarmasianStandar Profesi : Pedoman untuk menjalankan praktik profesi kefarmasian secara baik.

Standar Prosedur : Prosedur tertulis berupa petunjuk operasional tentang pekerjaan kefarmasian.

Standar Kefarmasian : Pedoman untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi atau penyaluran dan pelayanan kefarmasian.

Ketentuan Umum, Standar/Acuan :BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan KefarmasianOrganisasi Profesi : Organisasi tempat berhimpun para Apoteker di Indonesia.

Asosiasi : perhimpunan dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Ketentuan Umum, Organisasi Profesi :BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan KefarmasianSTR-A: Surat Tanda Registrasi Apoteker, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.

STR-TTK: Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.

Ketentuan Umum, Registrasi :BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan KefarmasianSIP-A: Surat Ijin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

SIK-A: Surat Ijin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.

SIK-TTK: Surat Ijin yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi , fasilitas distribusi atau penyaluran dan fasilitas pelayanan.

Ketentuan Umum, Praktik/Kerja :BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan KefarmasianRahasia Kefarmasian : Pekerjaan Kefarmasian yang menyangkut proses produksi, proses penyaluran dan proses pelayanan dari Sediaan Farmasi yang tidak boleh diketahui oleh umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rahasia Kedokteran : sesuatu yang berkaitan dengan praktek kedokteran yang tidak boleh diketahui oleh umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum, Rahasia Kefarmasian :BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Kewenangan :Pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu

[Pasal 2 ayat (2)]


Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (FPK)Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa :ApotekInstalasi Farmasi Rumah SakitPuskesmasKlinikToko ObatPraktek bersama Pasal 19


Rambu-rambu PRAKTEK APOTEKERTenaga Kefarmasian dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.Pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan pelayanan farmasi pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib dicatat oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya.Dalam menjalankan Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian.Dalam menjalankan Praktek Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian.Penyerahan dan pelayanan obat-obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker.Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker harus menetapkan Standar Prosedur Operasional.Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerjasama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.Setiap Tenaga Kefarmasian dalam menjalankan Pekerjaan Kefarmasian wajib menyimpan Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian.Setiap Tenaga Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian wajib menyelenggarakan Program Kendali Mutu dan Kendali Biaya.


Wewenang APOTEKER (Pengelola Apotek)Mengangkat seorang Apoteker Pendamping yang memiliki SIPA.Mengganti obat merek dagang obat generik yang sama komponen aktifnya auat obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien; danMenyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24


PRAKTEK APOTEKER:APOTEKERPraktekSyarat Legal StatusSyarat Legal AdministratifSyarat KompetensiSyarat Profesi OrganisasiSertf. KompetensiUjian KompetensiSertifikasiSTR-ApotekerStandar ProfesiRekomendasiBinwasSurat Ijin PraktekBinwasWewenangSyarat KeahlianSyarat LegitimasiMandiriKerjasama ModalMENTERIDinkes Kab/KotaBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Perijinan PRAKTEK APOTEKER:APOTEKERSyarat Legal StatusSyarat Legal AdministratifSyarat Profesi OrganisasiSTR-ApotekerStandar ProfesiRekomendasiSurat Ijin PraktekSyarat LegitimasiMENTERIDinkes Kab/KotaUntuk mendapatlkan Surat Ijin, Apoteker harus memilik :STRA yang masih berlakuTempat atau ada tempat untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian atau fasilitas kefarmasian atau fasilitas kesehatan yang memiliki izin; danRekomendasi dari Organisasi Profesi setempat.

[Pasal 55 (1)]Surat Ijin Praktek/Kerja Apoteker :SIP-A : diberikan kepada Apoteker di bidang Pelayanan (IFRS, Apotek, Puskesmas, Prakek Bersama, Praktek Mandiri); SIPA-Pendamping : untuk Apoteker Pendamping.SIK-A : diberikan kepada Apoteker di bidang Produksi dan Distribusi.Dalam SIPA disebutkan : Jadwal hari dan jam Praktek sesuai tempatnya.Pekerjaan Kefarmasian tidak boleh berlangsung bila tidak ada APOTEKER PRAKTEKBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Rekomendasi PRAKTEK APOTEKER:APOTEKERSyarat Legal AdministratifSyarat Profesi OrganisasiStandar ProfesiRekomendasiSurat Ijin PraktekSyarat LegitimasiDinkes Kab/KotaUntuk mendapatlkan Surat Ijin, Apoteker harus memilik Rekomendasi dari Organisasi Profesi setempat.

[Pasal 55 (1 huruf c)]Rekomendasi Organisasi Profesi untuk Apoteker PRAKTEK :Mengacu kepada Standar Profesi/Kompetensi dan Attitude Anggota scr. faktualMendorong/mengkondisikan agar Anggota dapat melakukan Praktek Mandiri, lebih profesional, independen dan bertanggung jawab.Jika terpaksa menggandeng Pemodal, akan ditetapkan kriteria dan syarat-syarat Hubungan Modal dan Permodalan, tanpa mengabaikan kriteria ke-2 tsb.PP 51/2009 + Lembaga SertifikasiSidang RekomendasiBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Sidang Rekomendasi :Tujuan :Mempersiapkan anggota dalam rencana melakukan PRAKTEK APOTEKER sesuai di tempat kerjanya.Memperoleh komitmen (kesepahaman bersama) atas kondisi-kondisi riil di lapangan sehubungan dg tugas-tugas yang akan dijalankan.Instrumen kontrol dan menilai pola kerjasama dengan Pemodal agar tidak menyimpang dari komitmen profesi untuk menjaga Rahasia Kefarmasian.Upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pekerjaan Kefarmasian oleh pihak lain yang tidak memiliki kewenangan melakukannya.Menilai dan membuat batasan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara Apoteker dengan Pemodal serta antara Apoteker dengan pembantu-pembantunya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.Untuk menjamin dan melindungi Apoteker yang akan melaksanakan tugas menetapkan sediaan farmasi dan melaksanakan jasa kefarmasian (asuhan kefarmasian)


Kriteria Rekomendasi :Rekomendasi akan diterbitkan bila :Apoteker ybs memenuhi syarat kompetensi dan syarat profesi (Syarat Keahlian)Bagi Apoteker Utama / Pengelola Modal, memenuhi syarat legal kependudukan dan berdmonisili di Purwakarta; termasuk Penilaian Fasilitas Kefarmasian.Bagi Apoteker Utama / Pengelola Modal, sanggup menjalankan Praktek sekurang-kurangnya 51% dari total waktu di tempat kerja setiap hari.Bagi Apoteker Utama / Pengelola Modal, mampu membuat rencana dan menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan Modal dan managemen Personalia.Bagi Apoteker Utama / Pengelola Modal, mampu bersikap sebagai seorang Pemimpin dan sekaligus Pimpinan.Bagi Apoteker Utama / Pengelola Modal, mampu mengambil keputusan dengan berpegang pada Peraturan Perundangan Kefarmasian serta menjaga Rahasia Kefarmasian dan Rahasia Kedokteran.Mampu menjalankan tugas sebagai Apoteker dengan sebaik-baiknya dan mentaati Kode Etik Profesi.


Perijinan Praktek Apoteker & Apotek kedepan :Apoteker ber-STRAOrg. ProfesiPEMODALSidang & Kriteria RekomendasiOrg. NotarisDraft Kerjasama ModalKelengkapan lainnyaAPOTEKPerspektif ProfesiPPTSP/DinkesIjin Tempat Praktek ApotekerDinkesIjin Praktek ApotekerTempat Praktek/APOTEK (RAKYAT) MANDIRIIjin Praktek Apoteker MandiriApoteker TerekomendasiPengantar : Sebagian Hasil SidangKompetensi IndividualKompetensi ManagerialNotarisPasal 551(1) huruf bPasal 25BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Klasifikasi Rekomendasi bagi Apoteker :Apoteker ber-STRAApt. PendampingPEMODALSidang-1Organisasi Profesi (IAI)Draft Kerjasama ModalNotarisREKM - 1Invidual SkillPelatihan ManagemenPraktek MandiriApt. PengelolaManagerial SkillSidang-2REKM - 2REKM - 3Sidang-3Permohonan-1Permohonan-2Permohonan-3Dinkes Kab (SIPA)BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Klasifikasi Rekomendasi bagi TTK :TTK ber-STRFasilitas Pelayanan-2Organisasi Profesi (IAI)REKM-KhususSertf. Keterampilan KhususFasilitas Pelayanan-1Fasilitas Distr & ProduksiSK PengangkatanREKM-UmumPermohonan diriPermohonan ApotekerDinkes Kab (SIK)Permohonan ApotekerSertf. Keterampilan UmumBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Kualifikasi minimal Tenaga Kefarmasian :APOTEKERKompetensiIndividual :Sertifikasi Kompetensi DiriKewajiban individual dalam melaksanakan Praktek ApotekerManagerial :Kompetensi MangerialKewajiban Plus dalam melaksanakan Praktek Managerial di Sarana KefarmasianWajib mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian.Wajib mencatat pelayanan kefarmasian (PMR)Harus menerapkan Standar Pelayanan Harus menyerahkan dan melayani obat-obat berdasarkan resep Melaksanakan menetapkan Standar Prosedur OperasionalWajib menyimpan Rahasia Kedokteran dan Rahasia KefarmasianWajib menyelenggarakan Program Kendali Mutu dan Kendali Biaya

Menyusun studi kelayakan pendirian Apotek .Menyusun Struktur Organisasi Apotek.Menyusun Deskripsi Kerja bagi personalia di tiap-tiap bagian Apotek.Menyusun (mengikuti) Rencana Tata Ruang Apotek yang benarMenyusun Jadwal Praktek untuk dirinya dan Apoteker-apoteker Pendamping.Membuat SPO Umum Standar Pelayanan di Apotek dan SPO bagian-bagian.Menyusun RAB Apotek dan Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi Laba)Menyusun Format Kerjasama ModalBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Kualifikasi minimal Tenaga Kefarmasian :Tenaga Teknis KefarmasianSkill/Keterampilan TeknisUmum :Sertifikasi Ketrampilan DiriKewajiban individual dalam melaksanakan PekerjaanKhusus :Kompetensi KhususKewajiban Plus dalam melaksanakan fungsi kerja di Sarana Kefarmasian (TO)Wajib mentaati perintah Atasan (Apoteker)Wajib mencatat pekerjaan kefarmasian yang dilakukanHarus mengikuti/melaksanakan Standar Prosedur Operasional yg telah ditetapkanWajib menyimpan Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian

Menyusun studi kelayakan pendirian Toko Obat .Mengikuti Struktur Organisasi TO SederhanaMengikuti pembagian kerja di tiap-tiap bagian Toko Obat.Menyusun (mengikuti) Rencana Tata Ruang Toko Obat yang benarMembuat SPO Umum Standar Pelayanan di Toko Obat.Menyusun Format KerjaBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kefarmasian :APOTEKERProfesionalTingkat Dasar (Level 1):Pelatihan Managemen Umum ApotekPelatihan Administrasi PelayananPelatihan Administrasi PengelolaanAspek-aspek KerjasamaTingkat Terampil (Level 2):Pelatihan Managemen KeuanganPelatihan Strategi EfisiensiTingkat Mahir (Level 3):Pelatihan Strategi JaringanPelatihan Komunikasi/Negosiasi ProfesionalBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kefarmasian :Tenaga Teknis KefarmasianSkill/Keterampilan TeknisAspek Umum :Pelatihan Administrasi Umum (Pelayanan, Distribusi, Produksi)Pelatihan Administrasi ResepPelatihan Pergudangan ObatPelatihan Administrasi Catatan Pengobatan Pasien.Rahasia Kefarmasian dan Rahasia Kedokteran.Pelatihan Penyiapan Obat untuk PelayananPelatihan Pengantar CDOBPelatihan Pengantar CPOB dan CPOTBAspek Khusus:Pelatihan Pengantar Managemen Toko ObatPelatihan Klasifikasi Terapi ObatPelatihan Pembuatan Simplisia Obat HerbalPelatihan Teknik Mencampur /Meracik (mixing) Obat atau bahan ObatPelatihan Pengemasan dan Labelling Obat Jadi.Pelatihan Batch RecordPelatihan Administrasi Keuangan BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 0Tipe A1 Tahun PertamaPemodal Modal = 0 %Modal = 100 %Apoteker 0 = Apoteker yang baru lulus/belum punya pengalaman kerja ApotekPrinsip Pembagian = 30A : 70PSistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 42%Apoteker Pengelola Modal : 18%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 4,2 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 1,8 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp750rb)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 450rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 3Tipe A2Tahun PertamaPemodal Modal = 0 %Modal = 100 %Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 41%Apoteker Pengelola Modal : 19%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 4,1 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 1,9 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 800rb)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (sahamApt : Rp 480rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker 3 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 3 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 32A : 68PBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 6Tipe A3Tahun PertamaPemodal 0Modal = 0 %Modal = 100 %Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 39%Apoteker Pengelola Modal : 21%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 3,9 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 2,1 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 850rb)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 510rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker 6 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 6 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 34A : 66PBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 9Tipe A4Tahun PertamaPemodal 0Modal = 0 %Modal = 100 %Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 38%Apoteker Pengelola Modal : 22%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp 10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 3,8 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 2,2 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 900rb)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 540rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker 9 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 9 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 36A : 64PBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 12Tipe A5Tahun PertamaPemodal 0Modal = 0 %Modal = 100 %Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 37%Apoteker Pengelola Modal : 23%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp 10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 3,7 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 2,3 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 950rb)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 570rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker 12 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 12 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 38A : 62PBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker >12Tipe A6Tahun PertamaPemodal 0Modal = 0 %Modal = 100 %Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 36%Apoteker Pengelola Modal : 24%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp 10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 3,6 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 2,4 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 1jt)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 600rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker >12 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja >12 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 40A : 60PBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 0Tipe B1 Tahun PertamaPemodal Modal = 10 %Modal = 90 %Apoteker 0 = Apoteker yang baru lulus/belum punya pengalaman kerja ApotekPrinsip Pembagian = 37A : 63PSistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 38%Apoteker Pengelola Modal : 22%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 3,8 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 2,2 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp925rb)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 555rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 4Tipe B2Tahun PertamaPemodal Modal = 10 %Modal = 90 %Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 37%Apoteker Pengelola Modal : 23%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 3,7 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 2,3 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 950rb)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (sahamApt : Rp 570rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker 4 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 4 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 38A : 62PBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 8Tipe B3Tahun PertamaPemodal Modal = 10 %Modal = 90 %Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 36%Apoteker Pengelola Modal : 24%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 3,5 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 2,5 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 975rb)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 585rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker 8 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 8 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 39A : 61PBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 12Tipe B4Tahun PertamaPemodal Modal = 10 %Modal = 90 %Apoteker 12 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 12 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 40A : 60PSistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 36%Apoteker Pengelola Modal : 24%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp 10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 3,6 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 2,4 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 1jt)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 600rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker >12Tipe B5Tahun PertamaPemodal Modal = 10 %Modal = 90 %Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 35%Apoteker Pengelola Modal : 25%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp 10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 3,5 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 2,5 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 1,025jt)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 615rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker >12 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja >12 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 41A : 59PBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 0Tipe C1 Tahun PertamaPemodal Modal = 25 %Modal = 75 %Apoteker 0 = Apoteker yang baru lulus/belum punya pengalaman kerja ApotekPrinsip Pembagian = 47A : 53PSistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 32%Apoteker Pengelola Modal : 28%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 3,2 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 2,8 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp1,175jt)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 705rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 5Tipe C2Tahun PertamaPemodal Modal = 25%Modal = 75%Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 31%Apoteker Pengelola Modal : 29%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 3,1 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 2,9 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 1,2jt)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (sahamApt : Rp 720rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker 5 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 5 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 48A : 52PBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 10Tipe C3Tahun PertamaPemodal Modal = 25 %Modal = 75 %Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 30,5%Apoteker Pengelola Modal : 29,5%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 3,05 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 2,95 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 1,225jt)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 735rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker 10 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 10 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 49A : 51PBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 0Tipe D1Tahun PertamaPemodal Modal = 50 %Modal = 50 %Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 27%Apoteker Pengelola Modal : 33%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp 10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 2,7 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 3,3 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 1,375jt)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 825rb)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker 0 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 0 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 55A : 45PBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian



Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 9Tipe E1Tahun PertamaPemodal Modal = 75 %Modal = 25 %Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 12%Apoteker Pengelola Modal : 48%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp 10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 1,3 jtApoteker Pengelola Modal : Rp 4,8 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 2jt)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 1,2jt)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker 0 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 0 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 80A : 20PBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 5Tipe E2Tahun PertamaPemodal Modal = 75 %Modal = 25 %Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 9%Apoteker Pengelola Modal : 51%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp 10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 900rbApoteker Pengelola Modal : Rp 5,1jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 2,125jt)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 1,275jt)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker 5 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 5 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 85A : 15PBerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Tipe-tipe Kerjasama Modal :Apoteker 10Tipe E3Tahun PertamaPemodal Modal = 75 %Modal = 25 %Sistem Bagi Laba Bersih :Penyerta Pemodal : 6%Apoteker Pengelola Modal : 54%Pengembangan Usaha : 25%Dana Cadangan : 15%Misal Laba Bersih April : Rp 10 juta;Penyerta Pemodal : Rp 600rbApoteker Pengelola Modal : Rp 5,4 jtPengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 2,25jt)Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 1,35jt)Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas ApotekApoteker 10= Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 10 thn di ApotekPrinsip Pembagian = 90A : 10P63BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Klasifikasi PRAKTEK APOTEKER :IndividualPRAKTEK APOTEKER MANDIRIKolektifSARANA PELAYANAN :FASILITAS KEFARMASIAN (Apotek)FASILITAS KSEHATAN1264BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Klasifikasi APOTEK :Terdapat > 2 orang Apoteker yang melaksanakan Praktek secara bersamaan dalam satu shift.Persediaan Obat LengkapJumlah TTK mencukupi sesuai dengan bagian-bagian secara jelasTerdapat Ruang Diskusi Terapi/Koordinasi antar Apoteker dan para Staff (TTK)Terdapat Ruang Pelayanan Konseling untuk tiap-tiap ApotekerTipe ATerdapat 2 orang Apoteker yang melaksanakan Praktek.Persediaan Obat Relatif LengkapJumlah TTK mencukupi sesuai dengan bagian-bagiannyaTerdapat Tempat Koordinasi antar Apoteker dan TTKTerdapat Ruang Pelayanan Konseling

*) Khusus untuk Apotek 24 jam : 3 orang Apoteker**) Jika Tidak Ada Apoteker : Dilarang melayani resep

Tipe BModal > 2 MModal 500jt 2 MDi luar Tanah &BangunanDi luar Tanah &Bangunan65BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Klasifikasi APOTEK :Tipe CTerdapat 1 orang Apoteker yang melaksanakan Praktek.Persediaan Obat Sesuai dengan kebutuhan MasyarakatJumlah TTK mencukupi sesuai dengan tugasnyaTerdapat Tempat Koordinasi antar Apoteker dan TTKTerdapat Ruang Pelayanan Konseling

*) Khusus untuk Apotek 24 jam : 3 orang Apoteker**) Jika Tidak Ada Apoteker : Dilarang melayani resepPraktek MandiriDi luar Tanah &BangunanModal 150 500 jtDi luar Tanah &BangunanModal < 150 jtTerdapat 1 orang Apoteker yang melaksanakan Praktek.Persediaan Obat Sesuai dengan kebutuhan LingkunganAda/tanpa TTK, sesuai kebutuhanTerdapat Meja Pelayanan Konseling

66BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Rasionalisasi Jumlah dan Sebaran Apotek :1 Apotek 2 Apoteker40-an ApotekerPerlu 68 ApotekerPerlu 17 ApotekatauFakta : Ada 37 Apotek APOTEK12-an ApotekerAktifHanya perlu 6 ApotekAlternatif Solusi :Apotek-apotek menyesuaikan diri ( 2 Apoteker/Apotek)Beberapa Apotek bergabung/merger menyesuaikan jumlah Apoteker Nyata.Apotek dengan sedikit Resep : Jadi TOKO OBAT BERIJINJadwal Buka/Operasional Apotek67BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Sebaran Apotek :1. Kecamatan PurwakartaApotek-apotek :Apotek NUSINDO FARMA 1Apotek Kamala DewiApotek AvicenaApotek SahidApotek As SalamApotek PrimaApotek SetraApotek PermataApotek PerdanaApotek Amanah FarmaApotek Nabilah 2Apotek MutiaraApotek GranitaApotek PahlawanApotek DahliaApotek SentralApotek KancanaApotek MeicyApotek MunjulApotek Cimaung

Apotek-apotek :Apotek MiniApotek SudirmanApotek Puri MedikaApotek Pasar ReboApotek RezaApotek AQMAApotek Sayang BundaApotek Kartika/YudistiraAptek South PacificApotek Mahkota SadangApotek Sayang Bunda SadangApotek Sejahtera

Ada 8 Ap : dijaga baik o ApotekerAda 13 Ap : Apt tak jelas ada dimanaAda 8 Ap : Apt diragukan komitmennyaAda 3 Ap : Apt PNS (ada Luar Kota)68BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Sebaran Apotek :2. Kecamatan Babakan CikaoApotek-apotek :Apotek Nadia

Apoteker diragukan komitmennya

3. Kecamatan JatiluhurApotek-apotek :Apotek Jatiluhur di Bunder


4. Kecamatan CampakaApotek-apotek :Apotek Campaka


5. Kecamatan WanayasaApotek-apotek :Apotek Barokah


6. Kecamatan PasawahanApotek-apotek :Apotek Rio


7. Kecamatan Bojong SawitApotek-apotek :Apotek Mulia Jaya


69BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Sebaran Apotek :9. Kecamatan Tak Ber-Apotek (tidak ada Apoteker)Kecamatan-kecamatan :Kecamatan BungursariKecamatan SukataniKecamatan DarangdanKecamatan ManiisKecamatan TegalwaruKecamatan Pasawahan ??Kecamatan PondokSalamKecamatan SukasariKecamatan Kiara Pedes

8. Kecamatan PleretApotek-apotek :Apotek Pleret


Target Rekomendasi70BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Peta Kebutuhan Apoteker Purwakarta :Dasar Pemikiran PP 51/2009Dimana terdapat Dokter Praktek Ada Resep Apoteker harus melakukan pelayanan jasa kefarmasian.Pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu (Pasal 2)Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dipidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) [Pasal 198 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009]Resep adalah :Permintaan tertulis dari dokter kepada Apoteker untuk menyerahkan obat kepada Pasien berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku.71BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Peta Kebutuhan Apoteker Purwakarta :1. ApotekApotek-apotek :Kecamatan Kota:1 2 Apotek Tipe A (6-8 Apoteker)10 12 Apotek Tipe B (24 Apoteker)

Kecamatan Lainnya: aa 1 Apotek (16 Apoteker)

Jumlah Apotek & Apoteker : 30 Apotek (Tempat Praktek Apoteker) untuk seluruh Kecamatan di Purwakarta+ 48 Apoteker Standby72BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Peta Kebutuhan Apoteker Purwakarta :2. PukesmasPP 51 mewajibkan 1 puskesmas terdapat 1 orang ApotekerJadi Pemerintah Daerah memerlukan 17 orang Apoteker3. Rumah Sakit (Instalasi Farmasi)PP 51 mewajibkan setiap Rumah Sakit terdapat 2 orang ApotekerJika terdapat 5 RS di PurwakartaBerarti memerlukan 10 orang Apoteker4. KlinikPP 51 mewajibkan agar setiap Klinik terdapat 1 orang ApotekerJika terdapat 20 Klinik di PurwakartaBerarti memerlukan 20 orang Apoteker73BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Peta Kebutuhan Apoteker Purwakarta :5. Balai Pengobatan (BP)PP 51 mewajibkan agar setiap BP terdapat 1 orang ApotekerJika terdapat 10 BP di PurwakartaBerarti memerlukan 10 orang Apoteker6. Praktek Bersama (PB) atau Tempat Praktek DokterPP 51 mewajibkan setiap Tempat PB/TPD terdapat 1 orang ApotekerJika terdapat 10 PB di PurwakartaBerarti memerlukan 10 orang ApotekerPurwakarta memerlukan 115 Orang Apoteker + Tenaga Teknis Kefarmasian untuk berbagai Sarana Pelayanan Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kefarmasian 74BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Mengapa Perlu Apoteker ?Pemerintah Wajib memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dakam memperoleh sediaan farmasi dan jasa kefarmasianMemberi kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan Tenaga Kefarmasian.Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai iptek dan peraturan perundang-undangan.Tuntutan Global dan FIP75BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Siapa membiayai Pekerjaan Kefarmasian ?1. PemerintahGajihPNS Pusat atau Daerah :RSUP/RSUDPuskesmas3. Masyarakat Pengguna JasaMelakukan Pelayanan :ApotekPraktek Bersama (dr dan apt)Praktek Mandiri2. Masyarakat Pengguna WewenangGajih + Jasa KefarmasianPegawai / Karyawan Swasta :Fasilitas KesehatanJasa Kefarmasian76BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian

Gajih dan Jasa Kefarmasian di ApotekPemodalApoteker Pengelola ApotekKerjasama Modal Non GajihApoteker PendampingTenaga Teknis KefarmasianGajih MurniJasa Praktek (Gajih)Prinsip :Pemodal tidak boleh menggaji Tenaga Kefarmasian (Tidak Etis)Apoteker Pendamping tidak boleh membebani Apotek berlebihanApoteker Pendamping mendapatkan penghasilan dari Jasa Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan (berdasarkan Kode Etik Kesejawatan)77

oleh : ali mashuda, s. si., apt ketua ikatan apoteker indonesia cabang kabupaten purwakarta

Documents