oleh : drs. h. ramedlon, m · raffles city hotel, 4 juni 2013 ... penerapan prinsip-prinsip tata...
TRANSCRIPT
Oleh :Drs. H. Ramedlon, M.PdKepala Bagian Tata Usaha Kanwil KemenagProvinsi Bengkulu
Oleh :Drs. H. Ramedlon, M.PdKepala Bagian Tata Usaha Kanwil KemenagProvinsi Bengkulu
Raffles City Hotel, 4 Juni 2013Disampaikan dalam KegiatanOrientasi Kehumasan Tahun 2013
PERATURAN MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANGPEDOMAN UMUM TATA KELOLAKEHUMASAN DI LINGKUNGANINSTANSI PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANGPEDOMAN UMUM TATA KELOLAKEHUMASAN DI LINGKUNGANINSTANSI PEMERINTAH
UU Nomor 14 Tahun2008 TetangKeterbukaan InformasiPublik
UU Nomor 14 Tahun2008 TetangKeterbukaan InformasiPublik
Instansi pemerintah adalahkementerian negara, lembagapemerintah nonkementerian(LPNK), lembaga nonstruktural(LNS), sekretariat lembaga tingginegara dan lembaga negara,pemerintah provinsi, pemerintahkabupaten, dan pemerintah kota.
Instansi pemerintah adalahkementerian negara, lembagapemerintah nonkementerian(LPNK), lembaga nonstruktural(LNS), sekretariat lembaga tingginegara dan lembaga negara,pemerintah provinsi, pemerintahkabupaten, dan pemerintah kota.
Terciptanya pengelolaankehumasan (kelembagaan,ketatalaksanaan, dan SDM) yangproporsional, profesional, efektif,dan efisien dalam mendukungpenerapan prinsip-prinsip tatakepemerintahan yang baik.
Terciptanya pengelolaankehumasan (kelembagaan,ketatalaksanaan, dan SDM) yangproporsional, profesional, efektif,dan efisien dalam mendukungpenerapan prinsip-prinsip tatakepemerintahan yang baik.
1. Membangun citra dan reputasi positifpemerintah;
2. Membentuk, meningkatkan, dan memeliharaopini positif publik;
3. Menampung dan mengolah aspirasimasyarakat;
4. Mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi,serta menganalisis data dan informasi;
5. Menyosialisasikan kebijakan dan programpemerintah;
6. Membangun kepercayaan publik (public trust).
1. Membangun citra dan reputasi positifpemerintah;
2. Membentuk, meningkatkan, dan memeliharaopini positif publik;
3. Menampung dan mengolah aspirasimasyarakat;
4. Mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi,serta menganalisis data dan informasi;
5. Menyosialisasikan kebijakan dan programpemerintah;
6. Membangun kepercayaan publik (public trust).
1. Membentuk, meningkatkan, sertamemelihara citra dan reputasi positifinstansi pemerintah denganmenyediakan informasi tentangkebijakan, program, dan kegiataninstansi;
2. menciptakan iklim hubungan internaldan eksternal yang kondusif dandinamis;
1. Membentuk, meningkatkan, sertamemelihara citra dan reputasi positifinstansi pemerintah denganmenyediakan informasi tentangkebijakan, program, dan kegiataninstansi;
2. menciptakan iklim hubungan internaldan eksternal yang kondusif dandinamis;
3. Menjadi penghubung instansi denganpubliknya;
4. Melaksanakan fungsi manajemenkomunikasi, yang meliputi kegiatanperencanaan, pelaksanaan,pengendalian, dan pemberianmasukan dalam pengelolaaninformasi.
3. Menjadi penghubung instansi denganpubliknya;
4. Melaksanakan fungsi manajemenkomunikasi, yang meliputi kegiatanperencanaan, pelaksanaan,pengendalian, dan pemberianmasukan dalam pengelolaaninformasi.
1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antarainstansi pemerintah dan publik yangterencana untuk menciptakan salingpengertian dalam mencapai tujuan, demimemperoleh manfaat bersama;
2. Meningkatkan kelancaran arus informasi danaksesibilitas publik;
3. Meningkatkan koordinasi dalampenyebarluasan informasi tentang kebijakanpemerintah;
4. Membangun citra dan reputasi positif.
1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antarainstansi pemerintah dan publik yangterencana untuk menciptakan salingpengertian dalam mencapai tujuan, demimemperoleh manfaat bersama;
2. Meningkatkan kelancaran arus informasi danaksesibilitas publik;
3. Meningkatkan koordinasi dalampenyebarluasan informasi tentang kebijakanpemerintah;
4. Membangun citra dan reputasi positif.
1. KomunikatorHumas pemerintah berperan
membuka akses dan salurankomunikasi dua arah, antarainstansi pemerintah danpubliknya, baik secara langsungmaupun tidak langsung, melaluisarana kehumasan.
1. KomunikatorHumas pemerintah berperan
membuka akses dan salurankomunikasi dua arah, antarainstansi pemerintah danpubliknya, baik secara langsungmaupun tidak langsung, melaluisarana kehumasan.
2. FasilitatorHumas pemerintah berperanmenyerap perkembangan situasidan aspirasi publik untuk dijadikanmasukan bagi pimpinan instansipemerintah dalam pengambilanputusan.
2. FasilitatorHumas pemerintah berperanmenyerap perkembangan situasidan aspirasi publik untuk dijadikanmasukan bagi pimpinan instansipemerintah dalam pengambilanputusan.
3. DiseminatorHumas pemerintah berperan
dalam pelayanan informasiterhadap internal organisasi danpubliknya, baik langsung maupuntidak langsung, mengenaikebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah.
3. DiseminatorHumas pemerintah berperan
dalam pelayanan informasiterhadap internal organisasi danpubliknya, baik langsung maupuntidak langsung, mengenaikebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah.
4. KatalisatorHumas pemerintah berperan dalammelakukan berbagai pendekatandan strategi guna mempengaruhisikap dan pendapat publik untukmenyelaraskan kepentinganpemerintah dengan publik.
4. KatalisatorHumas pemerintah berperan dalammelakukan berbagai pendekatandan strategi guna mempengaruhisikap dan pendapat publik untukmenyelaraskan kepentinganpemerintah dengan publik.
5. Konselor, Advisor, dan InterpratorHumas merupakan konsultan,penasihat, dan penerjemah kebijakanpemerintah.
6. PrescriberHumas berperan sebagai salah satuinstrumen strategis pemimpin puncakpenentu kebijakan.
5. Konselor, Advisor, dan InterpratorHumas merupakan konsultan,penasihat, dan penerjemah kebijakanpemerintah.
6. PrescriberHumas berperan sebagai salah satuinstrumen strategis pemimpin puncakpenentu kebijakan.