Oleh: Ir. Suyatno, MKesOleh: Ir. Suyatno, MKes

ByBy : Suyatno, Ir. MKes: Suyatno, Ir. MKes

Office Office : Dept. of Public Health Nutrition, Faculty of Public Health: Dept. of Public Health Nutrition, Faculty of Public Health

Diponegoro University, SemarangDiponegoro University, Semarang

ContactContact : 081: 081--22815730 / 02422815730 / 024--7025191570251915

BlogBlog : suyatno.blog.undip.ac.id: suyatno.blog.undip.ac.id

2

Sejarah Perkembangan Ilmu Sejarah Perkembangan Ilmu

EkonomiEkonomi•• Setelah tahun 1776 dengan diterbitkannya sebuah buku oleh Setelah tahun 1776 dengan diterbitkannya sebuah buku oleh Adam Smith Adam Smith

yang berjudul yang berjudul An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of the NatioAn Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation n atau sering disingkat dengan atau sering disingkat dengan the Wealth of the Nation the Wealth of the Nation atau negara atau negara kesejahteraankesejahteraan

•• Menurutnya, kesejahteraan dapat dicapai dengan tanpa campur tangMenurutnya, kesejahteraan dapat dicapai dengan tanpa campur tangan an (intervensi) dari pemerintah dan alokasi sumber daya yang ada di(intervensi) dari pemerintah dan alokasi sumber daya yang ada diserahkan serahkan pada mekanisme pasar pada mekanisme pasar (market mechanism) (market mechanism) atauatau (invisible hand)(invisible hand)

•• Adam Smith ini dikenal dengan Kelompok Klasik. Tradisi dari kaumAdam Smith ini dikenal dengan Kelompok Klasik. Tradisi dari kaum klasik klasik inilah yang menjadi dasar perkembangan ilmu ekonomi mikro inilah yang menjadi dasar perkembangan ilmu ekonomi mikro (microeconomics).(microeconomics).

3

•• Pada tahun 1930Pada tahun 1930--an berupa depresi besar an berupa depresi besar (great (great

depression) depression) yang melanda dunia melahirkan yang melanda dunia melahirkan

ekonom baru ekonom baru yaitu John Meynard Keynes yaitu John Meynard Keynes dengan dengan

bukunya bukunya General Theory of Employment, Interest General Theory of Employment, Interest

and Money and Money cikal bakal dari teori ekonomi cikal bakal dari teori ekonomi

makro. makro.

•• Jika kelompok klasik mendasarkan pada Jika kelompok klasik mendasarkan pada

bekerjanya mekanisme pasar persaingan maka bekerjanya mekanisme pasar persaingan maka

kelompok kelompok KeynesianKeynesian menganggap perlu campur menganggap perlu campur

tangan dalam kegiatan perekonomian tangan dalam kegiatan perekonomian (public (public

goods and services)goods and services)

4

Klasik Keynes

a. Tidak perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian

a. Perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian

b. Kalaupun ada campur tangan pemerintah, maka kegiatan pemerintah hanya dibatasi pada:

b. Campur tangan ini bertujuan untuk mengatasi penyakit ekonomi yaitu:

1. pertahanan dan keamanan 1. pengangguran

2. hukum dan peradilan 2. pertumbuhan ekonomi

3. penyediaan prasarana umum yang tidak Dapat disediakan oleh swasta

3. inflasi

Pengertian Ekonomi Mikro Pengertian Ekonomi Mikro

dan Ekonomi Makrodan Ekonomi Makro

Ekonomi Mikro mengupas ilmu ekonomi dari sudut pandang Ekonomi Mikro mengupas ilmu ekonomi dari sudut pandang ‘‘kepentingan unitkepentingan unit--unit ekonomi terkecilunit ekonomi terkecil’’

Misalnya membahas :Misalnya membahas :

•• perilaku rumah tangga konsumenperilaku rumah tangga konsumen

•• perilaku rumah tangga produsenperilaku rumah tangga produsen

•• dan perilaku pasar secara individualdan perilaku pasar secara individual

Ekonomi Makro mengupas perilaku perekonomian sebagai suatu Ekonomi Makro mengupas perilaku perekonomian sebagai suatu ‘‘keseluruhankeseluruhan’’ (agregat) dan mengabaikan masalah(agregat) dan mengabaikan masalah--masalah yang masalah yang dihadapi oleh unitdihadapi oleh unit--unit individu.unit individu.

Perbedaan Ekonomi Mikro dengan Perbedaan Ekonomi Mikro dengan

Ekonomi MakroEkonomi Makro•• Analisis bersifat bagianAnalisis bersifat bagian--bagian / unit bagian / unit

terkecilterkecil

•• Titik berat analisis :Titik berat analisis :

»» cara mewujudkan efisiensicara mewujudkan efisiensi

»» cara mencapai kepuasancara mencapai kepuasan

•• Cakupan permasalahan :Cakupan permasalahan :

∆∆ teori produksiteori produksi

∆∆ biaya produksibiaya produksi

∆∆ perilaku konsumenperilaku konsumen

∆∆ perilaku produsen perilaku produsen

∆∆ struktur pasarstruktur pasar

∆∆ teori konsumsiteori konsumsi

∆∆ teori distribusiteori distribusi

∆∆ elastisitaselastisitas

∆∆ penawaran seorang konsumenpenawaran seorang konsumen

∆∆ penawaran seorang produsenpenawaran seorang produsen

•• Analisis bersifat menyeluruh (agregat)Analisis bersifat menyeluruh (agregat)

•• Titik berat analisis :Titik berat analisis :

»» faktor yg menentukan tingkat kegiatan faktor yg menentukan tingkat kegiatan ekonomi suatu negaraekonomi suatu negara

»» MasalahMasalah--masalah utama perekonomianmasalah utama perekonomian

»» Peran pemerintah mengatasi masalah Peran pemerintah mengatasi masalah ekonomiekonomi

•• Cakupan permasalahan :Cakupan permasalahan :

∆∆ Pendapatan NasionalPendapatan Nasional

∆∆ pertumbuhan ekonomipertumbuhan ekonomi

∆∆ inflasiinflasi

∆∆ kebijakan ekonomi pemerintah kebijakan ekonomi pemerintah

∆∆ Neraca PembayaranNeraca Pembayaran

∆∆ pengangguranpengangguran

∆∆ Pendapatan per kapitaPendapatan per kapita

∆∆ permintaan seluruh konsumenpermintaan seluruh konsumen

∆∆ penawaran seluruh produsenpenawaran seluruh produsen

7

Produk

Domestik Income

Pembayaran hutang

Investasi di

Luar Negeri

PENYUSUTAN

I N V E S T A S I

Tabungan

kotor

usaha

Pajak

Netto Pen

P a j a k

Pembelian-pembelian oleh pemerintah

Produk

Domestik

Netto

Konsumsi

Produk

Domestik

Bruto

BLN

K o n s u m s i

Upah

Sewa

Dividen

Pajak

Tabun

gan

Perora

ngan

Faktor makro ekonomiFaktor makro ekonomi

9

Beberapa statistik ekonomi yang Beberapa statistik ekonomi yang

pentingpenting

•• Gross Domestic Product (GDP) : ukuran total Gross Domestic Product (GDP) : ukuran total produksi barang dan jasa dari ekonomi (negara).produksi barang dan jasa dari ekonomi (negara).–– GDP yang tumbuh pesat menunjukkan ekonomi yang GDP yang tumbuh pesat menunjukkan ekonomi yang

bertumbuh sehingga penjualan perusahaan bisa meningkat bertumbuh sehingga penjualan perusahaan bisa meningkat ��baik untuk sahambaik untuk saham

•• Employment : tingkat pengangguran (unemployment Employment : tingkat pengangguran (unemployment rate) rate) –– Unemployment rate yang rendah berarti ekonomi beroperasi Unemployment rate yang rendah berarti ekonomi beroperasi

pada kapasitas penuh, sehingga pertumbuhan ekonomi pada kapasitas penuh, sehingga pertumbuhan ekonomi berikutnya bisa menyebabkan inflasi (faktor produksi naik berikutnya bisa menyebabkan inflasi (faktor produksi naik harganya)harganya)

10

Beberapa statistik ekonomi yang Beberapa statistik ekonomi yang

pentingpenting

•• Inflasi : kenaikan harga yang umum. Inflasi yang tinggi Inflasi : kenaikan harga yang umum. Inflasi yang tinggi berarti ekonomi mengalami berarti ekonomi mengalami ‘‘overheatingoverheating’’, sehingga bisa , sehingga bisa menyebabkan BI menaikkan suku bunga.menyebabkan BI menaikkan suku bunga.–– Ada trade off antara unemployment dan inflasiAda trade off antara unemployment dan inflasi

•• Suku bunga : suku bunga menurunkan PV dari arus kas Suku bunga : suku bunga menurunkan PV dari arus kas yang diterima di masa depan yang diterima di masa depan �� menurunkan nilai menurunkan nilai saham.saham.–– Dampak kenaikan suku bunga paling besar pada perusahaan Dampak kenaikan suku bunga paling besar pada perusahaan

yang menjual yang menjual highhigh--priced consumer durablespriced consumer durables, misal mobil dan , misal mobil dan rumah yang biasanya didanai dengan kredit.rumah yang biasanya didanai dengan kredit.

11

Beberapa statistik ekonomi yang Beberapa statistik ekonomi yang

pentingpenting

•• Defisit budget : perbedaan antara belanja dan Defisit budget : perbedaan antara belanja dan pendapatan pemerintah. pendapatan pemerintah. –– Budget defisit bisa ditujukan untuk mendorong ekonomi.Budget defisit bisa ditujukan untuk mendorong ekonomi.

–– Budget defisit yang sangat besar harus ditutup dengan Budget defisit yang sangat besar harus ditutup dengan meminjam, sehingga bisa menaikkan suku bunga meminjam, sehingga bisa menaikkan suku bunga �� efek efek crowding out, yaitu pinjaman pemerintah membatasi crowding out, yaitu pinjaman pemerintah membatasi pinjaman dari sektor swasta.pinjaman dari sektor swasta.

•• Sentimen : kepercayaan konsumen (consumer Sentimen : kepercayaan konsumen (consumer confidence). Jika consumer confidence tinggi maka ia confidence). Jika consumer confidence tinggi maka ia lebih mungkin membeli lebih mungkin membeli big ticket itembig ticket item (barang(barang--barang barang mahal, seperti mobil, rumah).mahal, seperti mobil, rumah).

ASUMSI EKONOMI MAKRO 2009ASUMSI EKONOMI MAKRO 2009

No RAPBNDok

Tambahan

Kesep.

Panggar

Skenario

Baru

1. Produk Domestik Bruto (triliun) 5.296,3 5.296,3 5.909,4 5.339,3

2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,2 6,2 6,3 6,1

3. Inflasi (%) 6,5 6,5 6,2 7,0

4. Suku Bunga SBI-3 Bulan (%) 8,5 8,5 8,0 8,5

5. Nilai Tukar (Rp/US$) 9.100 9.100 9.150 9.300

6. Harga Minyak (US$/barel) 130,0 100,0 95,0 95,0

7. Lifting (juta barel per hari) 0,950 0,950 0,950 0,950

8.Volume Konsumsi BBM bersubsidi (juta kl)

38,9 36,8 36,8 36,8

9.Volume Konversi Minyak Tanah ke LPG (juta kl)

4,0 4,0 4,0 4,0

12

Contoh:

RINGKASAN APBN 2008-2009 (Triliun Rp)

13

A. Pendapatan Negara dan Hibah 895.0 962.5 1,022.6 1,027.4 1,032.3 I. Penerimaan Dalam Negeri 892.0 959.5 1,021.6 1,026.5 1,031.4

1. Penerimaan Perpajakan 609.2 633.8 726.3 734.2 735.2

a.l. - PPh Migas 53.6 62.1 65.7 65.1 66.1 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 282.8 325.7 295.4 292.3 296.1

- PNBP Migas 208.2 248.3 233.8 225.4 229.2 - SDA Migas 182.9 219.1 203.1 195.0 198.7 - Laba Pertamina 16.0 18.6 21.2 21.2 21.2

- PNBP Lainnya dari DMO 9.2 10.7 9.5 9.2 9.3 II. Hibah 2.9 3.0 0.9 0.9 0.9

B. Belanja Negara 989.5 1,023.7 1,122.2 1,119.2 1,102.7 I. Belanja Pemerintah Pusat 697.1 730.1 818.2 802.6 793.5

A. Belanja K/L 290.0 266.4 312.6 310.9 310.6 B. Belanja Non K/L 407.0 463.8 505.6 491.7 482.8 a.l - Pembayaran Bunga Utang 94.8 95.5 110.3 109.9 103.3

- Subsidi 234.4 282.8 227.2 207.8 212.0 a.l i. BBM (Pertamina) 126.8 147.6 101.4 89.4 93.7

ii. Listrik (PLN) 60.3 76.0 60.4 52.2 53.6 - Cadangan Risiko Fiskal 9.3 1.0 10.0 17.3 15.0 - Tambahan Anggaran Pendidikan - - 46.2 45.2 41.1

II. Transfer Ke Daerah 292.4 293.6 303.9 305.6 306.9

a.l. - DBH Migas 33.6 34.2 37.1 37.1 37.7 - Dana Alokasi Umum 179.5 179.5 183.4 183.5 184.1

III. Tambahan Belanja - - - 11.0 2.3 a.l - Rupiah Murni - - - 8.7 -

C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (94.5) (61.2) (99.6) (91.8) (70.4)

% defisit thd PDB (2.1) (1.3) (1.88) (1.73) (1.32) D. Pembiayaan (I + II) 94.5 63.3 99.6 91.8 70.4

I. Pembiayaan Dalam Negeri 107.6 78.2 110.7 102.2 79.4 1. Perbankan dalam negeri (11.7) (11.7) 9.8 11.5 16.7 2. Non-perbankan dalam negeri 119.3 89.9 100.9 90.7 62.8

a.l. Surat Berharga Negara (neto) 117.8 91.7 112.5 103.5 73.3 II. Pembiayaan Luar negeri (neto) (13.1) (14.9) (11.1) (10.5) (9.1)

1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 48.1 47.1 48.5 49.5 51.9 a.l. Pinjaman Program 26.4 25.3 23.7 23.8 26.2

2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN (61.3) (62.0) (59.6) (60.0) (61.0)

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan (0.0) 2.1 (0.0) - 0.0

Outlook Usulan

Perubahan

2008

APBN-P 2008

2009

Kesepakatan Panggar

RAPBN

Contoh:

Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2009

� Amandemen UU Perpajakan (UU PPh, UU PPN, dan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak)

� Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan

� Fasilitas PPh untuk Investasi Modal pada Sektor Bisnis Tertentu dan/atau Daerah Tertentu.

14

RAPBNKesepakatan

PanggarUsulan

PerubahanPajak Penghasilan 364.4 365.7 366.8 - PPh Migas 65.7 65.1 66.1 - PPh Non-Migas 298.7 300.7 300.7 Pajak pertambahan nilai245.4 249.5 249.5 Pajak bumi dan bangunan 28.9 28.9 28.9 BPHTB 7.3 7.8 7.8 Pajak lainnya 4.3 4.3 4.3 Total 650.3 656.2 657.3

Kebijakan Kepabeanan dan Cukai 2009

� Reformasi birokrasi dan penyempurnaan organisasi dengan pembentukan kantor modern cukai (kantor pelayanan madya cukai) di Malang, Kediri dan Kudus

� Jalur prioritas dan jalur MITA� Pengembangan otomasi sistem pelayanan kepabeanan� Pemberian fasilitas keringanan dan pembebasan di bidang impor� Implementasi INSW tahap III dan Asean Single Window (ASW)

RAPBNKesepakatan

PanggarUsulan

perubahanCukai 47.5 49.5 49.5 Bea masuk 19.2 19.2 19.2 Bea Keluar 9.3 9.3 9.3 Total 76.0 78.0 78.0

15

Kebijakan PNBP 2009

� Penerimaan Migas � Peningkatan koordinasi di antara

pembuat keputusan terkait Migas (Departemen Keuangan, Dep. ESDM, BP Migas)

� Penerimaan NonMigas� Peningkatan produksi

pertambangan (antara lain batubara dan timah)

� Review Draft Peraturan di bidang Investasi dan Kontrak terkait sumber daya energi dan mineral.

� Revitalisasi sektor kehutanan, terutama industri kehutanan

� Rehabilitasi dan Konversi Hutan� Memperketat pengumpulan PNBP

pada K/L � Implementasi Pay out Ratio di

BUMN

1616

RAPBNKesepakatan

PanggarUsulan Baru

a. Penerimaan SDA 212,6 206,4 210,0 i. SDA Migas 203,1 195,0 198,7

- Minyak bumi 159,3 150,5 153,2 - Gas Bumi 43,7 44,5 45,4

ii. Non Migas 9,5 11,4 11,4 - Pertambangan umum 7,0 8,7 8,7 - Kehutanan 2,4 2,5 2,5 - Perikanan 0,2 0,2 0,2

b. Bagian Laba BUMN 33,0 33,0 33,0 i. Pertamina 21,2 21,2 21,2 ii. Non Pertamina 11,8 11,8 11,8

c. PNBP Lainnya 44,0 47,4 47,6 d. Pendapatan BLU 5,8 5,4 5,4

Total 295,4 292,3 296,1

KEBIJAKAN UMUM BELANJA NEGARA, 2009

� Mendukung Prioritas RKP 2009:� Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan.� Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat

daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi.

� Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.

� Mendukung sasaran Pembangunan tahun 2009, yaitu :� Kenaikan pertumbuhan ekonomi (6,0% - 6,4%)� Pengurangan Kemiskinan (12% -14%)� Pengurangan Pengangguran (7,0% - 8,0%)

17

18

Kegagalan

Invisible Hand

Intervensi Pemerintah

Contoh-contoh

In Efficiency

� Monopoli

� Externalities

� Public Goods

• Hukum & peraturan anti monopoli, anti polusi,dst

� Pertahanan, RS, Listrik,air,dst

Intervensi Pasar

Subsidi

PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

InstabilityInflasiPengangguran Pertumbuhan lambat

Menstabilkan lwat policy2 makro ekonomi

Kebijakan moneter ( jumlah uang beredar, tingkat bunga )

Kebijakan Fiskal ( pajak, program pengeluaran pemerintah)

In Equality

Ketidakadilan pendapatan & kesejahteraan

Redistribusi

Income

�Program2 bantuan sosial

�Pajak progresif terhadap pendapatan & kemewahan

Adam Smith :

Dilengkapi oleh pemikiran2 lanjut ( John Maynard Keyness, dst )

19

Kegagalan

Invisible Hand

Intervensi Pemerintah

Contoh-contoh

In Efficiency

� Monopoli

� Externalities

� Public Goods

• Hukum & peraturan anti monopoli, anti polusi,dst

� Pertahanan, RS, Listrik,air,dst

Intervensi Pasar

Subsidi

PERLUNYA PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

InstabilityInflasiPengangguran Pertumbuhan lambat

Menstabilkan lewat policy2 makro ekonomi

Kebijakan moneter ( jumlah uang beredar, tingkat bunga )

Kebijakan Fiskal ( pajak, program pengeluaran pemerintah)

In Equality

Ketidakadilan pendapatan & kesejahteraan

Redistribusi

Income

�Program2 bantuan sosial

�Pajak progresif terhadap pendapatan & kemewahan

� Program2 keberpihakan pem. pd gol. Ekonomi lemah

�Pencabutan subsidi minyak tanah & penggantiannya menjadi kompor LPG

20

Tujuan Ekonomi Makro Instrument Ekonomi Makro

1. Output

� Besarnya

� Kecepatan Tumbuhnya

1. Kebijaksanaan Fiskal

� Pengeluaran Pemerintah

� Perpajakan

2. Employment

� Penyerapan tenaga kerja >>

� Pengangguran <<<

2. Kebijaksanaan Moneter

� Pengendalian jumlah uang beredar. Khususnya yang berkaitan dengan tingkat bunga bank

3. Kestabilan Harga 3. Foreign Economics

� Trade Policies

� Exchange Rate Intervention

4. Foreign Balance

� Keseimbangan Ekspor impor

� Kestabilan nilai tukar mata uang (asing)

4. Income Policies

� Tingkat upah

PH

Masalah Makro yang dihadapi Masalah Makro yang dihadapi

Pemerintah (Indonesia)Pemerintah (Indonesia)

PENGANGGURANPENGANGGURAN

•• Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah klasikKetenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah klasik

•• Di satu sisi kelebihan angkatan kerja dan di sisi lain kesulitanDi satu sisi kelebihan angkatan kerja dan di sisi lain kesulitan mencari mencari

tenaga kerja yang trampil dan produktiftenaga kerja yang trampil dan produktif

•• Pengangguran menjadi beban tenaga kerja produktifPengangguran menjadi beban tenaga kerja produktif

•• Bila tingkat ketergantungan semakin besar akan berdampak persoalBila tingkat ketergantungan semakin besar akan berdampak persoalan an

sosial, politik, dan meningkatnya kriminalitas. sosial, politik, dan meningkatnya kriminalitas.

•• Tingkat produksi menurun, pertumbuhan ekonomi melambat dan Tingkat produksi menurun, pertumbuhan ekonomi melambat dan

tingkat kesejahteraan masyarakat turun.tingkat kesejahteraan masyarakat turun.

INFLASIINFLASI(Menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asin(Menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing)g)

Pengendalian inflasi penting agar tidak tinggi dan dalam kondisiPengendalian inflasi penting agar tidak tinggi dan dalam kondisi stabilstabil

Inflasi yang tinggi berdampak :Inflasi yang tinggi berdampak :

•• Pendapatan Riil masy. terus turun sehingga standar hidup turunPendapatan Riil masy. terus turun sehingga standar hidup turun

Inflasi yang tidak stabil berdampak :Inflasi yang tidak stabil berdampak :

•• Kondisi yang tidak pasti (Kondisi yang tidak pasti (uncertaintyuncertainty) bagi dunia usaha dalam ) bagi dunia usaha dalam mengambil keputusanmengambil keputusan. .

Pengalaman menunjukkan inflasi yang tidak stabil mengakibatkan mPengalaman menunjukkan inflasi yang tidak stabil mengakibatkan masy. kesulitan dlm asy. kesulitan dlm berkonsumsi, berinvestasi, dan berproduksi. Akibat selanjutnya berkonsumsi, berinvestasi, dan berproduksi. Akibat selanjutnya ‘‘menurunkan menurunkan pertumbuhan ekonomipertumbuhan ekonomi’’

Jika tingkat inflasi dalam negeri lebih tinggi dari negara lain,Jika tingkat inflasi dalam negeri lebih tinggi dari negara lain, dampaknya:dampaknya:

•• Tingkat suku bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif dan mTingkat suku bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif dan memberikan emberikan tekanan pada nilai mata uang dalam negeritekanan pada nilai mata uang dalam negeri

Inflasi

• adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu).

• merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

• Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi.

• Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi ada tiga golongan, yaitu

• Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun

• inflasi sedang antara 10%—30% setahun;

• inflasi berat antara 30%—100% setahun;

• hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun

Inflasi dapat disebabkan oleh:

1. Inflasi tarikan permintaan (Ingg: demand pull inflation):– terjadi akibat adanya permintaan total yang

berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga.

– Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi.

– Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat.

2. Inflasi desakan biaya (Ingg: cost push inflation):

– terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik

NERACA PEMBAYARAN NERACA PEMBAYARAN

INTERNASIONAL (NPI)INTERNASIONAL (NPI)

Yang menjadi sorotan dalam NPI adalah Yang menjadi sorotan dalam NPI adalah ‘‘Neraca Transaksi BerjalanNeraca Transaksi Berjalan’’ ((current current

accountaccount), yaitu merupakan gabungan antara Neraca Perdagangan (ekspor ), yaitu merupakan gabungan antara Neraca Perdagangan (ekspor ––

impor) dan Neraca Jasa yang mencakup jasa faktor produksi dan jaimpor) dan Neraca Jasa yang mencakup jasa faktor produksi dan jasa non sa non

faktor produksifaktor produksi

Neraca Pembayaran dapt DEFISIT jika ? Neraca Pembayaran dapt DEFISIT jika ?

Neraca Pembayaran dapat SURPLUS jika ? Neraca Pembayaran dapat SURPLUS jika ?

KURSKURS( Nilai Tukar Mata Uang )( Nilai Tukar Mata Uang )

Seperti halnya inflasi, Seperti halnya inflasi, kestabilankestabilan kurs sangat pentingkurs sangat penting

Jika kurs tidak stabil akan mengganggu roda perekonomian negara,Jika kurs tidak stabil akan mengganggu roda perekonomian negara, hal ini hal ini dikarenakan pelaku ekonomi kesulitan dalam mengambil keputusan dikarenakan pelaku ekonomi kesulitan dalam mengambil keputusan ekonominya.ekonominya.

Coba ingat peristiwa krismon (krisis moneter) tahun 1997Coba ingat peristiwa krismon (krisis moneter) tahun 1997

Th 1997 Th 1997 --> US $ 1 = Rp4.650,> US $ 1 = Rp4.650,-- => US $ 1 = Rp8.025,=> US $ 1 = Rp8.025,--

Th 1998 Th 1998 --> US $ 1 = Rp7.100,> US $ 1 = Rp7.100,-- => US $ 1 = Rp9.595,=> US $ 1 = Rp9.595,--

Th 2001 Th 2001 --> US $ 1 = Rp10.400,> US $ 1 = Rp10.400,--

Th 2009 Th 2009 --> US $ 1 = Rp 11.000,> US $ 1 = Rp 11.000,--

Coba hitung: jika pada tahun 1997 perusahaan mempunyai hutang Coba hitung: jika pada tahun 1997 perusahaan mempunyai hutang

US $ 100.000 yang jatuh tempo tahun 2009, berapa rupiah yang harUS $ 100.000 yang jatuh tempo tahun 2009, berapa rupiah yang harus dia us dia bayarkan? Dan hitung selisihnya.bayarkan? Dan hitung selisihnya.

Sistem Nilai Tukar

1. Sistem nilai tukar dari mengambang terkendali (managed floating)

2. Sistem mengambang bebas (free floating)3. Sistem nilai tukar tetap (fix rate)

• Sistem free floating rawan dengan berita dan spekulan. Rupiah pun sempat berada di posisi 15.000 per satu dolar AS.

• sistem nilai tukar yang mengambang rawan akan spekulasi dan membutuhkan intervensi otoritas moneter untuk menstabilkan rupiah yang tentu saja menggunakan devisa.

• Namun demikian, sistem nilai tukar mengambang pada sisi lain memberi keuntungan terhadap ekspor

• Sistem nilai tukar tetap butuh cadangan devisa besar untuk menjaga

Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan Ekonomi

dapat diartikan suatu keadaan perekonomian yang dapat diartikan suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan (pertumbuhan) PDB menunjukkan adanya kenaikan (pertumbuhan) PDB

(Produk Domestik Bruto)(Produk Domestik Bruto)

Pemerintah berusaha menciptakan iklim perekonomian Pemerintah berusaha menciptakan iklim perekonomian yang prospektif untuk memacu pertumbuhan yang prospektif untuk memacu pertumbuhan perekonomian, tetapi banyak masalah yang perekonomian, tetapi banyak masalah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak optimal, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak optimal, diantaranya kombinasi produksi yang terbatas. Misalnya diantaranya kombinasi produksi yang terbatas. Misalnya ingin menciptakan swaingin menciptakan swa--sembada beras tetapi tidak sembada beras tetapi tidak didukung dengan produksi komoditas pengganti beras, didukung dengan produksi komoditas pengganti beras, akibatnya selalu kekurangan produksi berasakibatnya selalu kekurangan produksi beras

32

Perbedaan antara GNP dan GDPPerbedaan antara GNP dan GDP

•• Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan jumlah barang dan jasa yang Bruto (PNB) merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara suatu negara, baik dihasilkan oleh penduduk warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri negeri

•• Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah barang dan jasa yang Bruto (PDB) merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang berada di dalam dihasilkan oleh seluruh penduduk yang berada di dalam wilayah hukum suatu Negarawilayah hukum suatu Negara

KETIMPANGAN PENDAPATANKETIMPANGAN PENDAPATANKETIMPANGAN PENDAPATANKETIMPANGAN PENDAPATANKETIMPANGAN PENDAPATANKETIMPANGAN PENDAPATANKETIMPANGAN PENDAPATANKETIMPANGAN PENDAPATAN

Seperti syair lagu Seperti syair lagu

““yang kaya makin kayayang kaya makin kaya……., .,

yang miskin makin miskin yang miskin makin miskin …”…”Tanya kenapa hal ini terjadi ?Tanya kenapa hal ini terjadi ?

Sistem distribusi pendapatan dari si kaya kepada si Sistem distribusi pendapatan dari si kaya kepada si miskin tidak baik. miskin tidak baik. ��

Dengan cara apa pendistribusiannya?Dengan cara apa pendistribusiannya?

��Pajak Pajak

�� subsidisubsidi

Gambar 1.1 Diagram Alir Melingkar Kegiatan Gambar 1.1 Diagram Alir Melingkar Kegiatan

Ekonomi Ekonomi (circular flow diagram)(circular flow diagram)

Pasar Produk

Pasar Faktor Produksi

Halaman 34

Rumah Tangga

Uang

Barang dan Jasa

Perusahaan

Uang

Sumberdaya

Pengeluaran Penerimaan

Biaya Pendapatan

Perusahaan Rumah Tangga

Pasar Produk

UangBarang & Jasa

Tanah, Tenaga Kerja, ModalUang (Sewa, upah, bunga)

Pasar Faktor Produksi

Permintaan Biaya Hidup

Pendapatan KonsumenPenawaran

Biaya ProduksiPermintaan

PenawaranPenerimaan Perusahaan

Arus Lingkar Penghasilan dan Pengeluaran Dalam perekonomian

Rumah Tangga Perusahaan

Tabungan

Pajak

Investasi

Pengeluaran Permintaan

Arus barang dan Jasa serta Faktor Produksi dari RT ke Perusahaan

Menjual Faktor Produksi (1)

Memberikan Balas jasa (2)

Membeli Barang & jasa (3)

Menyerahkan Barang & Jasa (4)

Kebijakan Moneter

Kebijakan Fiskal

KEBIJAKAN PEMERINTAHKEBIJAKAN PEMERINTAHDALAM MENGATASI MASALAH PEREKONOMIANDALAM MENGATASI MASALAH PEREKONOMIAN

KEBIJAKAN FISKAL KEBIJAKAN MONETER

KEBIJAKAN NON-FISKAL & NON-MONETER

38

Kebijakan moneter dan fiskalKebijakan moneter dan fiskal

•• Pengelola ekonomi (Menteri Keuangan dan Pengelola ekonomi (Menteri Keuangan dan

Bank Indonesia) bisa mempengaruhi ekonomi Bank Indonesia) bisa mempengaruhi ekonomi

melaluimelalui

–– Kebijakan fiskal (dilakukan oleh Menkeu)Kebijakan fiskal (dilakukan oleh Menkeu)

–– Kebijakan moneter (dilakukan oleh BI). Kebijakan moneter (dilakukan oleh BI).

KEBIJAKAN FISKALKEBIJAKAN FISKAL

Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negaramengubah penerimaan dan pengeluaran negara

Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatanpendapatan

Caranya dengan : menambah atau mengurangi ? Caranya dengan : menambah atau mengurangi ?

PAJAK dan SUBSIDIPAJAK dan SUBSIDI

Kebijakan fiskal• Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat

pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

• Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

• Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

• Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut:– Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi– Pola persebaran sumber daya– Distribusi pendapatan

41

Kebijakan fiskalKebijakan fiskal

•• Kebijakan fiskal : pembelanjaan pemerintah dibandingkan Kebijakan fiskal : pembelanjaan pemerintah dibandingkan dengan penerimaan pajak dari pemerintah.dengan penerimaan pajak dari pemerintah.

•• Defisit fiskal : pembelanjaan dari pemerintah > penerimaan Defisit fiskal : pembelanjaan dari pemerintah > penerimaan pajakpajak–– Memberikan stimulus ke ekonomi karena meningkatkan permintaan Memberikan stimulus ke ekonomi karena meningkatkan permintaan

barang dan jasabarang dan jasa

•• Surplus fiskal : pembelanjaan dari pemerintah < penerimaan Surplus fiskal : pembelanjaan dari pemerintah < penerimaan pajakpajak–– Bersifat kontraksi terhadap ekonomi karena pemerintah mengurangiBersifat kontraksi terhadap ekonomi karena pemerintah mengurangi

permintaan swasta lebih banyak (melalui pajak) daripada membeli permintaan swasta lebih banyak (melalui pajak) daripada membeli barang dari ekonomi.barang dari ekonomi.

•• Defisit yang berlebihan bisa bersifat Defisit yang berlebihan bisa bersifat ““crowding outcrowding out””, karena , karena financing defisit fiskal bisa bersaing dengan swasta dalam financing defisit fiskal bisa bersaing dengan swasta dalam pasar hutang.pasar hutang.

Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal�� Adalah kebijakan ekonomi makro yang implementasinya melalui penyAdalah kebijakan ekonomi makro yang implementasinya melalui penyusunan usunan

““anggarananggaran”” pemerintah (APBN di Indonesia).pemerintah (APBN di Indonesia).

�� Secara garis besar terdiri 3 pos utama pada sisi pengeluaran Secara garis besar terdiri 3 pos utama pada sisi pengeluaran ““anggarananggaran””; ;

1.1. Belanja barang dan jasa (G),Belanja barang dan jasa (G),

2.2. Gaji pegawai (W),Gaji pegawai (W),

3.3. Transfer payment/subsisi (Tr).Transfer payment/subsisi (Tr).

Sedangkan pada sisi pendapatan terdiri 4 pos yang penting, yaituSedangkan pada sisi pendapatan terdiri 4 pos yang penting, yaitu::

1.1. Penerimaan pajak (Tx),Penerimaan pajak (Tx),

2.2. Kredit likuiditas bank sentral (U),Kredit likuiditas bank sentral (U),

3.3. Pinjaman/obligasi dalam negeri (B),Pinjaman/obligasi dalam negeri (B),

4.4. Pinjaman/hutang luar negeri (F)Pinjaman/hutang luar negeri (F)

MasingMasing--masing pos mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap masing pos mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian.perekonomian.

““AnggaranAnggaran”” PemerintahPemerintah•• Pengeluaran total Pengeluaran total ““anggarananggaran”” (APBN di Indonesia) selalu sama dengan (APBN di Indonesia) selalu sama dengan

penerimaan totalnya. Dalam pengertian penerimaan totalnya. Dalam pengertian akuntansiakuntansi ini ini ““AnggaranAnggaran”” selalu selalu seimbang (anggaran berimbang). Dalam pengertian seimbang (anggaran berimbang). Dalam pengertian ekonomiekonomi ““anggarananggaran”” bisa bisa defisit, surplus atau berimbang.defisit, surplus atau berimbang.

•• Ada tiga pengertian yang berbeda mengenai arti defisit, surplus Ada tiga pengertian yang berbeda mengenai arti defisit, surplus dan dan ““anggarananggaran”” berimbang.berimbang.

1.1. Penerimaan pajak (Tx) dapat menutup seluruh pengeluaran (G + W +Penerimaan pajak (Tx) dapat menutup seluruh pengeluaran (G + W +Tr), apabila G + W + Tr > Tx maka Tr), apabila G + W + Tr > Tx maka ““anggarananggaran”” defisitdefisit dan bila G + W + dan bila G + W + Tr < Tx maka Tr < Tx maka ““anggarananggaran”” surplussurplus selanjutnya G + W + Tr = Tx maka selanjutnya G + W + Tr = Tx maka ““anggarananggaran”” berimbangberimbang..

2.2. DefisitDefisit ““anggarananggaran”” apabila G + W + Tr > Tx + B, apabila G + W + Tr > Tx + B, surplus surplus ““anggarananggaran””apabila G + W + R < T + B dan apabila G + W + R < T + B dan berimbangberimbang bila G + W + R = T + B.bila G + W + R = T + B.

3.3. ““AnggaranAnggaran”” defisitdefisit bilamana U > 0, bilamana U > 0, ““anggarananggaran”” surplussurplus bila U < 0 dan bila U < 0 dan berimbangberimbang bila U = 0. pada pengertian ini menunjukkan ada tidaknya bila U = 0. pada pengertian ini menunjukkan ada tidaknya pencetakan uang baru untuk membiayai pencetakan uang baru untuk membiayai ““AnggaranAnggaran””..

44

KEBIJAKAN FISKAL 2009KEBIJAKAN FISKAL 2009

•• Pengendalian defisit untuk antisipasi dampak krisis keuangan Pengendalian defisit untuk antisipasi dampak krisis keuangan globalglobal

•• Amandemen UU Perpajakan (UU PPh dan UU PPN)Amandemen UU Perpajakan (UU PPh dan UU PPN)

•• Pengendalian subsidi BBM dan subsidi ListrikPengendalian subsidi BBM dan subsidi Listrik

•• Reformulasi dana perimbangan dengan memperhitungkan Reformulasi dana perimbangan dengan memperhitungkan berbagai subsidi (subsidi energi dan beberapa subsidi non energiberbagai subsidi (subsidi energi dan beberapa subsidi non energi) ) sebagai salah satu variabel Penerimaan Dalam Negeri (PDN) sebagai salah satu variabel Penerimaan Dalam Negeri (PDN) neto dalam memperhitungkan Dana Alokasi Umum (DAU)neto dalam memperhitungkan Dana Alokasi Umum (DAU)

•• Amandemen UU PDRD (Amandemen UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

•• Peningkatan Belanja K/L untuk mencapai pertumbuhan Peningkatan Belanja K/L untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,0 % ekonomi 6,0 % –– 6,4 % dan angka kemiskinan 12,0% 6,4 % dan angka kemiskinan 12,0% -- 12,4%.12,4%.

KEBIJAKAN MONETERKEBIJAKAN MONETER

•• Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk MENAMBAH atau MENGURANGI jumlah uang MENAMBAH atau MENGURANGI jumlah uang yang beredar di masyarakatyang beredar di masyarakat

•• 77--annya :annya :1.1. menjaga stabilitas ekonomimenjaga stabilitas ekonomi

2.2. menjaga stabilitas hargamenjaga stabilitas harga

3.3. meningkatkan kesempatan kerjameningkatkan kesempatan kerja

4.4. memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaranmemperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran

46

Kebijakan moneterKebijakan moneter

•• Kebijakan moneter : manipulasi dari supply uang Kebijakan moneter : manipulasi dari supply uang

untuk mempengaruhi ekonomi makro.untuk mempengaruhi ekonomi makro.

–– Kenaikan supply uang bisa menurunkan suku bunga Kenaikan supply uang bisa menurunkan suku bunga

sehingga mendorong investasi dan konsumsisehingga mendorong investasi dan konsumsi

•• Namun kenaikan supply uang yang berkelanjutan bisa Namun kenaikan supply uang yang berkelanjutan bisa

menyebabkan inflasi, yang menyebabkan bunga harus menyebabkan inflasi, yang menyebabkan bunga harus

naik.naik.

47

Kebijakan moneterKebijakan moneter

•• Caranya dengan :Caranya dengan :1.1. Kebijakan Pasar Terbuka (Kebijakan Pasar Terbuka (Open Market PolicyOpen Market Policy))

2.2. Kebijakan Diskonto (Kebijakan Diskonto (Discount PolicyDiscount Policy))

3.3. Kebijakan Cadangan Kas (Kebijakan Cadangan Kas (Cash Ratio PolicyCash Ratio Policy))

4.4. Kebijakan Kredit SelektifKebijakan Kredit Selektif

5.5. dan kebijakan lain yang dipandang paling sesuai dengan dan kebijakan lain yang dipandang paling sesuai dengan keadaankeadaan

•• Beberapa alat kebijakan moneter BI :Beberapa alat kebijakan moneter BI :1.1. BI rateBI rate

2.2. Open market operationOpen market operation

3.3. Giro wajib minimumGiro wajib minimum

4.4. Lender of last resort (BLBI)Lender of last resort (BLBI)

KEBIJAKAN LAINKEBIJAKAN LAIN

•• Selain dari kedua kebijakan di atas, pemerintah dapat Selain dari kedua kebijakan di atas, pemerintah dapat

melakukan kebijakan :melakukan kebijakan :

a. Mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatana. Mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan

b. mendorong peningkatan efisiensib. mendorong peningkatan efisiensi

c. mengembangkan infra strukturc. mengembangkan infra struktur

d. mengeluarkan peraturan yang mendukung d. mengeluarkan peraturan yang mendukung

pertumbuhan ekonomi yang lebih kondusifpertumbuhan ekonomi yang lebih kondusif

Subsidi 2008 - 2009

Kesepakatan Panggar

Usulan Perubahan

- Subsidi 234,4 159,1 67,9 282,8 120,6 227,2 207,8 212,0

a. Subsidi Energi 187,1 136,4 72,9 223,7 119,5 161,8 141,7 147,3

- BBM (Pertamina) 126,8 91,8 72,4 147,6 116,4 101,4 89,4 93,7

- Listrik (PLN) 60,3 44,6 74,0 76,0 126,1 60,4 52,2 53,6

b. Subsidi Non Energi 47,3 22,7 48,0 59,1 124,9 65,4 66,1 64,6

- Pangan (Perum Bulog) 8,6 5,6 64,9 12,0 139,2 12,9 12,9 12,9

- Subsidi Pupuk 7,8 4,0 51,3 15,2 194,4 18,6 18,6 18,6

- Benih 1,0 0,2 18,2 1,0 100,0 1,4 1,4 1,4

- PSO 1,7 0,4 23,6 1,7 100,0 1,7 1,7 1,7

- Kredit Program 2,1 0,7 32,1 3,2 148,7 4,8 4,8 4,8

- Subsidi Bahan Baku Kedelai 0,5 - - 0,5 100,0 - - -

- Subsidi Minyak Goreng (OP) 0,5 0,1 28,0 0,5 100,0 - - -

- Subsidi Pajak 25,0 11,7 46,6 25,0 100,0 26,0 26,8 25,3

RAPBN % thd

APBN-P Outlook

% thd APBN-P

Real sd 23 Sep

2009

APBN-P 2008

2008

Kebijakan Subsidi BBMKebijakan Subsidi BBM

•• Asumsi : Asumsi : –– Harga ICP US$95/barel (RAPBN : US$100/barel)Harga ICP US$95/barel (RAPBN : US$100/barel)

–– Konsumsi BBM menjadi 36,8 juta KL plus 4 juta KL setara LPG. ProKonsumsi BBM menjadi 36,8 juta KL plus 4 juta KL setara LPG. Proyeksi 2008 yeksi 2008 diperkirakan antara 39 diperkirakan antara 39 –– 40 juta KL40 juta KL

•• Parameter : efisiensi Pertamina melalui pengurangan biaya distriParameter : efisiensi Pertamina melalui pengurangan biaya distribusi dan margin busi dan margin ((alphaalpha 8%) 8%)

•• Kebijakan : Kebijakan : �� Pengurangan konsumsi BBM bersubsidi melalui : Pengurangan konsumsi BBM bersubsidi melalui :

•• Percepatan program konversi Mitan ke LPGPercepatan program konversi Mitan ke LPG

•• Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal daPengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal dan non fiskal n non fiskal

•• Pemanfaatan energi alternatif (batubara, gas, panas bumi, air daPemanfaatan energi alternatif (batubara, gas, panas bumi, air dan bahan bakar nabati)n bahan bakar nabati)

�� Alternatif kebijakan pengendalian/Alternatif kebijakan pengendalian/cappingcapping subsidi BBM dalam RUU APBN 2009 :subsidi BBM dalam RUU APBN 2009 :•• Besaran subsidi BBM sesuai dengan UU APBN dengan toleransi alokaBesaran subsidi BBM sesuai dengan UU APBN dengan toleransi alokasi maksimum sampai si maksimum sampai

harga ICP US$130harga ICP US$130

•• Dampak neto perubahan harga minyak terhadap APBN tidak menambah Dampak neto perubahan harga minyak terhadap APBN tidak menambah defisit APBN defisit APBN ��menggunakan realokasi cadangan risiko fiskalmenggunakan realokasi cadangan risiko fiskal

•• Rasio harga BBM bersubsidi antara domestik dan internasional dijRasio harga BBM bersubsidi antara domestik dan internasional dijaga konstan pada tingkat aga konstan pada tingkat tertentutertentu

50

Kebijakan Subsidi ListrikKebijakan Subsidi Listrik

•• Asumsi : Asumsi : –– Penggunaan bahan bakar non BBM (Penggunaan bahan bakar non BBM (Fuel mix) Fuel mix) pembangkit PLNpembangkit PLN : :

•• BBM 31,8BBM 31,8��24,8%24,8%•• Batubara 37,8Batubara 37,8��40,5%40,5%•• Gas Alam 19,2Gas Alam 19,2��23,8%23,8%•• Hidro 8,2Hidro 8,2��7,8%7,8%))

–– Konsumsi/penjualan listrik 136,0 juta MWhKonsumsi/penjualan listrik 136,0 juta MWh

•• Parameter : susut jaringan PLN turun dari 2008 : 11,2%, menjadi Parameter : susut jaringan PLN turun dari 2008 : 11,2%, menjadi 10,4% 10,4% tahun 2009tahun 2009

•• Kebijakan :Kebijakan :–– Penurunan biaya pembelian (Penurunan biaya pembelian (alpha)alpha) BBM dari Pertamina dan badan usaha BBM dari Pertamina dan badan usaha

lainlain–– Penerapan TDL sesuai harga keekonomian secara otomatis (berubah Penerapan TDL sesuai harga keekonomian secara otomatis (berubah dari dari

kebijakan insentif dan disinsentif) untuk pelanggan rumah tanggakebijakan insentif dan disinsentif) untuk pelanggan rumah tangga 6.600 6.600 kVA ke ataskVA ke atas

–– Perluasan penerapan kebijakan tarif insentif dan disinsentif Perluasan penerapan kebijakan tarif insentif dan disinsentif –– Penerapan diversifikasi tarif regional selain Batam dan TarakanPenerapan diversifikasi tarif regional selain Batam dan Tarakan

51

Kebijakan Subsidi Non EnergiKebijakan Subsidi Non Energi

•• Subsidi Pupuk Rp18,6 TSubsidi Pupuk Rp18,6 T–– HET tetapHET tetap

–– Panja Asumsi minta Pemerintah untuk mengkaji Panja Asumsi minta Pemerintah untuk mengkaji tradeofftradeoff subsidi subsidi pupuk menjadi subsidi langsungpupuk menjadi subsidi langsung

•• Subsidi Raskin Rp12,9 TSubsidi Raskin Rp12,9 T–– Target 19,1 juta RTS dengan alokasi 15kg/bulan untuk 12 bulan Target 19,1 juta RTS dengan alokasi 15kg/bulan untuk 12 bulan

dan harga jual Rp1.600/kgdan harga jual Rp1.600/kg

•• Subsidi Pajak Subsidi Pajak

–– Untuk investasi (Migas & Panas Bumi) Untuk investasi (Migas & Panas Bumi)

–– Untuk PPN Minyak Goreng Untuk PPN Minyak Goreng

52

53

Problem Pokok Perekonomian suatu Negara

1. Standard Hidup yang rendah ( Low Level Standard of Living)

2. Pertumbuhan Penduduk

3. Keterbatasan / Kurang Cukup Tersedianyanya Lapangan Kerja

4. Problem Infrastruktur � Lingkaran Kemiskinan dan Kemunduran

Penerimaan Pem. rendah

Infrastruktur terbatas / buruk

Tak ada Investasi utk Infrastruktur

Tingkat Upah Rendah Lap Kerja Terbatas

Konsumsi Rendah Motivasi Rendah

Produktivitas RendahProfit Rendah

54

Investasi Naik Kesempatan Kerja Naik

Kesempatan mendapat Income Naik

Konsumsi Naik

Iklim Usaha cerah

Tabungan Naik

MENGAPA INVESTASI ?

55

PASAR SAHAMPASAR SAHAM

Sentimen

Likuiditas

Fundamental

Faktor penentu harga sahamFaktor penentu harga saham

56

Faktor penentu harga sahamFaktor penentu harga saham

•• Dalam jangka pendek, sentimen investor berperan Dalam jangka pendek, sentimen investor berperan paling besarpaling besar–– Pada saat investor merasa optimistis pada pasar, tanpa Pada saat investor merasa optimistis pada pasar, tanpa

perubahan fundamental dan likuiditas yang signifikanperubahan fundamental dan likuiditas yang signifikan--pun pun pasar bisa berubah banyakpasar bisa berubah banyak

•• Aliran dana masuk ke pasar adalah penentu utama Aliran dana masuk ke pasar adalah penentu utama kinerja saham dalam jangka menengah (bisa sampai kinerja saham dalam jangka menengah (bisa sampai beberapa tahun).beberapa tahun).

•• Faktor fundamental perusahaan menjadi penentu harga Faktor fundamental perusahaan menjadi penentu harga saham dalam jangka panjang.saham dalam jangka panjang.

•• Menentukan rekomendasi berdasarkan horizon investor Menentukan rekomendasi berdasarkan horizon investor penting.penting.

57

Likuiditas berpengaruh ke harga Likuiditas berpengaruh ke harga

sahamsaham

•• Banyaknya uang yang beredar di dunia/ di suatu negara Banyaknya uang yang beredar di dunia/ di suatu negara bisa menyebabkan kenaikan harga saham.bisa menyebabkan kenaikan harga saham.

•• Kondisi likuiditas yang berlebih di suatu pasar, misal Kondisi likuiditas yang berlebih di suatu pasar, misal karena banyaknya aliran uang yang masuk, bisa karena banyaknya aliran uang yang masuk, bisa berdampak ke harga saham yang membubungberdampak ke harga saham yang membubung–– Contoh : kasus di Indonesia pada tahun 1996 dan awal 1997 ; Contoh : kasus di Indonesia pada tahun 1996 dan awal 1997 ;

dan 2003 sampai sekarang.dan 2003 sampai sekarang.

–– Bisa menimbulkan Bisa menimbulkan bubblebubble : valuation suatu aset yang terlalu : valuation suatu aset yang terlalu tinggi yang bisa terkoreksi di masa depan.tinggi yang bisa terkoreksi di masa depan.

Surat Utang Negara (SUN) Surat Utang Negara (SUN)

•• Adalah Adalah suratsurat berhargaberharga yang berupa yang berupa suratsurat pengakuan pengakuan

utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing

yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh

NegaraNegara Republik Indonesia sesuai dengan masa Republik Indonesia sesuai dengan masa

berlakunya.berlakunya.

•• SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk

membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas

jangka pendek dalam satu tahun anggaran.jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

•• Merupakan hutang bersumber dari dalam negeri Merupakan hutang bersumber dari dalam negeri

•• Nilai Bersih Maksimal Nilai Bersih Maksimal SuratSurat BerhargaBerharga NegaraNegara adalah adalah

tambahan atas jumlah tambahan atas jumlah SuratSurat BerhargaBerharga NegaraNegara yang yang

telah beredar dalam satu tahun anggaran, yang telah beredar dalam satu tahun anggaran, yang

merupakan selisih antara jumlah merupakan selisih antara jumlah SuratSurat BerhargaBerharga

NegaraNegara yang akan diterbitkan dengan jumlah yang akan diterbitkan dengan jumlah SuratSurat

BerhargaBerharga NegaraNegara yang jatuh tempo dan/atau yang yang jatuh tempo dan/atau yang

dibeli kembali oleh Pemerintah.dibeli kembali oleh Pemerintah.

•• SuratSurat BerhargaBerharga NegaraNegara adalah adalah SuratSurat Utang Utang NegaraNegara

dan SBSNdan SBSN

•• Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau surat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau surat

berharga negara berbasis syariah merup diversifikasi berharga negara berbasis syariah merup diversifikasi

SBNSBN

Kebijakan Ekonomi Makro

Perlindungan Ketersediaan Pangan

Pendahuluan

• Esensi dari kebijakan pemerintah di bidang pangan adalah sebuah bentuk campur tangan terhadap sistem ekonomi pasar.

• Tujuan dari kebijakan pemerintah adalah untuk melindungi:– produsen pangan– konsumen pangan– mencapai swasembada produk tertentu dll

• Tidak terbatas negara berkembang, pada negara maju dengan alasan tertentu yang bersifat politis juga menerapkan: government food policy)

Perangkat Kebijakan melindungi

Produsen

• kebijakan harga beli minimum.

• memberi Kredit (tertutama faktor produksi)

• subsidi ekspor

• pembatasan penawaran (kuota produksi)

• kebijakan perdagangan internasional

• kebijakan produksi dan pemasaran (koperasi, TRI,

trade center dll)

Perangkat kebijakan melindungi konsumen

• kebijakan harga eceran tertinggi (HET)• bantuan pangan langsung yang mempengaruhi

sisi suplai (spt: beras JPS, jatah beras PNS, dsb)

• subsidi import, agar sisi suplai dlm negeri meningkat (spt: import beras, gula saat krisis)

• operasi pasar, (misal: melalui OPK beras pada saat harga meningkat, melarang penimbunan)

• embargo ekspor (misalnya: dilakukan pada saat harga CPO dunia tinggi) .

Instrumen Kebijakan Pemerintah

Secara Garis Besar dibedakan menjadi 3, yaitu:

• Kebijakan Harga:• Floor Price (sekarang disebut dengan

HPP=Harga Pembelian Pemerintah)• Ceiling Price (HET=Harga Eceran Tertinggi)

• Kebijakan Subsidi:• Subsidi Faktor Produksi• Subsidi harga pangan

• Kebijakan Pajak: • Pajak impor• Pajak Ekspor• Pajak penjualan dll.

KetersediaanDi Tk Negara

(Supply)

Produksi

Impor Ekspor

PajakSubsidi dll

PajakSubsidi dll

Kebijakan:Ceiling PriceSubsidi,bantuan dll

Floor PriceSubsidi dll

KetersediaanDi Tk Pasar

Kotersediaan di Rumahtangga

PendapatanHarga panganDaya beli

distribuasi:pajakSubsidi dll