oleh: maritje hutapea direktur aneka energi baru dan ... · pdf file1 pembangunan pltmh...

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Oleh:

Maritje Hutapea

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

Ruang Grand Duke Lantai 17, Marquee Cyber

2 Tower, Jakarta, 4 Februari 2016 1


I. KONDISI KEENERGIAN SAAT INI

II. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

III. RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN EBT

IV. UPAYA MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN EBT

V. PEMBANGUNAN ENERGI BARU TERBARUKAN

VI. TANTANGAN DAN RENCANA KE DEPAN

VII. LAMPIRAN

2


Kondisi Keenergian Saat Ini I.

3


BBM

41 %

Gas 23 %

Batubara

30%

EBT

6%

Total Bauran Energi Nasional : 215 MTOE (2013).

Bauran Energi Nasional 1. Energi telah menjadi kebutuhan mendasar

2. Pertumbuhan Kebutuhan Energi Rata-rata 7 % per

tahun

3. Kebutuhan energi masih sangat tergantung kepada

energi fosil (94%)

4. Potensi Energi Baru Terbarukan Relatif Besar tetapi

Pangsa energi terbarukan masih sangat kecil (6%)

5. Ratio elektrifikasi : 84,35% (2014)

6. Sektor energi sangat erat kaitannya dengan lingkungan

4


Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Realisasi 65,10% 65,79% 67,15% 72,95% 76,56% 80,51% 84,35%

Berdasarkan Draft RUKN 87,35% 90,15% 97,25% 95,15% 97,35%

NAD 89,72% Sumut

87,62%

Sumbar 80,22%

Riau 77,56%

Sumsel 70,90%

Bengkulu 77,53%

Babel 97,13%

Lampung 77,55%

Jakarta 99,99%

Banten 86,27%

Jabar 80,15%

Jateng 86,13%

Jambi 75,14%

DIY 80,57%

Jatim 79,26%

Bali 78,08%

NTT 54,77%

Kalbar 95,55%

Kalsel 81,61%

Kaltim 80,45%

Sulut 81,82%

Sulteng 71,02%

Sulsel 81,14%

Malut 87,67%

Maluku 78,36%

Papua 36,41%

Category :

> 70 %

50 - 70 %

< 50 %

Sulbar 67,60%

Kepri 69,66%

Sultra 62,51%

Papua Barat 75,53%

Kalteng 66,21%

Gorontalo 67,81%

NTB 64,43%

5


BBM 11.7%

Batubara 52.8%

Gas 24.2%

Panas Bumi 4.4%

Air 6.5%

Lain-Lain 0.4%

*) Hanya PLN dan IPP

Persentase Kapasitas Pembangkit

Persentase Pemakaian Listrik Per-golongan

Persentase Bauran Energi

53.733 MW

Total Kapasitas Terpasang Pembangkit:

(PLN: 37.280 MW, IPP: 10.995 MW, PPU: 2.634 MW, IO Non BBM: 2.677 MW)

199 TWh

Konsumsi Energi Listrik

84,35%

Rasio Elektrifikasi Nasional

Produksi Tenaga Listrik*)

228 TWh

Kondisi Kelistrikan (Awal Maret 2015)

Total Sistem Indonesia = 24 Sistem (5 Normal; 14 Siaga; dan 5 Defisit)

Catatan: Normal = Cadangan > 20%; Siaga = Cadangan < 1 Unit Tebesar; Defisit = Pemadaman Sebagian

6


NO ENERGI BARU TERBARUKAN SUMBER DAYA (SD) KAPASITAS TERPASANG (KT) RASIO KT/SD (%)

1 Hidro 75.000 MW 5.250 MW 7,0 %

2 Panas Bumi 29.475 MW 1.403,50 MW 4,8 %

3 Biomassa 32.000 MW 1.740,40 MW 5,4 %

4 Surya 4,80 kWh/m2/day 71,02 MW -

5 Angin dan Hybrid 3 – 6 m/s 3,07 MW -

6 Samudera 61 GW ***) 0,01 MW ****) -

7 Uranium 3.000 MW *) 30,00 MW **) -

*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat

**) Sebagai pusat penelitian, non-energi

***) Sumber: Badan Litbang ESDM, 2014

****) Prototype BPPT

7


Kebijakan Energi Nasional II.

8


1. KONSERVASI ENERGI: meningkatkan efisiensi energi pada sisi suplai dan

permintaan di sektor industri, transportasi , rumah tangga dan komersial

2. DIVERSIFIKASI ENERGI: meningkatkan peranan energi baru dan

terbarukan dalam bauran energi

ENERGI TERBARUKAN

a. Panas Bumi,

b. Air,

c. Bioenergi,

d. Surya,

e. Angin,

f. Arus dan gelombang laut

ENERGI BARU

a. Batubara Tercairkan,

b. Gas Metana Batubara,

c. Batubara Tergaskan,

d. Nuklir,

e. Hidrogen.

9


23%

2014 2020

2025

290

Juta TOE

215

Juta TOE

450

Juta TOE

Bussiness

As Usual

TARGET 2025

400

Juta TOE

KONSERVASI ENERGI

PRIMER 11%

EBT

Batubara

Gas Bumi

Minyak Bumi

30%

22%

25%

EBT

Batubara

Gas Bumi

Minyak Bumi

17%

29%

22%

32%

EBT

Batubara

Gas Bumi

Minyak Bumi

6%

29%

24%

41%

SAAT INI

TOTAL ENERGI PRIMER NASIONAL 215 MTOE

ENERGI PRIMER EBT: 13 MTOE PANAS BUMI : 6 MTOE BIOFUEL : 4 MTOE BIOMASSA : 2 MTOE AIR : 1 MTOE

10

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 11

Minyak Bumi 25% ~ 96 MTOE

Gas Bumi 22% ~ 76,75 MTOE

Batubara 30% ~ 113,45 MTOE

EBT 23% ~ 84,15 MTOE B

aura

n E

nerg

i Pri

mer

(PP 7

9/2014)

2025: 115 GW

Komposisi Kapasitas Pembangkit

60% Fosil 40% EBT

46,8 GW 68,2 GW


Rencana Strategis Pengembangan EBT

III.

12


ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI:

1. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat untuk mendorong investasi; (ii) pemanfaatan aneka energi baru terbarukan dan bioenergi untuk pembangkit listrik dan (iii) pemanfaatan bahan bakar nabati.

2. Meningkatkan Aksesibilitas: penyediaan listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa terpencil termasuk desa nelayan bila mungkin dengan energi surya dan energi terbarukan lainnya.

3. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) kampanye hemat energi , (ii) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk pembiayaan upaya efisiensi energi; (iii) peningkatan kemampuan teknis manajer dan auditor energi; (iv) peningkatan peran dan kapasitas perusahaan layanan energi (ESCO), (v) pengembangan penggunaan sistem dan teknologi hemat energi di industri, (vi) optimalisasi instrumen kebijakan konservasi energi (PP No. 70/2009 tentang Konservasi Energi).

4. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA, diantaranya : (i) insentif untuk percepatan pembangunan PLTA, yaitu dispensasi pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA, pengaturan harga jual listrik dan penyediaan lahan, (ii) penyederhanaan regulasi dan dokumen persyaratan perizinan pembangunan PLTA.

* Sumber: Buku I Agenda Pembangunan Nasional, lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

Produksi Biodiesel 4,3-10 juta KL

Produksi Bioethanol 0,34-0,93 juta KL

Pembangunan perkebunan

bioenergi

Tambahan Kapasitas Terpasang

Pembangkit EBT 7,5 GW

Pilot Project Reaktor Daya PLTN

10 MW

Pilot Project PLT Arus Laut

1 MW

BAURAN EBT 10%-16%

INTENSITAS ENERGI PRIMER

463,2 SBM/MILIAR RP.

Konservasi Energi: Audit Energi, SKEM, Label HE, ISO 50001,

Sosialisasi , ESCO, Pilot Projet PJU HE

14


Batubara;

50%

Gas, 25%

EBT; 25%

Pangsa pembangkit listrik berbasis EBT adalah 25%, atau 8.750 MW, terdiri dari:

Panas bumi (1.751 MW, 20%),

Hidro (2.438 MW, 28%),

Bioenergi (1.156 MW, 13%),

Surya, angin, laut dan EBT lainnya (3.405 MW, 39%).

Anggaran yang diperlukan adalah USD 29,8 miliar atau sekitar Rp.402 Triliun.

15


Upaya Mempercepat Pengembangan EBT

IV.

16


NO REGULASI KEBIJAKAN

1 PerMen ESDM No.19/2015 Feed-in Tariff untuk PLT berbasis

hidro

2 PerMen ESDM No. 17 Tahun

2014

Harga patokan tertinggi untuk PLT

Panasbumi

3 PerMen ESDM No. 27 Tahun

2014

Feed-in Tariff untuk PLT Biomassa

dan Biogas

4 Sedang dipersiapkan Feed-in Tariff untuk PLT Surya, PLT

Surya Rooftop dan PLT Bayu/Angin

17


1. MENYUSUN REGULASI DAN KEBIJAKAN

Perlu mendorong kebijakan dan regulasi untuk mempercepat pencapaian tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi primer nasional.

2. MENCIPTAKAN PASAR

Melalui pemanfaatan EBT, penugasan PT PLN (Persero) untuk membeli energi listrik dari energi baru terbarukan

3. MENYUSUN SNI

Menyusun rancangan SNI terkait dengan peralatan pembangkit energi baru terbarukan

4. MEMBUAT FEED-IN TARIFF DAN CEILING PRICE

Penerbitan Permen ESDM yang mengatur FiT dan ceiling price energi listrik dari pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan.

5. MEMBERI KEMUDAHAN DAN INSENTIF EBT

Prosedur perijinan usaha penyediaan tenaga listrik dari energi baru terbarukan yang lebih mudah.

6. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR ENERGI

Melalui APBN, APBD dan DAK untuk membangun infrastruktur energi untuk perdesaan lebih memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik sesuai potensi energi terbarukan setempat.

7. MENINGKATKAN CAPACITY BUIDING

Edukasi dan pelatihan di bidang perencanaan pemanfaatan energi terbarukan.

Pelatihan kepada Lembaga Pembiayaan

Meningkatkan jaringan informasi melalui asosiasi atau jejaring terkait dengan energi terbarukan.

8. MENINGKATKAN KEMAMPUAN INDUSTRI

PERALATAN PLTM dan PLTA

Penelitian dan informasi teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan melalui kerjasama dengan badan litbang dan instansi terkait

9. MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL

Meningkatkan kerjasama untuk peningkatan kapasitas dan transfer teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan.

Pertukaran informasi terkait regulasi dan kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan negara lain.

18


a. PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 10 TAHUN 2012 : PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK

PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN (Anggaran APBN-KESDM)

b. PERATURAN MENTERI ESDM : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS

(DAK) BIDANG ENERGI SKALA KECIL

RUANG LINGKUP

Pembangunan PLTMH Off-Grid;

Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off-Grid dan atau PLTS Terpusat Off Grid;

Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan/atau PLTS Tersebar;

Pembangunan PLT Hybrid Surya–Angin;

Rehabilitasi PLTMH Off Grid dan/atau PLTS Terpusat Off-Grid yang rusak;

Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tangga;

Rehabilitasi instalasi biogas.

Penyusunan Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan (Studi Kelayakan dan Detail Engineering Design)

RUANG LINGKUP

Pembangunan PLTMH Off-Grid;

Pembangunan PLTS Terpusat Off-Grid; PLTS Rooftop dan Percontohan PLTS Terinterkoneksi Jaringan PLN (On-grid)

Pembangunan PLT Hybrid Surya–Angin;

Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tangga;

Pembangunan Percontohan EBT (Inisiasi Pemerintah)

19


Pembangunan Energi Baru Terbarukan

V.

20


No. KegiatanSumber

DanaTahun Unit

Kapasitas

(kW)

Jumlah

Sambungan

Jumlah

Kabupaten

Jumlah

Provinsi

1 Pembangunan PLTMH (Off-Grid ) APBN 2011 8 216 677 8 8

2 Pembangunan PLTS Terpusat Off-Grid APBN 2012 117 1.755 10.272 83 25

3 Pembangunan PLTS Terpusat Interkoneksi 1 MWp APBN 2012 3 3.000 - 3 2

4 Pembangunan PLT Hybrid APBN 2012 3 73 320 2 2

5 Bantuan Alat Produktif APBN 2012 5 - - 5 5

6 Pembangunan PLTMH (On-grid dan Off-Grid ) APBN 2013 11 1.301 2.345 11 10


8 Pembangunan PLTS Terpusat Interkoneksi 1 MWp APBN 2013 2 2.000 - 2 2

9 Pembangunan PLT Hybrid APBN 2013 1 20 - 1 1

10 Pembangunan PLTMH APBN 2014 14 651 2.106 14 14


12 Pembangunan PLTMH Off-grid APBN 2015 14 1.193 2.300 13 8


14 Pembangunan PLTS On-Grid APBN 2015 1 75 - 1 1

15 Pembangunan PLTS Hybrid APBN 2015 21 3.425 - 14 11

547 25.180 72.095 357 163JUMLAH

Keterangan: *) tersebar di daerah perdesaan, pulau-pulau kecil terdepan dan daerah perbatasan


Tercatat sekitar 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa, 8.412

kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota;

Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaaan infrastruktur:

• Terdapat 10.985 desa/kelurahan (13,37%) tidak ada SD (termasuk MI);

• Terdapat 275 kecamatan (3,89%) tidak ada SLTP;

• Terdapat 816 kecamatan (11,54%) tidak ada SLTA;

• Sebanyak 117 kecamatan (1,65%) tidak tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu).

• Sebanyak 1.495 kecamatan (21,13%) tidak ada pasar dengan bangunan;

• Sebanyak 12.659 desa/kelurahan (15,40%) tidak ada keluarga pengguna listrik PLN, diantaranya

sebanyak 2.519 desa belum menikmati akases terhadap energi listrik;

• Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19%) tidak ada penerangan di jalan utama desa;

• Sebanyak 12.636 desa/kelurahan (15,73%) dari 80.337 desa/kelurahan yang sarana transportasinya darat,

ternyata kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.

Teridentifikasi sebanyak 256 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain

(desa/kelurahan terdepan), yaitu 60 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa

di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.

Terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil

terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005.

Berdasarkan Pendataan Potensi Desa (Podes) oleh Badan Pusat Statistik tahun 2014:


Tantangan Pengembangan EBT dan Rencana ke Depan

VI.

23


Biaya produksi listrik dari pembangkit EBT relatif lebih

tinggi sehingga di beberapa lokasi aplikasinya menjadi

kurang kompetitif jika dibandingkan dengan biaya

produksi listrik dari pembangkit konvensional (umumnya

beberapa komponen PLT EBT masih diimpor);

Terbatasnya SDM yang dapat mengelola dan merawat

PLT EBT, sehingga dalam beberapa kasus, PLT EBT

yang dibangun tidak dapat dioperasikan dengan baik;

Minat investor yang terbatas untuk berinvestasi di bidang

EBT;

Keterbatasan insentif dan mekanisme pendanaan untuk

EBT;

Pada umumnya EBT bersifat intermittent dan tidak dapat

ditransportasikan (harus dibangkitkan di lokasi

setempat).


• Pemanfaatan energi baru terbarukan terus meningkat dalam rangka memperkuat ketahanan

energi sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca;

• Untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan, Pemerintah akan melanjutkan

untuk :

Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait pengembangan energi baru

terbarukan (akademisi, pelaku usaha, Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat);

Menyediakan insentif untuk pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi

(kebijakan fiskal, subsidi EBT, kebijakan Feed-in Tariff, membentuk pasar melalui kebijakan

mandatori, kebijakan investasi, dll.);

Mendorong pengembangan industri lokal di bidang teknologi, manufaktur dan jasa EBT;

Mendorong institusi pendanaan/perbankan nasional untuk berpartisipasi dalam pengembangan

EBT;

Mengalokasikan pendanaan Pemerintah (APBN dan APBD) untuk pembangunan infrastruktur

EBT khususnya di daerah terpencil, pulau-pulau terdepan dan kawasan perbatasan;

Meningkatkan kerjasama internasional;

Menyederhanakan prosedur perizinan (one-stop service).

• Mengundang investor (dalam dan luar negeri) untuk berinvestasi di bidang energi baru

terbarukan dengan mekanisme investasi dan insentif yang lebih atraktif;

• Mendorong pengembangan SDM, terutama dalam bidang perencanaan dan

pengelolaan/pengoperasian PLT EBT.

25


JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO. 1, MENTENG, JAKARTA 10320

Phone: +62 21 39830077 Fax: +62 21 31901087

www.ebtke.esdm.go.id

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Terima kasih

26


LAMPIRAN VII.

27


Desa Gunung Makmur, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi

Kalimantan Timur, PLTS Terpusat Off-Grid 15 kWp


Desa Klayili, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, PLTS Terpusat Off-Grid

15 kWp


Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara,

PLTS Terpusat Off-Grid 15 kWp


Desa Sarae Ruma, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

PLTS Terpusat Off-Grid 50 kWp


Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, PLTS Terpusat Off-Grid 30 kWp

oleh: maritje hutapea direktur aneka energi baru dan ... · pdf file1 pembangunan pltmh...

Documents