oleh: menteri ppn/kepala bappenasperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/122580... ·...
TRANSCRIPT
Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2013
Jakarta, 30 April 2013
KERANGKA PAPARAN
2
1. Tema dan Prioritas RKP 2014
2. Isu Strategis RKP 2014
3. Pagu Indikatif dan Penyusunan RKP 2014
4. Perkuatan Program Penanggulangan Kemiskinan
5. Highlights Rencana Pembangunan Kewilayahandan Dukungan Pelaksanaannya
6. Penyempurnaan Implementasi
TEMA DAN PRIORITAS RKP 2014
3
1
PENGANTAR
UU 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RKP menjabarkan RPJM Nasional, memuat :
1) Prioritas pembangunan nasional,
2) Rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaranperekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,
3) Program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangkapendanaan yang bersifat indikatif.
• RKP 2014 adalah RKP terakhir RPJMN 2010-2014. Sangat strategis untuk mencapai sasaran-sasaran Pembangunan sesuai RPJMN dan Direktif Presiden.
• Merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dandunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.
– Merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
4
TERDAPAT TANTANGAN DAN PELUANG INTERNAL DAN EKSTERNAL, NAMUN PROSPEK EKONOMI INDONESIA TETAP CERAH
5
Kebijakan perkuatan ekonomi domestik :1. Mendorong Investasi dan Ekspor2. Meningkatkan efektifitas belanja negara3. Menjaga daya beli masyarakat4. Menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar Rupiah5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur6. Menjaga stabilitas sosial dan politik
INTERNAL EKSTERNAL
- Iklim investasi dan usaha masih perlu perbaikan
- Isu ketenagakerjaan
- Keterbatasan infrastruktur
- Kesehatan fiskal dan penyerapan anggaran.
- Pengelolaan BBM dalam negeri
- Stabilitas sosial politik terkait Pemilu
Tantangan
- Potensi pasar domestik yang besar
- Pemanfaatan jumlah midle class yang besar dan terus naik
- Pemilu mendorong kegiatan perekonomian domestik
Peluang
• Menjaga momentum
pertumbuhan ekonomi di
atas 6%
• Peningkatan kesempatan
kerja
• Pengurangan kemiskinan
(sustainable livelihood)
- Di tahun 2013 pemulihan ekonomi dunia diperkirakan berjalan lambat
- Pemulihan harga komoditas yang masih lambat
- Kecenderungan peningkatan hambatan non tarif
Tantangan
- Krisis utang Eropa mereda
- Resesi ekonomi AS akibat jurang fiskal dapat dihindari
- Perekonomian China mulai menguat
Peluang
2010 2011 2012
TARGET RPJM
REALISASITARGET
RPJMREALISASI
TARGET RPJM
REALISASI *)
Pertumbuhan Ekonomi
5,5- 5,6 6,2 6,0 - 6,3 6,5 6,4 - 6,9 6,3(Trw I-III)
Inflasi 4 - 6 7 4,0 - 6,0 3,8 4,0 - 6,0 4,30
Pengangguran 7,6 7,1 7,3 - 7,4 6,6 6,7 - 7,0 6,14 (Agt)
Kemiskinan 12,0 - 13,5 13,33 11,5 - 12,5 12,49 10,5 - 11,5 11,66 (Sept)
PERKEMBANGAN INDIKATOR PEMBANGUNAN
6
2013 2014
STATUSTARGETRPJM
TARGET APBN 2013
TARGETRPJM
TARGET RKP
Pertumbuhan Ekonomi 6,7 - 7,4 6,8 7,0%-7,7% 6,4 – 6,9 (6,8)
Inflasi 3,5 – 5,5 4,9 3,5 – 5,5 4,5 + 1 (4,5)
Pengangguran 6,0 - 6,6 5,8 – 6,1 5%-6% 5,0 – 6,0
Kemiskinan 9,5 - 10,5 9,5 – 10,5 8%-10% 8,0 – 10,0
1= Sudah tercapai atau
On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras
2
1
1
2
*) Realisasi sementara
TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL
RKP 2010 RKP 2011
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA
KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH
RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014
RPJMN 2010-20141 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
13
14
Ketahanan Pangan
PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAANKESEJAHTERAAN
RAKYAT
PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN
BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN
DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGIPENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Bidang Perekonomian
Bidang Kesejahteraan Rakyat
7
ISU STRATEGIS RKP 2014
8
2
KERANGKA ISU STRATEGIS RKP 2014
PENCAPAIAN TARGET RPJMN
Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN II
DIREKTIF PRESIDEN
Isu strategis dan direktif Presiden yang belum selesai dan tercukupi
pendanaannya
TEMA DAN DIREKTIF PRESIDEN RKP 2014
Jika terdapat isu nasional dan global terkini yang sangat mendesak juga dipertimbangkan
9
REKAPITULASI REVIEW RPJMN 2010-2014Beberapa indikator utama pembangunan sudah on track dan bahkan telah tercapai. Namun,
beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di 2014.
NO PRIORITAS NASIONAL
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 4 2 4
2 Pendidikan 6 0 0
3 Kesehatan 3 3 4
4 Penanggulangan Kemiskinan 4 1 0
5 Ketahanan Pangan 3 5 1
6 Infrastruktur 8 2 1
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 3 3 1
8 Energi 3 1 2
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 11 0 0
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 1 3 0
11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 5 0 0
12 Politik, Hukum, dan Keamanan 8 5 0
13 Perekonomian 1 2 0
14 Kesejahteraan Rakyat 6 0 0
JUMLAH 66 27 13
PERSENTASE 62% 26% 12%
10= Sangat Sulit tercapai1 2 3= Sudah tercapai atau On Track/on Trend
= Perlu Kerja Keras
321
DIREKTIF PRESIDEN
Direktif Presiden setelah RPJMN 2010-2014 ditetapkan antara lain :
Pemantapan Perekonomian Domestik yang Berkeadilan
• Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
• Surplus Beras 10 Juta ton 2014;
• Konversi Energi;
• Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat.
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
• Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI);
• Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka pencapaian MDGs;
• Pembangunan Shelter Bencana.
Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik
• Pemenuhan Minimum Essential Force tahap I;
• Peningkatan Personel dan Kapasitas Polri;
• Ancaman Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
11
BEBERAPA ISU TERKINI
• Penanganan banjir
• Pemenuhan amanat UU 40/2004 tentang SistemJaminan Sosial Nasional (SJSN)
• Permasalahan perburuhan dalam negeri
• Penanganan keamanan dalam negeri
• Stabilitas politik menjelang Pemilu 2014
• Kesenjangan pendapatan dalam masyarakat
12
ISU STRATEGIS
PemantapanPerekonomian Nasional
• Konektivitas mendorong pertumbuhan;
• Perkuatan kelembagaanhubungan industrial;
• Peningkatankemampuan Iptek
• Pencapaian surplus beras 10 juta ton danpeningkatan produksijagung, kedelai dan gula;
• Diversifikasipemanfaatan energi;
• Percepatanpembangunan ProvinsiPapua dan Papua Barat.
PeningkatanKesejahteraan Rakyat
• Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan;
• Penurunan angkakematian ibu dan bayi;
• Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak;
• Perluasan Program Keluarga Harapan;
• Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI);
• Mitigasi Bencana
Pemeliharaan StabilitasSosial dan Politik
• Percepatanpembangunan Minimum Essential Force;
• Pemantapan keamanandalam negeri danpemberantasanterorisme;
• Pelaksanaan Pemilu 2014.
15 isu strategis (dari 43 isu strategis) yang difokuskan pendanaannya :
13
LANJUTAN...
PRIORITAS ISU STRATEGIS
PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
1. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN
1. Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin
2. Penuntasan rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak
3. Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014
4. Pelaksanaan pendidikan menengah universal
PRIORITAS 3 : KESEHATAN1. Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria)
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN
1. Kesejahteraan petani/nelayan
2. Peningkatan produksi perikanan
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
1. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan
2. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah
3. Penyediaan infrastrukaur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
1. Sistem logistik nasional
2. Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru
28 isu strategis (dari 43 isu strategis) :
14
LANJUTAN...
PRIORITAS ISU STRATEGIS
PRIORITAS 8 : ENERGI
1. Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
2.Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Kapasitas PembangkitTenaga Listrik Panas Bumi
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
1. Pengendalian perubahan iklim
2. Peningkatan kualitas lingkungan
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK
1. Pembangunan Daerah Tertinggal
2.Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitasCustom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) kawasan perbatasan
PRIORITAS LAINNYA BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
1. Pembinaan pemasyarakatan
PRIORITAS LAINNYA BIDANG PEREKONOMIAN
1. Akselerasi Industrialisasi Dengan Sasaran Pertumbuhan Industri Non-Migas
2.Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia dalam MenghadapiMasyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
PRIORITAS LAINNYA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Peningkatan Kerukunan Beragama
2.Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional
15
PAGU INDIKATIF DAN PENYUSUNAN RKP 2014
16
3
PAGU INDIKATIF 2014
17
Dengan keterbatasan anggaran 2014, maka pendanaan terlebihdahulu dilakukan melalui:1. Efisiensi anggaran;2. Refocusing program dan kegiatan;3. Memprioritaskan tambahan pendanaan pada isu strategis.
2013 2014
PAGU INDIKATIF
Rp. 541,4 T Rp. 561,2 T
Rp. 594,6 T ?
APBN
Pagu 2014 terbatas :• Kebutuhan pemenuhan anggaran
Pendidikan Rp. 29,8 T• Kenaikan Belanja Pegawai Rp. 14,3 T
PENYUSUNAN RKP 2014
• Dibahas secara intensif dalam :
– Ratas dan Sidang Kabinet Paripurna
– Konsultasi Publik
– Rakorbangpus dan Trilateral Meeting
– Musrenbangprov dan Pra-Musrenbangnas
• Penyempurnaan Perencanaan :
– Alokasi diutamakan pada 15 isu strategis nasional
– Sinergi isu strategis nasional dengan isu strategis propinsi (perencanaan yang lebih fokus)
– Dipersiapkan pula kegiatan prioritas jika terdapat ruang fiskal baru
• Penyempurnaan Kesiapan Implementasi
– Seluruh isu strategis dilengkapi proposal dalam bentuk Inisiatif Baru (bukan kegiatan baru namun upaya untuk mencapai sasaran pembangunan dalam keterbatasan anggaran), yang dilengkapi TOR dan RAB --- meningkatkan kualitas program dan kegiatan serta meminimalkan “pembintangan” 18
PERKUATAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
19
4
USULAN KEGIATANPagu Indikatif 2014
(Rp. Miliar)
Raskin • Cakupan 2013: 15,5 juta RT miskin dan rentan; manfaat 15 kg/RT/Bulan, RTS membayar Rp.1600/kg.
•Alokasi beras ditingkatkan 20 kg,
• Penerima membayar Rp 1.600/kg
23.100,0
PKH • Cakupan ditingkatkan 3,2 juta RT/KSM (5%, PPLS 2011)
•Bantuan ditingkatkan Rp. 1,8 juta/ RTSM/tahun.
• 2x pembayaran peserta baru
5.537,7
BSM • Perluasan cakupan BSM 2014 merupakan tambahan dari yang sudahdiusulkan pada pagu indikatif 2014.
• Cakupan BSM menjadi sebanyak 15,4 juta siswa (29,0% dari jumlahsiswa), mendekati angka 25% rumah tangga miskin TNP2K sebanyak15,5 juta siswa (29,1% dari jumlah siswa).
9.240,0
PNPM •Alokasi tetap seperti tahun 2013 dengan meliputi seluruh kecamatan
• Tambahan diberikan untuk 273 Kec dengan tingkat kemiskinan/jumlah penduduk miskin tertinggi (porsi kegiatanekonomi produktif ditingkatkan dengan pendampingan danpengawasan yang lebih baik)
14.925,0
TOTAL 52.802,7
RINGKASAN PROGRAM
20
PERLUASAN PKH
1. PENAMBAHAN SASARAN MENJADI 3,2 JUTA RTSM
2. PERLUASAN WILAYAH MELALUI SATURASI (PENAMBAHAN TARGET DALAM 1 KECAMATAN) DAN EKSPANSI (PENAMBAHAN KABUPATEN/KOTA BARU).
• Prioritas bagi kabupaten/kota yang supply side “ready”
3. PENINGKATAN BANTUAN (HANYA KOMPONEN BANTUAN TETAP)
• Rata2 bantuan dibandingkan Peningkatan rata-rata bantuan per RTSM per tahun dari Rp 1.390.000 menjadi Rp 1.800.000
Sumber: Basis Data Terpadu TNP2K
KETERANGAN JUMLAH PESERTA
2012 2013 2014
Jumlah peserta PKH awal TA 1.035.136 1.519.136 2.403.136
Tambahan peserta baru PKH 484.000 884.000 924.887
Perkiraan exit kohor 2007 (30%) melalui resertifikasi Mei 2013
- - 128.023
Total jumlah peserta 1.519.136 2.403.136 3.200.000
21
22
• Usulan perluasan cakupan BSM 2014 merupakan tambahan dari yang sudah diusulkan pada paguindikatif 2014.
• Cakupan BSM yang diusulkan menjadi sebanyak 15,4 juta siswa (29,0% dari jumlah siswa), mendekati angka 25% rumah tangga miskin TNP2K sebanyak 15,5 juta siswa (29,1% dari jumlahsiswa).
• Satuan Biaya SD/MI: Rp 450 ribu/siswa/tahun, SMP/MTs: Rp 750 ribu/siswa/tahun, SMA/SMK/MA: Rp 1.000 ribu/siswa/tahun
BANTUAN SISWA MISKIN
Siswa2) % Rp4) Siswa3) % Rp4) Siswa3) %
-1 -2 -3(4) = (3)/(2) *
100%-5 -6 (7) = (6)/(2) * 100% -8 -9 -10
SD/MI 30.468 7.942 26,1% 3.573,7 9.499 31,2% 4.274,5 10.509 34,5%
SD 26.875 6.505 24,2% 2.927,4 8.063 30,0% 3.628,2 9.878 36,8%
MI 3.593 1.436 40,0% 646,3 1.436 40,0% 646,3 631 17,5%
SMP/MTs 12.997 2.769 21,3% 2.076,5 3.843 29,6% 2.882,6 3.470 26,7%
SMP 9.644 1.818 18,9% 1.363,8 2.893 30,0% 2.169,9 3.023 31,3%
MTs 3.353 950 28,3% 712,7 950 28,3% 712,7 45 13,3%
SMA/SMK/MA 9.823 1.574 16,0% 1.574,4 2.090 21,3% 2.089,7 1.534 15,6%
SMA/SMK 8.687 1.182 13,6% 1.181,7 1.697 19,5% 1.697,0 1.419 16,3%
MA 1.136 393 34,6% 392,7 393 34,6% 392,7 115 10,1%
Total 53.288 12.285 23,1% 7.224,6 15.432 29,0% 9.246,8 15.512 29,1%
Jenjang Pendidikan Jumlah Siswa1)
Jumlah Sasaran BSM (siswa)
Usulan Pagu Indikatif 2014 Usulan Tambahan Cakupan 2014 25% Keluarga Miskin TNP2K
Rp. Miliar
HIGHLIGHTS RENCANA PEMBANGUNANKEWILAYAHAN DAN DUKUNGANPELAKSANAANNYA
23
5
ISU STRATEGIS WILAYAH TAHUN 2014
24
KEGIATAN STRATEGIS –INFRASTRUKTUR PER WILAYAH
25
ISU STRATEGIS DAERAH
PAPUA• Penyediaan Infrastruktur untuk
mengurangi kesenjangan wilayah– Pembangunan Bandar Udara
– Rekontruksi/Peningkatan Strukturjalan dan Jembatan
– Pembangunan jalan di Kab. Jayapura, Jayawijaya, Mimika, Nabire, Paniai, Raja Ampat, Manokwari, Jembatan Inari
• Perbaikan kualitas SDM melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
• Penurunan kemiskinan
• Peningkatan ketahanan pangan
• Kegiatan Perekonomian Wilayah dan Pengembangan EkonomiKerakyatan 26
MALUKU• Peningkatan SDM melalui
peningkatan akses peningkatan kesehatan dan pendidikan
• Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan
• Percepatan pembangunan infrastruktur
– Penyelesaian Jalan Trans Maluku
– Pembangunan Jalan di Pulau-Pulauterluar
• Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• Optimalisasi Daerah Perbatasan, Terluar, Terpencil dan Tertinggal: Belum Optimalnya Pengelolaan Pulau Terluar,Terpencil, Perbatasan dan Tertinggal
ISU STRATEGIS DAERAH
NUSA TENGGARA• Peningkatan mutu dan penyebaran
sumber daya manusia kesehatan, sertaakses dan mutu pelayanan kesehatan
• Peningkatan akses pendidikan
• Pembangunan infrastruktur wilayah dan peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur
– Bendungan Pandanduri Lombok Timur, Bendungan Rababaka Kompleks, BendunganBintang Bano
– Pelabuhan Penyebrangan Labuan PohSekotong, Pelabuhan Kilo, Dermaga Sape, Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bima
– TPA Pengengat, TPA Bara, TPA Bima dan TPA Sumbawa
– 3 Bendungan/Waduk di Kabupaten Kupang(Waduk Raknamo), Kabupaten Ngada(Waduk Asesa), dan Kota Kupang (WadukKolhua)
• Pembangunan daerah tertinggal 27
SULAWESI• Peningkatan Infrastruktur Wilayah:
– Pembangunan Jalur Kereta Api Manado-Bitung
– Peningkatan Jalan Manado – Tomohon
– Pembangunan Bandar Udara Morowali danTojo Una-Una
– Waduk di Kabupaten Pohuwat dan waduk Dumbaya Bulan
– Pembangunan Bendungan Sawangan KuwilKab. Minahasa Utara
– Pembangunan Jaringan Irigasi Sangkub
• Peningkatan SDM dan Pencapaian MDGs
• Peningkatan Ketahanan Pangan
• Peningkatan iklim investasi dan usaha:– Pembangunan Indsutri Agro
– Pembangunan KA Makassar – Parepare
• Peningkatan SDA dan Lingkungan
ISU STRATEGIS DAERAH
KALIMANTAN• Pembangunan infrastruktur
– Pembangunan Outer ringroad, jalan lintasKalimantan, serta jembatan
– Pembangunan Bandara dan pelabuhanKalteng, Kalbar, Kalsel,
– Pembangunan kelistrikan di Kalsel
• Peningkatan Ketahanan Pangan– Pembudidayaan ikan, peternakan dan
pertanian
– Penyediaan air baku
– Pembuatan irigasi
• Peningkatan akses pendidikan & Kesehatan– Penigkatan pelayanan kesehatan &
kapasitas penididikan
• Peningkatan elektrifikasi, Energi
Baru terbarukan– PLTS Sambas & Sintang di Kalbar, serta
Kalteng & Kaltim 28
JAWA-BALI• Peningkatan infrastrukur wilayah
– Pembangunan Under Pass Kuningan-Mampang
– Waduk Kuningan dan Jatigede
– Jalan akses Pelabuhan Kendal
– Pembangunan Pelengkap Jalur Ganda KA Lintas Utara Jawa
– Pengembangan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Kendal
– Pengembangan Pelabuhan Tanjung Adikarto
– Re-aktivasi rel kereta api jalur ganda Prapat Kurung menuju dermaga Pelabuhan Tanjung Perak
– Peningkatan Jalan Simpang Labuan-Cibaliung
– Lanjutan Pembangunan WRR, Relokasi Amlapura-Kubutambahan, Pembangunan Jalan Akses Gunaksa, Pembangunan Jalan Baru Antosari-Bts Kota Tabanan, dan Peningkatan Jalan Denpasar-Gilimanuk
– Pengembangan Pelabuhan Kapal Cruise Tanahampo, Kabupaten Karangasem
– Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Gunaksa, Pembangunan Dermaga MB III Gilimanuk, Dermaga Sanur dan Pelabuhan Amed.
• Peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan.
• Penurunan kemiskinan dan pengangguran
• Peningkatan produktivitas pertanian
ISU STRATEGIS DAERAH
SUMATERA
• Pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah– Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai
– Pembangunan jalan akses non tol ke Bandara Kuala Namu
– Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Api-Api
– Peningkatan Bandara Raden Inten II
– Pengembangan jalur kereta api Duku – Bandara Internasional Minangkabau
• Pengembangan Kawasan Industri Sei Mangke
• Pembangunan SDM dan pencapaian MDGs– Pengadaan Rumah Sakit Bergerak
– Rehabilitasi gedung SD, SMP, dan pembangunan SMK
• Pencapaian surplus beras dan revitalisasi pertanian– Pembangunan prasarana irigasi Air Cawang Kidau
– Pengembangan sistem intensifikasi padi dan pencetakan sawah baru
– Revitalisasi perkebunan karet
• Lingkungan hidup– Pengendalian pencemaran pertambangan dan rehabilitasi hutan
29
PENYEMPURNAAN IMPLEMENTASI
30
6
KEPER-CAYAAN RAKYAT
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TINGGI
KAPASITAS DAN AKUNTA-BILITAS KINERJA TINGGI
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
4. Penataan Tatalaksana
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
6. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
31
INDIKATOR 2010 2012 2014
IPK 2,8 32*) 45*)
OPINI WTP K/L 56,41% 77% 100%
OPINI WTP PEMDA 3% 16% 60%
INDIKATOR 2010 2012 2014
SKOR IPP K/L 6,16 6,86 8,0
SKOR IPP PEMDA 5,26 6,32 8,0
RANK EoDB 115 129 75
INDIKATOR 2010 2012 2014
GOV EFF INDEX -0,19 n.a 0,5
K/L AKUNTABEL 63,29% 95,06% 100%
PROVINSI AKUNTABEL 31,03% 75,76% 80%
KAB/KOTA AKUNTABEL 8,77% 24,37% 60%
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI...merupakan kunci keberhasilan peningkatan pelayanan publik
*) Perubahan skala semula 0-10 menjadi 0-100
32
NO. PROGRAM TARGET
1. ManajemenPerubahan
• Meningkatnya komitmen pimpinan dalam melakukan reformasi birokrasi;• Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja;• Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya
resistensi terhadap perubahan.
2. Penataan Peraturan-perundangan
Peraturan perundang-undangan, termasuk perda dan perkada yang harmonis dan sinergis, secara vertikal dan horizontal, serta mampu memberikan fasilitasi yang efektif dan efisien bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan kepada masyarakat, termasuk dunia usaha.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
• Struktur organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi sehingga organisasi pemda menjadi lebih efektif dan efisien;
• Pemda makin mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dengan sinergis dan efektif.
4. Penataan Tatalaksana
Bisnis proses dan mekanisme kerja (SOP) yang sederhana disertai penerapan teknologi informasi dan komunikasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan semakin transparan, efektif dan efisien.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
• PNS yang berintegritas, profesional, dan merata melalui penerapan sistem manajemen SDM yang transparan, kompetitif dan berbasis kompetensi;
• Belanja pegawai semakin efisien;• Prioritas pemberian formasi CPNS diberikan kepada Pemda yang proporsi
belanja pegawai terhadap APBD semakin rendah.
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
33
Lanjutan…
NO. PROGRAM TARGET
6. Penguatan Pengawasan
• Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;• Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;• Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang antara lain melalui
penerapan Sistem Pengendalian Intern yang efektif.
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
• Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda;• Meningkatnya akuntabilitas kinerja K/L dan Pemda melalui
penerapan manajemen kinerja yang efektif di semua unit kerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan yang transparan, cepat, terjangkau, dan tidak diskriminatif, melalui:• Pemenuhan secara bertahap SPM dalam perencanaan dan
penganggaran• Penetapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan Sistem
Pengaduan yang efektif pada semua unit pelayanan• Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam
penyelenggaraan pelayanan
9. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dijaga terus ketepatan pelaksanaannya dan dilakukan penyempurnaan secara berkesinambungan guna menjamin tercapainya sasaran reformasi birokrasi.
PENUTUP
• Langkah penyempurnaan perencanaan telah dilakukan:
– Alokasi pendanaan fokus pada isu strategis nasional dan propinsi.
– Dibiayai secara lebih efisien.
– Dipersiapkan Inisiatif Baru, TOR, RAB
• Tindak lanjut yang diperlukan :
– K/L mempersiapkan procurement plan dan disbursement plan –- sehingga untuk kegiatan yang memerlukan lelang dapat dilakukan di Nopember, yang lainnya siap implementasi pada awal tahun.
– Daerah mempersiapkan RKPD tepat waktu dengan mempertimbangkan hasil sinergi di Musrenbangnas.
34
TERIMA KASIH
35