optimalisasi fungsi dan wewenang dprd dalam proses penyusunan dan penetapan apbd
DESCRIPTION
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam PembangunanTRANSCRIPT
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRDOptimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Drs. H. Dadang Solihin, MADrs. H. Dadang Solihin, MA
Pembekalan Nasional Peran dan Fungsi Dewan Legislatif
dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBDSari Pan Pacific Hotel Jakarta 3 Maret 2007Sari Pan Pacific Hotel-Jakarta, 3 Maret 2007
dadang-solihin.blogspot.com 2
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s Profileg g ( ) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his
dadang-solihin.blogspot.com 3
You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202
MateriMateriMateriMateri Tujuan Pembangunan Daerah Wadah Perwakilan Rakyat Wadah Perwakilan Rakyat Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam
Pembangunan Tugas dan Wewenang DPRD Tugas dan Wewenang DPRD Orientasi Dasar Politik DPRD Penerapan prinsip-prinsip Good Governance
APBD APBD Dari RPJP Sampai APBD Proses Perencanaan Ruang Lingkup Perencanaan Penyusunan dan Penetapan RPJPD Penyusunan dan Penetapan RPJMDy p Penyusunan dan Penetapan RKPD Penyusunan Rancangan APBD Perubahan APBD
dadang-solihin.blogspot.com 4
Perubahan APBD
Tujuan Pembangunan DaerahTujuan Pembangunan Daerah
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan danserta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan k i kikemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4 Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber
d l b f t b i i kdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 5
Wadah Perwakilan RakyatWadah Perwakilan Rakyat Mana yang paling dekat
dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat
p j gkepentingan rakyat?
Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat
kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi
mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan
d t did k
Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat
yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu
Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
p j g p g
Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
dadang-solihin.blogspot.com 6
rakyat?dusun sampai tingkat nasional
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
S OBentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
PemdaKebijakan dan
Program Pembangunan
DPRDProduk-produk Fungsi DPRD
ParpolProgram partai
dan janji kampanye
LSMKebijakan dan
program khusus LSM
OrmasAgenda lobi dan tekanan politik
g p y
LingkunganArena Pembangunan
Sosial Ekonomi KelembagaanLingkungan yang sehat dan lestari
Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga
Pertumbuhan dan pemerataan
Pembuatan keputusan partisipatif
PemdaKDH, Sekda,
SKPD
DPRDPimpinan,
K i i F k i
ParpolPimpinan Partai, Bi bi d l
LSMBerbagai bentuk d j i LSM
OrmasBerbagai bentuk d j i O
Lembaga Intermediary
SKPD Komisi, Fraksi, Kaukus
Biro-biro dalam Partai
dan jenis LSM dan jenis Ormas
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
GenderLaki
EkonomiKaya
DomisiliTetap
KeamananMapan
OrganisasiKelompok
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
dadang-solihin.blogspot.com 7
Laki
Perempuan
Kaya
Miskin
Tetap
Tidak Tetap
Mapan
Rentan
Kelompok
Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
Kelompok MedianKelompok Median
Mereka adalah para pemain politik di Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan.
Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau p ; pekonomi.
Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudahkalangan dengan mudah.
Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai d i t d k ti kdengan minat dan kepentingan mereka.
Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.
dadang-solihin.blogspot.com 8
p g g
Pendukung PemiluPendukung Pemilu
Pada umumnya mereka Pada umumnya mereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik d b ddan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan
k t k b kmasyarakat kebanyakan. Karena posisi yang berada
di lapisan tengah, mereka d ap sa e ga , e e adapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas,maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini
dadang-solihin.blogspot.com 9
kelompok median ini.
Tugas dan Wewenang DPRDTugas dan Wewenang DPRD
1 Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah1. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang y j g gAPBD bersama dengan kepala daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap – pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan– pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan
lainnya, – peraturan kepala daerah, – APBD– APBD, – kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah, dan – kerja sama internasional di daerah;– kerja sama internasional di daerah;
4. dst s.d 11Sumber: UU 32/2004 Pasal 42
dadang-solihin.blogspot.com 10
Orientasi Dasar Politik DPRDOrientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsungnyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan
kualitas pendidikan dan kesehatan;
Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasireformasi birokrasi.
dadang-solihin.blogspot.com 11
Orientasi Dasar Politik DPRDOrientasi Dasar Politik DPRD . . .
2 A t i litik dib2. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata
dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalammemperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
Dengan informasi dan pengetahuan yang Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semuamampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.
dadang-solihin.blogspot.com 12
p g p
Orientasi Dasar Politik DPRDOrientasi Dasar Politik DPRD . . .
3 P iki l l i3. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selalu Anggota DPRD akan selalu
dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan gfungsinya.
Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitasini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik ppendukungnya.
dadang-solihin.blogspot.com 13
Orientasi Dasar Politik DPRDOrientasi Dasar Politik DPRD . . .
4. Membangun dan memperkokoh g psistem umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanyaprogram kerjanya.
Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diriterus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadiatau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
dadang-solihin.blogspot.com 14
Menerapkan prinsip-prinsip Good GovernanceGovernance
Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui p p p p p psebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum.
1. Wawasan ke Depan (Visionary)2. Keterbukaan & Transparansi
(Openness &Transparency)
9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness)
10. Desentralisasi (Decentralization)11 K it d D i U h3. Partisipasi Masyarakat
(Participation)4. Tanggung Gugat (Accountability)
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership)
5. Supremasi Hukum (Rule of Law)6. Demokrasi (Democracy)7. Profesionalisme & Kompetensi
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)
13 Komitmen pada Lingkunganp(Profesionalism & Competency)
8. Daya Tanggap (Responsiveness)
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection)
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (C it t t F i M k t )
dadang-solihin.blogspot.com 15
(Commitment to Fair Market )
APBDAPBD APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah
dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 DesemberJanuari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Sumber: UU 32/2004 Pasal 179Sumber: UU 32/2004 Pasal 179
Sebagai produk terakhir dari serangkaian dokumen Sebagai produk terakhir dari serangkaian dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJP.
dadang-solihin.blogspot.com 16
Dari RPJP Sampai APBD
R t R j Ri i PedomanPedoman
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan
Renstra KL
Renja -KL RKA-KL Rincian
APBN
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemerin
Pusa
RKP RPJM Nasional
RPJP Nasional RAPBN APBN
Pedoman Dijabarkan Pedoman
ntah t
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RKP Daerah RAPBD APBD
Diacu
PedomanPedoman
Diperhatikan
Dijabarkan
Diserasikan melalui Musrenbang
Pe
Renstra Renja - RKA - Rincian Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
emerintah
Daerah
SKPDj
SKPD SKPD APBD
UU SPPN
h
UU KNdadang-solihin.blogspot.com 17
UU SPPN UU KN
Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory ofpembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional g j y g gbertugas untuk itu.Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 18
Ruang Lingkup PerencanaanNASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
UU (Ps 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Perda (Ps 13 Ayat 2)Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)(Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)
(Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
R K j P i t h P P R K j P i t h P t KDH Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan jKementerian / Lembaga (Renja KL)
Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)
jKerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)
S b UU25/2004
dadang-solihin.blogspot.com 19
Sumber: UU25/2004
Penyusunan dan Penetapan RPJPDPenyusunan dan Penetapan RPJPD
Rancangan Musrenbang Penyusunan Rancangan
Penetapan Rancangang
RPJPDg
RPJPD Rancangan Akhir
gRPJPD
menjadi Perda
Proses Teknokratik
Bahan Rancangan RPJP oleh oleh Teknokratik
oleh BappedaRPJP
Melibatkan Masyarakat
Bappeda DPRD
dadang-solihin.blogspot.com 20
Penyusunan dan Penetapan RPJMDVisi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih(1)
Bappeda menyusunRancangan Awal
RPJMDSKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
(2)
(3)
Bappeda menyelenggarakan
a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah (4) pp y gg
MUSRENBANG RPJMD) g
e) Program SKPD
Penetapan RPJMDBappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
(5)
(7)
Digunakan sebagai pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
) pb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD
(6)( )
dadang-solihin.blogspot.com 21
) g
Penyusunan dan Penetapan RKPD(8)
Bappeda menyusunRancangan Awal RKPD
a) Prioritas Pembangunan Daerah
SKPD Menyusun Renja SKPDProgram SKPD
(8)(9)(10)
b) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah
Pagu Indikatifd) Program SKPD
MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatand) Program SKPD
MUSRENBANG Kab/Kota
a Sinkronisasi Program SKPD
Maret(11.a)
(11.b)
Rancangan Akhir RKPD
a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah
a. Sinkronisasi Program SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP
MUSRENBANG Prov Sbg April
(12)
c) Kerangka Ekonomi Daerahd) Program SKPD
gWakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
Mei(13)
(15)
Penetapan RKPD
Sebagai pedoman penyusunanRancangan APBD
(4)Bappenas menyelenggarakanMUSRENBANGNAS
a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
AprilMei
(14)
dadang-solihin.blogspot.com 22
b. Harmonisasi Dekon dan TP
Penyusunan Penyusunan yyRancangan APBDRancangan APBD
dadang-solihin.blogspot.com 23
Azas Umum Penyusunan RAPBDyNo Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sumber Dana1 K D h APBD1 Kewenangan Daerah. APBD2 Kewenangan pemerintah di Daerah. APBN3 Pemerintahan Provinsi yang penugasannya APBD Provinsi3 Pemerintahan Provinsi yang penugasannya
dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa.APBD Provinsi
4 Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya dilimpahkan kepada Desa
APBD Kabupaten/Kotadilimpahkan kepada Desa. Kabupaten/Kota
5 Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
APBD
6 Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.
7 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban7 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 24
Hati-hati…Ada Sanksi Pidana
Pasal 34 UU 17/2003
1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-j y g p gundang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentangundang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
dadang-solihin.blogspot.com 25
Alur Penyusunan RAPBD
RKUA
Juni
Mingg 1
Minggu 1Oktober
pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni
RKPDKUA
DPRDMeiRKUAMinggu 1
JuliRancanganKebijakan UmumAPBDKebijakan Umum
Minggu 2Juli
Rencana Kerja Pemda
jAPBD
PPASPedoman
PenyusunanRKA-SKPD
Raperda
NotaKesepakatanKDH-DPRD
SosialisasiAwalPrioritas dan Plafon
RKA-SKPDPPA
pAPBD Raperda
Akhir Juli
AgustusAnggaran Sementara
SKPDPPARaperkadaPenjabaran
APBDPrioritas dan Plafon Anggaran
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 26
Langkah Penyusunan APBD1 2 3 4 5 6 7 8 9
RKPD KUA
Nota Kesepakatan
KUAPPAS
Nota Kesepakatan
PPA
SE-KDHPedoman
Penyusunan RKA-SKPD
Pembahasan RKA-SKPD
PerbaikanRKA-SKPD
Rancangan APBD
Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
10 11 12 13 14 15 16 1710 11 12 13 14 15 16 17
Pembahasan Rancangan
APBD
Persetujuan DPRD
Raperda
Penyusunan Rancangan Per-KDH
Penjabaran
Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH
Penjabaran
SK MendagriEvaluasi Raperda dan Raper KDH
Pembahasan Pimpinan DPRD Hasil
Evaluasi Mendagri Raperda dan Raper
SK Pimpinan DPRD
Penyempurnaan Raperda dan Raper KDH
Penetapan Perda dan Per-KDH
Penjabaran APBD
TAPD
APBD Penjabaran APBD
PPKD
Penjabaran APBD Penjabaran APBD KDH Penjabaran
APBD
Raper KDH Penjabaran
APBD
APBD oleh KDH
18 19 20 21 22 23 24 25 26
Penyusunan Rancangan
Verifikasi Rancangan Pengesahan Persetujuan Pendistribusian Pelaksanaan Penyusunan
LaporanPenyusunan
Laporan
Penyusunan Laporan
KeteranganRancangan DPA-SKPD
SKPD
Rancangan DPA-SKPD
TAPD
DPA-SKPD
PPKD
DPA-SKPD
Sekda
DPA-SKPD
PPKD
DPA-SKPD
SKPD
Laporan Keuangan
PPKD
Laporan Kinerja
Bappeda
Keterangan Pertanggung
jawaban
dadang-solihin.blogspot.com 27
pp
Rencana Kerja Pemerintah DaerahRKPD
• Penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari j g ggRenja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada RKP.
• Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahunDiselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas
kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
dadang-solihin.blogspot.com 28
Kebijakan Umum APBDKUA
1. Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun Rancangan KUA berdasarkan RKPD.
2 RKUA t2. RKUA memuat:1. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah,
2. Alokasi belanja daerah, 3. Sumber dan penggunaan pembiayaan, 4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang
ditetapkan oleh pemerintah).p p )5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator
pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.
6 RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat6. RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia panggaran DPRD.
8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
dadang-solihin.blogspot.com 29
Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPPAS gg
1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah y g p , pmenyusun rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan:1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;2. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
2. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalanbulan Juli tahun anggaran berjalan.
3. Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
4 Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati4. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
5 KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke5. KUA serta PPA yang telah disepakati masing masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.
dadang-solihin.blogspot.com 30
Penyusunan RKA-SKPDy
1 Berdasarkan nota kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat1. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang mencakup:pa. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana
pendapatan dan pembiayaan;b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD
b k i d t d l i i l dit t kberkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait
dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi efektifitas tranparansi dandengan prinsip prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA SKPD analisis standar belanja dan standar satuan hargaformat RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan
dadang-solihin.blogspot.com 31
berjalan.
Penyiapan Raperda APBD1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada
PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.2 Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian2. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian
antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran k i t t d li i b l j t d t h t dkegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
3 Apabila hasil pembahasan RKA SKPD terdapat ketidaksesuaian3. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
4. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperdadisampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD.
5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.p y
6. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 32
Penyampaian dan PembahasanRaperda tentang APBD
1 Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya1. Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.p p j
2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
3. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD.
4. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan.5. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang
telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.6. Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak
t k t j b d k l d h t h dmenetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan
dadang-solihin.blogspot.com 33
membiayai keperluan setiap bulan.
lanjutan
7. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya p gg j p g ydiperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalamhasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang.
8. Rencana pengeluaran disusun dalam Raperkada.9 Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan9. Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan
dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.10. Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling
lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkanlama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda.
11. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan g p p pRaperkada dimaksud menjadi Perkada.
dadang-solihin.blogspot.com 34
Evaluasi Raperda tentang APBD danRaperkada tentang Penjabaran APBDRaperkada tentang Penjabaran APBD
Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi
1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja
Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi
sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi, yang disertai dengan:a persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadapa. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap
Raperda tentang APBD;b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan
DPRD;DPRD;c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan
daerah tentang APBD; dand nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaiand. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian
pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
dadang-solihin.blogspot.com 35
lanjutan
2 Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
t l bih ti i d / t t d h l iperaturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Mendagri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkaitmengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait.
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Mendagri dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksudsejak diterimanya rancangan dimaksud.
5. Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi atas Raperda dan Rapergub sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan p g g y g gg , g prancangan dimaksud menjadi Perda dan Pergub.
dadang-solihin.blogspot.com 36
lanjutan
6 Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan6. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubemur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak p y p p g j g jditerimanya hasil evaluasi.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub
j di P d d P b M d i b t lk P d dmenjadi Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
8 Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya pagu8. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagri.
dadang-solihin.blogspot.com 37
Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota
1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasidisampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh manapublik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.
4 Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
5 Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai5. Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Perkada.
dadang-solihin.blogspot.com 38
6 A bil b t k h il l i R d d
lanjutan
6. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerjaDPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
8 Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu8. Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan gubernur.
9. Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRDmemberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
10. Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.g p p g
11. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 39
Penetapan Perda tentang APBD danPerkada tentang Penjabaran APBD
1. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.
2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang dit j k d dit t k l h j b t b l kditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda dan Perkada .
4 Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada4. Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.
dadang-solihin.blogspot.com 40
Perubahan APBDPerubahan APBD
Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
dadang-solihin.blogspot.com 41
Dasar Perubahan APBD1 Asumsi KUA sudah • terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
tidak sesuai lagij y p p p y p y p p
daerah dan alokasi belanja daerah, • sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam
KUA.
2 P t it i i t k i t t j i b l j t b k2 Pergeseran anggaran • antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja.
3 Saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya
• membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah;• melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;y
harus digunakan dalam tahun berjalan
melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;• mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS;• mendanai kegiatan lanjutan;• mendanai program dan kegiatan baru; dan• mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
4 Keadaan darurat • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah4 Keadaan darurat • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
• tidak diharapkan terjadi secara berulang;• berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan• memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
5 Keadaan luar biasa keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%
dadang-solihin.blogspot.com 42
dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.
Alur Penyusunan RAPBD PerubahanAlur Penyusunan RAPBD Perubahan
R
RKUA
KUAPerubahan
RancanganKebijakan UmumAPBD
Perubahan
DPRD
NotaKesepakatan
Pedoman PenyusunanMinggu 1
DPRD KDH-DPRDPenyusunanRKA-SKPD
Agustus Minggu 2Agustus
Minggu 3Agustus
PPASPerubaha
n
PPAPerubaha
n
P i it d Pl f
RKA-SKPD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 43
Penyiapan Raperda Perubahan APBD
Raperkada tentang
penjabaran
SesuaiRaperda tentang
perubahan APBD perubahan
APBD
APBD
Satuan Kerja
SKPD PPKD TAPD
Satuan Kerja Perangkat
DaerahPejabat Pengelola Keuangan Daerah Tim Anggaran Pemda
• menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD,
• prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya
RKA-SKPD
disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya, • capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis
belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
DPPA-SKPD
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Dokumen Pelaksanaan
Tidak SesuaiDisempurnakan lagi
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
dadang-solihin.blogspot.com 44
Raperda tentang Perubahan APBD p gdan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD
1. Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahanperubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
2. Raperda yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.
3 Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD3. Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
4. Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalamdan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
5. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan y g p g pAPBD dilaksanakan oleh Sekda.
dadang-solihin.blogspot.com 45
Lampiran Raperda Lampiran Raperkada1. Ringkasan perubahan APBD;2. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
1. Ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan3. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembahyaan;
4 Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan
belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan
2. Penjabaran perubahan4. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
2. Penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, j i b k i ikeselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per
jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
jabatan;7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah;
pe b ayaa
8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9 Daftar pinjaman daerah
dadang-solihin.blogspot.com 46
9. Daftar pinjaman daerah.
Raperda Perubahan APBD
1 Penyampaian • Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang perubahan APBD beserta Iampirannya kepada DPRD p p y ppaling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
• Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
2 Pembahasan DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda2 Pembahasan DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda.
3 Penetapan • Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD
t l h di k ti t k l d h dyang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.
• Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui R d t t b h APBD li l b t 3Raperda tentang perubahan APBD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
dadang-solihin.blogspot.com 47
Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahanp p
Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Provinsi
1. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
d d l bih ti i b b DPRDperundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi Perda dan Pergub Mendagri membatalkan Perda danmenjadi Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalananggaran berjalan.
3. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Mendagri.
dadang-solihin.blogspot.com 48
Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota
1 A bil G b k h il l i R d d1. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
2 Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan tidakPerda dan Perkada dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.
3. Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur.
dadang-solihin.blogspot.com 49
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
1 PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan1. PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.g y g gg p
2. DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)SKPD).
3. Dalam DPPA-SKPD terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakangatau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.
4 DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan4. DPPA SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekda.
dadang-solihin.blogspot.com 50
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
dadang-solihin.blogspot.com 51