1

OPTIMALISASI KINERJA UNIT ASURANSI SYARIAH

MENGHADAPI KEBIJAKAN SPIN OFF

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)

Oleh :

TIA FITRIYANI

NIM : 1111046200010

KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2015 M / 1436 H

2

3

4

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 12 Juni 2015

Tia Fitriyani

5

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena

dengan nikmat dan izin-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini

dengan baik. Shawalat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad

SAW, keluarganya beserta para sahabatnya yang telah menjadi penerang bagi seluruh

umat.

Skripsi yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Unit Usaha Asuransi Syariah

Menghadapi Kebijakan Spin Off” akhirnya dapat penulis selesaikan sesuai dengan

yang diharapkan. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, tata bahasa maupun

isinya. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran

sangat penulis harapkan.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada berbagai

pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai

penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Utamanya penulis haturkan

kepada:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6

2. Bapak AM. Hasan Ali, M.A dan Bapak Abdurrauf, Lc., MA selaku Ketua

dan Sekretaris Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukam UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak Iim Qoimuddin, SE., M.Si., AAAIK selaku dosen pembimbing skripsi

yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan saran-saran, serta

bantuannya dalam membimbing penulis menyelesaikan penelitian ini.

4. Bapak serta Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi

muamalat yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

5. Ibu Natalia Maulina, Bapak Aris Wisnuadji, Bapak Wahyudin Rahman, yang

telah bersedia menjadi narasumber selaku pelaku bisnis asuransi syariah.

Bapak Agustianto Mingka, dan Ibu Rina Cakti Yuliani perwakilan Otoritas

Jasa Keuangan yang telah bersedia menjadi narasumber.

6. Teruntuk Mamih Tercinta dan Teteh Tersayang tanpa lelah selalu memberikan

doa, motivasi, pengingat untuk penulis. Tak pernah bosan menjadi pendengar

terbaik bagi penulis dalam mencurahkan segala keluh kesah dalam

menyelesaikan penelitian ini. Kasih sayang yang tak pernah usai, selalu

melukiskan keceriaan. Alm Bapak dan Alm Mamas, yang selalu penulis

rindukan. Semoga Allah mempertemukan kita di Jannah-Nya.

7. Abi Ziyad, Ziyad, Assyabiya, Nenek, Le Tuti dan sanak keluarga yang selalu

memberikan doa, dukungan, semangat dan keceriaan bagi penulis.

7

8. Teruntuk teman-teman seperjuangan March Ceria Ayu Wulandari, Didit Dini

Niarti, Sari Ramadani, pengalaman yang indah bersama kalian. Selalu

menjadi tempat berbagi yang terbaik.

9. Kawan-kawan SGD Akhawat (Kak Nancy, Rika, Nur, Nida, Mutia, Dina,

Defri, Ni’mah, Ika, Tini, Dwi) selalu menjadi pengingat dalam memperbaiki

diri. Keluarga Besar Lingkar Studi Ekonomi Syariah (LiSEnSi) Kak Suci

Aprilia Sapitri, Kak Andis, Fathi Thayyibun, dan AB Sejati. KKN Catalysts ,

FAST (Fitriyani, Achmad Mauludin, Solehatunisa) dan Kriik Kriik (Imelda

Santi, Erlin, Mahlawi, Ahmad). Kalian telah memberikan warna dan keceriaan

bagi penulis, semoga ukhuwah kita terus terjalin.

10. Teman-teman seperjuangan Tiara dan Riyatno, serta teman-teman AS 2011

saya salut dengan semangat kalian. Semangat mengarungi kehidupan

selanjutnya.

11. Keluarga Social Trust Fund yang telah membantu penulis menyelesaikan

studi. Semoga semakin luas menyebar manfaat.

12. Tim IAEI dan Tim Iqtishad terima kasih atas segala bantuan dan pengalaman

yang luar biasa selama magang.

8

Dan kepada pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Terima

kasih atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah

membalas semua amal baik dengan pahala dan senantiasa menaungi kita

dengan Rahmat-Nya. Aamiin.

Jakarta, 12 Juni 2015 M

Ramadhan 1436 H

Penulis

9

ABSTRAK

Tia Fitriyani. 1111046200010 dengan skripsi yang berjudul “Optimalisasi

Kinerja Unit Usaha Asuransi Syariah Menghadapi Kebijakan Spin Off”. Konsentrasi

Asuransi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

2015.

Penelitian ini membahas tentang pandangan industri asuransi syariah terhadap

spin off dan kesiapan unit usaha asuransi syariah menghadapi spin off yang

perintahkan oleh pemerintah dalam jangka waktu 10 Tahun terhitung sejak di

berlakukannya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Penelitian ini

dilakukan bertujuan untuk mengetahui pandangan pelaku bisnis asuransi syariah

mengenai spin off dan apa saja yang perlu dioptimalkan dalam mematangkan

persiapan unit usaha asuransi syariah agar mampu melakukan spin off pada waktu

yang telah ditentukan. Terkait dengan masih banyak kekurangan dalam menunjang

terlaksananya spin off. Selain itu, melihat bagaimana peranan regulator dalam

membantu unit usaha asuransi syariah untuk melakukan spin off. Metode penelitian

yang digunakan adalah metode survei. Jenis penelitian yaitu kualitatif, jenis data

primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara.

Teknik analisis data yang dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan

sebagian menilai bahwa aturan spin off yang diajurkan oleh pemerintah itu memiliki

dampak yang positif bagi industri asuransi syariah. Penting bagi unit syariah

melakukan spin off pada periode tertentu, maka unit syariah harus meningkatan

kinerjanya serta mempersiapkan komponen seperti sumber daya manusia yang

memadai, aset yang kuat, infrastruktur yang lengkap dan manajemen yang

mendukung. Akan terlihat keseriusan perusahaan induk untuk mengembangkan bisnis

syariah. Otoritas Jasa Keuangan memberikan penekanan serius terhadap unit syariah

untuk melakukan spin off jika sudah mampu, dan harus memaksimalkan kinerja

untuk persiapan melakukan spin off.

Kata Kunci : Optimalisasi, unit usaha syariah, asuransi syariah, spin off.

Pembimbing : Iim Qoimuddin, SE., M.si., AAAIK

Daftar Pustaka : 1995-2015

10

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.......................................................................................................1

B. Pokok Permasalahan................................................................................................7

C. Tujuan dan Manfaat...............................................................................................9

D. Kerangka Pemikiran...............................................................................................9

E. Metode Penelitian................................................................................................10

F. Sistematika Penulisan................................................................................................12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Optimalisasi Kinerja.....................................................................................14

B. Komponen Spin Off

1. Manajemen…………………………......…………...…...........……………….....15

2. Finansial…………………………………….................………………………….16

3. Sumber Daya Manusia……………...........……..……………………………...18

4. Infrastruktur…………….............................………..………………...........……23

C. Kebijakan Spin Off

1. Definisi Spin Off………….............…………………...………...........…………..25

2. Jenis-Jenis Spin Off……………….............………....…..........………………….27

3. Tujuan Spin Off…………………………….................………………………..29

4. Motif Spin Off………………………..............……………..……………………30

11

D. Review Terdahulu……………............………….........…………………………..31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian……..………………....…………………….................……..33

B. Subjek dan Objek Penelitian ………………………......................................………34

1. Subjek dan Objek Penelitian……………………….........….…........……...........34

2. Populasi dan Sampel Subjek/Objek Penelitian.......………..........……………....34

C. Sumber Data Penelitian…………..............….........…………........…………………36

D. Teknik Pengumpulan Data..…………..........……………..............…………………36

E. Teknik Analisis Data…………………………………….....…....………............…..37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pendahuluan Hasil Penelitian………………..........................................………........40

B. Pandangan Spin Off menurut Pelaku Bisnis Asuransi Syariah,

Pakar Ekonomi, dan

Regulator…….………...............................................................41

C. Urgensi Spin Off bagi Unit Usaha Syariah…........…………………….........……....44

D. Kompenen Spin Off

1. Sumber Daya Manusia…..…………………………..........………….......45

2. Finansial……………………………………............…….......…………..49

3. Manajemen…...................................…........….......……………………..53

4. Infrastruktur…………………................…………………………………56

12

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan………………….............…....………………………………………58

B. Saran..................................................................................................................60

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................61

LAMPIRAN

13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Memiliki

peluang yang besar di dunia bisnis syariah. Baik di bidang perbankan syariah,

asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Di bidang asuransi syariah

itu sendiri mengalami pasang surut dalam perkembangannya.

Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), pasar

asuransi syariah menunjukkan total kontribusi asuransi syariah pada akhir desember

2014 lalu diangka 5,25% dibanding dengan total industri asuransi umum dan jiwa di

Indonesia. Pertumbuhan asuransi syariah itu sendiri dengan perkembangan aset

34,23% dan investasi 36,11%. Perbandingan total aset asuransi syariah sebesar

4,83%, sedangkan perbandingan angka investasi adalah 5,44%.. Pertumbuhan

kontribusi bruto asuransi syariah jiwa sebesar 10,07%, tidak diikuti oleh kinerja

asuransi syariah umum yang mengalami penurunan pencapaian kontribusi sebesar -

18,55%. Namun demikian, kenaikan klaim sebesar 18,81% dibanding dengan

pertumbuhan kontribusi di asuransi syariah yang hanya sebesar 4,53%, memberikan

indikasi kepada pelaku usaha asuransi syariah untuk melakukan kajian kembali dan

perbaikan dalam proses pengelolaan risiko asuransi syariah.1

1 Data Bisinis Asuransi dan Reasuransi Syariah AASI 2014

14

Perlambatan kinerja pertumbuhan industri asuransi syariah tersebut

disebabkan karena penurunan pertumbuhan perbankan syariah dan pembiayaan

syariah di tahun 2014. Akan tetapi, dengan melihat perkembangan pada tahun 2014,

pertumbuhan aset dan investasi industri asuransi syariah diperkirakan tahun 2015

akan meningkat 25%.

Serupa dengan saudaranya perbankan syariah, asuransi syariah pun dikelola

menjadi dua jenis usaha, yaitu murni asuransi syariah (full fledge), dan Unit Usaha

Syariah (UUS). Jumlah perusahaan dan unit asuransi syariah ditahun 2014

dibandingkan periode yang sama ditahun 2013 tidak mengalami perubahan yaitu 49

perusahaan/unit asuransi syariah dan reasuransi syariah. Perubahan terjadi hanya pada

komposisi jumlah asuransi syariah umum dan asuransi syariah jiwa.

Table 1

Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Usaha Asuransi Syariah di

Indonesia.2

No. Keterangan 2014 2013

1. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 3 3

2. Perusahaan Asuransi Umum Syariah 2 2

3. Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa 18 17

4. Unit Syariah Perusahaan Asuransi Umum 23 24

5. Unit Syariah Perusahaan Reasuransi 3 3

Total 49 49

2 Ibid.

15

Upaya meningkatnya minat masyarakat terhadap asuransi syariah, diprediksi

meningkat hingga 30% sampai 40% kondisi tersebut mendorong banyak perusahaan

asuransi konvensional yang mengambil peluang tersebut dengan membuka Unit

Usaha Syariah (UUS).3 UUS dalam kebijakannya masih menginduk kepada

perusahaan asuransi yang mendirikannya. Namun sistem dalam unit usaha syariah itu

sudah terpisah. Bagi perusahaan asuransi yang telah membuka unit usaha syariah

cenderung mengalami meningkatan kinerja dengan output bertambahnya tingkat

kontribusi bruto hingga 40% dari produk unit syariah.4 Demi mempercepat

pertumbuhannya pemerintah pun mendorong perintah melakukan spin off UUS

asuransi syariah dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha dan meningkatkan

entitas melalui kemandirian perusahaan. Selain itu, akan berdampak pada

peningkatan pangsa pasar asuransi syariah karena asuransi syariah yang mandiri akan

lebih leluasa melakukan ekspansi bisnisnya. Melihat pengalaman dari industri

perbankan syariah yang telah lebih dahulu sudah melakukan spin off.

Kebijakan spin off itu tertuang dalam Naskah Rancangan Undang-Undang

tentang Perasuransian tanggal 23 September 2013 pasal 67 yaitu perusahaan asuransi

atau perusahaan reasuransi yang telah memiliki unit usaha syariah dengan jumlah aset

tabarru’ dan aset investasi peserta mencapai 50% dari perusahaan induk harus

melakukan pemisahan usaha. Paling lambat realisasi 3 tahun setelah disahkannya

Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, bagi UUS asuransi syariah yang

3 Batasa Tazkia Consulting, “Spin Off Asuransi Syariah, Now or Later?”. Diakses pada 5 April 2013

4 www.takafulmedia.com

16

memiliki aset tabarru’ dan aset investasi 50% dari total aset perusahaan induk sangat

diwajibkan untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi perusahaan

asuransi syariah. Ini merupakan tantangan tersendiri untuk UUS asuransi syariah,

agar dapat mentaati kebijakan spin off yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sejauh ini sebenarnya industri asuransi menyambut baik hadirnya Undang-

Undang (RUU) Perasuransian yang mendorong pemisahan UUS dari perusahaan

induknya yaitu asuransi konvensional. Karena akan berdampak positif terhadap

industri asuransi syariah dan ada payung hukum yang memperjelas kegiatan

operasional industri asuransi syariah serta dapat meningkatkan ketaatan prinsip

syariah dalam menjalankan bisnisnya. Terbukti ada beberapa perusahaan asuransi

yang sudah mempersiapkan spin off unit usaha syariahnya menjadi Perusahaan

Asuransi Syariah (full fledged) seperti PT Asuransi Umum Mega berencana

melakukan spin off dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun kedepan. PT Asuransi

Jasa Indonesia (Jasindo), perusahaan asuransi umum berskala besar milik pemerintah

ini pun berencana melakukan spin off unit usaha syariah pada tahun 2016. Dan PT

Asuransi Adira Dinamika siap spin off ketika pemerintah meminta untuk segera spin

off.

Antusias yang tinggi dari industri asuransi mengenai kebijakan ini ternyata

belum dapat segera terealisasi dikarenakan terdapat perubahan jangka waktu yang

ditetapkan untuk melaksankan spin off. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 yang disahkan pada bulan Oktober 2014

menetapkan bahwa untuk pemisahan unit syariah dari perusahaan induk maksimal 10

17

tahun sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Perasuransian. Ketentuan pemisahan

unit usaha yang ditetapkan pemerintah dianggap memberatkan unit usaha syariah

untuk memenuhi sedemikian rupa ketentuan yang ditetapkan jika persiapannya hanya

dalam waktu 3 tahun setelah ditetapkan Undang-Undang Perasuransian. Oleh karena

itu, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melakukan penundaan waktu

pelaksanaan spin off. Karena memang dalam melakukan spin off ini banyak yang

harus dipersiapkan oleh unit usaha syariah. Kendala itu seperti kekurangan sumber

daya manusia, pembatasan aset tabarru’ hingga 50% dari total aset perusahaan induk,

infrastruktur yang masih sangat rendah, pangsa pasar serta kestruktur organisasian.

Kekurangan SDM yang berkualified dalam menjalan bisnis syariah tersebut.

Sumber daya manusia dalam bidang ini seharusnya memiliki pengetahuan tentang

asuransi syariah itu sangat penting. Karena sejauh ini para pelaku bisnis asuransi

syariah masih banyak ditempati oleh lulusan yang berspesifikasi umum, karena

belum ada standarisasi mengenai sumber daya manusia yang seharusnya mengisi

peluang pada bisnis asuransi syariah. Masih sangat terbatas dengan kuantitas dan

kualitas.

Pembatasan jumlah minimum aset syariah mencapai 50% dari perusahaan

induk, penetrasi asuransi syariah melambat pada tahun 2014 sehingga mengakibatkan

beberapa perusahaan asuransi syariah merasa keberatan dengan kebijakan ini. Praktisi

dan pakar asuransi syariah Muhammad Syakir Sula berpendapat, persentase 50% itu

18

terlampau besar dan membutuhkan waktu sangat lama, bahkan bisa sampai puluhan

tahun.5

Melihat potensi yang sangat besar di Indonesia, tetapi riil market masih

sangat kecil. Sehingga banyak ruang untuk meningkatkan kinerja perusahaan asuransi

secara keseluruhan. Market share untuk industri asuransi syariah pada tahun 2014 itu

sekitar 3%. Untuk dapat lebih mendorong pasar asuransi syariah di Indonesia para

pelaku asuransi pun dituntut untuk memperbaiki seluruh infrastruktur.6 Di Indonesia

infrastruktur merupakan masalah struktural yang berat. Ini dikarenakan masih sangat

kurangnya ketersediaan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk membantu

meningkatkan minat pasar.

Mengenai kebijakan spin off ini pada kenyataannya unit usaha syariah belum

siap untuk melakukan pemisahan dengan induk perusahaannya. Dan pemerintah pun

menunda waktu realisasi pelaksaan spin off, seharusnya mendapat perhatian lebih dari

pemerintah selaku regulator khususnya Otoritas Jasa Keuangan agar unit usaha

syariah dapat semakin baik dan mendorong pertumbuhan asuransi syariah sehingga

segera menjadi perusahaan yang mandiri.

5 Sulistyawati, “Syarat Lima Puluh Persen Terlalu Besar” dalam berita Republika yang diterbitkan

Kamis, 18 September 2014 6 Rizky Andrianti Pohan, “Spin Off, Ikhtiar Makmurkan Asuransi Syariah” dalam berita Media

Insurance yang diterbitkan Jum'at, 18 November 2014

19

Berdasarkan latar belakang diatas akan dilakukan penelitian ke beberapa unit

usaha asuransi syariah agar mengetahui kesiapan dan pengoptimalisasi kinerja dalam

menghadapi kebijakan spin off dan judul dari penelitian yang diangkat adalah

“OPTIMALISASI KINERJA UNIT ASURANSI SYARIAH MENGHADAPI

KEBIJAKAN SPIN OFF” .

B. Pokok Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

1) Bagaimana pandangan para ahli ekonomi syariah, regulator, dan para pelaku

bisnis mengenai kebijakan spin off asuransi syariah?

2) Apa pandangan perusahaan mengenai penundaan spin off menjadi 10 tahun?

3) Apakah kebijakan spin off memberatkan industri asuransi?

4) Bagaimana langkah pemerintah membantu kesiapan unit usaha syariah untuk

melakukan spin off?

5) Langkah yang dicanangkan oleh unit usaha syariah dalam hal peningkatan

kualitas sumber daya manusia, pencapaian batas aset, infrastruktur, dan

kesiapan manajemen unit usaha syariah dalam menghadapi kebijakan spin

off?

6) Manurut pakar Ekonom, regulator, pelaku bisnis bagaimana perusahaan

meningkatkan kinerja agar dapat melakukan spin off?

7) Apa solusi untuk perusahaan agar dapat segera melakukan spin off?

20

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan

penelitian yang akan diteliti. Mengenai hal ini penulis membatasi lingkup

penelitian hanya pada tiga perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah.

Sekaligus melakukan penelitian kepada pihak regulator yaitu kepada Otoritas

Jasa Keuangan Direktorat Industri Keuangan Non Bank (Asuransi Syariah).

Kemudian melakukan penelitian kepada pakar ekonomi syariah.

3. Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang, alasan penulis mengambil judul tersebut

karena penulis menarik beberapa masalah terkait dengan penelitian yang

dilakukan.

a. Bagaimana langkah unit usaha syariah dalam mengahadapi kebijakan spin off

dan bagaimana langkah pemerintah membantu kesiapan unit usaha syariah

untuk melakukan spin off?

b. Bagaimana solusi pakar ekonomi syariah untuk perusahaan, terhadap

kebijakan spin off asuransi syariah ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah melihat judul yang akan diangkat dan latar belakang masalah yang ada

serta perumusan masalah yang ingin di dapat penelitian ini bertujuan, sebagai

berikut :

21

a. Menjelaskan apa saja yang perlu dioptimalkan dalam rangka

mempersiapkan agar sebuah unit syariah mampu melakukan spin off.

Menerangkan peranan regulator dalam membantu unit syariah melakukan

spin off.

b. Menjelaskan pandangan dan solusi terbaik terhadap isu-isu perekonomian

Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulis berharap bahwa penelitian ini

memberikan manfaat bagi:

a. Bagi perusahaan asuransi syariah

Memberikan tambahan informasi mengenai hal yang harus dipersiapkan untuk

mematangkan unit syariah dalam menghadapi proses spin off dan mendapat

pandangan dari pemerintah serta pakar ekonomi syariah.

b. Bagi mahasiswa dan fakultas

Dapat menambah khasanah ilmu serta menambah literatur kepustakaan

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bagi penulis.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penambah ilmu

pengetahuan, dapat membekali diri, agar dapat berkontribusi secara langsung

untuk ekonomi Indonesia.

22

D. Kerangka Pemikiran

Perkembangan industri asuransi syariah sangat baik, hal ini berpengaruh

terhadap perubahan manajemen. Perubahan manajemen di unit syariah dapat

membawa hal positif dalam perkembangannya, karena dengan perubahan manajemen

yang baik seperti melakukan pemisahan diri dari perusahaan induk merupakan hal

yang diibaratkan sudah masuk tahap pendewasaan dalam industri bisnis. Perubahan

tersebut unit usaha syariah dapat mengekspansikan usahanya dan melakukan

pengambilan keputusan sendiri. Kemudian dengan mengekspansi diri lebih luas akan

berdampak pada perkembangan dan penguatan unit bisnis itu sehingga pertumbuhan

ekonomi syariah pun menjadi pesat.

Memahami situasi dan informasi yang ada. Kesesuian dengan kebijakan-

kebijakan pemerintah yang seharusnya ditaati oleh perusahaan. Melihat beberapa

pendapat dari industri asuransi syariah itu, pakar ekonomi syariah, dana Otoritas Jasa

Keuangan selaku regulator. Merincikan yang ahrus dipersiapkan oleh unit syariah

asuransi dalam mewujudkan spin off.

E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan

untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian

adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu

23

pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode

tertentu.7

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif diharapkan

menghasilkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.8

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dilakukan di beberapa pelaku bisnis industri asuransi

syariah, Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator, dan tokoh ekonomi syariah.

Objek yang menjadi penelitian adalah kebijakan spin off yang diberlakukan oleh

pemerintah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dan informasi yang

diperlukan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu tekhnik pengumpulan data

dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang berkaitan dengan

penelitian ini. Wawancara akan dilakukan ke salah satu perusahaan asuransi yang

memiliki unit usaha syariah. Untuk menguatkan data, wawancara akan dilakukan

pula ke Otoritas Jasa Keuangan.

7 Sutrisno Hadi, Metodologi Rise, (Yogyakarta: UGM Press, 1997), h. 3

8 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 21

24

4. Teknik Analisis Data

Data atau informasi yang diperoleh penulis dalam penelitian ini bersifat kualitatif

dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu

metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan pengumpulan data,

mengklarifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pendahuluan yang memuat latar belakang

penulisan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Akan diuraikan mengenai landasan teori yang disajikan di penelitian

ini. Landasan teori berguna sebagai dasar pemikiran ketika

melakukan pembahasan masalah yang diteliti dan untuk mendasari

Bab IV yang diambil dari berbagai literatur sekaligus penyajian

review terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai uraian pendekatan penelitian, subjek dan

objek penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini merupakan penguraian hasil penelitian.

25

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi.

Pada bab ini akan dilakukan penarikan kesimpulan yang diperoleh

dari hasil penelitian dan akan disampaikan pula jika ada saran dari

pihak-pihak tertentu.

26

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Optimalisasi Kinerja

Pengertian optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud,

1995 :628) adalah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi

jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan.

Pengertian optimalisasi menurut Wikipedia adalah serangkaian proses yang

dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meninggikan volume dan kualitas.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian optimalisasi

adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara maksimal dalam suatu pekerjaan

untuk mendapatkan hasil terbaik tanpa harus mengurangi kualitas kerja.

Sedangkan pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

merupakan kata dasar dari kerja dan dapat diartikan sebagai sebuah hasil kerja. Jika

optimalisasi dikaitkan dengan kinerja maka optimalisasi kinerja adalah serangkaian

proses kerja yang dilakukan secara maksimal bertujuan mendapatkan hasil terbaik.

Kinerja maupun prestasi hasil kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai

oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja perorangan (individual performance)

dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja perusahaan

(corporate performance) terdapat hubungan yang erat.9

9 Gary Dessler, Manajemen SDM., (Jakarta: Indeks, 2009) h. 29

27

B. Komponen Spin Off

1. Manajemen

Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan jika usaha tersebut dianggap dapat

memperbaiki manajemen. Spin off adalah perubahan struktur organisasi

dimana salah satu unit bisnis meningkatkan independensinya dan berubah

menjadi perusahaan sendiri dan terpisah. Dengan terpisahnya manajemen

maka masing-masing perusahaan diharapkan dapat lebih fokus dalam

mengembangkan bisnisnya. Ini merupakan salah satu tujuan spin off.

Struktur perusahaan sebelum Spin Off Struktur perusahaan sesudah Spin Off

Gambaran Proses Spin Off Perusahaan10

10

Dr. Adler Manurung, Bahan Perkuliahan Merger, Restrukturisasi, dan Akuisisi, (Jakarta : 2011)

PT

Asuransi A

Divisi

Marketing

HRD Divisi

Marketing

gggg

PT Asuransi

A

Divisi

Syariah

PT Asuransi Syariah

HRD

28

Dalam proses spin off ini kontrol terhadap anak perusahaan tetap pada

perusahaan pertama (induk). Demikian sebenarnya perusahaan induk tidak

kehilangan kontrol atas unit yang bertransformasi menjadi anak perusahaan.

Spin off dapat juga dikatakan sebagai proses kebalikan dari merger, atau de

merger. Sebab, perusahaan yang tadinya satu dan terdiri dari unit-unit bisnis dan

support, kini menjadi dua atau lebih perusahaan.11

Sekaligus dapat mengakibatkan

perusahaan mengalami kelebihan pembayaran ( high cost). Karena dalam spin off

terjadi restruturisasi organisasi, akan menambah tenaga-tenaga ahli. Berdampak

pada perkembangan baik aset, organisasi, sistem kerja maupun permodalan.

Pertumbuhan merupakan bagian penting kesuksesan dan ketahanan

perusahaan. Tanpa pertumbuhan, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk

meningkatkan dedikasi terhadap tujuan dan menarik manajer-manajer berkualitas.

Sehingga dukungan dari manajemen dalam melakukan spin off itu sangat

diperlukan, karena mamajemen dapat dikatakan sebagai jantung dalam suatu

perusahaan. 12

2. Finansial

Perubahan kekayaan atau disebut juga restrukturisasi keuangan

merupakan aktivitas perusahaan yang ditujukan untuk mengatur ulang posisi

keuangan perusahaan baik aset, kewajiban, dan permodalan perusahaan.

11

Ayatullah Asfaroni, “Strategi Pelepasan Aset Sebagai sumber Pembiayaan Program Restrukturisasi

PT ABC” Tesis pada Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, h. 30 12

Heru Sutojo, Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat, 1998), h. 631

29

Dan dengan ketentuan asetnya sampai dengan 50% dari perusahaan

induk. Sebagaimana ketenetuin ini pun terdapat pada pasal 87 ayat 1 (satu)

dan 2 (dua) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Yaitu sebagai berikut :

(1) “Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit

syariah dengan nilai Dana Tabarru’ dan Dana Investasi peserta telah

mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana

Asuransi, Dana Tabarru’, dan Dana Investasi peserta pada perusahaan

induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang

ini, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi tersebut wajib

melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi

Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.”

Berdasarkan undang-undang di atas, unit syariah harus memperbaiki

kondisi internalnya guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai

perusahaan. Selain itu, unit syariah harus mengekspansi bisnisnya lebih luas

agar dapat meningkatkan kontribusi dana tabarru’ hingga dapat mencapai

kriteria yang ditentukan. Kemudian dapat menguatkan keuangan unit syariah

agar tidak goyah ketika tiba waktunya melakukan spin off.13

13

Bramantyo Johanputro, Restrukturisasi Keuangan, 2013 (www.lontar.ac.id)

30

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan

daya fisik yang dimiliki oleh individu. Pikiran dan sifatnya ditentukan oleh

keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh

keinginan untuk memenuhi kepuasannya.14

Manusia terdiri dari tiga unsur

saling berkaitan yaitu hati, akal, dan jasad.15

Atau lebih sering dikenal dengan

istilah Emosional Quotient (EQ) untuk kecerdasan emosional, Spiritual

Quotient (SQ) untuk kecerdasan spiritual atau jiwa, dan Intelectual Quotient

(IQ) untuk kecerdasan intelektual yang merujuk ke fungsi akal manusia. Maka

cakupan pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada nilai

syariah hendaklah mengelola semua unsur spiritual, fisik dan intelektual agar

terbentuk manusia yang utuh dan integral. Agar pengelolaan unsur-unsur

manusia ini secara terpisah tidak mengakibatkan split personality (kepribadian

yang terpecah), menjadikan seseorang di satu sisi adalah orang yang cerdas

secara intelektual berpangkat tinggi tapi spiritualnya lemah mengakibatkan

terbentuknya moral hazard.

Menurut pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang

memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi diantara

makhluk lainnya. Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang

14

Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 244 15

Ummu Yasmin, Materi Tarbiyah: Panduan Kurikulumbagi Da’i dan Murabbi, (Solo : Media Insani

Press, 2005), h. 109

31

tinggi dan luhur. Oleh karena itu manusia dikarunia akal, perasaaan, tubuh

yang sempurna.

Dalam Islam kinerja sumber daya manusia harus mempunyai etos

kerja yang bagus. Seorang muslim dalam hidupnya terutama dalam bekerja

harus mempunyai etos kerja muslim, yaitu:16

a) Profesional

Setiap pekerjaan yang dilakukan seorang muslim harus dilakukan dengan

sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil terbaik.

b) Tekun

Sungguh Islam tidak meminta penganut sekedar bekerja, tetapi juga meminta

agar mereka bekerja dengan tekun dan baik. Dengan pengertian lain bekerja

dengan tekun dan menyelesaikan dengan sempurna menurut Islam, tekun

dalam bekerja juga merupakan suatu kewajiban dan perintah yang harus

dilaksanakan oleh setiap muslim.

c) Jujur

Islam memandang bahwa kejujuran dalam bekerja bukan hanya merupakan

tuntutan, melainkan juga ibadah. Seorang muslim yang dekat dengan Allah

akan bekerja dengan baik untuk dunia dan akhirat.

d) Amanah

Memenuhi amanah kerja merupakan jenis ibadah paling utama.

Bertanggungjawab terhadap sesuatu yang diembankan kepadanya.

16

Didin Hafidhuddin, Sifat Etos Kerja Muslim, 2011 ( http://persis.or.id)

32

e) Kreatif

Ketahuilah bahwa semakin hari urusan semakin bertambah, begitupun dengan

aneka kesalahan, tanggung jawab, potensi konflik, dan lain sebagainya. Satu-

satunya orang yang beruntung adalah hari ini harus lebih baik dari hari

kemarin, berarti selalu ada penambahan manfaat.

Selain itu, terkait dengan pemenuhan sumber daya manusia di industri

lembaga keuangan syariah terdapat beberapa kualifikasi dan standar SDM Ekonomi

Syariah, yakni sebagai berikut:

a) Memahami nilai-nilai moral dalam aplikasi fikih muamalat/ekonomi syariah.

b) Memahami konsep dan tujuan ekonomi syariah.

c) Memahami konsep dan aplikasi transaksi-transaksi (akad) dalam muamalah.

d) Memahami dan mengenal mekanisme kerja lembaga

ekonomi/keuangan/perbankan/bisnis syariah.

e) Mengetahui dan memahami mekanisme kerja dan interaksi lembaga-lembaga

terkait, seperti regulator, pengawas, lembaga hukum, konsultan dalam industri

ekonomi syariah.

f) Mengetahui dan memahami hukum dasar baik hukum syariah maupun hukum

positif yang berlaku.

g) Menguasai bahasa sumber ilmu, seperti Arabic dan English.17

17

Agustianto, Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Syariah, 2011

(www.agustiantocentre.com)

33

Uraian diatas berkaitan dengan dibutuhkannya sumber daya manusia

yang kompeten dalam restrukturisasi. Restrukturisasi sumber daya manusia

(SDM) pada perseroan dilakukan dengan adanya pergantian jajaran direksi

dan manajer serta pengurangan atau penambahan karyawan yang dianggap

lebih kompeten dan professional sesuai dengan kapasitas pada bidang masing-

masing. Karena faktor yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan

perusahaan untuk melakukan spin off salah satunya adalah sumber daya

manusia yang berkualitas. Faktor kualitas SDM manjadi sangat krusial dan

penting, karena itu pengembangan SDM nasional menjadi hal yang terus

ditingkatkan.

Sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengelolan keuangan,

semacam asuransi, akan berjalan dengan baik dan mempunyai kinerja yang

sehat jika dikelola dengan manajemen yang baik dan sesuai dengan norma

yang berlaku. Terlebih asuransi syariah maka selain taat pada norma yang

berlaku, perusahaan asuransi syariahnya harus taat pada prinsip syariah.

Beberapa kompetensi yang ada dalam sebuah perusahaan asuransi syariah:

a) Underwriting Syariah

Underwriting adalah sebuah proses identifikasi dan seleksi risiko dari calon

peserta yang mengasuransikan dirinya disebuah perusahaan asuransi. Individu

yang melakukan proses underwriting disebut dengan underwriter. Salah satu

tugasnya adalah usaha agar calon peserta asuransi mendapatkan beban

premi/iuran tabarru’ yang sesuai dengan risiko yang dimilikinya.

34

b) Aktuaria

Aktuaria merupakan bidang ilmu perpaduan antara matematika, statistika, dan

ekonomi yang berperan dalam menilai atau memperkirakan risiko. Individu

yang ahli dibidang ini disebut aktuaris. Keahlian aktuaris memiliki tugas

mengevaluasi kemungkinan kejadian-kejadian yang akan datang,

menyelesaikan cara untuk mengurangi kemungkinan kejadian yang tidak

diinginkan, dan menurunkan dampak dari kejadian yang tidak diinginkan.

c) Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi

risiko, dan pengendalian risiko.

d) Risk Survey/ Assessment

Individu yang bertugas disebut risk surveyor, deskripsi perkerjaan yang

dilakukan adalah survey terhadap objek yang akan diasuransikan serta hal-hal

lain yang dapat mempengaruhi besar kecilnya risiko terhadap objek yang akan

diasuransikan.

e) Akuntan

Akuntan di perusahaan asuransi syariah sama seperti akuntan di perusahaan

lain, namun dalam hal ini seorang akuntan syariah harus memahami

pencatatan berdasarkan prinsip syariah.18

18

Muhammad Feby, Underwriting, Aktuaria, Manajemen Risiko, dan Penilaian Kerugian, Artikel di

terbitkan pada juni 2013 melalui http://lotusbougenville.wordpress.com

35

4. Infrastruktur

Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan

transportasi, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Kegunaan

aplikasi lain, infrastruktur dapat merujuk pada teknologi informasi, saluran

komunikasi formal dan informal serta alat-alat pengembangan perangkat

lunak, jaringan sosial politik atau kepercayaan pada kelompok-kelompok

masyarakat tertentu. Konseptual gagasan bahwa struktur pengorganisasian

merupakan penyediaan infrastruktur dan dukungan untuk sistem atau bagi

layanan organisasi seperti dalam sebuah kota, negara, perusahaan, atau

kumpulan orang dengan kepentingan umum. Infrastruktur sama saja dengan

prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama

terselenggara suatu proses.19

Apabila dikaitkan dengan asuransi syariah pakar mengatakan bahwa

bisnis asuransi merupakan bisnis yang dipengaruhi oleh kepentingan publik,

oleh karena itu banyak aturannya dibandingkan dengan kebanyak industri

lainnya. Karena sistem perasuransian harus mampu menjawab kebutuhan dan

keinginan masyarakat yang memerlukannya. Dapat dikatakan bahwa sistem

perasuransian yang berlaku disuatu negara, merupakan suatu infrastruktur

19

Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Bogor: IPB Press,

2014), h. 91

36

bagi seluruh kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga

harus memberikan pelayana kepada masyarakat.20

1) Jenis Infrastruktur

Infrastruktur sendiri dapat dipilah menjadi tiga bagian besar, yaitu sebagai

berikut:

a. Infrastruktur Keras ( Physical Hard Infrastructure )

Meliputi jalan raya dan kereta api, bandara, darmaga, pelabuhan dan

saluran irigasi. Di perusahaan asuransi infrastruktur keras dapat

dicontohkan dengan tersedianya kantor cabang di beberapa kota.

Memperluas relasi dengan instansi yang dapat mempermudah pelayanan

seperti rumah sakit (untuk asuransi jiwa), bengkel (untuk asuransi

kerugian), dan banyak bekerjasama dengan bank atau loket pembayan

lainnya.

b. Infrastruktur Keras Non-Fisik ( Non-Physical Hard Infrastructure)

Yaitu yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti teknologi

infromasi. Teknologi informasi telah menjadi alat yang dapat

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai keunggulan

bersaing sehingga menjadikan pengguna infrastruktur teknologi informasi

sebagai kebutuhan strategi yang merupakan kunci yang memungkinkan

implementasi dari sistem inovasi, mengurangi biaya, meningkatkan

20

Jurnal Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia. (alfabeta :2013)

37

power, mendefinisikan kembali dan meningkatkan pelayanan dan

memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk-produk baru.

Selain itu, infrastruktur teknologi juga dibutuhkan untuk mengadakan

perubahan-perubahan proses bisnis guna memenuhi kebutuhan strategi

saat ini dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

c. Infrastruktur Lunak ( Soft Infrastructure)

Biasa pula disebut kerangka infrastruktur atau kelembagaan yang meliputi

berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma, serta kualitas pelayanan

umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait.21

C. Kebijakan Spin Off

1. Definisi Spin Off

Pasal 1 ayat 12 UU PT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Spin

Off dikatakan sebuah pemisahan yang di definisikan sebagai berikut : “Perbuatan

hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan

seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan

atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1

(satu) perseroan atau lebih.”22

21

Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, op. Cit., h. 112 22

Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) No. 40 tahun 2007

38

Spin Off merupakan bentuk pelepasan yang berakibat pada divisi atau bagian

perusahaan menjadi perusahaan yang mandiri, dengan melepaskan satu unit bisnis,

seperti anak perusahaan berdiri sendiri.23

Black’s Law Dictionary bahwa Spin Off adalah: “Sebuah divestasi perusahaan

dimana sebuah divisi dari korporasi menjadi perusahaan independen dan saham

perusahaan yang baru didistribusikan kepada pemegang saham korporasi.”24

Berdasarkan uraian definisi dari berbagai pendapat, dapat disimpulkan spin off

merupakan sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan yang bertujuan

untuk melepaskan satu unit bisnis, atau anak perusahaan hingga membentuk suatu

perusahaan yang baru dan mandiri. Istilah Spin Off sering kali dihubungkan dengan

pembentukan suatu perusahaan baru, dimana yang termasuk didalam produk barunya

adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk dan menimbulkan aktivitas

ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk dan yang pada umumnya

memerlukan perubahan yang penting dalam kontrol, risiko, dan distribusi keuangan.

Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan kepemilikan dari induk kepada pemilik

baru.25

Cara spin off dilakukan oleh unit dalam kegiatan tersebut kemudian dipisah

dari sebuah perseroan dan berdiri sebagai suatu perseroan baru terpisah. Dengan

23

Heru Sutojo, Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat, 1998), h. 647 24

NN, Spin Off, Konstruksi Hukum dalam Upaya Penguatan Struktur Perbankan Nasional, Buletin

Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 7 No. 1 Januari 2009, h. 2 25

Heru Sutojo, Op. Cit., h. 648

39

demikian perseroan baru tersebut akan mempunyai direksi sendiri dan independen

dalam mengambil keputusan, serta kepemilikan perseroan baru tersebut berada

ditangan para pemegang saham. Pemisahan ini dimaksudkan agar unit usaha dapat

mengambil keputusan lebih cepat, lebih efisien, dan ada yang secara khusus

bertanggung jawab.

Sebagaimana diketahui bahwa UUPT menggunakan istilah “Pemisahan”

untuk spin off , “Penggabungan” untuk merger, “Pengambilalihan” untuk akuisisi.

Dalam spin off perseroan beberapa pihak yang harus mendapat perlindungan hukum

antara lain nasabah, karyawan, dan para pemegang saham minoritas yang melakukan

pemisahan. Pemegang saham dalam hal ini perlu mendapatkan perlindungan

mengingat proses spin off untuk perseroan bisa terjadi bukan hanya atas kehendak

pemegang saham, namun karena adanya ketentuan undang-undang yang mewajibkan

pemisahaan. Karena dalam perseroan, mekanisme spin off belum diakomodir sebagai

salah satu alternatif dalam penguatan struktur perseroan di Indonesia.26

2. Jenis-jenis Spin Off

Dalam pemisahan perseroan dikenal ada dua macam pemisahan, kedua jenis

permisahan tersebut dipengaruhi oleh cara pemisahaan dengan memperhatikan

kuantitas usaha yang dipisahkan oleh perseroan. Hal ini atur dalam pasal 135 UU

Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yaitu:

26

Tumbuan Fred. B. G, Pokok-Pokok Undang-undang Kepailitan, (Jakarta : Penerbit Ghalia, 2008), h.

39

40

a. Pemisahan Murni

Pemisahan Murni yaitu pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan

pasiva perseroan yang beralih karena hukum kepada 2 (dua) PT lain atau lebih

yang menerima peralihan dan akibatnya perseroan yang melakukan pemisahan

tersebut berakhir karena hukum. Dalam pemisahan jenis ini yang menjadi ciri

pokok perseroan mengalihkan seluruh harta kekayaan, sehingga akan

berakibat perseroan harus tutup demi hukum karena sudah tidak ada lagi

usaha yang diurusi.

b. Pemisahan Tidak Murni

Pemisahan tidak murni yaitu pemisahan yang mengakibatkan sebagian pasiva

dan aktiva beralih karena hukum kepada 1 (satu) PT lain atau lebih yang

menerima peralihan dan PT yang melakukan pemisahan tetap ada atau tidak

berakhir. Dalam pemisahan ini tidak sampai mengakibatkan perseroan

terdahulu menjadi bubar, karena harta kekayaan yang dialihkan hanya

sebagian saja. Perseroan tersebut masih mempunyai harta kekayaan sehingga

masih dapat menjalankan usaha. Berbeda dengan pemisahan murni yang

berakibat perseroan yang melakukan pemisahan menjadi bubar, karena harta

kekayaannya dialihkan seluruhnya.

41

3. Tujuan Spin Off

Sebagaimana pemisahan itu diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 dalam

pasal 1 butir 12 memberi definisi tentang pemisahan sebagai berikut: ”pemisahan

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha

yang mengaibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum

kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan

beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih”. Memperhatikan bahwa

pemisahan mengakibatkan terjadinya peralihan karena hukum dari aktiva dan

pasiva perseroan maka pemisahan mirip sekali dengan penggabungan dan

peleburan. Adapun perbedaan mencolok antara pemisahan disatu pihak dan

penggabungan serta peleburan dilain pihak, adalah bahwa dalam hal pemisahan

tidak selalu (i) aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan beralih

kepada satu perseroan saja dan (ii) perseroan yang melakukan pemisahan karena

hukum.

Apabila hanya melihat tujuan, terlihat bahwa spin off yang diatur dalam UU

Perseroan Terbatas sebenarnya lebih ditujukan untuk mengakomodasi

kepentingan perkembangan perseroan dalam hal ini melalui spin off dalam UU

perseroan tersebut induk menjadi anak perseroan. Sebenarnya pengertian spin off

dalam UU perseroan tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih luas kepada

perseroan untuk melakukan penguatan restruktur usahanya.

42

Penguatan struktur usaha dengan mekanisme spin off, dapat dimanfaatkan

oleh perseroan sebagai sarana untuk lebih mempertajam segmentasi pasar,

khususnya melalui penguatan lini bisnis yang lebih fokus dan spesialis. Selain

dianggap dapat mempertajam suatu nilai bisnis, mekanisme spin off juga dapat

melakukan pemisahan aset bermasalahnya (bad assets) menjadi bahan usaha baru

yang buka merupakan perseroan (menjadi semacam perseroan pengelola aset).

Dalam hal ini maka keuntungan bagi perseroan adalah memiliki perseroan baru

manjadi kendaraan pengelola aset bermasalah yang tetap dapat dikontrolnya,

juga menjadi sarana yang efektif bagi perseroan dalam melakukan pembersihan

aset bermasalahnya.27

4. Motif Spin Off

Terdapat beberapa alasan dilakukannya spin off, antara lain:

a. Sepenuhnya beroperasi secara terpisah sehingga tercipta kemandirian dalam

menjalankan bisnis.

b. Memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik.

c. Memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang tidak dimilikinya

namun dimiliki oleh perusahaan induk.

d. Menambah kekayaan, hal ini dimungkinkan karena adanya transfer kekayaan

dari pemberi pinjaman (investor) kepada pemilik sekuritas.

27

Bahari Adib, Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia,

2010), h.24

43

e. Spin off juga memungkinkan fleksibilitas pengaturan perjanjian. Operasional

terpisah, unit bisnis sebagai perusahaan baru dapat mengatur ulang perjanjian

yang berhubungan dengan tenaga kerja, dapat terlepas dari peraturan yang

lama, atau menghilangkan peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai lagi.

f. Restrukturisasi insentif untuk memperoleh perbaikan produktivitas

mamanjemen.28

Selain itu, bagi unit syariah latar belakang dilakukannya spin off adalah untuk

memperkuat jaringan dan berkontribusi membesarkan ekonomi syariah.

Sehingga perekonomian syariah tumbuh pesat.29

D. Review Studi Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian terhadap objek yang sama dan

untuk membandingkan antara penelitian terdahulu agar mendukung materi dalam

penelitian ini, maka ada baiknya peneliti melakukan review studi terdahulu. Adapun

review studi terdahulu yang penulis telah kaji, adalah:

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mirriam Astari Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Kebijakan Spin Off

Unit Usaha Asuransi Syariah Berdasarkan Kinerja Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan unit asuransi

syariah agar dapat melihat kesiapan unit asuransi syariah dalam menghadapi

28

Heru Sutojo, Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat, 1998), h. 647-648 29

Yunita Apsari Dewi, Merger, Corporate Control, dan Corporate Governance, (Surabaya :

Lembaga Penelitian Universitas Surabaya, 2013), h. 32

44

spin off dan syarat yang dilakukan unit usaha syariah dalam menghadapi spin

off. Studi kasus PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera Arta Makmur (unit

syariah).

2. Feri Umar Farouk dan Khotibul Umam /Jurnal 2006 yang berjudul

Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah Alternatif : Akuisisi dan

Konversi Bank Umum Konvensional serta Pemisah (Spin Off) Unit Usaha

Syariah.

Penelitian ini menjelaskan bahwa dengan disahkannya UU No. 21 Tahun

2008 membuka peluang agar perbankan syariah dpat lebih ekspansif.

Mekanisme yang dilakukan dalam pembentukan Bank Umum syariah yang

baru yaitu dengan tigacara, yaitu akuisisi, konversi dan spin off. Peneliti

memberikan penjelasan yang cukup rinci, mulai dari peraturan prosedur ,

serta persyaratan pendirian Bus.

45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati.30

Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan

dalam penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif jauh lebih objektif daripada penelitian kuantitatif dan

menggunakan metode yang sangat berbeda dari mengumpulkan data, yaitu dengan

melakukan wawancara secara mendalam. Sifat dari jenis penelitian ini adalah

penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah kelompok

relatif kecil yang diwawancarai secara mendalam.31

Penulis menggunakan

pendekatan kualitatif dikarenakan masalah yang diangkat oleh penulis merupakan

masalah yang bertujuan untuk memahami apa yang terjadi guna memperoleh

pandangan yang segar mengenai segala sesuatu yang sebagian besar sudah dapat

diketahui.

30

Dr. Basrowi, M. Pd. & dr. Suwandi, M.Si. Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta : Rineka Cipta,

2008) h. 21 31

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 15

46

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, atau

lembaga (organisasi). Di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek

penelitian. Jadi, objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang,

atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang

dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas dan kualitas yang bisa berupa perilaku,

kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati,

keadaan batin, dan sebuah proses.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa subjek yang akan diteliti oleh

penulis diantaranya Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator, pelaku bisnis,

dan tokoh-tokoh yang ahli dibidangnya sebagai pemerhati perkembangan

ekonomi syariah. Sedangkan objek yang diteliti adalah kebijakan spin off

yang di berlakukan oleh pemerintah kepada industri asuransi syariah.

2. Populasi dan Sampel Subjek/Objek Penelitian32

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan

hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain.

32

Ibid h. 117-118

47

b. Sampling

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi

itu.

c. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel, untuk

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian berbagai teknik

sampling yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik

Sampling Purposive yang mana penulis melakukan wawancara kepada orang

yang dianggap ahli atau mengetahui terkait masalah yang dirumuskan. Berikut

sampel yang penulis ambil dari berbagai institusi :

1) Rina Cakti Yuliani sebagai Kepala Bagian Pengembangan Asuransi dan

Dana Pensiun Syariah Direktorat Institut Keuangan Non Bank, Otoritas

Jasa Keuangan wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juni 2015.

2) Aris Winuadji selaku pelaku bisnis asuransi syariah, wawancara dilakukan

pada tanggal 16 Juni 2015.

3) Wahyudin selaku pelaku bisnis asuransi syariah, wawancara dilakukan

pada tanggal 15 Juni 2015

4) Natalia Maulina N selaku pelaku bisnis asuransi syariah, wawancara pada

28 Mei 2015.

48

5) Drs. Agustianto Mingka, M.Ag selaku pakar ekonomi syariah, wawancara

pada 28 Mei 2015.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan.

Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk

diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai

dengan tujuan penelitian.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung(dari tangan

pertama) seperti data yang diperoleh langsung dari responden melalui

kuesioner, kelompok fokus, data panel, atau juga data hasil wawancara

penulis dengan narasumber. Sementara data sekunder adalah data yang

diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, misalnya catatan atau

dokumentasi perusahaan berupa laporan keuangan publikasi perusahaan,

laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya.33

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data ada banyak cara seperti observasi, kuesioner,

wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang

dilakukan oleh penulis adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan

33

Uma Sekaran. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. ( Jakarta: Salemba Empat, 2006) h. 73

49

dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)

sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee)

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud diadakannya

wawancara antara lain untuk mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan,

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi

kebulatan-bulatan harapan pada masa yang akan mendatang; memverifikasi,

mengubah dan memperluas informasi dari orang lain.

Menurut Patton jenis wawancara ada tiga yaitu wawancara pembicara

informal, wawancara dengan petunjuk umum, dan wawancara baku terbuka.

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara baku

terbuka, merupakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-

katanya dan cara penyajian pun sama untuk setiap responden. Wawancara

demikian digunakan jika dipandang sangat perlu untuk mengurangi variasi

yang bisa terjadi antara seseorang yang diwawancarai dengan yang lainnya.34

E. Teknik Analisis Data

Data atau informasi yang diperoleh penulis dalam penelitian ini bersifat

kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Pendekatan

deskriptif yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan pengumpulan

data, mengklarifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Tujuan dari

penelitian deskriptif kualitatif adalah searah dengan rumusan masalah serta

34

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 127-128

50

pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari

penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebelumnya dikemukakan oleh rumusan

masalah. 35

Setelah absahan data telah terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis data.

Analisis data dilakukan dengan cara:

Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Hiberman

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil

penelitian seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Kemudian hal

pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dengan menyatukan semua

bentuk data mentah kedalam bentuk transkip atau bahasa tertulis.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari hasil wawancara, dokumentasi dan bahan-

bahan lain, kemudian laporan-laporan itu perlu direduksi, dituangkan,

dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting. Data yang

direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan,

35

Artikel, Deskriptif Kualitatif, diakses pada 10 Juli 2014 dari http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id

Pengumpulan

Data

Reduksi

Data

Penyajian

Data

Kesimpulan

atau Verifikais

51

juga mempermudah penulis untuk mencari kembali data yang diperoleh

jika diperlukan.

3. Penyajian Data (Display Data)

Setelah data-data sudah terkumpul, kemudian penulis menyajikan data

dalam bentuk deskriptif agar mempermudah untuk dipahami dan

dilakukan analisis data.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari analisis data,

kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari hasil wawancara. Hasil

penelitian yang sudah terkumpul dan diringkas harus diulang kembali

untuk mencocokkna dari reduksi data dan display data, agar kesimpulan

yang telah dikaji dan disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang

memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

52

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pendahuluan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada tiga pelaku

industri asuransi syariah, pakar ekonomi syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan

selaku regulator. Perwakilan dari ketiga unit usaha asuransi syariah itu adalah

Natalia Maulida dan Aris Wisnuadji sebagai Syariah System Development

Departemen Head pada unit syariah asuransi swasta. Wahyudin Rahman sebagai

pemegang jabatan penting di suatu unit syariah asuransi pemerintah dibawah

naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Pakar ekonomi syariah yang menjadi narasumber adalah Dr. Agustianto

Mingka, M.Si. Beliau merupakan Direktur pada salah satu bussiness syariah

consulting, dan tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah, sekaligus Dosen S2

Ekonomi Syariah di perguruan tinggi swasta ternama. Perwakilan dari Otoritas

Jasa Keuangan adalah Rina Cakti Yuliani sebagai Kepala Bagian Pengembangan

Asuransi dan Dana Pensiun Syariah Direktorat IKNB Syariah.

53

B. Pandangan Spin Off menurut Pelaku Bisnis Asuransi Syariah, Pakar

Ekonomi, dan Regulator

Kebijakan spin off menurut semua pihak merupakan suatu hal yang baik.

Memiliki tujuan dan dampak yang positif bagi industri asuransi syariah.

Sehingga memperbesar kontribusi asuransi syariah terhadap pertumbuhan

perekonomian Indonesia.

Pengembangan bisnis syariah yang menjadi tujuan utama dari suatu unit

syariah. Pelaku usaha akan lebih luas melakukan ekspansi bisnis, yang

berdampak pada pertumbuhan ekonomi syariah yang meningkat dari kontribusi

industri asuransi syariah. Berpisahnya dalam ikatan hukum akan membuat unit

syariah tidak perlu mengikuti aturan dari perusahaan induk, sedangkan jika masih

menjadi unit syariah harus mematuhi kebijakan-kebijakan induk karena unit itu

masih pada level sebuah divisi dalam suatu perusahaan. Perusahaan induk hanya

bersifat mengontrol saja tidak berwenang dalam mengambilan keputusan dan

turut andil dalam operasional.36

Pendapat lain mengatakan hal yang serupa mengenai dampak spin off yang

mendorong perkembangan bisnis syariah, bahwa sebuah unit syariah itu tidak

dapat selamanya hanya menjadi unit. Mengembangkan unit asuransi syariah

dengan menjadikannya sebuah perusahaan itu dapat memberikan kejelasan status

syariah.37

36

Rina Cakti Yuliani, Wawancara, (Jakarta, 15 Juni 2015) 37

Natalia Maulida N, Wawancara, (Jakarta, 28 Mei 2015)

54

Upaya pengembangan bisnis syariah sudah mulai terlihat dengan adanya unit

usaha syariah yang akan melakukan spin off yaitu PT Asuransi Bangun Askrida

akan spin off di tahun 2016.38

Info lain juga didapat bahwa akan ada dua unit

syariah yang melakukan spin off diwaktu dekat seperti PT Asuransi Jiwa

Manulife Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia.39

Selain itu, langkah awal

mengembangkan bisnis syariah juga akan dibuka unit syariah di dua perusahaan

asuransi besar. Salah satunya adalah perusahaan asuransi jiwa lokal dan sisanya

perusahaan asuransi jiwa swasta.40

Dapat disimpulkan bahwa aturan spin off telah memberikan dorongan

kepada industri asuransi syariah meluaskan ekspansi bisnis asuransi syariah. Baik

dari perusahaan yang sudah memiliki unit syariah untuk mengembangkannya

menjadi sebuah perusahaan asuransi syariah maupun yang belum memiliki unit

syariah, sehingga terbentuk pula unit syariah yang baru.

Pelaku industri asuransi syariah juga memandang spin off dapat membuat

unit syariah lebih mandiri dalam menjalankan bisnis tidak ketergantungan kepada

perusahaan induknya yang sudah jelas berbeda dalam prinsip bisnis. Sarana dan

prasaran yang masih bergabung dengan perusahaan induk menjadikan unit

syariah merasa nyaman, dengan segala fasilitas yang sudah lengkap dari

perusahaan induk maka unit syariah merasa nyaman menjalankan bisnisnya

38

Angga, “2016, Askrida Siap Spin Off Unit Syariah”, InfoBank, Jakarta, 8 Januari 2015. 39

Cornelius, “Spin Off Unit Usaha Syariah : Dua UUS Dipisah Tahun Ini”, HPRP Daily News, Jakarta,

5 Mei 2015. 40

Sanny Cicilia, “2 Perusahaan Asuransi Siap Bentuk Unit Syariah”, Asosiasi Asuransi Syariah

Indonesia, Jakarta, 24 April 2015.

55

tetapi lambat dalam perkembangannya. Jadi bagi unit syariah yang akan mandiri

menyebabkan perlu mengeluarkan biaya yang besar dalam mempersiapkan.

Pendapat serupa disampaikan oleh Agustianto pakar ekonomi syariah,

namun harus dicermati bahwa secara mendalam bahwa kebijakan spin off

walaupun memilki dampak positif tetapi sesungguhnya kebijakan itu bersifat

situasional. Jadi tidak bisa dipaksakan kepada beberapa unit syariah. Karena

semestinya kebijakan spin off ini bukan merupakan sebuah kewajiban, melainkan

hanya sebagai anjuran bagi unit syariah yang serius ingin membesarkan syariah.

Banyak unit syariah yang lebih nyaman, berkembang dan lebih produktif jika

masih berbentuk unit syariah. Demikian itu terjadi karena segala sesuatu yang

berkaitan dengan kegiatan bisnisnya masih sepenuhnya mendapat dukungan dari

perusahaan induk.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan selain yang disebutkan pula di atas, spin off

juga akan membuat beberapa unit syariah akan berguguran. Ini terjadi karena

perusahaan yang membentuk unit syariah melihat dari segi permintaan nasabah,

jiakalau seperti itu maka tujuan dibentuknya unit syariah hanya untuk

menampung nasabah saja. Akan terlihat perusahaan yang berniat full fledged itu

akan membuat terobosan-terobosan, dan inovasi untuk mengembangkan unit

syariah tersebut serta mempersiapakan yang menjadi ketentuan untuk spin off.

Tetapi untuk perusahaan yang tidak serius akan mengatur strategi lain dalam

bisnis. Seperti mengembalikan izin bisnis kepada regulator, tidak akan memiliki

56

unit syariah dan perusahaan tersebut kembali menjalankan bisnis yang

konvensional. Kemudian portofolio syariah harus dialihkan.41

C. Urgensi Spin Off bagi Unit Usaha Syariah

Spin off secara umum sangat penting untung dilakukan oleh unit syariah.

Namun, itu harus dilihat kembali pada pandangan masing-masing perusahaan

karena terdapat dua pandangan manajemen perusahaan mengenai spin off ini.

Agustianto menuturkan, pertama, perusahaan yang mendukung pelaksanaan spin

off. Bagi perusahaan yang mendukung spin off, dapat diartikan bahwa

perusahaan itu dengan sungguh-sungguh ingin membesarkan syariah. Selain itu,

dapat menunjukkan keseriusan unit syariah untuk menerapkan prinsip syariah

dalam kegiatan bisnisnya. Sehingga keberadaan lembaga asuransi syariah ini

bukan sekedar ada melainkan keberadannya sangat dibutuhkan. tidak hanya

bertujuan untuk menampung permintaan dan mengikuti trend. Kedua, bagi

perusahaan tertentu melakukan spin off hanya akan membuat kemunduran. Tidak

mengalami perkembangan, hanya jalan ditempat. Disebabkan karena modal yang

tidak memadai, tidak ada perhatian dari manajemen, dan tidak memperdulikan

perkembangan anaknya. Jadi sebaiknya kebijakan spin off harus dikaji kembali

oleh pemerintah.

Persiapan dari unit syariah itu sendiri yang terpenting dalam mewujudkan

spin off. Persiapan yang matang akan membuat perusahaan baru menjadi tumbuh

dan berkembang pesat. Berbeda jika melakukannya dengan keadaan unit belum

41

Rina Cakti Yuliani, Wawancara, Jakarta, 15 Juni 2015.

57

kuat, itu hanya akan terlihat kecil ukurannya dibanding dengan bentuk usahanya

secara company bukan sebuah unit melainkan perusahaan.42

D. Komponen Spin Off

Mempersiapkan spin off harus memperhatikan beberapa yang dibutuhkan

selayaknya perusahaan baru. Industri memandang hal yang harus dipersiapkan

untuk spin off itu cukup banyak seperti infrastruktur, sumber daya manusia,

manajemen yang mendukung, dan aset yang kuat serta sktruktur fungsional yang

akan menjalan perusahaan syariah setelah spin off.43

Terumata untuk perizinan

pembukaan perusahaan baru kepada regulator.44

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia untuk industri asuransi masih sangat kurang.

Dibutuhkan banyak lulusan dari universitas yang membuka program studi

asuransi syariah. Tenaga ahli asuransi syraiah itu banyak sekali kompetensi

harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang akan ditempatkan pada

masing-masing posisi sesuai dengan kompetensi dan standar. Sehingga spin

off masih belum bisa dilakukan oleh beberapa unit syariah. Namun, memang

untuk pemenuhan permintaan industri terhadap sumber daya manusia dapat

42

Natalia Maulina N, Wawancara, Jakarta, 28 Mei 2015. 43

Wahyudin Rahman, Wawancara, Jakarta, 15 Juni 2015. 44

Aris Wisnuadji, Wawancara, Jakarta, 16 Juni 2015.

58

ditangan dalam jangka waktu 10 tahun. Walaupun bukan waktu yang cukup

panjang untuk mempersiapkannya.

Secara umum Agustianto mengungkapkan, faktor-faktor yang harus

dimiliki oleh seseorang untuk mengisi posisi tertentu sebagai berikut :

a. Pengalaman tentang syariah.

Pribadi yang memiliki basic syariah, seperti lulusan dari perguruan

tinggi yang membuka pogram studi ekonomi syariah atau yang merekrut

tenaga kerja yang telah berpengalaman berkarir di lembaga keuangan

syariah lainnya.

b. Mengerti konsep-konsep dasar fiqh muamalat.

Konsep dasar fiqh muamalat yang sering sekali terlupakan. Maka dari

itu perusahaan harus mengadakan training-training terkait dengan fiqh

muamalat untuk membekali para pegawainya.

c. Memahami nilai-nilai akhlak dan etika.

Sumber daya manusia yang memiliki cerminan akhlak dan etika seorang

muslim yang baik.

d. Memiliki kemampuan menemukan invosai-inovasi produk dan dapat

mengembangkan produk.

Kemampuan mengembangkan produk akan menjadi nilai tambah,

seseorang itu akan mendapatkan temuan-temuan produk baru bagi

perusahaannya. Sehingga membuat perusahaannya berbeda dengan

perusahaan lain.

59

e. Menguasai operasional perusahaan.

Teknik operasional yang kompleks dalam perusahaan asuransi syariah,

seharusnya dapat menjadi prioritas untuk diunggulkan pula kepada

tenaga kerja dengan mengadakan training-training yang berhubungan.

f. Khususnya untuk industri asuransi syariah dibutuhkan tenaga alhi

seperti aktuaria, underwriting, teknologi, finansial.

g. Mampu menyusun SOP asuransi syariah.45

Upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

adalah dengan memberikan training-training terkait dengan berbagai

kompetensi yang harus dimiliki dan merupakan sebuah keharusan yang

utama terhadap pegawai yang baru direkrut baik dari konvensional maupun

perekrutan dari luar perusahaan. Agar memiliki pengetahuan yang matang

dari bidang pengelolaan asuransi syariah. Karena perusahaan akan

melakukan training itu tergantung pada kebutuhannya. Hal lain yang dapat

dilakukan unit syariah untuk menangani kekurangan sumber daya manusia,

seperti training bersifat aplikatif, kegiatan magang untuk mahasiswa

program studi asuransi syariah, On The Job Training, mengikuti sertifikasi

dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dengan demikian unit

syariah dapat melahirkan officer-officer perusahaan asuransi dan merupakan

hal yang mutlak untuk dipersiapkan dalam melakukan spin off.46

45

Agustianto, Pakar Ekonomi Syariah. 46

Ibid.

60

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan industri

asuransi syariah dapat dilakukan dengan cara perekrutan dari perusahaan

induk, mengambil tenaga kerja yang telah ahli di bidangnya seperti

akuntansi, underwriter. Rekrutmen secara terbuka, peluang ini lebih baik

karena dapat menjaring SDM fresh graduate dari perguruan tinggi dengan

program studi ekonomi syariah dan ikut aktif di asosiasi asuransi syariah.47

Tenaga ahli untuk industri asuransi syariah masih sangat minim,

sebagaimana hanya terdapat 200 aktuaris untuk memenuhi kebutuhan

industri dengan jumlah permintaan 1000 tenaga ahli. Masih sangat jauh

untuk mencukupi, ini disebabkan karena masyarakat umum hanya mengenal

satu profesi yang terkait dengan perasuransian yaitu agen. Padahal profesi di

industri perasuransian cukup beragam. Butuh waktu cukup lama untuk

mencetak tenaga ahli tersebut.48

Selain dituntut untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia, dalam

suatu perusahaan harus profesional dalam memberikan imbalan kepada

pegawainya. Tentu sesuai dengan yang telah diberikan kepada perusahaan.

Seperti pemberian honor pokok, bonus tahunan, insentif, kompensasi.49

47

Aris Wisnuadji, Op. Cit. 48

Amanda Kusumawardhani, “Industri Asuransi Kekurangan Tenaga Ahli” Financial, Jakarta, 14

Desember 2014. 49

Wahyudin Rahman, Wawancara, Jakarta, 15 Juni 2015.

61

2. Finansial

Kondisi keuangan dapat menjadi tolak ukur kesiapan suatu unit syariah

melakukan spin off. Syarat aset untuk unit syariah melakukan spin off, 50%

dari perusahaan induk memang cukup memberatkan pelaku asuransi syariah

karena sebagian besar perusahaan induk dari uni syariah itu memiliki aset

yang sangat besar.50

Walaupun demikian pembatasan minimal aset unit

asuransi syariah ini adalah hasil dari penyesuaian industri perbankan syariah

mengalami hal yang sama. Namun tidak bagi dua pelaku industri asuransi

syariah yang lain, mereka tidak merasa keberatan lantaran manajemen

perusahaan induknya sangat mendukung untuk spin off dan bersedia

memberikan suntikan dana yang besar agar spin off segera dilaksanakan.

Selain itu, terdapat unit syariah di bawah naungan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) sehingga tidak merasa khawatir dengan aset yang

dimiliki.51

Modal yang dibutuhkan cukup banyak untuk membuat suatu perusahaan

baru. Sumber dana unit syariah saat ini masih mendapat suntikan dari

perusahaan induk, perbankan syariah, leasing syariah sehingga pemerintah

melakukan penyesuaian waktu pemberlakuan spin off asuransi syariah

dengan perbankan syariah. Sisa waktu industri perbankan syariah melakukan

spin off adalah 10 tahun sehingga pemberlakuan spin off asuransi syariah

50

Natalia Maulina, Wawancara, Jakarta, 28 Mei 2015. 51

Wahyudin Rahman, Wawancara, Jakarta, 15 Juni 2015.

62

pun menjadi 10 tahun. Agar pelaksanaanya menjadi serentak dan industri

keuangan syariah saling keterkaitan. Spin off juga membutuhkan banyak

waktu untuk mempersiapkan segala hal yng berkaitan selain aset.52

Mengenai perpanjang waktu pemberlakuan spin juga disambut baik oleh

para pelaku industri. Hal ini dikatakan wajar, bagi unit syariah yang baru

dibentuk masih membutuhkan waktu yang cukup untuk mengembangkan

bisnisnya. Sedangkan untuk perusahaan yang unit syariah sudah dibentuk

cukup lama pun masih belum siap untuk melakukan spin off.53

Perpanjangan waktu yang diputuskan oleh pemerintah itu nilai sudah

sangat tepat. Karena dapat memperjang kesempatan bagi unit syariah untuk

mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan spin off. Baik untuk

pencapaian aset, dan membentukan jaringan tersendiri.54

Menurut data perusahaan total dana tabarru’ unit syariah baru mencapai

1% sampai dengan 5% dari keseluruhan aset induk namun jika

dibandingkan dengan aset unit syariah sendiri dana tabarru sudah mencapai

setengahnya. Disebabkan karena perusahaan induknya yang sangat besar

sehingga sangat jauh untuk mengejar.55

Meningkatkan jumlah aset unit syariah dapat dilakukan beberapa hal

seperti meningkatkan ekspansi bisnis, selain ketergantungan dengan industri

52

Rina Cakti Yuliani, Wawancara, Jakarta, 15 Juni 2015. 53

Wahyudin, Op. Cit. 54

Agustianto Mingka, Wawancara, Jakarta, 28 Mei 2015. 55

Natalia Maulina N, Op. Cit.

63

syariah yang lainnya. Mulai bersimpati kepada masyarakat luas agar produk

asuransi syariah dapat diterima dengan baik. Pengedukasian ini juga dibantu

oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mengadakan Pasar Rakyat Syariah,

adanya Gerakan Ekonomi Syariah, sering diadakan workshop asuransi

syariah itu cukup membantu industri asuransi syariah lebih dikenal

masyarakat sehingga potensi ke depan semakin besar.56

Peningkatan aset unit syariah dapat juga dengan melakukan inovasi

asuransi mikro, karena asuransi konvensional belum banyak melirik peluang

asuransi mikro. Namun, kelemahan untuk asuransi mikro ini bagi unit

syariah adalah biaya yang cukup tinggi jika memang terealisasi melakukan

ekspansi ke pelosok-pelosok daerah akan menambah kebutuhan sumber daya

manusia dan sudah pasti menambah biaya operasional. Ini membuat asuransi

mikro dibeberapa unit asuransi syariah belum merealisasi peluang ini.57

Natalia Maulina pula menyampaikan unit syariah harus dapet bersaing

secara kompetitif dengan asuransi konvensional, karena masyarakat kita

masih berpikir rasional belum religius untuk memutuskan mengkonsumsi

suatu produk. Label halal belum kuat untuk membawa sebagian besar

masyarakat Indonesia menjadikan mereka beralih ke syariah. Berbeda

dengan masyarakat di Malaysia, mereka lebih memilih segala sesuatu yang

berlabel syariah walaupun dengan harga yang tinggi. Azas tolong menolong

56

Rina Cakti Yuliani, Op. Cit. 57

Natalia Maulina N, Op. Cit.

64

yang telah mereka pahami sehingga nilai kemanusiaan sangat melekat,

berbeda dengan masyarakat Indonesia lebih mempertimbangkan harga dalam

mengambil keputusan.

Bagi unit syariah yang akan full fledged maka dalam rangka

pengembangan industrinya, regulator memberikan keringanan dalam hal

iuran OJK yang dibebankan kepada setiap unit syariah. Walaupun masih

rencana dan masih dikaji secara internal untuk merealisasikannya, hal ini

pula dimungkinkan oleh peraturan pemerintah disebutkan bahwa dalam

rangka pengembangan iuran kepada Otoritas Jasa Keuangan bisa

diringankan. Ini akan menjadi insentif bagi unit syariah yang akanmelakukan

spin off. Sehingga mengurangi biaya operasional unit syariah.58

Pencapaian aset 50% unit syariah memang membutuhkan waktu yang

cukup lama. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang bahwa dalam jangka

waktu 10 tahun dan melihat kegiatan bisnis belum cukup mencapai 50% aset

unit syariah dengan perusahaan induk. Kalau pun sudah spin off karena

sudah batas waktu yang ditentukan. Membutuhkan sekitar 20 hingga 25

tahun untuk benar-benar dapat menandingi aset perusahaan induk.59

Kepemilikan aset yang kuat bagi badan usaha itu sangat diperlukan.

Terbukti terdapat empat perusahaan asuransi yang akan dibekukan oleh

regulator terkait dengan keuangannya tidak sehat dan modal masih terbilang

58

Rina Cakti Yuliani, Op. Cit. 59

Natalia Maulina N, Op. Cit.

65

kecil yaitu sekitar dibawah 100 miliar. Padahal sesuai peraturan pemerintah

No. 81 tahun 2008 tentang penyelenggaraan usaha peruasuransian minimal

Rp 100 miliar.60

Keuangan yang kuat tidak harus dimiliki oleh badan usaha

yang akan melakukan pemisahaan, melainkan itu harus dimiliki dalam

keadaan apapun.

3. Manajemen

Otoritas Jasa Keuangan sejak awal pemberlakuan Undang-Undang yang

disahkan oleh pemerintah menegaskan bahwa setiap unit syariah harus sudah

mempersiapkan keputusan yang akan dilakukan terkait dengan

dianjurkannya spin off ini. Memilih untuk tetap membesarkan syariah

dengan mempersiapkan spin off atau jika tidak berniat maka harus

mengembalikan izin kepada regulator. Unit syariah harus mampu

menempatkan diri untuk survive ke depan.

Manajemen yang mendukung spin off secara tidak langsung akan

memiliki visi dan misi untuk unit syariah, agar perusahaan yang sudah spin

off ini bisa survive dan tidak mati dalam jangka waktu pendek. Kemudian

harus adanya kemauan dan kemampuan mengelola proses spin off itu

sendiri, karena banyak hal yang harus segera dipersiapkan itu dapat

menguras banyak tenaga dan pikiran pihak manajemen. Maka dari itu tidak

60

Ujji Agung santosa, “Empat Perusahaan Asuransi Terancam Dibekukan”, Kontan, Jakarta, 9 Juni

2015.

66

semua manajemen mendukung unit syariahnya untuk spin off. Jika sudah

memiliki dua aspek itu bisa dikatakan manajemen itu siap mendukung unit

syariahnya. Memang unit syariah pun sebagai unit pasti memiliki visi dan

misi, namun itu ukurannya hanya sebagai unit berbeda dengan sebuah

perusahaan. 61

Selain dari segi manajemen, para pemegang saham pula berpengaruh

terhadap pengambilan keputusan. Maka dari itu para petinggi-petinggi dalam

perusahaan seperti manajemen, pemegang saham, komisaris, itu harus

memiliki keinginan dan pemahaman yang sama untuk melakukan spin off.

Kalau tidak maka upaya spin off akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam

mewujudkannya. Seprti contohnya di industri perbankan syariah bank-bank

setelah spin off hanya dapat jalan ditempat karena induknya membiarkan

anak perusahaannya berjalan sendiri. Sedangkan sebagai awal seharusnya

anak perusahaan harus tetap mendapat kontrol dari perusahaan induk. Jadi

walaupun sudah spin off harus tetap saling mendukung dalam

pengembangan bisnis.62

Perlu juga bagi manajemen untuk mencantumkan spin off ke dalam

rencana bisnisnya. Tentu agar unit syariah itu tertib dalam menjalankan

61

Rina Cakti Yuliani, Wawancara, Jakarta, 15 Juni 2015. 62

Agustianto Mingka, Wawancara, Jakarta, 28 Mei 2015.

67

kegiatannya. Rencana bisnis tidak harus sekarang untuk dilakukan, namun

bisa saja diperiode berikutnya lebih diupayakan secara rinci.63

Upaya untuk spin off sebaiknya tidak bisa dipaksakan, itu muncul dari

orang-orang yang memiliki riroh, baik riroh bisnis maupun riroh spiritual

untuk membesarkan syariah. Jadi bisa dianggap wajar sekali dalam

manajemen-manajemen tertentu, ada yang tidak menginginkan spin off dan

tetap ingin berada di bawah induknya. Akan terlihat perusahaan yang benar-

benar ingin membesarkan syariah.

Ada manajemen yang sangat mendukung penuh terhadap unit syariah

untuk melakukan spin off seperti dengan memberikan lantai khusus untuk

memperlancar kegiatan bisnis unit syariah. Pembuatan kantor cabang yang

sangat didukung penuh oleh manajemen. Namun, ada pula unit syariah yang

belum mendapatkan dukungan dari manajemennya. Pentingnya dukungan

dari manajemen demi terwujudnya visi spin off itu harus sangatlah kuat.

Terbukti adanya unit usaha asuransi syariah PT Asuransi Bangun Askrida

yang sedang mempersiapkan dengan sangat matang agar dapat melakukan

spin off pada tahun 2016. Aset yang dimiliki unit syariah setiap tahunnya

mengalami pertumbuhan rata-rata diatas 30%, dan manajemen akan

memberikan suntikan modal sebesar 100 milyar serta sarana prasarana untuk

menjadi sebuah perusahaan asuransi syariah seperti gedung dan lainnya

63

Rina Cakti Yuliani, Op. Cit.

68

sudah dipersiapkan. Ini yang menjadikan unit syariah kuat untuk melakukan

spin off.64

4. Infrastruktur

Infrastruktur untuk spin off, yang perlu dipersiapkan tentu teknologi,

sistem, pelayanan kantor yang memadai, kendaraan operasional, bekerja

sama dengan perbankan syariah, leasing, bengkel-bengkel untuk asuransi

kendaraan. Kantor cabang harus dimilki sendiri oleh unit syariah, karena

penerbitan polis syariah dan klaim yang sesuai dengan kapasitas.65

Seluruh dalam perusahaan asuransi harus disediakan dengan baik.

Apalagi pada asuransi kendaraan, artinya harus mempunyai layanan

diseluruh Indonesia. Berbeda jika asuransi kapal atau corporate yang

mengcover gedung-gedung, cukup mendatangi head office. Kalau untuk

asuransi kendaraan harus menyediakan amergancy dan network sangat

dibutuhkan, untuk menyamakan network dengan konvensional akan

membutuhkan biaya yang besar. Sebenarnya aturan spin off juga dapat

mendukung perbaikan infrastruktur unit syariah. sebaiknya aturan ini harus

ada surpoting dari pemerintah.66

Teknologi sudah menjadi keharusan sebuah unit syariah memiliki

teknologi yang berbeda dengan unit syariah yang lain. Agar dapat

64

Angga, “2016, Askrida Siap Spin Off Unit Syariah”, InfoBank, Jakarta, 8 Januari 2015. 65

Aris Wisnuadji, Wawancara, Jakarta, 16 Juni 2015. 66

Natalia Maulina N, Wawancara, Jakarta, 28 Mei 2015.

69

memberikan pelayanan cepat, karena penerbitan polis memakai sistem

teknologi. Perbaruan teknologi harus selalu dilakukan, bagi manajeman yang

mendukung spin off akan membantu persiapan infrastruktur.67

67

Agustianto, Pakar Ekonomi Syariah.

70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di bab sebelumnya pada skripsi

ini, maka dapat diberikan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Tujuan utama suatu unit syariah melakukan spin off adalah untuk

memperjelas status syariah suatu unit usaha, agar tidak ada keraguan bagi

nasabah untuk memilih produk syariah.

Secara umum aturan spin off yang dibuat oleh pemerintah memiliki dampak

dan tujuan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi syariah khususnya dari

kontribusi asuransi syariah di Indonesia. Spin off juga dapat menjadikan unit

syariah menjadi lebih mandiri dalam kegiatan bisnsisnya. Dapat dengan

leluasa melakukan ekspansi bisnis dengan tujuan membesarkan syariah.

Terlihat keseriusan unit syariah. Selain itu, manajemen, pemegang saham,

komisaris harus memiliki keinginan dan pemahaman yang sama untuk

melakukan spin off. Kalau tidak perusahaan yang telah spin hanya akan jalan

ditempat. Sehingga unit syariah diharapkan dapat mematuhi aturan tersebut

dengan upaya mempersiapkan sejak dini hal yang berkaitan dengan spin off.

Bagi unit syariah tertentu, ternyata spin off itu tidak lebih baik untuk

perkembangan perusahaan setelah spin off. Adanya paksaan untuk melakukan

spin off, persiapan yang kurang matang, dan manajemen yang kurang

71

mendukung serta perusahaan induk yang melepas anak perusahaan. Perlu

dipersiapkan lebih matang mengenai tenaga ahli untuk sebuah perusahaan

asuransi syariah. Aktuaria, underwriting, marketing yang mengerti tentang

operasional asuransi syariah dengan memberikan berbagai training sesuai

kompetensi masing-masing bidang serta perlu diselenggara training-training

tentang kesyariahan serta ikut aktif dalam kegiatan asosiasi asuransi syariah.

Agar bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri asuransi syariah.

Peningkatan pertumbuhan aset harus terus diupayakan oleh unit syariah agar

aset yang dimiliki dapat memperkuat bisnis serta mampu mewujudkan

rencana bisnis dari unit syariah. Menggiatkan ekspansi bisnis, dapat juga

membuat pertumbuhan kontribusi yang pesat dari asuransi syariah. Sehingga

pertumbuhan ekonomi syariah pun meningkat. Ini pula sangat dibutuhkan

dukungan dari manajemen untuk dapat mewujudkan pematangan setiap

komponen yang perlu dipersiapkan untuk spin off. Manajemen yang memiliki

visi dan misi untuk menjadikan unit syariah sampai menjadi sebuah

perusahaan asuransi syariah yang besar. Kemudian ketersediaan infrastruktur

yang sangat rendah menyebabkan langkah unit syariah untuk spin off menjadi

lambat. Sangat diperlukan infrastruktur yang lengkap untuk menunjang

kegiatan bisnis. Terutama sistem teknologi, karena di masa kini segala

kegiatan bisnis sudah harus ditunjanga dengan sistem teknologi yang

cangggih. Demi mempermudah pelayanan, mempercepat proses pelayanan,

dan tidak berbelit-belit. Ini yang harus menjadi keunggulan yang melekat.

72

Selain itu, perluasan jaringan untuk menyamaratakan dengan konvensional

agar pelayanan tidak timpang.

Langkah yang dilakukan regulator dalam mendukung unit syariah untuk spin

off adalah mendorong disahkannya Undang-Undang tentang spin off,

memperkuat SDM dengan menegaskan agar tenaga kerja asuransi syariah

untuk mengikuti sertifikasi, serta rencana masih dalam kajian adalah iuran

OJK yang dibebankan kepada unit syariah yang akan spin off dikenakan lebih

kecil.

2. Solusi bagi unit syariah yang akan spin off disampaikan oleh pakar ekonomi

yaitu harus memiliki keseriusan dalam menjalankan bisnis sehingga dengan

adanya aturan spin off ini harus diperhatikan yang perlu di persiapkan.

Melakukan training untuk pengembangan SDM, ekspansi bisnis lebih luas,

penguatan infrastruktur dengan cara memiliki teknologi sendiri.

B. Saran

Bagi unit asuransi syariah diharapkan memiliki ketegasan dalam menjalankan

bisninya sehingga dapat memandang serius aturan spin off yang dianjurkan oleh

pemerintah. Sehingga langkah yang di optimalkan dapat terwujud mencapai spin off.

Saran untuk penelitian selanjutnya lebih dispesifikasikan kembali hal-hal

mengenai yang perlu dipersiapkan oleh unit asuransi syariah untuk menjadi sebuah

perusahaan. Sehingga menemukan informasi yang lebih rinci dan jelas. Menambah

sampel penelitian, agar data yang didapat lebih varian serta dapat melengkapi literatur

penelitian.

73

DAFTAR PUSTAKA

Adib, Bahari. 2010. Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas. (Yogyakarta :

Pustaka Yustisia)

Tubke, Alexander. Success Faktors of Corporate Spin Off, USA : Springer Science.

Inc, 2004

Apsari, Yunita Dewi. 2013. Merger, Corporate Control, dan Corporate Governance.

(Surabaya : Lembaga Penelitian Universitas Surabaya)

Asfaroni,Ayatullah. Strategi Pelepasan Aset Sebagai sumber Pembiayaan Program

Restrukturisasi PT ABC. Tesis Universitas Indonesia Jakarta: 2011.

Azharudin, Ah Latief dan Nahrowi. 2009. Pengantar Hukum Bisnis : Pendekatan

Hukum Positif & Hukum Islam. (Jakarta: Lemabaga Penelitian UIN Jakarta).

Batasa Tazkia Consulting. 2013. “Spin Off Asuransi Syariah, Now or Later?”.

Bogor: STEI Tazkia.

Data Bisinis Asuransi dan Reasuransi Syariah AASI 2014

Dessler, Gary. 2009. Manajemen SDM. (Jakarta : Indeks)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Prdoman Umum

Asuransi Syariah. Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2001.

Fred, Tumbuan. B. G. 2008. Pokok-Pokok Undang-undang Kepailitan. (Jakarta :

Penerbit Ghalia)

Hasibuan , Malayu S.P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta : Bumi

Aksara)

Jurnal Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia. (alfabeta :2013)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995.

Manurung Dr. Adler. 2011. Bahan Perkuliahan Merger, Restrukturisasi, dan

Akuisisi. (Jakarta)

Oei,Istijanto. 2007. Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

74

Republik Indonesia. 2013. Direktori Perasuransian. Jakarta : Otoritas Jasa

Keuangan.

Republik Indonesia. 2013. Naskah Rancangan Undang-Undang tentang

Perasuransian.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola

Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Jakarta : Otoritas

Jasa Keuangan.

Singarimbun Masri dan Sofian Effendi. 1987. Metode Penelitian Survai. Jakarta:

LP3ES.

Sudaryanto. 1993. Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta : Gemilang Press).

Sutojo Heru. 1998. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan. (Jakarta: Salemba Empat)

Sutrisno, Hadi. 1997. Metodologi Riset. Yogyakarta: UGM Press.

Syauqi Irfan Beik dan Laily Dwi Arsyianti. 2015. Ekonomi Pembangunan Syariah.

(Bogor: IPB Press)

Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) No. 40 tahun 2007.

Yasmin, Ummu. 2005. Materi Tarbiyah: Panduan Kurikulumbagi Da’i dan Murabbi.

(Solo : Media Insani Press)

Mingka, Agustianto. Wawancara. Jakarta. 2015.

Cakti, Rina Yuliani. Wawancara. Jakarta. 2015.

Maulina, Natalia N. Wawancara. Jakarta. 2015.

Wisnuadji, Aris. Wawancara. Jakarta. 2015.

Rahman, Wahyudin. Wawancara. Jakarta. 2015.

Sumber dari Internet :

75

Agung, Ujji Santosa. Empat Perusahaan Asuransi Terancam Dibekukan”.

http://kontannews.com, 9 Juni 2015

Angga. 2016, Askrida Siap Spin Off Unit Syariah”, InfoBank. http://infobank.com,

2015.

Cicilia, Sanny. 2 Perusahaan Asuransi Siap Bentuk Unit Syariah. Asosiasi Asuransi

Syariah Indonesia. www.hrrpdailynews.com, 2015.

Cornelius. Spin Off Unit Usaha Syariah : Dua UUS Dipisah Tahun Ini.

www.hrrpdailynews.com, 5 Mei 2015.

Feby , Muhammad. Underwriting, Aktuaria, Manajemen Risiko, dan Penilaian

Kerugian, http://lotusbougenville.wordpress.com, juni 2013.

Hafidhuddin, Didin. Sifat Etos Kerja Muslim. http://persis.or.id , 12 Maret 2011.

Johanputro, Bramantyo. Restrukturisasi Keuangan. www.lontar.ac.id , Maret 2013.

Kusumawardhani, Amanda. Industri Asuransi Kekurangan Tenaga Ahli. Finansial,

www.lontar.ac.id 14 Desember 2014.

Mingka, Agustianto. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi

Syariah. www.agustiantocentre.com, 1 April 2011.

NN, Spin Off. Konstruksi Hukum dalam Upaya Penguatan Struktur Perbankan

Nasional, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 7 No. 1

Januari 2009.

76

77

LAMPIRAN

Hasil Wawancara : Rina Cakti Yuliani

Selaku : Kabag. Pengembangan Asuransi dan Dana

Pensiun Syariah Direktorat IKNB Syariah

Tempat Wawancara : Jl. Budi Kemualiaan 1 No. 2 Menara Merdeka Lt.

23 Jakarta Pusat

78

Mengapa harus dilakukan spin off oleh unit syariah?

Spin off itu kan bertujuan untuk lebih mengembangkan industri asuransi syariah,

sebagian pendapat ketika setelah spin off dia akan lebih bebas menentukan untuk

dirinya artinya kalau dia akan melakukan ekspansi akan dengan luas melakukannya

dengan sendiri, berbeda dengan unit harus mematuhi kebijakan-kebijakan induk

karena unititu masih level divisi. Kalau sudah full itu kan levelnya sudah direksi.

Tentunya untuk alasan pengembangan. Kemudian, dengan adanya peraturan

mengenai spin off ini akan diketahui unit syariah mana yang benar-benar serius untuk

bergerak dibidang syariah. kebanyakan awal-awal didirikannya sebuah unit syariah

karena terdapat permintaan dari nasabah. Jikalau begitu alasannya itu tidak serius

menurut kami itu hanya bertujuan untuk menampung nasabah saja. Tetapi banyak

juga yang serius, jadi jika yang serius itu akan mencari inovasi-inovasi. Mungkin

nanti dapat dilihat dari 45 unit syariah ini akan berubah tidak 45 lagi, jadi akan

terlihat nanti perusahaan mana yang serius berminat untuk full fledged. Mungkin

hanya ada beberapa saja, yang serius pasti akan full fledged tetapi yang tidak serius

itu dia akan mengatur strategi lain. Karena ketika sudah ada UU perusahaan pasti

berpikir apakah akan meneruskan dan memikirkan kapan akan spin off kemudian

mempersiapkannya. Lalu ada juga yang akan mengembalikan izin, tidak lagi

memiliki unit syariah dan dia kembali lagi ke konvensional atau bisa dikatakan tutup

kemudian protofolio syariahnya harus dialihkan. Jadi nanti mungkin tidak 50 lagi,

karena 50 itu cukup banyak berbeda dengan negara lain sperti Malaysia hanya ada 10

perusahaan asuransi. (jadi nanti mungkin penelitian selanjutnya dapat di kompair

dengan negara lain).

79

Urgensi spin off bagi unit syariah?

Kembali kepada masing-masing perusahaan. Jika hanya sekedar menampung

permintaan mungkin akan berpikir lebih baik tutup saja. Tetapi kalau yang serius

pasti dari sekarang sudah akan siap melakukan persiapan dan berpikir ke depannya

harus bagaimana.

Mengapa pemberlakuan spin off industri asuransi syariah rencana semula

dalam rancangan undang-undang 3 tahun menjadi 10 tahun setelah

disahkannya undang-undang?

Hal ini memang sebelumnya dilakukan negosiasi terlebih dahulu dengan DPR,

industri asuransi namun negosiasi bukan berarti hanya tawar menawar. Tetapi dilihat

dari sisi kesiapan, apakah spin off akan lebih baik atau tidak. Sehingga muncullah

waktu 10 tahun, dan refrensinya pada saat diskusi itu ke perbankan juga. Perbankan

awalnya 15 tahun, tetapi sisanya 10 tahun lagi maka itu yang menjadi

penyesuaiannya. Karena spin off kan bagi yang mau itu butuh waktu juga perlu

dipersiapkan. Seperti persiapan SDM, infrastruktur, pemikiran yang panjang suatu

perusahaan.

Mengenai training SDM

Perusahaan akan melakukan training itu tergantung pada individualnya yang akan

masuk ke peusahaan tersebut. Bisa dua cara, kalau menggunakan teknik pegawai

sudah ada di perusahaan itu sendiri dan didedikasikan untuk syariah itu perlu tarining

syariah. bisa juga dengan strategi yang lain, misalnya mencari orang-orang yang

dasar syarihanya kuat itu juga sudah menjadi modal kemudian ketika sudah masuk

dalam perusahaan maka itu di training asuransi atau teknisnya. Jadi kalau training itu

tergantung dengan kebutuhannya. Dua-duanya sangat diperlukan. Tergantung

kondisinya di unit itu apa yang harus dipersiapkan. Apakah lebih dominan dari

80

perusahaan induk sehingga lebih dibutuhkan training-training tentang kesyariahan

atau sebaliknya. Tentunya yang paling penting itu teknis asuransinya.

Selain SDM itu dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, apa saja yang

harus dipenuhi perusahaan kepada pegawainya?

Memang dalam satu perusahaan itu harus ada insentifnya, sehingga mengacu kepada

perusahaan-perusahaan pada umumnya. Tetapi kembali lagi kepada SDM itu juga

harus menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu kepada perusahaan. Karena

perusahaan bisa memberikan banyak hal untuk memberikan suport kepada SDM,

ketika akan memberikan sesuatu yang baik maka dia akan menyeleksi yang baik pula

tidak hanya semata-mata memberikan sesuatu. Ya seharusnya seprofesional mungkin.

Terkait dengan infrastruktur yang masih sangat rendah bagaimana unit

menanganinya?

Secara umum kalau persiapan untuk infrastruktur itu yang posisinya masih unit

mereka infrastruktur masih di back up oleh perusahaan induknya otomatis kalau mau

spin off harus mempersiapkan segala halnya seperti gedung, peralatan kantor.

Apa ciri manajemen yang sudah ideal untuk melakuakn spin off?

Perusahaan itu sudah datang ke OJK, mengkoordinasikan dengan OJK,

mencantumkan di rencana bisnisnya. Sehingga dia sudah melakukan persiapan-

persiapan untuk menjadi perusahaan yang utuh.

Secara umum yang namanya spin off pasti ada konsekuensinya yang nama spin off

harus menempatkan diri untuk survive ke depannya jadi secara tidak langsung

manajemen yang mendukung yaitu:

81

manajemen yang memiliki visi dan misi supaya perusahaan yang spin off ini

bisa survive agar nanti jika sudah dilakukan spin off satu atau dua tahun

sudah mati jangan sampai seperti itu.

Adanya kemauan dan kemampuan mengelola proses spin off itu sendiri,

karena banyak hal yang harus segera di persiapkan. Itu dapat menguras

banyak pikiran dan tenaga manajemen.

Jika memilik dua aspek itu mungkin bisa dibilang sudah bisa berjalan sebagai

perusahaan. Memang sekarang pun sebagai unit pasti memiliki visi dan misi, namun

itu ukurannya hanya sebagai unit beda dengan visi sebuah perusahaan. Mungkin jika

menanyakan waktu yang ideal untuk spin off itu adalah kembali kepada apa yang

sudah dilakukan oleh undang-undang. Tetapi meman waktu yang di tetapkan dalam

undang-undang pun tidak bisa dikatakan sebagai waktu yang ideal, namun jikalau

perusahaan itu sudah siap spin off sekarang maka kenapa tidak. Justru kalau terus

diundur untuk spin off itu malah mungkin momennya sudah tidak tepat.

Alur untuk spin off?

Harus ada produk, bisa yang diajukan adalah produk yang sudah ada di unit.

Menyampaikan produk pun ada lagi lembaga yang menangani dan regulasinya di

PMK No. 22. Ada prosedur untuk menyampaikan produk yang dimiliki. Karena

dalam rangka spin off kita buat beberapa penyesuaian tanpa harus melanggar

peraturan. Sementara peraturannya masih draft awal, karena UU baru di sahkan bulan

oktober 2014 dan semua prosesnya bertahap tidak bisa sekaligus.

Apa dampaknya jika unit syariah tidak melakukan spin off ke dalam rencana

bisnis?

Sebetulnya dimasukkan ke dalam rencana bisnis itu tentunya agar perusahaan itu

secara tertib ke depan akan melakukan apa, kalau dia tidak memasukkan dalam

rencana bisnis tentunya dari sisi yang bersangkutan tidak akan jelas kapan dia akan

82

melakukan spin off, kalau nanti sudah melakukan tahun ke 10 menjadi tiba-tiba.

Bagi OJK pun sama tidak jelas. Jadi walaupun tidak tercantumkan dalam peraturan

kami pernah meminta untuk rencana spin off ini dimasukkan ke dalam rencana bisnis.

Rencana bisnis ini tidak harus sekarang untuk dilakukan, namun bisa saja di waktu

berikutnya. Atau barangkali di masukkan ke dalam rencana bisnis saat ini berarti di

sebutkan bahwa spin off kemungkinan akan dilaksanakan sekitar setelah tahun ke

berapa dan secara detailnya baru dijelaskan di periode berikutnya. Intinya kita

kembali kepada tujuan rencana bisnis itu, kalau tidak dilakukan akan terjadi tujuan

itu tidak akan tercapai dengan baik. Tidak punya rencana itu akan menjadi tidak jelas.

Berapa unit yang sudah siap spin off? Dan jika ada berapa unit yang sudah

mendaftar?

Kalau dikatakan ini sudah siap itu kembali kepada UU sendiri kita juga belum

saatnya untuk menentukan mana yang sudah siap, karena kami pun tidak memiliki

standar atau tolak ukur tersendiri. Kecuali dari beberapa perusahaan yang memang

sudah berniat mengajukan. Jika sudah berniat pasti unit syariah itu sudah

mempersiapkan sendiri. Karena kalau dari peraturan itu sendiri tidak ada standar

misal dari segi SDM, itu tidak.

Ada memang yang sudah mengajukan. Bagi unit syariah yang sedang proses

pengajuan ada 1 unit syariah, tetapi ada yang sudah berencana ada sekitar 2 unit

syariah. ini juga tidak hanya dilihat dari persiapannya saja namun juga dilihat dari sisi

komitmen dari perusahaan, pemegang saham itu sangat berpengaruh sehingga kalau

mereka tidak setuju ya tidak akan bisa.

Langkah apa saja yang dilakukan OJK untuk melakukan spin off?

Mendorong unit syariah untuk spin off itu bisa dikatakan melalui UU sudah

jelas, namun memang dari regulasi delain UU belum ada.

83

Memperkuat SDM , misalnya dengan meminta asosiasi untuk membentuk

LSP atau Lembaga Sertifikasi. Walaupun itu berlaku umum bukan hanya

untuk spin off. Karena sekarang pun dalam unit harus sudah banyak SDM

yang melakukan sertifikasi.

Yang masih dalam rencana, iuran OJK yang dibebankan kepada unit syariah

akan lebih kecil. Bagi unit syariah yang akan full fledged maka dalam rangka

pengembangan industri iurannya itu akan di bedakan dan lebih ringan dari

umumnya perusahaan asuransi lain. Hal itu dimungkinkan oleh peraturan

pemerintah, itu disebutkan bahwa dalam rangka pengembangan iuran itu bisa

diringankan. Ini masih dalam proses internal. Pengajuannya perlu ke

pemeriintah misal ke Kementerian Keuangan. Selain itu kita juga harus

menegaskan apa maksud dari spin off sendiri,dan itu harus didukung oleh data

tidak hanya sekedar omongan saja. Itu akan menjadi yang insentif bagi unit

syariah yang akan melakukan spin off. Dan ini masih menjadi wacana, dan

sedang mengupayakan belum tentu terealisasi.

Saran untuk unit syariah?

Unit syariah harus sudah menentukan, akan lanjut bisnis syariah atau mengembalikan

izin. Itu memang sebuah pilihan yang harus ditentukan. Proses spin off itu sendiri

tidak semua unit itu ternyata akan lebih baik perfoam nya ketika setelah full fledged.

Memang sebagian pendapat dengan full fledged unit syariah itu sendiri akan bebas.

Tetapi ada pendapat lain bahwa dengan menjadi unitnya itukan masih mendapat

dukungan induk, ada beberapa induk yang memang cukup serius sehingga unit

syariah ini berkembang. Kemudian saran lain, unit syariah harus lebih matang

mempersiapkan dari segi SDM, infrastruktur, dan lain-lain.

84

Hasil Wawancara : Natalia Maulina N.

Selaku : Pelaku Bisnis Asuransi Syariah

Tempat Wawancara : Jl. MT. Haryono kav. 87 Jakarta Selatan

Bagaimana pandangan perusahaan mengenai kebijakan spin off yang

dianjurkan oleh perusahaaan?

Kalau pandangan dari perusahaan, spin off itu bagus karena yang namanya unit

syariah itu tidak bisa selamanya unit. Selama ini kan mau tidak mau spin off itu

sebenarnya tergantung pada manajemennya melakukan spin off itu sendiri kan.

Dengan adanya aturan perundangan ini kan sudah jelas harus spin off dalam jangka

waktu yang telah ditentukan. Namun, sebenarnya pandangan perusahaan ada 2 yaitu

bagai yang ingin membesarkan syariah ya pasti mengatakan bagus. Tetapi kalau

untuk yang enggan membesarkan syariah pasti berpikir lagi. Tapi untuk keseluruhan

industri memandang itu bagus jelas sehingga jelas statusnya syariah dan tidak

selamanya unit syariah.

Bagaimana pendapat ibu sebagai wakil perusahaan mengenai rencana awal 3

tahun spin off itu harus dilakukan tetapi setelah disahkannya undang-undang

menjadi 10 tahun, apa waktunya terlalu lama?

Itu kan 10 tahun atau 50% aset dana tabaru dari aset induk. Kalau dibilang 50% aset

tabarru; dari aset induk itu artinya secara kontribusi harusnya sama dengan induk.

Namun karena ini dana tabaru saja yang menjadi perbandingan itu akan sulit

mengejar 50% dana tabarru dari aset keseluruhan induk. Itu sangat akan sulit

menyamakan induk tidak bisa, mungkin baru akan dapat menyamakan sekitar 20

85

tahun atau lebih. Bisa dikatakan begitu memberatkan. Namun kalau penyamaannya

dengan aset kleseluruhan unit syariah mungkin masih bisa mengejar. Untuk sekarang

saja, dana tabaru itu mungkin hanya setengah dari premi. Dan dengan adanya “atau

10 tahun” itu akan bisa mendorong. Dengan waktu 10 tahun kita bisa mengejar

perusahaan induk. Justru kalau pemberlakuannya 3 tahun atau 4 tahun justru akan

terpaksa karena kita harus mempersiapkan semuanya. Kalau terpaksa khawatir

nantinya malah akan tutup. Jadi pemerintah mungkin beranggapan begitu.

Pentingkah perusahaan itu melakukan spin off?

Ya penting. Tetapi tidak kalah penting juga persiapannya. Memang ada perusahaan

belum ada UU dia sudah spin off. Belum besar dia sudah spin off akhirnya di awal

preminya kecil sekali, semestara secara company dia bukan unit lagi tapi sudah full

fledge. Namun size nya kecil dibandingkan dengan kita-kita yang masih unit. Untuk

melakukan spin off itu harus siap dan paham kondisi itui karena dia nekad untuk spin

off. Tetapi sekarang pertumbuhannya menjadi pesat, sedangkan unit syariah kan mau

lari seperti apapun masih ada peraturan dari induk.

Menurut ibu apakah kebijakan ini memberatkan?

Tidak, justru mendorong. Namun tergantung lagi pada company nya. Ada company

yang sangat niat membesarkan syariah sebelum aturan 10 tahun mungkin sudah siap

untuk spin off. Karena UU tidak melarang tapi untuk perusahaan yang tidak niat 10

tahun juga memberatkan, bahkan mungkin berniat untuk menutup unit syariah itu.

Untuk perusahaan ibu sendiri bagaimana?

Belum, karena tergantung direksi, pemegang saham. Yang satu mungkin semangat

tapi yang lain belum tentu. Kembali lagi kepada pematangan unit syariah itu sendiri,

kalau di perusahaan kita mungkin didorong memang membesarkan bisnisnya dahulu,

tidak akan spin off jika belum besar. Dari manajemen sudah mengangkat untuk itu,

misal premi 50% akan spin off di buatkan challenge.

86

Apa saja yang dipersiapkan untuk spin off agar unit syariahnya matang?

Infrastruktur, SDM. Apalagi diperusahaan ini kan produk ritel yang butuh service

network, karena nomor satunya adalah asuransi kendaraan. Artinya mempunyai

layanan diseluruh Indonesia. Berbeda jika kita bermain asuransi kapal atau corporate

(gedung-gedung) itu kan sekali premi mendapat besar dan cukup mendatangkan head

office. Kalau kendaraan kan harus menyediakan amergancy, ntwork sangat

dibutuhkan. Ini memang menjadi tugas kami sekali, untuk menyamakan network

dengan konvensional, servicenya itu lumayan ya pasti costnya juga besar. Tapi kalau

untuk marketing kita sudangmasing-masing. Namun dari segi operasional,service,

klaim, network begitu spin off lumayan untuk memisahkannya harus besar modal.

Kemudian premi, marketing industri asuransi syariah, masih bergantung pada bank,

leasing, mayoritas dari situ. Jadi sebaiknya aturan spin off juga ada untuk mendukung

lembaga lain. Dan aturan ini juga seharusnya ada suporting dari pemerintah.

Terutama dalam pengedukasian msyarakat yang mayoritas muslim.

Mengenai SDM yang sudah ada bagaimana cara meningkatkan kualitasnya?

- Membekali dengan skill yang sesuai denngan bidang masing-masing

- Membekali dengan pamahaman syariah

- Meningkatkan perekrutan denga latar belakang syariah

Proses perekrutan masih mengikuti konvensional. Dengan standarisasi masih sama

dengan konvensional, tetapi menambahkan dapat membaca AL-Qur’an, akidah, dan

akhlaq.

Training, ada training tentang kesyariahaan. Ada sertifikasinya juga. Yang kurang itu

hanya pemerintah kurang menekankan sertifikasi itu sendiri. Training dari perusahaan

biasanya ketika perekrutan. Dan akan merutinkan training untuk SDM dari

konvensional, misal bagian operasional, underwriting, aktuaria itu harus paham.

87

Apakah SDM yang ada ini bisa dikatakan siap untuk di ajak spin off?

Belum. Karena secara jumlah belum siap, kemampuan juga belum. Karena unit

syariah ini sementara baru pada pengembangan bisnis, belum operasional, finansial,

dan yang lain.

Lalu bagaimana solusi untuk kekurangan SDM?

dari company sudah mempersiapkan itu terbukti dari syariah sendiri kita bisnis, dan

untuk departemen saja ini departemen sistem yang mempersiapkan untuk spin off.

Mempersiapkan untuk bagian accounting, operasional dan lain-lain namun orangnya

terbatas. Karena premi masih kecil sehingga belum berani merekrut banyak orang di

unit syariah ini karena dampak cost akan besar.

Manajemen aset

Masih sangat jauh. Mungkin dana tabaru baru 1% dari aset induk. Karen

konvensionalnya terlalu besar sehingga sangat jauh untuk mengejar. Namun, memang

unit syariah ini nomor 2, itu karena melihat induknya yang begitu besar. Dan

memang mendapatkan penghargaan keseluruhan aset unit syariah. dan dana

tabarunya setengah dari jumlah aset keseluruhan aset unit syariah.

Menurut Ibu, memerlukan waktu berapa lama untuk memenuhi aset 50% itu?

Melihat dari kegiatan bisnisnya mungkin tidak cukup 10 tahun untuk mencapai 50%

aset tabaru. Jadi kalaupun spin off itu karena sudah 10 tahun. Mungkin butuh waktu

20-25 tahun agar dapat menandingi perusahaan induknya. Terlebih perusahaan

induknya ini memiliki grup dalam bisnisnya.

Bagaimana cara meningkatkan aset agar dapat mengejar 50% dana tabarru’?

Meningkatkan ekspansi bisnis, selain ketergantungan dengan industri syariah yang

lain,artinya harus mulai bersimpati bagaimana caranya agar produk syariah itu di

88

terima oleh masyarakat luas bukan hanya bidang asuransi. Dan mengedukasi

masyarakat yang masih belum mengerti akan asuransi syariah. mungkin pemerintah

dapat membantu mensosialisasikannya. Tidak hanya mensosialisasi kepada kalangan

yang sudang memiliki kendaraan saja. Karena sekarang ini yang diketahui

konvensional belum melirik ke arah situ. Bagaimana caranya orang tahu akan

asuransi syariah. seperti kemarin ada acara di ojk, pemateri orang malaysia. Di

Malaysia ekonomi syariah sudah mendarah daging, ketika orang menawarkan

asuransi itu pasti memilih asuransi syariah karena terdapat asas tolong menolong,

yang telah mereka pahami. Kalau di Indonesia bukan melihat tentang nilai

kemanusiaannya melainkan melihat harga. Dan akhirnya syariah kalah karena

harganya lebih mahal dibanding dengan konvensional. Yang masih menjadi

pekerjaan rumahnya itu bagaimana perusahaan dapat kompetitif, karena masyarakat

kita masih berpikir rasional belum religius, label halal belum kuat untuk menjadikan

mereka beralih ke syariah.

Selain itu dapat menginovasi dengan asuransi mikro, namun kelemahan dari asuransi

mikro ini adalah costnya yang tinggi apalagi harus ekspansi ke pelosok-pelosok

daerah itu akan menambah SDM dan sudah pasti menambah cost.

Terkait dengan infrastruktur, apa saja yang harus dipersiapkan?

Infrastruktur masih menyatu dengan induk. Yang terlu di persiapkan adalah struktur

organisasi, jadi memikirkan berbagai macam seperti keungan, teknik underwriting,

operasional, service, termasuk kantor cabang network untuk layanan di seruluh

indonesia dan sistem itu semua harus siap. Kesiapan struktur juga menunjang siapnya

pelaksanaan spin off.

Untuk meningkatkan minat pasar, di unit ini apa yang menjadi pembeda di

mata nasabah dengan perusahaan lain?

89

Dibandingkan dengan asuransi lain, karena salah satu keuntungan belum spin off itu

karena masih membawa nama besar perusahaan induk. Yang masih memakai nama

perusahaan ini yang mana sudah terkenal jadi unit syariah ini tidak perlu mengiklan

sendiri tapi ikut konvensional. Seperti iklan yang ada di tv, radio unit syariah ini

masih sama servicenya dengan konvensional. Hanya saja strateginya unit syariah itu

di market kita menonjolkan bahwa service yang kita tawarkan itu sebenarnya sama

yang dimiliki oleh konvensional tetapi dengan pengelolaan yang syariah.

Bagaimana cara unit syariah mempermudah layanan kepada nasabah?

Memperbanyak network, kantor cabang yang tersedia sekarang sekitar 40 outlet yang

ada. Syariah masih menyatu dengan spin off, namun mungkin nanti ketika spin off

dilihat siapa yang akan membeli saham tersebut. Unit syariah ini dapat menggunakan

salah satu strategi BRI. BRI itu kan sudah spin off, akan tetapi BRI yang

konvensional masih melayani ATM untuk syariah. jikalau sudah spin off nanti tidak

bia langsung sendiri-sendiri, masih kerjasama dengan perusahaan induk dengan

membayar berapa persen dari fasilitas yang digunakan oleh anak perusahaan syariah

tersebut. Agar ketika unit syariah ini sudah spin off, tidak terjadi penurunan

pelayanan.

Kalau sudah spin off infrastrukturnya itu sendiri bagaimana? Misal gedung.

Itu kembali pada para pembeli saham. Jika pembelinya masih ada hubungan dengan

perusahaan induk, maka masih bisa bergabung dengan gedung yang sudah ada. Dan

terdapat pembicaraan mengenai operasionalnya. Tetapi jika yang membeli tidak ada

hubungannya dengan perusahaan induk maka akan terputus.

Dari manajemen, sudah berapa persen persiapannya dan apa saja treatment

yang dilakukan agar dapat mendukung unit syariah melakukan spin off?

90

Secara umum baru 40%, manajemen sebetulnya sudah lumayan serius. Terbukti

selalu dilakukan review terhadap kinerja-kinerja setiap departemen. Dan jika ada isu

terbaru mengenai perkembangan syariah, selalu melakukan koordinasi.

Apakah ketika sudah spin off nanti masih mendapat kontrol dari induk atau

tidak?

Tergantung. Pada pemegang saham. Namun yang menjadi pilihan sekarang, unit

syariah ini mau tutup atau lanjut dan spin off.

Langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai spin off?

Yang harus dan selalu dilakukan adalah memperbesar bisnis, karena untuk memenuhi

50% dana tabarru’, profit dari kegiatan bisnis. Itu yang mesti d perhatikan, setiap

tahun harus selalu meningkat. Intinya memperbesar size dulu, agar ketika spin off

tidak goyang karena memiliki cukup banyak tabungan.

91

Hasil wawancara : Pak Wahyudin Rahman

Selaku : Pelaku Bisnis Asuransi Syariah

Tempat : Jl. Abdul Muis No. 110 Jakarta Pusat

Bagaimana pandangan perusahaan mengenai kebijakan spin off yang

dianjurkan oleh pemerintah?

PT asuransi asei indonesia khususnya units syariah, telah mengkaji peraturan yang

dibuat oleh pemerintah UU No. 40 Tahun 2014 kita sebenarnya menyambut baik

aturan tersebut maksimal memang 10 tahun sejak diberlakukannya undang-undang.

PT asuransi asei unit syariah ini baru berdiri tahun 2012. Kita sudah menyiapkan

rancangan jangka panjang atau rancangan di RAAP kita maksimal tahun 2020 sudah

spin off. Jadi, kita menyambut baik lalu mengkaji lebih lanjut dan segera menyiapkan

walaupun belum full 100%.

92

Bagaimana mengenai perpanjangan waktu berlaku spin off yang rencana awal

itu 3 tercantum dalam RUU namun setelah disahkannya UU menjadi 10 tahun

bagaimana pandangan bapak?

Memang di RUU ittu disebutkan 3 tahun, banyak dasar dan faktor yang mengubah

jangka waktu tersebut berdasarkan dari praktisi-praktisi asuransi dan ruang

lingkupnya seperti apa. OJK atau regulator melihat industri terlebih dahulu kemudian

menanyakan lebih lanjut kepada pelaku bisnis asuransi syariah, terjadinya penundaan

tersebut hal yang wajar sebenarnya makanya dari itu fungsi di buatkannya RUU itu

untuk dikaji lebih lanjut. Jadi menurut kita itu wajar, apalagi perusahaan kami baru

berdiri dan memang salah satu dari teman-teman industri asuransi syariah pun

perusahaan yang sudah lama saja belum siap jika jangka waktunya 3 tahun. Sekali

pun misal untuk pemeran utama di industri asuransi atau yang paling tinggi asuransi

A juga mengatakan belum siap untuk spin off. Tentunya pasti ada persyaratan lain

seperti asetnya 50% dari aset induk dan dll.

Seberapa penting perusahaan melakukan spin off?

Di manajemen terdapat 2 pandangan. Pertama mendukung spin off dalam artian

asuransi syariah adalah lembaga khusus yang sebaiknya dibedakan ibaratnya tidak

ada perusahaan dalam perusahaan, mereka bisa mendukung full karena sistem yang

berbeda, kemudian ada jangka waktu yang perlu disiapkan untuk spin off tsb.

Stakeholder, komisaris, pemegang saham yang lain tidaklah mengkin memperhatikan

juga mengenai profitnya walaupun memang asuransi syariah kan prinsip dan azas nya

tolong-menolong. Jadi feedback berupa profit juga menjadi pertimbangan untuk

dilakukannya spin off. Kedua mengenai pandangan untuk manajemen yang tidak

mendukung spin off, keterkaitan memang adanya infrastruktur yang sangat rendah

dan perlu persiapan, dalam hal ini mungkin SDM, lokasi cabang dll ada pandangan

manajemen yang seperti itu yang memang tidak perlu spin off atau memang nanti.

93

Menurut pandangan saya, dengan adanya peraturan ini membuat manajemen itu

semakin terbuka untuk segera spin off alaupun ada tenggang waktunya. Jadi dengan

adanya aturan kita merasa terbantu, karena dengan syariah itu sendiri harus mandiri

dan juga yang menjadi tolak ukur itu perkembangan asuransi syariah market share

nya baru 3-4% jadi selain itu regulasi juga harus mendukung dari unit syariah itu

sendiri dengan memperluas kebijakan-kebijakan tentang asuransi syariah.

Apakah kebijakan ini memberatkan?

Kalau dari manajemen, tidak. Karena dengan ada aturan yang relevan dan dikaji

lebih matang, kemudian sudah ada dispensasi waktu saya rasa tidak memberatkan.

Lalu sebenarnya apa saja yang harus dipersiapkan?

Dalam mempersiapkan tentunya kita pastinya mempersiapkan infrastruktur, kalau di

perusahaan kami itu sudah membagi struktur fungsional. Marketing, underwriting,

operasional, dan lain-lain untuk mensiapkan spin off itu agar kita lebih mandiri agar

setelah spin off kita sudah bisa langsung jalan. Keterkaitan infrastruktur yang masih

menggunakan jaringan bengkel induk itu dikompromikan lebih lanjut sebatas tidak

ada pertentangan dan perselisihan. Jadi yang perlu dipersiapkan pertama kali itu

adalah infrastruktur kalau masalah teknik itu problemnya gampang sambil jalan itu

bisa disesuaikan.

Infrastruktur paling utama, personil, sistem, lalu menggunakan teknik underwriting,

aktuaria, itu bisa dipersiapkan secara paralel.

Bagaimana cara meningkatkan SDM itu sendiri dari kuantitas dan kualitas?

Memang SDM asuransi syariah sangat kurang, jadi saya sangat mendukung sekali

universitas yang membuka program studi asuransi syariah. karena asuransi itu

complecated apalgi itu syariah cara operasionalnya. Mengenai keterbatasan ini yang

kita sikapi salah satunya banyak training dari unit syariah sekalin training dari

94

eksternal. Tentunya manajemen melihat bahwa pendidikan untuk ausransi syraiah itu

sangat perlu dan penting, kesiapan untuk mengisis posisi fungsional dan untuk

mengisi dovoso masing-masing sebelum spin off. Walaupun kualitasnya kurang, kita

disini mengedukasi karyawan yang tetap selain dapat menarik dari eksternal, krena

memang jumlahnya terbatas selain kualitas yan terbatas.

Training seperti apa saja?

- Skill asuransi syariah itu sendiri, termasuk operasional azas prinsip dasar

darai muamalah, konsep ekonomi luas, khusus itu di training .

Apakan ada kriteria khusus untuk merekrut SDM untuk menutupi

kekurangan?

Itu kita kebnyakan mengambil magang atau bisa langsung for head juga bisa,

biasanya mengambil mahasiswa magang dari Trisaksi, STMA, UIN setelah itu di

training tentang pengetahuan asuransi syariah. dan memang kita kesusahan untuk

mencari SDM yang mengerti marketing asurasi syariah.

apa saja yang diberikan perushahaan selain training agar karyawan sapat

meningkatkan kinerjanya?

Pasti, untuk meningkatkan kinerja karyawan kita menghitung dari bentuk apa yang

telah dia perbuat untuk perusahaan pasti kita akan membalas dengan setimpal pula.

Gaji, honor, atau insentif lebih lanjut. Apalagi kita notabene BUMN jadi kita

memang harus sesuai dalam memberikan kompensasi sebagai hak, sesuai dengan

kewajiban yang telah dia lakukan untuk perusahaan. Pasti perusahaan

mnyeimbangkan seperti itu. Memang di BUMN itu banyak tunjangan tetapi itu hanya

untuk beberapa karyawan yang sudah organik atau tetap. Kalau untuk yang belum,

tetap diberikan seperti kontrak, outsourching pasti seimbang pula kompensasinya.

95

Dengan SDM yang ada sekarang bisa dikatakan sudah siap atau belum untuk

diajak spin off?

Kalau dinyatakan belum siap sih sangat relatif, jadi kita menyiapkan sampai hari H.

Kalau bentuk kesaipannya adalah kita punya tolak ukur untuk saat ini kita sudah 60%

siap 40% nya sambil berjalan. Sudah diatur sedemikian rupa untuk segera mandiri.

Untuk aset sendiri apakan unit syariah ini memiliki masalah?

Aset kita masih di bawah 40 M. Pada saat pendirian itu sekitar 26 M. Jadi aset kita

mengalami pertumbuhan cukup pesat. Kalau aset kita tidak mengalami kendala

karena manajemen induk sudah mendukung dan ditambahkan asetnya. Terutama

modal untuk kesiapan jadi perusahaan, kita tidak masalah dengan aset. Jika

manajemen sudah mendukung kita akan menambah aset untuk kesiapan modal.

Menambahkannya dengan menggiatkan ekspansi bisnis, atau mendapatkan suntikan

dari induk.

Perusahaan yang bapak mengalami cukup pesat pertumbuhannya ya?

Peluang asuransi syariah cukup besar sebenarnya, terutama dengan adanya pemain

utama bisnis seperti perbankan syariah, leasing syariah, serta daya beli masyarakat

yang cukup tinggi terhadap asuransi syariah. karena masyarakat sekarang sudah

cukup terbuka dan mengerti tentang asuransi syariah. jadi otomatis menambah juga

pertumbuh secara keseluruhan industri asuransi syariah. tentunya dengan

penggalakan-penggalakan geraka ekonomi syariah, ada pasar rakyat syariah yang di

galangkan ojk tentunya potensi ke depan semakin besar. Unit syariah kita dari tahun

2012 itu memang sangat tinggi pertumbuhannya sehingga manajemen pun melihat

potensinya sangat besar jadi itu juga yang menjadikan dipercepatnya pelaksanaan

spin off oleh manajemen dari hal tersebut juga.

Pertumbuhan aset pertahun di unit syariah itu sendiri berapa persen?

96

Pertumbuhannya sekitar 35-40% setiap tahun. 2013 masih di 30 M dan 2014 sekitar

40 M.

Berapa persen dana tabarru jika dibandingkan dengan aset perusahaan induk ?

Aset tabarru kita masih sangat kecil, karena jumlah keseluruhan aset itu kebanyakn

dari hasil investasi. Tabarru kita memang belum di investasikan. Tentunya ke

instrumen yang syariah juga. Kalau itu bisa dibilang dari 5-10% masih sangat kecil.

Masih jauh untuk mengejar, kecuali memang jika dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan yang sudah lama berdiri seperti Jasindo, adira.

Kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama untuk mencapai aset 50% dari

perusahaan induk?

Untuk mencapainya itu memang agak sulit, tetapi jika Allah sudah berkehendak

semua pasti mungkin. Tapi kita melihat realitanya pertahun seperti apa, bayangan kita

dalam tahun 2020 itu memang tidak dapat encapai 50% aset induk karena aset nduk

kita cukup besar. Kita tidak perlu mencapai, kalau kita sudah siap untuk spin off

silahkan saja. OJK memberikan persyaratan ini maksimal 50%, mungkin itu bisa

dikatakan wajib. Mungkin jika untuk asuransi yang sudah cukup besar saja mungkin

belum bisa. Jadi kalau untuk di unit syariah ini kita tidak mungkin tahun 2020 ini

mencapai 50% aset dari aset induk, tapi target kita untuk spin off 2020 itu in syaa

Allah bisa.

Langkah apa saja yang lakukan untuk meningkat pendapatan aset?

Pertama yang dilakukan adalah kita menggunakan dari dana tabarru, dan

memperbanyak investasi, lalu kita akan meningkatkan penjualan produk lalu kita

perlu dukungannya dari induk.

Sejauh ini instrumen dari investasi itu besarkah kontribusinya?

97

Memang hampir 65% hasil investasi dari dana ujroh perusahaan. Karena dana tabrru

itu kita gunakan untuik cadangan pengklaiman. Agar tidak terjadi defisit dana tabrru

untuk memenuhi klaim nasabah, bahkan pertumbuhannya itu naik. Menggukana

instrumen investasi dari dana tabarru pun kita belum.

Mengenai aset apakah bisa dikatakan siap untuk spin off?

Sudah siap, Cuma kesimpulan manajemen mungkin ada pertimbangan lain sehingga

kesiapan yang telah kami lakukan baru 60%. Namun, kita juga sedang melengkapi

infrastruktur yang lengkap seperti kantor cabang kita masih office channeling, satu

kantor cabang satu orang marketing syariah. nanti tahun 2017 hingga 2018 kita akan

menyediakan sendiri kantor cabang syariah.

Terkait dengan infrastruktur, apa saja yang perlu dipersiapkan?

Yang pertama sistem, sistem ini sudah harus baku dalam artian jangan tanpa adanya

suatu personil. Ganti rolling, tidak mempengaruhi sistem yang telah kita buat untuk

bisnis. Tentunya sistem ini bukan sistem aplikasi, sistem disini sistem proses bisnis

kerja, sistem aplikasi informasi teknologi, termasuk penerbitan polis pakai sistem

teknologi, akuntansi, keungannya seperti itu lalu, selain sistem sumber daya manusia,

lalu infrastruktur cabang yang harus di persiapkan. Yang terakhir penyempurnaan

dari kebijakan-kebijakan manajemen yang telah dibuat untuk lebih mendukung

operasional.

Cara apa saja yang telah dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik

untuk peserta?

Berdasarkan survei memang pelayanan kita adalah salah satu pelayanan tercepat,

dengan aplikasi kita penutupan dari perbankan lalu di analisa dan di quote oleh

underwriter itu kalau klaim di bawah 30 M itu bisa dilakukan dalam waktu 30 menit.

98

Jadi sementara pelayanan kita utamanya service exelent, pelayanan dalam percepatan

eksertasi dan juga pelayanan terhadap klaim. Memang banyak pengakuan dari

nasabah itu sangat senang.

Sejauh ini sudah berapa banyak pak kantor cabangnya?

Kantor cabang unit syariah baru satu saja di jabodetabek.

Apa yang membuat perusahaan bapak ini menjadi berbeda dengan yang lain?

Kita lebih mengutamakan pelayanan sehingga costumer puas. Yang menjadi ciri kash

kita adalah service exelent, lalu kekuatan kita adalah dari BUMN sehingga untuk

finansial kita sangat kuat, marketing kita sering melakukan edukasi kepada klien

seperti perbankan, broker, costumer (corporate).

Seberapa persen kesiapan manajemen untuk melakukan spin off?

Manajemen tentunya memperhatikan faktor-faktor terhadap kontribusi premi yang

telah diberikan unit syariah berdasarkan penglaman di tahun 2012 dan 2013. Lalu

rencana jangka panjang dari unit syariah itu sendiri kesiapannya tahun berapa, dan

juga mengenai infrastruktur dan sistem. Setelah di pertimbangkan semuanya

manajemen kita akan memberikan keputusan lebih lanjut, secara rancangan jangka

panjang manajemen sudah menyetujui kita maksimal tahun 2020 untuk spin off.

Sudah siap 100%, kalau sekarang belum siap.

Treatment yang dilakukan oleh manajemen?

Treatment nya yang pertama adalah menyuntik modal lebih lanjut, lalu mendukung

usaha-usaha unit syariah untuk lebih mandiri lagi, mungkin lebih lanjut akan

menambah SDM nya sesuai dengan jangka panjang yang telah di rencanakan.

99

dalam spin off inikan kita membutuhkan modal yang sangat banyak untuk

mempersiapkan semuanya, harus menarik banyak investor apa saja yang sudah

dilakukan oleh manajemen?

Kalau untuk saham kita belum, karena memang kemungkinan induk kita yang akan

full untuk menyuntik modal kalau dari luar belum. Jadi kalau pun spin off nanti tetap

membawa nama perusahaan induk juga.

Setelah spin off pasti kah untuk tetap mendapatkan kontrol dari perusahaan

induk?

Ya Pasti, mungkin kontrol secara keseluruhan saja tidak berperan aktif mengatur.

Tetapi melihat apa saja yang telah diberikan oleh perusahaan syariah setelah spin off

itu sendiri. Mau tidak mau induk pasti masih sering membantu. Tidak dilepas begitu

saja.

Untuk mengisi posisi-posisi strategis disuatu perusahaan asuransi nanti apakah

sudah ada SDM tertentu yang di treatment untuk di jadikan semisal kepala

kantor cabang?

Kalau gambaran untuk orang tertentu sudah ada, namun terkait dengan kesediaan

orang tersebut juga harus diperhatikan. Mau atau tidak, dan memang untuk struktur

itu baru akan dibicarakan pada tahun 2017 awal. Jadi 3 tahun sebelum spin off,

karena masih sangat dini jika dibicarakan dalam waktu dekat.

bagaimana saran untuk OJK kepada unit syariah selaku regulator?

Ojk sebenarnya selama ini sudah sangat baik selaku regulator, telah memberikan

andil untuk asuransi syariah di Indonesia. Tentunya ke depan peran OJK perlu

ditingkatkan lagi membuka peluang-peluang bisnis dan peraturan-peraturan bagi

asuransi syariah agar dapat berkembang dengan cepat. Meningkatkan kajian-kajian

100

tentang asuransi syariah agar lebih luar lagi ekspansi untuk asuransi syariah di

Indonesia. OJK sudah sangat baik memberi peran.

101

Hasil Wawancara : Drs. Agustianto Mingka, M.Si

Selaku : Pakar Ekonomi Syariah

Tempat : Ciputat

Bagaimana pandangan bapak mengenai kebijakan spin off yang dianjurkan

oleh pemerintah?

Kebijakan spin off yang dianjurkan oleh pemerintah, secara umum memiliki tujuan

dan dampak yang positif, antara lain:

- Mendorong pertumbuhan asuransi syariah lebih signifikan. Membuat asuransi

syariah bisa lebih mandiri.

- Dengan spin off ini terlihat keseriusan pelaku industri untuk menerapkan

prinsip syariah dalam kegiatan bisnisnya. Sehingga keberadaan lembaga

asuransi bukan sekedar ada melainkan keberadaannya benar-benar

dibutuhkan.

Dan sebagaimana kita lihat sebagian besar bank syariah yang lahir karena spin off

seperti BNI, BRI, BCA, Bukopin. Namun, harus kita cermati secara mendalam bahwa

kebijakan spin off itu sebenarnya walaupun ada tujuan-tujuan yang positif tetapi juga

sesungguhnya kebijakan spin off itu bersifat situasional. Jadi tidak bisa dipaksakan.

Karena itu kebijakan spin off bukan merupakan sebuah kewajiban, melainkan hanya

sebagai anjuran. Banyak perusahaan-perusahaan yang lebih nyaman dan lebih

berkembang, lebih produktif jika masih berbentuk unit syariah. apabila induknya

memiliki perhatian yang khusus terhadapunit usaha syariahnya. Jadi kalau nanti di

spin off maka itu sama sekali manajemennya terpisah bahkan teknologinya pun

102

terpisah. Tetapi kalau masih unti syariah maka dia berada dalam pengaturan,

pengontrolan, pengawasan induknya. Sehingga kebijakan spin off itu kadang tidak

lebih baik. Misal bank CIMB Niaga syariah, Bank Permata. Mereka itu lebih nyaman

dengan induknya sehingga tetap sebagai unit syariah. tidak terpisah dari induknya.

Hal itu disebabkan karena pihak manajemen dari perusahaan induk memberikan

perhatian yang serius kepada anak perusahaannya. Dengan demikian pertumbuhan

unit syariah itu mengimbangi bahkan bisa melebihi konvensional.

Terutama dari segi tenologi jadi apapun kebijakan pusat itu sama dengan unit syariah.

berbeda jika sudah spin off. Sering kali kebijakan itu berbeda dengan anak

perusahaannya sehingga anak perusahaan ini bisa terpinggurkan. Misal BNI

konvensional dengan BNI syariah banyak produk-produk yang ditemukan di

konvensional bisa tapi di syariah tidak bisa digunakan. Seperti pembelian elektronik

tertentu, merchand-merchand tertentu, kalau konvensional itu mendapatkan diskon

spesial, kalau di syariah tidak. Itu dampak dari terpisahnya secara spin off karena itu

spin off tergantung pada manajemennya.

Mengenai pemunduran waktu rencana 3 tahun menjadi 10?

Penundaan itu merupakan kebijaakn yang sudah sangat tepat. Karena itu akan

semakin memperpanjang nafas dan kesempatan bagi unit syariah ini untuk

menyiapkan segala yang terkait dengan spin off itu. Semisal terkait dengan modal,

infrastruktur, SDM, corporate culture, itu akan semakin mematangkan perusahaan

tertentu untuk melakukan spin off. Kalau 10 tahun itu sebenarnya waktu yang singkat

kalau lembaga perbankan bahkan itu malah sampai 15 tahun. Ketika mencapai 15

tahun sekalipun banyak juga lembaga –lembaga perbankan yang belum siap dan dia

lebih senang jiak berada di bawah induknya. Jadi penundaan itu sudah semestinya,

bahkan bila perlu ditambahkan masa penundaannya selama 15 tahun paling lama. Itu

bukan berarti 15 tahun baru boleh spin off, kalau dalam waktu singkat sekarang tiba-

tiba aset syariah itu 50%, dan sudah banyak memungkinkan untuk membuat jaringan

103

sendiri, dengan biaya-biaya tertentu. Maka spin off mungkin bisa dilakukan, semakin

lama ya semakin baik.

seberapa penting spin off harus dilakukan oleh unit syariah?

spin off itu untuk mengukur kepentigan itu tergantung kondisi masing-masing

perusahaan. Mungkin bagi perusahaan tertentu melakukan spin off malah membuat

kemunduran, kalau misal modalnya tidak memadai, perhatian dari manajemen tidak

ada dan dia menganggap itu sudah berpisah dengan anaknya dan tidak mempedulikan

perkembangan anaknya. Segala sesuatunya memang harus disiapkan. Jadi sebaiknya

kebijakan spin off itu harus di kaji kembali oleh pemerintah, sifaynya bukan perintah

wajib untuk dilakukan 10 tahun ke depan walaupun tadi tujuannya itu memang baik

untuk unit syariah. itu pada umumnya, tapi tidak semuanya lembaga berbentuk unit

syariah seperti itu, karena melihat pengalaman di perbankan banyak bank yang lebih

suka tidak spin off. Malah kalau dipaksa terlalu dini bisa makin menyulitkan, karena

masih banyak keterbatasan modal, sedangkan harus banyak membuat cabang, punya

teknologi sendiri. Sementara dia tidak mempunyai cukup dana untuk itu. Akhirnya

dia sulit berkembang tapi kalau berlindung pada induknya apapun yang dikerjakan

oleh induknya itu akan dilaksankana oleh anaknya. Unit syariah itu perlu dibantu,

perlu didukung.

SDM seperti apa yang mendukung untuk tercapainya spin off?

Itu banyak kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM yang akan ditempatkan

diperusahaan yang sudah spin off. SDM yang memiliki kompetensi dan standar

tergantung masing-masing bidang. Secara umum, dia harus mendalami:

- Pemahaman tentang syariah

- Tentang konsep-konsep dasar Fiqh muamalat

- Kemudian juga dia harus memahami nilai-nilai akhlaq, syariah, dan etika. Ini

dari aspek kompetensi.

104

- Memiliki kemampuan menentukan boleh tidaknya sebuah produk melalinkan

juga bisa melakukan pengembangan produk atau produk development,

melakukan inovasi produk, karena itu SDM harus di training denga berbagai

kompetensi. Kemudian sama halnya dengan SDM-SDM lainnya mereka itu

harus disertifikasi misal untuk marketing harus ada standarisasi khusus.

- Menguasai operasional perusahaannya.

- Aktuaria, underwriting, teknologi. Itu yang harus dimiliki SDM dan itu

memang prosesnya panjang. Jadi pemimpin-pemimpin, direksi, divis, atau

head itu sudah umumnya adalah orang-orang lama yang sudah memiliki

perjalanan yang cukup untuk memimpin, menggerakkan, dan

mengembangkan, bisnis asuransi syariah.

- Akuntansinya itu juga harus dipahami dengan biak, dan menyusun SOP itu

juga harus sudah dimiliki oleh para SDM syariah. tidak tertinggal DSN yang

sudah tersertifikat oleh MUI.

Bagaimana agar unit syariah itu melaksanakan training internal demi

menigkatkan mutu SDM?

Training untuk SDM itu sebenarnya merupakan keharusan terutama terhadap

karyawan yang baru di rekrut baik dari konvensional maupun syariah atau perusahaan

yang belum memiliki pengalaman dari bidanng manajemen pengelolaan perusahaan

asuransi syariah. training ini juga harus bersifat aplikatif dan itu biasanya disertai

dengan kegiatan magang, on the job training. Setiap bulan melahirkan officer-officer

perusahaan asuransi. Dan itu merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan untuk

menjadi sebuah perusahaan yang bisa melakukan spin off.

Ketika nanti spin off maka perusahaan itu betul-betul kuat serta memang jika dana

tabarru’ sudah kuat maka para pemilik saham memiliki (21 detik) yang cukup kuat

untuk mendirikan perusahaan syariah, karena untuk mencapai 50% dana tabarru’ itu

105

memang membutuhkan waktu jangka panjang. Sehingga dengan jangka waktu yang

panjang itu, unit syariah ini bisa lebih mempersiapkan dengan matang dan tidak

bersifat mendadak. Jadi dengan waktu 10 tahun itu sudah menjadi batasan waktu

yang minimal. Jika di banding kan dengan perbankan itu 15 tahun. Karena

pertumbuhan asuransi ini juga yang normal dan tidak menunjukkan pertumbuhan

yang signifakan jika dibandingkan dengan konvensional.

Untuk menguatkan dari finansial selain dari dana tabarru itu dari apa lagi?

Dana tabarru itu kan satu bagian dari empat bagian di aset unit syariah, selain dana

tabarru’ itu ada ujroh perusahaan, dana cadangan tabarru’, dana investasi, kemudian

ada ujroh untuk marketing. Dana tabarru’ nya mungkin 20%.

Untuk menguatkan dana tabaru itu harus melakukan pemasaran secara rutin, dan

harus memiliki tenaga ahli misal aktuaris. Dimana seorang aktuaris harus ahli dalam

memperhitungkan resiko, karena dengan resiko yang rendah maka dana tabarru akan

tetap kuat dengan sedikit pembayaran klaim.

Bagaimana menurut bapak untuk meningkatkan pelayanan kepada para

peserta asuransi?

Kalau untuk peningkatan pelayanan, yang harus dilakukan oleh para industri mereka

ini harus di training supaya memiliki service exelent yang memuaskan kepada para

nasabahnya. Atau memberikan fasilitas-fasilitas yang mengutungkan, misalnya

dengan melakukan investasi-investasi jadi pelayanan itu harus betul-betul

professional, cepat dan tidak berbelit-belit. Karena ini kekurangan dari syariah itu

kalah cepat dalam menangani klaim-klaim asuransi. Jangan mempersulitkan yang

tidak perlu. (8 menit)

Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk infrastruktur ini?

106

Infrastruktur untuk spin off, yang perlu dipersiapkan itu tentu teknologi, sistem,

pelayanan kantor yang memadai, bekerja sama dengan perbankan syariah, seluruh

ketentuan-ketentuan berupa SOP, memiliki produk yang sudah mendapat persetujuan

dari ojk ketika akan beroperasi menjadi sebuah perusahaan. Dan memiliki dewan

pengawas syariah.

Mengenai manajemen, kebanyakan manajemen tidak begitu mendukung untuk

melakukan spin off. Karena kebanyakan bukan dari kalangan-kalangan yang

ingin membesarkan syariah. saran bapak bagaimana?

Ya memang upaya untuk spin off itu tidak bisa dipaksakan, itu muncul dari orang-

orang yang memiliki riroh. Riroh bisnis dan riroh spiritual, untuk membesarkan

syariah itu. Jadi ya wajar sekali dalam ausransi-asuransi tertentu itu mereka memang

tdk menginginkan spin off, ingin tetap berada di bawah induknya. Jadi nanti akan

terlihat, siapa yang ingin benar-benar membesarkan syariah itu atau (12 menit)

Menurut bapak, bagaimana seharusnya treatment yang harus dilakukan

manajemen untuk pencapaian spin off?

Kalau untuk spin off itu, memang kebijakan dari para petinggi atau para pejabat

teratas di suatu perusahaan bukan dari orang-orang bawah. Kemudian dari para

pemegang saham. Jadi memang spin off itu baru bisa berjalan dan diwujudkan ketika

posisinya bagaimana kita bisa mempengaruhi dan bisa memberikan penjelasan

kepada pemegang saham dan para komisaris tentang manfaat dan peluang syariah

kedepan. Kalau peluang bisnis syariah ini menjanjikan dan memadai dilihat dari

pilar-pilar tadi seperti SDM, aset, infrastruktur dan bisa bertahan lama itu sebenarnya

bukan sesuatu yang mustahil bahwa dengan spin off itu bisa menjanjikan. Selain itu

para pemegang saham, komisaris, itu harus memiliki keinginan yang sama dan

pemahaman yang sama untuk melakukan spin off itu. Kalau tidak maka upaya spin

107

off akan mengalami kesulitan-kesulitan, tidak lancar dan tidak mulus. Seperti bank-

bank yang setelah spin off mereka jalan di tempat seperti BCA syariah, Victoria

karena indunya membiarkan dan berjalan sendiri. Bantuan dari perusahaan induk

yang bisa dilukukan itu misal bisa menggukan mesin atm konvensional, tetapi

menurut mereka itu merupakan sesuatu yang sangat mahal.

Jadi walaupun sudah spin off apakah harus tetap mendapat kontrol dari

perusahaan induknya?

Iya, namanya anak perusahaan jadi dia harus tetap ada, jangan dibiarkan perusahaan

syariah yang baru ini berdiri sendiritanpa arahan. Seperti harus mendorong,

mendukung.

Secara keseluruhan, bagaimana menurut pandangan bapak tentang industri

asuransi ini untuk melakukan spin off?

Spin off itu tergantung. Bisa sebagian ada yang siap dan sebagian kemungkinan

dalam pandangan saya ada yang belum siap.

108

Hasil Wawancara :Pak Aris Wisnuadji, SE., AAAI-K

Selaku : Pelaku Bisnis Asuransi Syariah

Tempat : Jl. Mampang Prapatan Kav. 18, Mamapang – Jakarta

Selatan

Pandangan perusahaan mengenai kebijakan Spin off yang dianjurkan oleh

pemerintah?

Kalau pandangan dari perusahaan kami, syariah memang seharusnya spin off karena

agar syariah dapat lebih focus serta lebih maju dan untuk kondisi perusahaan kami

belum bisa melakukan spin off, sebenarnya bisa dilakukannya spin off tetapi untuk

jangka waktu 1- 2 tahun kedepan kami baru bisa siap karena dalam spin off ini perlu

di perhatikan beberapa aspek seperti sarana prasarana dan armada harus siap baru

bisa spin off dan melihat juga hasil produsksi kita jika sudah mnecapai yang

109

diharapkan baru bisa spin off dan juga dilihat dari premi juga baru dilakukan spin off,

karena dibutuhkan cukup banyak biaya. Karena kesiapan juga dapat dari kantor

cabang itu syarat dari OJK nya, dari sisi tenaga ahli syariahnya. sebenarnya divisi

syariah yang ada di perusahaan kami itu ada sejak tahun 2008 baru sebatas divisi.

Namun tahun 2014 kemarin berubah menjadi unit usaha karena itu persiapan dari

spin off. Kemudian kami sudah memiliki kantor cabang khusus syariah.

Seberapa penting perusahaan mengaggap spin off harus dilakukan ?

Tergantung masing-masing perusahaan. Karena jika beberapa perusahaan berniat

melakukan spin off untuk mengembangkan bisnis syariah dan menganggap spin off

penting maka harus dilakkukan. Tetapi berbeda jika masih menganggap divisi syariah

hanya sambil lalu tidak dianggap terlalu penting.

Sebelum adanya divisi syariah ?

Unit usaha syariah yang punya satu kantor cabang syariah karena ojk mensyaratkan

satu kantor cabang disetiap bank2, pada sebelumnya kita banyak menggandeng bris

karena kita anak perusahaan dari salah satu Bank.

Masalah kantor bagaimana?

Untuk masalah kantor masih di kantor konven, sembari menghitung provit beban

operasional. Karena cukup besar fixed costnya.

Yang dipersiapkan perusahaan untuk spin off?

Pengajuan ke ojk seperti perizinan berkaitan dengan regulasi.

Peningkatan sdm untuk melakukan spin off?

110

Dengan cara merekrut sdm basic syariah yang siap untuk siap dan mau

ditempatkan disyariah dan juga harus bisa memahami syariah, agak sulit

untuk mendapatkan produk jadi tetappi kita dapat menggunakan cara

workshop atau pelatihan untuk membina sdm

Memahami pelaku bisnis syariah, ada workshop untuk meningkatkan

pengetahuan.

Aktif di asosiasi asuransi syariah.

Jadi memang dari sdm yang memiliki basic syariah yang sudah ada sedikit ya?

Sangat sedikit sekali, namun dapat merekrut dari perusahaan induk dan setelah itu

diwajibkan mengikuti serifikasi-sertifikasi agar memilki pemahaman syariah yang

baik. Dan ikut aktif di asosiasi.

Sdm yang masih harus direkrut bagaimana?

Memilih SDM dari lulusan dengan basic syariah.

Apakah ada training sendiri dan bagiamana bentuk training ?

Training yang akan dilakukan masih sedang dipersiapkan oleh manajemen. Seperti

underwriting syariah, aktuaria syariah, marketing syariah.

Apakah ada training sendiri untuk rekrutan?

Iya tergantung dari divisi masing-masing karena dalam setiap posisi pasti berbeda

karena dalam setiap posisi berbeda yang akan dihadapi dan setiap posisi harus benar-

benar memahami teknisnya agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.

Selain yang diberikan training apa lagi yang diberikan perusahaan untuk

memotivasi karyawan?

Yaitu dengan bonus bagi karyawan, perusahaan menerapkan reward and punishment.

Reward and punishment nya itu yang sesuai dengan kebijakan dan kinerja karyawan.

111

Bagamaina perusahaan mensiasati kekurangan sdm?

Mengadakan rekrutmen secara teruka, dan juga diambil dari konven karena orang

dari konvensional merasa terpanggil untuk mengembangkan syariah dan memang dia

sudah matang dari konven.

Apakah dengan sdm saat ini sudah siap dengan spin off?

Masih belum, baik secara kualitas dan kuantitas.

Batasan atas asset utuk spin off?

Kita gak punya masalah dengan asset, bahkan kami baru saja mendapatlan

penghargaan sebagai “best insurance” unit usaha asuransi syariah diskala aset diatas

250 M.

Apakah asset dengan 50% dari perusahaan induk memberatkan unit syariah?

Tidak memberatkan.

Meningkatkan asset dari unit syariah?

Dengan cara membeli kantor cabang baru untuk menambah asset, dan juga dari

meningkatkan penjualan membuat produk-produk baru.

Aset yang dimiliki sekarang lebih besar kontribusi dari investasi atau

penjualan?

Untuk perusahaan kita sendiri lebih banyak didapatkan dari penjualan produk, dan

investasi pula banyak memberikan kontribusi. Paling tidak fifty-fifty.

Terkait dengan infrasturuktur, apa saja yang harus dipersiapkan?

112

SDM seperti Marketing, keuangan, underwriting, dan pengembangan produk.

Kantor cabang, harus dimiliki sendiri. Karena untuk spin off itu harus

memiliki satu kantor cabang unit syariah.

Kendaraan operasional

System computer asuransi.

Untuk mengisi posisi-posisi penting di perusahaan, adakah treatment khusus

SDM nya?

Mungkin untuk perusahaan kami seharusnya mengambil tenaga kerja dari luar agar

lebih ahli dibidang asuransi syariah. karena kalau mengambil dari konvensional itu

sama saja kurang paham mengenai asuransi syariah. karena kita dibantu oleh DPS

juga untuk menentukan segala sesuatunya.

Untuk dikantor ini apakah keseluruhan konvensional?

Iya disini ini memang kantor pusat konvensional dan syariah. namun syariah terdapat

kantor cabnagnya karena polis asuransi syariah tidak bolehdi terbitkan di kantor

konvensional dan juga tidak juga di kantor pusat karena tidak bisa terbit polis.

Apa yang membuat perusahaan bapak dengan yang lain?

Mungkin infrastruktur hampir sama dengan asuransi yang lain, yang berbeda sistem

online seperti kita sanggup menerbitkan polis secara online yang dikantor cabang.

Percepatan penerbitan polis.

Bagaimana mengenai klaimnya pak?

Yang jelas untuk klaim kita tidak akan mempersulit pencairan dana. Apalagi bergerak

dibidang jasa yang terasa di nasabah itu pasti ketika pengajuan klaim. Setelah terjadi

klaim 3 hari harus sudah melapor ke kita kemudian setelah data lengkap dan komplit

113

sesuai dengan peraturan, dan sesuai dengan peraturan dari OJK kita tidak boleh

mencairkan dana lebih dari 30 hari..

Untuk proses klaim apakah di cabang atau di pusat?

Untuk proses klaim itu sama seperti penerbitan polis yaitu dikantor cabang. Kita

memiliki kapasitas melakukan klaim asuransi kendaraan bermotor, untuk kapasitas

cabang di kantor cabang itu hanya sampai 15 juta. Artinya kantor pusat itu

mengakomodasi kantor cabang. Sedangkan jika lebih maka langsung dibawa ke

kantor pusat. Lebih kecil dari pada itu tidak bermasalah.

Langkah apa saja yang dilakukan oleh manajemen untuk persiapan spin off?

yang jelas manajemennya mengenai produksi, atau pencapaian target bisnis.

Treatment lainnya mungin pelayanan.

Menurut yang bapak rasakan apakah menejemen perusahan mendukung

syariah?

Mendukung. Kalau tidak mendukung kenapa manajemen membentuk divisi syariah.

nyatanya kalau tidak mendukung kita tidak mungkin diberikan lantai khusus divisi

syariah, kita juga sudah meminta untuk buka kantor cabang syariah di sana di mari

dan meminta orang itu di bdukung penuuh oleh manajemen.

Waktu ideal siap untuk spin off dan apakah sudah masuk kedalam rencana

bisnis?

Itu tidak dapat di prediksi. Belum ada pembicaraan manajemen lagi pula kita di divisi

juga bukan merupakan pengambilan keputusan. Tapi kita sudah masuk dalam rencana

bisnis naik untuk secara detailnya belum ada.

114

Adakah edukasi yang dilakukan unit syariah kepada masyarakat?

Sementara ini memang belum ada, kita hanya edukasi cabang-cabang, dan lebh sering

mekukan komunikasi dengan asosiasi, mungkin melalui marketing kita saja.

Setelah spin off apakah masih bisa ada kontrol dari perusahaan induk?

Pasti ada, tetapi sejauh mana fungsi kontrolnya itu kita belum mengetahui. Hanya

sebagai fungsi kontrol saja, tidak sampai mengambil keputusan.

Saran bapak untuk ojk?

Penan OJK cukup sangat membantu karena sering mengadakan workshop tentang

asuransi syariah tidak hanya pada produk saja. Karena untuk menambah pengetahuan

praktisi yang masih awan terhadap asuransi syariah.

115

116

117

118