ordonansi bea balik nama stbl. 1924 no. 291
DESCRIPTION
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1997 tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Sebagaimana telah Diubah dengan UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2000 disampaikan pada : Property Law Training, Jakarta 9 Agustus 2006 Maizar Anwar Direktur PBB & BPHTB-Ditjen Pajak. Objek Pajak : harta tetap - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1997NO. 21 TAHUN 1997tentang
BEA PEROLEHAN HAK ATASBEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNANTANAH DAN BANGUNANSebagaimana telah Diubah dengan UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2000UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2000
disampaikan pada :
Property Law Training, Property Law Training, Jakarta 9 Agustus Jakarta 9 Agustus 20062006
Maizar AnwarDirektur PBB & BPHTB-Ditjen Pajak
22
OORDONANSI BEA BALIK NAMARDONANSI BEA BALIK NAMAStbl. 1924 No. 291Stbl. 1924 No. 291
Objeknya Objeknya terbatasterbatas pada hak-hak atas pada hak-hak atas tanah dengan titel hukum barattanah dengan titel hukum barat
kecuali : Hak Agraris Eigendom Hak Agraris Eigendom (Pasal 51 ayat 7 Ind. Staatsregeling)(Pasal 51 ayat 7 Ind. Staatsregeling)
Objek Pajak :harta tetap
(hak-hak kebendaan atas tanah, yang pemindahan haknya dilakukan dengan
akta)
Dipungut antara lain atas
pemindahan hak atas harta tetap
termasuk pewarisan dan hibah wasiat
33
UUPAUU No. 5/1960
(tidak mengenal hak-haksebagaimana dimaksud
dalam Ordonansi 1924 / 291)
Ordonansi1924 / 291
(Objek pajaknya terbataspada hak-hak atas tanahdengan titel hukum barat)
Tidak dapat dipungut sejak th. 1961 s/d sekarang
UU BPHTBUU BPHTB
4
UUPAUUPAUU No. 5/1960UU No. 5/1960
PP 10/1961 yang telah diganti dgn PP 24/1997(Peraturan pelaksanaan UUPA)
Hak-hak atas tanah dengan titel hukum barat dihapus
Ordonansi BBN 1924 No. 291 atas tanah tidak dapat dipungut
UU BPHTBUU BPHTB
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
55
Memenuhi kebutuhan dasar untuk papan
Komoditasstrategis
Alat investasi ygmenguntungkan
kontribusi kepada Negara dengan membayar BPHTB
keuntungan ekonomis bagi yangmemperoleh hak atas tanah
Dasar Pemungutan BPHTBDasar Pemungutan BPHTB
TanahTanah
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
66
Prinsip-prinsip yang diaturPrinsip-prinsip yang diaturdalam UU BPHTBdalam UU BPHTB
Pemenuhan kewajiban berdasarkan sistem “Self Assessment”. Tarif sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
(NPOPKP). Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan pejabat-pejabat umum
yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya.
Penerimaan BPHTB merupakan penerimaan Negara yang Penerimaan BPHTB merupakan penerimaan Negara yang seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di luar ketentuan UU ini tidak diperkenankan.
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
77
OBJEK PAJAKOBJEK PAJAKPasal 2
Pemindahan Hak Pemberian Hak Baru
PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
88
Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau BangunanJenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPasal 2 ayat (2)
Pemindahan Hak, karena :
jual beli; tukar-menukar;
hibah; hibah wasiat; 5. waris
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;
putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap10. penggabungan usaha 12. pemekaran usaha11. peleburan usaha 13. hadiah.
Pemberian Hak Baru, karena : kelanjutan pelepasan hak; di luar pelepasan hak.
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
99
hak milik hak guna usaha hak guna bangunan hak pakai hak milik atas satuan
rumah susun hak pengelolaan
Jenis hak-hak atas tanahJenis hak-hak atas tanahPasal 2 ayat (3)Pasal 2 ayat (3)
Diatur dalamUU Rumah Susun(UU No. 16 / 1985)
Diatur dlm UUPA(UU No. 5 / 1960)
Diatur dlm PP No. 48 Tahun 1983
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1010
Objek PajakObjek Pajakyang tidak dikenakan BPHTByang tidak dikenakan BPHTB
Pasal 3 ayat (1)
Objek Pajak yang diperoleh : Perwakilan diplomatik (asas timbal balik) Negara untuk kepentingan umum Badan / perwakilan organisasi internasional orang pribadi/badan karena konversi hak / perbuatan
hukum lain tanpa perubahan nama karena wakaf untuk kepentingan ibadah
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1111
OP yang diperoleh karena waris, hibah wasiat dan pemberian hak pengelolaan diatur dengan PP
Pasal 3 ayat (2)
saat pewaris meninggal dunia pada hakikatnya telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris
mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka adalah wajar apabila perolehan hak karena waris termasuk objek pajak
hibah wasiat merupakan penetapan wasiat yg khusus yg berlaku pada saat pemberi wasiat meninggal dunia
pada umumnya penerima hibah wasiat adalah orang pribadi yg masih dalam hubungan keluarga yg tidak mampu atau badan sebagai penghargaan
Pengenaan BPHTB karenawaris dan hibah wasiat,
(PP 111 Thn 2000)
hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara atas tanah yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang haknya
Pengenaan BPHTB karenaPemberian hak pengelolaan
(PP 112 Thn 2000)
1212
SUBJEK PAJAKSUBJEK PAJAK (Pasal 4)(Pasal 4) ““Orang pribadi atau badan yang Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan”atau bangunan”
dikenakan kewajiban membayar pajak
Wajib Pajak
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1313
TARIF PAJAKTARIF PAJAKPasal 5Pasal 5
Tarif Tunggal
5%
Untuk kesederhanaan dan kemudahanpenghitungan pajak
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1414
DASAR PENGENAANDASAR PENGENAANPasal 6Pasal 6
Nilai Perolehan Objek Pajak(NPOP)
Harga Transaksi Nilai Pasar
NJOP PBB
Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP
PBB
- jual beli- penunjukan pembeli dlm lelang
- tukar-menukar- hibah- pemberian hak baru, dll
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1515
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)Pajak (NPOPTKP)
P a s a l 7
Dapat diubah dengan PPDapat diubah dengan PP
Ditetapkan secara regional oleh Kakanwil DJPdengan mempertimbangkan pendapat Pemda dan
perkembangan perekonomian daerah
paling banyakRp 60.000.000,00
untuk lainnya
paling banyakRp 300.000.000,00
untuk waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi
dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat ke atas atau ke bawah, termasuk suami/istri
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1616
BPHTB = ( NPOP - NPOPTKP ) x Tarif
a t a u
bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan :
BPHTB = ( NJOP - NPOPTKP ) x Tarif
Cara Penghitungan PajakCara Penghitungan PajakPasal 8
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1717
Saat Pajak Terutang ( Pasal 9 ) jual beli tukar-menukar hibah pemasukan dlm perseroan/ badan
hukum lainnya pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan hadiah penggabungan usaha peleburan usaha pemekaran usaha
lelang
putusan hakim
waris hibah wasiat
pemberian hak baru sbg kelanjutan pelepasan hak & di luar pelepasan hak
sejak tgl dibuatdan ditandatanganinya
akta
sejak tgl diterbitkannyasurat keputusanpemberian hak
sejak tgl pendaftaran hak
sejak tgl putusan pengadilan yg tetap
sejak tgl penunjukanpemenang lelang
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1818
TEMPAT TERUTANG PAJAK
Pasal 9 ayat 2
Di Wilayah:1. Kabupaten2. Kota3. Propinsi
Yang meliputi letak tanahdan atau bangunan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1919
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ( Pasal 10 )
Wajib Pajak wajib membayar pajak
yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya
surat ketetapan
Dibayar ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan
atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
2020
Surat Ketetapan BPHTB Kurang BayarSurat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar( SKBKB )( SKBKB )
Pasal 11Dalam jk. waktu5 tahun
berdasarkan hasilpemeriksaan/
keterangan lain
pajakkurangdibayar
SKBKB
+ bunga 2% / bln.maks. 24 bln
sejak saat pajak terutang s.d.
diterbitkan SKBKB
WAJIB PAJAK
Dasar penagihan(Pasal 14)
FISKUS
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
2121
Surat Ketetapan BPHTBSurat Ketetapan BPHTBKurang Bayar Tambahan ( SKBKBT )Kurang Bayar Tambahan ( SKBKBT )
Pasal 12
Dalam jk. waktu5 tahun
berdasarkan hasilpemeriksaan
WAJIB PAJAK
Dasar penagihan(Pasal 14)
FISKUS
SKBKB
NOVUM
+ kenaikan 100%kecuali WP melapor
sebelumpemeriksaan
SKBKBT
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
2222
menagih sanksi adm.berupa bunga dan/ataudenda
Surat Tagihan BPHTB ( STB )Surat Tagihan BPHTB ( STB )Pasal 13
STBDJP
DJP
menagih pajak yangtidak/kurang dibayar
menagih pajak yangkurang dibayar karenasalah tulis/hitungpada SSB
+ bunga2% / bln.
maks 24 blnsejak saat
pajakterutang
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
2323
K E B E R A T A NK E B E R A T A NPasal 16Pasal 16
WAJIB PAJAK
SKBKB
SKBKBT
SKBLB
SKBN
maks 3 blnsejak diteri-manya skp
DIRJEN PAJAK
maks12 bln
KEPUTUSAN- Ditolak- Diterima- Menambah
(Pasal 17)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
2424
B a n d i n gB a n d i n gPasal 18Pasal 18
SuratSurat
KeputusanKeputusan
KeberatanKeberatan
WAJIB PAJAK(Menolak)
BADAN PENGADILANPAJAK
maks. 3 bln sejakSK Keberatan
diterima
Banding
WAJIB PAJAK(Menerima)
Apabila SK Keberatan menambahjumlah pajak terutang
(merupakan dasar penagihan)Pasal 14
PEMBAYARAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
2525
KEBERATAN/BANDINGYANG DITERIMA
Pasal 19
Keberatan
Banding
diterima
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
2626
Atas permohonan WP, pengurangan pajak
dapat diberikan karena :
Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu
PENGURANGANPENGURANGANPasal 20
Kondisi tertentu WPyang ada hubungannya
dengan OP
Tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata
tidak untuk mencari keuntungan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
2727
Pengembalian Kelebihan PembayaranPasal 21
dilakukan pemeriksaan(Pasal 22)
SKBLB+ bunga 2%/bln
apabila pengembalianlewat 2 bln (Ps. 22)
SKBNSKBLB
+ bunga 2%/blnmaks. 24 bln.
(Pasal 19)
karena Keberatan/ Banding yang
dikabulkan sebagian atau seluruhnya
karena permohonan WP,antara lain dalam hal:- kelebihan bayar- terlanjur bayar tetapi
perolehan haknya batal
karena pengajuan pengurangan yang
diterima
SKBLB
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
2828
BPHTB merupakan pajak pusat yang hasilnya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat 80% untuk Pemerintah Daerah.
Bagian penerimaan Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata.
80% bagian penerimaan Pemerintah Daerah dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Propinsi dan 80% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pembagian Hasil PenerimaanPembagian Hasil PenerimaanPasal 23
PropKab/Kt
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
2929
Ketentuan Bagi PejabatPasal 24
PPAT/Notaris/Pejabat LelangKakan Pertanahan Kab/Kota
BuktiPem-
bayaranBPHTB
Syarat :
- Penandatanganan Akta/ Risalah Lelang
- Pendaftaran hak/peralihan hak
Sanksi (Pasal 26):PPAT/Notaris/Pejabat lelang = Denda Rp 7,5 jutaKakan Pertanahan Kab/Kota = PP 30/1980
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
3030
Tgl. 10
Kewajiban Melapor Bagi PejabatPasal 25
Pembuatan Akta/ Risalah Lelang
Bulan ini Bulan berikutnya
Batas waktu pelaporankepada Ditjen Pajak
Sanksi (Pasal 26):Lewat waktu denda Rp250 ribuuntuk setiap laporan
PPAT/Notaris/Kepala KLN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
3131
Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291 beserta perubahannya,sepanjang mengenai pungutan BBN atas pemindahan
harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan
dinyatakan tidak berlaku
Dengan berlakunya UU BPHTB(1 Januari 1998)
Ketentuan PenutupKetentuan PenutupPasal 27Pasal 27
Ketentuan pengenaan pajak atas aktapendaftaran dan pemindahan kapal
berdasar Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291
masih tetap berlaku
Ditunda menjadiTgl 1 Juli 1998
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
3232
Pasal 27A
Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU BPHTB, berlaku ketentuan dalam UU KUP.
Dengan berlakunya UU No 20 Th 2000, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang BPHTB berdasarkan UU No 21 Tahun 1997 tentang BPHTB tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru.
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
3333
PERATURAN PELAKSANAAN UU BPHTB
NoPERATURAN
PELAKSANAAN TENTANG
PELAKSANAAN ATAS UU NO.20 TH
2000
1 PP Nomor 34 Tahun 1997
Pelaporan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
Pasal 25
2 Kep.Menkeu Nomor 636/KMK.04/2000
Tata cara pelaporan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan bangunan
Pasal 25
3 SKB Meneg Agraria/Ka BPN dan Dirjen Pajak
Laporan bulanan pembuatan akta oleh PPAT dan pemberitahuan bulanan Kakan Pertanahan Kab/Kota
Pasal 25
4 PP Nomor 111 Tahun 2000
Pengenaan BPHTB Karena Waris dan Hibah Wasiat
Pasal 3 ayat (2)
5 PP Nomor 112 Tahun 2000
Pengenaan BPHTB Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Pasal 3 ayat (2)
6 PP Nomor 113 Tahun 2000
Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB Pasal 7 ayat (2)
7 Kep.Menkeu Nomor 516/KMK.04/2000
Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB Pasal 7 ayat (2)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
3434
PERATURAN PELAKSANAAN UU BPHTBNo
PERATURAN PELAKSANAAN
TENTANGPELAKSANAAN ATAS
UU NO.20 TH 2000
9 Kep.Menkeu Nomor 561/KMK.03/2004
(pengganti Kep. Menkeu Nomor 87/KMK.03/2002)
Pemberian Pengurangan BPHTB Pasal 20 ayat (2)
10 Kep.Menkeu Nomor 517/KMK.04/2000
Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran BPHTB
Pasal 10 ayat (2) dan
ayat (3)
11 Per.Menkeu Nomor 32/PMK.03/2005
Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Pasal 23 ayat (3)
12 SKB Dirjen Anggaran dan Dirjen Pajak
Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Penerimaan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat
Pasal 23 ayat (3)
13 Kep.Menkeu Nomor 514/KMK.04/2000
Pencabutan KMK No.637/KMK.04/1997 tentang Tata Cara Pengenaan BPHTB karena Hibah Wasiat
Pasal 3 ayat (2)
14 Kep.Menkeu Nomor 515/KMK.04/2000
Pencabutan KMK No.638/KMK.04/1997 tentang Tata Cara Pengenaan BPHTB karena Pemberian Hak Pengelolaan
Pasal 3 ayat (2)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
3535
PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 34 TAHUN 1997NOMOR 34 TAHUN 1997
TENTANGTENTANG
PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUANPELAPORAN ATAU PEMBERITAHUANPEROLEHAN HAK ATAS TANAHPEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN ATAU BANGUNANDAN ATAU BANGUNAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
3636
Kepala KantorPertanahan Kab/Kota
PPAT/Notaris
Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang
PELAPORANPELAPORAN PEMBERITAHUANPEMBERITAHUAN
Pemindahan HakPemindahan Hak Pemberian Hak BaruPemberian Hak Baru
kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan
(paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan
(paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUANPELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
3737
Isi LaporanIsi Laporanatau Pemberitahuanatau Pemberitahuan
Laporan atau pemberitahuan sekurang-kurangnya memuat :u nomor dan tanggal akta/Risalah Lelang/surat keputusan
pemberian hak;u status hak;u letak tanah dan atau bangunan;u luas tanah dan bangunan;u nomor dan tahun SPPT PBB;u NJOP PBBu harga transaksi atau nilai pasar;u nama dan alamat pihak yang mengalihkan
dan yang memperoleh hak;u tanggal dan jumlah setoran
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
3838
TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABATKMK Nomor 636/KMK.04/1997
KP PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan
Wajib menyampaikan laporan bulanan disertai fotokopi Surat Setoran BPHTB (SSB)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
3939
Diberikan oleh :
Badan Pertanahan Nasional/Kanwil BPN
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEMBERIAN HAK BARU
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Tidak melalui :
PPAT atau Kantor Lelang
Memberitahukan ke Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan
Dengan disertai bukti SSB
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
4040
Disampaikan paling lambat tanggal 10bulan berikutnya
atauPemberitahuan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
4141
v Penyeragaman jenis dan bentuk laporan pembuatan akta oleh PPAT dan pemberitahuan bulanan Kakan Pertanahan
v Laporan bulanan pembuatan akta oleh PPAT menggunakan formulir khusus (telah ditentukan)
v Laporan bulanan PPAT disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Ka Kantor Pertanahan, Kakanwil BPN, Ka KPPBB, Ka KPP
v Instruksi kepada Kepala KPPBB dan KPPv Instruksi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kotav Instruksi kepada Kepala Kanwil BPN
Laporan bulanan pembuatan akta oleh PPAT dan pemberitahuan bulanan Kakan Pertanahan Kab/Kota
SKB 2 TAHUN 1998 / KEP-179/PJ./1998
POKOK-POKOK YANG DIATUR :
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
4242
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2000NOMOR 111 TAHUN 2000
TENTANGTENTANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAKPENGENAAN BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNANATAS TANAH DAN BANGUNAN
KARENA WARIS DAN HIBAH WASIATKARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT
hiba
h
was
iat
waris
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
4343
Perolehan hak karenaPerolehan hak karenaWARIS dan WARIS dan HIBAH WASIATHIBAH WASIAT
Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris
meninggal dunia
Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah
wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
4444
Perolehan hak karena waris dan hibah wasiat dikenakan sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang.
Pengenaan Pengenaan
50 %
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
4545
Saat terutang BPHTB karena waris dan hibah wasiat adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan perolehan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota berdasarkan :
PENDAFTARAN
Saat TerutangSaat Terutang
ü Putusan Hakim/Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan ttg pembagian waris
ü Akta PPAT ttg hibah oleh pelaksana wasiat a.n. pemberi hibah wasiat
ü Akta pembagian waris
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
4646
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2000NOMOR 112 TAHUN 2000
TENTANGTENTANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAKPENGENAAN BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNANATAS TANAH DAN BANGUNAN
KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAANKARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
SKHakPengelolaan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
4747
HAK PENGELOLAANHAK PENGELOLAAN
dalah hak menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk :
u merencakan peruntukan dan penggunaan tanah;u menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan
tugasnya;u menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada
pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
A
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
4848
- Departemen,- Departemen,- Lembaga Pemerintah Non- Lembaga Pemerintah Non Departemen,Departemen,- Pemda Prop dan Kab/Kota- Pemda Prop dan Kab/Kota- Lembaga Pemerintah lainnya, dan- Lembaga Pemerintah lainnya, dan- PERUM Perumnas- PERUM Perumnas
Pihak-pihakPihak-pihaklainnyalainnya
0%0% 50%50%
dari BPHTB yang seharusnya terutangdari BPHTB yang seharusnya terutang
Besarnya BPHTBBesarnya BPHTBatas perolehan hak atas tanah dan atau atas perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan karena pemberian hak pengelolaan yg bangunan karena pemberian hak pengelolaan yg diterima oleh :diterima oleh :
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
4949
Saat terutangnya BPHTB atas perolehan hakSaat terutangnya BPHTB atas perolehan hakatas tanah dan atau bangunanatas tanah dan atau bangunankarena pemberian hak pengelolaankarena pemberian hak pengelolaan
Sejak tanggal ditandatangani dan
diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak pengelolaan sesuai dengan peraturan
perundang-undanganyang berlaku
SKHak
Pengelolaan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
5050
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2000NOMOR 113 TAHUN 2000
TENTANGTENTANG
PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
BEA PEROLEHAN HAKBEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNANATAS TANAH DAN BANGUNAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
5151
NPOPTKPditetapkan secara regional
Rp300.000.000,00
Besarnya ditetapkanpaling banyak :
Rp60.000.000,00
dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri
dalam hal lainnya.
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
5252
Besarnya NPOPTKP ditetapkan oleh Kepala Besarnya NPOPTKP ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak atas nama Menteri Kantor Wilayah Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan untuk setiap Kabupaten/Kota Keuangan untuk setiap Kabupaten/Kota dengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerahdengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerah
NPOPTKP dapat diubah dengan mempertimbangkan
perkembangan perekonomian regional
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
5353
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGANKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 561/KMK.03/2004NOMOR 561/KMK.03/2004
TENTANGTENTANG
PEMBERIAN PENGURANGANPEMBERIAN PENGURANGANBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAHBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNANDAN BANGUNAN
JO. Peraturan Dirjen Pajak-16/PJ/2005JO. Peraturan Dirjen Pajak-16/PJ/2005
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
5454
Dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal :
§ Kondisi tertentu WP yang ada hubungannya dengan OP
§ Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu
§ Penggunaan untuk kepentingan sosial atau pendidikan
PANTI ASUHAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
5555
No.
Dalam hal YaituBesarnya
pengurangan
a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak
1. WP orang pribadi, memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan, tidak mampu secara ekonomis
75%
2. WP badan, memperoleh hak baru selain hak pengelolaan, telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik > 20 th, dibuktikan dg surat pernyataan WP dan keterangan dari Pejabat Pemda setempat
50%
3. WP orang pribadi memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan RS, RSS, dan Rumah Susun Sederhana diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran
25%
4. WP orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
50%
Besarnya pengurangan BPHTB :
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
5656
No Dalam hal YaituBesarnya
pengurangan
b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu
1. WP yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak
50%
2. WP yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum
50%
3. WP yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga WP harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah
75%
4. WP Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor dalam rangkaian proses penggabungan usaha (merger)
100%
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
5757
No
Dalam hal YaituBesarnya
pengurangan
b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu
5. WP Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak
50%
6. WP yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta
50%
7. WP orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah
75%
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
5858
No Dalam hal YaituBesarnya
pengurangan
b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu
8. WP KORPRI yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS
100%
9. WP Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan KMK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
50%
Tambahan dalam KMK-561/KMK.03/2004
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
5959
No Dalam halBesarnya
pengurangan
c. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta institusi pelayanan sosial masyarakat
50%
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
6060
Wajib Pajak
Dapat menghitung sendiri besar
pengurangan BPHTB sebelum melakukan
pembayaran dan membayar BPHTB
terutang sebesar perhitungan setelah
pengurangan
Wajib mengajukan permohonan pengurangan
BPHTB
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
6161
Siapa Yang berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB ???
-WP Badan terkena dampak krisis ekonomi dan moneter;
-WP Bank Mandiri; dan
-WP Badan melakukan merger/konsolidasi
lainnya
Dirjen Pajak a.n. Menteri Keuangan
BPHTB terutang > Rp5 milyar
Rp2,5 milyar < BPHTB
terutang < Rp5 milyar
Kakanwil DJP a.n. Menteri Keuangan
BPHTB terutang <
Rp2,5 milyar
Kepala KP PBB a.n. Menteri Keuangan
bagi bagi
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
6262
WPWPPERMOHONAN PENGURANGAN BPHTBPERMOHONAN PENGURANGAN BPHTBSelain :- dampak krisis ekonomi dan moneterSelain :- dampak krisis ekonomi dan moneter - Bank Mandiri- Bank Mandiri - merger/konsolidasi- merger/konsolidasi
- Tertulis
- Dalam bahasa Indonesia
- Disertai alasan-alasan yang jelas
- Melampirkan:a. Fotokopi lembar 1 SSB;
b. Fotokopi SPPT PBB tahun terutang BPHTB
c. Fotokopi Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim/Sertifikat Hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun/Dokumen lain;
d. Fotokopi KTP/SIM/Paspor/KK/identitas lain;
e. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa/Ket. Lain yg terkait
Kepala Kantor Pelayanan PBBKepala Kantor Pelayanan PBB1paling lama paling lama 3 bulan3 bulan sejak saat terutang BPHTB sejak saat terutang BPHTB
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
6363
WPWPPERMOHONAN PENGURANGAN BPHTBPERMOHONAN PENGURANGAN BPHTBDalam hal : - dampak krisis ekonomi dan moneterDalam hal : - dampak krisis ekonomi dan moneter - Bank Mandiri- Bank Mandiri - penggabungan usaha (merger)- penggabungan usaha (merger)
- WP Badan menguasai secara fisik > 20 tahun- WP Badan menguasai secara fisik > 20 tahun- Tertulis
- Dalam bahasa Indonesia
- Disertai alasan-alasan yang jelas
- Melampirkan:a. SSB;
b. Fotokopi Akta Penggabungan Usaha/Akta PPAT untuk penggabungan usaha yang didahului dengan mengadakan likuidasi/keputusan BPPN atau bukti bahwa telah disetujui oleh pemerintah untuk restrukturisasi usaha dan atau utang usaha.
c. Dokumen lain yg harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktur Jenderal PajakDirektur Jenderal Pajak2paling lama paling lama 3 bulan3 bulan sejak saat pembayaran sejak saat pembayaran
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
6464
Permohonan pengurangan
BPHTB
Yang tidak memenuhi syarat-syarat
Tidak dianggap sebagai surat permohonan
pengurangan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
6565
Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB
Harus diberikan dalam waktu paling lama 3 bulan (untuk Kepala KP PBB), 6 bulan (untuk Dirjen Pajak) sejak tanggal diterima permohonan pengurangan BPHTB
Jika tidak
Permohonan WP dianggap
dikabulkan
dapat berupa:
Mengabulkan seluruhnya
Mengabulkan sebagian
menolak
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
6666
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGANKEPUTUSAN MENTERI KEUANGANNOMOR 517/KMK.04/2000NOMOR 517/KMK.04/2000
TENTANGTENTANG
PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNANTANAH DAN BANGUNAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
6767
TATA CARA PEMBAYARAN
TEMPAT PEMBAYARAN (BANK/KANTOR POS PERSEPSI)
Melimpahkan saldo penerimaan setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila Jumat libur ke BO III
membagi saldo penerimaan setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila Rabu libur
pusat
propinsi
Kab/kota
BANKOPERASIONAL III
SSB (bentuk ditetapkan Dirjen Pajak)
WP
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
6868
TEMPAT PEMBAYARAN : KANTOR POS/BANK (BUMN/BUMD)/TEMPAT PEMBAYARAN LAIN YANG DITUNJUK
OLEH MENKEU UNTUK MENERIMA PEMBAYARAN/PENYETORAN BPHTB DAN MELIMPAHKAN SALDO PENERIMAAN TSB KE BANK OPERASIONAL III
BANK OPERASIONAL III :BANK (BUMN/BUMD) YANG DITUNJUK OLEH MENKEU UNTUK MENERIMA PEMINDAHBUKUAN SALDO PENERIMAAN BPHTB DAN MEMBAGI SALDO
PENERIMAAN TSB KE INSTANSI YANG BERHAK
Tempat pembayaran dan BO III ditunjuk oleh Dirjen Anggaran (pelimpahan wewenang dari Menkeu) atas usulan Dirjen Pajak
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
6969
SANKSI
Tempat pembayaran/BO III yang terlambat/tidak membagi/tidak memindahbukukan saldo penerimaan sebagaimana ditentukan dikenakan denda administrasi berupa denda 3% per bulan dari saldo yang terlambat/tidak dibagi/tidak dipindahbukukan
Dirjen PBn a/n Menkeu MEMBERI PERINGATAN ke Tempat Pembayaran/BO III yang melanggar ketentuan3 x peringatan, penunjukan DICABUT
PENGAWASAN dilakukan oleh Dirjen Pajak, Dirjen Perbendaharaan dan Gubernur BI
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
7070
PERATURAN MENTERI KEUANGANPERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 32/PMK.03/2005NOMOR 32/PMK.03/2005
TENTANGTENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAANTATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAANBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAHBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNANDAN BANGUNANANTARA PEMERINTAH PUSATANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAHDAN DAERAH
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
7171
harus disetor seluruhnya ke Kas Negara
HASIL PENERIMAAN BPHTB MERUPAKAN HASIL PENERIMAAN BPHTB MERUPAKAN PENERIMAAN NEGARAPENERIMAAN NEGARA
HASIL PENERIMAAN BPHTB MERUPAKAN HASIL PENERIMAAN BPHTB MERUPAKAN PENERIMAAN NEGARAPENERIMAAN NEGARA
20 %20 % PENERIMAAN PEMERINTAH
PUSAT
80 %80 % PENERIMAAN
DAERAH
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
7272
merupakan pendapatan Daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam APBD
PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAHPENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH( 80% )( 80% )
PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAHPENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH( 80% )( 80% )
20 %20 % PEMERINTAH
PROPINSIybs
80 %80 % PEMERINTAH
KAB/KOTA
ybs
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
7373
PENERIMAAN PEMERINTAH PUSATPENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT( 20% )( 20% )
PENERIMAAN PEMERINTAH PUSATPENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT( 20% )( 20% )
Dibagikan kepada seluruh Kabupaten/KotaDibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
7474
Perkembangan Penerimaan BPHTB
1998/1999 Rp. 0,309 T
2004 Rp. 3,182 T
2005 Rp. 3,214 T (APBN)
2002 Rp. 1,648 T
2003 Rp. 2,1 T
7575
******TERIMA KASIH******