organisasi buruh

38
Makalah ORAGANISASI BURUH Disusun Oleh : Nama : Kelas : 2014

Upload: wr-putra

Post on 29-Jul-2015

939 views

Category:

Education


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Organisasi Buruh

Makalah

ORAGANISASI BURUH

Disusun Oleh :

Nama :

Kelas :

2014

Page 2: Organisasi Buruh

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmat

dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan makalah  yang membahas Organisasi Buruh

.Makalah ini membahas masalah Organisasi Buruh. Dengan membaca makalah ini,

diharapkan pembaca dapat memahami dan mengerti Apa yang di bahas dalam makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini, Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan

dan kekurangan. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran demi

kesempurnaan makalah ini. Demikianlah makalah ini Penulis buat, semoga makalah ini dapat

bermanfaat bagi semua yang membaca.

Bengkulu , 23 November 2014

Penulis

ii

Page 3: Organisasi Buruh

DAFTAR ISI

COVER..............................................................................................................................................i

KATA PENGANTAR.......................................................................................................................ii

DAFTAR ISI......................................................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................................1

A. Latar Belakang..............................................................................................................................1

B. Rumusan Masalah.........................................................................................................................1

C. Tujuan Pembahasan......................................................................................................................2

BAB II PEMBAHASAN...................................................................................................................3

A. Gerakan Buruh..............................................................................................................................3

B. Serikat Buruh................................................................................................................................4

C. Kesejahteraan Buruh.....................................................................................................................8

D. hubungan buruh dan pengusaha....................................................................................................9

E. Peran Pemerintah...........................................................................................................................9

F. Nama-Nama Organisasi Buruh Di Indonesia ...............................................................................10

G. Organisasi Buruh Internasional.....................................................................................................12

BAB III PENUTUP...........................................................................................................................20

A. Kesimpulan...................................................................................................................................20

B. Saran..............................................................................................................................................21

DAFTAR PUSTAKA

iii

Page 4: Organisasi Buruh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menyebabkan gerakan buruh terus melemah karena investor

dengan mudah mengalihkan lokasi produksi ke negara lain, kata Kepala Penasihat Teknis

Proyek International Labour Organization (ILO) Better Work Indonesia Simon Field.

Daya saing global di antara negara-negara yang menyediakan tenaga kerja dapat

menuju pada penekanan upah yang lebih rendah. Hal tersebut membuat kondisi kerja

menjadi tidak layak. Demikian disampaikan Simon Field dalam seminar "Peluang dan

Tantangan Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi" di Gedung LIPI Jakarta, Selasa.

"Banyak pekerjaan baru dalam bidang manufaktur dan jasa yang tidak layak, tidak aman,

tidak terjamin, tidak ada kontribusi sosial, upah rendah, tidak ada serikat, dan kondisi kerja

yang buruk," kata Field.

Selain itu, kebebasan berserikat dan hak berunding bersama ditantang dan ditekan

dengan adanya zona perdagangan bebas dan aturan outsourcing. Tingkat organisasional

buruh akibatnya menjadi rendah dan diperparah dengan kapasitas dan sumber dana yang

juga rendah.

B. Rumusan Masalah

1. Menjelaskan apa yang dimaksud gerakan buruh ?

2. Menguraikan pengertian serikat buruh  ?

3. Menjelaskan Fungsi serikat buruh ?

4. Apa fungsi serikat buruh ?

5. Apa perbedaan antara serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja ?

6. Bagaimana cara membuat serikat pekerja di tingkat perusahaan anda ?

7. Bagaimana cara menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerja ?

8. Apa keuntungan menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerja ?

9. Apakah seorang pekerja dapat menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja ?

10. Apakah anggota dapat mengundurkan diri atau diberhentikan dari Serikat

Buruh/Serikat Pekerja ?

1

Page 5: Organisasi Buruh

11. Bagaimana prosedur pemberitahuan dan pencatatan Serikat Buruh/Serikat

Pekerja yang baru terbentuk ?

C. Tujuan Pembahasan

1. Memahami apa yang dimaksud gerakan buruh.

2. Mengetahui pengertian serikat buruh.

3. Memahami fungsi serikat buruh.

4. Mengatahui cara membuat serikat pekerja di tingkat perusahaan.

5. Memahami cara menjadi anggota serikat buruh.

6. Mengatahui bagaiamana seorang pekerja dapat menjadi anggota lebih dari satu

serikat pekerja.

7. Memahami bagaimana anggota dapat mengundurkan diri dari serikat buruh.

8. Memahami prosedur pemberitahuan dan pencatatan serikat buruh yang baru.

2

Page 6: Organisasi Buruh

BAB II

PEMBAHASAN

A. Gerakan Buruh

Gerakan buruh merupakan istilah yang digunakan secara luas untuk menjelaskan

dinamika organisasi kolektif para pekerja atau buruh dalam rangka menuntut perbaikan

nasib mereka kepada majikan (pengusaha) dan kebijakan-kebijakan perburuhan yang pro-

buruh dan adil.

Secara sederhana, gerakan-gerakan buruh dapat dikelompokkan ke dalam

kategorisasi sebagai berikut :

1. Gerakan buruh yang berorientasi untuk menyejahterakan para anggotanya sehingga

para anggotanya mendapatkan keuntungan, seperti jaminan sosial, jaminan

kesehatan, dan uang pensiun. Salah satu serikat buruh tertua yang tercatat dalam

sejarah, Friendly Societies, didirikan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

2. Gerakan buruh yang bertujuan untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif

(bargaining collective) sehingga mereka dapat bernegosiasi dengan para pengusaha

mengenai upah dan kondisi kerja yang manusiawi.

3. Gerakan buruh yang berorientasi untuk melakukan perlawanan tindakan industri,

seperti pemogokan.

4. Gerakan buruh yang berorientasi kepada aktivitas politik. Di antara tujuan gerakan

ini berupaya untuk mewujudkan legislasi yang adil buat para buruh. Gerakan ini

biasanya berwujud partai politik, seperti halnya Partai Buruh di Inggris yang berawal

dari gerakan buruh.

Keadaan Indonesia hari ini yang neo-kolonialisme dan sisa-sia feodalisme, sudah

Sangat konkrit bahwa semua aspek kehidupan negara baik ekonomi, politik dan

kebudayaan Indonesia didominasi oleh kaum Imperialisme yang didukung oleh

kakitangannya didalam negeri yaitu penguasa komprador [pemerintah], kapitalis birokrat

serta tuan tanah-tuan tanah besar. Yang dampaknya adalah rakyat dijadikan tumbal

keserakahannya, termasuk didalamnya adalah kaum buruh yang dijadikan semata-mata

alat/mesin pencipta keuntungan/kekayaan semata bagi mereka. Nasibnya terus tertindas

3

Page 7: Organisasi Buruh

dan dihisap sehingga ketergantungan pada kaum pemodal/kapitalis. Dari situasi itu

pergerakan buruh mempunyai peranan yang sangat penting kedudukannya dalam kaum

buruh untuk mendapatkan hak-haknya, serta terbebas dari penindasan dan penghisapan.

Pergerakan buruh mencakup semua aksi perjuangan kaum buruh dalam

menghentikan tekanan kapitalis dan eksploitasi. Pergerakan ini bertujuan untuk membuang

dan menghancurkan sistem sosial lama yang menindas dan menghisap, dimana dibangun

sistem sosial baru yang kelas pekerja menjadi pemilik alat-alat produksi dan mengarahkan

ekonomi, politik dan budaya nasional ke arah yang lebih baik. Untuk menyadari tujuan

dari pergerakan buruh, serikat buruh asli harus diperkuat oleh para anggotanya [para

buruh] para buruh harus bergerak menuntut perbaikan dibidang ekonomi dan politik

bersama-sama dengan kelas dan sektor rakyat lainnya dalam masyarakat—dimana

selanjutnya harus melancarkan aksi politik.

Semua langkah tersebut akan menghasilkan garis yang kuat dalam melawan

monopoli imperialisme, dan para pengikut lokalnya yaitu kapitalis birokrat, penguasa

komprador dan tuan tanah besar. Klas pekerja harus bersatu dan memimpin kelas-kelas

tertekan, tertindas dan terhisap lainnya di Indonesia ini, seperti kaum tani,

pelajar/mahasiswa dan profesional, kaum miskin kota dan kapitalis nasionalis dalam satu

kesatuan dan kemerdekaan nasional dan demokrasi yang sejati [demokrasi rakyat].

Kemerdekaan nasional dan demokrasi sejati berarti kemerdekaan negara yang terbebas

dari pengaruh dan dominasi imperialisme – kapitalisme dan kakitangannya, kebebasan

kaum petani dari eksploitasi kaum feodal, hak-hak demokrasi bagi seluruh penduduk dan

membangun pemerintahan adil makmur yang benar-benar memprentasikan pekerja dan

rakyat. Usaha dan perjuangan kaum buruh akan mengarah pada pembangunan tatanan

sosial yang baru dibawah kepemimpinan klas pekerja dimana alat-alat produksi dan hasil

kerja pekerja dapat dimiliki secara sosial.

B. Serikat Buruh

1. Pengertian Serikat buruh/serikat pekerja

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Tenaga Kerja tahun 2003 no

17, serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan

untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas,

terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,

4

Page 8: Organisasi Buruh

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan

kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

2. Fungsi serikat buruh/serikat pekerja

Sesuai dengan pasal 102 UU Tenaga Kerja tahun 2003, dalam melaksanakan

hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan

pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan

produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan,

dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan

kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

3. Cara membuat serikat pekerja di tingkat perusahaan

Sesuai pasal 5 UU No. 21 Tahun 2000, sebuah serikat buruh/serikat pekerja dapat

dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di suatu perusahaan. Dalam undang-

undang yang sama disebutkan bahwa pembentukan serikat pekerja ini tidak

diperbolehkan adanya campur tangan dari perusahaan, pemerintah, partai politik, atau

pihak manapun juga. Serikat pekerja juga harus memiliki anggaran dasar yang

meliputi :

nama dan lambing

dasar negara, asas, dan tujuan

tanggal pendirian

tempat kedudukan

keanggotaan dan kepengurusan

sumber dan pertanggungjawaban keuangan

ketentuan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga

4. Cara menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerja

Caranya simple sebetulnya. Pada dasarnya sebuah serikat buruh/serikat pekerja harus

terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku dan

jenis kelamin. Jadi sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan, anda hanya tinggal

menghubungi pengurus serikat buruh/serikat pekerja di kantor anda, biasanya akan

diminta untuk mengisi formulir keanggotaan untuk data. Ada pula sebagian serikat

pekerja yang memungut iuran bulanan kepada anggotanya yang relatif sangat kecil

berkisar Rp. 1,000  - Rp. 5,000, gunanya untuk pelaksanaan-pelaksanaan program

penyejahteraan karyawan anggotanya. Tidak mahal kan? Tidak akan rugi ketika kita

tahu apa saja keuntungan yang didapat.

5

Page 9: Organisasi Buruh

5. Keuntungan menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerj

Banyak sekali keuntungan menjadi anggota serikat pekerja, terlebih jika serikat

pekerja perusahaan anda sudah berafiliasi ke federasi serikat pekerja dan konfederasi

serikat pekerja.

Sebagai contoh, anggota serikat pekerja akan mendapatkan program-program training

peningkatan kemampuan kerja dan diri seperti training negotiation skill, training

pembuatan perjanjian kerja bersama, dll. Selain itu, anggota serikat pekerja juga akan

mendapat bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaan yang berkaitan

dengan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai karyawan.

6. Seorang pekerja dapat menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja

Dalam pasal 14, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja tertera

bahwa seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat

pekerja/serikat buruh di satu perusahaan.

Apabila seorang pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan namanya tercatat di

lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan

secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya.

7. Anggota dapat mengundurkan diri atau diberhentikan dari Serikat Buruh/Serikat

Pekerja.

Jawabannya adalah Ya, pekerja dapat berhenti sebagai anggota Serikat Buruh/Serikat

Pekerja dengan syarat ada pernyataan tertulis.

Pekerja juga dapat diberhentikan dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Serikat Buruh/Serikat

Pekerja yang bersangkutan.

Pekerja, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota Serikat Buruh/Serikat

Pekerja yang berhenti atau diberhentikan tetap harus bertanggung jawab atas

kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap Serikat Buruh/Serikat Pekerja (pasal 17

UU No. 21 tahun 2000).

8. Bentuk prosedur pemberitahuan dan pencatatan Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang

baru terbentuk?

6

Page 10: Organisasi Buruh

UU No. 21 tahun 2000 mengenai Serikat Buruh/Serikat Pekerja mengatur tentang tata

cara pemberitahuan dan pencatatan Serikat Buruh/Serikat Pekerja dalam pasal 18-24.

Serikat Buruh/Serikat Pekerja, federasi dan konfederasi yang telah dibentuk

harus memberitahukan keberadaannya kepada instansi pemerintah setempat

yang menangani urusan perburuhan.

Dalam surat pemberitahuan, harus dilampirkan daftar nama anggota, pendiri

dan pengurusnya serta salinan peraturan organisasi

Badan pemerintah setempat harus mencatat serikat yang telah memenuhi

persyaratan dan memberikan nomor pendaftaran kepadanya dalam kurun waktu

21 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan. (Apabila sebuah serikat belum

memenuhi persyaratan yang diminta, maka alasan penundaan pendaftaran dan

pemberian nomor pendaftaran kepadanya harus diserahkan oleh badan

pemerintah setempat dalam tenggang waktu 14 hari setelah tanggal penerimaan

surat pemberitahuan)

Serikat harus memberitahukan instansi pemerintah diatas bila terjadi perubahan

dalam peraturan organisasinya. Instansi pemerintah tersebut nantinya harus

menjamin bahwa buku pendaftaran serikat terbuka untuk diperiksa dan dapat

diakses masyarakat luas.

Serikat Yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib menyerahkan

pemberitahuan tertulis tentang keberadaan mereka kepada pengusaha

/perusahaan yang terkait

Selengkapnya mengenai prosedur pendaftaran Serikat Buruh/Serikat Pekerja diatur

oleh Keputusan Menteri No.16/MEN/2001 tentang Prosedur Pendaftaran Resmi

Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

9. Hak Serikat Buruh/Serikat Pekerja

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh

yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak :

Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha.

Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial.

Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan.

Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha

peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.

7

Page 11: Organisasi Buruh

Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan

dengan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kesejahteraan Buruh

Meskipun buruh mempunyai posisi yang strategis dalam perpolitikan bangsa,

namun seringkali suara buruh tidak didengar oleh para birokrat. Seringkali buruh hanya

menjadi kebutuhan sementara bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dan

meninggalkanya ketika mereka sudah masuk pada lingkaran kekuasaan. Sangat ironis

sekali melihat realita yang terjadi antara buruh dan birokrasi. Padahal kalau kita melihat

bahwa kalangan industri sangat diuntungkan upah buruh Indonesia yang bisa dibilang

sangat murah sekali dibandingkan dengan Negara-negara berkembang lainya. Dengan

upah buruh yang relative rendah tersebut dan produktivitas buruh yang sedemikian tinggi,

buruh mampu memberikan keuntungan yang besar bagi kalangan dunia usaha atau

pengusaha. Hal ini bisa dilihat dari nilai tambah rata-rata setiap pekerja per tahun pada

industri pangan sebesar 9,3 juta, indusri sandang 6,9 juta dan industri barang capital 16,7

juta atau sebanyak 10,5 juta untuk semua industri. Itu terjadi pada tahun 1997. Angka ini

menunjukkan bahwa industri memungkinkan untuk memperbaiki upah buruh bahkan

memberi upah yang tinggi . Disamping itu terdapat ketimpangan yang sangat mencolok

antara upah yang diterima pekerja dengan keuntungan yang diperoleh pengusaha melalui

peningkatan produktifitas buruh . Namun kenyataan berbicara lain, tuntutan normative

buruh yang menginginkan perbaiakan kesejahteraan dengan cara peningkatan upah

seringkali tidak mendapat respon yang memadai dari pihak-pihak yang seharusnya

bertanggung jawab. Pemerintah sebagai pihak yang seharusnya melindungi hak-hak buruh

dengan aturan-aturan yang dibuatnya, seringkali atau bahkan tidak memainkan peranannya

untuk membela hak-hak buruh. Justru yang terjadi sebaliknya, pemerintah malah

menurunkan standart upah minimum buruh dibawah standart yang layak. Setali tiga uang

dengan pemerintah, pengusaha sebagai golongan yang mengeksploitasi tenaga buruh juga

tidak menampakkan taringnya. Padahal dengan naiknya upah buruh juga akan

menyebabkan naiknya daya beli masyarakat secara umum. Uang dari buruh akhirnya

kembali ke tangan para pengusaha melalui berbagai transaksi yang dilakukan oleh buruh

dan keluarganya yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang positif pada

pertumbuhan ekonomi.

D. Hubungan Buruh Dan Pengusaha

8

Page 12: Organisasi Buruh

Buruh dan pengusaha idealnya adalah saling menguntungakan antara satu dengan

yang lainnya. Disisi buruh, semestinya sudah mendapatkan apa seharusnya menjadi hak-

haknya. Tidak hanya upah yang memberi kesejahtetaan terhadap kehidupan buruh itu

sendiri. Namun juga hal-hal lain yang sekiranya dapat menunjang kesejahteraan buruh

tersebut. Diantaranya jaminan social tenaga kerja (Jamsostek), mekanisme pemutusan

hubungan kerja sampai pada pembayaran uang pesangon ketika buruh sudah memasuki

purna kerja. Karena yang terjadi selama ini buruh seringkali hanya mendapat upah

pekerjaanya tanpa mengerti yang menjadi hak-haknya. Kemudian yang terjadi, misalnya

ketika buruh mengalami kecelakaan kerja, buruh tidak mengetahui bahwa dia mempunyai

hak untuk mendapatkan jaminan social tenaga kerja. Atau ketika buruh di PHK tanpa tahu

penyebabnya, bahwa didalam pemutusan hubungan kerja dalam dunia usaha, terdapat

mekanisme yang harus dipatuhi oleh golongan pengusaha, salah satunya dengan memberi

uang pesangon. Disamping hak, buruh juga harus paham dengan apa yang menjadi

kewajibannya, yaitu menjalankan fungsi buruh sebagai pelaku.

E. Peran Pemerintah

Peran pemerintah sangat vital sekali dalam terciptanya iklim yang kondusif bagi

perekonmian bangsa. Pemerintah sebagai pembuat regulator semestinya mengetahui apa-

apa yang dibutuhkan oleh pelaku dunia usaha yang diantaranya adalah buruh dan

pengusaha tanpa membedakan status mereka dalam struktur masyarakat. Pemerintah harus

bersikap arif dan fair dalam membuat regulator yang nantinya tidak mengntungkan atau

merugikan salah satu pihak. Didalam masalah perburuhan nasional, pemerintah harus

mengedepankan nilai-nilai social termasuk juga membuat regulator yang menjamin

kesejahteraan buruh oleh perusahaan. Kesejahteraan buruh sangat perlu diperhatikan oleh

pemerintah, karena apabila kita lihat bahwa tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang

bekerja sebagai buruh pada dunia industri. Kita misalkan, apabila kesejahteraan buruh

tidak mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah dan para buruh tetap hidup dalam

garis kemiskinan, maka akan tercipta masalah social baru didalam masyarakat. Seperti kita

lihat pada kasus diatas, terlihat bahwa peran pemerintah sangat minim sekali didalam

upayanya meningkatkan kesejahteraaan buruh. Pemerintah cenderung untuk membela

kaum pengusaha dengan asumsi bahwa semakin rendah upah yang dibayarkan kepada

buruh, maka semakin hidup dunia industri. Sudah saatnyalah pemerintah memainkan

peranannya untuk lebih bersikap balance tanpa merugikan kaum buruh dan juga kaum

dunia usaha. Buruh sudah semestinya diberi ruang untuk meningkatkan kesejahteraan

9

Page 13: Organisasi Buruh

hidupnya. Salah satunya dengan regulator yang dibuat pemerintah. Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Moh Jumhur Hidayat

menyebutkan, tingkat kesejahteraan setiap buruh saat ini baru seperenam dari rata-rata

pendapatan per kapita nasional yang mencapai 3.000 dolar AS per tahun. "Rata-rata setiap

buruh baru 500 dolar per tahun, padahal mereka mesti menghidupi keluarganya," kata

Jumhur di Bandung, Minggu (4/3/2012), di sela Kongres III Gaspermindo (Gabungan

Serikat Pekerja Merdeka Indonesia) bertema "Buruh Bersatu: Menolak Penyalahgunaan

Outsourcing" 3-4 Maret 2012. Untuk itu, katanya, ia meminta pemerintah menurunkan

suku bunga kredit yang saat ini masih belasan persen, sehingga menyebabkan biaya

produksi yang tinggi. Selain itu, pemerintah juga dimita memperbaiki infrastruktur

perekonomian, serta menolak mekanisme tenaga alih daya (outsourcing). "Banyak unsur

yang harus dikikis agar pendapatan buruh meningkat," kata Jumhur yang juga Kepala

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

F. Nama-Nama Organisasi Buruh Di Indonesia

1. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI)

2. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (SPSI Reformasi)

3. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)

4. Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI)

5. Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi)

6. Persaudaraan Pekerja Muslimin Indonesia (PPMI)

7. Federasi Organisasi Pekerja Keuangan dan Perbankan Indonesia (FOKUBA)

8. Kesatuan Buruh Merhaen (KBM)

9. Kesatuan Pekerja Nasional Indonesia (KPNI)

10. Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia (KBKI)

11. Asosiasi Karyawan Pendidikan Swasta (Asokadikta)

12. Gabungan Serikat Buruh Industri Indonesia (Gasbiindo)

13. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK-Indonesia)

14. Serikat Pekerja Keadilan (SPK)

15. Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI)

16. Gabungan Serikat Buruh Independent (GSBI)

17. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

18. Federasi Serikat Pekerja BUMN

19. Serikat Buruh Merdeka Setiakawan

10

Page 14: Organisasi Buruh

20. Serikat Pekerja Nasional Indonesia

21. Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (SP.TSK)

22. Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOSBI)

23. Asosiasi Karyawan Pendidikan Nasional (ASOKADIKNA)

24. Federasi SP Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan (SPKP)

25. Federasi SP Rakyat Indonesia (SPRI)

26. Federasi Kimia Energi Pertambangan (KEP)

27. Solidaritas Buruh Maritim dan Nelayan Indonesia (SBMNI)

28. Federasi SP Indonesia (SPI)

29. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)

30. Federasi Gabungan Serikat Pekerja Mandiri (GSBM)

31. Federasi Perserikatan Buruh Independen (FBI)

32. Federasi Serikat Buruh Perjuangan (FSBP)

33. Federasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

34. Federasi Gabungan Serikat Pekerja PT Rajawali Nusantara Indonesia (GSPRNI)

35. Federasi Farkes Reformasi

36. Federasi SPM (hotel, restoran, plaza, apartemen, katering dan pariwisata)

Indonesia

37. Gaspermindo Baru

38. Gabungan Serikat Buruh Indonesia 2000 (DPP GSBI 2000)

39. Federasi SP Kahutindo

40. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (SP PAR)

41. Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi

42. Federasi SP Pertanian dan Perkebunan

43. Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum (SP BPU)

44. Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi

45. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan

46. Federasi Serikat Pekerja Angkutan Darat, Danau, Feri, Sungai dan

Telekomunikasi Indonesia (SP ADFES)

47. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (DPP FSP LEM)

48. Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman

49. Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia (DPP F. SPKSI)

50. Federasi Serikat Pekerja TSK SPSI

51. Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (F.SP KAHUT)

11

Page 15: Organisasi Buruh

52. Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F.SP TI)

53. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (F.SP.KEP)

54. Federasi Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia (F.SP.PEWARTA)

55. Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (F.SP.MI)

56. Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI)

57. Federasi Serikat Pekerja Tenagakerja di Luar Negeri (F.SP.TKI LN)

58. Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU)

59. Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN)

60. Gerakan Buruh Marhaenis

61. Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSPISI)

62. Serikat Pekerja Islam (SERPI)

63. Federasi Buruh Indonesia (FBI)

64. Kesatuan Buruh Nasional Indonesia (KBNI)

65. SB Transportasi Perjuangan Indonesia

66. Persatuan Pekerja Informal Seluruh Indonesia

67. Kongres Buruh Islam (KOSBI)

68. SP Sektor Informal Mandiri Seluruh Indonesia (SP-SIMSI)

69. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi

70. Serikat Pekerja Percetakan, Penerbit dan Media Informasi

G. Organisasi Buruh Internasional

Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation) adalah sebuah

wadah yang menampung isu buruh Internasional di bawah Perserikatan Bangsa – Bangsa

(PBB).

Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation, ILO) didirikan

pada tahun 1919 sebagai bagian Pesetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Organisasi

ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir

Perang Dunia II.

ILO merupakan agen khusus tertua yang ada dalam PBB. Sama seperti agen khusus

lainnya, ILO memiliki undang – undang dasarnya sendiri, anggota beserta badan

pengawas, anggaran serta staf, dan bekerja di bidang – bidang tertentu yang menjadi

perhatian bersama dengan PBB. Sistem pengawasan yang digunakan oleh ILO sejalan

dengan beberapa sistem pengawasan yang diciptakan oleh beberapa instrumen Hak Asasi

12

Page 16: Organisasi Buruh

Manusia PBB, seperti Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Komite Penghapusan

Diskriminasi terhadap Perempuan.

ILO juga terlibat dalam pertemuan – pertemuan PBB yang berkaitan dengan isu –

isu masyarakat adat, termasuk Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat, Komisi Hak Asasi

Manusia dan sub – Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak – Hak Asasi Manusia.

1. Struktur ILO

Struktur ILO paling unik diantara sistem lainnya yang ada di bawah PBB. ILO

merupakan satu – satunya organisasi internasional yang terdiri dari pemerintah, para

wakil buruh / pekerja dan majikan / pengusaha dalam semua kegiatannya.

Sistem tripartit memungkinkan wakil – wakil organisasi majikan / pengusaha dan

buruh / pekerja untuk ikut terlibat dalam semua diskusi, proses pertimbangan dan

pengambilan keputusan ILO dalam kedudukan yang setara dengan wakil – wakil

pemerintah.

2. Pelaksana ILO

Badan Pekerja adalah badan pelaksana ILO. Badan tersebut bertemu tiga kali dalam

setahun di Jenewa yaitu pada bulan Maret, Juni (setelah pertemuan ILC) dan

November. Sama halnya dengan ILO dan ILC, Badan Pekerja pun memiliki struktur

tripartit yang terdiri 56 anggota penuh (28 orang wakil dari pemerintah, 14 orang

wakil majikan / pengusaha, dan 14 orang wakil buruh / pekerja) dan 66 anggota deputi

(28 orang wakil pemerintah, 19 orang wakil majikan / pengusaha, dan 19 orang wakil

buruh / pekerja).

Kantor Buruh Internasional di Jenewa adalah sekretariat tetap ILO. Kantor ini

bertugas menyiapkan berbagai dokumen dan laporan yang digunakan dalam

konferensi dan pertemuan – pertemuan ILO, seperti Laporan Umum Komite Ahli

Pelaksanaan Standar, Laporan Kepada Badan Pekerja dan komite – komite lainnya,

dan lain – lain. Selain itu, kantor ini juga menjalankan program kerjasama teknis yang

mendukung kerja – kerja berdasarkan standar ILO. Dalam kantor tersebut, terdapat

departemen yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menyangkut standar

buruh internasional, juga terdapat departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan –

kegiatan buruh / pekerja dan majikan / pengusaha.

3. Tugas dan Sistem Pengawasan ILO

Dengan deklarasi Philadelphia 1944 organisasi ini menetapkan tujuannya. ILO

bertanggung jawab menyelenggarakan pertemuan PBB tahunan antar institusi

13

Page 17: Organisasi Buruh

membahas isu – isu masyarakat adat yang diselenggarakan di Jenewa. ILO memiliki

mandat antara lain mengembangkan dan menyusun standar buruh internasional untuk

memperbaiki kondisi hidup dan kondisi kerja manusia di dunia.

Standar tersebut dituangkan dalam berbagai Konvensi dan Rekomendasi yang

kemudian standar internasional minimal yang terkait dengan masalah – masalah

pekerjaan, misalnya :

1. Hak – hak dasar di tempat kerja

2. Hak untuk bebas dari diskriminasi

3. Hak untuk mendapatkan upah yang sama atas pekerjaan yang sama

4. Penghapusan tenaga kerja anak

5. Penghapusan tenaga kerja paksa

6. Hak untuk bebas berkumpul dan berserikat, dan lain – lain

Jika suatu pemerintah meratifikasi Konvensi ILO tersebut, maka Konvensi tersebut

bersifat mengikat secara hokum pada Negara bersangkutan.

Rekomendasi – rekomendasi seringkali melengkapi Konvensi dengan menjadi

lampiran bagi ketentuan – ketentuan Konvensi dan dengan menetapkan rincian

petunjuk pelaksanaan Konvensi. Rekomendasi tersebut bukan merupakan suatu

kesepakatan internasional, tetapi merupakan panduan yang tidak mengikat untuk

pengembangan dan penerapan kebijakan dan pelaksanaan di tingkat nasional.

Selain menyusun standar buruh internasional, ILO juga mengawasi perilaku negara –

negara anggota yang meratifikasi Konvensi ILO dalam melaksanakan isi Konvensi

baik secara hukum maupun dalam paktik. Berdasarkan pasal 22 dari Konstitusi ILO,

setiap negara anggota harus memberikan laporan berkala kepada Kantor Buruh

Internasional mengenai pelaksanaan Konvensi yang diratifikasi menjelaskan langkah

– langkah yang telah diambil untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi

tersebut.

Komite Para Ahli Aplikasi Konvensi dan Rekomendasi ILO kemudian memeriksa

laporan-laporan tersebut. Komite ini terdiri dari 20 orang juri independen yang berasal

dari berbagai belahan dunia. Komite bertemu sekali dalam setahun di Jenewa untuk

menganalisa penerapan-penerapan Konvensi. Komite kemudian mengirimkan

komentar tertulis mengenai temuan-temuan komite atas laporan kepada negara asal.

Komentar tersebut dapat berupa pertanyaan langsung atau hasil pengamatan.

Pertanyaan langsung umumnya meminta informasi lebih lanjut untuk hal-hal tertentu

yang dikirimkan langsung ke pemerintah bersangkutan dan pertanyaan tersebut tidak

14

Page 18: Organisasi Buruh

dipublikasikan. Hasil pengamatan juga dapat berisi permintaan informasi, tetapi secara

mendasar lebih sering digunakan untuk memaparkan hasil – hasil temuan dan

rekomendasi Komite serta pernyataan-pernyataan dari organisasi pekerja dan

organisasi majikan. Hasil pengamatan Komite tersebut dipublikasikan dalam laporan

tahunan Komite, yang kemudian dibahas Komite untuk Aplikasi Standar dalam

Konferensi tahunan Buruh Internasional.

Komite Para Ahli ILO juga mendorong negara-negara pihak untuk mengembangkan

mekanisme yang layak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam

implementasi Konvensi.

4. Prosedur Pengaduan ILO

Sistem pengawasan ILO tidak menyediakan kesempatan untuk menyampaikan

pengaduan oleh individu atau LSM secara umum, termasuk organisasi masyarakat

adat. Namun demikian, sistem pengawasan ILO memiliki prosedur pengaduan yang

dapat digunakan oleh pekerja atau serikat pekerja sebagai wakil organisasi masyarakat

adat atau komunitas atau individu masyarakat adat.

Pasal 24 Konstitusi ILO memberikan kesempatan organisasi pekerja atau buruh

tingkat nasional maupun internasional untuk mengajukan laporan yang biasa disebut

“gambaran atau istilah resminya representation” kepada ILO dengan argumen bahwa

negara anggota telah gagal atau tidak mampu memenuhi pelaksanaan Konvensi yang

telah diratifikasi. Jika representation tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana

tercantum dalam pasal 24, maka Badan Pekerja ILO akan menerima laporan tersebut

dan menugaskan komite tripartit untuk memeriksa ”gambaran atau representation”

tersebut. Pemerintah yang bersangkutan akan mendapat satu salinan laporan tersebut

dan mendapat kesempatan untuk membantah pernyataan yang ada didalamnya.

Setelah memeriksa laporan dengan seksama, maka komite tripartit menyampaikan

hasil pemeriksaan kepada Badan Pekerja untuk diadopsi.

Secara umum, hasil pemeriksaan tersebut berisi berbagai kesimpulan dan rekomendasi

komite. Jika komite memutuskan tidak ditemukan masalah berarti menyangkut

pelaksanaan Konvensi, maka biasanya komite meminta pemerintah mengambil

tindakan-tindakan khusus untuk mengatasi masalah yang ada. Selain itu, Badan

Pekerja dapat meminta Komite Para Ahli untuk mengawasi situasi dan tindak lanjut

dari masalah yang ada untuk memastikan bahwa pemerintah sungguh-sungguh

mengambil langkah-langkah yang telah direkomendasikan oleh komite tripartit.

15

Page 19: Organisasi Buruh

Sampai dengan awal 2001, pasal 24 mengenai representation atas pelaksanaan

Konvensi No. 169 telah disampaikan untuk melaporkan negara-negara Bolivia,

Columbia, Denmark, Ekuador, Meksiko, dan Peru.

Masyarakat adat dan bangsa pribumi juga dapat mengangkat isu mereka untuk

mendapat perhatian ILO dengan mengirimkan informasi kelalaian negara dalam

melaksanakan kewajiban, sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi, langsung ke

Kantor Buruh Internasional di Jenewa. Informasi tersebut akan dimasukkan dalam file

negara dan Komite Para Ahli akan membahasnya pada pertemuan tahunan Komite.

5. ILO, Masyarakat Adat, dan Bangsa – Bangsa Pribumi

ILO adalah badan internasional pertama yang mencoba menangani isu masyarakat

adat secara komprehensif. ILO telah bekerja untuk melindungi dan mempromosikan

hak – hak masyarakat adat dan bangsa – bangsa pribumi sejak tahun 1920. Kegiatan –

kegiatan ILO yang menyangkut masyarakat adat dan bangsa – bangsa pribumi dapat

dikelompokkan dalam dua area kegiatan, yaitu promosi dan pengawasan Konvensi

menyangkut masyarakat adat dan bangsa – bangsa pribumi; dan program – program

bantuan teknis untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat adat dan bangsa –

bangsa pribumi.

ILO hanya bertanggung jawab atas dua instrumen internasional yang secara sangat

khusus menyangkut masyarakat adat dan bangsa-bangsa pribumi, yaitu : Konvensi

Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (Indigenous and Tribal Populations

Convention) Tahun 1957 No 107, dan Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat

Tahun 1989 No 169.

Konvensi No 107 saat ini sudah ditutup untuk ratifikasi, tetapi tetap berlaku bagi

negara-negara yang telah meratifikasinya walaupun belum meratifikasi Konvensi No.

169. Sejak 1 Januari 2001, 14 negara anggota telah meratifikasi Konvensi 169

sementara banyak Negara sedang mempertimbangkan untuk meratifikasinya. Kedua

konvensi ILO tersebut memberikan standar minimal bagi hak sipil, politik, sosial,

ekonomi bangsa pribumi dan masyarakat adat. Konvensi tersebut juga bersifat

mengikat bagi negara anggota yang sudah meratifikasi.

Konvensi ILO nomor 157 disahkan pada 1957. Konvensi ini merupakan instrumen

internasional pertama dan yang secara lengkap menjabarkan hak-hak bangsa pribumi

dan masyarakat adat, serta kewajiban-kewajiban negara yang meratifikasi konvensi

terhadap kelompok masyarakat ini. Konvensi Nomor 157 membuat terobosan baru

16

Page 20: Organisasi Buruh

dari konvensi-konvensi sebelumnya dengan menggunakan bahasa yang tegas dan

ekspresif. Salah satu contoh adalah Pasal 1 (1) (a) dimana masyarakat adat dan bangsa

pribumi disebutkan sebagai “less advanced atau terbelakang” dan mengusulkan

pendekatan asimilasi.

Sejak Konvensi Nomor 157 disahkan pada 1957, sampai dengan 1986, kelemahan

pendekatan yang digunakan dalam Konvensi tersebut menimbulkan keinginan untuk

merevisinya. Pada 1988 dan 1989, ILO membuat draft Konvensi baru yaitu Konvensi

Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (Nomor 169). Sama seperti Konvensi

sebelumnya, Konvensi Nomor 169 menjabarkan hak-hak bangsa pribumi dan

masyarakat adat serta kewajiban-kewajiban negara yang meratifikasi konvensi

tersebut kepada mereka.. Konvensi Nomor 169 menggunakan pendekatan

penghormatan kepada budaya dan institusi-institusi masyarakat adat. Konvensi ini

juga beranggapan bahwa hak-hak mereka tetap diakui di dalam kehidupan masyarakat

luas di negara mereka tinggal, dapat membentuk institusinya sendiri dan menentukan

tahapan pembangunan yang mereka inginkan. Konvensi ini juga menghimbau para

pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat adat dalam mengambil

kebijakan dan melakukan tindakan berdampak langsung kepada masyarakat adat,

memberikan kepada masyarakat adat hak untuk berpartisipasi dalam proses

pengambilan keputusan, kebijakan atau program yang terkait dengan mereka.

Beberapa ketentuan penting yang ada di dalam Konvensi Nomor 169 antara lain

sebagai berikut :

Pasal 4: mengharuskan negara yang meratifikasi konvensi ini untuk

mengambil tindakan-tindakan khusus untuk menjaga keselamatan individu,

institusi, properti, buruh, budaya dan lingkungan bangsa pribumi dan

masyarakat adat.

Pasal 5: menetapkan bahwa, dalam melaksanakan Konvensi tersebut, negara

pihak (yaitu negara yang telah meratifikasi) harus menghargai dan melindungi

nilai-nilai sosial, budaya, religi dan spiritual yang dimiliki oleh bangsa

pribumi dan masyarakat adat, dan menghargai integritas dari institusi, praktek

dan nilai-nilai bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Pasal 6: mengharuskan agar negara melakukan konsultasi dengan bangsa

pribumi dan masyarakat adat melalui prosedur yang layak, terutama melalui

kelembagaan mereka miliki, manakala langkah-langkah legislatif atau

administratif yang dapat memberi dampak kepada mereka sedang dalam

17

Page 21: Organisasi Buruh

pertimbangan untuk ditetapkan dan menetapkan bahwa negara harus

menetapkan kelengkapan yang diperlukan kepada mereka untuk dapat

mengembangkan institusinya sendiri.

Pasal 7: menetapkan hak bangsa pribumi dan masyarakat adat untuk

menentukan prioritasnya sendiri dalam proses pembangunan dan memiliki

kontrol atas pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya sendiri, serta

menetapkan kewajiban negara pihak untuk mengambil tindakan untuk

melindungi dan melestarikan lingkungan dan teritori bangsa pribumi dan

masyarakat adat.

Pasal 8: mengharuskan pemerintah untuk mempertimbangkan adat kebiasaan

dan hukum adat bangsa pribumi dan masyarakat adat ketika menerapkan

hukum dan peraturan negara kepada mereka.

Pasal 13: mengharuskan pemerintah untuk menghormati pentingnya budaya

dan nilai – nilai spiritual bangsa pribumi dan masyarakat adat dalam

hubungan mereka dengan tanah atau wilayah tempat mereka tinggal.

Pasal 14: menetapkan bahwa negara pihak harus mengakui hak-hak

kepemilikan dan kepunyaan bangsa pribumi dan masyarakat adat atas tanah

yang secara tradisional telah mereka tempati, dan negara menetapkan

prosedur yang sesuai di dalam sistem hukumnya untuk menyelesaikan klaim-

klaim tanah yang disampaikan oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Standar yang terdapat dalam Konvensi ILO Nomor 169 menetapkan kerangka dasar

untuk perlindungan bangsa pribumi dan masyarakat adat di bawah hokum

internasional. Banyak organisasi internasional, seperti Program Pembangunan PBB

(United Nations Development Program, UNDP) dan Bank Dunia (The World Bank),

mengacu kepada Konvensi Nomor 169 pada saat mereka menyusun kebijakan atau

program yang mempengaruhi masyarakat adat. Meskipun Konvensi ILO Nomor 169

menetapkan hak-hak dasar bangsa pribumi dan masyarakat adat, dalam banyak hal

Konvensi tersebut juga menetapkan kewajiban-kewajiban dasar bagi negara. Konvensi

memberikan kebebasan bagi negara yang meratifikasi untuk menentukan sendiri

tindakan-tindakan yang harus diambil dan membuat standar internasional minimal,

yang tidak bertentangan dengan Konvensi ILO lainnya. Banyak ketentuan – ketentuan

dalam Konvensi menggunakan istilah “yang layak’, “sebagaimana dibutuhkan”, “jika

dapat dilaksanakan”, atau “sedapat mungkin”. Istilah-istilah ini memberikan

fleksibilitas .Namun beberapa kritik mengatakan bahwa istilah tersebut juga dapat

18

Page 22: Organisasi Buruh

memberikan efek membatasi atau membuka ruang yang kabur bagi negara untuk

melaksanakan kewajiban sesuai konvensi yang telah diratifikasi

Sejalan dengan bertambahnya jumlah negara yang meratifikasi konvensi tersebut,

penerimaan atas standar internasional yang terdapat dalam Konvensi tersebut juga

meningkat. Terdapat sejumlah negara yang saat ini dalam proses untuk meratifikasi

atau sedang mempertimbangkan Konvensi tersebut.

Instrumen ILO lainnya yang terkait dengan situasi bangsa pribumi dan masyarakat

adat, adalah:

Konvensi Tenaga Buruh Paksa atau The Forced Labour Convention, 1930

(No.29), yang melarang penggunaan kekerasan atau paksaan untuk buruh atau

pekerja.

Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) atau The Discrimination

Convention (Employment and Occupation), 1958 (No. 111), yang menetapkan

prinsip kesempatan dan perlakuan yang adil dalam pekerjaan dan jabatan, dan

melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama,

pendapat politik, asal-usul kebangsaan dan latar belakang social.

Konvensi Organisasi Pekerja Pedesaan atau The Rural Worker’s Organization

Convention, 1975 (No. 141), yang menetapkan hak-hak pekerja di pedesaan

untuk membentuk organisasi dan bergabung dengan organisasi yang mereka

inginkan.

Konvensi Pengembangan Sumber Daya Manusia atau The Human Resource

Development Convention, 1975 (No.142), yang mempromosikan bimbingan

untuk kejuruan dan pelatihan.

Konvensi Perkebunan atau The Plantation Convention, 1958 (No 110) yang

mengatur penerimaan pekerja di perkebunan dan mencakup masalah-masalah

upah, perawatan kesehatan, perumahan, perlindungan terhadap pekerja hamil

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Gerakan buruh merupakan istilah yang digunakan secara luas untuk menjelaskan

dinamika organisasi kolektif para pekerja atau buruh dalam rangka menuntut perbaikan

19

Page 23: Organisasi Buruh

nasib mereka kepada majikan (pengusaha) dan kebijakan-kebijakan perburuhan yang pro-

buruh dan adil.

Pergerakan buruh mencakup semua aksi perjuangan kaum buruh dalam

menghentikan tekanan kapitalis dan eksploitasi. Pergerakan ini bertujuan untuk membuang

dan menghancurkan sistem sosial lama yang menindas dan menghisap, dimana dibangun

sistem sosial baru yang kelas pekerja menjadi pemilik alat-alat produksi dan mengarahkan

ekonomi, politik dan budaya nasional ke arah yang lebih baik. Untuk menyadari tujuan

dari pergerakan buruh, serikat buruh asli harus diperkuat oleh para anggotanya [para

buruh] para buruh harus bergerak menuntut perbaikan dibidang ekonomi dan politik

bersama-sama dengan kelas dan sektor rakyat lainnya dalam masyarakat—dimana

selanjutnya harus melancarkan aksi politik.

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Tenaga Kerja tahun 2003 no

17,serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk

pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,

mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta

melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan

keluarganya.

Fungsi serikat buruh/serikat pekerja Sesuai dengan pasal 102 UU Tenaga Kerja

tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja

mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga

ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis,

mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan

memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

B. SARAN

Semoga setelah membaca makalah kami dapat memberikan banyak mamfaat

pengetahuan dan pemahaman kita tentang “gerakan buruh dan serikat buruh”.

Dengan adanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh hendaknya dapat membawa dampak

yang positif bagi hak-hak pekerja mengingat dalam kasus perburuhan yang ada

sering ditemukan kurangnya keperpihakan kepada buruh karena lemahnya

perlindungan dari pemerintah

20

Page 24: Organisasi Buruh

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh.

21

Page 25: Organisasi Buruh

Indonesia. Kep.48/MEN/IV/2004, tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan

Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Indonesia. Wawancara dengan Meirhaq Kifly – Federasi Kikes (KSBSI)

 APINDO [http://apindo.or.id/]

 http://infogsbi.blogspot.com/

http://melthina.blogspot.com/2011/01/organisasi-buruh-tugas-mata-kuliah-k3.html

22