A. PENDAHULUAN

Otonomi berasal dari kata autonomos atau autonomia (yunani) yang

berarti “keputusan sendiri” (self ruling). Otonomi yaitu hak untuk memerintah dan

menentukan nasibnya sendiri.

Di Indonesia, otonomi daerah sebenarnya mulai bergulir sejak keluarnya

UU No.1 Tahun 1945, kemudian UU No.2 Tahun 1984 dan UU No.5 Tahun 1974

tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Semuanya berupaya menciptakan

pemerintahan yang cenderung ke arah disentralisasi. Namun pelaksanaannya

mengalami pasang surut, sampai masa reformasi bergulir. Pada masa ini keluarlah

UU No.2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Sejak

itu, penerapan otonomi daerah berjalan cepat.

Prinsip otonomi daerah adalah pemerintahan daerah diberi wewenang

untuk mengelola daerahnya sendiri. Hanya saja ada beberapa bidang yang tetap

ditangani pemerintah pusat, yaitu agama, peradilan, pertahanan, dan keamanan,

moneter/fiscal, politik luar negeri dan dalam negeri serta sejumlah kewenangan

bidang lain (meliputi perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara

makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga

perekonomian Negara, pembinaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber

daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, dan konversi serta standarisasi

nasional).

Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh

terhadapmekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang

berupakepulauan ini menyebabkan pemmerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan

yang ada didaerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka

diperlukanadanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan

mandiri tetapitetap terawasi dari pusat.

Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang

memungkinkancepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada di bawah

pengawasanpemerintah pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai

1

munculnya ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI, hal tersebut ditandai dengan

banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan

Republik Indornesia.

Sumber daya alam daerah di Indoinesia yang tidak merata juga

merupakan salahsatu penyebab diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang

memudahkan pengelolaansumber daya alam yang merupakan sumber pendapatan

daerah sekaligus menjadipendapatan nasional. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa

terdapat beberapa daerahyang pembangunannya memang harus lebih cepat daripada

daerah lain. Karena itulahpemerintah pusat membuat suatu sistem pengelolaan

pemerintahan di tingkat daerah yangdisebut otonomi daerah.

Pada kenyataannya, otonomi daerah itu sendiri tidak bisa diserahkan

begitu sajapada pemerintah daerah. Selain diatur dalam perundang-undangan,

pemerintah pusat juga harus mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh

pemerintah daerah. Apakah sudah sesuai dengan tujuan nasional, yaitu pemerataan

pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berdasar pada sila Kelima

Pancassila, yaitu Keadilan SosialBagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tuntutan akan pengelolaan pmerintahan daerah yang mandiri dengan

semangat otonomi daerah semakin marak. Namun demikian, kebijakan otonomi

daerah disalah artikan oleh jajaran pengelola pemerintah di daerah. Otonomi daerah

dipahami sebagai kebebasan mengelola sumber daya daerah yang cenderung

melahirkan pemerintahan daerah yang tidak profesional dan tidak terkontrol. Hal

yang sangat mengkhawatirkan, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah

lahirnya perundang-undangan daerah yang cenderung bertolak belakang dengan

semangat konstitusi negara dan dasar negara yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

2

B. PEMBAHASAN

1. Hakikat Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata autonomos atau autonomia (yunani) yang

berarti “keputusan sendiri” (self ruling). Otonomi yaitu hak untuk memerintah dan

menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan Desentralisasi adalah pelimbahan

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.1

Ada beberapa alasan mengapaIndonesia perlu desentralisasi. Pertama,

kehidupan berbangsa dan bernegara hanya terpusat di Jakarta. Kedua, pembagian

kekayaan tidak merata dan tidak adil. Ketiga, Kesenjangan sosial antar satu daerah

dengan daerah lain sangat mencolok.

Pelaksanaan desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat. Di

antara argumentasi dalam memilih desentralisasi-otonomi daerah adalah :

1. Untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

pemerintahan

Untuk terciptanya pemerintahan yang efisien dan efektif, pemerintah

memiliki beberapa fungsi,diantaranya adalah pertama, fungsi distributif yaitu fungsi

distributif, pemerintah mengelola dimensi kehidupan, seperti bidang ekonomi,

sosial,politik,dll. Kedua, fungsi regulatif menyangkut penyediaan barang dan jasa.

Ketiga, fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan. Keempat, fungsi

universal, menjaga keutuhan negara-bangsa, mempertahankan diri dari serangan lain.

2. Sarana pendidikan politik.

Pemerintah daerah merupakan kancah pelatihan dan pengembangan

demokrasi dalam sebuah negara. Menurut Filsuf Alexis de Tocqueville, pemda

merupakan tempat kebebasan, dan tempat orang diajari bagaimana kebebasan

digunakan serta bagaimana menikmatinya.

1 HAW Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.2005, hlm, 31

3

MenurutJohn Stuart Mill, pemda memberikan kesempatan masyarakat

untuk berpartisipasi politik, baik dalam rangka dipilih maupun memilih dalam suatu

jabatan politik.

3. Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan.

Pemerintah daerah merupakan wahana pnggodokan calon-calon

pemimpin nasional, setelah melalui karir di daerahnya.Proses kaderasi para pemimpin

nasional berlangsung secara akuntabel dan rasional sehingga masyarakat luas dapat

mendudukijabatan baik di pemerintah maupun lembaga perwakilan dan juga dapat

menghapus bahkan menghilangkan tradisi politik yang bertumpu pada garis

keturunan.

4. Stabilitas politik.

Menurut Sharpe, stabilitas nasional mestinya berawal dari stabilitas

nasional pada tingkat lokal. Beberapa peristiwa karena ketidakstabilan politik

diantaranya, di Indonesia terjadi pergolakan daerah seperti PRRI dan PERMESTA

karena kekuasaan pemerintah Jakarta lebih dominan. Di Filipina dan Thailand,

minoritas muslim berjuang melepaskan diri dari ketidakadilan ekonomi yang

berakibat lahirnya gejolak disintegrasi yang dilakukan pemerintah pusat di Manila

dan Bangkok.

5. Kesetaraan politik

Kesetaraan yang baik akibat kebijakan desentralisasi-otonomi daerah

yang baik. Melalui desentralisasi, akan tercipta kesetaraan politik antara daerah dan

pusat.

6. Akuntabilitas politik

Melalui penyelenggaraan pemerintah di daerahakan lebih akuntabel dan

profsional, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik.

Jadi, Hakikat Otonomi adalah memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif dalam rangka memperkuat NKRI

4

dengan berlandaskan norma kepatutan dan kewajaran dalam tata kehidupan

bernegara.2

2. Visi Otonomi Daerah

Visi otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yaitu

politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Di bidang politik, untuk melahirkan pemerintah daerah yang dipilih

secara demokrasi, penyelenggaraan pemerintah yang yang responsif terhadap

masyarakat luas.dll

Di bidang ekonomi, menjamin lancarnya pelaksanaan ekonomi nasional

di daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan

untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya, lahirnya

prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi,memudahkan

perizinan usaha,dll.

Di bidang sosial dan budaya, memelihara dan mengembangkan nilai,

tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal untuk merespon positif

dinamika kehidupan disekitarnya dan kehidupan global.

3. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

Peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur pemerintahan

daearh pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU No. 1 tahun 1945. Undang-undang

ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan

Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan tiga daerah

otonom yaitu karesidenan, kabupaten dan kota. UU ini kemudian diganti dengan UU

No. 22 tahun 1948.

UU ini mengatur tentang susunan pemerintah daerah yang demokratis.

Dalam UU ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonomi biasa dan

daearh istimewa, serata tiga tingkatan daearh otonom, yaitu provinsi, kabupaten, dan 2 Syamsudin Haris, Cesentralisasi Dan Otonomi Daerah.Jakarta:LIPI Press.2007, hlm, 72

5

kota.Pasca UU ini, muncul beberapa UU tentang pemerintah daerah, yaitu UU No 1

tahun 1957, UU No 18 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun 1974 prinsip yang dipakai

dalam pemberian otonomi kepada daerah adalah nyata dan bertanggung jawab. UU

ini paling lama, yaitu 25 tahun, dan baru diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan

UU No.25 Tahun 1999.

Kehadiran UU No.22 Tahun 1999 pada masa lengsernya orde baru dan

munculnya kehendak rakyat untuk melakukan reformasi dalam segala aspek

kehidupan. Berdasarkan kehendak reformasi itu, ditetapkan Ketetapan MPR No. XV /

MPR / 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan

pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan

pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Tiga tahun setelah implementasi

UU No.22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap UU yang berakhir

pada lahirnya UU No.32 Tahun 2004 juga mengatur tentang pemerintah daerah.3

4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang d ijadikan

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

a. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan, serta potensi dan

keanekaragaman budaya

b. Didasarkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab

c. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, pada

provinsi merupakan otonomi terbatas

d. Harus sesuai dengan konstitusi negara

e. Harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom

f. Harus meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah ( fungsi

anggaran, pengawasan dan legislasi )

3 Ibid, hlm, 77-78

6

g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi untuk

melaksanaan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada

gubernur.

h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari

pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada

desa.4

5. Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah

Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan

prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Otonomi daerah bersifat

luas, nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru

berada pada pemerintah pusat, disebut nyata karena kewenangan yang

diselenggarakn itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup dan berkembang

di daerah. Disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus

diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi darah, yaitu peningkatan pelayanan

dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan

demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar

pusatdan derah dan antar daerah.

Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom provinsi dalam

rangka desentralisasi mencakup :

a. Kewenangan yang besifat lintas-kabupaten dan kota, seperti kewenangan dalam

bidang pekerjaan umum,perhubungan , kehutanan dan perkebunan

b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan

bidang alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup

wilayah provinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan

hidup, promosi dagang dan budaya, penanganan penyakit menular, dan

penataan tata ruang provinsi

4 Andi Mustari Pide.Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah.Jakarta:Gava Media Pratama.1999, hlm, 45

7

c. Kewenangan kelautan

d. Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan

daerah kota diserahkan kepada provinsi dengan pernyataan dari daerah otonom

kabupaten atau kota tersebut.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan mengawasi daerah otonom, tetapi

pengawasan ini diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar atau

sebaliknya, sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan yang dimaksud

adalah pengawasan tidak lagi dilakukan secara struktural, yaitu bupati dan gubernur

bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah otonom, dan tidak

lagi secara preventif perundang-undangan, yaitu setiap perda memerlukan persetujuan

pusat untuk dapat berlaku.

6. Pemilihan, Penetapan, dan Kewenanangan Kepala Daerah

Menurut UU No. 22 Thun 1999, Bupati dan Wali kotadipilih dan

diberhentikan oleh DPRD, tetapi secara administratif di lakukan oleh presiden.

Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat

melalui pilkada langsung.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah otonom menurut UU baru

ini dilakukan berdasarkan supremasi hukum. Artinya, setiap perda yang dibuat DPRD

dan Kepala Daerah langsung dapat berlaku tanpa persetujuan pemerintah pusat.

Tetapi pemerintah pusat bisa menunda atau membatalkannya bila perda dinilai

bertentangan dengan konstitusi, UU, dan kepentingan umum.

Sebelas kewenangan wajib diserahkan kepada daerah otonom kabupaten

dan daerah otonom kota, yaitu : pertanahan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan,

tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan,

perdagangan dan industri, penanaman modal, dan koperasi.

Kewenangan yang dapat diselenggarakan oleh daerah otonom kabupaten

dan kota yaitu diberi kewenangan kelautan seluas 1/3 dan luas kewenangan provinsi

8

12 mil.Kewenangan pilihan, yaitu kewenangan yang tidak di tangani pusat dan

provinsi.5

Penyerahan kesebelas kewenagan ini kepada daerah otonom kabupaten

dan kota dilandasi pertimbangan sebagai berikut : pertama,makin dekat produsen

dan distributor pelayanan publik dengan warga masyarakat yang dilayani, semakin

cepat sasaran, merata, berkualitas dan terjangkau. Kedua, penyerahan 11 jenis

kewenangan itu kepada daerah otonom kabupaten dan kota akan membuka

kesempatan bagi aktor politik lokal dan sumber daya manusia yang berkualitas di

daerah untuk mengajukan prakarsa, berkreativitas, dan melakukan inovasi. Hal ini

berarti unsur-unsur budaya lokal berupa pengetahuan, keahlian dan kearifan lokal

akan dapat didayagunakan secara maksimal. Ketiga, karena distribusi SDM yang

berkualitas tidak merata. Keempat, pengangguran dan kemiskinan sudah menjadi

masalah yang tidak saja hanya ditanggung kepada pemerintah pusat semata.

7. Kesalahpahaman terhadap Otonomi Daerah

Otonomi daerah diharapkan dapat mencegah desintegrasi nasional.

Otonomi daerah dilakukan untuk memperkuat ikatan semangat kebangsaan, serta

persatuan dan kesatuan antar warga negara, mengembalikan harkat dan martabat

masyarakat di daerah, memberikan pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas

demokrasi di daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah,

mempercepat pembangunan daearh,dan pada akhirnya diharapkan mampu

menciptakan cara pemerintahan yang baik.

Namun dalam praktiknya kebijakan otda banyak menimbulkan

kesalahpahaman dari berbagai kelompok masyarakat, diantaranya :

Pertama, otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Otonomi

diguanakan untuk memenuhi dan mencakupi kehidupannya sendiri. Kedua, daerah

belum siap dan belum mampu. Hal ini keliru, karena pemerintah daerah sudah terlibat

dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam waktu yang sudah sangat lama dan

5 Ibid, hlm, 46-47

9

berpengalaman dalam administrasi pemerintahan.Ketiga, Pemerintah pusat akan

melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Pendapat ini

salah, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab memberi dukungan dan bantuan

kepada daerah, baik dukungan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintah.

Setiap pemberian kewenangan dari pusat ke daerah harus diserati dana yang jelas dan

cukup,apakah berbentuk Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus. Keempat,

Daerah dapat melakukan apa saja. Daerah dapat menempuh segala bentuk kebijakan

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan UU yang berlaku secara

nasional. Disamping itu, kepentingan masyarakat merupakan landasan paling utama

dalam mengambil kebijakan. Kelima, Otda akan menciptakan raja-raja kecil di daerah

dan memindahkan korupsi kedaerah.Hal ini benar, jika pemerintah daerah

menempatkan diri dalam kerangka sistem politik orde baru. Untuk menghindari hal

tersebut, pilar-pilar penegakan demokrasi dan masyarakat madani.6

8. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah

Otonomi daerah diharapkan dapt mempercepat pertumbuhan dan

pembangunan daerah. Kebijakan sentralisasi pada masa lalu dampaknya sudah

diketahui, yaitu adanya ketimpangan antar daerah.

Terdapat faktor-faktor prakondisi yang diharapkan pemerintah daerah,

antara lain :

1. Fasilitas

Pemerintah berfungsi memgasilitasi segala kegiatan di daerah, terutama

dalam bidang perekkonomian.Segala bentuk perizinan sebaiknya dipermudah dan

fasilitas perpajakan yang merangsang penanaman modal. Hal ini merupakan langkah

tepat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran dapat

berkurang.

2. Pemda harus kreatif

6 Ibid, hlm, 50

10

Kreatif disini salah satunya mencari sumber dana ( dari DAU atau dari

Pendapatan Asli Daerah ) dan mengalokasikannya secara cepat, adil dan profesional.

Menciptakan keunggulan komparatif bagi daerahnya, sehingga pemilik modal tertarik

untuk menanamkan modalnya. Menarik DAK dari pemerintah pusat .

3. Politik lokal yang stabil

Untuk menciptakan ini harus melalui transparansi dalam pembuatan

kebijakan publik dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

4. Pemda harus menjamin kesinambungan berusaha

Kalangan pengusaha asing dan domestik sering kali terganggu dengan

sikap kalangan politisi dan birokrasi daerah yang mencoba mengubah apa yang sudah

disepakati sebelumnya. Hal itu berdampak dunia usaha merasa tidak terlindungi

dalam kesinambungan usahanya.

5. Pemda harus komunikatif dengan LSM / NGO, terutama dalam bidang

perburuhan dan lingkungan hidup

Pemda dituntut memahami semua aspirasi yang berkembang di kalangan

perburuhan. Pemda hendaknya menjadi jembatan antar kepentingan dunia usaha

dengan aspirasi buruh.Pemda juga harus sensitif dengan isu-isu lingkungan hidup.7

9. Kelebihan dan Kelemahan Otonomi Daerah

a. Kelebihan Otonomi Daerah

Kelebihan otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka

pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas

lokalyang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah

pusatmendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah

yangberada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada

yangdidapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut

7 Abdul Rozak, Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani,Jakarta:ICCE. 2008, hlm, 67

11

memungkinkanpemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun

program promosikebudayaan dan juga pariwisata

Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan

pemerintah akanlebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah

cinderung lebih menegetikeadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang

ada di daerahnya daripadapemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program

beras miskin yang dicanangkanpemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut

karena sebagian penduduk disana tidakbisa menkonsumsi beras, mereka biasa

menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanyamempergunakan dana beras meskin

tersebut untuk membagikan sayur, umbi, danmakanan yang biasa dikonsumsi

masyarakat. Selain itu, denga system otonomi daerahpemerintah akan lebih cepat

mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saatitu, yanpa harus melewati

prosedur di tingkat pusat.

b. Kelemahan Otonomi Daerah

Kelemahan dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagioknum-

oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikaNegara

dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang adakebijakan-

kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapatmenimbulkan

pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkandaerah dengan

Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi ditingkat daerah.

Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi daerah maka pemerintahpusat akan

lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karenamemang

dengan sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begituberarti.

Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang

terkadang dapat memicu perpecahan. Contohnya jika suatu daerah sedang

mengadakan promosi pariwisata, maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang

sama seakan timbul persaiangan binis antar daearah. Selain itu otonomi daerah

membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar daerah. Daerah yang kaya

akan semakin gencar melakukan pembangunan sedangkan daerah yang

12

pendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada pembangunan.Hal ini

sudah sangat menghawatirkan karena ini sudah melanggar pancasila sila ke-lima,

yaitu ‘’Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’’.8

C. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Otonomi adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah

untuk kreatif dan inovatif dalam rangka memperkuat NKRI dengan berlandaskan

norma kepatutan dan kewajaran dalam tata kehidupan bernegara.

Visi otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yaitu

politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur pemerintahan

daearh pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU No. 1 tahun 1945. kemudian

diganti dengan UU No. 22 tahun 1948. UU ini, muncul beberapa UU tentang

pemerintah daerah, yaitu UU No 1 tahun 1957, UU No 18 Tahun 1965 dan UU No. 5

Tahun 1974. Tiga tahun setelah implementasi UU No.22 Tahun 1999, dilakukan

peninjauan dan revisi terhadap UU yang berakhir pada lahirnya UU No.32 Tahun

2004 juga mengatur tentang pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang adalah sebagai berikut :

Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan, serta potensi dan

keanekaragaman budaya,didasarkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung

jawab, harus sesuai dengan konstitusi negara, lebih meningkatkan kemandirian

daerah otonom, meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah,

pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi , pelaksanaan asas

tugas pembantuan .

Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan

prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Pemerintah pusat

memiliki kewenangan mengawasi daerah otonom, tetapi pengawasan ini diimbangi

8 Ibid, hlm, 69

13

dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar atau sebaliknya, sehingga terjadi

keseimbangan kekuasaan.

Menurut UU No. 22 Thun 1999, Bupati dan Wali kotadipilih dan

diberhentikan oleh DPRD, tetapi secara administratif di lakukan oleh presiden.

Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat

melalui pilkada langsung. Sebelas kewenangan wajib diserahkan kepada daerah

otonom kabupaten dan daerah otonom kota, yaitu : pertanahan, pertanian, pendidikan

dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum,

perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, dan koperasi.

Beberapa kesalhpahaman mengenai pelaksanaan otonomi daerah :

Pertama, otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Kedua, daerah belum siap dan

belum mampu. Ketiga, Pemerintah pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk

membantu dan membina daerah. Keempat, Daerah dapat melakukan apa saja.

Kelima, Otda akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi

kedaerah.

Otonomi daerah diharapkan dapt mempercepat pertumbuhan dan

pembangunan daerah. Kebijakan sentralisasi pada masa lalu dampaknya sudah

diketahui, yaitu adanya ketimpangan antar daerah. faktor-faktor prakondisi yang

diharapkan pemerintah daerah, antara lain : fasilitas, pemda harus kreatif, Politik

lokal yang stabil, pemda harus menjamin kesinambungan berusaha, pemda harus

komunikatif dengan LSM / NGO, terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan

hidup.

Pilkada yaitu pemilihan kepala daerah Dan wakilnya yaitu pemilihan

Gubernur dan wakilnya maupunpemilihan Bupati dan wakilnya yang merupakan

perwujudan pengembalian hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerah.

Penyelenggara pilkada harus memenuhi beberapa kriteria :Langsung,umum, bebas,

rahasia, jujur,adil.

14

Kelebihan otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka

pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas

lokalyang ada di masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah akanlebih tepat

sasaran. Kelemahan dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagioknum-

oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikaNegara

dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-

kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapatmenimbulkan

pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkandaerah dengan

Negara, Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang

dapat memicu perpecahan.

15

DAFTAR PUSTAKA

Haris,Syamsudin.Cesentralisasi Dan Otonomi Daerah.Jakarta:LIPI Press.2007

Pide,Andi Mustari.Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah.Jakarta:Gava Media

Pratama.1999

Rozak,Abdul.Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani,Jakarta:ICCE.

,2008

Widjaja,HAW.Penyelenggaraan Otonomi Daerah.Jakarta:PT Raja Grafindo

Persada.2005

16