out look bs 2013 seminar 1

OUTLOOK PERBANKAN SYARIAH

TAHUN 2013

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Dalam rangka pelaksanaan transparansi dan good governance, Bank Indonesia

selama ini telah secara konsisten menyampaikan proyeksi perkembangan dan kebijakan

perbankan syariah atau Outlook Perbankan Syariah menjelang berakhirnya tahun,

hal ini dimaksudkan untuk memberikan evaluasi kinerja, informasi prospek beserta

arah kebijakan perbankan syariah selama satu tahun ke depan.

Selama tahun 2012, perbankan syariah Indonesia mengalami tantangan

yang cukup berat dengan mulai dirasakannya dampak melambatnya pertumbuhan

perekononomian dunia yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak

setinggi yang diharapkan, walaupun Indonesia termasuk negara yang masih mengalami

pertumbuhan ekonomi yang stabil di dunia. Selain itu, faktor lain seperti dampak

penurunan DPK antara lain karena penarikan dana haji dari perbankan syariah juga

merupakan salah satu hal yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan

syariah. Oleh karena itu pertumbuhan aset perbankan syariah tidak setinggi

pertumbuhan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Hingga bulan Oktober

2012 pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 37% (yoy) dan total asetnya

menjadi Rp179 triliun. Meskipun demikian Bank Indonesia memperkirakan

pertumbuhan perbankan syariah tahun 2013 tetap mengalami pertumbuhan yang

relatif cukup tinggi berkisar antara 36% - 58% (skenario pesimis optimis). Sementara

perekonomian Indonesia di tahun depan masih tetap mengalami pertumbuhan yang

cukup tinggi dalam kisaran 6,3% - 6,7%.

KATA PENGANTAR

ii

Dalam rangka tetap menumbuh-kembangkan perbankan syariah, Bank

Indonesia akan memfokuskan kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun

2013 pada hal-hal sebagai berikut: (i) Pembiayaan perbankan syariah yang lebih

mengarah kepada sektor produktif dan masyarakat yang lebih luas, (ii) Pengembangan

produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif, (iii) Transisi

pengawasan yang tetap menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah,

(iv) Revitalisasi peningkatan sinergi dengan bank induk dan (v) Peningkatan edukasi

dan komunikasi dengan terus mendorong peningkatan kapasitas perbankan syariah

pada sektor produktif serta komunikasi parity dan distinctiveness .

Akhir kata kami berharap semoga Outlook Perbankan Syariah 2012 ini dapat

bermanfaat bagi pengembangan industri perbankan syariah.

Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2012

BANK INDONESIA

Bank Indonesia: Outlook Perbankan Syariah 2013iii

KATA PENGANTAR........................................................................................ ii

DAFTAR ISI..................................................................................................... iv

BAB 1.Kondisi, Perkembangan dan Pelaksanaan Kebijakan

Perbankan Syariah 2012.................................................................. 1

1.1. Pertumbuhan Volume Usaha dan Struktur Perbankan Syariah..... 1

1.2. Struktur dan Pertumbuhan Sumber Dana dan Penyaluran Dana

BUS dan UUS.............................................................................. 2

1.3. Perkembangan Kelembagaan BUS dan UUS................................ 3

1.4. Perkembangan Permodalan dan Rentabilitas............................... 3

1.5. Perkembangan UMKM dan BPRS................................................ 4

1.6. Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah 2012.......................... 6

1.7.Pelaksanaan Fungsi Sosial dan Linkage........................................ 15

BAB 2.Kondisi Perekonomian, Dampak Terhadap Perbankan dan

Proyeksi Pertumbuhan Perbankan Syariah.................................... 19

2.1. Kondisi Perekonomian Dunia dan Domestik.................................20

2.2. Dampak Makro Ekonomi terhadap Perbankan dan

Perbankan Syariah....................................................................... 24

2.3. Proyeksi Pertumbuhan Perbankan Syariah 2013........................... 27

BAB 3.Arah Kebijakan Perbankan Syariah 2013....................................... 33

1. Pembiayaan perbankan syariah yang lebih mengarah kepada

sektor ekonomi produktif dan masyarakat yang lebih luas.............. 35

2. Pengembangan produk yang lebih memenuhi kebutuhan

masyarakat dan sektor produktif.....................................................38

3. Transisi pengawasan yang tetap menjaga kesinambungan

pengembangan perbankan syariah................................................. 40

DAFTAR ISI

iv

4. Revitalisasi peningkatan sinergi dengan bank induk........................ 42

5. Peningkatan edukasi dan komunikasi dengan terus mendorong

peningkatan kapasitas perbankan syariah pada sektor produktif

serta komunikasi parity dan distinctiveness............................. 46

Bank Indonesia: Outlook Perbankan Syariah 2013v

1.1 Pertumbuhan Volume dan Struktur Usaha Perbankan Syariah

(BUS + UUS)

Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir, sampai dengan

bulan Oktober 2012 (yoy) cukup menggembirakan. Perbankan syariah mampu

tumbuh 37% sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 triliun. Pembiayaan

telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%, yoy) dan penghimpunan dana

menjadi Rp134,45 triliun (32,06%). Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan

syariah yang ditempuh dilakukan bersama antara Bank Indonesia dengan

industri dalam bentuk iB campaign baik untuk funding maupun financing

telah mampu memperbesar market share perbankan syariah menjadi 4,3%.

Penghimpunan dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito yaitu

Rp78,50 triliun (58,39%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp40,84 triliun

(30,38%) dan Giro sebesar Rp15,09 triliun (11,22%). Penyaluran dana masih

didominasi piutang Murabahah sebesar Rp80,95 triliun atau 59,71% diikuti

pembiayaan Musyarakah yang sebesar Rp25,21 triliun (18,59%) dan

pembiayaan Mudharabah sebesar Rp11,44 triliun (8,44%), dan piutang Qardh

sebesar Rp11,19 triliun (8,25%).

Sebagaimana pencapaian pada tahun lalu, perbankan syariah tetap

berkomitmen untuk menggerakkan sektor riil dan mengoptimalkan pencapaian

tersebut. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan

sektor riil telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Sebesar

80,85% dari total penyaluran dana perbankan syariah atau Rp135,58 triliun

KONDISI, PERKEMBANGAN, DAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH

1

Bab

1

diinvestasikan ke dalam aktivitas pembiayaan, lalu Penempatan pada Bank

Indonesia dalam bentuk Surat Berharga Bank Indonesia Syariah (SBIS), giro

dan Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) sebesar Rp18,52 triliun (11,04%),

kemudian penempatan pada Surat Berharga yang dimiliki sebesar Rp7,82

triliun (4,66%) serta penempatan pada Bank Lain sebesar Rp5,16 triliun

(3,08%).

1.2 Struktur dan pertumbuhan Sumber Dana dan Penyaluran Dana

(BUS + UUS)

Penghimpunan dana masyarakat meningkat 32% yang sebagian besar

(58,39%) terhimpun dalam Deposito. Sedangkan dari sisi penyaluran dana

meningkat 40% menjadi Rp135,58 triliun dimana piutang Murabahah

paling mendominasi dengan portofolio sebesar 59,71%. Hal ini mengindikasikan

bahwa perbankan syariah masih didominasi oleh dana mahal dalam

penghimpunan dan menyalurkannya dalam pricing (marjin dari piutang

Murabahah) yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata suku bunga

(rata-rata tahun 2012 s.d September 2012 equivalent rate sebesar 14,31%).

Atas hal tersebut perlu dikaji kembali faktor-faktor yang berpengaruh dalam

menggeser struktur bisnis perbankan syariah sehingga menjadi lembaga

keuangan yang efisien dan dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah,

masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil

yang tinggi. Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 5,74% sampai dengan

6,28% (equivalent rate), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 2,32% dan

giro sekitar 0,88% (equivalent rate). Produk simpanan berjangka (deposito)

lebih diminati dibandingkan produk tabungan.

Pertumbuhan penghimpunan dana cukup baik diimbangi dengan pertumbuhan

penyaluran dana kepada sektor riil baik berupa pembiayaan (Mudharabah

dan Musyarakah), piutang (Murabahah, Istisna, dan Qardh), dan dalam bentuk

Bank Indonesia: Outlook Perbankan Syariah 20132

pembiayaan Ijarah. Dengan demikian fungsi intermediasi perbankan dapat

relatif terjaga yang tercermin dari FDR agregat perbankan syariah tercatat

cukup tinggi yaitu sebesar 100,84% meningkat lebih tinggi dari tahun

sebelumnya yang tercatat sebesar 95,08%. Selain fungsi intermediasi, untuk

memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas bagi masyarakat,

akses jaringan perkantoran meningkat menjadi 2.188 (29,31%) dari 1.692

kantor pada tahun sebelumnya. Perluasan jaringan kantor tersebut telah

mampu meningkatkan pengguna bank syariah yang tercermin dari peningkatan

jumlah total rekening (pembiayaan + DPK) yaitu sebesar 3,4 juta rekening

dari 9 juta rekening menjadi 12,4 juta rekening (Oktober 2012, yoy).

1.3 Perkembangan Kelembagaan (BUS + UUS)

Selama periode tahun 2012, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha

Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2012 tidak mengalami perubahan,

namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Meskipun dengan jumlah

BUS (11 buah) maupun UUS (24 buah) yang sama, namun pelayanan kebutuhan

masyarakat akan perbankan syariah menjadi semakin meluas yang tercermin

dari bertambahnya Kantor Cabang dari sebelumnya sebanyak 452 menjadi

508 Kantor, sementara Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK)

telah bertambah sebanyak 440 kantor pada periode yang sama (Oktober

2012, yoy). Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah yang beroperasi

sampai dengan bulan Oktober 2012 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat

dari 1.692 kantor menjadi 2.188 kantor.

1.4 Perkembangan Permodalan dan Rentabilitas Perbankan Syariah

(BUS + UUS)

Permodalan perbankan syariah dapat dijaga sehingga dapat menyerap potensi

kerugian. Rasio kecukupan modal perbankan syariah cukup baik secara rata-

rata tercatat sebesar 15,63%. Kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan

syariah yang telah dilakukan bersama antara regulator dengan industri

Bank Indonesia: Outlook Perbankan Syariah 2013 3

perbankan syariah melalui berbagai kegiatan expo, penayangan iklan dan

liputan kegiatan oleh media massa telah dapat meningkatkan pembiayaan

dari perbankan syariah.

Peningkatan pembiayaan ini terjadi dengan tetap memperhatikan prinsip

kehati-hatian sehingga Non Performing Financing (NPF) dapat dijaga dalam

kisaran yang stabil. Secara rerata NPF gross menurun dari 3,11 % pada tahun

lalu menjadi 2,58% tahun ini. Meningkatnya pembiayaan dan perbaikan

kualitas pembiayaan telah mendorong perolehan laba dan efisiensi biaya,

sehingga rentabilitas dapat terjaga dan bahkan meningkat, yang selanjutnya

akan meningkatkan akumulasi laba yang dapat memperkuat permodalan.

Tingkat rentabilitas perbankan syariah terhadap penggunaan asetnya cukup

baik yang tercermin dari rasio ROA dan ROE yang masing-masing sebesar

2,11% dan 25,51% yang lebih baik dari tahun lalu sebesar 1,75% dan

17,43%. Jumlah pembiayaan yang meningkat diiringi dengan membaiknya

kinerja telah mampu menurunkan rasio BOPO menjadi 75,04% dari posisi

tahun lalu 79,17%.

1.5 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1.5.1 Perkembangan UMKM

Sektor UMKM merupakan sektor yang penting dalam menggerakkan

perekonomian nasional. Terlihat dari sumbangannya terhadap PDB nasional

yang telah mencapai 56,5%. Keunggulan UMKM sebagai sektor domestik

yang mampu menggerakkan perekonomian nasional adalah karena

ketergantungannya yang kuat terhadap muatan lokal. Unit usaha UMKM

menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia, bahan

baku dan peralatan sehingga UMKM tidak tergantung pada ekspor. Selain

itu, hasil produksi sektor UMKM lebih ditujukan untuk memenuhi pangsa


pasar dalam negeri, sehingga tidak tergantung kepada kondisi perekonomian

negara lain. Oleh karena itu, sektor inilah yang paling tahan terhadap ancaman

krisis global beberapa waktu yang lalu.

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang sangat concern terhadap

pengembangan sektor riil telah dapat memanfaatkan peluang atas kebutuhan

finansial sektor UMKM. Sebesar 61,29% atau Rp83,09 triliun dari total

pembiayaan perbankan syariah (BUS + UUS) disalurkan ke sektor UMKM.

1.5.2 Perkembangan BPRS

BPRS sebagai bagian dari lembaga perbankan syariah juga mengalami

perkembangan yang cukup menggembirakan. Aset BPRS selama kurun waktu

satu tahun terakhir meningkat sebesar 33,09% menjadi sebesar Rp4,46

triliun (yoy), dengan share pembiayaan merupakan 77,68% dari total aktiva.

Penghimpunan dana BPRS juga meningkat tinggi yaitu sebesar 41,47%

menjadi Rp2,77 triliun. BPRS telah menjalankan fungsi intermediasi perbankan

dengan baik, tercermin dari rasio FDR agregat BPRS yang mencapai 124,80%.

Pertumbuhan penyaluran dana tersebut cukup terkendali dengan kualitas

pembiayaan yang baik dengan penurunan rasio NPF (net) dari 5,90% menjadi

5,60%. Rasio permodalan BPRS cukup memadai yang tercermin dari agregat

rasio CAR yang tinggi mencapai 25%.

Keunggulan karakteristik BPRS yang beroperasi di daerah-daerah terpencil

bahkan sampai pada daerah remote area sehingga dapat memberikan

pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat. Luasnya

demografi BPRS ternyata berperan cukup signifikan dalam perolehan laba

untuk menjaga tingkat rentabilitas. Rasio ROE meningkat dari 16,10% menjadi

22,30%, ROA meningkat dari 2,40% menjadi 2,80%, meskipun rasio BOPO

lebih tinggi dari rata-rata BUS dan UUS, namun dapat dijaga dalam kisaran

86,20%.


1.6 Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah 2012

Perkembangan perbankan syariah yang relatif masih cukup tinggi di tengah

melambatnya perekonomian global, karena didukung oleh perekonomian

domestik Indonesia yang masih tetap tumbuh stabil selama lima tahun terakhir

dan termasuk yang terstabil di dunia untuk kurun waktu tersebut (The

Economist, November 2012) serta tidak terlepas dari kebijakan yang dilaksanakan

tahun 2012. Sejalan dengan arah kebijakan yang telah digariskan pada tahun

sebelumnya, untuk pelaksanaan kebijakan perbankan syariah tahun 2012

meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penguatan Intermediasi Perbankan Syariah kepada Sektor Ekonomi

Produktif.

Karakter perekonomian Indonesia secara umum masih banyak bertumpu

kepada pasar domestik, dimana perbankan syariah masih belum sepenuhnya

dapat mengekplorasi potensi pasar dimaksud termasuk peningkatan

kepada sektor produktif. Dengan demikian pada tahun 2012, perbankan

syariah diarahkan untuk mulai mengembangkan kapasitasnya dan lebih

aktif melayani kebutuhan pembiayaan sektor produktif serta mulai

melakukan redirecting/review terhadap dominasi pembiayaan di sektor

jasa/konsumsi.

Arah pembiayaan yang lebih kepada sektor/jenis produktif ini sudah mulai

terlihat hasilnya pada akhir tahun 2012 (data September 2012), dimana

telah terjadi perlambatan pertumbuhan (0,82% di 2012-yoy) pangsa

pembiayaan ke sektor-sektor jasa dan lainnya untuk dunia usaha, sosial

masyarakat dan lainnya/konsumsi dibandingkan pembiayaan ke sektor

produktif dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya (8,4% di

2011-yoy) atau telah terjadi perlambatan pertumbuhan pangsa sebesar

7,59% selama setahun. Begitu pula yang terjadi apabila dilihat dari jenis

pembiayaan yang diberikan, telah terjadi perlambatan pertumbuhan


pangsa pembiayaan jenis konsumsi dibandingkan jenis produktif (modal

kerja + investasi) yaitu dari tahun sebelumnya sebesar 30,09% (2011, yoy)

menjadi hanya terjadi pertumbuhan pangsa pembiayaan konsumsi sebesar

1,92% (2012, yoy) atau telah mengalami perlambatan pertumbuhan

pangsa pembiayaan jenis konsumsi sebesar 28% selama setahun.

Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan

Bank Indonesia maupun industri perbankan syariah, terutama keluarnya

berbagai aturan yang mulai membatasi pertumbuhan sektor/jenis konsumsi

(dalam hal ini terkait gadai emas) seperti aturan pembiayaan qardh beragun

emas maupun pembiayaan kepemilikan emas di semester I-2012 dan

pelaksanaan seminar internasional keuangan syariah pada bulan Mei 2012

yang mengetengahkan tema terkait pertumbuhan perbankan syariah yang

tetap fokus kepada pembiayaan sektor/jenis produktif dimana telah

ditampilkan pembicara dari kalangan perbankan syariah maupun pelaku

usaha yang bergerak di sektor riil, sehingga dapat menjadi lesson learnt

bagi yang lain. Selain itu, dilakukannya upaya memfasilitasi proses link

and match bank syariah dengan pelaku usaha di sektor-sektor tersebut,

antara lain melalui business matching dan focus group discussion antara

perbankan syariah dengan pengusaha.

2. Pengembangan dan Pengayaan Produk yang Lebih Terarah

Sejalan dengan arah peningkatan diversifikasi segmen nasabah, Bank

Indonesia akan memprioritaskan dukungan bagi pengembangan produk-

produk yang terkait sektor produksi. Dukungan tersebut antara lain dapat

diberikan dalam bentuk kajian produk dan penyempurnaan regulasi dan

proses perizinan produk.

Bank Indonesia tetap melanjutkan forum kerjasama tripartite dengan

Dewan Syariah Nasional dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam mempercepat

pengembangan produk-produk baru atau non standard, antara lain produk


lindung nilai. Selain itu juga, dikeluarkannya aturan yang memberikan

insentif bagi produk yang lebih bervariasi (MMQ dan IMBT) dari produk

yang sudah umum (murabahah) yaitu berupa aturan penerapan kebijakan

Financing to Value (FTV) dan Down Payment (DP) bagi Produk Pembiayaan

Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi BUS dan

UUS.

Lebih jauh, dalam konteks arah pengembangan bisnis dan produk

perbankan syariah, pada tahun 2012 Bank Indonesia telah menyusun

model bisnis perbankan syariah, serta product development strategic plan

yang akan diluncurkan pada akhir tahun 2012, yang diharapkan dapat

menjadi pijakan dan guidance bagi bagi otoritas maupun industri. Dapat

ditambahkan pula upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia dalam

melakukan penyempurnaan kodifikasi produk perbankan syariah, melalui

updating produk yang telah memperoleh perizinan dari Bank Indonesia

serta review kembali pola kodifikasi dari semula lebih berfokus kepada

akad menjadi lebih berfokus kepada produknya.

3. Peningkatan Sinergi Dengan Bank Induk Dengan Tetap

Mengembangkan Infrastruktur Kelembagaan Bisnis Syariah

Strategi kerjasama sinergis antara bank konvensional induk dengan bank

syariah telah dicanangkan oleh Bank Indonesia pada arah kebijakan

perbankan syariah tahun 2011, dan kembali diperkuat pada tahun 2012

yaitu dengan diselenggarakannya Forum Komunikasi Perbankan Syariah

yaitu forum antara pimpinan perbankan syariah dengan Bank Indonesia

pada pertengahan tahun 2012. Pada forum kali ini juga diundang direksi

bank umum konvensional yang memiliki bank umum syariah, untuk dapat

menegaskan kembali komitmen induk dalam mengembangkan bisnis

syariahnya. Melalui penegasan komitmen dari strategi dan arah kebijakan

tersebut diharapkan perbankan syariah dapat lebih menyejajarkan tingkat

layanannya dengan bank umum konvensional (BUK) induknya antara lain


melalui kerjasama penggunaan fasilitas teknologi, jaringan kantor dan

SDM.

Tingkat penerapan strategi kerjasama ini yang merupakan salah satu upaya

mendorong pertumbuhan bank syariah juga masih bervariasi. Pada beberapa

bank, kerjasama yang dilakukan masih relatif terbatas baik di sisi jenis

produk maupun jumlah jaringan kantor yang digunakan, antara lain karena

proses penyesuaian infrastruktur teknologi informasi dan pengelolaan

SDM yang masih berlangsung. Namun di bank lain, telah diterapkan secara

progresif, misalnya mulai dalam bentuk dukungan permodalan dan ekspansi

bisnis secara reguler, hingga pengembangan cross selling dan penyetaraan

produk dengan dukungan infrastruktur seperti jaringan kantor dan IT, dan

kebijakan SDM yang lebih integrated dengan memasukkan komponen

aktivitas bisnis syariah yang dilakukan SDM BUK-nya sebagai komponen

penilaian kinerjanya. Sementara penggunaan regulatory incentives oleh

Bank Indonesia belum dilakukan pada tahun 2012, dengan pertimbangan

kesiapan dan kemanfaatan pengaturan dan kebijakan yang akan dikeluarkan

seharusnya dapat bermanfaat kepada seluruh atau sebagian besar pelaku

industri perbankan syariah. Dengan demikian diharapkan pada tahun

mendatang pelaku industri perbankan syariah akan lebih siap dan dapat

memanfaatkan arah kebijakan dan pengaturan, sehingga ke depan akan

dipertimbangkan penggunaan regulatory incentives dimaksud.

4. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dengan Fokus pada Kesetaraan

dan Keunikan (Parity & Distinctiveness)

Ditengah terjadinya perlambatan perekonomian, perbankan syariah masih

mengalami kenaikan jumlah rekening pembiayaan yang relatif cukup

tinggi (71%) selama setahun terakhir (Oktober 2012, yoy). Hal ini

menunjukkan masih relatif tumbuhnya minat dan permintaan terhadap

produk perbankan syariah, serta masyarakat telah semakin mengenal

dan merasakan kemanfaatan dari kehadiran bank syariah. Menyikapi


perkembangan tersebut, Bank Indonesia memandang bahwa citra inklusif

industri perbankan syariah, yang juga semakin dikenali sebagai iB (ai-Bi),

perlu terus dikomunikasikan kepada berbagai segmen yang relevan dan

potensial. Bank Indonesia juga melakukan program komunikasi, sosialisasi

dan edukasi masyarakat melalui iB Campaign, dengan tema pokok

perbankan syariah yang menghargai kerja keras, kemitraan dan kesetaraan,

hal ini dlakukan antara lain berupa dukungan terhadap film Negeri

5 Menara, Blogshop dan Lomba Menulis Blog bekerjasama dengan

Kompasiana (di Bandung, Surabaya dan Makassar), serta exposure media

terkait dukungan BI dan iB pada berbagai media

Dalam upaya mendorong pengembangan perbankan syariah, telah dilakukan

kegiatan seperti dalam kegiatan Bobo Fair 2012 di Jakarta dan Surabaya

(kerjasama dengan perbankan syariah), dengan tujuan lebih mendekatkan

perbankan syariah dengan masyarakat, terutama bagi keluarga yang

memiliki anak-anak usia baru lahir sampai usia sekolah menengah pertama.

Selain itu BI juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan The 1st International

Islamic Financial Inclusion Summit (IFIS) di Surakarta, serta bekerjasama

dengan Kantor Perwakilan BI dalam sosialisasi di daerah seperti Banyumas,

Serang, Makasar, Cianjur dan Gorontalo. Selanjutnya telah dilakukan pula

berbagai kegiatan seperti Training of Trainers (TOT) Perbankan Syariah

bekerjasama dengan STAI Solok Nan Indah, sosialisasi dan bantuan teknis

a.l. dalam Seminar Umum Ekonomi Syariah - UNJ; Diskusi Jakarta Foreign

Correspondence Club; Bincang-Bincang Ramadhan dengan Jurnalis Ekonomi

Syariah; The 3rd Muslim World Biz; dan Workshop ASBANDA. Selain itu,

permintaan kegiatan wawancara oleh media antara lain kepada Majalah

Kontan, Majalah Investor, Bloomberg, Komunitas Jurnalis Radio, Jurnalis

Ekonomi Syariah, Jurnalis Kementerian Agama dan MQ TV.

Menjelang berakhirnya tahun 2012, dilaksanakan program bulan ekonomi

syariah pada bulan November - Desember 2012 yang diawali oleh Forum

Riset Ekonomi Syariah (bekerjasama dengan IAEI) di Pekanbaru serta


diakhiri oleh Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah, Bazar Perbankan

Syariah dan Lecture Series Tokoh Keuangan Syariah Internasional bekerja

sama dengan IDB di bulan Desember 2012. Dalam berbagai program

edukasi dan komunikasi perbankan syariah yang dilakukan selama tahun

2012, lebih difokuskan pada komunikasi kesetaraan parity dan keunikan

distinctiveness produk perbankan syariah, dalam rangka meningkatkan

pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah (iB financial

literacy).

Adapun untuk meningkatkan kompetensi SDM, telah dilakukan kerjasama

dengan ICDIF LPPI untuk Pelatihan Pembiayaan Mikro Perbankan Syariah

bagi BUS, UUS dan BPRS serta Pelatihan Commercial Banking bagi BUS

dan UUS sebanyak 4 kali pelatihan.

5. Peningkatan Good Governance dan Pengelolaan Risiko

Penguatan tata kelola usaha atau good governance dan pengelolaan

risiko masih diperlukan untuk mendukung pertumbuhan perbankan yang

senantiasa dapat terjaga sustainability-nya. Selama tahun 2012, Bank

Indonesia telah menyelesaikan ketentuan dalam rangka menjaga aspek

integritas dan transparansi bagi pengurus dalam pengelolaan bank yaitu

berupa penyempurnaan ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan

Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Indonesia telah memperketat sanksi bagi mereka yang sengaja

menyalahgunakan kewenangannya serta bagi Pemegang Saham Pengendali

(PSP) dan pengurus bank bertanggung jawab penuh dalam batas-batas

ketentuan perundangan yang berlaku, atas apa yang terjadi di bank

mereka. Beberapa pengaturan dimaksud antara lain mengenai kejelasan

kelengkapan dokumen dan waktu bagi calon pengurus dalam melakukan

uji kemampuan dan kepatutan di Bank Indonesia, serta tidak adanya lagi

aspek perhitungan materialitas terhadap keuangan atas dampak perbuatan

yang dilakukan pengurus untuk pengenaan sanksi maupun jumlah tahun


pengenaan sanksi. Pengaturan pengenaan sanksi dimaksud yang antara

lain berlaku terhadap pengurus existing, sekarang menjadi lebih diperlama

waktunya supaya tidak dapat masuk kembali kedalam industri perbankan

syariah, dari sebelumnya 2 tahun menjadi 3 tahun (dalam rangka lebih

menimbulkan efek jera).

Perbankan syariah juga diarahkan untuk terus memperkuat kemampuan

pengelolaan risiko dan senantiasa menjaga prudential banking beserta

pemenuhan Prinsip Syariahnya. Salah satunya, adalah menjaga perbankan

syariah untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menjurus ke arah

spekulasi. Selama tahun 2012, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan

untuk mencegah spekulasi dalam produk emas yaitu berupa ketentuan

produk Bank Syariah dan UUS mengenai produk Qardh beragun emas

yang diterbitkan tahun 2012 bertujuan untuk menjaga prinsip kehati-

hatian bank dan mencegah spekulasi pembiayaan beragun emas (gadai

emas) di perbankan syariah dengan menerapkan batas maksimal plafon/

nasabah dan frekuensi perpanjangan pembiayaan. Selain itu untuk

memitigasi risiko kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian serta melakukan

disinsentif pembiayaan non produktif, Bank Indonesia telah menerbitkan

pula ketentuan mengenai produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)

bagi Bank Syariah dan UUUS. Lebih jauh lagi dalam rangka menghindari

terjadinya arbitrase regulasi antar perbankan serta mengelola kebijakan

makroprudensial yang dapat berpengaruh terhadap harga aset, Bank

Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai penerapan kebijakan

Financing to Value (FTV) dan Down Payment (DP) bagi Produk Pembiayaan

Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa krisis keuangan global memiliki keterkaitan

dengan risiko likuiditas maupun permodalan perbankan, sehingga dalam

rangka adopsi standar internasional pengelolaan risiko perbankan syariah

maka direncanakan pada tahun 2012 Bank Indonesia akan mengeluarkan


hasil review penerapan standar internasional IFSB terkait manajemen

risiko likuiditas selain review penerapan profit equalization reserve (PER)

yang dapat dilakukan dalam rangka mitigasi risiko imbal hasil (rate of

return risk, khususnya displacement risk). Selain itu juga, Bank Indonesia

terlibat aktif dalam pembahasan manajemen risiko bagi perbankan syariah

Internasional dalam workshop bersama IDB dan GARP.

6. Penguatan Sistem Pengawasan

Sejalan dengan kebijakan penguatan tata kelola dan manajemen risiko,

efektivitas pengawasan bank terus ditingkatkan, terutama melalui

penyempurnaan infrastruktur pengawasan.

Bank Indonesia sedang mengembangkan Sistem Informasi Perbankan

(SIP) Syariah, yang merupakan sistem yang mengintegrasikan beberapa

aplikasi perbankan syariah yang digunakan dalam proses pengawasan

bank sehingga semua informasi pengawasan akan terintegrasi baik dari

on site supervision maupun off site supervision sehingga memudahkan

pengawas dalam mengakses informasi yang diperlukan. Sejalan dengan

tuntutan kebutuhan informasi pengawasan yang diperlukan dalam

pengawasan berbasis risiko, penerapan Basel II dan perubahan standar

pelaporan sistem akuntansi yang berlaku internasional, BI telah melakukan

perubahan atas Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS). Perubahan

dalam LBUS ini juga diiringi dengan perubahan terhadap sistem pelaporan

yang selama ini dilakukan, dari form based menjadi metode Extensible

Business Reporting Languange (XBRL) yang mempergunakan kamus

data dalam penyusunan LBUS 2012 (berlaku mulai pelaporan data bulan

Juli 2013). Titik penting sistem pelaporan ini adalah bank syariah akan

menyampaikan data dalam bentuk metadata (data individu tiap transaksi)

dengan mengacu kepada kamus data LBUS. Perubahan sistem dan format

LBUS 2012 tersebut telah di sosialisasikan kepada seluruh BUS/UUS dan

dilaksanakan juga coaching clinic untuk mendukung kesiapan bank syariah


di dalam implementasi sistem tersebut. Seiring dengan perubahan sistem

pelaporan tersebut, diharapkan akan memberikan efisiensi dan fleksibilitas

pelaporan, sekaligus pioner di dalam industri perbankan nasional.

Pengembangan sistem pelaporan BUS ini merupakan bagian dari integrasi

sistem pelaporan BI dalam kerangka Laporan Stabilitas Moneter dan

Sistem Keuangan (LSMK).

Dalam rangka melengkapi infrastruktur pengawasan BPRS, Bank Indonesia

telah menyusun aplikasi dan pedoman penilaian pengawasan dini BPRS

yang mulai diimplementasikan pada awal tahun 2012. Lebih lanjut, Bank

Indonesia juga telah mengembangkan aplikasi Enterprise Data Warehouse

(EDW) bagi pengawas untuk mendukung penyediaan informasi dari sisi

perkembangan BPRS secara industri (statistik) dan kebutuhan simulasi data

keuangan BPRS secara individual yang bersumber dari Laporan Berkala

BPRS, EWS BPRS, dan Simwas BPRS. Implementasi ini diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan dan intuisi pengawas bank syariah dalam

mendeteksi permasalahan bank lebih awal dan dapat menyelaraskan

kegiatan off-site dan on-site supervision. Sementara itu, infrastruktur

pengawasan lain yang sedang tahap pengembangan adalah sistem

pelaporan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Pedoman Panel Pengawasan

BPRS. Sistem pelaporan RBB merupakan penyempurnaan dari Simwas

BPRS berupa penyediaan informasi RBB (BPRS) dan realisasinya secara web

based sehingga diharapkan informasi yang disajikan lebih aktual dan

tepat waktu. Sedangkan Forum Panel Pengawasan BPRS merupakan

bentuk proses quality assurance pengawasan BPRS.

Sejalan dengan pengembangan konsep pengawasan bank umum

konvensional, dilakukan juga penyempurnaan terhadap konsep pengawasan

bank syariah dengan rencana penerapan konsep Risk Based Bank Rating

Syariah (RBBR-S) dengan menambahkan dua risiko terkait aspek syariah,

yaitu Risiko Imbal Hasil (rate of return risk) dan Risiko Investasi (equity

investment risk). Dalam hal ini termasuk juga mempersiapkan infrastruktur


pengawasan (SIP Syariah) yang menerapkan konsep RBBR Syariah yang

dilengkapi juga dengan informasi statistik.

Sementara berkenaan dengan standar akuntansi perbankan syariah, BI

bersama IAI dan perbankan syariah telah melakukan pembahasan materi

penyempurnaan Pedoman Akutansi Perbankan Syariah (PAPSI) tahun

2003. Penyempurnaan tersebut akan menghasilkan dua produk yaitu : (i)

PAPSI BUS/UUS dan (ii) PAPSI BPRS (PSAK ETAP). Pengklasifikasian PAPSI

dalam dua kelompok tersebut dalam rangka mengakomodasi kompleksitas

dan perkembangan industri. Selain pembahasan dengan industri/IAI/Ikatan

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk persiapan penerapan PSAK 102

(Akuntansi Murabaha), dan rencana pembahasan lanjutan guna mencapai

kesepakatan penerapan PSAK 102 di perbankan syariah.

Selain penyempurnaan infrastruktur pengawasan tersebut, BI juga secara

regular terus melaksanakan program pelatihan pengawas bank syariah

dalam rangka peningkatan kompetensi pengawas baik tingkat dasar,

menengah dan advance. Disamping pelatihan regular tersebut, terdapat

pula pelatihan khusus seperti: penaksir emas untuk memberikan

pengetahuan dan ketrampilan menilai emas karena produk ini salah satu

trend bisnis perbankan syariah, RBBR untuk pendalaman konsep

pengawasan, pelatihan EWS, Simwas dan EDW. Dengan penyempurnaan

baik infrastruktur maupun SDM pengawasan bank syariah, diharapkan

kedepan pengawasan bank syariah akan lebih tajam dan berkualitas.

1.7 Pelaksanaan Fungsi Sosial dan Linkage BUS dan UUS

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah

dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana yang berasal

dari zakat, infak, sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada

organisasi pengelola zakat. Selain itu juga dapat menghimpun dana yang

berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir)


sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial ini, juga

dapat merefleksikan peranan perbankan syariah dalam pemerataan

kesejahteraan ekonomi umat.

Dari 8 BUS dan 4 UUS yang telah melaporkan pelaksanaan fungsi sosial dan

linkage, jumlah dana yang telah dikumpulkan dan/atau disalurkan perbankan

syariah selama tahun 2012 (s.d Oktober 2012) adalah: (i) dana CSR Rp42,2

milyar, (ii) dana ZISW Rp52,7 milyar, (iii) linkage program BPRS Rp207,2 milyar

dan (iv) linkage program BMT Rp439,2 milyar. Hal ini dapat terlihat dari

gambar dibawah.


Grafik 1.

Pertumbuhan Dana Sosial/Linkage (Rp juta)

Dana CSR Dana ZISW Linkage BPRS Linkage BMT

500000

400000

300000

200000

100000

0

2009 2010 2011 2012

(Oktober)

Grafik 1.2.

Rata-rata Growth Dana Sosial/Linkage

100,00

50,00

0,00

(%)

Linkage BMT

Dana ZISW Linkage BPRSDana CSR

BMT PenerimaBPRS Penerima


Bab

2

Industri perbankan syariah nasional hingga bulan Oktober 2012 masih berada

dalam fase pertumbuhan yang tinggi yaitu 37% (lihat gambar 2.1). Perkembangan

ini tentu memberikan harapan positif bagi perkembangannya pada tahun 2012.

Namun yang menonjol pada tahun ini adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan

yang signifikan akibat perlambatan pada sisi pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Optimisme untuk tetap tumbuh masih terpelihara dalam industri perbankan syariah.

Terlebih lagi ketika perekonomian secara global diprakirakan akan membaik pada

tahun 2013. Dengan begitu ekonomi nasional pada tahun depan diprakirakan akan

mampu tumbuh lebih baik.

KONDISI PEREKONOMIAN, DAMPAK TERHADAP

PERBANKAN DAN PROYEKSI PERTUMBUHAN

PERBANKAN SYARIAH

19

Grafik 2.1.

Perkembangan Industri Perbankan Syariah (BUS + UUS)

200,000,000

180,000,000

160,000,000

140,000,000

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0

(%)

60

50

40

30

20

10

0

Jan

Mei

Sep

Jan

Mei

Sep

Jan

Mei

Sep

Jan

Mei

Sep

Jan

Mei

Sep

Jan

Mei

Sep

Jan

Mei

Sep

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Asset (left axis) GAsset GFinancing GDeposit

Perekonomian global yang membaik tentu akan mendorong pertumbuhan

ekonomi nasional yang akhirnya memiliki pengaruh positif bagi kinerja bank syariah

pada tahun depan. Dengan kondisi dalam negeri yang masih relative stabil dan

optimisme pada dinamika perekonomian global diharapkan mampu mendorong

tingkat preferensi dan kepercayaan pelaku bisnis untuk melakukan ekspansi usaha.

Pelambatan kinerja pada aspek DPK yang terjadi pada tahun 2012 memberikan

pelajaran berharga bagi industri untuk juga memperhatikan harmonisasi kebijakan

dengan lembaga terkait khususnya lembaga pemerintah, mengingat pelambatan

tersebut berasal dari penarikan DPK oleh Kementerian Agama untuk ditempatkan

di Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Harmonisasi ini pada dasarnya merupakan

salah satu potensi untuk mengakselerasi pertumbuhan perbankan syariah nasional

karena jika berkaca dari negara lain peran lembaga pemerintah (termasuk institusi

komersial/swasta (BUMN) yang dimiliki pemerintah) sangat signifikan dalam

membesarkan portfolio perbankan syariah, baik sisi pendanaan maupun pembiayaan.

2.1 Kondisi Perekonomian Dunia dan Domestik

Berdasarkan analisis IMF dalam World Economic Outlook Update (WOE-IMF),

pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2012 diprakirakan sebesar 3,5%.

Namun pada tahun 2013 pertumbuhan diprakirakan akan membaik menjadi

3,9%. Indikasi pelambatan pertumbuhan dunia ekonomi dunia, terlihat pada

dua motor ekonomi dunia yaitu Amerika Serikat dan China. Berdasarkan data

yang dirangkum oleh US Department of Commerce, Amerika Serikat hanya

mencatat pertumbuhan sebesar 1,5% di triwulan II-2012, sedangkan pada

triwulan I-2012 perekonomian Amerika Serikat tumbuh 2%. Begitu juga

dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang melambat yakni dari 1,9% (triwulan

I-2012) menjadi 1,8% (triwulan II-2012), kondisi ini di luar perkiraan World

Bank dan IMF. Hal ini mengindikasikan bahwa krisis Eropa sudah mengakibatkan

perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Perekonomian Eropa

masih melemah seiring dengan implementasi kebijakan penghematan fiskal

yang berdampak pada tertekannya aktivitas ekonomi khususnya di pasar

tenaga kerja. Selain itu, perekonomian dunia yang tumbuh lebih rendah


mengakibatkan penurunan aktivitas perdagangan dunia. IMF memprakirakan

volume perdagangan dunia di tahun 2012 hanya tumbuh 3,8% (lebih rendah

dari perkiraan sebelumnya) dan juga lebih rendah dari tahun 2011 (5,9%).

Dengan prakiraan bahwa geliat positif ekonomi akan terjadi pada tahun

depan, pada tahun 2013 diprakirakan perekonomian dunia akan tumbuh

3,9% (WOE-IMF). Perekonomian AS diharapkan menjadi salah satu pendorong

utama pemulihan perekonomian dunia pada tahun 2013. Sementara itu,

kebijakan budget deficit yang diterapkan oleh negara Eropa belum menunjukkan


*) IMF : China, India, Malaysia, Thailand, Philipina, Indonesia. : Proyeksi., e: EstimasiSumber: IMF, ADB, World Bank, diolah

Tabel 2.1.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

201320122011201320122011201320122011201320122011

WEO-IMF World BankAsia PacificConcencus Forecast

Asia Development Bank Forecast

Word Output 3,9 3,5 3,9 2,7 2,5 3,0 - 3,32 3,85

Advanced Economies 1,6 1,4 1,9 1,6 1,4 1,9 - 1,4 1,8

Amerika Serikat 1,7 2,0 2,3 1,7 2,1 2,4 1,8 2,1 2,3 1,7 1,9 2,2

Jepang -0,7 2,4 1,5 -0,7 2,4 1,5 -0,7 2,5 1,4 -0,7 2,2 1,5

Eropa 1,5 -0,3 0,7 1,6 -0,3 0,7 1,5 -0,2 0,7 1,5 -0,7 0,8

Developing Asia* 7,8 7,1 7,5 6,1 5,3 5,9 7,1 6,4 6,9 7,2 6,6 7,1

China 9,2 8,0 8,5 9,2 8,2 8,6 9,2 8,1 8,4 9,2 8,2 8,5

India 7,1 6,1 6,5 6,9 6,6 6,5 6,9 6,3 7,2 6,5 6,5 7,3

ASEAN 5 4,5 5,4 6,1 - - - - - - 4,5 5,6 5,9

Indonesia - - - 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,2 6,5 6,4 7,3

Malaysia - - - - - - 5,1 4,2 4,7 5,1 4,0 5,0

Philipina - - - - - - 3,9 4,7 4,9 3,7 4,8 5,0

Thailand - - - 0,1 4,3 5,2 0,1 5,3 4,5 0,1 5,5 5,5

Vietnam - - - - - - 6,0 5,3 6,2 5,9 5,7 6,2

Latin America And the Caribbean 4,5 3,4 4,2 4,3 3,5 4,1 4,2 3,3 4,0 - - -

Middle East and North Africa 3,5 5,5 3,7 1,0 0,6 2,2 - - - - - -

Sub-Saharan Africa 5,2 5,4 5,3 4,7 5,0 5,3 - - - - - -

hasil yang signifikan. Hal ini terlihat dengan semakin memburuknya

perekonomian Yunani dan sudah berdampak kepada perekonomian beberapa

negara antara lain Perancis dan Finlandia. Namun secara keseluruhan tahun

2013 diprakirakan pertumbuhan ekonomi Eropa positif dibandingkan dengan

tahun ini. Di sisi lain, prediksi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN-

5 cukup optimis dengan laju pertumbuhan yang meningkat dibandingan

dengan kawasan lain di dunia. Geliat negara-negara tujuan ekspor pada tahun

2013 diharapkan mampu mendorong kinerja ekspor negara developing

countries, meskipun peningkatan arus modal asing khususnya Foreign Direct

Investment (FDI) yang cukup tinggi serta masih tingginya konsumsi domestik

merupakan pendukung utama pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih

optimis. (lihat Tabel 2.1.).

Khusus untuk kondisi Indonesia, hampir semua lembaga keuangan dunia

memperkirakan pada tahun 2013 Indonesia akan mengalami pertumbuhan

yang lebih baik dibandingkan tahun ini, bahkan Asian Development Bank

(ADB) memperkirakan pertumbuhan Indonesia akan mencapai 7,3%. Prakiraan

positif ini tentu akan mendorong tingkat kepercayaan terhadap ekonomi

Indonesia untuk tumbuh lebih baik, baik dari sektor luar negeri maupun

domestik. Sepanjang tahun 2012 Bank Indonesia memutuskan untuk

menetapkan dan mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%. Tingkat suku

bunga tersebut dinilai masih konsisten dengan tekanan inflasi yang rendah

dan terkendali sesuai dengan sasaran inflasi tahun 2012 dan 2013, yaitu 4,5%

1%. Sejalan dengan dinamika perekonomian dan sejumlah kebijakan yang

ditempuh selama ini, tekanan ketidakseimbangan eksternal mulai mereda

dengan defisit transaksi berjalan yang telah menurun dan neraca pembayaran

yang kembali mengalami surplus. Nilai tukar rupiah juga bergerak sesuai

kondisi pasar dengan intensitas depresiasi yang menurun. Sementara itu,

perekonomian domestik masih tumbuh cukup baik, meskipun sedikit melambat

akibat menurunnya ekspor karena dampak berlanjutnya pelemahan ekonomi

global. Ke depan, Bank Indonesia mengarahkan kebijakannya untuk mengelola

keseimbangan eksternal ke tingkat yang berkesinambungan dengan tetap


memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Bank

Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dalam

upaya menjaga kestabilan ekonomi makro dan kesinambungan pertumbuhan

ekonomi nasional.

Bank Indonesia menilai bahwa perekonomian domestik sejauh ini masih

tumbuh cukup baik walaupun mengalami sedikit perlambatan. Perekonomian

Indonesia pada triwulan III-2012 tumbuh 6,2%, sedikit lebih rendah dari

prakiraan akibat penurunan kinerja ekspor yang masih berlanjut. Pertumbuhan

tersebut didorong oleh kuatnya permintaan domestik, terutama konsumsi

rumah tangga dan investasi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diprakirakan

akan kembali meningkat, ditopang oleh konsumsi dan investasi domestik

yang tetap kuat. Ekspor diprakirakan juga akan mengalami perbaikan sejalan

dengan membaiknya perekonomian beberapa negara mitra dagang utama,

meskipun masih dibayangi ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dengan perkembangan tersebut, ekonomi Indonesia untuk keseluruhan tahun

2012 diprakirakan tumbuh 6,3% dan pada tahun 2013 meningkat menuju

kisaran 6,3%-6,7%.

Keseimbangan eksternal dalam perekonomian juga mengalami perbaikan

sebagaimana yang diharapkan. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III-

2012 turun menjadi 2,4% dari PDB, lebih rendah dari triwulan II-2012 sebesar

3,5% dari PDB. Perbaikan defisit transaksi berjalan ini disebabkan oleh

membaiknya kinerja neraca transaksi perdagangan yang didorong oleh

penurunan impor yang cukup tajam, khususnya barang-barang konsumsi,

sementara beberapa komoditas ekspor nonmigas seperti CPO mulai tumbuh

positif. Transaksi Modal dan Finansial (TMF) mencatat peningkatan surplus

yang lebih besar, terutama didorong oleh investasi langsung (FDI), sehingga

secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III-2012

kembali mencatat surplus. Ke depan, NPI pada triwulan IV-2012 diprakirakan

akan mengalami surplus yang lebih besar, ditopang oleh membaiknya transaksi

berjalan dan meningkatnya surplus TMF, khususnya investasi langsung.


Dengan perkembangan tersebut, jumlah cadangan devisa pada akhir Oktober

2012 meningkat sehingga mencapai 110,3 miliar dolar AS atau setara dengan

6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Inflasi tetap terkendali dan diprakirakan pada akhir tahun akan berada di

sekitar titik tengah kisaran sasaran inflasi 2012 sebesar 4,5%1%. Inflasi IHK

pada Oktober 2012 tercatat 0,16% (mtm) sehingga secara tahunan sebesar

4,61% (yoy). Inflasi inti masih terkendali, meskipun sedikit meningkat menjadi

4,59% (yoy), terutama didorong oleh kenaikan sewa dan kontrak rumah.

Secara fundamental, terkendalinya inflasi inti dipengaruhi oleh turunnya

imported inflation sejalan dengan penurunan harga komoditas pangan dan

energi global, relatif terjaganya stabilitas rupiah, stabilnya ekspektasi inflasi,

serta respons sisi penawaran yang memadai. Sementara itu, perkembangan

harga bahan pangan (volatile food) mencatat deflasi didorong oleh koreksi

harga komoditas pangan seiring dengan meningkatnya pasokan. Di sisi lain,

inflasi administered prices juga terjaga pada level yang rendah seiring dengan

tidak adanya kebijakan Pemerintah di bidang harga barang dan jasa yang

bersifat strategis.

2.2. Dampak Makro Ekonomi terhadap Perbankan dan Perbankan Syariah

Secara nasional, kondisi ekonomi makro yang positif diharapkan mampu

mendorong kinerja industri perbankan nasional lebih baik pada tahun 2013.

Sementara itu, sepanjang tahun 2012 stabilitas sistem keuangan dan fungsi

intermediasi perbankan tetap terjaga dengan baik. Kinerja industri perbankan

yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital

Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8% dan terjaganya

rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%.

Pertumbuhan kredit hingga akhir September 2012 mencapai 22,9% (yoy).

Perlambatan terutama pada kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 21,9%

(yoy) sementara kredit konsumsi tumbuh relatif stabil sebesar 19,6% (yoy).

Namun, kredit investasi tumbuh tinggi sebesar 30,4% (yoy), dan diharapkan


dapat meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Perbankan ke depan

masih mendominasi sistem keuangan berdasarkan total aset lembaga keuangan

di Indonesia. Dari sisi ketahanan permodalan bank, sampai dengan akhir

tahun 2012 perbankan terindikasi masih mampu menyerap risiko memburuknya

ekonomi Eropa dan AS. Hal ini terutama dikarenakan jumlah eksposur aset

perbankan yang berasal dari luar negeri tidak terlalu signifikan dibandingkan

total asset perbankan dari dalam negeri.

Sepanjang tahun 2012 dampak makro ekonomi berupa krisis keuangan

global yang cenderung melambatkan laju pertumbuhan ekonomi di banyak

negara di dunia, diyakini memiliki pengaruh yang minimal terhadap industri

perbankan syariah nasional. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset perbankan

syariah yang masih relatif tinggi. Penurunan aset industri yang signifikan

dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan September 2012 lebih karena

akibat dari penurunan DPK yang cukup tajam. Penurunan ini disebabkan


Grafik 2.2.

FDR, CAR Dan NPF Perbankan Syariah (BUS + UUS) 6 Tahun Terakhir

NPF Gross NPF Net FDRCAR

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

(%)

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

(%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mar

Jun

Sep

Mar

Jun

Sep

Mar

Jun

Sep

Mar

Jun

Sep

Mar

Jun

Sep

Mar

Jun

Sep

Mar

Jun

Sep

oleh penarikan yang cukup besar dana pemerintah (Kementerian Agama)

untuk keperluan pengembangan ekonomi sektor lain. Dengan demikian,

pelambatan pertumbuhan industri perbankan syariah lebih akibat kondisi

domestik dan bersifat non-ekonomi. Sepanjang tahun 2012, kinerja industri

perbankan syariah nasional relatif cukup baik, dimana; (i) fungsi intermediasi

ada pada tingkat yang optimal (rata-rata FDR 2012 sebesar 96,5%); (ii) tingkat

kecukupan modal (CAR) masih jauh di atas minimum 8% (rata-rata CAR

2012 sebesar 15,5%); dan (iii) tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) di bawah

5% (rata-rata NPF 2012 sebesar 2,79%).

Sementara itu, portfolio pembiayaan perbankan syariah secara sektoral

ekonomi mulai identik dengan portfolio kredit perbankan nasional, dimana

pembiayaan di sektor konsumtif, jasa bisnis dan perdagangan masih

mendominasi (lihat gambar 2.3). Secara keseluruhan pembiayaan perbankan

syariah tumbuh 40,4% (YoY per-Oktober 2012). Dengan demikian, kondisi


Grafik 2.3.

Break Down Pembiayaan Perbankan Syariah

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Listrik, gas dan air

Industri Pengolahan

Pertambangan

Pertanian

Lain-Lain

Jasa Sosial

Jasa dunia Usaha

Pengangkutan

Perdagangan

Konstruksi

NasionaliB

perekonomian global yang membaik dan geliat ekonomi domestik yang

semakin positif diharapkan memberikan lingkungan usaha yang kondusif

bagi pertumbuhan industri perbankan nasional yang lebih baik pada tahun

2013. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan dampak makro

ekonomi berupa perbaikan kondisi ekonomi pada tahun 2013 akan berdampak

positif dan diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan industri yang lebih

tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun lalu.

2.3. Proyeksi Pertumbuhan Perbankan Syariah 2013

Proyeksi industri perbankan syariah sepanjang tahun 2012 relatif cukup akurat

antara lain proyeksi total asset, pembiayaan, DPK dan market share. Secara

umum, kinerja industri perbankan syariah selama tahun 2012 masih sesuai

dengan yang diproyeksikan.

Untuk tahun 2013, proyeksi perkembangan perbankan syariah masih terdiri

dari 3 skenario yaitu: (i) skenario pesimis, (ii) skenario moderat dan (iii) skenario

optimis. Skenario pesimis terjadi apabila ekspansi perbankan syariah mengalami

tekanan baik dari faktor internal maupun eksternal. Tekanan dari internal

bersumber antara lain dari semakin terbatasnya funding yang berhasil dihimpun

dari publik khususnya kemampuan beberapa bank tertentu dan cukup

dominan, yang semakin menurun dalam meningkatkan DPK. Dengan demikian

ekspansi pembiayaan yang dilakukan menjadi semakin terbatas dan dibutuhkan

target funding baru untuk memperbesar operasi bank syariah seperti nasabah

korporasi dan pemerintah yang lebih besar. Tekanan dari faktor eksternal

bersumber dari menurunnya kinerja perekonomian nasional. Sementara

kinerja pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah sensitif terhadap stabilitas

perekonomian domestik. Perekonomian Eropa yang masih dalam kondisi

krisis, sedikit banyak berdampak kepada perekonomian nasional walaupun

sejauh ini perekonomian Indonesia masih tumbuh positif dengan kecepatan

yang melambat.


Skenario moderat adalah ketika akselerasi perbankan syariah saat ini terus

berlanjut dan tidak banyak mengalami tekanan atau tetap didukung oleh

faktor-faktor organik. Ekspansi pembiayaan terus berlanjut dan peningkatan

DPK terus meningkat untuk mengimbangi sisi aset. Tahun 2013 Kementerian

Agama disinyalir akan kembali menempatkan dana haji di perbankan syariah

sebesar 30% bahkan berpotensi lebih besar dari persentase tersebut. Selain

itu, penerapan ketentuan multiple license industri perbankan nasional dapat

membawa konsekuensi peningkatan kewajiban modal pemilik di bank-bank

umum termasuk di bank syariah. Hal ini tentunya mendukung ekspansi

perbankan syariah ke depan.

Skenario optimis apabila faktor-faktor non organik terjadi bersamaan dengan

faktor-faktor organik (skenario moderat) seperti dibukanya bank-bank syariah

baru, spin off UUS menjadi BUS, konversi bank konvensional menjadi bank

syariah termasuk meningkatnya penempatan dana pemerintah di bank syariah

(dana haji, sukuk, dll).


Grafik 2.4.

Proyeksi dan Realisasi Total Asset

Asset CB (moderate)Asset CB (actual) Asset IB (actual)Asset IB (moderate)Asset IB (pesimist) Asset IB (optimist)

4,500,000,000

0

4,000,000,000

3,500,000,000

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

330,000,000

280,000,000

230,000,000

180,000,000

130,000,000

80,000,000

actual

estimation

2011 2012 2013

Jan Mar Mei Jul Sep NovJan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov

Dengan berbagai skenario tersebut, total aset tahun 2013 diproyeksikan

menjadi Rp255 triliun (skenario pesimis), Rp269 triliun (skenario moderat),

dan Rp296 triliun (skenario optimis) (lihat Gambar 2.4.).

Sementara market share sebesar 5% diperkirakan akan tercapai antara April

2013-Mei 2013 dan akhir 2013 diperkirakan market share telah menjadi 6,5%

(lihat gambar 2.5).

Sementara itu, total DPK pada akhir tahun 2013 diperkirakan menjadi sebesar

Rp168 triliun (pesimis), Rp177 triliun (moderat), dan Rp186 triliun (optimis).

(lihat Gambar 2.6).

Sedangkan total pembiayaan tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp200 triliun

(pesimis), Rp211 triliun (moderat) dan menjadi sebesar Rp222 triliun (optimis).

(lihat gambar 2.7).


Grafik 2.5.

Proyeksi Market Share

Market Share (estimasi)Market Share (aktual)

2011 2012 2013


6.7

6.2

5.7

5.2

4.7

4.2

3.7

3.2

4.32%

4.26%

5%


Grafik 2.6.

Proyeksi dan Realisasi Total DPK

DPK IB (moderate)DPK IB (actual) DPK IB (pesimist) DPK IB (optimist)

2011 2012 2013


200,000,000

180,000,000

160,000,000

140,000,000

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0

actual estimation

Grafik 2.7.

Proyeksi dan Realisasi Total Pembiayaan

Financing IB (moderate)

Financing IB (actual) Financing IB (pesimist)

Financing IB (optimist)

2011 2012 2013


250,000,000

230,000,000

210,000,000

190,000,000

170,000,000

150,000,000

130,000,000

110,000,000

90,000,000

70,000,000

50,000,000

actualestimation


Moderat

Aset 255 36 % 269 44% 296 58%

DPK 168 17% 177 23% 186 29%

Pembiayaan 200 36% 211 43% 222 50%

(Rp. Triliun)

Tabel 2.2.

Proyeksi dan Pertumbuhan Aset, DPK dan Pembiayaan Tahun 2013

(%) (Rp. Triliun) (Rp. Triliun)(%) (%)

OptimisPesimis

Grafik 2.8.

Proyeksi Aset, DPK dan Pembiayaan Tahun 2013 (Rp. Triliun)

Pesimis Moderat Optimis

300

250

200

150

100

50

0

Aset DPK PYD


Grafik 2.9.

Proyeksi Pertumbuhan Aset, DPK dan Pembiayaan Tahun 2013 (%)

Pesimis Moderat Optimis

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

Aset DPK PYD

(%)

Memasuki tahun 2013, perekonomian dunia masih dibayangi oleh perlambatan

perekonomian negara-negara maju seperti AS dan Eropa. Pemulihan ekonomi global

akan lambat dan kemungkinan akan diperpanjang. Untuk mengisi kekurangan

permintaan agregat yang sedang berlangsung di negara maju, sangat penting bagi

negara-negara berkembang untuk mengambil peluang perdagangan, investasi, dan

keuangan.

Ekonomi Asia menunjukkan ketahanannya di tengah dampak krisis global.

Tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi rendah, sistem keuangan

yang sehat, dan keseimbangan fiskal yang sehat. Kondisi Asia tahun 2012 diperkirakan

mempunyai pertumbuhan 6,1%, inflasi 4,7%, dan surplus transaksi berjalan sebesar

1,6% dari PDB. Optimisme untuk prospek 2013 diproyeksikan pertumbuhan menjadi

sebesar 6,7%, inflasi dapat turun menjadi 4,6%, dan surplus transaksi berjalan

meningkat menjadi 1,7% dari PDB.

Wilayah ini akan memainkan peran utama untuk mendukung ekonomi

global. Pertama, keberhasilan dalam mengatasi dampak krisis 1997/98 melalui

restrukturisasi kredit dan rekapitalisasi bank-bank di Asia membuat sektor

keuangan Asia jauh lebih sehat dan terbukti tahan dalam menghadapi krisis 2008-

2009. Kedua, dasar fundamental yang kuat dalam kebijakan makroekonomi dan

keuangan yang sehat. Kebijakan makroekonomi terwujud dalam kebijakan moneter

diarahkan untuk mencapai stabilitas harga guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain mengadopsi prinsip standar internasional untuk memperkuat kesehatan

untuk sektor keuangan dan peran intermediasi bagi perekonomian. Ketiga,

strategi perekonomian terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang

tinggi.

ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH 2013

33

Bab

3

Ditandatanganinya the ASEAN Economic Community (AEC), yang melahirkan

the AEC Blueprint menyatakan bahwa pada tahun 2015 akan diperkuat integrasi

perekonomian global dan bilateral dengan empat pilar: pasar tunggal dan basis

produksi, kawasan ekonomi yang kompetitif, wilayah pembangunan ekonomi yang

merata, dan wilayah yang terintegrasi dengan perekonomian global. Selain itu,

terdapat kerja sama regional dalam lingkup yang lebih luas seperti ASEAN + 3 untuk

meningkatkan kerjasama intra-regional.

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia mempunyai pertumbuhan ekonomi

terstabil di Asia bahkan dunia dalam 20 (dua puluh) triwulan terakhir. Dalam delapan

tahun terakhir perekonomian Indonesia terus tumbuh dengan rata-rata sekitar 6,1

6,2% per tahun. Selain itu, Indonesia sebagai pelopor dalam penerapan bauran

kebijakan moneter dan makroprudensial yang efektif. Sehingga mampu memitigasi

risiko kredit dan mencegah pelarian modal, tanpa harus menaikkan suku bunga.Sejak

Oktober 2011 Bank Indonesia merupakan bank sentral pertama di kawasan Asia

yang menurunkan suku bunga kebijakan. Dalam tiga tahun terakhir laju inflasi

menunjukkan tren menurun, nilai tukar menunjukkan fluktuasi dalam batas wajar

dan selaras dengan nilai fundamentalnya. Dengan dinamika risiko makro yang

menurun dan stabilitas sistem keuangan yang kuat, saving-investment menjadi

berkontributif terhadap penguatan fondasi struktural perekonomian. Rasio investasi

terhadap PDB melampaui levelnya sebelum krisis 1997/1998. Daya tahan perbankan

yang kuat menjadi peredam guncangan (shock absorber) bagi perekonomian. Daya

redam ini ditopang oleh kekuatan modal yang memadai dalam menyerap risiko dan

efektifnya pengaturan dan pengawasan perbankan. Ketahanan dan sistem pengawasan

perbankan yang efektif telah mendorong perbankan menjalankan fungsi intermediasi

penyaluran pembiayaan secara maksimal dan disertai dengan tingkat kredit bermasalah

yang masih terkendali.

Perbankan syariah sebagai bagian dari perbankan nasional, dalam menetapkan

arah kebijakan perbankan syariah ke depan tidak terlepas dari kebijakan perbankan

nasional sebagaimana yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia dalam

pertemuan Bankers Dinners tanggal 23 November 2012 lalu. Arah kebijakan perbankan


syariah akan mengacu kepada 3 (tiga) koridor yang saling terkait yaitu : (i) pemeliharaan

stabilitas sistem keuangan, (ii) penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, dan

(iii) penguatan fungsi intermediasi, termasuk program keuangan inklusif, yang dapat

lebih bermanfaat bagi perekonomian serta masyarakat yang lebih luas.

Dalam rangka terus mendorong dan menjaga kesinambungan pengembangan

perbankan syariah, terlebih pada tahun 2013 yang merupakan tahun transisi

pengawasam mikroprudential perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa

Keuangan yang mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2014, Bank Indonesia memandang

perlu dilakukannya langkah pengembangan dan kebijakan perbankan syariah yang

difokuskan pada hal-hal berikut :

1. Pembiayaan Perbankan Syariah yang Lebih Mengarah kepada Sektor

Ekonomi Produktif dan Masyarakat yang Lebih Luas.

Potensi Indonesia di tengah optimisme Asia sebagai mesin utama penggerak

perekonomian dunia dan bonus demografi Indonesia telah memberikan peluang

yang besar tetap tumbuhnya perekonomian Indonesia. Arah pengembangan

yang sesuai untuk memberikan multiflier effect yang lebih besar bagi pertumbuhan

ekonomi Indonesia adalah dengan turut menunjang pertumbuhan perekonomian

nasional. Dukungan pembiayaan kepada sektor produktif tidak hanya akan

meningkatkan market share perbankan syariah namun juga akan mendukung

perekonomian nasional yang lebih berdikari.

Seperti halnya arah perbankan syariah pada tahun yang lalu, di tahun 2013

perbankan syariah diarahkan untuk mengembangkan pelayanan akan pembiayaan

sektor-sektor produksi. Beberapa terobosan yang dapat ditempuh antara lain

dengan memasuki sektor-sektor yang mendapatkan prioritas dari pemerintah

seperti konstruksi, listrik dan gas, pertanian dan industri kreatif, sektor produktif

untuk start up business, dan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) serta

proyek-proyek skala prioritas dalam inisiatif MP3EI (Master plan percepatan dan

perluasan pembangunan ekonomi Indonesia). Pada tahun 2012, fokus pembiayaan


kepada sektor produktif ini sudah mulai terlihat hasilnya di perbankan syariah,

dimana sebagai akibatnya terlihat dari melambatnya pertumbuhan pangsa sektor

konsumsi (jasa dunia usaha + jasa sosial + lain-lain) terhadap total pembiayaan

kepada berbagai sektor ekonomi dan melambatnya pertumbuhan pangsa

pembiayaan jenis konsumsi terhadap total pembiayaan (modal kerja + investasi

+ konsumsi) dibandingkan tahun sebelumnya (yoy, posisi September).

Selain ke sektor produktif, pembiayaan perbankan syariah diarahkan juga agar

lebih efektif dan efisien. Bank Indonesia telah mendorong hal ini kepada bank

syariah melalui langkah supervisory action. Kedepan tidak menutup kemungkinan

Bank Indonesia akan mengeluarkan regulasi terkait dengan hal ini.

Berada pada level playing field yang sama dengan perbankan konvensional, yang

telah memiliki keunggulan struktur pendanaan yang lebih efisien dan jenis

pembiayaan yang lebih familiar bagi masyarakat merupakan tantangan tersendiri


Grafik 3.1.

Perlambatan Pertumbuhan Pangsa Konsumsi Perbankan Syariah

2011 2012

GPangsa sektor konsumsi

(%)

GPangsa pembiayaan konsumsi

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

bagi perbankan syariah. Selain itu, dimaklumi bahwa beberapa bank konvensional

merupakan pemain yang handal dan lebih unggul dalam pembiayaan produktif

yaitu dalam segi permodalan dan infrastruktur baik dalam bentuk jaringan kantor

maupun teknologi informasi serta Sumber Daya Manusia. Selain membutuhkan

kompetensi dari industri syariah termasuk Sumber Daya Insani (SDI), perbankan

syariah juga membutuhkan akses informasi dalam mendapatkan market

pembiayaan produktif. Kemampuan SDI berperan sangat strategis dalam

mendukung market inteligence baik dalam menganalisa pembiayaan maupun

untuk memasarkan produk-produk syariah yang tepat untuk sektor produktif

dimaksud. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan turut menjembatani knowledge

and skill gap yang masih menjadi kendala industri perbankan syariah. Bentuk

dukungan dari Bank Indonesia lebih lanjut antara lain berupa kajian model bisnis

perbankan syariah dan finalisasi indeks sektor riil yang menghasilkan informasi

untuk dapat lebih mencerminkan hasil usaha dari sektor riil yang nantinya akan

dibiayai oleh perbankan syariah.

Beberapa upaya untuk memperkecil gap tersebut akan ditempuh baik melalui

pelatihan, workshop, seminar, maupun bentuk komunitas antar SDI perbankan

syariah. Namun demikian, keberhasilan perbankan syariah untuk lebih berani

melakukan terobosan melalui pembiayaan sektor produktif tentunya membutuhkan

komitmen yang kuat dari industri perbankan syariah sendiri. Oleh karena itu,

perbankan syariah diharapkan dapat menyiapkan rencana pengembangan

bisnis ke sektor-sektor produksi. Disamping itu, perbankan syariah juga perlu

mempersiapkan pengendalian risiko terkait konsentrasi usahanya, antara lain

melalui persiapan manajemen risiko produk.

Arah kebijakan ke sektor produktif tersebut juga harus diimbangi dengan

pemerataan layanan untuk memberikan inklusivitas perbankan syariah pada

seluruh masyarakat yang melintasi batas-batas daerah dan batas kemampuan

ekonomi. Merujuk keberadaan perbankan syariah yang telah meliputi 33 propinsi

di seluruh Indonesia dan kedekatan psikologis dengan lembaga Baitul Maal Wa

Tamwil (BMT) memberikan ciri khas inklusivitas bank syariah pada seluruh daerah


masyarakat di Indonesia. BMT dapat menjangkau daerah yang terpencil sekalipun.

Kerjasama sinergis untuk memberikan layanan perbankan yang inklusif dapat

disediakan oleh bank syariah melalui pembiayaan kepada BMT baik melalui skim

channeling, executing maupun sebagai penyedia likuiditas terakhir (APEX bank)

serta technical assistance.

Kemudahan pembukaan loket layanan perbankan syariah di daerah-daerah baik

di Jawa maupun di luar Jawa akan digalakan sebagai dukungan pemberdayaan

daerah serta implementasi financial inclusion oleh perbankan syariah. Dalam

rangka memastikan fungsi intermediasi yang lebih fokus kepada sektor produktif

dan pembiayaan kepada masyarakat yang lebih luas, maka sebagaimana perbankan

konvensional akan ditetapkan target pembiayaan produktif termasuk pembiayaan

UMKM kepada perbankan syariah sebesar minimum 20%. Diharapkan bank

syariah dapat tumbuh bersama dengan tumbuhnya perekonomian masyarakat

yang lebih merata di Indonesia. Untuk itu, bank syariah diharapkan dapat

mengoptimalkan berbagai opsi dalam kebijakan pembukaan outlet layanan,

dalam rangka perluasan jaringan dan meningkatkan market share sekaligus

berperan dalam program financial inclusion. Selain itu, kawasan di luar Jawa

merupakan kawasan yang menjanjikan untuk memperbesar pangsa perbankan

syariah, yang terlihat dari mulai tumbuhnya sentra-sentra pertumbuhan di luar

Jawa selama periode tahun 2000 2010 sebagaimana tercermin dari pertumbuhan

di wilayah Sumatera (246%) dan Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) sebesar

248% yang lebih tinggi dari wilayah Jawa sebesar 228%.

2. Pengembangan Produk yang Lebih Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

dan Sektor Produktif

Dengan berbagai pertimbangan seperti diversifikasi segmen nasabah, market

share yang tumbuh lebih cepat, dan multiflier effect yang lebih besar, Bank

Indonesia akan memprioritaskan dukungan bagi pengembangan produk-produk

yang terkait sektor produktif dan dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat

yang lebih luas. Dukungan tersebut antara lain diberikan melalui penyempurnaan


regulasi, proses perizinan produk, kajian produk dan diseminasi knowledge dan

skill untuk analis pembiayaan/sektor produktif melalui kegiatan a.l workshop,

lokakarya, dan seminar.

Pertumbuhan sektor produktif yang ekspansif dan berkesinambungan

membutuhkan prasyarat pengembangan infrastruktur dan struktur industri yang

efisien dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Sehubungan

dengan hal tersebut, Bank Indonesia akan melakukan kajian efisiensi dan cost

structure perbankan syariah dan potensi pengembangan skim pembiayaan

Islamic Microfinance yang selama ini bergerak di sektor produktif dan menyasar

sebagian besar penduduk Indonesia. Selain itu juga arah pembiayaan ke sektor

produktif dapat melalui pengembangan sektor korporasi dan infrastruktur (a.l

mendukung MP3EI), yang pada pelaksanaannya memerlukan dukungan modal,

manajemen risiko dan sumber dana serta dukungan risk appetite pemilik/pengurus.

Dalam hal ini, Bank Indonesia akan mendukung eksplorasi yang dilakukan bank

atau asosiasi perbankan syariah untuk mendapatkan pendanaan maupun

menyalurkan pembiayaan dengan produk yang lebih sophisticated termasuk,

jika diperlukan, menjajaki opsi regulatory approah (a.l insentif produktif dan

disinsentif produk konsumsi).

Bank Indonesia akan terus menyempurnakan regulasi terkait produk perbankan

syariah. Melanjutkan kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya, Bank Indonesia

menyelenggarakan forum kerjasama tripartite dengan Dewan Syariah Nasional

dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam mempercepat pengembangan produk-

produk baru atau non standard. Sebagaimana tahun sebelumnya, diagendakan

untuk produk yang relevan dengan kebutuhan bank dan masyarakat.

Sebagaimana tahun sebelumnya, bank syariah diarahkan untuk memperkuat

unit kerja pengembangan produk guna mempercepat pengembangan aset dan

mengakomodir kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Dalam pengembangan

produk tersebut, bank syariah kadang kala tidak seleluasa perbankan konvensional

yang lebih bebas mengeksplorasi produk, sehingga acap kali membatasi bank


syariah dalam inovasi produk. Jika keterbatasan tersebut tidak berkaitan dengan

aspek kesyariahan, maka dapat dikaji bersama dengan regulator dan asosiasi.

Namun jika keterbatasan pada aspek syariah selain dikaji bersama dengan Dewan

syariah Nasional, juga semestinya dipahami bersama baik kalangan perbankan,

regulator, maupun masyarakat bahwa perbankan syariah memberikan nilai lebih

pada sistem keuangan yang diberikan dan kemaslahatan yang lebih arif.

3. Transisi Pengawasan yang Tetap Menjaga Kesinambungan Pengembangan

Perbankan Syariah

Paska disahkannya Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan (UU OJK), fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk

perbankan syariah yang sebelumnya dilakukan oleh BI akan beralih kepada OJK

pada akhir tahun 2013. Dengan demikian tahun 2013 merupakan periode yang

sangat krusial dalam mempersiapkan pengalihan fungsi pengaturan dan

pengawasan perbankan syariah dari BI ke OJK. Terbentuknya OJK, telah membagi

dua kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan

Syariah, yaitu mikroprudential di OJK dan makroprudential di Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, terdapat kemungkinan terjadinya overlapping antara

kebijakan mikroprudential dengan makroprudential, sehingga diharapkan dalam

masa transisi pengawasan ini tidak akan mengganggu proses pengembangan

dan pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri. Selain itu juga,

Masing-masing lembaga yang memiliki kepentingan dalam pengembangan

dan pertumbuhan perbankan syariah, dalam masa transisi sudah seharusnya

melakukan proses review dan menyelaraskan berbagai perangkat organisasi dan

infrastrukturnya serta menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam

rangka mempersiapkan peranannya yang baru. Termasuk diantaranya adalah

menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan selain mekanisme dan

proses koordinasi yang baru antara berbagai lembaga yang ada baik nasional

maupun internasional. Bank Indonesia sebagai lembaga yang diamanahkan UU

OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudential semestinya


sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan hal tersebut.

Peranan yang baru tersebut, termasuk dalam kerangka arsitektur keuangan

syariah Indonesia yang saat ini sedang disusun bekerjasama dengan Islamic

Development Bank (IDB), dimana masing-masing lembaga harus mengetahui

dan dapat berkontribusi dalam kerangka tersebut sesuai peranannya yang baru.

Beberapa kebijakan terkait makroprudential antara lain adalah penetapan

kebijakan Financing to Value (FTV) dan Down Payment (DP) di perbankan syariah

dan penetapan permodalan yang dapat mengakomodasi perubahan siklus bisnis

dan perekonomian. Selain juga macrosurveillance dan fungsi penyedia likuiditas

perbankan, termasuk fungsi Lender of the Last Resort (LOLR) bagi perbankan

syariah tetap merupakan fungsi yang akan dijalankan oleh Bank Indonesia.

Beberapa infrastruktur yang sedang dan akan dipersiapkan Bank Indonesia,

antara lain adalah mempersiapkan infrastruktur pengawasan untuk BUS dan

UUS yang dilengkapi dengan Sistem Informasi Perbankan (SIP) Syariah yang

menerapkan konsep baru tingkat kesehatan bank syariah (RBBR Syariah) dengan

menambahkan dua risiko terkait aspek syariah (Risiko Imbal Hasil dan Risiko

Investasi), dan dilengkapi pula dengan informasi statistik serta upaya melengkapi

rencana sistem pelaporan LBUS dengan menggunakan XBRL. Selain itu juga

penyusunan berbagai ketentuan maupun kebijakan perbankan syariah terkait

dengan pengelolaan konsentrasi risiko dan governance seperti permodalan bank

syariah maupun guidance produk dan aktivitas baru serta efisiensi perbankan,

yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat ketahanan perbankan syariah

selama masa transisi maupun kedepannya. Hal-hal tersebut diperlukan dalam

rangka dukungan infrastruktur untuk pengawasan bank dan arus informasi

pelaporan yang baik.

Selain itu juga, Bank Indonesia pada tahun 2013 akan mulai melakukan proses

revisited cetak biru perbankan syariah, dan turut berkontribusi dalam penyusunan

arsitektur keuangan syariah Indonesia. Revisited Cetak biru perbankan syariah

dan arsitektur keuangan syariah Indonesia ini, nantinya diharapkan dapat menjadi

pegangan baik bagi OJK, Bank Indonesia maupun lembaga-lembaga lain dalam


melakukan pengembangan perbankan dan keuangan syariah Indonesia. Selain

itu juga, Bank Indonesia akan melakukan proses review kerjasama domestik dan

internasional dengan institusi lain sesuai dengan peranan Bank Indonesia yang

baru. Review tersebut antara lain berupa kerjasama dengan DSN-MUI dan Ikatan

Akuntan Indonesia, serta dalam Komite Perbankan Syariah. Sementara terkait

dengan kerjasama dengan institusi keuangan syariah internasional seperti dalam

AAOIFI/IFSB/IILM/IIFM, Bank Indonesia akan melihat sejauh mana keanggotaan

Bank Indonesia dalam organisasi-organisasi tersebut masih sejalan dengan

peranan baru Bank Indonesia dan kemanfaatannya bagi perbankan dan keuangan

syariah Indonesia. Namun secara umum, Bank Indonesia tetap memandang

perlu untuk tetap melanjutkan kerjasama dengan institusi keuangan syariah

internasional dalam rangka pengembangan keuangan syariah.

Dengan demikian diharapkan pada masa transisi maupun pada saat pengalihan

pengawasan nantinya, seluruh persiapan infrastruktur dan arus informasi dan

koordinasi telah dipersiapkan dan berjalan dengan baik. Semua lembaga yang

terkait sudah mengetahui peranannya masing-masing, dan tidak akan menimbulkan

gangguan untuk kontinuitas pelaksanaan pengawasan maupun pengembangan

perbankan dan keuangan syariah di Indonesia.

4. Revitalisasi Peningkatan Sinergi Dengan Bank Induk

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, strategi untuk memperluas jangkauan

dan meningkatkan aset perbankan syariah masih dititikberatkan pada strategi

kerjasama sinergis antara bank induk konvensional dengan bank syariah. Melalui

strategi tersebut diharapkan perbankan syariah bersama dengan bank induknya

dapat lebih bersinergi dalam pemanfaatan fasilitas teknologi, jaringan kantor

dan SDM.

Pertumbuhan aset bank syariah secara umum lebih tinggi dibandingkan bank

induknya. Namun demikian, karena nominal aset bank konvensional jauh lebih

besar sehingga walaupun pertumbuhan bank induk tidak setinggi perbankan


syariah tetap menyebabkan pertambahan pangsa bank syariah dengan induknya

meningkat relatif moderat. Hal ini terlihat dari 10 (sepuluh) bank konvensional

terbesar yang ada di Indonesia yang telah memiliki bank syariah, jika dibandingkan

dengan pangsa pada tahun sebelumnya relatif saat ini telah mengalami

peningkatan, kecuali 2 (dua) bank saja yang relatif tidak jauh berbeda. Yang lebih

menggembirakan, jumlah bank yang memiliki pangsa atas induk di atas 6%,

dimana tahun sebelumnya hanya 1 bank (BSM) pada tahun 2012 (data Sept12)

bertambah menjadi 3 bank yaitu BSM (10,01%), UUS Permata (7,3%) dan UUS

BTN (6,23%). (lihat Gambar 3.2) Hal ini memperlihatkan telah dilaksanakannya

strategi dan kebijakan dalam arah yang tepat sebagai implementasi sinergi antara

perbankan syariah dengan bank induknya yang menghasilkan peningkatan pangsa

dimaksud. Beberapa strategi yang telah dilakukan perbankan syariah pada tahun

2012 antara lain memanfaatkan jaringan dan SDM bank induk dalam melakukan

analisa pembiayaan yang relatif lebih kompleks seperti korporasi dan/atau

manajemen risiko sepanjang masih diakomodasi pemenuhan prinsip syariahnya.


Grafik 3.2.

Pangsa Aset Bank Syariah terhadap 10 BUK induk terbesar (2010 2012)

Desember 2010 September 2011

(%)

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.00.0

BSM BRI Syariah

BCA Syariah

BNI Syariah

UUS CIMBNiaga

UUS Permata

UUSBII

UUS BTN

Panin Syariah

UUS Danamon

Untuk lebih meningkatkan share bank syariah dari bank induknya, diperlukan

berbagai langkah dan strategi baru. Strategi dan langkah dimaksud antara lain

berupa peningkatan koordinasi dalam pengawasan bank konvensional dan bank

syariah agar tingkat penerapan strategi sinergi bank induk dengan bank syariah

sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan bank syariah meningkat.

Selain itu juga regulatory incentives apabila diperlukan tetap akan dipertimbangkan,

seperti dalam kelembagaan maupun peningkatan penyediaan fasilitas layanan

syariah dalam jaringan bank induknya. Dengan demikian, kerjasama yang

dilakukan selama ini akan dilanjutkan dengan bentuk-bentuk inovasi yang lebih

progresif, misalnya dalam bentuk dukungan permodalan dan ekspansi bisnis

secara reguler, hingga pengembangan cross selling dan penyetaraan produk

dengan dukungan infrastruktur seperti jaringan kantor dan IT, dan kebijakan

SDM yang lebih integrated termasuk diantaranya penilaian kinerja (key performance

indicator) aktivitas layanan syariah oleh SDM bank induk menjadi salah satu

strategi yang dapat dijalankan dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan


Share Bank Syariah terhadap bank Induk (September 2012)

(%)

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00BSM BRI

SyariahBCA

SyariahBNI

SyariahUUS CIMBNiaga

UUS Permata

UUSBII

UUS BTN

Panin Syariah

UUS Danamon

perbankan syariah. Upaya lain yang tetap dapat dilakukan adalah dengan

melakukan sharing antara kompetensi unit BUK induk dalam mendesain dan

menjual produk di satu sisi, dengan pemahaman standar/akad syariah yang

dimiliki bank syariah di sisi lain, sehingga produk dan layanan syariah dapat

diperluas untuk melayani segmen nasabah yang beragam, baik mikro, ritel

maupun komersial/korporasi.

Pola pengembangan perbankan syariah di Indonesia sejak awal mengedepankan

pengembangan kapasitas institusi termasuk dalam penyediaan infrastruktur

jaringan, SDM dan produk yang mendukung pembentukan reputasi dalam

pemenuhan prinsip syariah selain pengembangan infrastruktur kelembagaan

bisnis syariah. Apabila diperlukan, akan dipertimbangkan berbagai pemikiran

seperti perluasan office channeling maupun delivery channel dengan bank induk

dan/atau bank satu grup. Namun hal ini tetap mesti sejalan dengan kebijakan

pengembangan perbankan syariah nasional yang telah diatur dalam UU No. 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mendorong terwujudnya konsep

perbankan syariah yang bersifat full-pledged dengan mendorong UUS untuk di-

spin off dan BUS untuk mengembangkan jaringan kantornya secara luas, serta

adanya semangat dalam UU dimaksud untuk menampilkan karakteristik khas

perbankan syariah sebagai suatu sistem baru layanan keuangan.

Kebijakan pemanfaatan dan perluasan jaringan dan layanan melalui bank induk

dan/atau bank satu grup-nya, agar tidak menciptakan disinsentif dalam perluasan

jaringan kantor bank syariah, dapat diatasi dengan melakukan beberapa persyaratan

dan pertimbangan tertentu seperti : (i) peningkatan produktivitas atau efisiensi

biaya namun dalam batas risiko yang dapat diterima, (ii) kejelasan tanggung

jawab dan terpenuhinya compliance serta akses pengawas, (iii) terjaganya

kontinuitas layanan, reputasi dan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya,

dan (iv) kewajiban pembukaan kantor cabang syariah setelah terpenuhinya

persyaratan keuangan tertentu atas telah dibukanya layanan perluasan perbankan

syariah di jaringan kantor bank induk/bank satu grup.


5. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dengan Terus Mendorong Peningkatan

Kapasitas Perbankan Syariah pada Sektor Produktif serta Komunikasi

parity dan distinctiveness Produk Perbankan Syariah

Kemanfaatan kehadiran bank syariah akan terus disosialisasikan agar masyarakat

semakin mengenal dan merasakan manfaatnya. Dari jumlah rekening yang

dikelola perbankan syariah dalam 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan

yang cukup signifikan (rata-rata 31%), bahkan pertumbuhan periode 2011

2012 (36,62%) lebih tinggi dari pertumbuhan periode 2009 2010 (24,67%).

Hal tersebut menunjukkan citra inclusive perbankan syariah yang terus meningkat.

Untuk menjag

out look bs 2013 seminar 1

Documents