overview sap

PERNYATAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSISTANDAR AKUNTANSI

PEMERINTAHANPEMERINTAHAN

KERANGKA KONSEPTUAL KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHANAKUNTANSI PEMERINTAHAN

TUJUANTUJUAN

Sebagai acuan bagi :Sebagai acuan bagi : Penyusun standar Penyusun standar Penyusun laporan keuanganPenyusun laporan keuangan PemeriksaPemeriksa Para pengguna laporanPara pengguna laporan

TUJUAN UNTUK PEMERIKSATUJUAN UNTUK PEMERIKSA

AUDIT = membandingkan antara yang seharusnya AUDIT = membandingkan antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya (relaisasinya)dengan yang sebenarnya (relaisasinya)

PSAP merupakan alat bagi auditor untuk mengukurPSAP merupakan alat bagi auditor untuk mengukurkewajaran dalam penyajian dan pengungkapan kewajaran dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan (yang seharusnya)laporan keuangan (yang seharusnya)

PERSYARATAN UNTUK DAPATPERSYARATAN UNTUK DAPATMEMAHAMI PSAP MEMAHAMI PSAP

Harus memahami sistem akuntansi pemerintahanHarus memahami sistem akuntansi pemerintahan Harus memahami sistem penganggaran pemerintahHarus memahami sistem penganggaran pemerintah Harus memahami sistem akuntansi anggaran, sistem Harus memahami sistem akuntansi anggaran, sistem

akuntansi pendapatan, belanja, transfer, transaksi akuntansi pendapatan, belanja, transfer, transaksi pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitaspembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas

POSISI KERANGKA KONSEPTUALPOSISI KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual bukan standar akuntansiKerangka Konseptual bukan standar akuntansi

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan dalam SAPdalam SAP

Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptualkonseptual

ENTITAS PELAPORANENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:dari: Pemerintah pusat;Pemerintah pusat; Pemerintah daerah;Pemerintah daerah; Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau

organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangansatuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHPERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Akuntabilitas Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuansumber daya dalam mencapai tujuan

ManajemenManajemen memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintahaset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah

TransparansiTransparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholdersstakeholders

Keseimbangan AntargenerasiKeseimbangan Antargenerasi memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebutbeban pengeluaran tersebut

KOMPONEN LAPORAN KEUANGANKOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN POKOK LAPORAN KEUANGAN POKOK

1.1. Laporan Realisasi AnggaranLaporan Realisasi Anggaran

2.2. NeracaNeraca

3.3. Laporan Arus KasLaporan Arus Kas

4.4. Catatan atas Laporan KeuanganCatatan atas Laporan Keuangan

ASUMSI DASARASUMSI DASAR

Asumsi kemandirian entitasAsumsi kemandirian entitas Asumsi kesinambungan entitasAsumsi kesinambungan entitas Asumsi keterukuran dalam satuan uang (Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary monetary

measurementmeasurement))

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGANKARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Relevan;Relevan; Andal;Andal; Dapat dibandingkan; danDapat dibandingkan; dan Dapat dipahamiDapat dipahami

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANPRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi;Basis akuntansi; Prinsip nilai historis;Prinsip nilai historis; Prinsip realisasi;Prinsip realisasi; Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; Prinsip periodisitas;Prinsip periodisitas; Prinsip konsistensi;Prinsip konsistensi; Prinsip pengungkapan lengkap; danPrinsip pengungkapan lengkap; dan Prinsip penyajian wajar.Prinsip penyajian wajar.

BASIS AKUNTANSIBASIS AKUNTANSI

BASIS KASBASIS KAS:: untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;pembiayaan;

BASIS AKRUALBASIS AKRUAL:: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas;ekuitas;

““Cash towards Accrual”Cash towards Accrual”

PRINSIP NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)PRINSIP NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang.

Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

PRINSIP REALISASIPRINSIP REALISASI

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.terjadi dalam periode tersebut.

Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial.komersial.

SUBSTANCE OVER FORMSUBSTANCE OVER FORM

Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan

hanya mengikuti aspek formalitas.hanya mengikuti aspek formalitas.

PERIODISITASPERIODISITAS

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya

dapat ditentukandapat ditentukan

KONSISTENSIKONSISTENSI

Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal).entitas (prinsip konsistensi internal).

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.baik dari metode yang lama.

Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan.diungkapkan dalam laporan keuangan.

PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.keuangan.

PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION)PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION)

Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendahdinyatakan terlalu rendah

MODUL PSAP NO. 01MODUL PSAP NO. 01

PENYAJIAN LAPORAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGANKEUANGAN

TUJUANTUJUAN

Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (umum (general purpose financial statementsgeneral purpose financial statements) dalam ) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.maupun antar entitas.

TUJUAN LAPORAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan umum laporan keuanganTujuan umum laporan keuangan

adalah menyajikan informasi mengenai posisi adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. sumber daya.

Tujuan khusus laporan keuangan pemerintahTujuan khusus laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:dengan: menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas

dana pemerintah;dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,

dan ekuitas dana pemerintah;dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya

ekonomi;ekonomi; menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan

memenuhi kebutuhan kasnya;memenuhi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

TUJUAN LAPORAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGANTANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitaslaporan keuangan berada pada pimpinan entitas

KOMPONEN LAPORAN KEUANGANKOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen laporan keuangan pokok:Komponen laporan keuangan pokok:• Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Realisasi Anggaran; • Neraca;Neraca;• Laporan Arus Kas; dan Laporan Arus Kas; dan • Catatan atas Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Daerah).Negara/Daerah).

Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitasakrual dan Laporan Perubahan Ekuitas

PERIODE PELAPORANPERIODE PELAPORAN

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Apabila laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut : Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan

tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

LAPORAN REALISASI ANGGARANLAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA (Paragraf 32 s.d. 37)LRA (Paragraf 32 s.d. 37)

Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2

LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur :1. pendapatan;2. belanja;3. transfer; 4. surplus/defisit; 5. pembiayaan;6. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

NERACANERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

ISI SINGKAT NERACAISI SINGKAT NERACA

Aset LancarAset Lancar• Kas dan Setara KasKas dan Setara Kas• Investasi Jangka PendekInvestasi Jangka Pendek• PiutangPiutang• PersediaanPersediaan

Aset Non Lancar:Aset Non Lancar:• Investasi Jangka PanjangInvestasi Jangka Panjang• Aset TetapAset Tetap• Dana Cadangan Dana Cadangan • Aset LainnyaAset Lainnya

Kewajiban Jangka PendekKewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka PanjangKewajiban Jangka Panjang Ekuitas DanaEkuitas Dana

• Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana Lancar• Ekuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Investasi• Ekuitas Dana CadanganEkuitas Dana Cadangan

ASET LANCARASET LANCAR

Diharapkan segera untuk direalisasikan, Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atauatau

Berupa kas dan setara kasBerupa kas dan setara kas

ASET LANCARASET LANCAR

Aset lancar meliputi: kas, dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Akuntansi Persediaan diatur dalam PSAP Nomor 05

Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 06

ASET NONLANCARASET NONLANCAR

Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud. berwujud.

Digunakan secara langsung atau tidak Digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.digunakan masyarakat umum.

KEWAJIBANKEWAJIBAN

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahkeluar sumber daya ekonomi pemerintah

Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP Nomor 09Nomor 09

EKUITAS DANAEKUITAS DANA

Kekayaan bersih pemerintah yang Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. kewajiban pemerintah.

EKUITAS DANAEKUITAS DANA

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.lancar dan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka penjang.dengan kewajiban jangka penjang.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LAPORAN ARUS KASLAPORAN ARUS KAS

Menyajikan informasi mengenai sumber, Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.pada tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas

diatur dalam PSAP 03diatur dalam PSAP 03

LAPORAN KINERJA KEUANGANLAPORAN KINERJA KEUANGAN

Disajikan oleh entitas pelaporan yang Disajikan oleh entitas pelaporan yang menerapkan basis akrual.menerapkan basis akrual.

Laporan Kinerja Keuangan sekurang-Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:berikut:1.1. Pendapatan dari kegiatan operasional;Pendapatan dari kegiatan operasional;2.2. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan

klasifikasi ekonomi;klasifikasi ekonomi;3.3. Surplus atau defisit. Surplus atau defisit.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITASLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-kurangnya harus disajikan pos-pos: kurangnya harus disajikan pos-pos: 1.1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;2.2. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta Setiap pos pendapatan dan belanja beserta

totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;dalam ekuitas;

3.3. Efek kumulatif atas perubahan kebijakan Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diatur pada diatur pada PSAP 04PSAP 04

PSAP NO. 02PSAP NO. 02LAPORAN REALISASI ANGGARANLAPORAN REALISASI ANGGARAN

RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP

Penyajian pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan Penyajian pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan basis kas.basis kas.

Berlaku untuk setiap entitas pelaporan yang memperoleh Berlaku untuk setiap entitas pelaporan yang memperoleh alokasi APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negaraalokasi APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara

Entitas yang menyusun laporan berbasis accrual, tetap Entitas yang menyusun laporan berbasis accrual, tetap wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaranwajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran

Penyandingan realisasi pendapatan, belanja, dan Penyandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggarannya;pembiayaan dengan anggarannya;

Akuntansi Anggaran dalam APBD: Akuntansi Anggaran dalam APBD: Belanja: appropriasi;Belanja: appropriasi; Pendapatan: estimasi.Pendapatan: estimasi.

Penjabaran APBD oleh Kepala Daerah di DPA SKPD.Penjabaran APBD oleh Kepala Daerah di DPA SKPD.

PENGERTIANPENGERTIAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.periode tertentu.

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARANSTRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi disandingkan dgn anggaran mengenai:realisasi disandingkan dgn anggaran mengenai:pendapatan, pendapatan, belanja, belanja, transfer, transfer, surplus/defisit dan surplus/defisit dan pembiayaan.pembiayaan.

dalam satu periode.dalam satu periode.

STRUKTUR APBN/D DAN REALISASINYASTRUKTUR APBN/D DAN REALISASINYA

APBDREALISASI

APBD

AA PendapatanPendapatan 900,00900,00 950,00950,00

BB Belanja (Termasuk Transfer)Belanja (Termasuk Transfer) 1.000,001.000,00 1.100,001.100,00

CC Defisit (A - B)Defisit (A - B) (100,00)(100,00) (150,00)(150,00)

DD Penerrimaan PembiayaanPenerrimaan Pembiayaan 300,00300,00 350,00350,00

EE Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan (200,00)(200,00) (150,00)(150,00)

FF Pembiayaan Neto (D - E)Pembiayaan Neto (D - E) 100,00100,00 200,00200,00

GG SILPA (F - C)SILPA (F - C) 50,0050,00

PERBEDAAN PERLAKUAN APBN/APBDPERBEDAAN PERLAKUAN APBN/APBDAPBN APBDAPBD

SILPA/SIKPA pada akhir TA SILPA/SIKPA pada akhir TA dipindahkan ke Ekuitas Dana –dipindahkan ke Ekuitas Dana –Akumulasi SILPA (RE)Akumulasi SILPA (RE)

SILPA APBD akan menjadi sumber SILPA APBD akan menjadi sumber pembiayaan pada TA berikutnya pembiayaan pada TA berikutnya (tidak ada RE)(tidak ada RE)

Saldo Kas Umum Negara = Saldo Kas Umum Negara = Akumulasi SILPAAkumulasi SILPA

Saldo Kas Daerah = SILPA = Saldo Kas Daerah = SILPA = Ekuitas Dana SILPAEkuitas Dana SILPA

Transfer Out dicatat sebagai Transfer Out dicatat sebagai Pengeluaran (Pengeluaran (above the lineabove the line) ) Bagian Anggaran sendiriBagian Anggaran sendiri

Transfer in dicatat sebagai Transfer in dicatat sebagai Pendapatan Dana Perimbangan dan Pendapatan Dana Perimbangan dan Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil

Belanja Tak Terduga ditampung Belanja Tak Terduga ditampung pada Bagian Anggaran tersendiripada Bagian Anggaran tersendiri

Belanja Tak Terduga menampung Belanja Tak Terduga menampung bencana alam dan penerimaan bencana alam dan penerimaan kembali pendapatan tahun lalu yang kembali pendapatan tahun lalu yang sudah ditutup. sudah ditutup.

PENDAPATANPENDAPATAN

Semua penerimaan Rekening Kas Umum Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.kembali oleh pemerintah.

AKUNTANSI PENDAPATANAKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan

Transfer masuk adalah penerimaan dana dari entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

AKUNTANSI PENDAPATANAKUNTANSI PENDAPATAN

Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.pada peraturan perundangan yang berlaku.

BELANJABELANJA

Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.pemerintah.

AKUNTANSI BELANJAAKUNTANSI BELANJA

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara/DaerahRekening Kas umum Negara/Daerah

Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, penga Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, penga kuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab kuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab an atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang an atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.mempunyai fungsi perbendaharaan.

Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur BLU perundangan yang mengatur BLU

AKUNTANSI BELANJAAKUNTANSI BELANJA

Pembayaran belanja dapat dilakukan secara Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau melalui dana kas kecil (Uang langsung (LS) atau melalui dana kas kecil (Uang Persediaan) yang diberikan kepada para bendahara Persediaan) yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran/pemegang kas.pengeluaran/pemegang kas.

Pada saat kas dibelanjakan oleh Bendahara Pada saat kas dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada saat dipertanggungjawabkan (penerbitan SPM GU) saat dipertanggungjawabkan (penerbitan SPM GU) baru diakui sebagai belanja.baru diakui sebagai belanja.

KLASIFIKASI BELANJA PEMERINTAHKLASIFIKASI BELANJA PEMERINTAH

Klasifikasi mrt ketentuan UU Bidang Keu. Negara Klasifikasi mrt PP no 58 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Klasifikasi mrt Permendagri no 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Klasifikasi mrt PP no 24 tahun 2005 tentang Pernya

taan Standar Akuntansi Pemerintahan

KLASIFIKASI BELANJA mrt UU KN/PNKLASIFIKASI BELANJA mrt UU KN/PN

ekonomi (jenis belanja)ekonomi (jenis belanja) organisasi organisasi fungsifungsi

KLASIFIKASI MRT PP NO 58 TAHUN 2005KLASIFIKASI MRT PP NO 58 TAHUN 2005

Klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program dan Klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanjakegiatan serta jenis belanja

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahandengan susunan organisasi pemerintahan

Klasifikasi menurut fungsi terdiri dari :Klasifikasi menurut fungsi terdiri dari :a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dan a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dan b. Klasifikasi untuk tujuan keselarasan dan keterdu b. Klasifikasi untuk tujuan keselarasan dan keterdu

an dalam rangka pengelolaan keuangan negaraan dalam rangka pengelolaan keuangan negara

KLASIFIKASI MENURUT PERMENDAGRI NO. 13/2006KLASIFIKASI MENURUT PERMENDAGRI NO. 13/2006

Klasifikasi belanja dalam rangka mendanai pelaksana an urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan

Klasifikasi belanja mrt fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara

Klasifikasi menurut kelompok belanja langsung dan belanja tak langsung.

SURPLUS/DEFISITSURPLUS/DEFISIT

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisitdalam pos Surplus/Defisit

PEMBIAYAANPEMBIAYAAN

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggarananggaran

AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAANAKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerahpada Rekening Kas Umum Negara/Daerah

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAANAKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/DaerahNegara/Daerah

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASINGTRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksitransaksi

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASABERBENTUK BARANG DAN JASA

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. transaksi.

Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.pembiayaan yang diterima.

Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansidalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi


LAPORAN ARUS KASLAPORAN ARUS KAS

Arti Penting LAKArti Penting LAK

Laporan Arus Kas (LAK):Laporan Arus Kas (LAK): Memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas Memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas

baik yang dianggarkan/tidak dianggarkan;baik yang dianggarkan/tidak dianggarkan; Hanya disajikan unit yang memiliki fungsi Hanya disajikan unit yang memiliki fungsi

perbendaharaan;perbendaharaan;

Pengertian LAKPengertian LAK

Laporan yang memberi informasi:Laporan yang memberi informasi: Arus masuk kas (pendapatan, penerimaan Arus masuk kas (pendapatan, penerimaan

pembiayaan, penerimaan PFK);pembiayaan, penerimaan PFK); Arus keluar kas (belanja, pengeluaran pembiayaan, Arus keluar kas (belanja, pengeluaran pembiayaan,

pengeluaran PFK);pengeluaran PFK); Saldo awal kas;Saldo awal kas; Saldo akhir kas.Saldo akhir kas.

Arus Masuk Aktivitas OperasiArus Masuk Aktivitas Operasi

Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

DipisahkanDipisahkan Lain-lain PAD yang sahLain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan (DBH Pajak, SDA, DAU, DAK, Dana Dana Perimbangan (DBH Pajak, SDA, DAU, DAK, Dana

Otsus, Dana Penyesuaian) Otsus, Dana Penyesuaian) Pendapatan HibahPendapatan Hibah Pendapatan Dana DaruratPendapatan Dana Darurat Pendapatan LainnyaPendapatan Lainnya

Arus Keluar Aktivitas OperasiArus Keluar Aktivitas Operasi

Belanja PegawaiBelanja Pegawai Belanja BarangBelanja Barang BungaBunga SubsidiSubsidi HibahHibah Bantuan SosialBantuan Sosial Belanja Tak TerdugaBelanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak, Retribusi, dan Hasil LainnyaBagi Hasil Pajak, Retribusi, dan Hasil Lainnya

Arus Masuk/Keluar Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Arus Masuk/Keluar Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus Masuk:Arus Masuk: Penjualan Aset Tetap; Penjualan Aset Tetap; Penjualan Aset Lainnya Penjualan Aset Lainnya

Arus Keluar:Arus Keluar: Perolehan Aset Tetap;Perolehan Aset Tetap; Perolehan Aset Lainnya.Perolehan Aset Lainnya.

PSAP NO. 04PSAP NO. 04

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak tepisahkan dari laporan keuangan bagian yang tak tepisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.untuk tujuan umum.

STRUKTUR DAN ISISTRUKTUR DAN ISI

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuanganterkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan

CALK SEBAGAI WUJUD PENYAJIAN CALK SEBAGAI WUJUD PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG MEMADAI LAPORAN KEUANGAN YANG MEMADAI

Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBD, berikut kendala makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian targetdan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun anggarananggaran

Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan2 akuntansi yang dipilih dan kebijakan2 akuntansi yang dipilih

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangandisajikan dalam lembar muka laporan keuangan

Mengungkapkan informasi untuk pos2 aset dan kewajiban yang Mengungkapkan informasi untuk pos2 aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kasdan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuanganwajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBDekonomi makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBD

CALK harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami CALK harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan (misalnya asumsi2 indikator ekonomi makro- PDB/PDRB, pertumbuhan (misalnya asumsi2 indikator ekonomi makro- PDB/PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga minyak, suku bunga dsb)ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga minyak, suku bunga dsb)

CALK harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting CALK harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan anggaran yang pertama kali selama periode berjalan dibandingkan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.pencapaian target.

Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun anggaranselama tahun anggaran

Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan (tingkat efisiensi – I/O- dan efektifitas suatu program – Outcome/target)(tingkat efisiensi – I/O- dan efektifitas suatu program – Outcome/target)

Pembahasan dalam CALK harus Pembahasan dalam CALK harus - menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan- menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan

- memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja - memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangankeuangan

- menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan- menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan - pembahasan kinerja keuangan harus (a) meliputi baik hasil yang - pembahasan kinerja keuangan harus (a) meliputi baik hasil yang

positif dan negatif (b) menyediakan data historis yang relevan positif dan negatif (b) menyediakan data historis yang relevan (c) (c) membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana

yang telah ditetapkan, (d) menyajikan informasi penjelasan yang telah ditetapkan, (d) menyajikan informasi penjelasan lainnya lainnya yang perlu untuk pembaca laporan yang perlu untuk pembaca laporan

Dasar penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Dasar penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi KeuanganKebijakan Akuntansi Keuangan

Dalam menyajikan CALK, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar Dalam menyajikan CALK, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian LK dan kebijakan akuntansi.penyajian LK dan kebijakan akuntansi.

Pertimbangan dan atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan Pertimbangan dan atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. (pertimbangan yang sehat, substance dengan kondisi entitas pelaporan. (pertimbangan yang sehat, substance over form dan materialitas)over form dan materialitas)

Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengindentifikasikan dan Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengindentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode-menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian LRA, Neraca dan LAK. LRA, Neraca dan LAK.

Kebijakan akuntansi menjelaskan : a) entitas pelaporan, b) basis akuntansi Kebijakan akuntansi menjelaskan : a) entitas pelaporan, b) basis akuntansi c) basis pengukuran yang digunakan d) sampai sejauh mana kebijakan-c) basis pengukuran yang digunakan d) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan masa transisi PSAP kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan masa transisi PSAP diterapkan e) kebijakan akntansi tertentu yang diperlukan untuk diterapkan e) kebijakan akntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan.memahami laporan.

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuanganbelum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

CALK harus menyajikan informasi ang diharuskan dan dianjurkan oleh CALK harus menyajikan informasi ang diharuskan dan dianjurkan oleh PSAP lainnya serta pengungkapan2 lain yang diperlukan untuk PSAP lainnya serta pengungkapan2 lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas LK, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen- penyajian wajar atas LK, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen- komitmen lain.komitmen lain.Pengungkapan informasi dalam CALK harus dapat memberikan Pengungkapan informasi dalam CALK harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain. Beberapa informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain. Beberapa transaksi atau peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting transaksi atau peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan yang tidak dapat disajikan pada lembar muka bagi entitas pelaporan yang tidak dapat disajikan pada lembar muka LK., misalnya kewajiban kontijensi. Pembaca LK perlu diingatkan LK., misalnya kewajiban kontijensi. Pembaca LK perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya peristiwa yang mempengaruhi kondisi kemungkinan akan terjadinya peristiwa yang mempengaruhi kondisi keuangan pada periode yang akan datang keuangan pada periode yang akan datang

Mengungkapkan informasi untuk pos2 aset dan kewajiban yang timbul Mengungkapkan informasi untuk pos2 aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan

belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kasbelanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

Entitas pelaporan yang menyusun LK berbasis akrual atas pendapatan Entitas pelaporan yang menyusun LK berbasis akrual atas pendapatan dan belanja, harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang dan belanja, harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.Entitas pelaporan tersebut harus menyediakan informasi tambahan, Entitas pelaporan tersebut harus menyediakan informasi tambahan, yaitu rincian output dan outcome dalam bentuk indikator kinerja yaitu rincian output dan outcome dalam bentuk indikator kinerja keuangan, dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan keuangan, dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan, sehingga pembaca memahami entitas selama periode pelaporan, sehingga pembaca memahami timbulnya pos-aset dan kewajiban akibat dari pendapatn dan belanja timbulnya pos-aset dan kewajiban akibat dari pendapatn dan belanja akrual.akrual.

PENGUNGKAPAN LAINNYAPENGUNGKAPAN LAINNYA CALK harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan CALK harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan

akan menyesatkan bagi pembaca laporan, sepertiakan menyesatkan bagi pembaca laporan, seperti- penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan- penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

- kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh - kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen barumanajemen baru

- komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada lembar - komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada lembar muka LKmuka LK

- penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan- penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan - kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya - kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya

pemogokan yang harus ditangulangi pemerintahpemogokan yang harus ditangulangi pemerintah


AKUNTANSI PERSEDIAANAKUNTANSI PERSEDIAAN

PERSEDIAANPERSEDIAAN

Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan.kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan.

CAKUPAN PERSEDIAANCAKUPAN PERSEDIAAN

Barang atau perlengkapan untuk operasional;Barang atau perlengkapan untuk operasional; Bahan atau perlengkapan untuk proses produksi;Bahan atau perlengkapan untuk proses produksi; Barang dalam proses produksi;Barang dalam proses produksi; Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan

sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintah

Barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat

Barang yang digunakan dalam proses produksi jika pemerintah

memproduksi sendiri (swakelola)

Barang habis pakai

Barang tak habis pakai

Barang bekas pakai

Barang baku atau supplies

Barang dalam proses (setengah jadi)

Barang jadi

A

B

C

CONTOH PERSEDIAANCONTOH PERSEDIAAN

Barang konsumsi Amunisi Bahan untuk pemeliharaan Suku cadang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga Materai atau leges Bahan baku Barang dalam proses/setengah jadi Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat

PENGAKUAN PERSEDIAANPENGAKUAN PERSEDIAAN

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andaldengan andal

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindahberpindah

PENGUKURAN PERSEDIAANPENGUKURAN PERSEDIAAN

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan

Biaya standar

Nilai wajar

Persediaan diperoleh dengan

pembelian

Persediaan diperoleh dengan

memproduksi sendiri

Persediaan diperoleh dengan cara lain, misalnya donasi/rampasan

=

=

=

Harga pembelian + biaya pengangkutan + biaya penanganan –

potongan harga – rabat

Biaya Langsung + biaya tidak langsung

Nilai tukar aset secara wajar

PENGUNGKAPAN PERSEDIAANPENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

Kebijakan akuntansi yang digunakan Penjelasan lebih lanjut tentang cakupan

persediaan Kondisi persediaan Hal-hal lain, misalnya peruntukan dan asal

persediaan


AKUNTANSI INVESTASIAKUNTANSI INVESTASI

DEFINISI INVESTASIDEFINISI INVESTASI

Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.kepada masyarakat.

BENTUK INVESTASIBENTUK INVESTASI

Deposito, Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Surat utang dan obligasi BUMN/BUMD, Surat utang dan obligasi BUMN/BUMD, Penyertaan pada BUMN/BUMD, Penyertaan pada BUMN/BUMD, Penyertaan pada badan usaha lainnya.Penyertaan pada badan usaha lainnya.

STANDAR TIDAK MENGATUR STANDAR TIDAK MENGATUR

Investasi dalam Perusahaan Asosiasi Investasi dalam Perusahaan Asosiasi Investasi dalam kerjasama operasi (KSO)Investasi dalam kerjasama operasi (KSO) Investasi dalam propertiInvestasi dalam properti

INVESTASI JANGKA PENDEKINVESTASI JANGKA PENDEK

Diharapkan dapat segera dicairkan dan Diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurangkurang

Ditujukan dalam rangka manajemen kasDitujukan dalam rangka manajemen kas Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau

pengurangan harga yang signifikanpengurangan harga yang signifikanDeposito berjangka waktu tiga sampai dua belas Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan, Pembelian obligasi pemerintah jangka bulan, Pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah, pembelian sertifikat pendek oleh pemerintah daerah, pembelian sertifikat Bank Indonesia (SBI) Bank Indonesia (SBI)

INVESTASI JANGKA PANJANGINVESTASI JANGKA PANJANG

Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulanbelas bulan

Sifat penanaman:Sifat penanaman: permanenpermanen non permanennon permanen

INVESTASI NON PERMANEN INVESTASI NON PERMANEN

Investasi jangka panjang yang dimaksudkan Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Contoh:Contoh: Pinjaman yang diberikan kepada perusahaan negara/ Pinjaman yang diberikan kepada perusahaan negara/

daerah atau pihak lainnya,daerah atau pihak lainnya, Pinjaman luar negeri yang diterus pinjamkan. Pinjaman luar negeri yang diterus pinjamkan. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat

dialihkan kepada pihak ketiga , dialihkan kepada pihak ketiga , Investasi non permanen lainnya.Investasi non permanen lainnya.

INVESTASI PERMANENINVESTASI PERMANEN

Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutandimiliki secara berkelanjutan

Contoh:Contoh: Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan

negara/daerah, negara/daerah, Penyertaan Pemerintah pada badan internasional dan Penyertaan Pemerintah pada badan internasional dan

badan hukum lainnya;badan hukum lainnya; Investasi permanen lainnya.Investasi permanen lainnya.

PENGAKUAN INVESTASIPENGAKUAN INVESTASI

Investasi diakui apabila memenuhi salah satu kriteria:Investasi diakui apabila memenuhi salah satu kriteria: Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat

lainnya atau jasa pontensial di masa yang akan lainnya atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;diperoleh pemerintah;

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.diukur secara memadai.

PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEKPENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan.berharga dicatat sebesar biaya perolehan.

Investasi jangka pendek yang tidak diketahui biaya Investasi jangka pendek yang tidak diketahui biaya perolehannya dinilai berdasar nilai wajar investasi perolehannya dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya.pada tanggal perolehannya.

PENGUKURAN INVESTASI PERMANENPENGUKURAN INVESTASI PERMANEN

Investasi jangka panjang bersifat permanen dicatat Investasi jangka panjang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannyasebesar biaya perolehannya

Investasi jangka panjang dari pertukaran aset Investasi jangka panjang dari pertukaran aset pemerintah dicatat sebesar biaya perolehan, atau pemerintah dicatat sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. perolehannya tidak ada.

PENGUKURAN INVESTASI NON PERMANENPENGUKURAN INVESTASI NON PERMANEN

Investasi non permanen (misal RPD dan RDI) dinilai sebesar Investasi non permanen (misal RPD dan RDI) dinilai sebesar nilai nominal pinjaman yang diberikan.nilai nominal pinjaman yang diberikan.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.pihak ketiga.

METODE PENILAIAN INVESTASIMETODE PENILAIAN INVESTASI

Metode BiayaMetode Biaya Metode EkuitasMetode Ekuitas Metode Nilai Bersih yang dapat Metode Nilai Bersih yang dapat

Direalisasikan Direalisasikan Nonpermanen Nonpermanen

Permanen

METODE PENILAIAN INVESTASI PERMANENMETODE PENILAIAN INVESTASI PERMANEN

Kepemilikan<20%

Memiliki Pengaruh Signifikan

Metode Ekuitas

Y MetodeBiaya

N Y

N

PENGAKUAN HASIL INVESTASI (1)PENGAKUAN HASIL INVESTASI (1)

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (obligasi dan dividen tunai (cash dividendcash dividend) dicatat ) dicatat sebagai pendapatan.sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai (Hasil investasi berupa dividen tunai (cash dividendcash dividend) ) yang diperoleh dari PMP yang pencatatannya yang diperoleh dari PMP yang pencatatannya menggunakan:menggunakan: metode biaya metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil dicatat sebagai pendapatan hasil

investasi. investasi. metode ekuitas metode ekuitas dicatat sebagai pendapatan dan dicatat sebagai pendapatan dan

sekaligus pengurang nilai investasi pemerintah.sekaligus pengurang nilai investasi pemerintah.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI (2)PENGAKUAN HASIL INVESTASI (2)

Hasil investasi berupa dividen saham (Hasil investasi berupa dividen saham (stock stock dividenddividend) yang diperoleh dari PMP yang ) yang diperoleh dari PMP yang pencatatannya menggunakan:pencatatannya menggunakan: metode biaya metode biaya dicatat sebagai penambahan jumlah dicatat sebagai penambahan jumlah

investasiinvestasi metode ekuitas metode ekuitas tidak ada pencatatan, karena tidak ada pencatatan, karena

penambahan jumlah investasi sudah dicatat pada saat penambahan jumlah investasi sudah dicatat pada saat diumumkan laba.diumumkan laba.

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASIPELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

Selisih dari pelepasan investasi, tidak diakui Selisih dari pelepasan investasi, tidak diakui sebagai keuntungan /kerugian oleh pemerintah. sebagai keuntungan /kerugian oleh pemerintah.

Pelepasan sebagian investasi tertentu dinilai Pelepasan sebagian investasi tertentu dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.dengan menggunakan nilai rata-rata.

PENGUNGKAPANPENGUNGKAPAN

Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasiKebijakan akuntansi penentuan nilai investasi Jenis-jenis investasi Jenis-jenis investasi Perubahan harga pasar investasiPerubahan harga pasar investasi Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebabnyaPenurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebabnya Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan

penerapannyapenerapannya Perubahan pos investasiPerubahan pos investasi

PSAP NO. 07PSAP NO. 07AKUNTANSI AKTIVA TETAPAKUNTANSI AKTIVA TETAP

PERAN ASET TETAPPERAN ASET TETAP

Bagian utama aset pemerintah, dan signifikan dalam penyajian Neraca

Pencatatan hasil terutama dari Belanja Modal (capital expenditures) Pembedaan antara current dan capital expenditures sangat penting

untuk tujuan analisa, transparansi dan pengambilan keputusan, yaitu antara lain:

a. untuk menilai belanja operasi pemerintah dan effisiensi kegiatan pemerintah

b. belanja investasi/modal akan menimbulkan aliran cost dan benefit di masa datang, untuk membedakan dengan belanja yang mempunyai pengaruh berbeda dalam jangka pendek.

c.c. Dalam membangun anggaran berbasis kinerja memerlukan pemisahan Dalam membangun anggaran berbasis kinerja memerlukan pemisahan antara running cost dan capital expenditures.antara running cost dan capital expenditures.

d.d. Kekurang perhatian (Kekurang perhatian (lack of focuslack of focus) atas investasi/modal akan ) atas investasi/modal akan menimbulkan kelemahan (menimbulkan kelemahan (shortsightednessshortsightedness) dalam formulasi kebijakan) dalam formulasi kebijakan

DEFINISI ASET TETAPDEFINISI ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Termasuk : aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan tetapi dimanfaatkan oleh pihak lain dan hak atas tanah

Tidak termasuk : aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah

KLASIFIKASI ASET TETAPKLASIFIKASI ASET TETAP

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan

PENGAKUAN ASET TETAPPENGAKUAN ASET TETAP

Harus berwujud dan memenuhi kriteria :Harus berwujud dan memenuhi kriteria : Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal

entitas; entitas; Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, Telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindahdan atau pada saat penguasaannya berpindah


Perolehan aset tetap melalui pembelian atau Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Umum Negara/Daerah. Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah: Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah:

Dr.Dr. Belanja Modal TanahBelanja Modal Tanah XXXXXXCr.Cr. Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah XXXXXX


Jurnal standar pada saat pengakuan suatu aset tetap di neraca adalah sbb:Jurnal standar pada saat pengakuan suatu aset tetap di neraca adalah sbb:Dr.Dr. TanahTanah xxxxxx

Peralatan dan MesinPeralatan dan Mesin xxxxxxGedung dan BangunanGedung dan Bangunan xxxxxxJalan, Irigasi, dan jaringanJalan, Irigasi, dan jaringan xxxxxxAset Tetap LainnyaAset Tetap Lainnya xxxxxxKonstruksi dalam PengerjaanKonstruksi dalam Pengerjaan xxxxxx

Cr. Cr. Diinvestasikan dalam Aset TetapDiinvestasikan dalam Aset Tetap xxxxxx Jurnal ini merupakan jurnal korolari atau ikutan pada saat mengakui Jurnal ini merupakan jurnal korolari atau ikutan pada saat mengakui belanja modal untuk mengakui penambahan aset tetap yang belanja modal untuk mengakui penambahan aset tetap yang bersangkutanbersangkutan. .

PNGUKURAN ASET TETAPPNGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan

Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar

KOMPONEN BIAYAKOMPONEN BIAYA

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsungBiaya yang dapat diatribusikan secara langsung

Biaya persiapan tempatBiaya persiapan tempat Biaya pengiriman awal (Biaya pengiriman awal ( initial deliveryinitial delivery) dan biaya ) dan biaya

simpan dan bongkar muat (simpan dan bongkar muat (handling costhandling cost)) Biaya pemasangan (Biaya pemasangan (instalation costinstalation cost)) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyurBiaya profesional seperti arsitek dan insinyur Biaya konstruksiBiaya konstruksi

Biaya aset tetap yang dibangun secara swakelola (1) Biaya aset tetap yang dibangun secara swakelola (1)

Biaya Langsung: Biaya Langsung: • Tenaga kerjaTenaga kerja• Bahan bakuBahan baku

Biaya Tidak Langsung:Biaya Tidak Langsung:• Biaya perencanaan dan pengawasanBiaya perencanaan dan pengawasan• PerlengkapanPerlengkapan• Tenaga listrikTenaga listrik• Sewa peralatanSewa peralatan• dlldll

Biaya Administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya..

Biaya aset tetap yang dibangun secara swakelola (2) Biaya aset tetap yang dibangun secara swakelola (2)

PENYUSUNAN NERACA AWALPENYUSUNAN NERACA AWAL

Untuk pemerintah yang baru pertama kali akan Untuk pemerintah yang baru pertama kali akan menyusun neraca, nilai aset tetap di neracamenyusun neraca, nilai aset tetap di neraca menggunakan nilai wajar aset tetap pada saat neraca menggunakan nilai wajar aset tetap pada saat neraca tersebut disusuntersebut disusun

Aset tetap yang diperoleh setelah neraca awal Aset tetap yang diperoleh setelah neraca awal disajikan dinilai dengan harga perolehannyadisajikan dinilai dengan harga perolehannya

ASET DONASIASET DONASI

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat harus dicatat sebesar nilai wajarsebesar nilai wajar pada saat pada saat perolehan.perolehan.

Perlakuan untuk hibah dalam bentuk barang ini Perlakuan untuk hibah dalam bentuk barang ini adalah adalah dengan menganggap seolah-olahdengan menganggap seolah-olah ada uang ada uang kas masuk sebagai pendapatan hibah, kemudian kas masuk sebagai pendapatan hibah, kemudian uang tersebut dibelanjakan aset tetap yang uang tersebut dibelanjakan aset tetap yang bersangkutanbersangkutan..

ASET BERSEJARAHASET BERSEJARAH

Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut aset tetap tersebut

Diungkapkan dalam CaLK saja tanpa nilaiDiungkapkan dalam CaLK saja tanpa nilai Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat

lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.lainnya.

Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua:dapat dibedakan menjadi dua:

• belanja untuk pemeliharaan belanja untuk pemeliharaan untuk mempertahankan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awalkondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal

• belanja untuk peningkatan belanja untuk peningkatan memberi manfaat ekonomik memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi harus dikapitalisasi

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHANPENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

PENYUSUTANPENYUSUTAN

Penyusutan : Penyusutan : penyesuaian nilai sehubungan dengan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asetpenurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset bukan bukan alokasi biayaalokasi biaya

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebutaset tersebut

Jurnal standar untuk penyusutan adalah sbb:Jurnal standar untuk penyusutan adalah sbb:DrDr Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx xxx CrCr Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan xxxxxx

METODE PENYUSUTANMETODE PENYUSUTAN

Metode garis lurus (Metode garis lurus (straight line methodstraight line method); atau); atau Metode saldo menurun ganda (Metode saldo menurun ganda (double declining double declining

methodmethod); atau); atau Metode unit produksi (Metode unit produksi (unit of production methodunit of production method))

Pemilihan metode penyusutan tergantung dari sifat Pemilihan metode penyusutan tergantung dari sifat dan karakteristik aset tetap masing-masingdan karakteristik aset tetap masing-masing

PENILAIAN KEMBALI (REVALUATION)PENILAIAN KEMBALI (REVALUATION)

Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan revaluasi sepanjang revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

PENYAJIANPENYAJIANPenyajian aset tetap dalam lembar muka neraca adalah sebagai berikut:Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca adalah sebagai berikut:

AsetAsetAset TetapAset Tetap

TanahTanah xxxxxxPeralatan dan MesinPeralatan dan Mesin xxxxxxGedung dan BangunanGedung dan Bangunan xxxxxxJalan, Irigasi dan JaringanJalan, Irigasi dan Jaringan xxxxxxAset Tetap LainnyaAset Tetap Lainnya xxxxxxKonstruksi dalam PengerjaanKonstruksi dalam Pengerjaan xxxxxxAkumulasi PenyusutanAkumulasi Penyusutan (xxx)(xxx)

Total Aset TetapTotal Aset Tetap xxxxxx

Ekuitas DanaEkuitas DanaEkuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Investasi

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxxxxxTotal Ekuitas Dana InvestasiTotal Ekuitas Dana Investasi xxxxxx

PENGUNGKAPANPENGUNGKAPAN

Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sbb:tetap sbb:• Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai

tercatat;tercatat;• Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.

• Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

LAMPIRAN LAMPIRAN

Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah. Apabila pembaca dikuasai oleh suatu pemerintah. Apabila pembaca laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tentang Daftar Aset yang terdiri dari nomor kode aset tentang Daftar Aset yang terdiri dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap, dan nilai tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap, dan nilai aset tetapaset tetap

PSAP NO. 08PSAP NO. 08AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM

PENGERJAANPENGERJAAN

DEFINISIDEFINISI

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN adalah KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN adalah aset-aset yang sedang dalam proses aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.pembangunan.

KONTRAK KONSTRUKSI adalah perikatan yang KONTRAK KONSTRUKSI adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset.aset.

CAKUPAN KONTRAK KONSTRUKSICAKUPAN KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak untuk jasa perencanaan; Kontrak untuk perolehan/konstruksi aset; Kontrak untuk jasa pengawasan; Kontrak untuk membongkar atau restorasi aset dan

restorasi lingkungan

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

Jika kontrak konstruksi mencakup beberapa aset, setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak yang terpisah jika: Proposal diajukan terpisah; Setiap aset dinegosiasikan terpisah; Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi

PENGAKUAN KDPPENGAKUAN KDP

Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP jika:Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP jika: Manfaat ekonomi masa yad besar kemungkinan Manfaat ekonomi masa yad besar kemungkinan

diperoleh;diperoleh; Biaya perolehan dapat diukur secara andal;Biaya perolehan dapat diukur secara andal; Masih dalam proses pengerjaan;Masih dalam proses pengerjaan;

PENGUKURAN BIAYA KONSTRUKSIPENGUKURAN BIAYA KONSTRUKSI

Secara Swakelola, al: biaya langsung; biaya tidak langsung; biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan

konstruksi ybs.

Secara Kontrak: Termin yang telah dibayarkan; Kewajiban yang msh harus dibayar; Pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak ketiga, misalnya

klaim karena keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja

Biaya Pinjaman Selama KonstruksiBiaya Pinjaman Selama Konstruksi

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman :pinjaman :

• dikapitalisasi dikapitalisasi • menambah biaya konstruksi sepanjang biaya menambah biaya konstruksi sepanjang biaya

tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.secara andal.

SYARAT KAPITALISASI BIAYA PINJAMANSYARAT KAPITALISASI BIAYA PINJAMAN

Tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang Tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan periode yang bersangkutan;dibayarkan periode yang bersangkutan;

Jika pinjaman untuk beberapa jenis aset dialokasi Jika pinjaman untuk beberapa jenis aset dialokasi dengan metode rata-rata tertimbang;dengan metode rata-rata tertimbang;

Jika konstruksi dihentikan sementara bukan karena Jika konstruksi dihentikan sementara bukan karena force majeur, biaya pinjaman force majeur, biaya pinjaman dikapitalisasidikapitalisasi

Jika konstruksi dihentikan sementara karena force Jika konstruksi dihentikan sementara karena force majeur biaya pinjaman majeur biaya pinjaman tidak dikapitalisasitidak dikapitalisasi..

PengungkapanPengungkapan

Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiantingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian

Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannyaNilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya Jumlah biaya yang telah dikeluarkanJumlah biaya yang telah dikeluarkan Uang muka kerja yang diberikanUang muka kerja yang diberikan RetensiRetensi


AKUNTANSI KEWAJIBANAKUNTANSI KEWAJIBAN

KEWAJIBANKEWAJIBAN

UUtang yang timbul dari peristiwa masa lalu tang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahpemerintah

KLASIFIKASI KEWAJIBANKLASIFIKASI KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka PendekKewajiban Jangka PendekKewajibanKewajiban Jangka Panjang Jangka Panjang

KEWAJIBAN JANGKA PANJANGKEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban kewajiban jjangkaangka panjang jika :panjang jika :• jangka waktu aslinya adalah ujangka waktu aslinya adalah unnttukuk periode lebih d periode lebih daarrii 12 12 bulanbulan• entitas bermaksud uentitas bermaksud unnttuuk mendanai kembali (k mendanai kembali (refinancerefinance) )

kewajiban tkewajiban terersseebbutut atas dasar j atas dasar jangangkkaa panjang panjang• maksud tmaksud terersseebbutut didukung d didukung denenggaan adanya suatu perjanjian n adanya suatu perjanjian

pendanaan kembali (pendanaan kembali (refinancingrefinancing), atau adanya penjadwalan ), atau adanya penjadwalan kembali tkembali tererhhaaddapap pembayaran, pembayaran, yyanang diselesaikan sebelum LK g diselesaikan sebelum LK disetujuidisetujui

PENGAKUAN KEWAJIBANPENGAKUAN KEWAJIBAN

Kewajiban diakui pKewajiban diakui paaddaa saat dana pinjaman saat dana pinjaman diterima dan/atau pditerima dan/atau paaddaa saat kewajiban timbul saat kewajiban timbul

PENGUKURAN KEWAJIBANPENGUKURAN KEWAJIBAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalKewajiban dicatat sebesar nilai nominal Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan

dan dinyatakan dalam mata uang rupiahdan dinyatakan dalam mata uang rupiah Penjabaran mata uang asing menggunakan Penjabaran mata uang asing menggunakan

kurs tengah bank sentral pada tanggal neracakurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

UTANG KEPADA PIHAK KETIGAUTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebutbarang tersebut

Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahankewajiban kepada unit nonpemerintahan

UTANG BUNGAUTANG BUNGA

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga ysebesar biaya bunga yanang telah terjadi dan belum g telah terjadi dan belum dibayardibayar

Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeribaik dari dalam maupun luar negeri

Utang bunga atas utang pemerintah yUtang bunga atas utang pemerintah yanang belum g belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan spelaporan seebbaaggaiai bagian dari kewajiban y bagian dari kewajiban yanang g berkaitanberkaitan

UTANG PFKUTANG PFK

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan untuk PFK yang belum disetorkan kepada pihak yang berwenang harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan

PERUBAHAN VALUTA ASINGPERUBAHAN VALUTA ASING

Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksitransaksi

Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dPada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter daallaam m mata uang asing dilaporkan ke dmata uang asing dilaporkan ke daallaam mata uang rupiah m mata uang rupiah ddenenggaan menggunakan kurs tengah bank sentral pn menggunakan kurs tengah bank sentral paaddaa tanggal tanggal neracaneraca

Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dSelisih penjabaran pos kewajiban moneter daallaam mata uang m mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sseebbaaggaiai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalanberjalan

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPANPENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utangbentuk daftar skedul utang

Informasi yang harus disajikan dalam CaLK :Informasi yang harus disajikan dalam CaLK :(a)(a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjangJumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang(b)(b) Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis

sekuritas dan jatuh temponyasekuritas dan jatuh temponya(c)(c) Bunga pinjaman periode berjalan & tingkat bungaBunga pinjaman periode berjalan & tingkat bunga(d)(d) Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempoKonsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo(e)(e) Perjanjian restrukturisasi utang (pengurangan pinjaman, modifikasi Perjanjian restrukturisasi utang (pengurangan pinjaman, modifikasi

persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang)pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang)

(f)(f) Jumlah tunggakan pinjaman Jumlah tunggakan pinjaman daftar umur utangdaftar umur utang(g)(g) Biaya pinjaman (perlakuan,jumlah,tingkat kapitalisasi)Biaya pinjaman (perlakuan,jumlah,tingkat kapitalisasi)

________________________

PSAP NO. 10PSAP NO. 10KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA LUAR BIASAPERISTIWA LUAR BIASA

PSAP NO 10PSAP NO 10

Mengatur mengenai perlakuan terhadap:Mengatur mengenai perlakuan terhadap:

Koreksi KesalahanKoreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan AkuntansiPerubahan Kebijakan Akuntansi Peristiwa Luar BiasaPeristiwa Luar Biasa

. .

KOREKSI KESALAHANKOREKSI KESALAHAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi bisa dilakukan terhadap kesalahan atas pendapatan dan belanja baik berulang maupun yang tidak berulang pada tahun berjalan atau periode-periode sebelumnya.

KOREKSI KESALAHANKOREKSI KESALAHAN

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannyaKesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya:: Kesalahan yang berulang dan sistemikKesalahan yang berulang dan sistemik Kesalahan yang tidak berulang Kesalahan yang tidak berulang

Kesalahan bisa terjadi dan ditemukan padaKesalahan bisa terjadi dan ditemukan pada::1.1. Periode waktu sebelum laporan keuangan diterbitkan atau Periode waktu sebelum laporan keuangan diterbitkan atau

periode tahun berjalanperiode tahun berjalan2.2. Periode waktu setelah laporan keuangan sudah diterbitkan Periode waktu setelah laporan keuangan sudah diterbitkan

tetapi belum diaudit oleh BPKtetapi belum diaudit oleh BPK3.3. Periode waktu setelah laporan diaudit BPK dan telah Periode waktu setelah laporan diaudit BPK dan telah

disahkan DPR/DPRD dengan UU atau Perda.disahkan DPR/DPRD dengan UU atau Perda.

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENDAPATANKOREKSI KESALAHAN ATAS PENDAPATAN

Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas) Laporan keuangan sudah terbit.

Pembetulan pada akun ekuitas dana lancar

KOREKSI KESALAHAN ATAS BELANJAKOREKSI KESALAHAN ATAS BELANJAYANG MENGAKIBATKAN PENERIMAAN KEMBALI BELANJAYANG MENGAKIBATKAN PENERIMAAN KEMBALI BELANJA

Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas (menambah/mengurangi saldo

kas) Laporan keuangan sudah terbit

Pembetulan pada akun pendapatan lain-lain

pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait

Tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas

Mempengaruhi secara material posisi aset selain kas

KOREKSI KESALAHANKOREKSI KESALAHAN Tidak berulangTidak berulang Terjadi pada periode berjalanTerjadi pada periode berjalan Mempengaruhi maupun tidakMempengaruhi maupun tidak mempengaruhi posisi mempengaruhi posisi

kaskas

Pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan

KOREKSI KESALAHANKOREKSI KESALAHAN• Tidak berulang• Terjadi pada periode sebelumnya• Mempengaruhi posisi kas• Laporan keuangan periode tersebut belum terbit

Pembetulan pada akun pendapatan atau belanja periode yang bersangkutan

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSIPERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangandan penyajian laporan keuangan

Perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya Perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan/ SAP yang berlaku, diwajibkan oleh peraturan perundangan/ SAP yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitasdalam penyajian laporan keuangan entitas

PERISTIWA LUAR BIASAPERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.atau posisi aset/kewajiban.

PERSYARATAN POS LUAR BIASAPERSYARATAN POS LUAR BIASA

Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi

berulang Berada di luar kendali atau pengaruh entitas Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi

anggaran atau posisi aset/keajiban


LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIANKONSOLIDASIAN

RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitaskesatuan entitas..

Laporan keuangan konsolidasian pada Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.layanan umum.

STANDAR TIDAK MENGATURSTANDAR TIDAK MENGATUR

Laporan keuangan konsolidasian perusahaan Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/perusahaan daerah;negara/perusahaan daerah;

Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi; Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint joint

ventureventure); dan); dan Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan

pemerintah daerahpemerintah daerah


Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuanganberupa laporan keuangan..

CIRI-CIRI ENTITAS PELAPORANCIRI-CIRI ENTITAS PELAPORAN

Dibiayai oleh APBN/APBD atau mendapat pemisahan Dibiayai oleh APBN/APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;kekayaan dari anggaran;

Dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;Dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang

diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dandipilih oleh rakyat; dan

Entitas tersebut menyampaikan pertanggungjawaban baik Entitas tersebut menyampaikan pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.sebagai pihak yang menyetujui anggaran.


Terdiri dari:Terdiri dari:1)1) Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat.2)2) Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah.3)3) Kementerian negara/lembaga (KL). Kementerian negara/lembaga (KL).4)4) Bendahara Umum Negara (BUN). Bendahara Umum Negara (BUN).

ENTITAS AKUNTANSIENTITAS AKUNTANSI

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporanditujukan kepada entitas pelaporan..

ENTITAS AKUNTANSIENTITAS AKUNTANSI

Terdiri dari:Terdiri dari:1)1) Setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu K/L Setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu K/L

yang mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri, termasuk pengguna dana APP.tersendiri, termasuk pengguna dana APP.

2)2) Bendahara Umum Daerah (BUD).Bendahara Umum Daerah (BUD).3)3) Kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda bila Kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda bila

mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan pengelolaan jumlah anggarannya relatif besar, dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri. kegiatannya dilakukan secara mandiri.

BADAN LAYANAN UMUMBADAN LAYANAN UMUM

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitasefisiensi dan produktivitas

Contoh Badan Layanan Umum adalah rumah sakit, Contoh Badan Layanan Umum adalah rumah sakit, universitas negeri, atau otorita.universitas negeri, atau otorita.

KONSOLIDASI DAN PENGGABUNGANKONSOLIDASI DAN PENGGABUNGAN

EA EA EAEAEA EA

EP EP EP

EP

PENGGABUNGAN PENGGABUNGANPENGGABUNGAN

KONSOLIDASI

LK

LKK

LK= LAPORAN KEUANGAN, LKK=LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI, EP=ENTITAS PELAPORAN, EA=ENTITAS AKUNTANSI

KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN BLUKONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN BLU

Laporan keuangan BLU digabungkan pada kementerian Laporan keuangan BLU digabungkan pada kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut:organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut: LRA BLU digabungkan secara bruto kepada LRA K/L teknis LRA BLU digabungkan secara bruto kepada LRA K/L teknis

pemerintah pusat/daerah yg secara organisatoris pemerintah pusat/daerah yg secara organisatoris membawahinya. membawahinya.

Neraca BLU digabungkan kepada neraca K/L teknis Neraca BLU digabungkan kepada neraca K/L teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya.membawahinya.

HH

HARMONISASI HARMONISASI DALAM PENGANGGARAN DALAM PENGANGGARAN

DAN DAN PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN

REFORMASI PENGELOLAAN KEU. NEGARAREFORMASI PENGELOLAAN KEU. NEGARA

Mencakup keseluruhan siklus anggaran.Mencakup keseluruhan siklus anggaran. Dalam bidang perencanaan dan penganggaranDalam bidang perencanaan dan penganggaran : :

(penganggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu (penganggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu anggaran berbasis kerangka pengeluaran jangka anggaran berbasis kerangka pengeluaran jangka menengah)menengah)

Dalam pelaksanaan anggaran :Dalam pelaksanaan anggaran : (pemberian kepercayaan yang besar kepada (pemberian kepercayaan yang besar kepada

pengguna anggaran - “let the manager manage”)pengguna anggaran - “let the manager manage”) Dalam pertanggungjawaban keuanganDalam pertanggungjawaban keuangan : :

(penyajian laporan keuangan yang lengkap sesuai (penyajian laporan keuangan yang lengkap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh BPK)BPK)

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAHDESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah :Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah : UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah mengatur fungsi dan kewenangan daerahDaerah mengatur fungsi dan kewenangan daerah UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur alokasi dana yang diperlukan Daerah mengatur alokasi dana yang diperlukan daerah untuk menyelenggarakan kewenangandaerah untuk menyelenggarakan kewenangan

Oleh karena itu Paket Undang2 Bidang Keuangan Oleh karena itu Paket Undang2 Bidang Keuangan Negara mengatur asas-asas umum sebagai rambu-Negara mengatur asas-asas umum sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah----rambu dalam pengelolaan keuangan daerah---- memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi di NKRIdan otonomi di NKRI

PERMASALAHANPERMASALAHAN

Antara lain :Antara lain : Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi dalam Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi dalam

berbagai peraturan per UU tidak sinkronberbagai peraturan per UU tidak sinkron Pengaturan pelaksanaan ketentuan UU-----Pengaturan pelaksanaan ketentuan UU-----

khususnya dibidang pengelolaan keuangan khususnya dibidang pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan fragmented.negara/daerah dilakukan fragmented.

Dalam pengelolaan keuangan negara/daerah Dalam pengelolaan keuangan negara/daerah terdapat ketidak harmonisan antara penyusun/ terdapat ketidak harmonisan antara penyusun/ perencana anggaran dengan penyusun laporan perencana anggaran dengan penyusun laporan keuangankeuangan

SISTEM PENGELOLAAN KEU. NEGARASISTEM PENGELOLAAN KEU. NEGARA

Pembentukan pemerintahan negara, menimbulkan hak Pembentukan pemerintahan negara, menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.keuangan negara.

Bab VIII UUD 1945 Hal keuangan, mengatur tentang Bab VIII UUD 1945 Hal keuangan, mengatur tentang ketentuan pajak, mata uang dan anggaran pendapatan ketentuan pajak, mata uang dan anggaran pendapatan dan belanja negara. dan belanja negara.

((oleh karena itu sistem pengelolaan keuangan oleh karena itu sistem pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara negara harus dilaksanakan secara

profesional, transparan dan bertanggung profesional, transparan dan bertanggung jawab)jawab)

UPAYA HARMONISASIUPAYA HARMONISASI

Penyelarasan dilihat dari segi sistem pengelolaan Penyelarasan dilihat dari segi sistem pengelolaan keuangan negara/daerah dimulai dari sistem keuangan negara/daerah dimulai dari sistem perencanaan dan penganggaran, implementasi perencanaan dan penganggaran, implementasi dalam pelaksanaan anggaran dan penyusunan dalam pelaksanaan anggaran dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan negara/daerahpertanggungjawaban keuangan negara/daerah

UPAYA HARMONISASIUPAYA HARMONISASI

Alat untuk penyelarasan dari segi sistem Alat untuk penyelarasan dari segi sistem akuntansi anggaran (budgetary accounting), akuntansi anggaran (budgetary accounting), antara lain :antara lain :

Sistem klasifikasi menurut anggaran harus Sistem klasifikasi menurut anggaran harus sama dengan sistem klasifikasi untuk sama dengan sistem klasifikasi untuk akuntansi akuntansi

Pedoman kapitalisasi untuk aset tetap/ Pedoman kapitalisasi untuk aset tetap/ belanja pemeliharaan.belanja pemeliharaan.

Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS)Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS)

SISTEM KLASIFIKASI BELANJASISTEM KLASIFIKASI BELANJA

TujuanTujuanMemberikan kerangka dasar dalam pengambilan keputusan

Akuntabilitas

Oleh karena itu, belanja harus diklasifikasikan untuk Oleh karena itu, belanja harus diklasifikasikan untuk berbagai tujuan yang berbeda, misalnya:berbagai tujuan yang berbeda, misalnya:

Untuk penyajian laporan yang sesuai kebutuhan user.Untuk penyajian laporan yang sesuai kebutuhan user. Untuk administrasi dan akuntansi anggaranUntuk administrasi dan akuntansi anggaran Untuk penyajian LRA kepada DPRUntuk penyajian LRA kepada DPR

PEDOMAN KAPITALISASIPEDOMAN KAPITALISASIASET/BELANJA ASET/BELANJA PEMELHARAANPEMELHARAAN

BELANJA OPERASI :- Belanja Pegawai

- Belanja Barang - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Hibah - Bantuan Sosial BELANJA MODAL BELANJA TAK TERDUGA

KLASIFIKASIKLASIFIKASIMENURUT JENIS BELANJAMENURUT JENIS BELANJA

Belanja Barang

- Pengadaan peralatan kantor sebesar Rp 300.000,00 keatas dicatat sebagai belanja modal, kalau dibawah Rp 300.000 dicatat sebagai belanja barang

- Biaya pemeluharaan yang menambah nilai ekonomis dan manfaat, harus dicatat sebagai belanja modal

CONTOH KEBIJAKAN KAPITALISASICONTOH KEBIJAKAN KAPITALISASI

BELANJA BARANGBELANJA BARANG

Termasuk di dalamnya:Termasuk di dalamnya:

1. Belanja aset tetap yang nilai per satuannya 1. Belanja aset tetap yang nilai per satuannya dibawah nilai minimum kapitalisasi (pada dibawah nilai minimum kapitalisasi (pada pem. Pusat KMK.01/2001). pem. Pusat KMK.01/2001).

ContohContoh pembelian 1 unit kalkulator senilai pembelian 1 unit kalkulator senilai Rp 180.000Rp 180.000

2. Belanja perjalanan dalam rangka perolehan 2. Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis barang pakai habisContoh:Contoh: biaya perjalanan senilai Rp 100.000 biaya perjalanan senilai Rp 100.000

untuk membeli ATKuntuk membeli ATK . .Biaya perjalanan tsb akan menambah Biaya perjalanan tsb akan menambah nilai nilai perolehan ATK perolehan ATK

3.Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak 3.Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak

menambah umur, manfaat, atau kapasitasmenambah umur, manfaat, atau kapasitasContohContoh: : biaya ganti oli untuk 5 mobil dinas biaya ganti oli untuk 5 mobil dinas

sebesar Rp 1.000.000sebesar Rp 1.000.000

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

PENGERTIAN BELANJA PENGERTIAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJAMENURUT JENIS BELANJA

Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat


Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.


Belanja modalBelanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.kapitalisasi aset tetap.

Belanja lain-lain/tak terdugaBelanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. pusat/daerah.


KONSEP NILAI PEROLEHANKONSEP NILAI PEROLEHAN

Komponen belanja modal untuk perolehan Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi:aset tetap meliputi:• Harga beli aset tetapHarga beli aset tetap• Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap

digunakan, termasuk:digunakan, termasuk:

* biaya perjalanan dinas* biaya perjalanan dinas

* ongkos angkut* ongkos angkut

* biaya uji coba* biaya uji coba

* biaya konsultan* biaya konsultan

RENOVASI ASET TETAP YANG BUKAN MILIKRENOVASI ASET TETAP YANG BUKAN MILIK

Jika meningkatkan manfaat ekonomik AT:Jika meningkatkan manfaat ekonomik AT:• Disajikan sebagai Belanja Modal Disajikan sebagai Belanja Modal • DikapitalisasiDikapitalisasi• Disajikan sebagai AT Lainnya-AT RenovasiDisajikan sebagai AT Lainnya-AT Renovasi

Jika manfaat ekonomik renovasi kurang dari Jika manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun/tdk menambah manfaat ekonomik 1 tahun/tdk menambah manfaat ekonomik AT:AT:• Tidak dikapitalisasiTidak dikapitalisasi• Disajikan sebagai belanja operasionalDisajikan sebagai belanja operasional

BAGAN AKUN STANDARBAGAN AKUN STANDAR


Bagan Akun Standar adalah daftar akun buku Bagan Akun Standar adalah daftar akun buku besar yang ditetapkan dan disusun secara besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahan perencanaan sistematis untuk memudahan perencanaan

dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.dan pelaporan keuangan pemerintah.

BAS merupakan jembatan untuk BAS merupakan jembatan untuk

mengelompokkan dokumen sumber yang akan mengelompokkan dokumen sumber yang akan dicatat di sistem akuntansi keuangan, untuk dicatat di sistem akuntansi keuangan, untuk memudahkan membuat laporan keuangan.memudahkan membuat laporan keuangan.


BAS merupakan salah satu alat BAS merupakan salah satu alat yang harus digunakan untuk yang harus digunakan untuk

menyelaraskan sistem klasifikasi menyelaraskan sistem klasifikasi anggaran dengan sistem klasifikasi anggaran dengan sistem klasifikasi

akuntansi akuntansi

TUJUAN BAGAN AKUN STANDARTUJUAN BAGAN AKUN STANDAR

Memastikan rencana Memastikan rencana keuangan (anggaran), keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;istilah yang sama;

Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas informasi keuangan;informasi keuangan;

Memudahkan pengawasan Memudahkan pengawasan keuangan.keuangan.

KLASIFIKASI AKUNKLASIFIKASI AKUN

KODEKODE NAMA AKUNNAMA AKUN

11 ASETASET

22 KEWAJIBANKEWAJIBAN

33 EKUITASEKUITAS

44 PENDAPATANPENDAPATAN

55 BELANJABELANJA

66 TRANSFER KE DAERAHTRANSFER KE DAERAH

77 PEMBIAYAANPEMBIAYAAN

88 NON ANGGARANNON ANGGARAN


Istilah Mata Anggaran Keluaran Istilah Mata Anggaran Keluaran /Mata Anggaran Penerimaan /Mata Anggaran Penerimaan hanya untuk kode akun laporan hanya untuk kode akun laporan realisasi anggaranrealisasi anggaran

Bagan Akun Standar Bagan Akun Standar digunakan untuk seluruh digunakan untuk seluruh Laporan KeuanganLaporan Keuangan

DUKUNGAN UNTUK PENYUSUNAN DUKUNGAN UNTUK PENYUSUNAN ANGGARANANGGARAN

Bagan Akun Standar digunakan sebagai pedoman Bagan Akun Standar digunakan sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk penyusunan dan Keuangan Daerah untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kerja (RKA) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Pelaporan Keuangan dalam rangka (DIPA) dan Pelaporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Pedoman Kapitalisasi Aset TetapPedoman Kapitalisasi Aset Tetap

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

overview sap

Documents