p ph pasal 21

27
Lab Perpajakan PPh Pasal 21 02/05/2013 1

Upload: surameto-hariyadi

Post on 14-Aug-2015

139 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: P ph pasal 21

Lab Perpajakan

PPh Pasal 21

02/05/20131

Page 2: P ph pasal 21

PengertianPajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

02/05/20132

Page 3: P ph pasal 21

Subjek PajakWajib Pajak orang pribadi dalam negeri

02/05/20133

Page 4: P ph pasal 21

Objek PajakPenghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

02/05/20134

Page 5: P ph pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Pemberi kerja

Bendahara pemerintah

Dana Pensiun

Badan

Penyelenggara Kegiatan

Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai

Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan,jasa atau kegiatan

Uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun

Honorarium atau pembayaran sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas

Pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan

02/05/20135

Page 6: P ph pasal 21

Tidak Termasuk Pemotong PPh pasal 21

Kantor perwakilan negara asing

• Organisasi-organisasi internasional

02/05/20136

• pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Page 7: P ph pasal 21

Tanggal Penting PPh 21harus disetor paling lama tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

(PMK 80 tahun 2010)

02/05/20137

Page 8: P ph pasal 21

Tarif Pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a

Lapisan PKP Tarif Pajak

Sampai dengan 50 juta 5%

Di atas 50 juta sd 250 juta 15%

Di atas 250 juta sd 500 juta 25%

Di atas 500 juta 30%

02/05/2013 8

Page 9: P ph pasal 21

Review (1)Contoh penghitungan pajak yang terutang

untuk WP OPJumlah Penghasilan Kena Pajak Rp600jutaNB: WP yang menerima atau memperoleh

penghasilan tidak memiliki NPWP: tarif lebih tinggi 20%

02/05/20139

Page 10: P ph pasal 21

Pajak Penghasilan yang terutang

5% x 50juta Rp 2.500.000

15% x 200juta Rp 30.000.000

25% x 250juta Rp 62.500.000

30% x 100juta Rp 30.000.000

Income Tax Art 21 Rp 125.000.000

02/05/2013 10

Page 11: P ph pasal 21

Pegawai Tetappegawai yang menerima atau memperoleh

penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

(PerDJP 31/2012)

02/05/201311

Page 12: P ph pasal 21

Personal AllowanceBiaya JabatanIuran terkait gaji yang dibayar kepada

Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Notes:Pegawai Tetap: 5% x peng bruto maks Rp 6

juta/thPensiun Berkala: 5% x peng bruto maks Rp

2,4 juta/th

02/05/201312

Page 13: P ph pasal 21

PTKP (PMK 162/2012)

Diri WP OP Rp 24.300.000

Status Kawin Rp 2.025.000

Tambahan setiap anggota keluarga max.3

Rp 2.025.000

02/05/2013 13

Page 14: P ph pasal 21

Contoh Penghitungan Pegawai TetapPegawai tetap Koperasi Sejahtera bernama Ken Prameswari (tidak kawin) sudah bekerja sejak tahun 2010 memperoleh gaji sebesar Rp 2.750.000,00 sebulan. Koperasi ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan Iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Berapakah besar PPh 21 yang terutang bulan Maret 2013?

02/05/2013 14

Page 15: P ph pasal 21

Gaji setahun (12 x Rp 2.750.000,00)Premi Jaminan Kecelakaan Kerja12xRp 27.500,00Premi Jaminan Kematian12 x Rp 8.250,00

Rp 33.000.000,00

Rp 330.000,00

Rp 99.000,00

Penghasilan bruto setahun Rp 33.429.000,00

Pengurangan :1. Biaya Jabatan5% x Rp 33.429.000,00 =2. Iuran pensiun setahun12 x Rp 50.000,00 =3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp 55.000,00 =

Rp 1.671.450,00

Rp 600.000,00

Rp 660.000,00Rp 2.931.450,00

Penghasilan neto setahun Rp 30.497.550,00

PTKP- untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena PajakDibulatkan

Rp 6.197.550,00Rp 6.197.000,00

PPh Pasal 21 terutang5% x Rp 6.197.000,00 =

PPh 21 bulan Mar 2013 =Rp 309.850,00

Rp 25.820,83

02/05/2013 15

Page 16: P ph pasal 21

Pegawai Tidak Tetappegawai yang hanya menerima

penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

(PerDJP 31/2012)

02/05/201316

Page 17: P ph pasal 21

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

PENGHASILAN BRUTO

- PTKP BULANAN

Diri WP OP Rp 2.025.000

Status Kawin Rp 168.750

Tambahan setiap anggota keluarga max.3

Rp 168.750

02/05/201317

Page 18: P ph pasal 21

Contoh Penghitungan Pegawai Tidak TetapWiryo (TK/0) adalah pegawai tidak tetap

koperasi yang membantu saat musim panen tiba. Pada bulan Maret 2013 Wiryo mendapat penghasilan senilai Rp 2.500.000. Berapakah PPh 21 yang terutang di bulan Maret 2013 ?

02/05/201318

Page 19: P ph pasal 21

PPh 21 terutangMaret 2013Penghasilan Bruto : Rp 2.500.000PTKP Bulanan (TK/0):Rp 2.025.000PKP : Rp 475.000PPh 21 terutang : Rp 23.750

02/05/201319

Page 20: P ph pasal 21

Upah Harian

Upah Sehari - Rp 200.000 X 5% (Art 17(1))

Saat melebihi Rp 2.025.000 dalam 1

bulan

PTKP Harian

Saat melebihi Rp 7.000.000 dalam 1

bulan

disetahunkan PTKP setahun

02/05/201320

Page 21: P ph pasal 21

Kasus Upah HarianPada bulan Maret 2013, Edi adalah buruh

pabrik dengan status belum menikah yang bekerja di PT Terbaik dan tidak ber-NPWP. Dia menerima upah sebesar Rp 250.000,00 per hari.

Notes : 1 tahun = 12 bulan 1 bulan = 4 minggu 1 bulan = 26 hari

02/05/201321

Page 22: P ph pasal 21

PPh 21 terutangPenghasilan Bruto : Rp 250.000PTKP Harian :Rp200.000PKP :Rp 50.000PPh 21 terutang : Rp 2.500

02/05/201322

Page 23: P ph pasal 21

Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

1. Tenaga Ahli2. Pemain musik, pembawa acara,

penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

3. Olahragawan

02/05/201323

Page 24: P ph pasal 21

Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;6. pemberi jasa dalam segala bidang

termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

02/05/201324

Page 25: P ph pasal 21

Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

7. agen iklan;8. pengawas atau pengelola proyek;9. pembawa pesanan atau yang

menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

10. petugas penjaja barang dagangan;11. petugas dinas luar asuransi;12. distributor perusahaan multilevel

marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

02/05/201325

Page 26: P ph pasal 21

Tenaga Ahlipengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris,penilai,aktuaris

02/05/201326

Page 27: P ph pasal 21

Penghitungan PPh 21 Bukan Pegawai

Ketentuan PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya (Pasal 13 ayat 1 Per DJP 31/2012)

02/05/201327

50% Penghasilan Bruto – PTKP bulanan = PKP