p u t u s a n nomor : 1/tipikor/2014/pt.bdg. 2014/tipikor 1 2014.pdf · (sekdes) dan oleh saudara...
TRANSCRIPT
halaman 1 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
P U T U S A N
Nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara terdakwa : --------------------------------------------------------------------------
Nama Lengkap : ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN ; ------------
Tempat Lahir : Garut ; ----------------------------------------------------------
Umur / Tanggal
Lahir
: 57 Tahun ; ----------------------------------------------------
Jenis Kelamin : Laki-laki ; ------------------------------------------------------
Kebangsaan : Indonesia ; ----------------------------------------------------
Tempat Tinggal : Kp. Lembur Kulon RT/RW 03/01, Desa Cipareuan, Kec.
Cibiuk, Kab. Garut ; ---------------------------------------
Agama : Islam ; ----------------------------------------------------------
Pekerjaan : Kepada Desa Cipareuan ; -----------------------------------
Pendidikan : STM ; -----------------------------------------------------------
Terdakwa ditahan oleh :
1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; ----------------------------------------------
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan; -------------------------------------
3. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 24 September 2013 s/d
tanggal 23 Oktober 2013 (Tahanan Kota) ;--------------------------------------
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 24
Oktober 2013 s/d 22 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;-----------------------
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor
Tingkat Banding tahap I, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari
2014 (Tahanan Kota) ;--------------------------------------------------------------
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding sejak
tangal 13 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014 ;-------------------------------------
halaman 2 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
7. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 12 Februari 2014
s/d 12 April 2014 ; ---------------------------------------------------------------------
Terdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh Penasihat
Hukum bernama : YUSEP MULYANA, SH.,MH dan MUSLIM, SH., Advokat
dan Pembela Umum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH Garut) yang
beralamat di Komp. Pataruman Indah Blok B. No. 52 Garut, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2014 ; ----------------------------------------------
Pen Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung
tersebut ; -------------------------------------------------------------------------------------
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung
tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg ; -----------------
Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan atas
dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 September 2013 Nomor : Reg. Perk :
PDS-11/GRT/08/2013, sebagai berikut : ------------------------------------------------
Dakwaan
Primair :
Bahwa ia terdakwa ATA SUTISNA Bin (Alm) selaku Kepala Desa
Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut yang diangkat berdasarkan Keputusan
Bupati Garut dengan Surat Pengangkatan Nomor : 141.1/KEP.528.BPMPD/
2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan
Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Garut,
terdakwa selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut, pada hari dan
tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan
Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun
2012 bertempat di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut atau setidak-
tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang
berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi
berdasarkan Keputusan Ketua MA RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/ 2010, tanggal
halaman 3 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Surabaya dan
Pengadilan Negeri Semarang, Secara berturut-turut telah melakukan
beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan
mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, terdakwa
selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang
Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) mempunyai tugas dan wewenang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain :
a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala
Desa mempunyai wewenang Kepala Desa ;
c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD ;
d. Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuan bersama
BPD ;
e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD
Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
g. Membina Perekonomian Desa ;
h. Mengoordinasikan pembangunan desa secara Partisipasif ;
i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;
j. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut
pada tahun 2012 pernah menerima beras raskin dari dolog untuk alokasi
tahun 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala desa dalam
halaman 4 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
pendistribusian Raskin di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut seperti
termuat didalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin adalah :
1. Menerima, menyimpan dan menjual beras Raskin kepada RTS-PM
(Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) yang telah ditetapkan
melalui musyawarah Desa dan tercantum dalam Model DPM-1 dengan
harga Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram ;
2. Menyetorkan uang hasil penjualan Raskin Kepada Satker ;
3. Membuat Administrasi persediaan dan realisasi penjualan beras Raskin;
Tugas kepala desa dalam hal penyaluran/pendistribusian raskin antara lain :
- Sebelum penyaluran raskin tersebut kepala desa telah menyerahkan
daftar RTSPM Berdasarkan hasil sensus PPLS ;
- Setelah beras datang dari Dolog menandtangani BAST (Berita Acara Serah
terima Beras) ;
- Kemudian menugaskan pengelola Raskin yang sebelumnya telah ditunjuk
oleh Kepala Desa Sebagai Pengelola Raskin di Desa untuk memanggil
Ketua RW dan mendistribusikannya kepada RTM Penerima ;
- Setelah beras nyampai ke RTM sasaran kemudian memerintahkan
pengelola untuk menagih uang pembayaran ;
- Kepala menandatangani didalam kwitasnsi pembayaran raskin dari para
ketua Rw ;
- Kepala desa memerintahkan untuk menyetorkan uang hasil penjaualan
raskin apabila dari seluruh ketua Rw telah terkumpul untuk disetorkan ke
Dolog melaui BRI Unit setempat (yang menyetorkan pengelola/saker desa;
Mekanisme pendistribusian beras miskin di Kabupaten Garut adalah Tim
Koordinasi ditunjuk oleh Bupati berdasarkan SPA (Surat Perintah Alokasi) ke
Perum Bulog kemudian Perum Bulog menerbitkan DO untuk masing-masing
Kecamatan atau Desa kepada Satker Raskin lalu berdasarkan DO tersebut
mengambil beras di Gudang dan menyerahkannya kepada pelaksana
distribusi Raskin di titik distribusi oleh Pelaksana distribusi Raskin diserahkan
kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/Bulan dan di catat dalam formulir DPM-2
selanjutnya hasil pendistribusiannya di catat dan dilaporkan kepada tim
Raskin Kecamatan dan Dan mekanisme pendistribusian tersebut ditur dalam
Pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012 ;
- Bahwa Yang dimaksud dengan RTS-PM adalah Rumah tangga Miskin di
desa yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam daftar penerima
halaman 5 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil
Musyawarah ;
- Bahwa Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. PER-11/PB/2012 Pasal 3 ayat
(1) Pemerintah membeli beras kepada Perusahaan Umum Badan Usaha
Logistik (Perum Bulog) untuk Bulan Januari dan Februari 2012 dengan
harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558/Kg dan sesuai pedoman umum
penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV mekanisme pelaksanaan poin 4.5
pembayaran HPB, beras tersebut dijual kepada masyarakat melalui program
raskin dengan harga Rp. 1.600/Kg sehingga Pemerintah memberi Subsidi
atas penjualan raskin tersebut Rp. 4.958,-/Kg.Sedangkan berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Kementrian Keuangan
Republik Indonesia No. PER-21/PB/2012 Pasal 3 ayat (1) Pemerintah
membeli beras kepada perusahaan Bulog ( Perum Bulog) mulai bulan Maret
2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.500,-/Kg dan sesuai
pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV Mekanisme
Pelaksanaan poin 4.5 Pembayaran HPB, beras tersebut dijual kembali
kepada masyarakat melalui program Raskin dengan harga Rp. 1.600,-/Kg
sehingga pemerintah memberikan subsidi atas penjual beras miskin sebesar
Rp. 5.900,-/Kg ;
- Bahwa mekanisme yang sering ditempuh oleh Desa Cipareuan Kec. Cibiuk
Kab. Garut setiap mendapat jatah beras miskin adalah untuk penerimaan
awal tahun langsung dikirim/disalurkan oleh pihak Bulog, kemudian setelah
diterima oleh Desa dengan disertai BAST (Berita Acara Serah Terima)
kemudian beras didistribusikan kemasing-masing RTS-PM sambil dilakukan
pemungutan biaya yang mesti dibayar oleh RTS-PM, selanjutnya untuk
mendapat jatah beras miskin dilakukan setelah melunasi beras miskin yang
telah diterima sebelumnya dan seterusnya seperti itu untuk mendapat
kiriman berikutnya ;
- Mekanisme penyaluran beras miskin tersebut diatur dalam Petunujuk
Pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Garut ;
- Bahwa untuk Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk pengelolaan atau
penyaluran beras Subsidi (Raskin) melalui RT dan diketahui oleh RW
dilakukan oleh Satker Raskin desa yaitu oleh saudara ORIENT TARMIDIN
halaman 6 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
(Sekdes) dan oleh saudara WIDI NUGRAHA (selaku Kaur kesra). Yang
mengangkat saudara ORIENT TARMIDIN (selaku satker desa) dan saudara
WIDI NUGRAHA (selaku kaur kesra). yaitu terdakwa sendiri (selaku Kepala
Desa) dan dibuatkan Surat Pengangkatannya dengan Surat Keputusan
Kelapa Desa Cipareuan Kec. Cibiuk No. : 04/SK/2012, tanggal 4 Pebruari
2012 tentang Penunjukan Pengelola Raskin;
- Bahwa yang dilibatkan dalam penyaluran beras raskin di Desa Cipareuan
yaitu Sbb : Dengan Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun
2012 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. diantaranya :
Penanggung
jawab
:
Kepala Desa Cipareuan (Terdakwa sendiri) ATA
SUTISNA Bin (Alm) bin (Bin) SAHIKARMAN ;
Ketua Satker : Saudara ORIENT TARMIDIN ;
Sekretaris : Saudara DEDI ;
Bendahara : Saudara WIDI NUGRAHA ;
Anggota Pengelola : Saudara SAEPULOH ;
: Saudara DEDI SUHANDI ;
: Saudara ENDANG SUPARMAN ;
: Saudara KAROATMI KARONIA ;
: Saudara AJAT SUDRAJAT ;
: Saudara HOLIDIN ;
- Mekanisme penyaluran beras miskin tersebut diatur dalam Petunujuk
Pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Garut ;
- Bahwa jatah beras setiap bulannya untuk Desa Cipareuan tahun 2012
sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ;
- Bahwa Desa Cipareuan Kec. kecamatan Cibiuk telah menerima Beras
raskin alokasi tahun 2012 sebagai berikut :
• Untuk jatah bulan Januari 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah
Tangga Sasaran (RTS) ;
• Untuk jatah bulan Februari 2012 desa Cipareuan tidak menerima beras
bersubsidi ;
• Untuk jatah bulan Maret 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah
Tangga Sasaran (RTS) ;
• Untuk jatah bulan April 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah
Tangga Sasaran (RTS) ;
halaman 7 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
• Untuk jatah bulan Mei 2012 tersangka belum menerima BAST dari
satker yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Karena sedang
mengikuti Pelatihan seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ;
Sedangkan jatah bulan Juni 2012 sebanyak 5.190 Kg untuk 346 Rumah
Tangga Sasaran (RTS). terdakwa belum menerima BAST-nya dari satker yaitu
saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Karena sedang mengikuti Pelatihan
seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ;
- Bahwa harga pembelian raskin dari perum bulog bulan Januari, Maret, April
dan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 11.496.000,-. (sebelas juta empat ratus
sembilan puluh enam ribu rupiah) harga per-kilonya Rp. 1.600,-. (seribu
eman ratus rupiah) dan disalurkan kepada warga desa harga per-kilonya
Rp. 1.750,-. (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-RTS mendapat 15
kg. Sedangkan bulan Juni sebesar Rp. 8.304.000,-. (delapan juta tiga ratus
empat ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran jatah beras dalam Program Penyaluran Beras
untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) setiap bulannya pada tahun 2012
dilakukan melalui Transfer Bank BRI ke A.n. HPB RASKIN KAB. GARUT
dengan Nomor Rekening 0104.01.000561.30.7, sedangkan yang
mentransfer uangnya yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) ;
- Bahwa Desa Cipareuan dari bulan Januari 2012 s/d bulan Juni 2012 atau 6
(enam) bulan menerima jatah penyaluran raskin dari Perum Bulog
sebanyak 4 (empat) kali penyaluran diantaranya yaitu :
• Alokasi bulan Januari 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 00298/05/10070/ 01/2012 tertanggal 2012 yang
ditandatangani oleh saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan saudara
ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh
tersangka (kepala desa) ;
• Alokasi bulan Maret 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 00290/05/10070/ 03/2012 tertanggal 2012 yang
ditandatangani oleh saudara SAEPULOH (Kaur Ekbang) dan saudara
ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh
saudara DEDI (selaku kaur pemerintahan) ;
• Alokasi bulan April 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
Nomor : 00223/05/10070/ 04/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani
oleh (kaur Kesra) dan saudara ZULKARNAIN (Pelaksana Satker Raskin
halaman 8 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh tersangka (kepala desa) ;
• Alokasi bulan juni 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
Nomor : 00260/05/10070/ 06/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani
oleh saudara WIDI NUGRAHA (kaur Kesra) dan saudara Iskandar
(Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh Sekdes
(saudara ORIENT TARMIDIN) ;
- Bahwa untuk Alokasi bulan Pebruari 2012 beras raskin telah di jual oleh
terdakwa kepada saksi YONA, terdakwa menerima uang dari satker yaitu
saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) yang mana uang tersebut dari
saudara YONA yang alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya yaitu
sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan terdakwa juga
menandatangani BAST-nya. Kemudian untuk alokasi bulan Mei 2012,
terdakwa juga menjual beras tersebut kepada saksi YONA juga dan
terdakwa menerima uang dari saudara YONA sebesar Rp. 7.000.000,-
( Tujuh juta rupiah ). Dan terdakwa juga menandatangani BAST-nya ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut yaitu uang penjualan beras
raskin alokasi bulan Pebruari 2012, yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan
Pebruari 2012 sekira jam 14.00 Wib di kantor Ds. Sindangsari Kec.
Leuwigoong Kab. Garut yang mana pada waktu itu terdakwa dipanggil oleh
kepala desa Singdangsari yaitu Saudara BAMBANG kemudian terdakwa
langsung ketemu di kantor desa dan dikantor desa tersebut sudah ada
saudara BAMBANG dan saksi YONA dan ada yang mengatakan bahwa beras
raskin alokasi bulan pebruari 2012 untuk Ds Cipareuan akan dijual tetapi
terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang mengatakannya kemudian
terdakwa langsung menelpon saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan
terdakwa langsung menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012 yang
disaksikan oleh saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) Desa Cipareuan.
Sedangkan untuk penjualan beras raskin alokasi bulan Mei 2012 yang juga
terdakwa jual kepada saksi YONA dan terdakwa menjualnya di Rumah saksi
AGUS SUGANDA selaku kepala Desa. Cibiuk Kidul, untuk hari tanggal dan
jamnya terdakwa lupa pada bulan Mei 2012, dan juga di saksikan juga
dengan saksi ORIENT TARMIDIN ( Sekdes Desa. Cipareuan) ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa beras raskin tiap bulannya disalurkan
ke 10 RW di lingkungan Desa Cipareuan alokasi bulan Januari S/d bulan Mei
2012 yaitu sebanyak 7.185 Kg adalah sbb :
halaman 9 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
• RW. 01 mendapat beras sebanyak 7 karung+10 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 02 mendapat beras sebanyak 7 karung+10 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 03 mendapat beras sebanyak 9 karung untuk RT dan disalurkan ke
penerima RTS-PM ;
• RW. 04 mendapat beras sebanyak 15 karung+30 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 05 mendapat beras sebanyak 18 karung+30 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 06 mendapat beras sebanyak 19 karung+10 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 07 mendapat beras sebanyak 13 karung+40 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM.
• RW. 08 mendapat beras sebanyak 19 karung+25 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 09 mendapat beras sebanyak 12 karung+45 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 10 mendapat beras sebanyak 20 karung+35 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penyetoran
alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 dan terdakwa juga tidak
mengetahui duluan mana melakukan penjualan kepada saksi YONA dan
penyetoran ke BRI untuk alokasi bulan tersebut dan terdakwa juga tidak
mengetahui untuk beras raskin alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012
yang di jual kepada saksi YONA apakah pihak bulog mengetahui atau
tidak. yang jelas pada waktu menjual beras raskin kepada saksi YONA yaitu
alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012 tidak dibuatkan bukti penerimaan
uangnya ;
- Bahwa Beras raskin yang diterima oleh desa Cipareuan dari perum bulog
Garut sudah disalurkan ke warga yaitu 4 (empat) kali penyaluran sampai
bulan Juni 2012 ;
- Bahwa yang melakukan pengawalan dari pihak bulog sesuai dengan Berita
Acara Serah Terima (BAST) yaitu saudara ISKANDAR yaitu bulan Januari
2012 dan bulan Maret 2012. Sedangkan yang melakukan penerimaan di
halaman 10 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
desa Cipareuan bulan Januari 2012 yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes)
dan untuk bulan Maret 2012 yaitu saksi SAEPULOH (Kaur Ekbang). Dan
untuk bulan April 2012 yang melakukan pengawalan dari pihak bulog sesuai
dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yaitu saksi ZULKARNAIN dan
yang melakukan penerimaan di desa Cipareuan yaitu saksi WIDI NUGRAHA.
Terkait dengan kendaraan yang dipergunakan untuk pengiriman jatah beras
ke Ds Cipareuan yang menyiapkan kendaraannya yaitu bulog sendiri
sedangkan untuk data-data kendaraan yang dipergunakan yaitu kendaraan
Truk ;
- Bahwa yang menandatangani BAST bulan Pebruari 2012 yaitu di kantor Ds.
Sindangsari Kec. Leuwigoong Kab. Garut dan terdakwa menerima BAST
tersebut dari saksi YONA. Sedangkan yang bulan Mei 2012 juga terdakwa
menandatangani BAST dan menerimanya dari saksi YONA di Rumah saksi
AGUS SUGANDA (kepala Desa Cibiuk Kidul) ;
- Bahwa BAST bulan Pebruari 2012 tersebut yaitu BAST yang ditandatangani
oleh terdakwa (selaku pihak Ke II) bukan yang diterima oleh saudara ASEP
SUTISNA (selaku pihak Ke II). Karena di Desa Cipareuan tidak ada
yang namanya saudara ASEP SUTISNA ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi YONA tetapi setelah
diperkenalkan oleh saudara BAMBANG (Kepala Desa Sindangsari) di kantor
desa, terdakwa baru mengetahuinya setelah diperkenalkan oleh saksi
ILHAM. Dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dijual kemana beras raskin oleh saksi
YONA dan terdakwa juga tidak mengetahui kepada siapa beras raskin
tersebut dijual dan terdakwa menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari
2012 dan bulan Mei 2012 kepada saksi YONA hal tersebut diketahui oleh
Panitia Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN
(Sekdes) ;
- Bahwa uang hasil penjualan beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012
terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu saudara
ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp. 1.500.000,-. (satu juta lima ratus
ribu rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-. (lima juta lima
ratus ribu rupiah). sedangkan uang hasil penjualan beras raskin alokasi
bulan Mei 2012 terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa
Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp. 2.000.000,-
halaman 11 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
. (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-. (lima juta
rupiah). Jumlah uang yang tersangka pergunakan yaitu sebesar Rp.
10.500.000,-. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut
dipergunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengantian beas raskin untuk alokasi
bulan Pebruari 2012 yaitu pada tanggal 06 Juli 2013 sebanyak 5.190 kg dan
melakukan pengantian untuk bulan mei 2012 yaitu pada tanggal 8
september 2012 sebanyak 7.185 kg ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan beras raskin untuk pengantian alokasi bulan
Pebruari dan bulan Mei 2012 yaitu dari saksi Yona tetapi terdakwa tidak
mengetahui dari mana saksi Yona mendapatkan beras tersebut tetapi yang
jelas terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh
juta rupiah) untuk alokasi bulan Pebruari 2012 dan telah mengembalikan
uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk alokasi pengantian
bulan mei 2013 dan beras pengantian tersebut telah terdakwa salurkan
kepada warga atau RST-PM ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah Melawan Hukum karena bertentangan
dengan Buku Pedoman Umum Raskin yang dukeluarkan oleh kementrian
koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 dan Peraturan Daerah
Nomor 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian kepala desa BAB VI mengenai larangan
bagi Kepala Desa Pasal 38 antara lain menyatakan bahwa kepala desa
dilarang :
a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan
mendiskriminasikan warga / golongan masyarakat lain ;
b. Melakukan Kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau
jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukan ;
c. Menyalahgunakan wewenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa, ATA SUTISNA Bin
(Alm) SAHIKARMAN serta pihak-pihak yang memang benar memakai beras
raskin tersebut yang bukan haknya dan bukan peruntukannya sebagaimana
item-item yang tercantum dalam RTS-PM ;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Drs. ASEP SYAHRUDIN, Bc.AK. Bin (Alm)
IDIN WARDI menerangkan bahwa melakukan Perhitungan Kerugian
halaman 12 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi
penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan
Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus
2013 yang dimulai sekira jam 09.30 Wib S/d jam 17.00 Wib di kantor Kec.
Cibiuk beserta Tim Pemeriksa dari Kantor Insfektorat Kabupaten Garut
melakukan Audit terhadap penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin
bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Ds. Cipareuan. Data yang
dipergunakan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam
perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyaluran
bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut tersebut yaitu :
a. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik
Indonesia Nomor : PER-11 / PB / 2012 pasal 3 ayat (1) yang
menyatakan bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum
Badan Usaha Logistik mulai bulan Januari dan Pebruari 2012 dengan
harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558,-. Per kilogram ;
b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik
Indonesia No. : PER-21/PB/2012 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan
bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum Badan Usaha
Logistik mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras
sebesar Rp. 7.500,-. Per kilogram ;
c. Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan oleh
Kementrian Koordionator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik
Indonesia dalam bab IV mekanisnme pelaksaan poin 4.5 pembayaran
harga pembelian beras huruf a yang menyatakan pembayaran HPB
raskin dari RTS-PM pada pelaksaana distribusi raskin dilakukan secara
tunai sebesar Rp. 1.600,-. Per kilogram ;
d. Surat Bupati Garut Nomor : 511.1 / Kep 168 / Admrek tanggal 20
Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d Mei 2012 ;
- Bahwa Ahli juga menerangkan metode yang di gunakan dalam
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait perkara dugaan tindak
pidana korupsi penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan
Pebruari 2012 di Desa Cipareuan yaitu dengan cara menghitung subsidi
dari pemerintah terhadap program raskin sebesar Rp. 6.558,-. dikurangi
harga dititik distribusi, sehingga diperoleh harga subsidi dari pemerintah
halaman 13 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
sebesar Rp. 4.958,-. Per kilogram beras raskin dan harga subsidi dari
pemerintah tersebut dikaitkan dengan jumlah raskin yang tidak sampai ke
Masyarakat. Sedangkan untuk bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu
dengan cara menghitung subsidi dari pemerintah terhadap program raskin
sebesar Rp. 7.500,-. dikurangi harga dititik distribusi, sehingga diperoleh
harga subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 5.900,-. Per kilogram beras
raskin dan harga subsidi dari pemerintah tersebut dikaitkan dengan
jumlah raskin yang tidak sampai ke Masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan Prosedur penugasan dilakukan
berdasarkan permintaan Penyidik Kepolisian Resor Garut melalui Surat
Perihal Permohonan Audit Kerugiam Keuangan Negara Nomor : B / 267 /
VII / 2012 / Polres, tanggal 21 Juli 2012, kemudian insfektur
menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Perintah Insfektur
Kabupaten Garut Nomor. 700 / 922 / Insfektorat tanggal 26 Juli 2012 dan
selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan ke lapangan dan diperoleh
kesimpulan hasil Audit terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan
raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan Kecamatan
Cibiuk Kabupaten Garut ;
- Bahwa kemudian Ahli menerangkan Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara dalam penyimpangan bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei
2012 di Desa Cipareuan yaitu Sbb : Harga Pembelian Beras (HPB)
Pemerintah untuk bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.558,-. Per kilogram
dikurangi harga titik distribusi TD) sebesar Rp. 1.600,-. Per kilogram
sehingga diperoleh Subsidi sebesar Rp. 4.958,-. Per kilogram. Sedangkan
untuk bulan Mei 2012 Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah sebesar
Rp. 7.500,-. Per kilogram dikurangi harga Titik Distribusi (TD) sebesar Rp.
1.600,-. Per kilogram, sehingga diperoleh Subsidi sebesar Rp. 5.900-,. Per
kilogram ;
Kerugian Negara yang ditimbulkan :
Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar
Rp. 4.958,-. diperoleh hasil = Rp. 35.623.230,-. (tiga puluh lima juta eman
ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ;
Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar Rp.
5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga ratus
sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
halaman 14 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tersangka ATA SUTISNA (Kepala Desa
Cipareuan) telah melakukan upaya-upaya yaitu pada bulan Juli minggu
pertama telah mengganti dan mendistribusikan kembali sebanyak 5.190 Kg
kepada masyarakat Desa Cipareuan selaku RTS-PM ;
Fakta-fakta dapat disimpulkan perhitungan Kerugian Keuangan
Negara Sbb :
Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg - 5.190 Kg = 1.995
Kg;
Alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 1.995 Kg x Subsisi sebesar Rp. 4.958,-.
diperoleh hasil = Rp. 9.891.210,-. (sembilan juta delapan ratus sembilan
puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;
Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar
Rp. 5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga
ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
Sedangkan untuk bulan Mei 2012 tidak ada penggantian ;
Jadi jumlah Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dalam bantuan
raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan sebesar Rp.
52.282.710,-. (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh
ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa dari hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dalam raskin tahun
2012 Desa Cipareuan disebutkan terbukti telah melakukan penyimpangan
dalam penyaluran Program Raskin di Desa Cipareuan tidak sesuai dengan
pedoman umum penyaluran raskin tahun 2012 yang ditindaklanjuti
dengan petunjuk teknis program raskin untuk rumah tangga miskin tahun
2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan Perum
Bulog Sub Divisi Regional Ciamis pada bab I mengenai tujuan dan sasaran
serta bab V terkait Indikator Kinerja yaitu tepat sasaran penerima manfaat
serta Surat Bupati Garut Nomor 5.11.1 / Kep.168 / Admrek tanggal 20
Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d bulan Mei 2012 ;
Dari hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan yaitu berupa
: Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit. Dan penyebab sehingga dapat
menimbulkan Kerugian Keuangan Negara karena beras untuk rumah
tangga miskin yang disubsidi oleh pemerintah tidak sampai kepada rumah
tangga sasaran penerima manfaat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang ditimbulkan
halaman 15 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
sebesar Rp. 78.014.730,-. yaitu dari 2 (dua) alokasi bulan Pebruari dan
bulan Mei 2012 telah dikembalikan bulan Juli 2012 minggu pertama
sebesar Rp. 25.732.020,-. (beras raskin yang diberikan sebanyak 5.190
kologram) sehingga Kerugian Negara setelah adanya penggantian yaitu
sebesar Rp. 52.282.710,-. (alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012) ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang RI
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20
tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal
64 ayat (1) KUHPidana;
Subsidair :
Bahwa ia terdakwa ATA SUTISNA Bin (Alm) selaku Kepala Desa
Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut yang diangkat berdasarkan Keputusan
Bupati Garut dengan Surat Pengangkatan Nomor : 141.1/KEP.528.BPMPD/
2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan
Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Garut,
terdakwa selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut, pada hari dan
tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan
Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun
2012 bertempat di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut atau setidak-
tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang
berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi
berdasarkan Keputusan Ketua MA RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/ 2010, tanggal
1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Surabaya dan
Pengadilan Negeri Semarang, secara berturut-turut telah melakukan
beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
halaman 16 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai
berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, terdakwa
selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang
Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) mempunyai tugas dan wewenang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain :
a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala
Desa mempunyai wewenang Kepala Desa ;
c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD ;
d. Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuan
bersama BPD ;
e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD
Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
g. Membina Perekonomian Desa ;
h. Mengoordinasikan pembangunan desa secara Partisipasif ;
i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;
j. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan ;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut
pada tahun 2012 pernah menerima beras raskin dari dolog untuk alokasi
tahun 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala desa dalam
pendistribusian Raskin di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut seperti
termuat didalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin adalah :
1. Menerima, menyimpan dan menjual beras Raskin kepada RTS-PM
(Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) yang telah ditetapkan
melalui musyawarah Desa dan tercantum dalam Model DPM-1 dengan
halaman 17 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
harga Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram ;
2. Menyetorkan uang hasil penjualan Raskin Kepada Satker ;
3. Membuat Administrasi persediaan dan realisasi penjualan beras
Raskin;
Tugas kepala desa dalam hal penyaluran/pendistribusian raskin antara lain :
- Sebelum penyaluran raskin tersebut kepala desa telah menyerahkan
daftar RTSPM Berdasarkan hasil sensus PPLS ;
- Setelah beras datang dari Dolog menandtangani BAST (Berita Acara Serah
terima Beras) ;
- Kemudian menugaskan pengelola Raskin yang sebelumnya telah ditunjuk
oleh Kepala Desa Sebagai Pengelola Raskin di Desa untuk memanggil
Ketua RW dan mendistribusikannya kepada RTM Penerima ;
- Setelah beras nyampai ke RTM sasaran kemudian memerintahkan
pengelola untuk menagih uang pembayaran ;
- Kepala menandatangani didalam kwitasnsi pembayaran raskin dari para
ketua Rw ;
- Kepala desa memerintahkan untuk menyetorkan uang hasil penjaualan
raskin apabila dari seluruh ketua Rw telah terkumpul untuk disetorkan ke
Dolog melaui BRI Unit setempat (yang menyetorkan pengelola/saker
desa) ;
Mekanisme pendistribusian beras miskin di Kabupaten Garut adalah Tim
Koordinasi ditunjuk oleh Bupati berdasarkan SPA (Surat Perintah Alokasi) ke
Perum Bulog kemudian Perum Bulog menerbitkan DO untuk masing-masing
Kecamatan atau Desa kepada Satker Raskin lalu berdasarkan DO tersebut
mengambil beras di Gudang dan menyerahkannya kepada pelaksana
distribusi Raskin di titik distribusi oleh Pelaksana distribusi Raskin diserahkan
kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/Bulan dan di catat dalam formulir DPM-2
selanjutnya hasil pendistribusiannya di catat dan dilaporkan kepada tim
Raskin Kecamatan dan Dan mekanisme pendistribusian tersebut ditur dalam
Pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012 ;
- Bahwa Yang dimaksud dengan RTS-PM adalah Rumah tangga Miskin di
desa yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam daftar penerima
manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil
Musyawarah ;
- Bahwa Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
halaman 18 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. PER-11/PB/2012 Pasal 3
ayat (1) Pemerintah membeli beras kepada Perusahaan Umum Badan
Usaha Logistik (Perum Bulog) untuk Bulan Januari dan Februari 2012
dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558/Kg dan sesuai pedoman
umum penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV mekanisme pelaksanaan
poin 4.5 pembayaran HPB, beras tersebut dijual kepada masyarakat
melalui program raskin dengan harga Rp. 1.600/Kg sehingga Pemerintah
memberi Subsidi atas penjualan raskin tersebut Rp. 4.958,-/Kg.Sedangkan
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Kementrian
Keuangan Republik Indonesia No. PER-21/PB/2012 Pasal 3 ayat (1)
Pemerintah membeli beras kepada perusahaan Bulog ( Perum Bulog)
mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp.
7.500,-/Kg dan sesuai pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012
BAB IV Mekanisme Pelaksanaan poin 4.5 Pembayaran HPB, beras tersebut
dijual kembali kepada masyarakat melalui program Raskin dengan harga
Rp. 1.600,-/Kg sehingga pemerintah memberikan subsidi atas penjual
beras miskin sebesar Rp. 5.900,-/Kg ;
- Bahwa mekanisme yang sering ditempuh oleh Desa Cipareuan Kec. Cibiuk
Kab. Garut setiap mendapat jatah beras miskin adalah untuk penerimaan
awal tahun langsung dikirim/disalurkan oleh pihak Bulog, kemudian
setelah diterima oleh Desa dengan disertai BAST (Berita Acara Serah
Terima) kemudian beras didistribusikan kemasing-masing RTS-PM sambil
dilakukan pemungutan biaya yang mesti dibayar oleh RTS-PM, selanjutnya
untuk mendapat jatah beras miskin dilakukan setelah melunasi beras
miskin yang telah diterima sebelumnya dan seterusnya seperti itu untuk
mendapat kiriman berikutnya ;
- Mekanisme penyaluran beras miskin tersebut diatur dalam Petunujuk
Pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Garut ;
- Bahwa untuk Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk pengelolaan atau
penyaluran beras Subsidi (Raskin) melalui RT dan diketahui oleh RW
dilakukan oleh Satker Raskin desa yaitu oleh saudara ORIENT TARMIDIN
(Sekdes) dan oleh saudara WIDI NUGRAHA (selaku Kaur kesra). Yang
mengangkat saudara ORIENT TARMIDIN (selaku satker desa) dan saudara
WIDI NUGRAHA (selaku kaur kesra). yaitu terdakwa sendiri (selaku Kepala
halaman 19 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Desa) dan dibuatkan Surat Pengangkatannya dengan Surat Keputusan
Kelapa Desa Cipareuan Kec. Cibiuk No. : 04/SK/2012, tanggal 4 Pebruari
2012 tentang Penunjukan Pengelola Raskin ;
- Bahwa yang dilibatkan dalam penyaluran beras raskin di Desa Cipareuan
yaitu Sbb : Dengan Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun
2012 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. diantaranya :
Penanggung
jawab
: Kepala Desa Cipareuan (Terdakwa sendiri) ATA
SUTISNA Bin (Alm) SAHIKARMAN
Ketua Satker : Saudara ORIENT TARMIDIN.
Sekretaris : Saudara DEDI.
Bendahara : Saudara WIDI NUGRAHA.
Anggota
Pengelola
: Saudara SAEPULOH.
: Saudara DEDI SUHANDI.
: Saudara ENDANG SUPARMAN.
: Saudara KAROATMI KARONIA.
: Saudara AJAT SUDRAJAT.
: Saudara HOLIDIN.
- Mekanisme penyaluran beras miskin tersebut diatur dalam Petunujuk
Pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Garut ;
- Bahwa jatah beras setiap bulannya untuk Desa Cipareuan tahun 2012
sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ;
- Bahwa Desa Cipareuan Kec. kecamatan Cibiuk telah menerima Beras
raskin alokasi tahun 2012 sebagai berikut :
• Untuk jatah bulan Januari 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah
Tangga Sasaran (RTS) ;
• Untuk jatah bulan Februari 2012 desa Cipareuan tidak menerima beras
bersubsidi ;
• Untuk jatah bulan Maret 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah
Tangga Sasaran (RTS) ;
• Untuk jatah bulan April 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah
Tangga Sasaran (RTS) ;
• Untuk jatah bulan Mei 2012 tersangka belum menerima BAST dari
satker yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Karena sedang
halaman 20 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
mengikuti Pelatihan seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ;
Sedangkan jatah bulan Juni 2012 sebanyak 5.190 Kg untuk 346 Rumah
Tangga Sasaran (RTS). terdakwa belum menerima BAST-nya dari satker yaitu
saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Karena sedang mengikuti Pelatihan
seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ;
- Bahwa harga pembelian raskin dari perum bulog bulan Januari, Maret,
April dan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 11.496.000,-. (sebelas juta empat
ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) harga per-kilonya Rp. 1.600,-.
(seribu eman ratus rupiah) dan disalurkan kepada warga desa harga per-
kilonya Rp. 1.750,-. (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-RTS
mendapat 15 kg. Sedangkan bulan Juni sebesar Rp. 8.304.000,-. (delapan
juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran jatah beras dalam Program Penyaluran Beras
untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) setiap bulannya pada tahun 2012
dilakukan melalui Transfer Bank BRI ke A.n. HPB RASKIN KAB. GARUT
dengan Nomor Rekening 0104.01.000561.30.7, sedangkan yang
mentransfer uangnya yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) ;
- Bahwa Desa Cipareuan dari bulan Januari 2012 s/d bulan Juni 2012 atau 6
(enam) bulan menerima jatah penyaluran raskin dari Perum Bulog
sebanyak 4 (empat) kali penyaluran diantaranya yaitu :
• Alokasi bulan Januari 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 00298/05/10070/ 01/2012 tertanggal 2012 yang
ditandatangani oleh saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan saudara
ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui
oleh tersangka (kepala desa);
• Alokasi bulan Maret 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 00290/05/10070/ 03/2012 tertanggal 2012 yang
ditandatangani oleh saudara SAEPULOH (Kaur Ekbang) dan saudara
ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui
oleh saudara DEDI (selaku kaur pemerintahan) ;
• Alokasi bulan April 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 00223/05/10070/ 04/2012 tertanggal 2012 yang
ditandatangani oleh (kaur Kesra) dan saudara ZULKARNAIN (Pelaksana
Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh tersangka (kepala
desa) ;
halaman 21 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
• Alokasi bulan juni 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
Nomor : 00260/05/10070/ 06/2012 tertanggal 2012 yang
ditandatangani oleh saudara WIDI NUGRAHA (kaur Kesra) dan saudara
Iskandar (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh
Sekdes (saudara ORIENT TARMIDIN) ;
- Bahwa untuk Alokasi bulan Pebruari 2012 beras raskin telah di jual oleh
terdakwa kepada saksi YONA, terdakwa menerima uang dari satker yaitu
saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) yang mana uang tersebut dari
saudara YONA yang alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya yaitu
sebesar Rp. 7.000.000,-. (tujuh juta rupiah). Dan terdakwa juga
menandatangani BAST-nya. Kemudian untuk alokasi bulan Mei 2012,
terdakwa juga menjual beras tersebut kepada saksi YONA juga dan
terdakwa menerima uang dari saudara YONA sebesar Rp. 7.000.000,-
( Tujuh juta rupiah ).Dan terdakwa juga menandatangani BAST-nya ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut yaitu uang penjualan beras
raskin alokasi bulan Pebruari 2012, yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan
Pebruari 2012 sekira jam 14.00 Wib di kantor Ds. Sindangsari Kec.
Leuwigoong Kab. Garut yang mana pada waktu itu terdakwa dipanggil
oleh kepala desa Singdangsari yaitu Saudara BAMBANG kemudian
terdakwa langsung ketemu di kantor desa dan dikantor desa tersebut
sudah ada saudara BAMBANG dan saksi YONA dan ada yang mengatakan
bahwa beras raskin alokasi bulan pebruari 2012 untuk Ds Cipareuan akan
dijual tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang mengatakannya
kemudian terdakwa langsung menelpon saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes)
dan terdakwa langsung menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012
yang disaksikan oleh saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) Desa Cipareuan.
Sedangkan untuk penjualan beras raskin alokasi bulan Mei 2012 yang juga
terdakwa jual kepada saksi YONA dan terdakwa menjualnya di Rumah
saksi AGUS SUGANDA selaku kepala Desa. Cibiuk Kidul, untuk hari tanggal
dan jamnya terdakwa lupa pada bulan Mei 2012, dan juga di saksikan
juga dengan saksi ORIENT TARMIDIN ( Sekdes Desa. Cipareuan) ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa beras raskin tiap bulannya disalurkan
ke 10 RW di lingkungan Desa Cipareuan alokasi bulan Januari S/d bulan
Mei 2012 yaitu sebanyak 7.185 Kg adalah sbb :
• RW. 01 mendapat beras sebanyak 7 karung+10 Kg untuk RT dan
halaman 22 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 02 mendapat beras sebanyak 7 karung+10 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 03 mendapat beras sebanyak 9 karung untuk RT dan disalurkan ke
penerima RTS-PM ;
• RW. 04 mendapat beras sebanyak 15 karung+30 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 05 mendapat beras sebanyak 18 karung+30 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 06 mendapat beras sebanyak 19 karung+10 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 07 mendapat beras sebanyak 13 karung+40 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 08 mendapat beras sebanyak 19 karung+25 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 09 mendapat beras sebanyak 12 karung+45 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 10 mendapat beras sebanyak 20 karung+35 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penyetoran
alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 dan terdakwa juga tidak
mengetahui duluan mana melakukan penjualan kepada saksi YONA dan
penyetoran ke BRI untuk alokasi bulan tersebut dan terdakwa juga tidak
mengetahui untuk beras raskin alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012
yang di jual kepada saksi YONA apakah pihak bulog mengetahui atau
tidak. yang jelas pada waktu menjual beras raskin kepada saksi YONA
yaitu alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012 tidak dibuatkan bukti
penerimaan uangnya ;
- Bahwa Beras raskin yang diterima oleh desa Cipareuan dari perum bulog
Garut sudah disalurkan ke warga yaitu 4 (empat) kali penyaluran sampai
bulan Juni 2012 ;
- Bahwa yang melakukan pengawalan dari pihak bulog sesuai dengan Berita
Acara Serah Terima (BAST) yaitu saudara ISKANDAR yaitu bulan Januari
2012 dan bulan Maret 2012. Sedangkan yang melakukan penerimaan di
desa Cipareuan bulan Januari 2012 yaitu saksi ORIENT TARMIDIN
halaman 23 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
(Sekdes) dan untuk bulan Maret 2012 yaitu saksi SAEPULOH (Kaur
Ekbang). Dan untuk bulan April 2012 yang melakukan pengawalan dari
pihak bulog sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yaitu saksi
ZULKARNAIN dan yang melakukan penerimaan di desa Cipareuan yaitu
saksi WIDI NUGRAHA. Terkait dengan kendaraan yang dipergunakan
untuk pengiriman jatah beras ke Ds Cipareuan yang menyiapkan
kendaraannya yaitu bulog sendiri sedangkan untuk data-data kendaraan
yang dipergunakan yaitu kendaraan Truk ;
- Bahwa yang menandatangani BAST bulan Pebruari 2012 yaitu di kantor
Ds. Sindangsari Kec. Leuwigoong Kab. Garut dan terdakwa menerima
BAST tersebut dari saksi YONA. Sedangkan yang bulan Mei 2012 juga
terdakwa menandatangani BAST dan menerimanya dari saksi YONA di
Rumah saksi AGUS SUGANDA (kepala Desa Cibiuk Kidul) ;
- Bahwa BAST bulan Pebruari 2012 tersebut yaitu BAST yang
ditandatangani oleh terdakwa (selaku pihak Ke II) bukan yang diterima
oleh saudara ASEP SUTISNA (selaku pihak Ke II). Karena di Desa
Cipareuan tidak ada yang namanya saudara ASEP SUTISNA ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi YONA tetapi
setelah diperkenalkan oleh saudara BAMBANG (Kepala Desa Sindangsari)
di kantor desa, terdakwa baru mengetahuinya setelah diperkenalkan oleh
saksi ILHAM. Dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau
family.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dijual kemana beras raskin oleh saksi
YONA dan terdakwa juga tidak mengetahui kepada siapa beras raskin
tersebut dijual dan terdakwa menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari
2012 dan bulan Mei 2012 kepada saksi YONA hal tersebut diketahui oleh
Panitia Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN
(Sekdes) ;
- Bahwa uang hasil penjualan beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012
terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu
saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp. 1.500.000,-. (satu juta
lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-. (lima
juta lima ratus ribu rupiah). sedangkan uang hasil penjualan beras raskin
alokasi bulan Mei 2012 terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa
Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar
halaman 24 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Rp. 2.000.000,-. (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa sebesar
Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah). Jumlah uang yang tersangka
pergunakan yaitu sebesar Rp. 10.500.000,-. (sepuluh juta lima ratus ribu
rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengantian beas raskin untuk alokasi
bulan Pebruari 2012 yaitu pada tanggal 06 Juli 2013 sebanyak 5.190 kg
dan melakukan pengantian untuk bulan mei 2012 yaitu pada tanggal 8
september 2012 sebanyak 7.185 kg ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan beras raskin untuk pengantian alokasi
bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 yaitu dari saksi Yona tetapi terdakwa
tidak mengetahui dari mana saksi Yona mendapatkan beras tersebut
tetapi yang jelas terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang
Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk alokasi bulan Pebruari 2012 dan
telah mengembalikan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
untuk alokasi pengantian bulan mei 2013 dan beras pengantian tersebut
telah terdakwa salurkan kepada warga atau RST-PM ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah Melawan Hukum karena bertentangan
dengan Buku Pedoman Umum Raskin yang dukeluarkan oleh kementrian
koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 dan Peraturan
Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian kepala desa BAB VI mengenai larangan
bagi Kepala Desa Pasal 38 antara lain menyatakan bahwa kepala desa
dilarang :
a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan
mendiskriminasikan warga / golongan masyarakat lain ;
b. Melakukan Kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau
jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukan ;
c. Menyalahgunakan wewenang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa, ATA SUTISNA
Bin (Alm) SAHIKARMAN serta pihak-pihak yang memang benar memakai
beras raskin tersebut yang bukan haknya dan bukan peruntukannya
sebagaimana item-item yang tercantum dalam RTS-PM ;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Drs. ASEP SYAHRUDIN, Bc.AK. Bin (Alm)
IDIN WARDI menerangkan bahwa melakukan Perhitungan Kerugian
halaman 25 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi
penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan
Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus
2013 yang dimulai sekira jam 09.30 Wib S/d jam 17.00 Wib di kantor Kec.
Cibiuk beserta Tim Pemeriksa dari Kantor Insfektorat Kabupaten Garut
melakukan Audit terhadap penyimpangan dalam penyaluran bantuan
raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Ds. Cipareuan. Data yang
dipergunakan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan
penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa
Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut tersebut yaitu :
a. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik
Indonesia Nomor : PER-11 / PB / 2012 pasal 3 ayat (1) yang
menyatakan bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum
Badan Usaha Logistik mulai bulan Januari dan Pebruari 2012 dengan
harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558,-. Per kilogram ;
b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik
Indonesia No. : PER-21/PB/2012 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan
bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum Badan Usaha
Logistik mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras
sebesar Rp. 7.500,-. Per kilogram ;
c. Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan oleh
Kementrian Koordionator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik
Indonesia dalam bab IV mekanisnme pelaksaan poin 4.5 pembayaran
harga pembelian beras huruf a yang menyatakan pembayaran HPB
raskin dari RTS-PM pada pelaksaana distribusi raskin dilakukan secara
tunai sebesar Rp. 1.600,-. Per kilogram ;
d. Surat Bupati Garut Nomor : 511.1 / Kep 168 / Admrek tanggal 20
Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d Mei 2012 ;
- Bahwa Ahli juga menerangkan metode yang di gunakan dalam
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait perkara dugaan tindak
pidana korupsi penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan
Pebruari 2012 di Desa Cipareuan yaitu dengan cara menghitung subsidi
dari pemerintah terhadap program raskin sebesar Rp. 6.558,-. dikurangi
harga dititik distribusi, sehingga diperoleh harga subsidi dari pemerintah
halaman 26 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
sebesar Rp. 4.958,-. Per kilogram beras raskin dan harga subsidi dari
pemerintah tersebut dikaitkan dengan jumlah raskin yang tidak sampai ke
Masyarakat. Sedangkan untuk bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu
dengan cara menghitung subsidi dari pemerintah terhadap program raskin
sebesar Rp. 7.500,-. dikurangi harga dititik distribusi, sehingga diperoleh
harga subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 5.900,-. Per kilogram beras
raskin dan harga subsidi dari pemerintah tersebut dikaitkan dengan
jumlah raskin yang tidak sampai ke Masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan Prosedur penugasan dilakukan
berdasarkan permintaan Penyidik Kepolisian Resor Garut melalui Surat
Perihal Permohonan Audit Kerugiam Keuangan Negara Nomor : B / 267 /
VII / 2012 / Polres, tanggal 21 Juli 2012, kemudian insfektur
menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Perintah Insfektur
Kabupaten Garut Nomor. 700 / 922 / Insfektorat tanggal 26 Juli 2012 dan
selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan ke lapangan dan diperoleh
kesimpulan hasil Audit terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan
raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan Kecamatan
Cibiuk Kabupaten Garut ;
- Bahwa kemudian Ahli menerangkan Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara dalam penyimpangan bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei
2012 di Desa Cipareuan yaitu Sbb : Harga Pembelian Beras (HPB)
Pemerintah untuk bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.558,-. Per kilogram
dikurangi harga titik distribusi TD) sebesar Rp. 1.600,-. Per kilogram
sehingga diperoleh Subsidi sebesar Rp. 4.958,-. Per kilogram. Sedangkan
untuk bulan Mei 2012 Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah sebesar
Rp. 7.500,-. Per kilogram dikurangi harga Titik Distribusi (TD) sebesar Rp.
1.600,-. Per kilogram, sehingga diperoleh Subsidi sebesar Rp. 5.900-,. Per
kilogram ;
Kerugian Negara yang ditimbulkan :
Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar
Rp. 4.958,-. diperoleh hasil = Rp. 35.623.230,-. (tiga puluh lima juta eman
ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar
Rp. 5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga
ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
halaman 27 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tersangka ATA SUTISNA (Kepala Desa
Cipareuan) telah melakukan upaya-upaya yaitu pada bulan Juli minggu
pertama telah mengganti dan mendistribusikan kembali sebanyak 5.190 Kg
kepada masyarakat Desa Cipareuan selaku RTS-PM ;
Fakta-fakta dapat disimpulkan perhitungan Kerugian Keuangan
Negara Sbb :
Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg - 5.190 Kg = 1.995
Kg;
Alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 1.995 Kg x Subsisi sebesar
Rp. 4.958,-. diperoleh hasil = Rp. 9.891.210,-. (sembilan juta delapan ratus
sembilan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;
Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar
Rp. 5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga
ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
Sedangkan untuk bulan Mei 2012 tidak ada penggantian. Jadi jumlah
Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dalam bantuan raskin bulan
Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan sebesar Rp. 52.282.710,-.
(lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh
rupiah) ;
- Bahwa dari hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dalam raskin tahun 2012
Desa Cipareuan disebutkan terbukti telah melakukan penyimpangan dalam
penyaluran Program Raskin di Desa Cipareuan tidak sesuai dengan
pedoman umum penyaluran raskin tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan
petunjuk teknis program raskin untuk rumah tangga miskin tahun 2012
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan Perum Bulog Sub
Divisi Regional Ciamis pada bab I mengenai tujuan dan sasaran serta bab V
terkait Indikator Kinerja yaitu tepat sasaran penerima manfaat serta Surat
Bupati Garut Nomor 5.11.1 / Kep.168 / Admrek tanggal 20 Januari 2012
perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d bulan Mei 2012 ;
Dari hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan yaitu berupa
: Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit. Dan penyebab sehingga dapat
menimbulkan Kerugian Keuangan Negara karena beras untuk rumah tangga
miskin yang disubsidi oleh pemerintah tidak sampai kepada rumah tangga
sasaran penerima manfaat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang ditimbulkan sebesar
halaman 28 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Rp. 78.014.730,-. yaitu dari 2 (dua) alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei
2012 telah dikembalikan bulan Juli 2012 minggu pertama sebesar
Rp. 25.732.020,-. (beras raskin yang diberikan sebanyak 5.190 kologram)
sehingga Kerugian Negara setelah adanya penggantian yaitu sebesar
Rp. 52.282.710,-. (alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012) ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20
tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal
64 ayat (1) KUHPidana ;
Lebih Subsidair :
Bahwa ia terdakwa, ATA SUTISNA Bin (Alm) SAHIKARMAN selaku
Kepala Desa Cipareuan Kec.Cibiuk Kab. Garut yang diangkat berdasarkan
Keputusan Bupati Garut Nomor Surat Pengangkatan Nomor : 141.1 /
KEP.528.BPMPD/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberhentian
Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Di
Kabupaten Garut, terdakwa selaku kepala desa Cipareuan kec.Cibiuk Kab.
Garut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam
kurun waktu bulan Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang
masih dalam tahun 2012 bertempat di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab.
Garut atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana
Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MA RI No. 191/KMA/SK/XII/2010
tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Surabaya dan
Pengadilan Negeri Semarang, Secara berturut-turut telah melakukan
beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai pegawai negeri atau orang
selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum
secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja
halaman 29 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya,
atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan
oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai
berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, terdakwa
selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang
Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) mempunyai tugas dan wewenang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain :
a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala
Desa mempunyai wewenang Kepala Desa ;
c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD ;
d. Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuan
bersama BPD ;
e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD
Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
g. Membina Perekonomian Desa ;
h. Mengoordinasikan pembangunan desa secara Partisipasif ;
i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;
j. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan ;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut
pada tahun 2012 pernah menerima beras raskin dari dolog untuk alokasi
tahun 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala desa dalam
pendistribusian Raskin di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut seperti
termuat didalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin adalah :
1. Menerima, menyimpan dan menjual beras Raskin kepada RTS-PM
halaman 30 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
(Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) yang telah ditetapkan
melalui musyawarah Desa dan tercantum dalam Model DPM-1 dengan
harga Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram ;
2. Menyetorkan uang hasil penjualan Raskin Kepada Satker ;
3. Membuat Administrasi persediaan dan realisasi penjualan beras
Raskin;
Tugas kepala desa dalam hal penyaluran/pendistribusian raskin antara lain :
- Sebelum penyaluran raskin tersebut kepala desa telah menyerahkan
daftar RTSPM Berdasarkan hasil sensus PPLS ;
- Setelah beras datang dari Dolog menandtangani BAST (Berita Acara Serah
terima Beras) ;
- Kemudian menugaskan pengelola Raskin yang sebelumnya telah ditunjuk
oleh Kepala Desa Sebagai Pengelola Raskin di Desa untuk memanggil
Ketua RW dan mendistribusikannya kepada RTM Penerima ;
- Setelah beras nyampai ke RTM sasaran kemudian memerintahkan
pengelola untuk menagih uang pembayaran ;
- Kepala menandatangani didalam kwitasnsi pembayaran raskin dari para
ketua Rw ;
- Kepala desa memerintahkan untuk menyetorkan uang hasil penjaualan
raskin apabila dari seluruh ketua Rw telah terkumpul untuk disetorkan ke
Dolog melaui BRI Unit setempat (yang menyetorkan pengelola/saker desa;
Mekanisme pendistribusian beras miskin di Kabupaten Garut adalah Tim
Koordinasi ditunjuk oleh Bupati berdasarkan SPA (Surat Perintah Alokasi) ke
Perum Bulog kemudian Perum Bulog menerbitkan DO untuk masing-masing
Kecamatan atau Desa kepada Satker Raskin lalu berdasarkan DO tersebut
mengambil beras di Gudang dan menyerahkannya kepada pelaksana
distribusi Raskin di titik distribusi oleh Pelaksana distribusi Raskin diserahkan
kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/Bulan dan di catat dalam formulir DPM-2
selanjutnya hasil pendistribusiannya di catat dan dilaporkan kepada tim
Raskin Kecamatan dan Dan mekanisme pendistribusian tersebut ditur dalam
Pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012;
- Bahwa Yang dimaksud dengan RTS-PM adalah Rumah tangga Miskin di
desa yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam daftar penerima
manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil
Musyawarah ;
halaman 31 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
- Bahwa Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. PER-11/PB/2012 Pasal 3 ayat
(1) Pemerintah membeli beras kepada Perusahaan Umum Badan Usaha
Logistik (Perum Bulog) untuk Bulan Januari dan Februari 2012 dengan
harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558/Kg dan sesuai pedoman umum
penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV mekanisme pelaksanaan poin 4.5
pembayaran HPB, beras tersebut dijual kepada masyarakat melalui program
raskin dengan harga Rp. 1.600/Kg sehingga Pemerintah memberi Subsidi
atas penjualan raskin tersebut Rp. 4.958,-/Kg.Sedangkan berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Kementrian Keuangan
Republik Indonesia No. PER-21/PB/2012 Pasal 3 ayat (1) Pemerintah
membeli beras kepada perusahaan Bulog ( Perum Bulog) mulai bulan Maret
2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.500,-/Kg dan sesuai
pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV Mekanisme
Pelaksanaan poin 4.5 Pembayaran HPB, beras tersebut dijual kembali
kepada masyarakat melalui program Raskin dengan harga Rp. 1.600,-/Kg
sehingga pemerintah memberikan subsidi atas penjual beras miskin sebesar
Rp. 5.900,-/Kg ;
- Bahwa mekanisme yang sering ditempuh oleh Desa Cipareuan Kec. Cibiuk
Kab. Garut setiap mendapat jatah beras miskin adalah untuk penerimaan
awal tahun langsung dikirim/disalurkan oleh pihak Bulog, kemudian setelah
diterima oleh Desa dengan disertai BAST (Berita Acara Serah Terima)
kemudian beras didistribusikan kemasing-masing RTS-PM sambil dilakukan
pemungutan biaya yang mesti dibayar oleh RTS-PM, selanjutnya untuk
mendapat jatah beras miskin dilakukan setelah melunasi beras miskin yang
telah diterima sebelumnya dan seterusnya seperti itu untuk mendapat
kiriman berikutnya ;
- Mekanisme penyaluran beras miskin tersebut diatur dalam Petunujuk
Pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Garut ;
- Bahwa untuk Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk pengelolaan atau
penyaluran beras Subsidi (Raskin) melalui RT dan diketahui oleh RW
dilakukan oleh Satker Raskin desa yaitu oleh saudara ORIENT TARMIDIN
(Sekdes) dan oleh saudara WIDI NUGRAHA (selaku Kaur kesra). Yang
mengangkat saudara ORIENT TARMIDIN (selaku satker desa) dan saudara
halaman 32 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
WIDI NUGRAHA (selaku kaur kesra). yaitu terdakwa sendiri (selaku Kepala
Desa) dan dibuatkan Surat Pengangkatannya dengan Surat Keputusan
Kelapa Desa Cipareuan Kec. Cibiuk No. : 04/SK/2012, tanggal 4 Pebruari
2012 tentang Penunjukan Pengelola Raskin;
- Bahwa yang dilibatkan dalam penyaluran beras raskin di Desa Cipareuan
yaitu Sbb : Dengan Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun
2012 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. diantaranya :
Penanggung
jawab
: Kepala Desa Cipareuan (Terdakwa sendiri) ATA
SUTISNA Bin (Alm) SAHIKARMAN
Ketua Satker : Saudara ORIENT TARMIDIN.
Sekretaris : Saudara DEDI.
Bendahara : Saudara WIDI NUGRAHA.
Anggota
Pengelola
: Saudara SAEPULOH.
: Saudara DEDI SUHANDI.
: Saudara ENDANG SUPARMAN.
: Saudara KAROATMI KARONIA.
: Saudara AJAT SUDRAJAT.
: Saudara HOLIDIN.
- Mekanisme penyaluran beras miskin tersebut diatur dalam Petunujuk
Pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Garut ;
- Bahwa jatah beras setiap bulannya untuk Desa Cipareuan tahun 2012
sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ;
- Bahwa Desa Cipareuan Kec. kecamatan Cibiuk telah menerima Beras
raskin alokasi tahun 2012 sebagai berikut :
• Untuk jatah bulan Januari 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah
Tangga Sasaran (RTS) ;
• Untuk jatah bulan Februari 2012 desa Cipareuan tidak menerima beras
bersubsidi ;
• Untuk jatah bulan Maret 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah
Tangga Sasaran (RTS) ;
• Untuk jatah bulan April 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah
Tangga Sasaran (RTS) ;
• Untuk jatah bulan Mei 2012 tersangka belum menerima BAST dari
halaman 33 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
satker yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Karena sedang
mengikuti Pelatihan seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ;
Sedangkan jatah bulan Juni 2012 sebanyak 5.190 Kg untuk 346 Rumah
Tangga Sasaran (RTS). terdakwa belum menerima BAST-nya dari satker yaitu
saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Karena sedang mengikuti Pelatihan
seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ;
- Bahwa harga pembelian raskin dari perum bulog bulan Januari, Maret,
April dan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 11.496.000,-. (sebelas juta empat
ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) harga per-kilonya Rp. 1.600,-.
(seribu eman ratus rupiah) dan disalurkan kepada warga desa harga per-
kilonya Rp. 1.750,-. (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-RTS
mendapat 15 kg. Sedangkan bulan Juni sebesar Rp. 8.304.000,-. (delapan
juta tiga ratus empat ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran jatah beras dalam Program Penyaluran Beras
untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) setiap bulannya pada tahun 2012
dilakukan melalui Transfer Bank BRI ke A.n. HPB RASKIN KAB. GARUT
dengan Nomor Rekening 0104.01.000561.30.7, sedangkan yang
mentransfer uangnya yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) ;
- Bahwa Desa Cipareuan dari bulan Januari 2012 s/d bulan Juni 2012 atau 6
(enam) bulan menerima jatah penyaluran raskin dari Perum Bulog
sebanyak 4 (empat) kali penyaluran diantaranya yaitu :
• Alokasi bulan Januari 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 00298/05/10070/ 01/2012 tertanggal 2012 yang
ditandatangani oleh saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan saudara
ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui
oleh tersangka (kepala desa);
• Alokasi bulan Maret 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 00290/05/10070/ 03/2012 tertanggal 2012 yang
ditandatangani oleh saudara SAEPULOH (Kaur Ekbang) dan saudara
ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui
oleh saudara DEDI (selaku kaur pemerintahan) ;
• Alokasi bulan April 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras
Raskin Nomor : 00223/05/10070/ 04/2012 tertanggal 2012 yang
ditandatangani oleh (kaur Kesra) dan saudara ZULKARNAIN (Pelaksana
Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh tersangka (kepala
halaman 34 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
desa) ;
• Alokasi bulan juni 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
Nomor : 00260/05/10070/ 06/2012 tertanggal 2012 yang
ditandatangani oleh saudara WIDI NUGRAHA (kaur Kesra) dan saudara
Iskandar (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh
Sekdes (saudara ORIENT TARMIDIN) ;
- Bahwa untuk Alokasi bulan Pebruari 2012 beras raskin telah di jual oleh
terdakwa kepada saksi YONA, terdakwa menerima uang dari satker yaitu
saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) yang mana uang tersebut dari
saudara YONA yang alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya yaitu
sebesar Rp. 7.000.000,-. (tujuh juta rupiah). Dan terdakwa juga
menandatangani BAST-nya. Kemudian untuk alokasi bulan Mei 2012,
terdakwa juga menjual beras tersebut kepada saksi YONA juga dan
terdakwa menerima uang dari saudara YONA sebesar Rp. 7.000.000,-
( Tujuh juta rupiah ). Dan terdakwa juga menandatangani BAST-nya ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut yaitu uang penjualan beras
raskin alokasi bulan Pebruari 2012, yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan
Pebruari 2012 sekira jam 14.00 Wib di kantor Ds. Sindangsari Kec.
Leuwigoong Kab. Garut yang mana pada waktu itu terdakwa dipanggil
oleh kepala desa Singdangsari yaitu Saudara BAMBANG kemudian
terdakwa langsung ketemu di kantor desa dan dikantor desa tersebut
sudah ada saudara BAMBANG dan saksi YONA dan ada yang mengatakan
bahwa beras raskin alokasi bulan pebruari 2012 untuk Ds Cipareuan akan
dijual tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang mengatakannya
kemudian terdakwa langsung menelpon saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes)
dan terdakwa langsung menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012
yang disaksikan oleh saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) Desa Cipareuan.
Sedangkan untuk penjualan beras raskin alokasi bulan Mei 2012 yang juga
terdakwa jual kepada saksi YONA dan terdakwa menjualnya di Rumah
saksi AGUS SUGANDA selaku kepala Desa. Cibiuk Kidul, untuk hari tanggal
dan jamnya terdakwa lupa pada bulan Mei 2012, dan juga di saksikan
juga dengan saksi ORIENT TARMIDIN ( Sekdes Desa. Cipareuan) ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa beras raskin tiap bulannya disalurkan
ke 10 RW di lingkungan Desa Cipareuan alokasi bulan Januari S/d bulan
Mei 2012 yaitu sebanyak 7.185 Kg adalah sbb :
halaman 35 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
• RW. 01 mendapat beras sebanyak 7 karung+10 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 02 mendapat beras sebanyak 7 karung+10 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 03 mendapat beras sebanyak 9 karung untuk RT dan disalurkan ke
penerima RTS-PM. ;
• RW. 04 mendapat beras sebanyak 15 karung+30 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 05 mendapat beras sebanyak 18 karung+30 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 06 mendapat beras sebanyak 19 karung+10 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 07 mendapat beras sebanyak 13 karung+40 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 08 mendapat beras sebanyak 19 karung+25 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM.
• RW. 09 mendapat beras sebanyak 12 karung+45 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
• RW. 10 mendapat beras sebanyak 20 karung+35 Kg untuk RT dan
disalurkan ke penerima RTS-PM ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penyetoran
alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 dan terdakwa juga tidak
mengetahui duluan mana melakukan penjualan kepada saksi YONA dan
penyetoran ke BRI untuk alokasi bulan tersebut dan terdakwa juga tidak
mengetahui untuk beras raskin alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012
yang di jual kepada saksi YONA apakah pihak bulog mengetahui atau
tidak. yang jelas pada waktu menjual beras raskin kepada saksi YONA
yaitu alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012 tidak dibuatkan bukti
penerimaan uangnya ;
- Bahwa Beras raskin yang diterima oleh desa Cipareuan dari perum bulog
Garut sudah disalurkan ke warga yaitu 4 (empat) kali penyaluran sampai
bulan Juni 2012 ;
- Bahwa yang melakukan pengawalan dari pihak bulog sesuai dengan Berita
Acara Serah Terima (BAST) yaitu saudara ISKANDAR yaitu bulan Januari
2012 dan bulan Maret 2012. Sedangkan yang melakukan penerimaan di
halaman 36 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
desa Cipareuan bulan Januari 2012 yaitu saksi ORIENT TARMIDIN
(Sekdes) dan untuk bulan Maret 2012 yaitu saksi SAEPULOH (Kaur
Ekbang). Dan untuk bulan April 2012 yang melakukan pengawalan dari
pihak bulog sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yaitu saksi
ZULKARNAIN dan yang melakukan penerimaan di desa Cipareuan yaitu
saksi WIDI NUGRAHA. Terkait dengan kendaraan yang dipergunakan
untuk pengiriman jatah beras ke Ds Cipareuan yang menyiapkan
kendaraannya yaitu bulog sendiri sedangkan untuk data-data kendaraan
yang dipergunakan yaitu kendaraan Truk ;
- Bahwa yang menandatangani BAST bulan Pebruari 2012 yaitu di kantor
Ds. Sindangsari Kec. Leuwigoong Kab. Garut dan terdakwa menerima
BAST tersebut dari saksi YONA. Sedangkan yang bulan Mei 2012 juga
terdakwa menandatangani BAST dan menerimanya dari saksi YONA di
Rumah saksi AGUS SUGANDA (kepala Desa Cibiuk Kidul) ;
- Bahwa BAST bulan Pebruari 2012 tersebut yaitu BAST yang
ditandatangani oleh terdakwa (selaku pihak Ke II) bukan yang diterima
oleh saudara ASEP SUTISNA (selaku pihak Ke II). Karena di Desa
Cipareuan tidak ada yang namanya saudara ASEP SUTISNA ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi YONA tetapi
setelah diperkenalkan oleh saudara BAMBANG (Kepala Desa Sindangsari)
di kantor desa, terdakwa baru mengetahuinya setelah diperkenalkan oleh
saksi ILHAM. Dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau
family ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dijual kemana beras raskin oleh saksi
YONA dan terdakwa juga tidak mengetahui kepada siapa beras raskin
tersebut dijual dan terdakwa menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari
2012 dan bulan Mei 2012 kepada saksi YONA hal tersebut diketahui oleh
Panitia Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN
(Sekdes) ;
- Bahwa uang hasil penjualan beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012
terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu
saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp. 1.500.000,-. (satu juta
lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-. (lima
juta lima ratus ribu rupiah). sedangkan uang hasil penjualan beras raskin
alokasi bulan Mei 2012 terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa
halaman 37 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp.
2.000.000,-. (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-.
(lima juta rupiah). Jumlah uang yang tersangka pergunakan yaitu sebesar
Rp. 10.500.000,-. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut
dipergunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengantian beas raskin untuk alokasi
bulan Pebruari 2012 yaitu pada tanggal 06 Juli 2013 sebanyak 5.190 kg
dan melakukan pengantian untuk bulan mei 2012 yaitu pada tanggal 8
september 2012 sebanyak 7.185 kg ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan beras raskin untuk pengantian alokasi
bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 yaitu dari saksi Yona tetapi terdakwa
tidak mengetahui dari mana saksi Yona mendapatkan beras tersebut
tetapi yang jelas terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang
Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk alokasi bulan Pebruari 2012 dan
telah mengembalikan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
untuk alokasi pengantian bulan mei 2013 dan beras pengantian tersebut
telah terdakwa salurkan kepada warga atau RST-PM ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah Melawan Hukum karena bertentangan
dengan Buku Pedoman Umum Raskin yang dukeluarkan oleh kementrian
koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 dan Peraturan
Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian kepala desa BAB VI mengenai larangan
bagi Kepala Desa Pasal 38 antara lain menyatakan bahwa kepala desa
dilarang :
a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan
mendiskriminasikan warga / golongan masyarakat lain ;
b. Melakukan Kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau
jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukan ;
c. Menyalahgunakan wewenang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa, ATA SUTISNA
Bin (Alm) SAHIKARMAN serta pihak-pihak yang memang benar memakai
beras raskin tersebut yang bukan haknya dan bukan peruntukannya
sebagaimana item-item yang tercantum dalam RTS-PM ;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Drs. ASEP SYAHRUDIN, Bc.AK. Bin (Alm)
halaman 38 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
IDIN WARDI menerangkan bahwa melakukan Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi
penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan
Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus
2013 yang dimulai sekira jam 09.30 Wib S/d jam 17.00 Wib di kantor Kec.
Cibiuk beserta Tim Pemeriksa dari Kantor Insfektorat Kabupaten Garut
melakukan Audit terhadap penyimpangan dalam penyaluran bantuan
raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Ds. Cipareuan. Data yang
dipergunakan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan
penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa
Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut tersebut yaitu :
a. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik
Indonesia Nomor : PER-11 / PB / 2012 pasal 3 ayat (1) yang
menyatakan bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum
Badan Usaha Logistik mulai bulan Januari dan Pebruari 2012 dengan
harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558,-. Per kilogram ;
b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik
Indonesia No. : PER-21/PB/2012 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan
bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum Badan Usaha
Logistik mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras sebesar
Rp. 7.500,-. Per kilogram;
c. Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan oleh
Kementrian Koordionator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik
Indonesia dalam bab IV mekanisnme pelaksaan poin 4.5 pembayaran
harga pembelian beras huruf a yang menyatakan pembayaran HPB
raskin dari RTS-PM pada pelaksaana distribusi raskin dilakukan secara
tunai sebesar Rp. 1.600,-. Per kilogram ;
d. Surat Bupati Garut Nomor : 511.1 / Kep 168 / Admrek tanggal 20
Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d Mei 2012 ;
- Bahwa Ahli juga menerangkan metode yang di gunakan dalam
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait perkara dugaan tindak
pidana korupsi penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan
Pebruari 2012 di Desa Cipareuan yaitu dengan cara menghitung subsidi
dari pemerintah terhadap program raskin sebesar Rp. 6.558,-. dikurangi
halaman 39 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
harga dititik distribusi, sehingga diperoleh harga subsidi dari pemerintah
sebesar Rp. 4.958,-. Per kilogram beras raskin dan harga subsidi dari
pemerintah tersebut dikaitkan dengan jumlah raskin yang tidak sampai ke
Masyarakat. Sedangkan untuk bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu
dengan cara menghitung subsidi dari pemerintah terhadap program raskin
sebesar Rp. 7.500,-. dikurangi harga dititik distribusi, sehingga diperoleh
harga subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 5.900,-. Per kilogram beras
raskin dan harga subsidi dari pemerintah tersebut dikaitkan dengan
jumlah raskin yang tidak sampai ke Masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan Prosedur penugasan dilakukan
berdasarkan permintaan Penyidik Kepolisian Resor Garut melalui Surat
Perihal Permohonan Audit Kerugiam Keuangan Negara Nomor : B / 267 /
VII / 2012 / Polres, tanggal 21 Juli 2012, kemudian insfektur
menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Perintah Insfektur
Kabupaten Garut Nomor. 700 / 922 / Insfektorat tanggal 26 Juli 2012 dan
selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan ke lapangan dan diperoleh
kesimpulan hasil Audit terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan
raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan Kecamatan
Cibiuk Kabupaten Garut ;
- Bahwa kemudian Ahli menerangkan Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara dalam penyimpangan bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei
2012 di Desa Cipareuan yaitu Sbb : Harga Pembelian Beras (HPB)
Pemerintah untuk bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.558,-. Per kilogram
dikurangi harga titik distribusi TD) sebesar Rp. 1.600,-. Per kilogram
sehingga diperoleh Subsidi sebesar Rp. 4.958,-. Per kilogram. Sedangkan
untuk bulan Mei 2012 Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah sebesar
Rp. 7.500,-. Per kilogram dikurangi harga Titik Distribusi (TD) sebesar Rp.
1.600,-. Per kilogram, sehingga diperoleh Subsidi sebesar Rp. 5.900-,. Per
kilogram ;
Kerugian Negara yang ditimbulkan :
Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar
Rp. 4.958,-. diperoleh hasil = Rp. 35.623.230,-. (tiga puluh lima juta eman
ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar
Rp. 5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga
halaman 40 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tersangka ATA SUTISNA (Kepala Desa
Cipareuan) telah melakukan upaya-upaya yaitu pada bulan Juli minggu
pertama telah mengganti dan mendistribusikan kembali sebanyak 5.190 Kg
kepada masyarakat Desa Cipareuan selaku RTS-PM ;
Fakta-fakta dapat disimpulkan perhitungan Kerugian Keuangan
Negara Sbb :
Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg - 5.190 Kg = 1.995
Kg.
Alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 1.995 Kg x Subsisi sebesar Rp. 4.958,-.
diperoleh hasil = Rp. 9.891.210,-. (sembilan juta delapan ratus sembilan
puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;
Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar
Rp. 5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga
ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
Sedangkan untuk bulan Mei 2012 tidak ada penggantian ;
Jadi jumlah Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dalam bantuan
raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan sebesar
Rp. 52.282.710,-. (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh
ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa dari hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dalam raskin tahun
2012 Desa Cipareuan disebutkan terbukti telah melakukan penyimpangan
dalam penyaluran Program Raskin di Desa Cipareuan tidak sesuai dengan
pedoman umum penyaluran raskin tahun 2012 yang ditindaklanjuti
dengan petunjuk teknis program raskin untuk rumah tangga miskin tahun
2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan Perum
Bulog Sub Divisi Regional Ciamis pada bab I mengenai tujuan dan sasaran
serta bab V terkait Indikator Kinerja yaitu tepat sasaran penerima manfaat
serta Surat Bupati Garut Nomor 5.11.1 / Kep.168 / Admrek tanggal 20
Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d bulan Mei 2012 ;
Dari hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan yaitu berupa
: Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit. Dan penyebab sehingga dapat
menimbulkan Kerugian Keuangan Negara karena beras untuk rumah
tangga miskin yang disubsidi oleh pemerintah tidak sampai kepada rumah
tangga sasaran penerima manfaat ;
halaman 41 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang ditimbulkan
sebesar Rp. 78.014.730,-. yaitu dari 2 (dua) alokasi bulan Pebruari dan
bulan Mei 2012 telah dikembalikan bulan Juli 2012 minggu pertama
sebesar Rp. 25.732.020,-. (beras raskin yang diberikan sebanyak 5.190
kologram) sehingga Kerugian Negara setelah adanya penggantian sebesar
Rp. 52.282.710,-. (alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012) ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 8 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20
tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal
64 (1) KUHPidana ;
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 02
Desember 2013, Nomor Reg. Perkara : PDS-11/GRT/11/2013, yang pada
pokonya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI
No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN oleh
karena itu dari dakwaan Primair dan Dakwaan Lebih Subsidair
sebagaimana dimaksud;
3. Menyatakan Terdakwa ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.
Pasal 18 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
halaman 42 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATA SUTISNA bin (Alm)
SAHIKARMAN selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa
segera ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 1 ( satu ) berkas asli Surat Keputusan Bupati Garut Nomor :
141.1/Kep.528-BPMPD/2011, tanggal 26 September 2011,
tentang Pengangkatan menjadi Kepala Desa Cipareuan
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ;
2. 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Cipareuan
Kecamatan Cibiuk Nomor : 04/SK/2012 tanggal 04 Februari
2012, tentang Penunjukan Pengelola Raskin + 1 (satu) lembar
lampiran Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun
2012 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ;
3. 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin
untuk Desa Cipareuan alokasi pengiriman bulan Januari s/d Juni
2013 ;
4. 1 (satu) berkas Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun
2012 di Desa Cipareuan (DPM-1) ;
5. 1 ( satu ) lembar Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun
2012 di Desa Cipareuan (DPM-2) ;
6. 1 ( satu) buah Buku Tanda Terima Distribusi Beras Raskin dari
Desa ke RT/RW supaya dikembalikan ke Desa Cipareuan
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ;
7. 4 (empat) berkas Fotocopy Daftar Penerima Manfaat Program
Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan ( DPM-2 ). Bulan Januari,
Maret, April dan Juni 2012. Supaya tetap terlampir dalam berkas
perkara ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 1/02/12 s/d
31/03/12 dari Bank Mandiri An. CV. Tirta Biru Sarana.
Supaya dikembalikan kepada terdakwa ATA SUTISNA bin
halaman 43 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
SAHIKARMAN ;
7. Menetapkan supayaTerdakwa ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN
membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu
Rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan ( requisitoir ) Jaksa Tipikor tersebut
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan
mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas telah menjatuhkan putusannya
pada tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 1/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------------
- Menyatakan terdakwa ATA SUTISNA bin (alm) SAHIKARMAN tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut di atas ;
- Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan terdakwa ATA SUTISNA bin (alm) SAHIKARMAN telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
korupsi yang dilakukan secara berlanjut “ ;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya
dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Garut Nomor :
141.1/Kep.528-BPMPD/2011, tanggal 26 September 2011, tentang
Pengangkatan menjadi Kepala Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk
Kabupaten Garut ;
1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Cipareuan Kecamatan
Cibiuk Nomor : 04/SK/2012 tanggal 04 Februari 2012, tentang
Penunjukan Pengelola Raskin + 1 (satu) lembar lampiran Susunan
Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun 2012 Desa Cipareuan
halaman 44 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ;
3. 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin
untuk Desa Cipareuan alokasi pengiriman bulan Januari s/d Juni
2013 ;
4. 1 (satu) berkas Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun
2012 di Desa Cipareuan (DPM-1) ;
5. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun
2012 di Desa Cipareuan (DPM-2) ;
6. 1 (satu) buah Buku Tanda Terima Distribusi Beras Raskin dari Desa
ke RT/RW supaya dikembalikan ke Desa Cipareuan Kecamatan
Cibiuk Kabupaten Garut ;
7. 4 (empat) berkas Fotocopy Daftar Penerima Manfaat Program
Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-2). Bulan Januari ,
Maret, April dan Juni 2012 ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 1/02/12 s/d
31/03/12 dari Bank Mandiri An. CV. Tirta Biru Sarana ;
dikembalikan kepada terdakwa ATA SUTISNA bin
SAHIKARMAN.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu
rupiah ) ;
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Bandung Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tertanggal 06 Januari 2014
tersebut baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Bandung pada tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana Surat Permohonan
Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut baik kepada Penasihat
Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada pada Kejaksaan Negeri Garut pada
tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 27 Januari 2014 secara patut dan seksama
sesuai dengan Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor : 01/Akta.
Pid.Sus/2014/PN.Bdg ; ---------------------------------------------------------------------
halaman 45 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah
mengajukan surat memori banding tertanggal 5 Februari 2014, memori banding
mana pada tanggal 05 Februari 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Bandung dan memori banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada
tanggal 10 Februari 2014 ; ---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan
dengan cara seksama dan patut adanya kesempatan untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung mulai tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 30 Januari 2014
(kepada Penuntut Umum) dan tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 03 Februari
2014 (kepada Penasihat Hukum Terdakwa) sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; ----------------------------------
Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Penuntut Umum
dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu
dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang,
oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----
Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tersebut
pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan
pertimbangan sebagai berikut :
1. Dalam rumusan diktum putusan tidak memuat kejelasan tentang
pemidanaan yakni status terhadap pelaksanaan putusan,
mengingat selama proses pemeriksaan dipersidangan adalah
tahanan kota hal ini dapat mengakibatkan multitafsir antara Jaksa
selaku eksekutor dengan Terdakwa dalam pelaksanaan
putusan/eksekusi ; ---------------------------------------------------------
2. Sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP tegas
memberikan bagaimana seharusnya suatu diktum/amar dari suatu
halaman 46 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
putuan sebagaimana huruf K dalam pasal tersebut, hal ini akan
mengakibatkan timbulnya polemik putusan inkracht yang
membuat Hukum tidak berdaya dan akhirnya Negara Hukum
menjadi lumpuh akibat tafsir/penafisan yang keliru ; -----------------
3. Dan untuk menghindari adanya polemik eksekusi putusan inkracht,
maka Hakim selaku pemutus perkara mempunyai kewenangan
Diskresi dan dapat melakukan terobosan hukum untuk mampu
menjawab kebutuhan tersebut ; -----------------------------------------
Dengan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas Penuntut
Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk
mengabulkan permohonan banding dan memutus perkara a quo
sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam
Tuntutan Pidana yang diajukan pada hari Senin tanggal 02
Desember 2013 ; -----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Penuntut
Umum dengan segala fakta-fakta hukum yang menjadi keberatan sebagaimana
pertimbangan diatas, apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Pengadilan Tinggi keberatan-
keberatan hukum dalam memori banding yang disampaikan
Pembanding/Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara lengkap dan Pengadilan
Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengenyampingkan
pertimbangan hukum dalam perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.
Oleh karenanya keberatan-keberatan dalam memori banding
Pembanding/Penuntut Umum tersebut secara hukum patut untuk
dikesampingkan ; ---------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan
mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, Berita Acara
Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Bandung Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tanggal 06 Januari 2014 yang
dimintakan banding, memori banding dari Penuntut Umum, serta berdasarkan
fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan dan berdasarkan keterangan
para saksi dibawah sumpah dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta
halaman 47 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, majelis hakim Pengadilan
Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama
dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih, dan dijadikan sebagai
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat
banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada
Terdakwa perlu diperbaiki dan perhitungan kerugian negara dengan
pertimbangan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan
meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama,
Majelis Tingkat Banding masih perlu mempertimbangkan hal-hal yang
memberatkan lainnya pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------
1. Perbuatan Terdakwa berdampak kepada kehidupan masyarakat
Miskin ; ----------------------------------------------------------------------
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Hak Azasi dan Hak Ekonomi
Masyarakat ; ---------------------------------------------------------------
3. Perbuatan Terdakwa telah menyalah gunakan subsidi beras dari
pemerintah untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan
maksud memenuhi kebutuhan dasar/pokok bagi manusia
disamping sandang dan papan ; ----------------------------------------
Menimbang, bahwa selain berdasarkan hal-hal yang memberatkan
tersebut diatas, maka pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat
Pertama, menurut hemat Pengadilan Tinggi ditinjau dari perbuatan yang
dilakukan Terdakwa masuk dalam kwalifikasi perbuatan berlanjut, menurut teori
hukum pidana matereel dengan memasukan dakwaan Terdakwa tersebut
melanggar pasal 64 ayat (1) KUHP maka pidana penjara kepada Terdakwa patut
di perberat ; ----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan
tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung
Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tanggal 06 Januari 2014 yang
dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana
halaman 48 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
penjara yang dijatuhkan dengan memperberat, sehingga amar selengkapnya
sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ; ---------------------------------------
Menimbang, bahwa hal-hal terhadap kerugian keuangan Negara
dimana Hakim Anggota II tidak sependapat dengan kerugian Negara akibat
perbuatan terdakwa dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :---
Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara
dihitung berdasarkan nilai subsidi raskin oleh Pemerintah yang tidak sampai
kepada masyarakat ; -----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara yang diakibatkan
oleh perbuatan terdakwa Ata Sutisna Sebagai Kepala Desa Cipareuan
dengan melakukan tindakan tidak menyalurkan beras raskin untuk alokasi bulan
Februari 2012 dan bulan Mei 2012 sebelum dikurangi dengan pengembalian
kerugian keuangan Negara oleh terdakwa sebagai berikut : -------------------------
1. Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg x Rp.
4.958,-. (Subsidi)= Rp. 35.623.230,-. (tiga puluh lima juta enam
ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ; --------------
2. Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Rp. 5.900,-
(subisidi) = Rp.42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga ratus
sembilan puluhsaturibu lima ratus rupiah) ; ----------------------------
3. Total kerugian negara sebelum ada pengembalian oleh terdakwa
adalah Rp35.623.230,-+ Rp42.391.500,-. = Rp 78.014.730,- ; ------
Menimbang, bahwa terdakwa Ata Sutisna Sebagai Kepala Desa
Cipareuan telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dengan
mendistribusikan kembali raskin tersebut untuk alokasi bulan Juli 2012 sebanyak
5.190 Kg dengan menggunakan angka subsidi sebesar Rp 4.958,-/kg, maka
besarnya uang Negara yang telah dikembalikan sebesar 5.190kg x Rp 4.958,- =
Rp25.732.020,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua puluh
rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------------------------
halaman 49 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian keuangan Negara
akibat perbuatan terdakwa Ata Sutisna Sebagai Kepala Desa Cipareuan
sebesar Rp. 78.014.730,- dikurangi Rp. 25.732.020,- = Rp.
52.282.710,- (Lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu
empat ratus lima puluh tiga rupiah) ; ----------------------------------------------
Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang kedua yang dilakukan
oleh ahli disebutkan telah dilakukan pengembalian seluruhnya kerugian
keuangan Negara sehingga kerugian Negara menjadi nol namun demikian ahli
tidak tahu kapan dikembalikan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh
terdakwa tersebut karena hanya dari info kantor saja, dan ahli hanya melakukan
pemeriksaan yang pertama saja dan menurut yang ahli ketahui bahwa dalam
pemeriksaan yang kedua, kerugian keuangan Negara telah dikembalikan semua
tapi penghitungannya ahli tidak tahu ; --------------------------------------------------
Menimbang dengan demikian berdasarkan alat bukti lainnya dan
keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara dan kerugian keuangan
Negara yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp 52.282.710,- (Lima
puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima
puluh tiga rupiah) ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah
melakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telah dilakukan
Penahanan Kota, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) dan pasal
242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Pembanding/Terdakwa
akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan diperintahkan
agar Pembanding/Terdakwa tetap dalam tahanan walapun ada upaya hukum
lainnya. Dan berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada
Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---
Mengingat akan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang
halaman 50 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-undang Republik
Indonesia Nomor. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta
Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan
dengan perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I :
1. Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum
dan Terdakwa tersebut ; --------------------------------------------------
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Bandung,
Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tanggal 06 Januari 2014
yang dimintakan banding tersebut,sekedar mengenai lamanya
pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan
memperberat, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut : ----------------------------------------------------------------------
- Menyatakan terdakwa ATA SUTISNA bin (alm)
SAHIKARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan primair tersebut di atas ;-----------
- Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari dakwaan primair
tersebut ;-----------------------------------------------------------------
- Menyatakan terdakwa ATA SUTISNA bin (alm)
SAHIKARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan
secara berlanjut “ ;-------------------------------------------------
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa ATA
SUTISNA bin (alm) SAHIKARMAN tersebut dengan pidana
penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; ----------------------
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ------------
halaman 51 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
- Menyatakan barang bukti berupa : ----------------------------------
1. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Garut Nomor :
141.1/Kep.528-BPMPD/2011, tanggal 26 September 2011,
tentang Pengangkatan menjadi Kepala Desa Cipareuan
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ; ---------------------------
2. 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Cipareuan
Kecamatan Cibiuk Nomor : 04/SK/2012 tanggal 04 Februari
2012, tentang Penunjukan Pengelola Raskin + 1 (satu)
lembar lampiran Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin
Desa Tahun 2012 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk
Kabupaten Garut;---------------------------------------------------
3. 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras
Raskin untuk Desa Cipareuan alokasi pengiriman bulan
Januari s/d Juni 2013 ; --------------------------------------------
4. 1 (satu) berkas Daftar Penerima Manfaat Program Raskin
tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-1) ;-----------------------
5. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Program Raskin
tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-2);------------------------
6. 1 (satu) buah Buku Tanda Terima Distribusi Beras Raskin
dari Desa ke RT/RW supaya dikembalikan ke Desa
Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut;----------------
7. 4 (empat) berkas Fotocopy Daftar Penerima Manfaat
Program Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-2).
Bulan Januari , Maret, April dan Juni 2012 ;--------------------
tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----------------
8. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode1/02/12 s/d
31/03/12 dari Bank Mandiri An. CV. Tirta Biru Sarana;-------
dikembalikan kepada terdakwa ATA SUTISNA bin
SAHIKARMAN ; ---------------------------------------------------
halaman 52 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.
3. Membebani biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ; ----------------------------------------------------------------
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis
tanggal 6 Maret 2014 oleh kami : KORNEL SIANTURI, SH., M.Hum.,
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
sebagai Ketua Majelis, dan H. SYAMSUL ALI, SH.,MH., Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan DR. H. FONTIAN
MUNZIL, SH.,MH.,ME.,CFP. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Bandung tanggal 14 Februari 2014, Nomor :
1/PEN/TIPIKOR/2014/PT.Bdg. Ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari
Kamis, tanggal 20 Maret 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh SOETJIPTO, Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----------------------------------------
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
TTD TTD
H. SYAMSUL ALI, S.H., MH. KORNEL SIANTURI, S.H., M.Hum.
TTD
Dr. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, S.H., MH., ME., CFP.
Panitera Pengganti,
TTD
S O E T J I P T O.