p u t u s a n nomor : 335/ pdt / 2014 / pt-mdn demi ... filehanum berdasarkaan surat kuasa ahli...
TRANSCRIPT
P U T U S A N
NOMOR : 335/ PDT / 2014 / PT-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -------------------------------------------------
AHMAD FAISAL HARAHAP: Umur 38 Tahun, laki-laki, agama Islam , Alamat
Jalan Kapten Jamil Lubis No.17.A Lk VI Kel.tembung Kec.Medan
Tembung Kota Medan, selaku ahli waris Almarhum M.RASUL
HARAHAP maupunselaku kuasa dari ahli waris lainnya dari
M.RASUL HARAHAP yang bernama USNAH Br.HARAHAP,
DARLISA, DAHRINA SULHALIDAH HARAHAP dan SOIFIA
HANUM berdasarkaan surat kuasa ahli waris tertanggal 1 Juni 2012
diwakili kuasa hukumnya .J.PATAR MANGAPUL SIBARANI SH,
HENDRA BUWONO SH HAMDANI PARINDURI SH BONARDI
NAPITUPULU SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5
September 2013 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING,
semula disebut sebagai PENGGUGAT;--------------------------------------
------L A W A N-----
Drs. YOPIE S.BATUBARA , Umur 70 tahun Alamat di Jalan Cactus Raya Blok
J No.1 Kompleks Perumahan Tasbi Medan ,selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING, semula disebut sebagai TERGUGAT ;----
PENGADILAN TINGGI tersebut ; --------------------------------------------------------
Telah membaca :------------------------------------------------------------------------------
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 November 2014 No.
335/PDT/2014/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;------------------------------------
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 561 /Pdt.G/ 2013/ PN.Mdn
tanggal 24 April 2014, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut ;------------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA ;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggl 30
September 2013 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan
2
Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Oktober 2013 di bawah Nomor
561/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----------------
- Bahwa Penggugat merupakan salah seorang Ahli Waris dari pasangan
Almarhum M. RASUL HARAHAP yang telah meninggal dunia pada tanggal 3
Januari 1984 dan Almarhumah ROBIAH NASUTION yang meninggal dunia
pada tanggal 9 Januari 1979 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris
tanggal 1 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tembung dan
diketahui Camat Medan Tembung ;-------------------------------------------------------
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat (ic. M. RASUL HARAHAP)
pada tanggal 20 Maret 1977 telah membeli sebidang tanah seluas 6.720 m²
(enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dari NEMBAI BR. GINTING
yang terletak di Kampung Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota
Medan, sesuai dengan Surat Penyerahan dengan Ganti Rugi tanggal 20
Maret 1977 No. 12 c/N.G./1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Namo
Gajah Kecamatan Medan Tuntungan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah M. Rasul Harahap (d/h. tanah
Benamuli Sitepu) ;-------------------------
Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan Serimpi (d/h. tanah Jendam Sitepu)
Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan Serimpi 5 (d/h. tanah Kumpul
Sembiring ;--------------------------------
Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan Serimpi Raya (d/h. Sei Belawan);---
- Bahwa tanah objek perkara tersebut telah dikuatkan alas hak kepemilikan
sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------
a. Surat Keterangan Tanah No. 54/3/MT/78 tanggal 15 Maret 1978 yang
dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Lorong Kampung Namo Gajah dan
Kepala Kampung Namo Gajah yang dikeluarkan oleh Camat Medan
Tuntungan ;-----------------------------------------------------------------------------------
b. Surat Keterangan No. 169/N.G/1980 tanggal 15 Januari 1980 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kampung Namo Gajah dan diketahui oleh Camat
Medan Tuntungan ;-------------------------------------------------------------------------
c. Akta Keterangan No. 80 tanggal 29 Februari 1980 yang diperbuat
dihadapan Barnang Armino Poeloengan, S.H., Notaris di Medan ;-----------
- Bahwa sekitar tahun 1983 orang tua Penggugat telah mengagunkan tanah
objek perkara pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan (d/h. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara/BPDSU). Setelah orang tua
Penggugat meninggal dunia tahun 1984, terhadap tanah objek perkara telah
3
Penggugat lunasi pada tahun 2003 dan terhadap tanah perkara yang
merupakan objek jaminan telah diserahkan kepada Penggugat sesuai Surat
Serah Terima Jaminan tersebut pada tanggal 27 Maret 2003 ;---------------------
- Bahwa akan tetapi terhadap tanah objek perkara saat ini tanpa
sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat
bahkan saat ini telah dipagari dengan pagar kawat ;----------------------------------
- Bahwa Penggugat telah berulangkali menegur baik secara lisan maupun
tertulis terhadap Tergugat agar menyerahkan tanah objek perkara tersebut
kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mematuhi segala
teguran dan permintaan Penggugat tersebut, bahkan Tergugat tetap
bertahan dan tidak bersedia mengoosongkan/menyerahkan tanah tersebut
kepada Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan.--------------------------------
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa hak menguasai tanah milik
Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
yang merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menempati dan
menguasai tanah terperkara serta tidak dapat mengambil manfaat ekonomis
atas tanah terperkara yang telah Penggugat peroleh dengan itikad baik.------
- Bahwa adapun kerugian materiil dan immateriil yang Penggugat alami akibat
perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp. 8.395.000.000,- (delapan milyar
tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai
berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------
a. Kerugian materiil : -----------------------------------------------------------------------
Sewa tanah terhitung sejak tahun 2003 s/d 2013 dengan perincian
sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------
- Tahun 2003 – 2004 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Tahun 2004 – 2005 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Tahun 2005 – 2006 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Tahun 2007 – 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Tahun 2008 – 2009 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Tahun 2009 – 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tahun 2010 – 2011 sebesar Rp. 55.000.000,-
- Tahun 2011 – 2012 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tahun 2012 – 2013 sebesar Rp. 65.000.000,-
Total kerugian : Rp. 395.000.000,-
b. Kerugian immateriil : -----------------------------------------------------------------------
Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat merasa
terganggu dan tertekan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang
4
mengakibatkan banyak kegiatan Penggugat yang terkendala, meskipun hal
tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk rasa keadilan sangat
wajar dinilai dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar
rupiah).--------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Penggugat meragukan itikad baik Tergugat akan mengalihkan tanah
terperkara kepada pihak lain, sehingga sangat beralasan hukum agar tanah
terperkara tersebut diletakkan Sita Penjagaan (Revindicatoir Beslag) yang
akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri ;-----------------------------
- Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dapat mengganti kerugian yang
dialami oleh Penggugat akibat penguasaan tanpa hak tanah terperkara milik
Penggugat, maka sangat beralasan hukum terhadap harta bergerak dan
tidak bergerak milik Tergugat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
yang untuk hal tersebut akan diajukan permohonan secara tersendiri ;----------
- Bahwa oleh karena tanah objek perkara milik Penggugat maka sangat
beralasan hukum bagi Tergugat ataupun orang lain yang menguasai tanah
terperkara tersebut dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara dimaksud
kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan hak
apapun;--------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat untuk
menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat, untuk itu sangat
beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, apabila
Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak gugatan ini di
daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat
melaksanakan putusan ini ;------------------------------------------------------------------
- Bahwa Penggugat meragukan itikad baik Tergugat untuk membayar kerugian
Penggugat secara tepat waktu, maka sangat beralasan hukum Tergugat
dikenakan membayar denda keterlambatan (moratoir) sebesar 3 % (tiga
persen) perbulan terhitung sejak gugatan diajukan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat melaksanakan putusan ini ;------
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti yang autentik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg maka sangat beralasan
hukum kiranya putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbar
bij vorraad) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi.-----------
Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, dengan ini
dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Medan dapat memanggil para pihak
yang berperkara untuk menetapkan hari dan tanggal persidangan pada waktu
5
yang ditetapkan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya
berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----------------------------------------------
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-------------------------------
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan (Revindicatoir Beslag)
dan/atau Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara
ini ;--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat ;-----------------------------------
4. Menyatakan tanah terperkara adalah sah hak milik Penggugat ;-----------------
5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang berada diatas tanah
terperkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dimaksud kepada
Penggugat tanpa pembebanan hak apapun diatas tanah tersebut ;--------------
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat
lalai memenuhi putusan dimaksud terhitung sejak perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat melaksanakan
putusan perkara a quo ;-----------------------------------------------------------------------
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kergian yang dialami Penggugat
sebesar Rp. 8.395.000.000,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh
lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :---------------------------------
a. Kerugian materiil : -----------------------------------------------------------------------
Sewa tanah terhitung sejak tahun 2003 s/d 2013 dengan perincian
sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------
- Tahun 2003 – 2004 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Tahun 2004 – 2005 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Tahun 2005 – 2006 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Tahun 2007 – 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Tahun 2008 – 2009 sebesar Rp. 45.000.000,-
- Tahun 2009 – 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tahun 2010 – 2011 sebesar Rp. 55.000.000,-
- Tahun 2011 – 2012 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tahun 2012 – 2013 sebesar Rp. 65.000.000,-
Total kerugian : Rp. 395.000.000,-
b. Kerugian immateriil : -----------------------------------------------------------------------
Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat
merasa terganggu dan tertekan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari
yang mengakibatkan banyak kegiatan Penggugat yang terkendala,
6
meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk rasa
keadilan sangat wajar dinilai dengan nominal sebesar Rp.
8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).--------------------------------------------
8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (moratoir)
sebesar 3 % (tiga persen) perbulan dari nilai kerugian apabila Tergugat lalai
memenuhi putusan dimaksud terhitung sejak perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat melaksanakan
putusan perkara a quo ;-----------------------------------------------------------------------
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvorbar bij
voorraad) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi ;-------------
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.----------------------------------------------------------------------------------------
Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, pihak Tergugat,
telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana isi
selengkapnya sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------
I. DALAM EKSEPSI-----------------------------------------------------------------------------
1. 1. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORSIUM-------------------------------------------
Bahwa didalam posita gugatannya PENGGUGAT telah menguraikan
dimana semasa hidup orang tua PENGGUGAT (i.c. M. RASUL
HARAHAP) pada tanggal 20 Maret 1977 telah membeli sebidang tanah
seluas 6.720 M2 (Enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dari
NEMBAI BR. GINTING.-------------------------------------------------------------------
Bahwa kemudian PENGGUGAT mendalilkan lagi bahwa tanah objek
perkara telah dikuatkan dengan alas hak kepemilikan SURAT
KETERANGAN TANAH No. 54/3/MT/78 tanggal 15 Maret 1978 yang
dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Lorong Kampung Namo Gajah dan
Kepala Kampung Namo Gajah yang dikeluarkan oleh Camat Medan
Tuntungan dan SURAT KETERANGAN No. 169/N.G/1980 tanggal 15
Januari 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung dan diketahui oleh
Camat Medan Tuntungan serta AKTE KETERANGAN NO. 80 tanggal 29
Februari 1980 yang diperbuat dihadapan BARNANG ARMINO
POELOENGAN, SH Notaris di Medan.-----------------------------------------------
Bahwa PENGGUGAT juga telah mendalilkan dalam gugatannya dimana
sekitar tahun 1983 orang tua PENGGUGAT telah mengagunkan tanah
7
objek perkara pada PT. BANK SUMUT CABANG UTAMA MEDAN
(d/h.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara/BPDSU).------------------
Bahwa menurut hukum acara perdata untuk itu PENGGUGAT wajib
menyertakan :-------------------------------------------------------------------------------
1.1.1. NEMBAI BR. GINTING selaku Penjual tanah objek perkara yang
disebutkan dalan SURAT PENYERAHAN DENGAN GANTI RUGI
No. 12c/N.G/1977 tanggal 20 Maret 1977.----------------------------------
1.1.2. CAMAT MEDAN TUNTUNGAN selaku pejabat yang mengeluarkan
SURAT KETERANGAN TANAH No. 54/3/MT/78 tanggal 15 Maret
1978, dan SURAT KETERANGAN No. 169/N.G/1980 tanggal 15
Januari 1980.------------------------------------------------------------------------
1.1.3. BARNANG ARMINO POELOENGAN, SH Notaris di Medan
selaku pejabat Notaris yang membuat AKTA KETERANGAN NO.
80 tanggal 29 Februari 1980.---------------------------------------------------
1.1.4. PT. BANK SUMUT CABANG UTAMA MEDAN (d/h. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara/BPDSU) selaku pihak
BANK yang telah menerima agunan tanah objek perkara dari orang
tua PENGGUGAT.-----------------------------------------------------------------
Bahwa dengan demikian menurut hukum, PENGGUGAT tidak lengkap
dan tidak sempurna mengajukan para pihaknya atau para tergugatnya
dalam sengketa perdata ini.--------------------------------------------------------------
Bahwa akan hal tersebut diatas berakibat gugatan PENGGUGAT sudah
selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan mengajukan
Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1972
Nomor : 938.K/Sip/1971 yang pada intinya menyebutkan : “Dimana
setiap pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang merugikan
pihak lain haruslah diikutsertakan sebagai tergugat atau subjek
dalam suatu perkara”--------------------------------------------------------------------
1.2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL------------------------------------------------------------
Bahwa untuk tidak diulangi kembali segala apa yang telah diajukan dalam
eksepsi Plurium Litis Consorsium dianggap telah terurai dalam eksepsi
obscuur libel ini.-----------------------------------------------------------------------------
Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sangat kabur (obscuur
libel), sebab :---------------------------------------------------------------------------------
1.2.1. Bahwa PENGGUGAT tidak ada menyebutkan dalam dalil
gugatannya mengenai nomor / tanggal SURAT KETERANGAN
KEMATIAN dan PENETAPAN Pengadilan yang berwenang sesuai
8
ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku tentang
Penetapan Ahli Waris Alm. M. RASUL HARAHAP.-----------------------
1.2.2. Bahwa PENGGUGAT mendalikan orang tua PENGGUGAT
mengadakan transaksi pembelian objek tanah perkara pada
tanggal 20 Maret 1977, akan tetapi alas hak kepemilkannya baru
dikeluarkan pada tahun 1978 dan tahun 1980, dengan demikian
berarti transaksi pembelian tanah objek perkara pada tahun
1977 antara orang tua PENGGUGAT (ic. M.Rasul Harahap)
dengan NEMBAI BR. GINTING belum ada memiliki alas hak
atas tanah.---------------------------------------------------------------------------
1.2.3. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya tidak ada
menyebutkan“ukuran” tentang batas batas tanah objek perkara.-
1.2.4. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatnnya tidak ada
menyebutkan nama subjek pemegang hak didalam SURAT
KETERANGAN TANAH Nomor : 54/3/MT/78 tanggal 15 Maret
1978 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tuntungan;-------------
1.2.5. Bahwa PENGGUGAT tidak ada menjelaskan Surat Keterangan
tentang “APA” yang tertuang dalam Surat Keterangan No. 169/N.G
/1980 tanggal 15 Januari 1980.------------------------------------------------
1.2.6. Bahwa PENGGUGAT tidak ada menjelaskan Akte Keterangan
tentang “APA” yang tertuang dalam Akte No. 80 tanggal 29
Februari 1980 yang diperbuat dihadapan Barnang Armino
Poeloengan, SH Notaris di Medan.--------------------------------------------
1.2.7. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya tidak ada
menyebutkan dan menjelaskan nomor / tanggal Akte Perjanjian
Kredit dengan Agunan dan nomor/tanggal surat bukti
pelunasan serta nomor/tanggal surat serah terima jaminan atas
tanah objek perkara yang diagunkan orang tua PENGGUGAT pada
PT. BANK SUMUT (d/h. Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Utara/BPDSU).----------------------------------------------------------------------
1.2.8. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya tidak ada
menjelaskan ukuran batas batas dan ukuran tinggi pagar
kawat yang didirikan TERGUGAT diatas tanah objek perkara .------
1.2.9. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya tidak ada
menyebutkan nomor/tanggal surat – surat teguran secara
tertulis yang pernah diberikan kepada TERGUGAT agar
menyerahkan tanah objek perkara kepada PENGGUGAT.-------------
9
1.2.10. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya tidak ada secara
jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum mana yang telah
dilakukan TERGUGAT.-----------------------------------------------------------
Bahwa dengan demikian jelas gugatan PENGGUGAT adalah kabur
(obscuur libel) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang
menyebutkan “Gugatan yang tidak sempurna karena tidak
menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan
tidak dapat dterima”. Putusan tanggal 21-11-1970 No.
492.K/Sip/1970.-----------------------------------------------------------------------------
Bahwa hal hal dalam eksepsi tersebut diatas, dengan ini mohon kiranya
eksepsi TERGUGAT dapat diterima yaitu dengan menyatakan gugatan
PENGGUGAT tidak dapat diterima.---------------------------------------------------
II. DALAM POKOK PERKARA-------------------------------------------------------------
1. Bahwa dengan tegas TERGUGAT menolak seluruh posita gugat
PENGGUGAT sepanjang yang tidak diakui dengan tegas didalam
persidangan ini;----------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam eksepsi
Plurium Litis Consorsium dan eksepsi Obscuur Libel untuk tidak diulangi
kembali dianggap telah masuk dalam jawaban pokok perkara.---------------------
3. Bahwa TERGUGAT tidak ada menguasai dan memagar dengan pagar
kawat terhadap objek tanah kepunyaan hak PENGGUGAT yang dibelinya
dari NEMBAI Br. GINTING seluas 6.720 M2 yang terletak di Kampung Namo
Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan sesuai Surat Penyerahan
dengan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 1977 No. 12.c/N.G/1977 dengan
keterangan batas-batasnya :-----------------------------------------------------------------
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah M. Rasul Harahap (d/h. tanah
Benamuli Sitepu).---------------------------------------------------------------------------
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Serimpi (d/h.tanah Jendam
Sitepu).-----------------------------------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Serimpi 5 (d/h. tanah kumpul
sembiring).------------------------------------------------------------------------------------
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Serimpi Raya (d/h. Sei
Belawan) ;-------------------------------------------------------------------------------------
4. Bahwa TERGUGAT hanya ada memegang hak atas tanah seluas 6.627
M2 terletak di Jalan Serimpi Raya/Jl. Serimpi V/Jl. Serimpi VI Kelurahan
Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Propinsi Sumatera
Utara dengan atas dasar SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB)
10
Nomor : 50 tanggal 24 Nopember 2006 jo. Surat Ukur No. 04/Namo
Gajah/2004 tanggal 07 Nopember 2006, dengan batas batas sebagai
berikut ;--------------------------------------------------------------------------------------------
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Serimpi V
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Serimpi Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Serimpi VI
5. Bahwa PENGGUGAT telah keliru mendalilkan dalam gugatannya bahwa
TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PENGGUGAT telah
menguasai tanah PENGGUGAT, sebab cukup jelas terlihat perbedaan
batas batas tanah objek perkara dengan batas batas tanah yang
dikuasai TERGUGAT dengan atas dasar SERTIFIKAT HAK GUNA
BANGUNAN (SHGB) Nomor : 50 tanggal 24 Nopember 2006 jo. Surat
Ukur No. 04/Namo Gajah/2004 tanggal 07 Nopember 2006.--------------------
6. Bahwa guna pengamanan atas objek tanah seluas 6.627 M2 yang
merupakan kepunyaan hak TERGUGAT berdasarkan SERTIFIKAT HAK
GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor : 50 tanggal 24 Nopember 2006 jo. Surat
Ukur No. 04/Namo Gajah/2004 tanggal 07 Nopember 2006, kemudian
TERGUGAT mengajukan permohonan kepada Dinas Tata Ruang Dan
Tata Bangunan Kota Medan guna memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan untuk mendirikan bangunan pagar kawat diatas objek tanah.
7. Bahwa dasar hukum TERGUGAT untuk mendirikan bangunan pagar kawat
diatas objek tanah kepunyaan hak TERGUGAT adalah berdasarkan
SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor : 50 tanggal 24
Nopember 2006 jo. Surat Ukur No. 04/Namo Gajah/2004 tanggal 07
Nopember 2006 dan KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA RUANG DAN
TATA BANGUNAN KOTA MEDAN Nomor : 622.82/1630 tanggal 26
Nopember 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan diatas objek tanah
seluas 6.627 M2 yang terletak di Jl. Serimpi Raya/Jl.Serimpi V/Jl. Serimpi VI
Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan dengan luas pagar
474 M2 dan klasifikasi bangunan permanen Kls. V. dengan batas batas ;------
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Serimpi V
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Serimpi Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Serimpi VI
8. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT alinea 2 halaman 3 yang menyatakan
bahwa perbuatan TERGUGAT yang tanpa hak menguasai tanah milik
11
PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad) adalah dalil yang wajar ditolak dan dikesampingkan, sebab
TERGUGAT tidak ada menempati dan menguasai tanah PENGGUGAT
seluas 6.720 M2 yang terletak di Kampung Namo Gajah Kecamatan Medan
Tuntungan Kota Medan yang batas batasnya :-----------------------------------------
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah M. Rasul Harahap (d/h. tanah
Benamuli Sitepu)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Serimpi (d/h.tanah Jendam
Sitepu)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Serimpi 5 (d/h. tanah kumpul
sembiring)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Serimpi Raya (d/h. Sei
Belawan)
9. Bahwa berkaitan dengan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad) sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH-Perdata adalah sebagai
berikut :--------------------------------------------------------------------------------------------
- Adanya perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan yang melawan hak
subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pembuat
sendiri dan melawan undang-undang.-------------------------------------------------
- Melawan hak subyektif orang lain, yakni hak khusus yang dijamin hukum
kepada seseorang untuk kepentingannya. Hak ini bisa berupa hak
kebebasan, dan hak harta kekayaan.--------------------------------------------------
- Ada kesalahan (schuld). Kesalahan ini bisa karena kesengajaan maupun
karena kealpaan (onachtzaamheid);---------------------------------------------------
- Ada kerugian. Akibat perbuatan itu, timbul kerugian bagi orang lain.
Kerugian bisa berupa kerugian materil maupun immaterial;--------------------
- Adanya hubungan kausal. Untuk dapat menuntut ganti rugi harus ada
hubungan kausal yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan
kerugian penggugat ;-----------------------------------------------------------------------
( M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawam Hukum, Jakarta :
Pradnya Paramita, 1982, hal 66 ; Munir Fuady, Perbuatan Melawan
Hukum, Bandung : Citra Adtya Bakti, 2005, hal 1-2)------------------------------
Bahwa sangat melawan hak subyektif TERGUGAT, apabila PENGGUGAT
meminta penyerahan objek tanah yang dikuasai TERGUGAT seluas 6.627
M2 yang merupakan kepunyaan hak TERGUGAT berdasarkan SERTIFIKAT
HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor : 50 tanggal 24 Nopember 2006 jo.
Surat Ukur No. 04/Namo Gajah/2004 tanggal 07 Nopember 2006, sebab
12
hak TERGUGAT diperkuat dengan adanya suatu ketentuan dalam pasal 32
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang berbunyi : “ Pemegang
Hak Guna Bangunan berhak menguasai dan mempergunakan tanah
yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan selama waktu tertentu
untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi
atau usahanya serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain
dan membebaninya” ------------------------------------------------------------------------
10. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT
harus ditolak dan dikesampingkan , sebab tuntutan PENGGUGAT tanpa
dasar hukum, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :
550.K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan : “jumlah kerugian
patut ditolak sebab keseluruhannya adalah jumlah yang diduga fiktif
yang ditaksir PENGGUGAT tanpa diperinci dengan lampiran bukti
Autentik yang dapat diyakini dengan nyata” (Jurisprudensi Mahkamah
Agung RI buku II tahun 1980 halaman 223)------------------------------------------
11. Bahwa hal ini juga dipertegas dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 8 Desember 1971 yang amar pertimbangan
hukumnya antara lain berbunyi : “Apabila besarnya ganti rugi yang
diderita oleh PENGGUGAT tidak dibuktikan secara terperinci maka
gugatan untuk ganti rugi yang telah diajukan oleh PENGGUGAT harus
ditolak;--------------------------------------------------------------------------------------------
12. Bahwa terhadap permohonan sita penjagaan (Revindicatoir Beslag) dan sita
jaminan ( conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT
merupakan hal yang sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor : MA/Pemb/1953 tanggal 17 Mei 1971 yang pada intinya
telah menyatakan “Permohonan sita jaminan harus ditolak karena tidak
adanya alat bukti yang dapat mendukung permasalahan yang
mendesak dari gugatan Penggugat”---------------------------------------------------
13. Bahwa mengenai uang paksa dan pembayaran denda keterlambatan
(moratoir) tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada alat bukti yang
cukup mendukung permasalahan ini.------------------------------------------------------
14. Bahwa terhadap tuntutan Uitvoerbaar Bij Voorad yang dimohonkan
PENGGUGAT sama sekali tidak beralasan, karena tidak memenuhi syarat-
syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat
dijalankan terlebih dahulu, sesuai dengan eks pasal180 (1) HIR/pasal 191 (1)
Rbg syarat syarat tersebut adalah :--------------------------------------------------------
13
a. Adanya surat Autentik atau tulisan tangan yang menurut undang undang
mempunyai kekuatan bukti.---------------------------------------------------------------
b. Adanya keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti
sebelumnya yang menguntungkan pihak PENGGUGAT dan ada
hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.------------------------------
c. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan.---------------------------------------
d. Dalam sengketa mengenai Bezitrecht, dalam hal diluar itu tidak boleh
putusan serta merta, sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :
03/1978 Tahun 1978.-----------------------------------------------------------------------
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka TERGUGAT bermohon
kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a-quo agar berkenan menjatuhkan
putusan dengan amar sebagai berikut :-------------------------------------------------------
I. DALAM EKSEPSI :
- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT seluruhnya
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Otvankelijveklaard)
II. DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex. Aequo Et Bono);--------------------------------------------------------------------------------
Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas Tergugat juga
masih menanggapinya sebagaimana Dupliknya yang dibacakan dipersidangan
bertanggal 10 Desember 2013 dimana isinya pada pokoknya mempertahankan
dalil-dalil jawabannya , Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut
semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya
putusan ini, juga harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Putusan ini;-----------------------------------------------------------------
1. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Medan telah menjatuhkan putusan Nomor : 561 /Pdt.G/ 2013/ PN.Mdn
tanggal 24 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------
MENGADILI-------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam Eksepsi :-------------------------------------------------------------------------------------
- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;---------------------------------------
Dalam pokok Perkara :----------------------------------------------------------------------------
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------------------------------------
14
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara yang hingga
putusan ini diucapkan sejumlah Rp.851.000,- (delapan ratus lima puluh satu
ribu rupiah);---------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
561/Pdt.G/ 2013/ PN.Mdn tanggal 24 April 2014, Penggugat pada tanggal 7 Mei
2014 telah mengajukan banding sebagaimana dalam akte banding No. 58/2014
yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH, Panitera pada Pengadilan Negeri
Medan;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa permohonan banding sebagaimana tersebut diatas,
telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum
Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 Juni 2014, sebagaimana dalam relaas
pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 561/Pdt.G/ 2013/ PN.Mdn, yang
dibuat oleh Rosenni Saragih, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Medan;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut,
Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding atas putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 561/Pdt.G/ 2013/ PN.Mdn tanggal 24 April
2014, pada tanggal ---Juli 2014, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 22 Juli 2014, yang isinya untuk singkatnya telah
termuat dalam putusan ini;-------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh
Pembanding/Penggugat tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut
sebagaimana dalam relaas penyerahan memori banding kepada Terbanding/
Tergugat, pada tanggal 11 September 2014 yang dibuat oleh Rosenni Saragih,
SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh
Pembanding/Penggugat tersebut, Kuasa dari Terbanding/Tergugat telah
mengajukan kontra memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor : 561/Pdt.G/ 2013/PN.Mdn tanggal 24 April 2014, pada tanggal ---
September 2014, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
pada tanggal 17 September 2014, yang isinya untuk singkatnya telah termuat
dalam putusan ini;------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh
Terbanding/Tergugat tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut
sebagaimana dalam relaas penyerahan kontra memori banding kepada
15
Pembanding/Penggugat, pada tanggal 30 September 2014 yang dibuat oleh
Rosenni Saragih, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------
Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Penggugat telah diberitahukan
haknya untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) dengan sah dan
patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 561/Pdt.G/ 2013/
PN.Mdn pada tanggal 17 Juli 2014, yang dibuat oleh Rosenni Saragih, SH.,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------
Menimbang, bahwa demikianpun kepada Kuasa dari Terbanding/
Tergugat telah diberitahukan haknya untuk memeriksa/membaca berkas perkara
dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor :
561/Pdt.G/ 2013/ PN.Mdn, pada tanggal 2 Juni 2014, yang dibuat oleh Rosenni
Saragih, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding
/Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat
lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 561/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 24
April 2014 dengan seksama memori banding pada tanggal Juli 2014 yang
diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding tertanggal
September 2014 yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi
berpendapat sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI :----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam Eksepsi
yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya sudah
tepat dan benar, oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama dalam Eksepsi
tersebut menurut Pengadilan Tinggi dapat dipertahankan dan dikuatkan.------------
DALAM POKOK PERKARA :---------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim
tingkat pertama dalam pokok perkara yang menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa dalam Berita Acara Persidangan tanggal 17 Desember 2013 dan
tanggal 21 Januari 2014 serta pengantar bukti surat dari Kuasa hukum
Penggugat tertanggal 17 Desember 2013 bukti P.1 telah disesuaikan
dengan aslinya terdiri dari :---------------------------------------------------------------
16
1. Surat Penyerahan ganti rugi tertanggal 20 Maret 1977 sebagai Pihak
Pertama Nembai Br. Ginting dan pihak kedua Rasul Harahap, diketahui
oleh Kepala Kampung Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan.-----
2. Surat keterangan Tanah No. 54/3/MT/78 tertanggal 15 Maret 1978
ditandatangani oleh Kepala Lorong, Kepala Kampung dan Camat
Medan Tuntungan (Lampiran Surat Keterangan Tanah dan gambar
situasai tanah).--------------------------------------------------------------------------
3. Surat keterangan No. 169/N.G-1980, tertanggal 15 Januari 1980
ditanda tangan oleh Kepala Kampung Namo Gajah dan diketahui oleh
Camat Medan Tuntungan.------------------------------------------------------------
- Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas, ayah Pembanding/
Penggugat (Almarhum M. Rasul Harahap) tanah perkara diperoleh
dengan ganti rugi dari Nembai Br. Ginting dengan harga Rp. 1.680.000,-
(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diketahui oleh Kepala
Kampung Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan. Oleh karena itu
menurut Pengadilan Tinggi sesuai dengan hukum adat bersifat konkrit dan
tunai serta diketahui oleh Kepala Kampung yang mengetahui benar tanah
yang diganti rugi oleh para pihak tersebut status tanah dan pemiliknya.
Untuk itu surat penyerahan ganti rugi tertanggal 20 Maret 1977 sebagai
bukti tanah perkara adalah milik orang tua Penggugat.---------------------------
- Bahwa tanah perkara adalah milik orang tua Penggugat dikuatkan oleh
surat keterangan tanah No. 54/3/MT/78 tanggal 15 Maret 1978 dan surat
keterangan No. 169/N.G-1980 tanggal 15 Januari 1980 yang ditanda
tangan oleh apartat Desa dan Camat Medan Tuntungan, yang
menerangkan tanah perkara adalah milik orang tua Penggugat (M. Rasul
Harahap).--------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa bukti P.2 Akta Notaris B.Ar. Poeloengan, SH No. 80 tanggal 29
Pebruari 1980 “keterangan” Muhammad Rasul Harahap (orang tua
Penggugat) menerangkan tanah perkara adalah miliknya atas dasar bukti
P.1 dan dalam akta notaris tersebut ikut Kepala Desa Namo Gajah, Kerani
Sinulingga sebagai saksi.-----------------------------------------------------------------
- Bahwa bukti P.5 Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Juni 2012 dan
P.6 Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 1 Juni 2012 menurut Pengadilan
Tinggi bukti p.5 dan P.6 ini benar Penggugat adalah salah seorang ahli
waris M. Rasul Harahap dan Robiah Nasution, serta surat kuasa para ahli
waris kepada Penggugat (P.6). Hal ini Tergugat tidak membantah tentang
ahli waris M. Rasul Harahap.-------------------------------------------------------------
17
- Bahwa bukti P.7 Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi No.
16 tanggal 30 Mei 2009, Notaris Erickson Napitupulu, SH, pihak ahli waris
M. Rasul Harahap sebagai pihak pertama (penjual) dan Ny. Pitta Emma
Sitompul sebagai pihak kedua (pembeli) tanah perkara dengan harga Rp.
336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) bukti P.7 ini
berkaitan dengan halaman belakang bukti P.1 ( Surat Penyerahan dengan
ganti rugi).-------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa bukti P.8 Akte Perjanjian Pengembalian Akta-Akta pelepasan hak
atas tanah dengan ganti rugi No. 1 tanggal 5 Juni 2013. Notaris
Chairunnisa Juliani, SH,M.Kn. pihak Pitta Emma Sitompul, SH sebagai
pihak pertama dari Tn. Rizal, SP, dkk sebagai kuasa dari ahli waris M.
Rasul Harahap sebagai pihak kedua, dimana pihak pertama menyerahkan
8 (delapan) akte pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dan biaya-
biaya sebesar Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada
pihak kedua.----------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa dari bukti P.8 tersebut tanah perkara telah kembali menjadi tanah
Penggugat.------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara nomor 3 (tiga), 5
(lima) dan nomor 8 (delapan) pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak
ada menguasai dan memagar dengan pagar kawat terhadap objek tanah
hak Penggugat dan batas-batas tanah perkara mempunyai perbedaan
batas tanah yang dikuasai Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan (SHGB) No. 50 tanggal 24 Nopember 2006 Jo. Surat Ukur No.
04/Namo Gajah/2004 tanggal 7 Nopember 2006, menurut Pengadilan
Tinggi tentang objek yang disengketakan, telah dibenarkan oleh
Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat
tanggal 14 Pebruari 2014 tentang batas-batas tidak dipermasalahkan oleh
kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.-----------------------------------------------
- Bahwa bukti T.1 sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50 tanggal 24
Nopember 2006 atas nama Tergugat (Yopie Sangkot Batubara) asal hak
atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, menurut Pengadilan
Tinggi bukti T.1 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara
aquo, karena selain tidak diajukan dipersidangan warkah atau proses
penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50 tanggal 24 Nopember
2006 dan jauh sebelumnya yaitu pada tanggal 20 Maret 1977 tanah
perkara sudah sah milik Penggugat. Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah R.I. No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian
18
tanah dan pemberian ganti kerugian jika tanah yang dikuasai oleh Negara
diprioritaskan kepada penggarap yang mengerjakan yang
bersangkutan.Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak sebagai alat
pembuktian yang kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya
oleh karena perkara aquo adalah milik Penggugat, maka Surat Hak Guna
Bangunan tidak mempunyai kekuatan hukum.--------------------------------------
- Bahwa bukti T.2 izin mendirikan bangunan 1 (satu) unit pagar tembok
keliling tertanggal 26 Nopember 2010. Dari bukti T.2 ini telah menjadi fakta
hukum bahwa tanah terperkara dikuasai oleh Tergugat tanpa seijin
Penggugat.------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan
tersebut, menurut Pengadilan Tinggi petitum gugatan Pembanding/Penggugat
nomor. 3 (tiga), nomor. 4 (empat) dan nomor. 5 (lima) dikabulkan, sedangkan
petitum nomor. 2 (dua), nomor. 6 (enam), nomor 7 (tujuh), nomor 8 (delapan) dan
nomor. 9 (Sembilan) dinyatakan ditolak, karena pada pokoknya petitum yang
ditolak tersebut Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil
gugatannya.-------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 561/Pdt.G/2013/PN.Mdn
tanggal 24 April 2014 dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan
Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan
dibawah ini;--------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dipihak yang kalah, maka
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;----------------
Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perkara ini;--------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;---------------------
Dalam Eksepsi :----------------------------------------------------------------------------------
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 561/Pdt.G/2013/
PN.Mdn tanggal 24 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut;----------
Dalam Pokok Perkara :-------------------------------------------------------------------------
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 561/Pdt.G/2013/
PN.Mdn tanggal 24 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut.----------
Dengan mengadili sendiri :
1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian.--------------
19
2. Menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Pembanding/Penggugat.---
3. Menyatakan tanah perkara adalah sah hak milik Pembanding/Penggugat.
4. Menghukum Terbanding/Tergugat ataupun pihak lain yang berada diatas
tanah perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dimaksud
kepada Pembanding/Penggugat tanpa pembebanan hak apapun diatas
tanah tersebut.-------------------------------------------------------------------------------
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).--------------------------------------------------------
6. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya.-------------------
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 oleh kami
JANNES ARITONANG, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku
Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH, SH.MH., dan RIDWAN RAMLI, SH.MH.,
para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal
6 November 2014 Nomor: 335/PDT/2014/PT-MDN, dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17
Desember 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim -
Hakim Anggota, serta IRA INDRIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
1. ABDUL FATTAH, SH.MH. JANNES ARITONANG, SH. MH.
2. RIDWAN RAMLI, SH.MH.
PANITERA PENGGANTI
IRA INDRIATI, SH.
20
Perincian biaya banding :
1. Redaksi Putusan………Rp. 5.000,- 2. Materai…………………..Rp 6.000,- 3. Pemberkasan..…………Rp.139.000,-
Jumlah………………….Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah).