p u t u s a n - pt-medan.go.id · pdf filemedan pada kantor hukum charles tigor silalahi sh,mh...
TRANSCRIPT
P U T U S A N
Nomor : 07/PDT/2015/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
1. CHARLES SILALAHI, lahir di Medan tanggal 10-08-1964, pekerjaan
wiraswata , beralamat di jalan Sm Raja no.364
kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Medan
dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Zulkifli
Panjaitan SH dan Ely Pransh Silalahi SH, ke duanya
Advocat dan Penasihat Hukum ,beralamat kantor dijln
Prof HM Yamin SH Kompleks Serdang Mas Blok C-3
Medan pada Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi
SH,MH & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 September 2013 selanjutnya disebut
PEMBANDING semula TERGUGAT II
L a w a n ;
1. SYARIANTO , umur 52 tahun ,pekerjaan pedagang ,bertempat tinggal
di jalan K.L.Yos Sudarso no.106 Kelurahan Kota
Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan ,dalam hal ini
diwakili Budianto SH dan Dicky Fahruni Hasibuan SH
Para Advokat & Konsultan Hukum pada Lawa Office &
Patners Advocates and Legal Consulting berkantor
di jalan Adinegoro no. 31 c Kelurahan Gaharu
Kecamatan Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10
Desember 2014 , selanjutnya disebut TERBANDING
semula PENGGUGAT;
2. INDRIATI SALIM , Umur 56 tahun pekerjaan Partikulir dahulu
bertempat tinggal di jalan Beruang No.l Medan,
sekarang tidak diketahui lagi keberadaaanya di
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula
TERGUGAT l
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2013 yang
telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2
September 2013 dibawah Nomor Register : 484/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Penggugat adalah salah seorang anak kandung dan sekaligus
merupakan ahli waris yang sah dari (alm) YUSUF SANON yang
meninggal dunia tahun 2003 dan Ibu kandungnya bernama KARTINI BR.
NASUTION telah meninggal dunia tahun 2002,
2 Semasa hidup kedua orang tua kandung Penggugat ada 'memiliki tanah
seluas lebih kurang 8786 m2 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh
enam rneter persegi) yang terletak di Kampung Titipapan, Kecamatan
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sejalan dengan bukti kepemilikan
tanah (Surat Keterangan Tanah) Nomor: 20463/A/ll/4, yang
ditandatangani oleh pejabat yang bernama BAHAROEDIN SIREGAR,
NIP. OIOOOO575 atas nama Bupati Deli Serdang pada tanggal 3
Nopember 1973. Kemudian letak tanah tersebut telah berubah menjadi
jalan Platina Raya Lingk. I,
3. Tanah tersebut diatas sudah dimiliki orang tua Penggugat sejak tahun
1960 an yang mana orang tua Penggugat belum pernah mengalihkan
tanah tersebut kepada siapapun sebab tanah tersebut dikelola dan dimilki
orang tua Penggugat secara baik dan secara benar serta bercocok
tanam diatas tanah tersebut bahkan Orang Tua Penggugat mempunyai
Tukang/Pengurus Kebun juga merupakan anak angkat (alm) orang tua
kandung Penggugat dan seluruh anak-anak (alm) orang tua Penggugat
rukun dan damai tak pernah merugikan orang lain.
4. Dan tanah (alm) orang tua Penggugat tetap dikuasainya serta dikelola
dengan baik sepanjang hidupnya, sekitar tahun 2003 meninggallah
Orang tua Penggugat tak lama setelah berselang 1 (satu) tahun tiba-tiba
Penggugat dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh seorang suku bangsa
Tionghoa (Cina) yang bernama INDRIATI SALIM yang dalam perkara ini
disebut TERGUGAT I.
5. Tergugat I menuduh Penggugat memalsukan surat sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 263, 266, 385 pada KUHP, lantas Penggugat
diperiksa oleh pihak Kepolisian dan ditahan untuk kepentingan penyidik
Kepolisian. Selama Penggugat menjalani proses hukum tidak mengetahui
tentang apa pun, baik tentang jual beli dan lain-lain. Penggugat tetap
mengatakan bahwa tanah yang dimiliki (alm) orang tua Penggugat belum
pernah dijual-belikan kepada siapapun baik orang cina maupun orang
pribumi.
6. Kemudian Penggugat sampai di persidangan untuk menjalani proses
hukum lanjutan, akhirnya Mahkamah Agung (MA) memvonis bebas
Penggugat dalam perkara pidana dengan Nomor Putusan
1133/K/Pid/2005.
7. Setelah bebas Penggugat terkejut melihat lokasi tanah milik (alm) orang
tua yang tetah berdiri bangunan ruko diatas tanah milk (alm) orang
tuanya. Dengan rasa kecewa Penggugat pergi ke Pengadilan Negeri
rneminta putusan kepada Panitera tentang perkara pidana yang baru saja
dilewati Penggugat dan juga meminta surat-surat dasar kepemilikan
INDRIATI SALIM yang disebut Tergugat I lantas diberikan kepada
Penggugat:
1. Seritifikat No. 33 tahun 1977 atas nama Tergugat I (INDRIATI
SALIM).
2. Surat Kuasa No. 55 antara kedua orang tua kandung Penggugat
dengan Tergugat I yang dibuat oleh DR. A.P. Parlindungan, SH
(PPAT) yang berkantor di-]alan Ampel No. 123 pada tanggai 16
Agustus 1977.
3. Surat Perjanjian Pendahuluan Jual beli Nomor: 134, tanggal 28
Juli 1977 yang dicatat Notaris yang sama.
8. Dengan rasa kecewa Penggugat membersihkan tanah (alm) orang tua
kandungnya yang bersisa hanya lebih kurang 4000 m2, selebihnya sudah
dibangun ruko. Entah bagairnana prosesnya pembangunan ruko diatas
tanah (alm) orang tua kandung Penggugat, Penggugat tidak
mengetahuinya.
9. Hari demi hari Penggugat membersihkan sisa tanah (alm) orang tua
Penggugat untuk di tanami pohon ubi kayu sambil mempelajari surat-
surat yang dimiliki Tergugat I yang diambil oleh Penggugat di Panitera
Pengadilan Negeri Medan.
10. Ternyata setelah dipelajari surat-surat Tergugat I oleh penggugat banyak
yang tidak masuk akal, seperti:
A. Surat Kuasa No. 55 tanggal 16 Agustus L977, menceritakan
tentang kuasa surat grant yang berpersil-persil Nomor Grant
Sultan 1958 tanggal 6 Juli 1922, sedangkan surat tanah
Penggugat adatah SKT Bupati tahun 1973. Hal ini tentulah sangat
tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat.
B. Kemudian Sertifikat yang dimiliki Tergugat I yang bernomor 33
tahun 1977 alas haknya surat memperusahai tanah Nomor:
178/KLD/1961, tentulah tidak ada hubungan dengan SKT Bupati
milik Penggugat.
C. Kemudian Akta Pendahuluan Jual Beli Nomor: 134, tanggal 28 Juli
1977 dalam isinya menceritakan tentang jual beli Grant Sultan No.
1958, tanggal 6 Juli 1922 yang berpersil-persil kemudian letak
tanahnya tidak jelas serta data diri orang tua Penggugat pun tidak
jelas,
D. Kesemua bukti-bukti surat-surat yang dimiliki Tergugat I tidak ada
hubungan dengan tanah yang dimiliki (alm) orang tua Penggugat,
baik dari gambar situasl tanah, ukuran tuas tanah, juga alas
haknya.
11. Berdasarkan bukti-bukti yang ada tentulah perbuatan Tergugat I sangat
melawan hukum juga perbuatan yang tidak bisa dibiarkan sebab dapat
menyebar luas kemasyarakat, hal ini termasuk salah satu meresahkan
masyarakat. Dari dalil-dalil yang ada perbuatan Tergugat I lebih dikenal
dimasyarakat MAFIA TANAH.
12. Sekitar tahun 2011 Tergugat I menjual sisa tanah milik (alm) orang tua
Penggugat seluas lebih kurang 4000 m2 (empat ribu meter persegi)
kepada Tergugat II (CHARLES SILALAHI).
13. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sangat rneresahkan masyarakat
dengan merampas tanah orang lain dengan cara melawan hukum.
14. Oleh karena gugatan Penggugat telah didukung dengan Fakta-fakta
Hukum yang sangat menentukan dan bersifat autentik maka sudah
sepatutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini dapat memutuskan dengan putusan serta merta meskipun ada upaya
hukum banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
15. Apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk mengosongkan lahan/tanah
terperkara dan lalai pula untuk menyerahkannya kepada Penggugat
dalam keadaan baik dan kosong maka cukup alasan bagi Tergugat I dan
Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang
paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
setiap hari dihitung sejak kelalaian tersebut hingga Tergugat
menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dengan baik menurut
hukum.
16. Agar gugatan ini tidak bersifat Hampa Hukum dan sekaligus menjamin
gugatan ini dapat dilaksanakan maka dimohonkan kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Medan kelas IA Cq. Majelis Hakim yang terhormat
untuk dapat mengadakan sita jaminan terhadap benda bergerak/tidak
bergerak Harta milik Tergugat I dan Tergugat II.
Berdasarkan uraian dalil-dalil dan posita tersebut diatas maka Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas IA Medan untuk
menentukan hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara hadir
dipersidangan dan sekaligus memutuskan perkara ini dengan amarnya yang
berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Sebidang Tanah seluas lebih kurang 4000 m2 (empat ribu
meter persegi) yang terletak di Jalan Platina Raya Link. I, Kel. Titipapan,
Kec, Medan Deli, Kota Medan adalah sah milik kepunyaan Penggugat,
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melawan
hukum (Onrechmatigedaad) dan sangat merugikan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak-pihak lain yang
mendapat hak dari padanya untuk segera mengembalikan dan
menyerahkan tanah terperkara beserta surat-surat kepemilikan tanah
kepada Penggugat dalam keadaan baik menurut Hukum serta tanpa
dibebani hak apapun.
5. Menyatakan (1).Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 1977., (2). Sertifikat Hak
Milik No. 33 tahun 2002 atas nama INDRIATI SALIM (Tergugat I) Cacat
Hukum dan tidak berlaku serta tidak dapat dipergunakan (Batal Demi
Hukum)
6. Menyatakan Pendaftaran peralihan hak Sertifikat tanah No, 33 tahun
2002 dari Tergugat I kepada Tergugat II tanggal 3 Mei 2011 Cacat
Hukum serta Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II Nomor:
06/2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat olah MAULIDDIN SHATI, SH.,
Selaku PPAT Batal Demi Hukum.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh
milyar rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat-Tergugat lalai untuk
memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum
tetap hingga terlaksananya isi putusan perkara aquo.
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun
ada upaya hukum Vezet, banding, kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(ex aequo et bono).
Membaca surat jawaban tertanggal 28 Januari 2014 yang diajukan oleh
Tergugat Il sebagai berikut :
TENTANG EKSEPSI
A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN
Bahwa Penggugat mendalilkan adalah ahli waris dari Alm. Achmad Jusuf
Sanoen ditulis dan disebut juga dengan Yusuf Sanon, karena itu berhak
atas harta warisan dari Alm. Yusuf Sanon berupa , sebidang tanah seluas
8.786 m2, dahulu dikenal terletak di Kampung Titipapan, Kecamatan
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sekarang dkenal terfetak di lalan
Platina Raya, Lingk I, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli,
berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor :20463/A/II/4, tanggal
03 Nopember 1973, yang dibuat Baharoedin Siregar, Bupati Deli Serdang
pada masa itu ;
Bahwa menurut Penggugat objek terperkara, luas 4.416 m2
sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 1977/Titi
Papan an. Indriati (ic.Tergugat I ) , yang diperbaharui dengan pergantian
blanko dengan Sertifikat Hak Milik No.33 tahun 2002/Titi Papan, Surat
Ukur Nomor : 253/Titipapan/2002, tanggal 07 Mei 2002, semula an.
Indriati (ic. Tergugat I) kemudian beralih menjadikan. Charles Silalahi
(ic. Tergugat II) adalah merupakan bahagian dari tanah warisan dari Alm.
Yusuf Sanon aquo;
Bahwa sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.10,
tanggal 10 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak,
SH. Notaris di Medan,Penggugat bersama-sama dengan para ahli waris
yang lain dari Alm. Yusuf Sanon telah mengalihkan kepada Jan Warista
Ginting seluruh hak mereka atas tanah warisan AIm. Yusuf Sanon
sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor
:20463/A/II/4, tanggal 03 Nopember 1973;
Bahwa sejak dialihkan kepada Jan Warista Ginting pada tanggal
10 Februari 2006, secara hukum Penggugat dan para ahli waris yang lain
dari Alm. Yusuf Sanon tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah
warisan alm, Yusuf Sanon tersebut diatas ;
Bahwa karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan
tanah warisan Alm. Yusuf Sanon sebagaimana termaktub dalam Surat
Keterangan Tanah Nomor :20463/A/II/4, tanggai 03 Nopember 1973,
maka Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan
gugatan dalam perkara ini ;
Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk
mengajukan Gugatan dalam perkara ini maka berdasar hukum jika
gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk
verklaard);
B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUARSA / LEWAT
WAKTU (Virjaring).
Bahwa Tergugat I (ic. Indriati) memperoleh hak atas tanah terperkara
dari Impun (istri Achmad Suwardi) dan Achmad Yusuf Sanoen ditulis
dan disebut juga dengan Yusuf Sanon (anak Achmad Suwardi, bapak
dari Penggugat ) selaku ahli waris dari Alm. Achmad Suwardi (kakek
Penggugat ) berdasarkan Akte Nomor 134 tanggal 8 Juli 1977 tentang
Perjanjian Pendahuluan Jual Beli bertalian dengan Akte Nomor 55
tanggal 16 Agustus 1977 tentang Surat Kuasa bertalian dengan Akte
Nomor 18 tanggal 24 Oktober 1977 tentang Pernyataan Pelunasan,
masing-masing dibuat dihadapan DR.AP.Parlindungan, SH.Notaris di
Medan masa itu ;
Bahwa setelah memperoleh hak atas tanah terperkara Tergugat I
menguasai dan mengusahai tanah terperkara tanpa adanya keberatan
dari pihak manapun, gugatan atas tanah terperkara baru didaftarkan
Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02
September 2013;
Bahwa karena karena gugatan atas tanah terperkara baru didaftarkan
Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02
September 2013, yaitu setelah 36 (tiga puluh enam ) tahun terhitung
sejak Tergugat I memperoleh hak atas tanah terperkara dari Impun
dan Achmad Yusuf Sanoen selaku ahli waris Alm. Achmad Suwardi
pada tanggal 24 Oktober l977, maka berdasar hukum kiranya jika
gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan telah lewat waktu
(Virjaring);
Bahwa karena Penggugat telah berdiam diri,tidak mengajukan gugatan
tentang kepemilikan atas tanah terperkara selama 36 (tiga puluh enam
tahun), maka Penggugat dinyatakan telah melepaskan haknya
(rechtsverwerking) atas tanah terperkara,
Bahwa ketentuan pasal 1967 KUHPerdata berbunyi : " Segala
tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang
bersifat perseorangan,hapus karena daluarsa dengan lewatnya
waktu tiga puluh tahun (3O tahun), sedangkan siapa yang
menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah
mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan
terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya
yang buruk”;
Bahwa karena gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu
(Virjaring) maka patut dan berdasar hukum kiranya jika gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)
C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ( Plurium Litis Consortium),
Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I (ic.. Indriati) menjual tanah
terperkara sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.33
tahun 1977/ Titi Papan an. Indriati, yang diperbaharui dengan
pergantian blanko dengan Sertifikat Hak Milik No.33 tahun 2002/ Titi
Papan an. Indriati kepada Tergugat II (ic. Charles Silalahi), berdasarkan
Akte Jual Beli Nomor : 06/2011tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh
Mauliddin Shati, SH selaku PPAT, dimana SHM No.33 tahun 2002/ Titi
Papan aquo.telah dibalik nama dari Indriati menjadi atas nama Charles
Silalahi;
Bahwa karena itu untuk lengkap dan sempurnanya pihak -pihak dalam
perkara ini , Penggugat harus menarik selaku Tergugat -:Tergugat
dalam perkara ini :
a. Kantor Pertanahan Medan, sebagai pihak yang menerbitkan
Sertifikat Hak Milik No.33 tahun 1977/ Titi Papan an. Indriati (ic.
Tergugat I) , yang diperbaharui dengan pergantian blanko dengan
Seftifikat Hak Milik No.33 tahun 2002/ Titi Papan an. Indriati
(ic.Tergugat I) dan melakukan balik nama SHM No. 33 tahun 2002/
Titi Papan dari Indriati menjadi nama Charles Silalahi (ic. Tergugat
II) ;
b. Mauliddin Shati, SH selaku PPAT yang membuat Akta Jual Beli
Nomor : 06/2011tanggat 27 April 2011 tentang jual beli tanah
teperkara dari Indriati kepada Charles Silalahi ;
Bahwa karena Penggugat tidak menarik Mauliddin Shati, SH dan Kantor
Pertanahan Medan sebagai Tergugat, padahal Mauliddin Shati, SH dan
Kantor Pertanahan Medan memiliki hubungan hukum dengan perkara
ini maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak
(Plurium Litis Consortium);
Bahwa dalil tersebut diatas bersesuaian dan sejalan dengan putusan
MA No.621 K/Sip/1975 yang mensyaratkan : " bahwa seluruh Subjek
Hukum /pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara
harus diikut sertakan ”,
Bahwa karena gugatan kurang pihak maka patut dan berdasar hukum
kiranya jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk
Verklaard),
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat II dengan
segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard);
I. POKOK PERKARA
Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi menurut relevansinya
secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok
perkara, untuk tidak diulangi kembali;
Bahwa Tergugat II dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh
dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali ada hal-hal yang dengan
tegas diakui kebenarannya;
Bahwa objek terperkara semula adalah milik dari Alm.Achmad Suwardi
(ic.kakek dari Penggugat ) yang diperoleh Alm. Achmad Suwardi dari
Tengku Chairijah ditulis dan disebut juga dengan Tengku Chairiah
berdasarkan Surat Jual Beli dibawah tangan, tanggal 22 April 1952,
bertalian dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Titipapan
Kec.Medan Deli, Nomor : 527/KTR/1977, tanggal 15 ]uli 1977, yang
merupakan bahagian dari Grant 1958 tanggal 6 Juli 1922, persil nomor
1,2,3,4,5,30,31,32 dan 33;
Bahwa setelah Achmad Suwardi rneninggal dunia, ahli warisnya yakni
Impun (istri Achmad Suwardi) dan Achmad Jusuf Sanoen ditulis dan
disebut juga dengan Yusuf Sanon (anak Achmad Suwardi, bapak dari
Penggugat ) mengalihkan kepada Tergugat I (ic.Indriati) tanah persil
Nomor 1, 2 dan sebagian dari pada persil nomor 3., ukuran 50 M2 x
105,50 M2, luas 5.500 M2, (limaribu limaratus meter bujursangkar)
berdasarkan Akte Nomor 134 tanggal 8 Juli 1977 tentang Perjanjian
Pendahuluan Jual Beli bertalian dengan Akte Nomor 55, tanggal
16 Agustus 1977 tentang Surat Kuasa dan Akte Nomor 18, tanggal
24 Oktober 1977 tentang Pernyataan Pelunasan, masing-masing dibuat
dihadapan DR.AP.Parlindungan, SH.Notaris di Medan masa itu;
Bahwa atas objek terperkara Kantor Pertanahan Kota Medan kemudian
menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 1977/Titi Papan an. Indriati
yang kemudian diperbaharui dengan pergantian blangko menjadi SHM
No.33 tahun 2002/Titi Papan , Surat Ukur Nomor : 253/Titipapan/2002,
tanggal 07 Mei 2002 an. Indriati (ic.Tergugat l), pembaharuan dan
pergantian blanko disebabkan luas objek terperkara berkurang dari
5.500 m2 menjadi 4.16 m2,akibat pelebaran jalan Platina Raya dan jalan
Platina VII A ;
Bahwa Tergugat I kemudian menjual objek terperkara kepada Tergugat II
( ic.Charles Silalahi ) berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 06/2011,
tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Mauliddin Shati, SH, PPAT di
Medan dan Kantor Pertanahan Medan melakukan balik nama SHM No.
33 tahun 2002/Titi Papan dari Indriati menjadi nama Charles Silalahi
(ic. Tergugat II);
Bahwa oleh karena peralihan hak atas objek terperkara dari Impun
(nenek dari Penggugat) dan Achmad Jusuf Sonoen ( anak Achmad
Suwardi, bapak dari Penggugat) selaku ahli waris dari Alm. Achmad
Suwardi (kakek Penggugat) kepada Indriati (ic.Tergugat I) dan jual beli
atas tanah terperkara dari Indriati (ic. Tergugat I) kepada Charles Silalahi
( ic. Tergugat ll), adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan
dilakukan dihadapan Pejabat Umum yang berwenang maka peralihan
hak atas tanah terperkara dari Impun dan Achmad Jusuf Sanoen kepada
Indriati, dari Indriati kepada Charles Silalahi adalah sah dan berkekuatan
hukum ;
Bahwa karena Tergugat Il memperoleh hak atas objek terperkara sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang dan dilaksanakan dihadapan pejabat
umum yang berwenang, rnaka patut dan berdasar hukum jika Tergugat II
dalam hal ini dikwalifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik yang
harus memperoleh perlindungan hukurn sesuai dengan Yurisprudensi
MA No.1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982, yang berbunyi
“Pembeli yang beritikad baik dalam membeli sesuai ketentuan Undang-
undang dan dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang harus dapat
perlindungan hukum ";
Bahwa karena itu kepemilikan Tergugat II (ic.Charles Silalahi) atas objek
terperkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.33 tahun 2002/Titi Papan
adalah sah dan berkekuatan hukum dan harus mendapat perlindungan
hukum ;
Bahwa Penggugat mendalilkan objek terperkara adalah merupakan
bahagian dari harta warisan dari Alm. Yusuf Sanon (bapak dari
Penggugat) , seluas + 8786 M2 (delapan ribu tujuhratus delapanpuluh
enam meter persegi), dahulu dikenal terletak Titipapan, Kecamatan
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. sekarang dikenal terletak di
Jalan Platina Raya Lingk I, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli
sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 20463/A/II/4, tanggal
03 Nopember 1973, yang dibuat Baharoedin Siregar, Bupati Deli Serdang
an. Yusuf Sanon dimana saat ini diatas tanah tersebut telah terbit SHM
No.33 tahun 2002 an. Charles Silalahi;
Bahwa karena Tergugat I (ic.Indriati) memperoleh hak atas objek
terperkara dari Achmad Yusuf Sanoen ditulis dan disebut juga dengan
Yusuf Sanon ( bapak Penggugat) dan Impun (nenek Penggugat) selaku
ahli waris dari Alm. Achmad Suardi (kakek Penggugat) sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, yakni berdasarkan Akte Nomor 134
tanggal 8 Juli 1977 tentang Perjanjian Pendahuluan Jual Beli bertalian
dengan Akte Nomor 55, tanggal 16 Agustus 1977 tentang Surat Kuasa
dan Akte Nomor 18, tanggal 24 OKober 1977 tentang Pernyataan
Pelunasan, masing-masing dibuat dihadapan DR.AP.Parlindungan,
SH.Notaris di Medan masa itu, maka gugatan dalam perkara ini yang
diajukan Penggugat selaku ahli waris Alm.Yusuf Sanon terhadap objek
terperkara yang sebelumnya telah dialihkan Alm.Yusuf Sanon dan Impun
kepada Indriati adalah tidak memiliki dasar hukum lagi karena itu harus
ditolak;
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat II, dengan segala
kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 484 /Pdt/G/2013
tanggal 11 September 2014 yang amar nya sebagai berikut ;
DALAM EKSESPSI:
----- Menolak EksepsiTergugat II untuk seluruhnya; ------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA:
------ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; --------------------------------
------ Menyatakan (1) Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 1977, (2) Sertifikat Hak
Milik No, 33 tahun 2002 atas nama INDRIATI SALIM ( Tergugat I ) tidak
berkekuatan hukum; -------------------------------------------------------------------------------
------- Menyatakan Pendaftaran Peralihan Hak Sertifikat No. 33 tahun 2002 dari
Tergugat I kepada Tergugat II cacat hukum serta Akta Jual Beli antara Tergugat
I dengan Tergugat II Nomor : 06/2011tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh
MAULIDDIN SHATI, SH.- selaku PPAT batal demi hukum; ----------------------------
------- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.976.000,- (Satu
juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ). ---------------------------------------
------- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; ---------------------
Membaca Akta Banding nomor : 127/2014, yang dibuat oleh . Panitera
Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat Il pada hari Selasa tanggal l Oktober 2014, telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan
nomor : 484/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 September 2014, permohonan
banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada
Terbanding/Penggugat pada tanggal 01 Desember 2014 dan kepada Turut
Terbanding/ Tergugat l pada tanggal 23 Oktober 2014 melalui WALIKOTA
Medan karena keberadaaanya tidak diketahui dan guna memenuhi pasal 718
Rbg ;
Membaca Relass Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan
yang dibuat Juru Sita Pengganti masing-masing tertanggal 22 September 2014
Pengadilan Negeri Medan, kepada Tergugat II dan Tergugat I yang
diberitahukan melalui Walikota Medan karena tidak diketahui keberadaaanya
Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat Il tertanggal 19 Nopember 2014 yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Nopember 2014,
memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan
kepada Turut Terbanding / Tergugat l melalui Walikota Medan tanggal 25
Nopember 2014 dan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 1
Desember 2014;
Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding semula Penggugat tertanggal 15 Desember 2014, yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2014,
kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan
diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding /Tergugat ll tanggal 5 Januari
2015 ,dan kepada Turut Terbanding /Tergugat I melalui Walikota Medan karena
keberadaannya tidak diketahui pada tanggal 13 Januari 2015;
Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara
Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan kepada Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat Il pada tanggal 25 Nopember 2014 , kepada
Terbanding / Penggugat tanggal 1 Desember 2014 dan kepada Turut
Terbanding / Tergugat I melalui Walikota Medan karena keberadaaanya tidak
diketahui pada tanggal 23 Oktober 2014 ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding semula Tergugat Il telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-
Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima
Menimbang, atas permintaan banding tersebut Pembanding semula
Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya agar
Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
484/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 September 2014 dan selanjutnya menolak
gugatan gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard) dengan
alasan-alasan sebagai berikut ;
DALAM EKSEPSI
A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN.
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 26 berbunyi
sebagai berikut: “Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli
waris dari Alm. Yusuf Sanon dan tanah yang menjadi sengketa dahulu
adalah milik Alm. Yusuf Sanon maka oleh karena itu Penggugat berhak
mengajukan gugatan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga menurut
Majelis Hakim ekspesi Tergugat II tidak beralasan dan patut ditolak”
Bahwa berdasarkan BUKTI T-II, Yakni Akta Pelepasan Hak Dengan
Ganti Rugi No. 10 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH.
Notaris di Medan tanggal 10 Pebruari 2006, Penggugat/ Terbanding I
bersama-sama dengan para ahli waris lain dari Alm. Yusuf Sanon telah
mengalihkan kepada Jan Warista Ginting seluruh hak mereka atas tanah
warisan Alm. Yusuf Sanon sebagaimana termaktub dalam Surat
Keterangan Tanah Nomor: 20463/II/4, tanggal 03 Nopember 1973;
Bahwa saksi Maria Sianturi yang dihadirkan Terbanding dipersidangan
menerangkan: „Bahwa Akte tersebut sudah sah karena Penggugat/
Terbanding sudah melepaskan hak tanahnya kepada JAN WARISTA
GINTING”;
Bahwa Terbanding I mengakui tentang pembuatan Akte Pelepasan Hak
Dengan Ganti Rugi N0. 10, tanggal 10 Pebruari 2006, namun menurut
Terbanding I Akte tersebut telah batal demi hukum karena tidak
memenuhi ketentuan pasal 6 dari Akte tersebut;
Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan pasal 6 Akte Pelepasan Hak
Dengan Ganti Rugi No. 10, tanggal 10 Pebruari 2006 tidak serta merta
menyebabkan Akte Pelepasan hak menjadi batal demi hukum
(sebagaimana didalihkan Termohon Banding), hal mana sesuai dengan
ketentuan pasal 1266 KUHPerdata yang berbunyi: “Syarat batal selalu
dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik mana kala salah satu
pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal yang demikian
persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan
kepada hakim, permintaan ini harus dilakukan meskipun syarat batal
mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan‟.
Bahwa tidak ada bukti Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 10
yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH. Notaris di Medan
tanggal 10 Pebruari 2006, telah batal demi hukum;
Bahwa karena Terbanding dan para ahli waris Alm. Yusuf Sanon telah
mengalihkan hak atas tanah warisan Alm. Yusuf Sanon kepada JAN
WARISTA, maka Terbanding tidak memiliki lagi legal standing untuk
mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah warisan Alm. Yusuf Sanon
aqua;
Bahwa karena Termohon Banding tidak mempunyai legal standing untuk
mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka patut dan berdasar hukum
jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard);
B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUARSA/ LEWAT WAKTU
(VIRJARING)
Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 28 point
terakhir berbunyi: “Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini
menuntut hak warisan dari Alm. Yusuf Sanon sebagai orang tua kandung
Penggugat maka oleh karena itu eksepsi Tergugat II tidak beralasan dan
harus ditolak”,
Bahwa berdasarkan BUKTI T II-1, BUKTI T II-2, dan BUKTI T II-3, objek
terperkara semula adalah milik dari Alm. Achmad Suwardi yang diperoleh
Alm. Achmad Suwardi dari Tengku Chairijah atau disebut Tengku
Chairiah berdasarkan Surat Jual Beli dibawah tangan tanggal 22 April
1952 bertalian dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Titipapan,
Kecamatan Medan Deli, Nomor: 527/KTR/TP/1977 yang merupakan
bagian dari Grant 1958 tanggal 6 Juli 1922 persil No. 1,2,3,4,5,30,31,32,
dan 33, kemudian setelah Achmad Suwardi meninggal dunia, ahli
warisnya yakni Impun dan Achmad Jusuf Sanoen mengalihkan kepada
Tergugat I (ic. Indriati) tanah persil 1,2 dan sebagian dari pada persil
nomor 3 ukuran 50 M x 105,50 M, luas 5.500 M2 berdasarkan Akta Nomor
134 tanggal 6 Juli 1977 tentang Perjanjian Pendahuluan Jual Beli
bertalian dengan Akta Nomor 55 Tanggal 16 Agustus 1977 tentang Surat
Kuasa dan Akta Nomor 18 tanggal 24 Oktober 1977 tentang Pernyataan
Pelunasan masing-masing dibuat dihadapan DR. AP. Perlindungan, SH
Notaris di Medan.
Bahwa Terbanding I mengajukan gugatan dalam perkara ini 36 (tiga
puluh enam) tahun setelah Indriati (ic. Tergugat I/ Terbanding II)
memperoleh hak atas objek sengketa dari Impun dan Yusuf Sanon
sebagai ahli waris dari Alm. Achmad Suwardi.
Bahwa karena Penggugat telah berdiam diri, tidak mengajukan gugatan
tentang kepemilikan tanah terperkara selama 36 (tiga puluh enam) tahun,
maka Terbanding I patut dan berdasar hukum dinyatakan telah
melepaskan haknya (rechtverwerking) atas tanah terperkara;
Bahwa sesuai ketentuan pasal 1967 KUHPerdata: “Segala tuntutan
hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat
perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh
tahun (30 tahun) sedang siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa
itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah
dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada
itikatnya yang buruk”.
Bahwa ketentuan pasal 1979 KUHPerdata: “Daluarsa tercegah oleh
suatu peringatan, suatu gugatan serta oleh tiap perbuatan yang berupa
tuntutan hukum satu dan lain yang diberitahukan oleh seorang pegawai
yang berkuasa untuk itu atas nama pihak yang berhak kepada orang
yang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluarsa”,
Bahwa ketentuan pasal 1979 KUHPerdata, memperkuat dalil ekspesi
tentang daluarsanya gugatan, karena relas pemberitahuan sidang
disampaikan oleh Juru sita pengganti kepada Pembanding pada tahun
2013, yaitu setelah lewat 30 tahun sejak Terbanding II (ic. Indriati)
memperoleh hak atas tanah terperkara dari Impun dan Yusuf Sanon
sebagai ahli waris dari Alm. Achmad Suwardi;
Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 157.K/Sip/1975 berbunyi;
“Hak Penggugat untuk menggunakan tanahnya yang sudah lama
dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluarsa” tidak tepat untuk
diterapkan dalam perkara ini karena Yurisprudensi aquo adalah tentang
penggunaan tanah terperkara bukan tentang tenggang waktu untuk
mengajukan tuntutan;
Bahwa karena gugatan Penggugat/ Terbanding telah lampau waktu/
daluarsa, maka patut dan berdasar hukum jika gugatan dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklraad);
C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM)
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 berbunyi:
“Menimbang, bahwa perkara ini pihak yang terlibat dalam jual beli tanah
terperkara adalah ahli waris Penggugat dengan Indriati Salim (Tergugat I)
dan Charles Silalahi (Tergugat II) sehingga yang menjadi pihak dalam
perkara ini adalah Penggugat sebagai ahli waris Yusuf Sanon dan
Tergugat I (Indriati Salim) dan Tergugat II (Charles Silalahi) adalah
sebagai pembeli maka oleh karena itu Penggugat sudah benar
menggugat Indriati Salim (Tergugat I) dan Charles Silalahi (Tergugat II)
yang menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga ekspasi Tergugat II tidak
beralasan dan harus ditolak”.
Bahwa petitum gugatan angka ke 5 berbunyi: Menyatakan (1) Sertifikat
Hak Milik No. 33 tahun 1977, (2) Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 2002
atas nama INDRIATI SALIM (Tergugat I) Cacat hukum dan tidak berlaku
serta tidak dapat dipergunakan (Batal Demi Hukum).
Bahwa petitum gugatan angka 6 berbunyi: Menyatakan Pendaftaran
Peralihan Hak Sertifikat No. 33 tahun 2002, dari Tergugat I kepada
Tergugat II Cacat Hukum serta Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan
Tergugat II Nomor: 06/2011 tanggal 27 April 2011yang dibuat oleh
MAULIDDIN SHATI, SH SELAKU PPAT, batal demi hukum;
Bahwa sesuai posita dan petitum gugatan angka 5 dan angka 6, maka
untuk sempurnanya pihak-pihak dalam perkara ini maka Penggugat/
Terbanding I secara hukum harus menarik sebagai Tergugat:
a. Kantor Pertanahan Kota Medan, selaku pihak yang menerbitkan (1)
Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 1977, (2) Sertifikat Hak Milik No. 33
tahun 2002 atas nama INDRIATI SALIM (Tergugat I/ Terbanding II)
dan membalik namakannya menjadi atas nama Charles Silalahi
(Tergugat II/ Pembanding);
b. MAULIDDIN SHATI, SH, selaku PPAT, selaku pihak yang membuat
Akta Jual Beli Nomor: 06/2011 tanggal 27 April 2011, dari Tergugat I
kepada Tergugat II;
Dalil-dalil tersebut diatas sejalan dengan:
1. YURISPRUDENSI Putusan Mahkamah Agung RI. (MA.RI) Nomor:
621 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya berbunyi: “para pihak yang
mempunyai hubungan hukum dengan perkara harus diikutsertakan
dalam gugatan”
2. YURISPRUDENSI Putusan Mahkamah Agung RI (MA.RI) Nomor:
621 K/Sip/1975 kaidah hukumnya berbunyi: “bahwa seluruh Subjek
Hukum/ pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan
perkara harus diikutsertakan”;
Bahwa karena Penggugat/ Terbanding I tidak menarik Kantor Pertahanan
Kota Medan dan MAULIDDIN SHATI, SH, Selaku PPAT, selaku Tergugat
dalam perkara ini, maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi
kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
Bahwa karena gugatan Penggugat/ Terbanding kurang pihaknya, maka
patut dan berdasar hukum jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk verklraard);
DALAM POKOK PERKARA
I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT/ TERBANDING I
SELAKU AHLI WARIS DARI ALM. YUSUF SANON.
Bahwa Penggugat/ Terbanding I (ic. Syarianto) dalam gugatannya
mendalilkan kedudukan hukumnya dalam perkara ini adalah selaku ahli
waris dari Alm. Yusuf Sanon, karena itu Terbanding I berhak atas tanah
terperkara yang merupakan harta warisan dari Alm. Yusuf Sanon;
Bahwa untuk membuktikan kedudukan hukumnya selaku ahli waris dari
Alm. Yusuf Sanon, Terbanding I mengajukan bukti P-5 berupa Surat
Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Achmad Yusuf Sanun;
Bahwa mengenai bukti P-5, Majelis Hakim dalam pertimbangan
hukumnya pada halaman 34-35 menyebutkan: “.... sedangkan bukti P-5
berupa Surat Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Achmad
Yusuf Sanun, oleh karena bukti P-5 tersebut tidak ada aslinya maka tidak
perlu dipertimbangkan”,
Bahwa karena Terbanding I tidak dapat membuktikan tentang
kedudukannya selaku ahli waris Almarhum Achmad Yusuf Sanun yang
ditulis dan disebut juga dengan Alm. Yusuf Sanon, maka Terbanding I
tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap tanah
terperkara yang menurut Terbanding I adalah merupakan harta warisan
Alm. Yusuf Sanon berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor:
20463/A/II/4 tanggal 3 Nopember 1973;
II. TENTANG DASAR GUGATAN DAN DASAR KEPEMILIKAN
PENGGUGAT/ TERBANDING I ATAS TANAH TERPERKARA
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 40 berbunyi:
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II-8 dan T II-9 tersebut maka
tanah Penggugat yang berasal dari Alm. Yusuf Sanon seluas kurang
lebih 8786 m2 yang terletak di Kampung Titipapan, Kecamatan Labuhan
Deli, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keterangan Tanah
Nomor: 20463/A/II/4 tanggal 3 Nopember 1973 tidak ada dan tidak
terdaftar di Kabupaten Deli Serdang, sehingga petitum ke 2 gugatan
Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak”;
Bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka ke-2 berbunyi:
“Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 4000 m2 (empat ribu
meter persegi) yang terletak di Jalan Platina Raya Link. I Kel. Titipapan,
Kec. Medan Deli, Kota Medan adalah sah milik kepunyaan
Penggugat”;
Bahwa Penggugat/ Terbanding I bukan pemilik dari tanah terperkara,
karena itu Terbanding I tidak memiliki dasar dan hubungan hukum untuk
mengajukan gugatan atas tanah terperkara;
Bahwa karena Terbanding I tidak memiliki dasar dan hubungan hukum
untuk mengajukan gugatan atas tanah terperkara maka patut dan
berdasar hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk menolak gugatan Terbanding I seluruhnya;
Bahwa karena itu pertimbangan hukum yang mengabulkan petitum ke-5
dan petitum ke-6 dari gugatan Penggugat/ Terbanding I adalah keliru dan
tidak berdasar hukum;
III. TENTANG ALAS HAK SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 33 TAHUN 1977
YANG DIPERBAHARUI DENGAN PENGGANTIAN BLANKO MENJADI
SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 33 TAHUN 2002 an.
PEMBANDING/TERGUGAT II (ic. CHARLES SILALAHI)
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 41 dan 42
berbunyi :
- “Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 gugatan Penggugat yang
menyatakan (1) Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 1977, dan (2)
Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 2002 an. INDRIATI SALIM
(Tergugat I) cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak dapat
dipergunakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa
INDRIATI SALIM (Tergugat I) memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 33
Tahun 1977 dari Perjanjian Pendahuluan Jual Beli No. 134, tanggal
28 Juli 1977 antara Nyonya Impun dan Tuan Achmad Yusuf Sanoen
dengan Indriati Salim yang dibuat oleh Dr. AP. Parlindungan, SH,
Notaris di Medan (bukti T II-2) dan Surat Kuasa dari Nyonya Impun
dan Tuan Achmad Yusuf Sanoen dengan Indriati Salim, Akta No. 55,
tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Dr. AP. Parlindungan, SH,
Notaris di Medan (bukti T II-3) serta Akta Pernyataan Pelunasan
antara Tuan Achmad Yusuf Sanoen dengan Nyonya Indriati Salim,
yang dibuat oleh Dr. AP. Parlindungan, SH, Notaris di Medan (bukti
T II-2) Akta No.118, tanggal 24 Oktober 1977 yang dibuat oleh Dr.
AP. Parlindungan, SH, Notaris di Medan (bukti T II-4)”;
- “Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun
1977 dan Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 2002 atas nama Indriati
Salim tanahnya diperoleh dari Achmad Yusuf Sanoen berdasarkan
Surat Keterangan Tanah Nomor: 20463/A/II/4, tanggal 3 Nopember
1977 atas nama Yusuf Sanun berupa sebidang tanah seluas
8.786 m2 yang dibuat oleh BAHAROEDDIN Siregar, Bupati Deli
Serdang pada hal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Reg. No: 83/G/2003/PTUN – MDN, tanggal 03 Februari 2004,
yang menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor: 20463/A/II/4,
tanggal 3 Nopember 1977 atas nama Yusuf Sanun, yang dikeluarkan
oleh Bupati Deli Serdang, tidak sah, maka Sertifikat Hak Milik No. 33
Tahun 1977 dan Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 2002 atas nama
Indriati Salim (Tergugat I) tidak berkekuatan hukum, sehingga petitum
ke-5 gugatan Penggugat beralasan maka oleh karena itu patut
dikabulkan”;
- “Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun
1977 dan Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 2002 atas nama Indriati
Salim (Tergugat I) tidak berkekuatan hukum maka pendaftaran
peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 2002 dari Tergugat I
(Indriati Salim) kepada Tergugat II (Charles Silalahi) pada tanggal 03
Mei 2011 cacat hukum, serta Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan
Tergugat II Nomor 06/2011, tanggal 27 April 2011, yang dibuat
MAULIDDIN SHATI, SH selaku PPAT, batal demi hukum, sehingga
petitum ke-6 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan”;
- Bahwa sesuai Akta No. 55, tanggal 16 Agustus 1977, yang dibuat
oleh Dr. AP. Parlindungan, SH, Notaris di Medan (bukti T II-3) serta
Akta Pernyataan Pelunasan antara Tuan Achmad Yusuf Sanoen
dengan Nyonya Indriati Salim, yang dibuat oleh Dr. AP. Parlindungan,
SH, Notaris di Medan (bukti T II-2) Akta No.118, tanggal 24 Oktober
1977 yang dibuat oleh Dr. AP. Parlindungan, SH, Notaris di Medan
(bukti T II-4), perolehan hak atas tanah terperkara oleh Tergugat
I/Terbanding II (ic. Indriati Salim) adalah sebagai berikut:
- Alm. Achmad Suwardi memperoleh hak atas tanah terperkara dari
Tengku Chairijah atau disebut Tengku Chairiah berdasarkan Surat
Jual Beli dibawah tangan, tanggal 22 April 1952 bertalian dengan
Surat Keterangan Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan
Deli, Nomor: 527/KTR/TP/1977 yang merupakan bagian dari Grant
1958, tanggal 06 Juli 1922 persil No. 1,2,3,4,5,30,31,32 dan 33;
- Bahwa setelah Achmad Suwardi meninggal dunia, ahli warisnya
yakni Impun dan Achmad Jusuf Sanoen mengalihkan kepada
Tergugat I (ic.Indriati Salim) tanah persil No. 1,2 dan sebagian dari
pada persil No. 3, ukuran 50M x 105,50M, luas 5.500M2;
- Bahwa dari bukti T II-2, bukti T II-3 dan bukti T II-4, dapat ditarik fakta
hukum bahwa alas hak tanah terperkara adalah: Surat Jual Beli
dibawah tangan, tanggal 22 April 1952 bertalian dengan Surat
Keterangan Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli,
Nomor: 527/KTR/TP/1977 bukan Surat Keterangan Tanah Nomor:
20463/A/II/4, tanggal 3 Nopember 1977 atas nama Yusuf Sanun;
- Bahwa karena itu pertimbangan hukum Judex Factie yang
mengabulkan petitum gugatan ke-5 dan gugatan ke-6 dengan
pertimbangan bahwa alas hak Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 1977
yang diperbaharui dengan penggantian blanko menjadi Sertifikat Hak
Milik No. 33 Tahun 2002 atas nama Indriati Salim (Tergugat I) adalah
Surat Keterangan Tanah Nomor: 20463/A/II/4, tanggal 3 Nopember
1977 atas nama Yusuf Sanun, adalah merupakan pertimbangan
hukum yang keliru dan tidak beralasan hukum;
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas , Tergugat II/Pembanding dengan
segala kerendahan hati bersama ini memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk mengambil
keputusan hukum yang amarnya berbunyi:
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Medan Reg.
No.484/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 11 September 2014 dan selanjutnya
menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
Menimbang, terhadap memori banding dari Pembanding/Tergugat II,
Terbanding I/ Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokok
sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
I. PENGGUGAT MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT
1. Bahwa Terbanding I dapat menerima seluruh putusan a quo, karena
menurut hemat Terbanding I, hakim pertama tidak-tidaklah salah dalam
mempertimbangkan hukum dalam perkara a quo;
2. Bahwa dalil-dalil Pembanding sangat mengada-ada yang sifatnya
pengulangan semata pada persidangan sebelumnya serta jauh dari
kebenaran sebagaimana yang telah diuji pada persidangan perkara a
quo, Terbanding telah membuktikan bahwa Terbanding adalah ahli
waris yang juga merupakan anak kandung dari Alm. Yusuf Sanon,
sebagaimana keterangan saksi Jan Warsita yang diajukan Terbanding I
dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian adalah patut dan
beralasan bagi Pengadilan Tinggi Medan menolak dalil-dalil eksepsi
Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo;
II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DALUARSA/LEWAT WAKTU
3. Bahwa lagi-lagi dalil-dalil Pembanding mengada-ada, Pembanding
menyamakan sengketa kepemilikan atas tanah dengan produk
makanan sehingga menyatakan gugatan Terbanding dalam perkara a
quo daluarsa, padahal sangat jelas sesuai Yurisprudensi Mahkamah
Agung No.157.K/Sip/1975 dalam Kaidah Hukumnya disebut “Hak
Penggugat untuk menggunakan tanahnya yang sudah lama dikuasai
Tergugat tidak terkena daluarsa”.
4. Bahwa selain itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
sangat beralasan dan sesuai hukum acara, dengan demikian sangat
beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil
Pembanding dalam perkara a quo;
III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM)
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini tidak salah dalam menerapkan
hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Tergugat I
(Charles Silalahi) dan Tergugat II (Indriati Salim) pihak-pihak yang
sangat erat memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo. Dengan
demikian sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil
Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan;
DALAM POKOK PERKARA
6. Bahwa kedudukan Terbanding I sebagai Ahli Waris Yusuf Sanun telah
diuji pada persidangan perkara a quo, sangat jelas terungkap dalam
fakta persidangan perkara a quo, Terbanding I adalah ahli waris Yusuf
Sanun pemilik tanah perkara, selain bukti P-5 Terbanding I juga
mengajukan saksi-saksi yang menerangkan Terbanding I adalah anak
kandung Yusuf Sanun, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan
Negeri Medan tidaklah semata-mata mengacu pada bukti P-5, dengan
demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak salah maupun
keliru dalam menerapkan hukum pada perkara a quo, oleh karenanya
mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dan menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Medan;
7. Bahwa Terbanding menerima putusan Pengadilan Negeri Medan oleh
karena tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo dan telah memenuhi
rasa keadilan, dengan demikian sudi lah kiranya Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dan
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo;
8. Bahwa sedangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh
Pembanding maupun Terbanding telah diuji dalam persidangan perkara
a quo, menurut hemat terbanding tidak ada kekeliruan Majelis Hakim
dalam menerapkan hukum. Dengan demikian Terbanding I menerima
putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo dan memohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak seluruh
dalil-dalil memori banding Pembanding dan menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Medan;
Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding I dengan ini memohon
agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di dalam memeriksa pada tingkat
banding ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. Menerima gugatan Penggugat/Terbanding I dalam perkara a quo;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan
seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding
semula Tergugat Il tertanggal 19 Nopember 2014, ternyata tidak ada memuat
hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama,
melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah
dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing
pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding dari Kuasa
Hukum Pembanding semula Tergugat Il tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan
seksama kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding
semula Penggugat pada prinsipnya menyetujui putusan Pengadilan tingkat
pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Medan nomor : 484/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 September 2014, memori
banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Il
tertanggal 19 Nopember 2014, dan kontra memori banding yang diajukan oleh
Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 15 Desember 2014 ,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum
yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya
berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah
tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum
tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam
mengadili perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 484/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal
11Septemberi 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan
dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat ll tetap
dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam
peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan tersebut dibebankan kepadanya;
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan
hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Il ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
484/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 Septemberi 2014, yang dimohonkan
banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Il untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 oleh kami
Dr.H.SOEDARMADJI,SH.MHum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan.
sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan DAHLIA
BRAHMANA SH,MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 15 Januari 2015 nomor : 07/PDT/2015/PT.MDN, dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16
Februari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota tersebut diatas serta HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak berperkara-
HAKIM-HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS
ttd ttd
DHARMA E. DAMANIK, SH. MH. Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M. Hum.
ttd
DAHLIA BRAHMANA, SH. MH.
PANITERA PENGGANTI
ttd
HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.
.