p3tb || program pembangunan pariwisata terintegrasi dan
TRANSCRIPT
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--1
BAB 4 RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--2
4.1 BENTUK DAN POLA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU TOBA
Alternatif Usulan Pengembangan Kelembagaan
Pengembangan Kawasan Danau Toba melalui ITMP merupakan upaya jangka panjang yang menjadi tugas
dan kepentingan bersama, bukan hanya untuk pihak maupun kabupaten tertentu, sehingga perlu
dibentuk suatu sistem kelembagaan terpadu yang dapat mewakili semua pemangku kepentingan dalam
menyatukan langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran Bersama. Pengelolaan Kawasan Danau Toba
menghadapi konflik otoritas dan kepentingan di berbagai level dan sektor pemerintahan berkaitan
dengan beragamnya kerangka regulasi pengaturan Kawasan Danau Toba, yaitu sebagai Kawasan Strategis
Nasional (KSN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan sebagai UNESCO Global Park.
Pengelolaan Kawasan Danau Toba juga melibatkan stakeholder non-pemerintahan seperti badan usaha
(bisnis), NGOs, akademisi, tokoh budaya, pemerintahan desa, komunitas, asosiasi profesi dan usaha, serta
lainnya. Pengelolaan Kawasan Danau Toba membutuhkan pengambilan keputusan yang sifatnya kolektif,
berorientasi konsensus dan deliberatif. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi antar pihak yang
menghasilkan tindakan-tindakan kolaboratif sebagai upaya menginternalisasi eksternalitas positif dan
negatif dari pengembangan Kawasan Danau Toba melalui ITMP.
Pengelolaan Kawasan Danau Toba saat ini belum memenuhi prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif. Jika
diukur berdasarkan variabel dalam konsep tata kelola kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2008)1 proses
kolaborasi belum terwujud dalam pengelolaan Kawasan Danau Toba, yang digambarkan melalui :
a. Power-Resources-Knowledge Asymmetries (Ketidakseimbangan Kekuatan-Sumberdaya-
Pengetahuan).
Tidak seimbangnya kewenangan, pengetahuan, dan sumber daya (anggaran dan SDM) stakeholders
(pemerintah, swasta, masyarakat) untuk pengembangan pariwisata Kawasan Danau Toba. Sebagai
contoh, instansi yang membidangi pengembangan pariwisata di 8 (delapan) Kabupaten yang
termasuk dalam Kawasan Danau Toba memiliki perbedaan kewenangan dan tipe dinas dan
berdampak pada perbedaan prioritas anggaran, kecukupan SDM, dan tingkat pengambilan
keputusan.
b. Hambatan dan belum adanya insentif untuk partisipasi dalam proses kolaborasi.
Ketidakseimbangan power, kewenangan dan sumberdaya antar stakeholder dalam pengelolaan
pariwisata di Kawasan Danau Toba mempengaruhi inisiatif mereka untuk berpartisipasi dalam proses
kolaborasi. Perbedaan power mempengaruhi keinginan (willingness) untuk berpartisipas. Selain itu,
belum ada insentif yang diberikan bagi pemerintah lokal maupun pihak non pemerintah untuk
berkolaborasi. Berdasarkan masalah yang dihadapi dalam pengembangan Pariwisata di Kawasan
Danau Toba, stakeholder memiliki interdependensi yang tinggi untuk semua sektor sehingga level
konflik menjadi tinggi dan perlu insentif yang kuat untuk melakukan pengelolaan yang kolaboratif.
Saat ini, belum ada alokasi anggaran untuk melakukan proses diskusi dan koordinasi yang teratur baik
1 Ansell dan Gash. 2008. Collaborative Governance in Theory. Journal of Public Administration Research and Theory
18 : 543-571.
di pemerintahan provinsi maupun pusat, meskipun BPODT memiliki kewenangan untuk melakukan
koordinasi.
c. Belum adanya pengalaman kerjasama dalam pengelolaan kawasan.
Hingga saat ini belum ada pengalaman kerjasama antar pemerintah maupun stakeholder non-
pemerintah dalam melakukan pengelolaan di Kawasan Danau Toba. Pengalaman kerjasama atau
konflik antar stakeholder di Kawasan Danau Toba akan mempengaruhi tingkat kepercayaan (trust) dan
komitmen setiap stakeholder dalam proses kolaborasi.
d. Tidak adanya rancangan kelembagaan dan kelembagaan fasilitatif untuk mendorong proses
kolaborasi.
Meskipun BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) memiliki kewenangan dalam melakukan
koordinasi dalam pengelolaan Kawasan Danau Toba, namun desain kelembagaan ini belum cukup
untuk mengakomodasi kolaborasi antar stakeholder. BPODT merupakan satuan kerja di bawah
Kementerian Pariwisata yang memiliki tugas koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan,
pengembangan, pembangunan dan pengendalian hanya di Kawasan Pariwisata seluas 500 Ha. Hingga
saat ini peran BPODT belum cukup dalam memimpin koordinasi perencanaan dan pembangunan di
seluruh area (8 Kabupaten) yang termasuk dalam Kawasan Danau Toba.
Pengelolaan Kawasan Danau Toba menghadapi berbagai ketidakterpaduan pengelolaan, yaitu : (1)
ketidakterpaduan penataan ruang kawasan; (2) ketidakterpaduan pengelolaan transportas; (3)
ketidakterpaduan pengelolaan lingkungan dan sanitasi; (4) ketidakterpaduan pengelolaan kepariwisataan;
dan (5) ketidakterpaduan pengelolaan kebudayaan antar wilayah. Ketidakterpaduan ini didukung pula
dengan tidak terbentuknya pengelolaan kolaboratif di Kawasan Danau Toba dan memunculkan beberapa
persoalan (gap) yang harus dibenahi untuk perbaikan tata kelola ITMP ke depan, yaitu :
1. Otoritas/kewenangan tata kelola belum jelas dan tepat
2. Komitmen kelembagaan pemegang otoritas masih kurang kuat
3. Kapasitas kelembagaan para stakeholders pembangunan masih lemah
4. Perangkat pendukung organisasi belum tersedia secara efektif efisien
Konsep dasar pengelolaan Kawasan Danau Toba melalui ITMP harus dapat mengelaborasi 5 “Kata Kunci”
dalam Perubahan Mindset Kelembagaan, yaitu :
1. Transformasi dari kelembagaan yang berorientasi profit menuju kelembagaan yang berorientasi
tujuan
2. Transformasi dari kelembagaan yang hierarkis/struktural menuju kelembagaan yang berbasis
jaringan (network)
3. Transformasi dari kelembagaan yang bersifat mengendalikan (controlling) menuju kelembagan yang
bersifat memberdayakan (empowering)
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--3
4. Transformasi dari kelembagaan yang hanya melakukan perencanaan (planning) menuju kelembagaan
yang melakukan eksperimen (eksperimentation)
5. Transformasi dari kelembagaan yang tertutup menuju kelembagaan yang terbuka/transparan
Transformasi ini ditujukan untuk melakukan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup di Kawasan
Danau ke dalam Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) dengan berbagi hak dan
kewajiban antar stakeholders pembangunan (pemerintah, dunia usaha, civil society). Tata kelola
kolaboratif untuk pengelolaan Kawasan Danau Toba melalui ITMP harus dapat menghadapi isu umum
dan persoalan bersama (common problems) dalam pengembangan Kawasan Danau Toba , seperti
kerusakan lahan dan lingkungan (deforestasi, pencemaran udara dan badan air); ketersediaan prasarana
wilayah (transportasi, drainase primer dan sekunder, pengelolaan sampah dan limbah, perumahan layak
huni, RTH regional, dan lainnya); pengaturan sarana wilayah (angkutan umum massal, fasilitas umum dan
fasilitas sosial regional); ketersediaan energi, dan lainnya.
Pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Danau Toba juga menghadapi beberapa hambatan,
yaitu:
1. Big bang effect dari adanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
2. Euforia demokrasi dan otonomi yang menjadi ruh di Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah masih sangat membekas di level kabupaten/kota meskipun telah dilakukan
beberapa kali revisi hingga diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014;
3. Ego Daerah;
4. Pemerintah daerah, terutama di level kabupaten/kota, pada umumnya mengejar prosperity jangka
pendek di daerah masing-masing, terutama miskonsepsi tentang Pendapatan Asli Daerah yang
menjadi pemicu konflik pembangunan dan penataan ruang;
5. Ego Sektoral;
6. Pengembangan sektor yang mendorong interest setiap aktor pembangunan menjadi penghambat
utama konsepsi pembangunan terpadu, terlebih untuk kasus lintas daerah;
7. Ketidakjelasan dan ketidakmampuan kelembagaan pembangunan (lokal, propinsi, dan pusat);
8. Pemerintah kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat belum mampu melaksanakan ‘growth
management’ wilayah, terutama untuk kawasan fungsional pariwisata seperti Kawasan Danau Toba.
Keberhasilan pembentukan kelembagaan untuk pengelolaan Kawasan Danau Toba dipengaruhi oleh
beberapa faktor utama, yaitu:
1. Kejelasan otoritas/kewenangan dalam pembuatan keputusan mengikat (Gabungan Kewenangan
Atributif, Delegatif, dan Mandat);
2. Adanya komitmen yang jelas (khususnya dalam sistem alokasi pembiayaan/penganggaran
pembangunan);
3. Pengembangan dan pemanfaatan kapasitas lembaga pembangunan yang efektif - khususnya dalam
pengembangan kepariwisataan dan penataan ruang; dan
4. Tersedianya pendukung kelembagaan yang memadai.
Kerjasama antar daerah untuk pengembangan kelembagaan pengelolaan Kawasan Danau Toba memiliki
beberapa dimensi kunci seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel 4.1 Dimensi Kunci dalam Kerja Sama Antar Daerah untuk Pengembangan Kelembagaan Kawasan
Danau Toba
Aspek Dimensi Kunci
Perencanaan • Pembagian manfaat, keuntungan, biaya, dan risiko
• Tipe/jenis pelayanan
• Bentuk penyampaian
• Teknologi
• Pelibatan masyarakat
Pelaksanaan • Perencanaan dan pembuatan keputusan
• Aspek hukum/legal
• Organisasi dan personel
• Pembiayaan
• Pengadaan
Keberlanjutan • Peningkatan kapasitas
• Proses pelaksanaan
Sumber: Dimodifikasi dari Final Report, Improving Interjurisdictional Service Delivery, Perform Project, May 2004
Terdapat beberapa alternatif lembaga tata kelola untuk implementasi skenario pengembangan ITMP,
yaitu :
1. Hybrid Institution
Hybrid institution yang dimaksud ialah berbentuk BUMB (Badan Usaha Milik Bersama), yang
merupakan kongsi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten-Kabupaten terkait dengan
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi dan Yayasan Milik Masyarakat (PPPP atau Public
Private People Partnership), melalui pembagian saham yang proporsional. Karena bentuk dan sifat
Kawasan Danau Toba (baik sebagai KSN maupun KSPN) lebih merupakan kewenangan Pusat, maka
proporsi saham Pemerintah Pusat harus diupayakan terbesar dibandingkan yang lain.
Pembentukan BUMB mungkin untuk dilakukan berdasar pada UUD 1945 Pasal 33. Sumber daya alam
dikuasai negara untuk ekonomi negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
mencerminkan prinsip ‘inklusif’ dan adil. Dalam bentuk lembaga ini, stakeholders dalam pengelolaan
Kawasan Danau Toba menjadi shareholders sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah
memiliki peran dan hak terkait penguasaan SDA, fiskal, perizinan, dan penyedian sarana dan prasarana
publik. Pihak swasta memiliki keahlian (profesionalitas) dengan pekerja yang merupakan human
capital. Masyarakat/ulayat memiliki hak asset negara dan akademisi (PTN/PTS) memiliki peran dalam
penelitian dan pengembangan (R&D) serta SDM.
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--4
Gambar 4.1 Alternatif Kelembagaan 1 : Contoh Organisasi dan Pembagian Saham dalam Badan Usaha
Milik Bersama Sebagai Public-Private-People-Partnership (PPPP)
Sumber: ITMP Toba, 2019
2. Sekretariat Bersama
Sekretariat bersama merupakan kantor bersama untuk tempat koordinasi terpusat dari sektor publik
yang mewakili kepentingan Kabupaten-Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat (K/L terkait di
dalam BPODT saat ini), dengan sistem sharing hak dan kewajiban (yang bisa dinilai dengan uang).
Karena konteks status dan fungsi Kawasan Danau Toba yang lebih ditujukan untuk kawasan wisata
skala besar, yang melintas antar-daerah, maka fungsi Pemerintah Provinsi (dalam hal ini Gubernur)
menjadi sangat strategis untuk mengkoordinasikan keseluruhan kelembagaan yang terkait. Fungsi ini
juga memanfaatkan posisi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.
3. Restrukturisasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
Restrukturisasi BOPDT dimaksudkan untuk ,engefektifkan kembali Dewan Pengarah (instansi-instansi
pemerintah Pusat) dan Badan Pelaksana (Hybrid/Campuran antara instansi-instansi Daerah Provinsi
dan Kabupaten, Badan Usaha dan LSM/Masyarakat). Badan Pelaksana terdiri dari organisasi yang
berbentuk Struktural (terutama para Kepala Daerah terkait) dan Global Geopark Kaldera Toba yang
akan mengambil Keputusan; dan Badan Pelaksana yang berbentuk Fungsional (para Sekretaris
Daerah) dan kelompok-kelompok kerja (pokja) dari stakeholders pemerintahan, badan usaha milik
swasta, dan masyarakat (khususnya para pemuka/tokoh masyarakat/budaya dan agama). Badan
pelaksana fungsional inilah yang akan menjadi garda terdepan pelaksanaan tugas dan fungsi BOPDT.
Dengan BOPDT yang sangat lengkap mewakili semua stakeholders ini diharapkan semua kendala dan
hambatan dalam pembangunan dan pengembangan KSPN Dana Toba tidak akan terhambat lagi,
apalagi dengan diberikan kewenangan atributif yang kuat.
Gambar 4.2 Alternatif Kelembagaan 3 : Usulan Bentuk Restrukturisasi Lembaga
Badan Otorita Pengelolaan Danau TOBA (BOPDT)
Sumber: ITMP Toba, 2019
4. Transformasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
Transformasi BOPDT dimaksudkan pada perubahan bentuk BOPDT yang saat ini menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan BLU diubah menjadi Badan Usaha Milik Bersama. BUMB (Badan Usaha Milik
Bersama) ini merupakan kongsi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten2 terkait dengan
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi dan Yayasan Milik Masyarakat (PPPP atau Public
Private People Partnership), melalui pembagian saham yang proporsional. Namun, proporsi saham
Pemerintah Pusat harus diupayakan terbesar dibandingkan yang lain. Dengan perubahan status
BOPDT menjadi BUMB, maka Perpres 49 Tahun 2016 harus dicabut. Status BUMB yang dimiliki oleh
BOPDT pada alternatif membuat BOPDT tidak hanya mengelola kawasan minimum 500 Ha tetapi
dapat mengembangkan layanan/usaha/bisnis di kawasan yang termasuk dalam TDA (8 Kabupaten).
Jenis layanan yang diusahakan oleh BUMB Danau Toba ini ialah yang sifatnya lintas kabupaten dan
dapat memberikan profit bagi BUMB, seperti misalnya pengelolaan sampah regional, promosi wisata,
layanan air bersih, dll. BUMB harus melaksanakan fungsi penelitian & pengembangan untuk
mendukung pengembangan bisnis dan kawasan. BOPDT sebagai BUMB, karena dimiliki oleh
pemerintah, tidak hanya melakukan pelaporan kepada komisaris tetapi juga audit keuangan kepada
negara.
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--5
Gambar 4.3 Alternatif Kelembagaan 4 : Usulan Bentuk Transformasi BOPDT (BLU menjadi BUMB)
Sumber: ITMP Toba, 2019
5. Lembaga Tata Kelola Kolaboratif
Lembaga tata kelola kolaboratif merupakan lembaga tata kelola KSN/KSPN Kawasan Danau Toba
yang merupakan gabungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten-
Kabupaten, BUMN/D-BUMN/D, BUMS, BLU, BUMDES, Masyarakat Madani (Asosiasi-Asosiasi
Pengusaha, Asosiasi Profesi, Koperasi Masyarakat, NGOs/LSM, CBOs, dll.).
Kedudukan BPODT dalam lembaga tata kelola ini menjadi berada pada 2 bentuk alternatif :
a. BPODT yang telah ada hanya diberi kedudukan khusus sebagai BLU milik Kementerian Pariwisata,
yang mempunyai fungsi pengelolaan khusus di kawasannya sendiri yang telah diberikan Hak
Pengelolaan. Sementara itu, keseluruhan wilayah KSN/KSPN Danau Toba dipimpin langsung tata
kelolanya oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi sekaligus Wakil Pemerintah Pusat di
Daerah. Usulan bentuk lembaga kolaboratif ITMP-BPODT sebagai BLU dapat dilihat pada Gambar
4.4.
Gambar 4.4 Alternatif Kelembagaan 5a : Usulan Bentuk Lembaga Kolaboratif ITMP – BPODT sebagai BLU
Sumber: ITMP Toba, 2019
b. BPODT berubah menjadi BUMB, yang mempunyai fungsi tidak hanya pengelolaan kawasannya
sendiri tetapi juga dapat mengembangkan layanan usaha di luar kawasan yang sifatnya lintas
Kabupaten. Usulan Bentuk Lembaga Kolaboratif ITMP – BPODT sebagai BUMB dapat dilihat pada
Gambar 4.5.
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--6
Gambar 4.5 Alternatif Kelembagaan 5b : Usulan Bentuk Lembaga Kolaboratif ITMP – BPODT sebagai
BUMB
Sumber: ITMP Toba, 2019
Gubernur akan sekaligus mengatur kerjasama wajib antar 8 Daerah-Daerah Kabupaten dengan
Badan Pengelola Geopark Kaldera Danau Toba maupun BPODT. Gubernur memimpin berbagai
Kelompok Kerja yang dikembangkan dalam Kepariwisataan: Pokja Atraksi, Pokja Aktivitas, Pokja
Aksesibilitas, Pokja Amenitas, Pokja Akomodasi. Yang masing-masing terdiri dari wakil para
stakeholders terkait, baik sektor pemerintahan maupun pengusaha dan masyarakat. Jaringan kerja
Pokja-Pokja ini dimediasikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi.
Stakeholder masyarakat di setiap Pokja perlu mengikutkan para tokoh masyarakat/adat/agama
sehingga kekuatan budaya lokal Danau Toba mewarnai ITMP Toba. Selain berkolaborasi dengan
Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, Lembaga Kolaboratif ITMP bertugas menginisiasi
pembentukan dan kemudian membina beberapa unit lembaga berikut ini sebagai bagian inherent
di tataran Pokja-Pokja pelaksanaannya.
Secara umum, bentuk kelembagaan Kawasan Danau Toba untuk implementasi ITMP ini harus memenuhi
beberapa hal berikut:
1. Hindari yang hanya bersifat koordinatif, kelembagaan Kawasan Danau Toba harus memiliki
kewenangan yang jelas dan kuat;
2. Hindari yang memiliki bentuk suprakomunalitas dan administratif setingkat provinsi (dengan
penggabungan) karena sangat rawan konflik dan tidak sesuai dengan UUD 1945 maupun Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Arahkan kelembagaan ke bentuk otoritas khusus ‘interkomunalitas’ dengan modifikasi dari regional
government ke regional governance melalui pembagian hak & kewajiban;
4. Masukkan dimensi kunci dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan bagi model kerja
sama antar daerah yang kewenangannya akan didelegasikan oleh masing-masing daerah ke regional
governance tersebut dalam bentuk perjanjian kontrak para pihak (sesuai PP No. 28 Tahun 2018
Tentang Kerjasama Daerah).
Masing-masing alternatif kelembagaan yang diusulkan untuk pengelolaan Kawasan Danau Toba memiliki
kelebihan dan kelemahan yang dapat dilihat sebagai berikut.
Tabel 4.2 Kelebihan & Kelemahan Alternatif Lembaga Tata Kelola ITMP Kawasan Danau Toba
No Alternatif Kelebihan Kelemahan
1. Hybrid Institution
(BUMB)
• Bentuk badan usaha dapat
memangkas bisnis proses atau jalur
koordinasi antar instansi pemerintah
• Badan usaha milik swasta dan unit
usaha milik masyarakat terlibat dengan
ikut dalam penyertaan modal
• Layanan yang diusahakan dapat dijaga
kualitasnya dengan sistem SPM
• Perencanaan, penyusunan regulasi &
kebijakan, serta beberapa jenis kegiatan
pembangunan masih berada di
kewenangan pemerintah sehingga
proses pengambilan keputusan tetap
panjang
• Hanya bisa melaksanakan sebagian
urusan yang perlu dikerjasamakan antar
daerah karena sifatnya yang berorientasi
layanan dan harus profitable
2. Sekretariat Bersama • Menjadi wadah koordinasi
perencanaan dan pengambilan
keputusan kolektif dan tidak bersifat
struktural
• Jaringan antar aktor/lembaga
pemerintahan dapat dipertahankan
dan dikembangkan pada bentuk ini
• Negosiasi dan koordinasi dapat
dilakukan secara cepat dan transparan
• Hanya berupa wadah koordinasi dan
pengambilan keputusan kolektif,
implementasi masih dilakukan oleh
instansi pemerintahan yang memiliki
kewenangan
• Hasil keputusan yang dihasilkan dalam
koordinasi pada sekretariat harus
diteruskan kembali ke tingkat kepala
daerah
3. Restrukturisasi
BOPDT
• Hanya berupa perubahan struktur
BOPDT yang ada sehingga hanya
diperlukan perubahan Perpres tidak
perlu mencabut Perpres
• Struktur BOPDT menjadi sangat
lengkap dan mencakup semua
stakeholder
• BOPDT masih berupa BLU dan tidak
dapat berorientasi profit
• BOPDT ‘diturunkan’ levelnya karena
berada di bawah Gubernur (Provinsi
Sumatera Utara)
4. Transformasi BOPDT
(BLU menjadi BUMB)
• BOPDT ‘dinaikkan’ levelnya menjadi
Badan Usaha Milik Bersama yang
berorientasi profit
• Kewenangan BOPDT lebih luas (dapat
mengelola seluruh kawasan)
• BOPDT dapat mengembangkan unit
layanan/bisnis selain pengelolaan
kawasan
• BOPDT tidak bergantung pada
anggaran K/L, namun tetap dilakukan
audit oleh pemerintah
• Perubahan BOPDT secara menyeluruh
menjadi BUMD, tidak ada Dewan
Pengarah memerlukan pencabutan
Perpres
• BOPDT tidak dapat melakukan
perencanaan, penyusunan regulasi &
kebijakan, dan pengambilan keputusan
final tetap memerlukan koordinasi
dengan instansi pemerintah dan
kolaborasi dengan masyarakat,
universities, dll
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--7
No Alternatif Kelebihan Kelemahan
5. Lembaga Tata Kelola
Kolaboratif
• Lembaga tata kelola mencakupi
seluruh stakeholder
BOPD
• Koordinasi, konsultasi, dan kerjasama
dilakukan lintas level dan sektor
(vertikal dan horizontal)
• Struktur organisasi menjadi sangat besar
• Pelaksanaan usaha/bisnis tetap
dilakukan oleh BOPDT, instansi
pemerintah dan/atau badan usaha
(N/D/S) sesuai kewenangannnya
masing-masing
Sumber: ITMP Toba, 2019
Bentuk dan Pola Tata Kelola Kawasan Danau Toba
Kelembagaan pembangunan KSN Danau Toba pada prinsipnya adalah kerangka kerja untuk
menginternalisasi eksternalitas positif maupun negatif secara bersama-sama antar/lintas kabupaten/kota,
yang secara fungsional membentuk kawasan pariwisata yang ketergantungan antardaerahnya sangat
tinggi dalam mengurus isu-isu pembangunan kepariwisataan bersama. Dalam UUD 1945, Indonesia
hanya mengenal pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga tidak dimungkinkan
dibentuk regional government yang berbentuk suprakomunalitas untuk suatu KSN/KSPN. Meskipun
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya menunjuk peran dan
fungsi provinsi untuk menangani urusan lintas wilayah Kabupaten/Kota, tetapi regulasi tersebut
menekankan bentuk kerjasama antar kabupaten/kota harus menjadi prioritas untuk diusahakan terlebih
dahulu. Bahkan untuk daerah-daerah yang berbatasan langsung kerjasama menjadi bersifat wajib dan
bukan kerjasama sukarela lagi.
Bentuk yang paling tepat untuk kelembagaan pengelolaan Kawasan Danau Toba adalah Collaborative
Governance bersistem Networked Governance atau yang merupakan masa depan dari sistem pengelolaan
antarpemerintahan yang komprehensif meskipun dengan tujuan khusus untuk pengembangan
pariwisata. Bentuk Collaborative Governance bersistem Networked Governance akan lebih baik jika
mewujudkan 2 alternatif kelembagaan, yaitu:
1. Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba (alternatif) sebagai lembaga yang
menyusun rencana, memastikan pelaksanaan program, melakukan koordinasi, dan melakukan
pengambilan keputusan
2. BUMB (Transformasi BOPDT, alternatif 4) sebagai pelaksana pengelola kawasan, melakukan promosi,
memberikan layanan infrastruktur, mengelola transportasi terintegrasi untuk wisatawan, dan litbang
untuk pengembangan pariwisata.
4.1.2.1 Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba
Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba merupakan bentuk kelembagaan yang
mewujudkan konsep collaborative governance dengan sistem networked governance yang melibatkan
seluruh stakeholder (pemerintah, dunia usaha dan civil society).
Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba memiliki pola pembagian kewenangan yang
melingkupi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Pola ini dibuat untuk
menghadapi isu dan persoalan Kawasan Danau Toba yang memiliki nilai strategis secara nasional dan
bersifat lintas wilayah administratif. Bentuk lembaga ini juga melingkupi seluruh sektor pembangunan
yang menjadi isu dalam pengembangan Kawasan Danau Toba. Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana
ITMP Danau Toba juga merupakan gabungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten-Kabupaten, BUMN/D-BUMN/D, BUMS, BLU, BUMDES, Masyarakat Madani (Asosiasi-Asosiasi
Pengusaha, Asosiasi Profesi, Koperasi Masyarakat, NGOs/LSM, CBOs, dll).
Dengan sifatnya yang melingkupi seluruh level pemerintahan, pembentukan Lembaga Tata Kelola
Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Penetapan
peraturan presiden ini akan sekaligus juga mencabut Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Badan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.
Gubernur Provinsi Sumatera Utara menjadi facilitative leader dalam Lembaga Tata Kolaboratif Pelaksana
ITMP Danau Toba yang akan mengatur kerjasama wajib antar 8 (delapan) pemerintah kabupaten, Badan
Pengelola Geopark Kaldera Danau Toba maupun BUMB Danau Toba (Transformasi BPODT). Gubernur
melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara akan memimpin berbagai kelompok kerja
(pokja) berdasarkan pengembangan kepariwisataan, yaitu Pokja Atraksi, Pokja Aktivitas, Pokja
Aksesibilitas, Pokja Amenitas, Pokja Akomodasi. Pada masing-masing kelompok kerja ini terdapat wakil-
wakil stakeholder yang mewakili Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten (8 Kabupaten), badan usaha
milik pemerintah dan swasta, serta masyarakat. Lembaga ini juga mengadopsi struktur yang ada pada
Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan
Pelaksana engan pengembangan ke arah jaringan (network). Sebagaimana bentuk yang diusulkan
sebelumnya, berikut adalah gambaran bentuk Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau
Toba.
Gambar 4.6 Bentuk Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba
Sumber: ITMP Toba, 2019
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--8
Selama tahapan pembentukan lembaga tersebut dan masa transisi, perlu dibuat forum (di bawah
Gubernur) untuk membangun jaringan yang berisi sub-sub jaringan yang merupakan cikal bakal BUMB
dan lembaga kolaboratif yang dimaksud. Forum tersebut mewadahi koordinasi dan kolaborasi untuk
penyepakatan isu dan tujuan bersama. Instansi dan aktor-aktor yang ikut berpartisipasi dalam forum ini
diupayakan membentuk jaringan (network) yang dapat dikembangkan menjadi lembaga-lembaga yang
dimaksud. Stakeholders dari pemerintahan yang berjejaring di forum dapat dikembangkan menjadi
Lembaga Tata Kelola Kolaboratif. Sedangkan badan usaha (milik negara, daerah, maupun swasta) dan
BPODT yang berjejaring dalam forum dapat dikembangkan menjadi BUMB. Sementara itu, stakeholder
non pemerintah yang berjejaring dalam forum dapat difasilitasi dan didorong untuk menjadi lembaga
pengawas yang akan melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Kawasan Danau Toba dalam
bentuk Toba Tourism Watch.
Gambar 4.7 Tahapan Pengembangan Kelembagaan Kawasan Danau Toba
Sumber: ITMP Toba, 2019
4.1.2.2 Badan Usaha Milik Bersama (BUMB) Danau Toba
Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2016 mengatur pendirian Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata
Danau Toba dengan cakupan kewenangan yang meliputi Kawasan Danau Toba dalam Perpres 81/2014
tentang RTR Kawasan Danau Toba. BPODT juga diberikan kewenangan pengelolaan terhadap lahan
sebesar 500 Ha. BPODT saat ini menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
Sebagai BLU, berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 tentan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
BPODT menjadi instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BPODT sebagai BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Pariwisata untuk tujuan pemberian
layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kementerian
Pariwisata. Kewenangan BPODT saat ini sangat membatasi ruang gerak BPODT dalam menghadapi isu
dan persoalan pengembangan pariwisata.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan ITMP Danau Toba
sangat beragam dan dengan kewenangan BPODT saat ini, tidak cukup untuk menjaring kolaborasi dari
seluruh stakeholders. Oleh karena itu, diusulkan transformasi bentuk BOPDT dari BLU menjadi hybrid
institution.
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--9
Hybrid institution yang dimaksud ialah berbentuk BUMB (Badan Usaha Milik Bersama), yang merupakan
kongsi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten2 terkait dengan Badan Usaha Milik Swasta
(BUMS), dan Koperasi dan Yayasan Milik Masyarakat. Pembentukan badan ini sebagai perwujudan
pengelolaan kolaboratif seperti konsep PPPP (Public-Private-People-Partnership). Dalam bentuk ini,
pengelolaan beberapa sektor berbasis layanan kepada masyarakat maupun bisnis dilakukan secara
professional, melibatkan pihak swasta dan masyarakat, tanpa menghilangkan pertanggungjawaban
terhadap keuangan negara.
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, badan usaha milik pemerintah maupun
swasta, serta masyarakat berpartisipasi sebagai shareholders dengan proporsi saham yang proporsional.
Dengan bentuk ini, BPODT yang mulanya hanya dapat mengusahakan kawasan 500 Ha dengan orientasi
layanan (bukan profit) dapat mengembangkan layanan/usaha/bisnis di seluruh Kawasan Danau Toba
dengan sifat lintas kabupaten dan dapat memberikan profit. Berdasarkan isu dan permasalahan yang ada
di Kawasan Danau Toba, BUMB harus mengembangkan layanan dan usaha lainnya seperti promosi
kawasan (investasi dan wisatawan), layanan utilitas publik, layanan transportasi, serta penelitian dan
pengembangan.
Untuk melakukan transformasi bentuk BLU menjadi BUMB, dibutuhkan pencabutan Peraturan Presiden
No. 49 Tahun 2016 dan penetapan peraturan presiden baru tentang BUMB yang parallel atau beriringan
dengan penetapan peraturan presiden tentang Lembaga Tata Kelola Kolaboratif. Namun, sebelum
penetapan tersebut perlu dilakukan penjaringan shareholders, terutama dari pihak swasta dan masyarakat,
4.2 DUKUNGAN KETERLIBATAN DAN KOMITMEN PEMANGKU KEPENTINGAN
Dalam pengelolaan yang bersifat kolaboratif, keterlibatan dan komitmen pemangku kepentingan menjadi
kebutuhan utama. Dukungan keterlibatan stakeholders dapat tercirikan dari kehadiran pada proses diskusi
untuk penjaringan aspirasi maupun pengambilan keputusan. Komitmen pemangku kepentingan terhadap
proses kolaborasi tidak dapat muncul tanpa adanya diskusi yang intensif dan pembangunan kepercayaan
(trust-building). Kedua hal ini akan didapat jiga diskusi dilakukan dalam wadah yang eksklusif dan dapat
mempertemukan seluruh stakeholder. Forum ini akan efektif jika dilakukan pada level provinsi sebagai
simpul jaringan yang dapat mempertemukan banyak aktor, baik di level provinsi maupun 8 kabupaten.
Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa perlu dibuat forum (di bawah Gubernur) untuk
membangun jaringan yang berisi sub-sub jaringan yang merupakan cikal bakal BUMB dan lembaga tata
kelola kolaboratif. Forum tersebut mewadahi koordinasi dan kolaborasi untuk penyepakatan isu dan
tujuan bersama. Instansi dan aktor-aktor yang ikut berpartisipasi dalam forum ini diupayakan membentuk
jaringan (network) yang dapat dikembangkan menjadi lembaga-lembaga yang dimaksud. Forum ini harus
dapat menghasilkan isu dan tujuan bersama pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba dalam
bentuk kesepakatan bersama sebagai intermediate outcome kolaborasi antar stakeholder.
Setelah terbentuknya Lembaga Tata Kelola Kolaboratif dan BUMB, penguatan keterlibatan dan komitmen
untuk masing-masing stakeholder perlu diwujudkan seperti berikut :
a. Pemerintah Pusat dan Daerah
Keterlibatan dan komitmen kelembagaan pemerintahan pada tahap awal perlu didukung oleh
pembentukan atau penunjukkan tim untuk terlibat dalam forum kolaborasi. Keterlibatan dan
berkomitmen pihak pemerintah (pusat dan daerah) tidak hanya cukup dengan melaksanakan
kewenangan yang diberikan secara atributif, delegasi, maupun mandatory. Selain itu, diperlukan
internalisasi (penyesuaian) program dan kegiatan dalam ITMP Kawasan Danau Toba ke dalam rencana
pembangunan jangka menengah (RPJMN/D, Renstra K/L/OPD) dan rencana pembangunan jangka
pendek (RKP Pusat dan Daerah, RKA K/L/OPD). Internalisasi program dan kegiatan ITMP Kawasan
Danau Toba ke dalam rencana pembangunan tersebut merupakan tahapan penting untuk menjadikan
rencana tersebut sebagai dasar alokasi anggaran pemerintah (APBN dan APBD).
b. Swasta
Keterlibatan dan komitmen lembaga privat (badan usaha milik swasta) terhadap tata kelola kolaborasi
dapat diperoleh dalam berbagai bentuk. Privat dapat langsung berinvestasi untuk berbagai jenis
pembangunan yang sesuai dengan ITMP. Privat juga dapat berkomitmen dalam pengelolaan Kawasan
Danau Toba dengan terlibat dalam pokja-pokja pada Lembaga Tata Kelola Kolaboratif sebagai
pelaksana proyek atau melakukan KPBU. Sedangkan dalam hal BUMB, privat dapat berkomitmen
dengan menjadi shareholder. Selain itu, privat juga dapat memberikan komitmen dalam bentuk
program CSR (Corporate Social Responsibility) atau Sustainability Program yang diintegrasikan dengan
program dan kegiatan ITMP melalui pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten ataupun secara
langsung.
c. Lembaga Semi Pemerintah
Keterlibatan lembaga semi pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Danau Toba diwujudkan melalui
memberikan masukan untuk perencanaan dan kebijakan pengembangan Kawasan Danau Toba,
melakukan kewenangan publik, maupaun sebagai contracting agency. Lembaga semi pemerintah juga
dapat terlibat dan berkomitmen dalam pengelolaan Kawasan Danau Toba sebagai bagian pokja di
Lembaga Tata Kelola Kolaboratif, shareholder di BUMB, maupun anggota di Toba Tourism Watch.
d. Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Danau Toba dikuatkan pada tiga bentuk
lembaga, yaitu sebagai bagian pokja di Lembaga Tata Kelola Kolaboratif, shareholder di BUMB,
maupun anggota di Toba Tourism Watch.
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--10
4.3 KEBUTUHAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
Program Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Danau Toba
Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian G.4.1, bentuk yang paling tepat untuk kelembagaan
pengelolaan Kawasan Danau Toba adalah Collaborative Governance bersistem Networked Governance
dengan mewujudkan pembentukan badan usaha milik bersama (BUMB) dan Lembaga Kolaboratif
Pelaksana ITMP Danau Toba. Untuk mendukung perwujudan konsep pengembangan kelembagaan
tersebut, perlu dilakukan beberapa program pengembangan kelembagaan, yaitu sebagai berikut.
4.3.1.1 Pengembangan Kelembagaan Tata Kelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
A. Forum Kolaborasi Pelaksana ITMP
Forum Pelaksana ITMP Danau Toba ialah wadah koordinasi dan kolaborasi untuk pemerataan
pemahaman terkait perencanaan dalam ITMP. Dalam Forum ini akan dibuat sub-sub forum untuk
membentuk jaringan yang dipersiapkan menjadi lembaga kolaboratif pada tahapan berikutnya. Aktor-
aktor yang terlibat dalam dialog langsung (face-to-face dialogue) di forum ini diharapkan dapat
membentuk jaringan yang kemudian akan terlibat dalam kelembagaan kolaboratif setelah Perpres
kelembagaan dibentuk.
Forum Kolaborasi Pelaksana ITMP dibentuk melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara setelah
disahkannya ITMP dalam bentuk Peraturan Presiden. Forum kolaborasi ini dilaksanakan dan didanai
oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan forum dilakukan selama 2 (dua)
tahun. Fokus tahun pertama (2020) ialah untuk meningkatkan kesepahaman bersama terkait ITMP
dan merumuskan isu bersama pengelolaan Kawasan Danau Toba. Sedangkan fokus tahun kedua
(2021) ialah untuk transisi kelembagaan menjadi Lembaga Tata Kelola Kolaboratif, BUMB, dan Toba
Tourism Watch serta merumuskan strategi bersama untuk pengelolaan Kawasan Danau Toba.
Forum ini akan menyelenggarakan rapat koordinasi rutin yang melibatkan partisipasi stakeholder
dalam 2 bentuk forum, yaitu rapat besar forum dan rapat subforum dengan frekuensi rapat sekali
sebulan dalam bentuk rapat besar maupun sub-forum. Pada rapat koordinasi besar dilibatkan seluruh
stakeholder yang mewakili instansi-instansi pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara dan 8 (delapan)
kabupaten sedangkan forum kolaborasi, badan usaha, komunitas, tokoh masyarakat dan kebudayaan,
NGOs, LSM, akademisi, asosiasi pengusaha dan profesi. Rapat koordinasi sub forum dibagi menjadi 3
(tiga) bagian besar, yaitu:
1. Sub Forum – Pemerintah
Rapat koordinasi sub forum pemerintah dihadiri oleh OPD di tingkat provinsi dan 8 kabupaten,
BPODT, dan BPGKT dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, BAPPEDA
Provinsi Sumatera Utara, atau OPD lainnya bergantung tema dan tingkat urgensi pelaksanaan
forum.
2. Sub Forum – Investor dan Badan Usaha
Rapat koordinasi sub forum investor dan badan usaha dihadiri oleh BPODT, BUMN, BUMD Provinsi
Sumatera Utara, BUMD 8 Kabupaten, dan BUMS (operator dan investor). Rapat sub forum ini
dipimpin oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong peningkatan investasi di
Kawasan Danau Toba dan menguatkan jejaring antar badan usaha untuk mendorong partisipasi
dalam penanaman modal BUMB.
3. Sub Forum – Masyarakat
Rapat koordinasi sub forum masyarakat dan dihadiri oleh berbagai stakeholder yang mewakili
masyarakat seperti akademisi, LSM, NGO, tokoh adat, pokdarwis, desa wisata, asosiasi usaha,
asosiasi profesi dll. Rapat sub forum ini dipimpin oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera
Utara untuk mendorong partisipasi lembaga-lembaga tersebut dalam pengembangan pariwisata
maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan ITMP Kawasan Danau Toba.
B. Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Kawasan Danau Toba
Lembaga Tata Kelola Kolaboratif dibentuk sesuai dengan alternatif 5 yang telah dijelaskan di sub-
subbab 4.1.1. Pembentukan lembaga ini perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan presiden agar dapat
mencakupi lembaga pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Setelah terbentuk,
Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Kawasan Danau Toba akan akan menyusun rencana strategis yang
mengakomodasi upaya-upaya penguatan komitmen dan jejaring serta perumusan visi, misi, strategi,
dan program bersama lembaga tata kelola kolaboratif. Pada setiap akhir tahapan pengembangan
dalam ITMP dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Tata Kelola Kolaboratif dan
penyusunan rencana strategis untuk tahapan berikutnya.
4.3.1.2 Peningkatan Kapasitas Badan Pelaksana BOPDT
Peningkatan kapasitas Badan Pelaksana BOPDT lebih ditekankan pada peningkatan kapasitas SDM dan
rekrutmen tenaga professional. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kapasitas SDM Badan Pelaksana
BOPDT dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai badan layanan umum.
A. Pembentukan Badan Usaha Milik Bersama
Badan Usaha Milik Bersama dibentuk sesuai dengan alternatif 4 yang telah dijelaskan di sub-subbab
4.1.1. Transformasi BOPDT dari Badan Layanan Umum menjadi BUMB membutuhkan beberapa
tahapan yang dimulai dari pencabutan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita
Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Pencabutan Perpres ini diiringi dengan Penetapan
Peraturan Presiden untuk pembentukan BUMB dan diagendakan di awal tahun 2021. Dalam waktu 1
tahun (hingga akhir tahun 2021) dilaksanakan penjaringan penanam modal untuk BUMB tersebut
sehingga pada tahun 2022 dapat dilakukan perumusan AD/ART dan pendirian BUMB tersebut.
Operasionalisasi layanan BUMB tersebut dijadwalkan dimulai pada tahun 2023.
B. Pembentukan Toba Tourism Watch
Toba Tourism Watch ialah usulan kelembagaan baru yang secara khusus bertugas untuk melakukan
pemantauan secara real time, mendokumentasikan peristiwa penting di Kawasan Danau Toba, serta
menangani pengintegrasian dan manajemen data secara transparan. Lembaga ini berfokus pada
monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata berjalan ‘on the right
track’ dan memegang prinsip ‘doing the right things rightly’. Lembaga ini dikembangkan dari jejaring
pada sub-forum masyarakat yang pembentukannya difasilitasi dan didorong oleh Pemerintah Provinsi
melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (bukan dibentuk secara atributif).
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--11
Gambar 4.8 Tahapan Pelaksanaan Program Pengembangan Kelembagaan Kawasan Danau Toba
Sumber: ITMP Toba, 2019
Program Pengembangan Kelembagaan di Masing-Masing Kabupaten dan KTA
4.3.2.1 Umum (Forum Percepatan Pengembangan Pariwisata)
Sama halnya dengan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Kawasan Danau Toba secara keseluruhan. Pada
level kabupaten diperlukan wadah koordinasi dan kolaborasi untuk pemerataan pemahaman terkait
perencanaan dalam ITMP. Pada setiap kabupaten perlu dibentuk Forum Percepatan Pengembangan
Pariwisata yang berisikan perwakilan-perwakilan dari OPD, swasta, masyarakat, tokoh adat/budaya,
asosiasi, komunitas, dll. Sama halnya dengan forum yang dibentuk di Provinsi, forum ini dibentuk melalui
Peraturan Bupati. Forum kolaborasi ini dilaksanakan dan didanai oleh Sekretariat Daerah masing-masing
kabupaten. Penyelenggaraan forum dilakukan selama 5 (lima) tahun.
4.3.2.2 Khusus
A. Pembentukan Desa Wisata
Pada masing-masing KTA (KWU) terdapat setidaknya 1 desa wisata yang akan dikembangkan, yaitu
Desa Wisata Sibaganding (KTA Parapat), Desa Wisata Liang Sipege (KTA Parapat), Desa Wisata
Ambarita (KTA Simanindo), Desa Wisata Huta Tinggi (KTA Pangururan), dan Desa Wisata Muara-
Sibandang (KTA Muara). Pembentukan desa wisata perlu didasar oleh dasar hukum untuk mengikat
komitmen pendanaan pengembangan desa wisata dan mengikat partisipasi masyarakat di desa wisata
tersebut. Berdasarkan lokasinya, penetapan pembentukan desa wisata diperlukan di Kabupaten
Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Tidak
seluruh kabupaten tersebut memiliki RIPPARDA yang sudah dilegalkan dalam bentuk peraturan
daerah. Pada 3 kabupaten yang belum memiliki Perda RIPPARDA (Kabupaten Simalungun, Kabupaten
Samosir, dan Kabupaten Toba Samosir), pembentukan desa wisata perlu ditetapkan dalam bentuk
Peraturan Daerah. Sedangkan pada Kabupaten Tapanuli Utara yang telah memiliki Perda RIPPARDA,
pembentukan desa wisata dapat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai turunan dari
RIPPARDA.
B. Peningkatan Partisipasi Desa dan BUMDes
Pada masing-masing KTA (KWU) terdapat desa-desa yang termasuk dalam wilayah perencanaan.
Pemerintah dan masyarakat desa dapat dilibatkan dalam pengembangan pariwisata di masing-
masing desa dengan memanfaatkan adanya dana desa. Untuk beberapa jenis infrastruktur dasar yang
menjadi kewenangan pemerintah desa, penyediaan dan pengelolaannya dapat memanfaatkan adanya
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--12
dan desa melalui pemrograman dalam RKPDes dan pengalokasian anggaran dalam APBDes. Untuk
meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat desa terlebih dahulu diperlukan peningkatan
kapasitas SDM pemerintah desa dan masyarakat desa dalam hal pengelolaan kepariwisataan.
Desa juga memiliki kewenangan untuk mendirikan BUMDes. Peran BUMDes dalam pengembangan
pariwisata di KTA menjadi penting. BUMDes dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha
akomodasi, sarana transportasi, ataupun pengelolaan atraksi wisata di desa. Peningkatan peran
BUMDes ini juga membutuhkan peningkatan kapasitas SDM terlebih dahulu terutama dalam hal
pengembangan dan manajemen bisnis/usaha pariwisata.
Tabel 4.3 Rencana Program Pengambangan Kelembagaan di Kawasan Destinasi Pariwisata (TDA) dan Tiap Kabupaten
PROGRAM KEGIATAN/
SUB-PROYEK
OBJEKTIF LINGKUP KERJA SPESIFIKASI TEKNIS BUDGET JADWAL IMPLEMENTASI
PIU Deskripsi Deskripsi Lokasi Deskripsi Volume
Rupiah
(Juta)
Sumber Mulai Durasi 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TDA/8 Kabupaten
1.
Pengembangan
Kelembagaan
Tata Kelola
Kawasan
Pariwisata Danau
Toba
1. Pembentukan
Forum Kolaborasi
Pelaksana ITMP
Untuk membentuk
wadah koordinasi dan
kolaborasi para
pemangku kepentingan
di level provinsi dan
kabupaten
Penyusunan Peraturan
Gubenur dan Keputusan
Gubernur tentang tugas dan
fungsi forum, struktur
organisasi, pendanaan, dan
penunjukkan personil
TDA
Danau Toba
Dokumen regulasi
(Peraturan Gubernur
dan SK Gubernur)
2
Dokumen
Regulasi
100 APBD 2020
2
bulan
200
Sekretariat
Daerah
Provinsi
Sumatera
Utara
2. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
Forum Kolaborasi
Pelaksana ITMP
Untuk tempat dialog
tatap muka para
pemangku kepentingan
yang tergabung dalam
Forum Kolaborasi
Pelaksana ITMP
Rapat koordinasi forum dan
sub-sub forum untuk
membicarakan pelaksanaan
ITMP dan isu pengembangan
pariwisata di Kawasan Danau
Toba yang ingin diselesaikan
TDA
Danau Toba
Rapat Koordinasi/FGD
(Forum & Sub Forum)
dilakukan rutin 1 bulan
1 kali untuk rapat
koordinasi forum
besar dan 1 bulan 1
kali untuk rapat
koordinasi 3 sub
forum (pemerintah,
masyarakat &
akademisi,
swasta/bisnis)
24 kali
Rapat
Forum &
72 kali
Rapat
Sub
Forum)
50
(Rapat
Forum)
25
(Rapat
Sub
Forum)
APBD 2020 2
Tahun
1.500
1.500
Sekretariat
Daerah
Provinsi
Sumatera
Utara
3. Penyusunan
Naskah Akademik
Rancangan
Peraturan Presiden
Kelembagaan Tata
Kelola Kolaboratif
Danau Toba
Untuk perumusan
bentuk, tugas, fungsi,
dan kewenangan
lembaga atata kelola
kolaboratif pengelolan
Kawasan Danau Toba
Kajian, FGD melibatkan semua
stakeholder, dan perumusan
hasil
TDA
Danau Toba
Dokumen kajian &
naskah Raperpres
2
Dokumen
1.000 APBN 2020
10
bulan
1.000
Kemenko
Maritim &
Investasi,
Kementerian
PPN/Bappenas
4. Penyusunan
Rencana Strategis
Lembaga Tata
Kelola Kolaboratif
Danau Toba
Untuk perumusan visi,
misi, strategi, dan
program bersama
lembaga tata kelola
kolaboratif
Kajian, FGD melibatkan semua
stakeholder, dan perumusan
rencana
TDA
Danau Toba Dokumen Rencana
1
Dokumen
600 APBD 2022
4
bulan
600
Sekretariat
Daerah
Provinsi
Sumatera
Utara
5. Penyusunan
Laporan
Pertanggung
Jawaban Lembaga
Tata Kelola
Kolaboratif Danau
Toba
Untuk perumusan visi,
misi, strategi, dan
program bersama
lembaga tata kelola
kolaboratif
Kajian, FGD melibatkan semua
stakeholder, dan perumusan
rencana
TDA
Danau Toba
Dokumen Rencana 1
Dokumen
600
APBD 2022 4
bulan
200
Sekretariat
Daerah
Provinsi
Sumatera
Utara
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--13
PROGRAM KEGIATAN/
SUB-PROYEK
OBJEKTIF LINGKUP KERJA SPESIFIKASI TEKNIS BUDGET JADWAL IMPLEMENTASI
PIU Deskripsi Deskripsi Lokasi Deskripsi Volume
Rupiah
(Juta)
Sumber Mulai Durasi 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2. Peningkatan
Kapasitas Badan
Pelaksana BOPDT
1. Pelatihan
Peningkatan
Kapasitas SDM
Badan Pelaksana
BOPDT
Untuk meningkatkan
kapasitas SDM Badan
Pelaksana BOPDT dalam
melaksanakan tugas
dan fungsi sebagai
badan layanan umum.
Pelatihan dan workshop TDA
Danau Toba
Pelatihan dan
workshop 3 kali
200 APBN 2020
1
tahun
600
Kementerian
Pariwisata dan
Ekraf, BOPDT
2. Rekrutmen
Tenaga
Professional untuk
Badan Pelaksana
BOPDT
Untuk meningkatkan
kapasitas SDM Badan
Pelaksana BOPDT dalam
melaksanakan tugas
dan fungsi sebagai
badan layanan umum.
Sosialisasi Rekrutment,
Pembukaan Pendaftaran,
Seleksi Berkas, dan Fit &
Proper Test
TDA
Danau Toba
Pelaksanaan Ujian,
Wawanacara 1 kali
300 APBN 2020
1
tahun
300
Kementerian
Pariwisata dan
Ekraf, BOPDT
3. Pembentukan
Badan Usaha
Milik Bersama
1. Penyusunan
Naskah Akademik
Rancangan
Peraturan Presiden
Pembentukan
Badan Usaha Milik
Bersama
Untuk perumusan
bentuk, tugas, fungsi,
dan kewenangan BUMB
Kawasan Danau Toba
Kajian, FGD melibatkan semua
stakeholder, dan perumusan
hasil
TDA
Danau Toba
Dokumen kajian &
naskah Raperpres
2
Dokumen
1.000 LOAN 2020
10
bulan
1.000
Kemenko
Maritim &
Investasi,
Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian
BUMN
2. Penjaringan
Penanam Modal
BUMB
Untuk mendapatkan
penanaman modal dari
badan usaha milik
swasta maupun
masyarakat.
Rapat yang melibatkan semua
stakeholder
TDA
Danau Toba Rapat koordinasi 12 kali
50 APBN 2021
1
tahun
600
Kemenko
Maritim &
Investasi,
BKPM,
Kementerian
BUMN
3. Pendirian dan
Penyusunan
AD/ART Badan
Usaha Milik
Bersama
Untuk perumusan
struktur organisasi,
pembagian saham,
perumusan hak dan
kewajiban, serta
pendirian BUMB
Kawasan Danau Toba
Kajian, FGD melibatkan semua
stakeholder, dan perumusan
hasil
TDA
Danau Toba Dokumen pendirian
1
Dokumen
1.000 LOAN 2022
6
bulan
1.000
Kemenko
Maritim &
Investasi,
Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian
BUMN
4. Pembentukan
Toba Tourism
Watch
1. Rapat Fasilitasi
Pembentukan Toba
Tourism Watch
Untuk tempat dialog
tatap muka pemerintah
provinsi, pemerintah
kabupaten, tokoh
masyarakat, akademisi,
LSM, asosiasi profesi,
dan lainnya untuk
membentuk lembaga
pengawas
pengembangan
pariwisata Kawasan
Danau Toba
Rapat yang melibatkan semua
stakeholder dan rapat
koordinasi
TDA
Danau Toba
Dokumen kajian &
naskah Raperpres 10 kali
25 APBD 2022
10
bulan
250
Dinas
Pariwisata
Provinsi
Sumatera
Utara
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--14
PROGRAM KEGIATAN/
SUB-PROYEK
OBJEKTIF LINGKUP KERJA SPESIFIKASI TEKNIS BUDGET JADWAL IMPLEMENTASI
PIU Deskripsi Deskripsi Lokasi Deskripsi Volume
Rupiah
(Juta)
Sumber Mulai Durasi 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Peningkatan
Kapasitas
Masyarakat
dalam Penelitan
dan
Pengembangan
Kepariwisataan
1. Pelatihan
Penelitian dan
Pengembangan
Kepariwisataan
Untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat,
asosiasi usaha, asosiasi
profesi, komunitas dll
dalam melaksanakan
penelitian dan
pengembangan
pariwisata
Pelatihan dan workshop TDA
Danau Toba
Pelatihan dan
workshop
2 kali per
tahun
(selama 2
tahun)
300 LOAN 2021
1
tahun
600
600
Dinas
Pariwisata
Provinsi
Sumatera
Utara
2. Pelatihan
Monitoring dan
Evaluasi
Pembangunan
Pariwisata
Untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat,
asosiasi usaha, asosiasi
profesi, komunitas dll
dalam melaksanakan
monev pembangunan
pariwistaa di TDA
Pelatihan dan workshop TDA
Danau Toba
Pelatihan dan
workshop
1 kali per
tahun
(selama 2
tahun)
300 LOAN 2021
1
tahun
600
600
Dinas
Pariwisata
Provinsi
Sumatera
Utara
KABUPATEN SIMALUNGUN
1.
Pengembangan
Kelembagaan
Tata Kelola
Kawasan Wisata
Unggulan
1. Pembentukan
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk membentuk
wadah koordinasi dan
kolaborasi para
pemangku
kepentingandi level
kabupaten
Penyusunan Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati tentang
tugas dan fungsi forum,
struktur organisasi, pendanaan,
dan penunjukkan personil
Kabupaten
Simalungun
(KTA
Parapat)
Dokumen regulasi
(Peraturan Bupati dan
SK Bupati)
2
Dokumen
Regulasi
50 APBD 2020
2
bulan
100
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Simalungun
2. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk tempat dialog
tatap muka para
pemangku kepentingan
yang tergabung dalam
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Rapat koordinasi forum dan
sub-sub forum untuk
membicarakan pelaksanaan
ITMP dan isu pengembangan
pariwisata di KTA Parapat
Kabupaten
Simalungun
(KTA
Parapat)
Rapat Koordinasi/FGD
(Forum & Sub Forum)
dilakukan rutin 1 bulan
1 kali
24 kali
Rapat
Forum
25 APBD 2020
5
Tahun
600
600
600
600
600
600
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Simalungun
2.
Pengembangan
Kapasitas Desa
dalam
Pengelolaan
Pariwisata
1. Pelatihan
Pengelolaan
Kepariwisataan di
Tingkat Desa
Untuk meningkatkan
kapasitas SDM
pemerintah dan
masyarakat desa dalam
pengelolaan pariwisata
Pelatihan untuk pemerintah
dan masyarkat di level desa
pada desa-desa yang termasuk
dalam KTA
Kabupaten
Simalungun
(KTA
Parapat)
Pelatihan mengenai
pengelolaan pariwisata
(perencanaan dana
manajemen) di level
desa
1 kali
100 APBD 2020 5 hari
100
Dinas
Pariwisata &
Kebudayaan
Kabupaten
Simalungun
2. Pelatihan
Pengembangan
Bisnis/Usaha
Pariwisata bagi
BUMDes
Untuk meningkatkan
kapasitas SDM
pemerintah desa dan
BUMDEs dalam
pengembangan usaha
pariwisata
Pelatihan untuk pemerintah
dan BUMDes di level desa
pada desa-desa yang termasuk
dalam KTA
Kabupaten
Simalungun
(KTA
Parapat)
Pelatihan mengenai
pengembangan
bisnis/usaha pariwisata
1 kali
100 APBD 2021 5 hari
100
Dinas
Pariwisata &
Kebudayaan
Kabupaten
Simalungun
3. Pembentukan
Desa Wisata
1. Penyusunan
Naskah Akademik
dan Ranperda Desa
Wisata
Untuk memberikan
dukungan legalitas dari
pembentukan desa
wisata
Penyusunan Nasmik &
Rancangan Peraturan Daerah
mengenai penetapan Desa
Wisata
Kabupaten
Simalungun
(KTA
Parapat)
Dokumen naskah
akademik dan
Ranperda
2
Dokumen
200 APBD 2020
4
bulan
250
Dinas
Pariwisata &
Kebudayaan
Kabupaten
Simalungun
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--15
PROGRAM KEGIATAN/
SUB-PROYEK
OBJEKTIF LINGKUP KERJA SPESIFIKASI TEKNIS BUDGET JADWAL IMPLEMENTASI
PIU Deskripsi Deskripsi Lokasi Deskripsi Volume
Rupiah
(Juta)
Sumber Mulai Durasi 2020 2021 2022 2023 2024 2025
KABUPATEN SAMOSIR
1.
Pengembangan
Kelembagaan
Tata Kelola
Kawasan Wisata
Unggulan
1. Pembentukan
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk membentuk
wadah koordinasi dan
kolaborasi para
pemangku
kepentingandi level
kabupaten
Penyusunan Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati tentang
tugas dan fungsi forum,
struktur organisasi, pendanaan,
dan penunjukkan personil
Kabupaten
Samosir
(KTA
Simanindo
dan KTA
Pangururan)
Dokumen regulasi
(Peraturan Bupati dan
SK Bupati)
2
Dokumen
Regulasi
50 APBD 2020
2
bulan
100
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Samosir
2. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk tempat dialog
tatap muka para
pemangku kepentingan
yang tergabung dalam
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Rapat koordinasi forum dan
sub-sub forum untuk
membicarakan pelaksanaan
ITMP dan isu pengembangan
pariwisata di KTA Parapat
Kabupaten
Samosir
(KTA
Simanindo
dan KTA
Pangururan)
Rapat Koordinasi/FGD
(Forum & Sub Forum)
dilakukan rutin 1 bulan
1 kali
24 kali
Rapat
Forum
25 APBD 2020
5
Tahun
600
600
600
600
600
600
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Samosir
2.
Pengembangan
Kapasitas Desa
dalam
Pengelolaan
Pariwisata
1. Pelatihan
Pengelolaan
Kepariwisataan di
Tingkat Desa
Untuk meningkatkan
kapasitas SDM
pemerintah dan
masyarakat desa dalam
pengelolaan pariwisata
Pelatihan untuk pemerintah
dan masyarkat di level desa
pada desa-desa yang termasuk
dalam KTA
Kabupaten
Samosir
(KTA
Simanindo
dan KTA
Pangururan)
Pelatihan mengenai
pengelolaan pariwisata
(perencanaan dana
manajemen) di level
desa
1 kali
100 APBD 2020 5 hari
100
Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Samosir
2. Pelatihan
Pengembangan
Bisnis/Usaha
Pariwisata bagi
BUMDes
Untuk meningkatkan
kapasitas SDM
pemerintah desa dan
BUMDEs dalam
pengembangan usaha
pariwisata
Pelatihan untuk pemerintah
dan BUMDes di level desa
pada desa-desa yang termasuk
dalam KTA
Kabupaten
Samosir
(KTA
Simanindo
dan KTA
Pangururan)
Pelatihan mengenai
pengembangan
bisnis/usaha pariwisata
1 kali
100 APBD 2021 5 hari
100
Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Samosir
3. Pembentukan
Desa Wisata
1. Penyusunan
Naskah Akademik
dan Ranperda Desa
Wisata
Untuk memberikan
dukungan legalitas dari
pembentukan desa
wisata
Penyusunan Nasmik &
Rancangan Peraturan Daerah
mengenai penetapan Desa
Wisata
Kabupaten
Samosir
(KTA
Simanindo
dan KTA
Pangururan)
Dokumen naskah
akademik dan
Ranperda
2
Dokumen
200 APBD 2020
4
bulan
250
Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Samosir
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
1.
Pengembangan
Kelembagaan
Tata Kelola
Kawasan Wisata
Unggulan
1. Pembentukan
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk membentuk
wadah koordinasi dan
kolaborasi para
pemangku
kepentingandi level
kabupaten
Penyusunan Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati tentang
tugas dan fungsi forum,
struktur organisasi, pendanaan,
dan penunjukkan personil
Kabupaten
Toba
Samosir
(KTA Balige)
Dokumen regulasi
(Peraturan Bupati dan
SK Bupati)
2
Dokumen
Regulasi
50 APBD 2020
2
bulan
100
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Toba Samosir
2. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk tempat dialog
tatap muka para
pemangku kepentingan
yang tergabung dalam
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Rapat koordinasi forum dan
sub-sub forum untuk
membicarakan pelaksanaan
ITMP dan isu pengembangan
pariwisata di KTA Parapat
Kabupaten
Toba
Samosir
(KTA Balige)
Rapat Koordinasi/FGD
(Forum & Sub Forum)
dilakukan rutin 1 bulan
1 kali
24 kali
Rapat
Forum
25 APBD 2020
5
Tahun
600
600
600
600
600
600
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Toba Samosir
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--16
PROGRAM KEGIATAN/
SUB-PROYEK
OBJEKTIF LINGKUP KERJA SPESIFIKASI TEKNIS BUDGET JADWAL IMPLEMENTASI
PIU Deskripsi Deskripsi Lokasi Deskripsi Volume
Rupiah
(Juta)
Sumber Mulai Durasi 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.
Pengembangan
Kapasitas Desa
dalam
Pengelolaan
Pariwisata
1. Pelatihan
Pengelolaan
Kepariwisataan di
Tingkat Desa
Untuk meningkatkan
kapasitas SDM
pemerintah dan
masyarakat desa dalam
pengelolaan pariwisata
Pelatihan untuk pemerintah
dan masyarkat di level desa
pada desa-desa yang termasuk
dalam KTA
Kabupaten
Toba
Samosir
(KTA Balige)
Pelatihan mengenai
pengelolaan pariwisata
(perencanaan dana
manajemen) di level
desa
1 kali
100 APBD 2020 5 hari
100
Dinas
Pariwisata &
Kebudayaan
Kabupaten
Toba Samosir
2. Pelatihan
Pengembangan
Bisnis/Usaha
Pariwisata bagi
BUMDes
Untuk meningkatkan
kapasitas SDM
pemerintah desa dan
BUMDEs dalam
pengembangan usaha
pariwisata
Pelatihan untuk pemerintah
dan BUMDes di level desa
pada desa-desa yang termasuk
dalam KTA
Kabupaten
Toba
Samosir
(KTA Balige)
Pelatihan mengenai
pengembangan
bisnis/usaha pariwisata
1 kali
100 APBD 2021 5 hari
100
Dinas
Pariwisata &
Kebudayaan
Kabupaten
Toba Samosir
3. Pembentukan
Desa Wisata
1. Penyusunan
Naskah Akademik
dan Ranperda Desa
Wisata
Untuk memberikan
dukungan legalitas dari
pembentukan desa
wisata
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah mengenai
penetapan Desa Wisata
Kabupaten
Toba
Samosir
(KTA Balige)
Dokumen naskah
akademik dan
Ranperda
2
Dokumen
200 APBD 2020
4
bulan
250
Dinas
Pariwisata &
Kebudayaan
Kabupaten
Toba Samosir
KABUPATEN KARO
1.
Pengembangan
Kelembagaan
Tata Kelola
Kawasan Wisata
Unggulan
1. Pembentukan
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk membentuk
wadah koordinasi dan
kolaborasi para
pemangku
kepentingandi level
kabupaten
Penyusunan Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati tentang
tugas dan fungsi forum,
struktur organisasi, pendanaan,
dan penunjukkan personil
Kabupaten
Karo (KTA
Merek)
Dokumen regulasi
(Peraturan Bupati dan
SK Bupati)
2
Dokumen
Regulasi
50 APBD 2020
2
bulan
100
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Karo
2. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk tempat dialog
tatap muka para
pemangku kepentingan
yang tergabung dalam
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Rapat koordinasi forum dan
sub-sub forum untuk
membicarakan pelaksanaan
ITMP dan isu pengembangan
pariwisata di KTA Parapat
Kabupaten
Karo (KTA
Merek)
Rapat Koordinasi/FGD
(Forum & Sub Forum)
dilakukan rutin 1 bulan
1 kali
24 kali
Rapat
Forum
25 APBD 2020
5
Tahun
600
600
600
600
600
600
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Karo
2.
Pengembangan
Kapasitas Desa
dalam
Pengelolaan
Pariwisata
1. Pelatihan
Pengelolaan
Kepariwisataan di
Tingkat Desa
Untuk meningkatkan
kapasitas SDM
pemerintah dan
masyarakat desa dalam
pengelolaan pariwisata
Pelatihan untuk pemerintah
dan masyarkat di level desa
pada desa-desa yang termasuk
dalam KTA
Kabupaten
Karo (KTA
Merek)
Pelatihan mengenai
pengelolaan pariwisata
(perencanaan dana
manajemen) di level
desa
1 kali
100 APBD 2020 5 hari
100
Dinas
Pariwisata &
Kebudayaan
Kabupaten
Karo
2. Pelatihan
Pengembangan
Bisnis/Usaha
Pariwisata bagi
BUMDes
Untuk meningkatkan
kapasitas SDM
pemerintah desa dan
BUMDEs dalam
pengembangan usaha
pariwisata
Pelatihan untuk pemerintah
dan BUMDes di level desa
pada desa-desa yang termasuk
dalam KTA
Kabupaten
Karo (KTA
Merek)
Pelatihan mengenai
pengembangan
bisnis/usaha pariwisata
1 kali
100 APBD 2021 5 hari
100
Dinas
Pariwisata &
Kebudayaan
Kabupaten
Karo
KABUPATEN TAPABULI UTARA
1.
Pengembangan
Kelembagaan
Tata Kelola
Kawasan Wisata
Unggulan
1. Pembentukan
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk membentuk
wadah koordinasi dan
kolaborasi para
pemangku
kepentingandi level
kabupaten
Penyusunan Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati tentang
tugas dan fungsi forum,
struktur organisasi, pendanaan,
dan penunjukkan personil
Kabupaten
Tapanuli
Utara (KTA
Muara)
Dokumen regulasi
(Peraturan Bupati dan
SK Bupati)
2
Dokumen
Regulasi
50 APBD 2020
2
bulan
100
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tapanuli Utara
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--17
PROGRAM KEGIATAN/
SUB-PROYEK
OBJEKTIF LINGKUP KERJA SPESIFIKASI TEKNIS BUDGET JADWAL IMPLEMENTASI
PIU Deskripsi Deskripsi Lokasi Deskripsi Volume
Rupiah
(Juta)
Sumber Mulai Durasi 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk tempat dialog
tatap muka para
pemangku kepentingan
yang tergabung dalam
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Rapat koordinasi forum dan
sub-sub forum untuk
membicarakan pelaksanaan
ITMP dan isu pengembangan
pariwisata di KTA Parapat
Kabupaten
Tapanuli
Utara (KTA
Muara)
Rapat Koordinasi/FGD
(Forum & Sub Forum)
dilakukan rutin 1 bulan
1 kali
24 kali
Rapat
Forum
25 APBD 2020
5
Tahun
600
600
600
600
600
600
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tapanuli Utara
2.
Pengembangan
Kapasitas Desa
dalam
Pengelolaan
Pariwisata
1. Pelatihan
Pengelolaan
Kepariwisataan di
Tingkat Desa
Untuk meningkatkan
kapasitas SDM
pemerintah dan
masyarakat desa dalam
pengelolaan pariwisata
Pelatihan untuk pemerintah
dan masyarkat di level desa
pada desa-desa yang termasuk
dalam KTA
Kabupaten
Tapanuli
Utara (KTA
Muara)
Pelatihan mengenai
pengelolaan pariwisata
(perencanaan dana
manajemen) di level
desa
1 kali
100 APBD 2020 5 hari
100
Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Tapanuli Utara
2. Pelatihan
Pengembangan
Bisnis/Usaha
Pariwisata bagi
BUMDes
Untuk meningkatkan
kapasitas SDM
pemerintah desa dan
BUMDEs dalam
pengembangan usaha
pariwisata
Pelatihan untuk pemerintah
dan BUMDes di level desa
pada desa-desa yang termasuk
dalam KTA
Kabupaten
Tapanuli
Utara (KTA
Muara)
Pelatihan mengenai
pengembangan
bisnis/usaha pariwisata
1 kali
100 APBD 2021 5 hari
100
Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Tapanuli Utara
3. Pembentukan
Desa Wisata
1. Penyusunan
Naskah Akademik
dan Raperbup Desa
Wisata
Untuk memberikan
dukungan legalitas dari
pembentukan desa
wisata dan sebagai
peraturan derivative
perda RIPPARDA
Penyusunan Nasmik &
Rancangan Peraturan Bupati
mengenai penetapan Desa
Wisata
Kabupaten
Tapanuli
Utara (KTA
Muara)
Dokumen naskah
akademik dan
Raperbup
2
Dokumen
200 APBD 2020
4
bulan
250
Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Tapanuli Utara
4. Pembentukan
Kelompok Sadar
Wisata
1. Sosialisasi
Urgensi
Pembentukan
Kelompok Sadar
Wisata
Untuk memberikan
kesadaran bagi
pemerintah dan
masyarakat di level desa
mengenai pentingnya
partisipasi pokdarwis
dalam pengembangan
pariwisata
Sosialisasi bagi pemerintah
dan masyarakat di level desa
mengenai pentingnya
partisipasi pokdarwis dalam
pengembangan pariwisata
Kabupaten
Tapanuli
Utara (KTA
Muara)
Kegiatan sosialisasi 1 kali
50 APBD 2020 1 hari
50
Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Tapanuli Utara
2. Fasilitasi
Pembentukan
Kelompok Sadar
Wisata
Untuk mendorong
masyarakat di level desa
dalam KTA untuk
membentuk Pokdarwis
Pendampingan teknis
pembentukan pokdarwis
Kabupaten
Tapanuli
Utara (KTA
Muara)
Pendampingan teknis
pembentukan
pokdarwis dari
perencanaan hingga
pendirian
15 desa
30 APBD 2020
1
tahun
450
Dinas
Pariwisata
Kabupaten
Tapanuli Utara
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
1.
Pengembangan
Kelembagaan
Tata Kelola
Kawasan Wisata
Unggulan
1. Pembentukan
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk membentuk
wadah koordinasi dan
kolaborasi para
pemangku
kepentingandi level
kabupaten
Penyusunan Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati tentang
tugas dan fungsi forum,
struktur organisasi, pendanaan,
dan penunjukkan personil
Kabupaten
Humbang
Hasundutan
Dokumen regulasi
(Peraturan Bupati dan
SK Bupati)
2
Dokumen
Regulasi
50 APBD 2020
2
bulan
100
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Toba Samosir
2. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk tempat dialog
tatap muka para
pemangku kepentingan
yang tergabung dalam
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Rapat koordinasi forum dan
sub-sub forum untuk
membicarakan pelaksanaan
ITMP dan isu pengembangan
pariwisata di KTA Parapat
Kabupaten
Humbang
Hasundutan
Rapat Koordinasi/FGD
(Forum & Sub Forum)
dilakukan rutin 1 bulan
1 kali
24 kali
Rapat
Forum
25 APBD 2020
5
Tahun
600
600
600
600
600
600
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Toba Samosir
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--18
PROGRAM KEGIATAN/
SUB-PROYEK
OBJEKTIF LINGKUP KERJA SPESIFIKASI TEKNIS BUDGET JADWAL IMPLEMENTASI
PIU Deskripsi Deskripsi Lokasi Deskripsi Volume
Rupiah
(Juta)
Sumber Mulai Durasi 2020 2021 2022 2023 2024 2025
KABUPATEN DAIRI
1.
Pengembangan
Kelembagaan
Tata Kelola
Kawasan Wisata
Unggulan
1. Pembentukan
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk membentuk
wadah koordinasi dan
kolaborasi para
pemangku
kepentingandi level
kabupaten
Penyusunan Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati tentang
tugas dan fungsi forum,
struktur organisasi, pendanaan,
dan penunjukkan personil
Kabupaten
Dairi
Dokumen regulasi
(Peraturan Bupati dan
SK Bupati)
2
Dokumen
Regulasi
50 APBD 2020
2
bulan
100
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Dairi
2. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk tempat dialog
tatap muka para
pemangku kepentingan
yang tergabung dalam
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Rapat koordinasi forum dan
sub-sub forum untuk
membicarakan pelaksanaan
ITMP dan isu pengembangan
pariwisata di KTA Parapat
Kabupaten
Dairi
Rapat Koordinasi/FGD
(Forum & Sub Forum)
dilakukan rutin 1 bulan
1 kali
24 kali
Rapat
Forum
25 APBD 2020
5
Tahun
600
600
600
600
600
600
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Dairi
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
1.
Pengembangan
Kelembagaan
Tata Kelola
Kawasan Wisata
Unggulan
1. Pembentukan
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk membentuk
wadah koordinasi dan
kolaborasi para
pemangku
kepentingandi level
kabupaten
Penyusunan Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati tentang
tugas dan fungsi forum,
struktur organisasi, pendanaan,
dan penunjukkan personil
Kabupaten
Pakpak
Bharat
Dokumen regulasi
(Peraturan Bupati dan
SK Bupati)
2
Dokumen
Regulasi
50 APBD 2020
2
bulan
100
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Pakpak Bharat
2. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Untuk tempat dialog
tatap muka para
pemangku kepentingan
yang tergabung dalam
Forum Percepatan
Pengembangan
Pariwisata
Rapat koordinasi forum dan
sub-sub forum untuk
membicarakan pelaksanaan
ITMP dan isu pengembangan
pariwisata di KTA Parapat
Kabupaten
Pakpak
Bharat
Rapat Koordinasi/FGD
(Forum & Sub Forum)
dilakukan rutin 1 bulan
1 kali
24 kali
Rapat
Forum
25 APBD 2020
5
Tahun
600
600
600
600
600
600
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Pakpak Bharat
Sumber: ITMP Toba, 2019
RENCANA PENTAHAPAN PEMBANGUNAN, DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Kawasan Danau Toba
Rencana Pengembangan Kelembagaan IV--19
BAB 4 RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ...................................................................................................... 1
4.1 BENTUK DAN POLA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU TOBA ........................... 2
Alternatif Usulan Pengembangan Kelembagaan .................................................................................... 2
Bentuk dan Pola Tata Kelola Kawasan Danau Toba .............................................................................. 7
4.2 DUKUNGAN KETERLIBATAN DAN KOMITMEN PEMANGKU KEPENTINGAN ....................................... 9
4.3 KEBUTUHAN PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ................................................................... 10
Program Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Danau Toba ........................... 10
Program Pengembangan Kelembagaan di Masing-Masing Kabupaten dan KTA ................... 11
Tabel 4.1 Dimensi Kunci dalam Kerja Sama Antar Daerah untuk Pengembangan Kelembagaan
Kawasan Danau Toba ................................................................................................................................................................... 3
Tabel 4.2 Kelebihan & Kelemahan Alternatif Lembaga Tata Kelola ITMP Kawasan Danau Toba ................ 6
Tabel 4.3 Rencana Program Pengambangan Kelembagaan di Kawasan Destinasi Pariwisata (TDA) dan
Tiap Kabupaten ............................................................................................................................................................................. 12
Gambar 4.1 Alternatif Kelembagaan 1 : Contoh Organisasi dan Pembagian Saham dalam Badan Usaha
Milik Bersama Sebagai Public-Private-People-Partnership (PPPP) ............................................................................ 4
Gambar 4.2 Alternatif Kelembagaan 3 : Usulan Bentuk Restrukturisasi Lembaga Badan Otorita
Pengelolaan Danau TOBA (BOPDT) ........................................................................................................................................ 4
Gambar 4.3 Alternatif Kelembagaan 4 : Usulan Bentuk Transformasi BOPDT (BLU menjadi BUMB) ..... 5
Gambar 4.4 Alternatif Kelembagaan 5a : Usulan Bentuk Lembaga Kolaboratif ITMP – BPODT sebagai
BLU 5
Gambar 4.5 Alternatif Kelembagaan 5b : Usulan Bentuk Lembaga Kolaboratif ITMP – BPODT sebagai
BUMB 6
Gambar 4.6 Bentuk Lembaga Tata Kelola Kolaboratif Pelaksana ITMP Danau Toba ................................... 7
Gambar 4.7 Tahapan Pengembangan Kelembagaan Kawasan Danau Toba ................................................... 8
Gambar 4.8 Tahapan Pelaksanaan Program Pengembangan Kelembagaan Kawasan Danau Toba .... 11