pad dan dana perimbangan sleman

7/27/2019 Pad Dan Dana Perimbangan Sleman

http://slidepdf.com/reader/full/pad-dan-dana-perimbangan-sleman 1/86

PERAN DAN ORIENTASI PEMDA DALAM OPTIMALISASI

PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM

(“Studi Kasus pada Pemerintah daerah Kabupaten Sleman”)

diajukan oleh

Nama : Aga Khaitari

Nomor Mahasiswa : 04312466

Jurusan : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2008



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah

diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan

sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis

atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan

disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak

benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 09 Juli 2008

Penulis,

Aga Khaitari



HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERAN DAN ORIENTASI PEMDA DALAM OPTIMALISASI

PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM

(“Studi Kasus pada Pemerintah daerah Kabupaten Sleman”)

Nama : Aga Khaitari

Nomor Mahasiswa : 04312466

Jurusan : Akuntansi

Yogyakarta, 10 Juli 2008Telah Diperiksa dan Untuk Diujikan Oleh :

Dosen Pembimbing

(Kesit Bambang Prakosa Drs.,M.Si.)



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Peran dan orientasi PEMDA dalam Optimalisasi PendapatanDaerah dan Dana Alokasi Umum (Studi Kasus Pada Pemerintah

Daerah Kabupaten Sleman)

Disusun Oleh: AGA KHAITARI No. Mahasiswa : 04312466

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 Agustus 2008

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Kesit Bambang Prakoso,M.Si. ..........

Penguji : Dra. Marfuah, M.Si, Ak ..........

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Drs. Asma’i Ishak, M.Bus,. Ph.D



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini khusus untuk :o Papa dan Mama tercinta yang selalu mengiringi setiap

langkahku dengan do’a.

o Om Auni Chandra & Tante Yana

o Adiku Ivan Robiardi dan Azwajini Hanum

o Semua saudara, temen dan sahabat yang selalu

membantuku dalam segala hal Rofi

Ardinal,Nurachman,,Wawan Andang Saputra makasih buat dukungannya selama ini.

o Dan semua temen2 ku yang mungkin ga bisa

disebutkan satu-persatu, thank’s guy’s.



MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, karena itu apabila telah

selesai suatu tugas, kerjakanlah tugas yang lain dengan sungguh – sungguh, dan hanya

kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap.”

(QS. Asy.Syarh : 6-8)

“Berkaryalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang – orang yang beriman

akan menilai karyamu”

(QS. At- Taubah:105)

“ There will always be trials and tribulations. But I have to realize that every

mistake I make is part of me. And the only way a mistake is going to remain a mistake is

if I don't learn something from it. I try to turn the experience into a positive thing.”



ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti bagaimana Peran

Dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dan

Dana Alokasi Umum Studi Kasus pada Pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Data

yang digunakan berasal dari laporan BPS.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pemerintah daerah Kabupaten Sleman,menunjukkan bahwa Pada umumnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman

mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan 2 cara, yakni: Intensifikasi dan

Ekstensifikasi. Prosentase terbesar dari masing-masing pos pendapatan dari total pendapatan adalah dana perimbangan. Hal ini menunjukkan baha Kabupaten Sleman

masih sangat mengandalkan pos bantuan dari pemerintah pusat dalam membiayai

anggarannya meskipun hal ini hampir terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Keywords: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang memberi

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang

ditujukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Fakultas Ekonomi UII.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,

segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan untuk

menyempurnakan skripsi ini sangat di harapakan dan diterima dengan senang hati. Dalam

menyelesaikan tugas ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik bersifat bimbingan,

petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih

kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Asma’i ishak, M.Bus,. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

2. Bapak Kesit Bambang Prakosa Drs.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah

dengan sabar memberi pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan

skripsi ini.

3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta.

4. Ayahanda Auzar dan Ibunda Jamilatin yang saya cintai, yang selalu memberikan

doa dan dukungan baik moril maupun materil dalam segala hal agar cepat lulus

kuliah.



5. Om Auni dan ante Yana yang selalu mengingatkan untuk selalu berbakti kepada

orang tua. Terima kasih pesannya insya Allah akan di jaga sampai akhir hayat.

6. Adikku: Ivan Robiardi yang selalu nyebelin tapi kadang baik “ayo cepet

selesesain kuliah” dan adik kecil ku Azwajini Hanum yang udah gede “rajin

belajar ya”

7. Seluruh teman-temen ku, teman-teman kost, anak-anak akuntansi angkatan 04

(Wawan, Omen, Rofi, Puguh, Ardiansyah, Andi, didit kiper, Nizar, ndaru beserta

nyonya), anak-anak tim Angkasa FC, anak-anak KKN unit 43 angkatan 35,

teman-teman ku di Bangkinang “Apo cito??den pulang le...”

8. Anak-anak WisMa Bug (Amo, Dayat, Taro, Heru, Mario, Hergus, Gondes,

Edwin) di mana kalian dah lulus kah??

9. Tim poker Teras Sindang Yogyakarta (aa Rizal, Didin petot, dan si centil Yeye)

terima kasih telah menjadi teman baik.

10. Teman-teman seperjuangan underground “keep your’s spirit ” pasti apa yang

diidamkan akan tercapai kelak mudah-mudahan penulis beserta yang lain dapat

merasakan hari yang paling di tunggu. Amin ya Rabbal alamin.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

memberikan dukungan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak

dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan di bangku kuliah, paling tidak

skripsi ini diharapkan mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari

bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk lebih menyempurnakan



skripsi ini dimasa mendatang penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua

pihak dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Juli 2008

Penulis

(Aga Khaitari)



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................................

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME..................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.......................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI............................................. iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ iv

HALAMAN MOTTO ....................................................................................... v

HALAMAN ABSTRAKSI ................................................................................ vi

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vii

DAFTAR ISI....................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xii

LAMPIRAN……………………………………………………………………. xiii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1

1.2. Pokok Masalah..... ...................................................................................... 5

1.3. Batasan Masalah......................................................................................... 5

1.4. Tujuan Penelitian........................................................................................ 5

1.5. Manfaat Penelitian...................................................................................... 6

1.5. Sistematika Pembahasan............................................................................. 6

BAB II. KAJIAN PUSTAKA............................................................................. 8

2.1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Serta Perimbangan Keuangan

Antara Pusat Dan Daerah............................................................................ 8



2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ............................................... 8

2.1.1.1 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah................. 10

2.1.1.2 Sistem Keuangan Daerah............................................................ 12

2.1.2 Penyelenggaraan Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan

Daerah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004.................................... 13

2.2. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Era

Otonomi Daerah........................................................................................... 14

2.3. Elemen-Elemen Dalam Penerimaan Daerah................................................ 16

2.3.1. Pendapatan Asli Daerah...................................................................... 16

2.3.2. Dana Perimbangan.............................................................................. 23

2.3.3. Pinjaman Daerah................................................................................. 27

2.3.4. Lain-lain penerimaan yang sah........................................................... 28

2.4. Prinsip Manajemen Penerimaan Daerah...................................................... 28

BAB III. METODE PENELITIAN ................................................................... 28

3.1. Data.............................................................................................................. 33

3.1.1 Data Umum........................................................................................ 33

3.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPKKD Sleman................................. 33

3.1.1.2 Struktur Organisasi BPKKD Sleman......................................... 33

3.1.1.3 Visi, Misi, dan Arah Kebijakan BPKKD Kabupaten Sleman.... 35

3.1.1.4 Prioritas BPKKD Kabupaten Sleman........................................ 35

3.1.2 Data Khusus....................................................................................... 28

3.1.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kab. Sleman............................................................................... 36



3.1.2.2 Dana Alokasi Umum.................................................................. 38

3.1.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)................................ 38

3.2. Metode Pengumpulan Data.......................................................................... 30

3.2.1. Survei................................................................................................. 39

3.2.2. Wawancara......................................................................................... 39

3.2.3. Studi Pustaka...................................................................................... 40

3.3. Metode Analisis Data................................................................................... 31

3.3.1. Menghitung prosentase tax ratio....................................................... 40

3.3.2. Menghitung prosentase tiap komponen pendapata dalam APBD

dari total penerimaan......................................................................... 40

3.3.3. Menghitung prosentase masing-masing pos dari PAD dan dana

perimbangan dalam APBD............................................................... 41

3.3.4. Menghitung prosentase pertumbuhan masing-masing

pos dari PAD..................................................................................... 42

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASANNYA................................ 44

4.1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.......................................................... 44

4.2. Dana Perimbangan....................................................................................... 57

4.3. Kendala-kendala........................................................................................... 58

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.............................................................. 60

5.1. Kesimpulan .................................................................................................. 60

5.2. Saran............................................................................................................ 63

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 65

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Pajak daerah …………………………………………………….......... 18

2.2 Iktisar dana perimbangan pusat-daerah...……………………………... 22

2.3 Dana Alokasi Umum... ……………………………………………….. 26

3.1 Penerimaan Dana Alokasi Umum Kab Sleman..................................... 38

3.2 Produk Domestik Regional Bruto Kab Sleman...................................... 39

4.1 Tax Ratio................................................................................................ 41

4.2 Prosentase PAD, Bagian Dana Perimbangan,

serta Lain-Lain Penerimaan Yang Sah.................................................. 48

4.3 Peran Masing-masing pos dalam PAD Kab Sleman............................. 52

4.4 Peran Masing-masing pos dalam dana perimbangan Kab Sleman........ 53

4.5 Pertumbuhan masing-masing pos PAD................................................. 56



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Hubungan Pusat-Daerah...……………………………………….......... 18

3.1 Bagan Struktur Organisasi BPKKD Kab Sleman……………………... 34

3.2 Desain Penelitian.................................................................................... 43



LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Realisasi APBD 2002........ …….....……………………………... 65

Lampiran 2. Realisasi APBD 2003...…………………………………………. 66

Lampiran 3. Realisasi APBD 2004.…………………………………………... 67

Lampiran 4. Realisasi APBD 2005....…………………………………………. 68

Lampiran 5. Realisasi APBD 2006.......... …………………………………….. 69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Krisis yang melanda negeri ini, pada tahun 1998 berdampak besar pada roda

kehidupan bangsa Indonesia. Krisis yang di ikuti dengan gerakan reformasi ini

sebenarnya hanya berdampak pada sektor ekonomi saja, namun dalam perkembangannya

merambat pada semua sektor kehidupan bangsa. Krisis ini telah berubah menjadi krisis

multidimensi, tidak hanya krisis ekonomi saja yang telah terjadi, akan tetapi terjadi krisis

kepercayaan, krisis budaya dan lain-lain. Kemudian gerakan reformasi yang

memunculkan tuntutan untuk mengoreksi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk

hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal senada juga dikatakan oleh

Mardiasmo (2002) “Tujuan utama dari reformasi adalah mewujudkan masyarakat

madani, terciptanya good gorvernance, dan mengembangkan model pembangunan yang

berkeadilan. Selain itu, reformasi juga memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas

di dalam sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga akan mempermudah proses

pengembangan modernisasi lingkungan legal dan regulasi reformasi total itu adalah

tuntunan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota”

Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 telah mengamanatkan agar

penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang

luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan

dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan,

serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Di samping itu, menurut UU RI No

22 Tahun 1999 penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip



demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan

potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah mencakup 3 matra yang utama,

yaitu 1) Pembagian kekuasaan mengelola pemerintahan ( governmental power sharing )

antara pusat dan daerah. 2) Matra pembagian keuangan dan personalia negara ( financial

and manpower sharing ) antara pusat dan daerah. 3) Pelimpahan kekuasaan politik, adat

dan budaya ( political and social cultural power ) kepada daerah (Salim, 1999 dalam

Ardiana, 2003). Kondisi seperti ini berarti mendorong pemerintah untuk memberdayakan

masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta

masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD dalam mengawasi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sebagai

konsekuensi pemberian hak dan kewenangan otonomi kepada daerah tersebut, maka

daerah wajib meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan

kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan ketertiban umum, pemerataan serta

memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam

rangka menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

Transfer keuangan juga mesti diiringi transfer pegawai pusat menjadi pegawai

daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah apa yang disebut 3P (personel, peralatan, dan

pembiayaan) secara bersama-sama mesti dilimpahkan ke daerah. Dengan kata lain, bukan

hanya dana (pembiayaan) dan asset (peralatan), tetapi pegawainya pun mesti diterima

oleh daerah. Seperti diketahui bahwa hamper 4 juta PNS, sekitar 3.5 juta (lebih dari 80%)

diantaranya merupakan pegawai pusat, dan sejak 1 Januari 2001, sejalan dengan

meningkatnya peran daerah dan berkurangnya fungsi pusat secara drastis, pegawai pusat

tersebut diserahkan kepada daerah. Dengan demikian besarnya pembiayaan disesuaikan



dengan besarnya fungsi kewenangan yang dilaksanakan daerah. Guna menjamin sumber

pembiayaan tadi, perlu kesiapan atau profesionalisme aparat-aparat daerah untuk dapat

memainkan peran dan orientasinya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan asli

daerahnya dan dana perimbangan yang proporsional (Simanjutak, 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh Memen Kustiawan pada Dinas Pendapatan Daerah

Jawa Barat menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah

Jawa Barat untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber

pendanaan bagi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah dengan

meningkatkan jumlah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah.

Akan tetapi hendaknya diperhatikan apakah peningkatan pendapatan tersebut tidak

memunculkan masalah baru yang akan timbul akibat reaksi masyarakat yang tentunya

tidak akan menyetujui adanya kenaikan tersebut. Selain mengoptimalkan PAD, daerah

masih mengharapkan sumber lain, yakni dana perimbangan.

Dalam rangka alokasi dana perimbangan tersebut, pemerintah menerbitkan PP No

104 Tahun 2000. Penelitian yang dilakukan Memen (2002) menunjukkan ketidakpuasan

terhadap rumusan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dapat terlihat misalnya,

Pemerintah Jember melakukan protes karena kecilnya DAU yang mereka terima yaitu

sebesar Rp. 300 Miliar, dan apabila dibandingkan dengan belanja pegawai yang

diperkirakan sebesar Rp. 275 Miliar, ternyata DAU tersebut hanya untuk belanja

pegawai. Pemerintah Daerah Bekasi melakukan protes kepada Depdagri dan Otda karena

mereka menerima sebesar Rp. 187,7 Miliar, padahal mereka mengharapkan akan

menerima sebesar Rp. 250 Miliar sampai dengan Rp. 800 Miliar.

Dalam harian umum republika tanggal 25 maret 2000 Sekretaris Dirjen



Pemerintah Umum dan Daerah (PUMDA) Depdagri dan Otonomi Daerah Sudarsono

mengatakan bahwa : “ Rumusan tersebut merupakan rumusan baku untuk perhitungan

dana alokasi umum, tetapi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) akan

melakukan evaluasi ulang atas penetapan dana alokasi umum tadi”

Ternyata Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah benar-benar melakukan evaluasi

ulang mengenai rumusan perhitungan dana alokasi umum pada Peraturan Pemerintah No

84 tahun 2001. Atas usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah akhirnya pemerintah

merevisi Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2000 dan dituangkan pada Peraturan

Pemerintah No 84 tahun 2001. Dengan demekian Peraturan Pemerintah No 84

menggantikan Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2001. Dalam perjalanannya selama 4

tahun Peraturan Pemerintah No 84 tahun 2001 kemudian digantikan oleh Peraturan

Pemerintah No 55 tahun 2005 dan berlaku sampai saat ini. Permasalahannya sekarang, apakah Pemerintah Daerah telah merasa bahwa

penghitungan DAU dengan menggunakan rumus dalam Peraturan Pemerintah No 55

tahun 2005 telah proposional? Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah kabupaten memiliki kewajiban dan

tantangan serupa. Kewenangan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Kekayaaan Daerah (BPKKD). BPKKD merupakan pelaksana pemerintah daerah yang

berfungsi sebagai pengkoordinasi dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan

pemungutan, pengumpulan dan penerimaan daerah yang berasal dari pajak, retribusi dan

sumber PAD lainnya ke dalam kas daerah. Dengan demikian BPKKD menjadi sentral

informasi mengenai penerimaan daerah yang berasal dari PAD dan sumber penerimaan

lain. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul



“Peran Dan Orientasi Pemda Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dan

Dana Alokasi Umum (“Studi Kasus pada Pemerintah daerah Kabupaten Sleman”)”.

1.2. Pokok Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah perumusan penghitungan Dana Alokasi Umum yang terdapat dalam

Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2005 telah Proposional terhadap

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman?

b. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam

mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah nya?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini akan menitikberatkan pada peran dan orientasi pemerintah daerah

dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang

proporsional. Pemerintah daerah yang ingin diteliti adalah Badan Pengelolaan Keuangan

dan Kekayaaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman.

1.4. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, tujuan penelitian ini adalah:

a. Mengetahui sejauh mana perumusan penghitungan Dana Alokasi Umum yang

terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 telah memenuhi

fiscal need Kabupaten Sleman.

b. Mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya.



1.5 Manfaat Penelitian

a. Untuk mendapatkan gambaran tentang perumusan penghitungan Dana

Alokasi Umum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005.

b. Untuk mendapatkan gambaran upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, pokok masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini mengungkapkan tentang teori-teori normatif yang

mendasari dan relevan dengan penelitian ini yaitu menyajikan tinjauan

teoritis mengenai penyelenggaraan PEMDA berdasarkan UU No 8

Tahun 2005, elemen-elemen penerimaan daerah, APBD dalam era

otonomi daerah, prinsip-prinsip manajemen penerimaan daerah, dan

optimaliasi PAD.

BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai data umum dan data khusus yang

digunakan dalam objek penelitian.



BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memuat uraian secara rinci mengenai langkah-langkah

analisis data dan hasilnya, serta pembahasan hasil yang diperoleh.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat secara singkat mengenai kesimpulan penelitian,

keterbatasan penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada berbagai

pihak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Serta Perimbangan Keuangan Antara

Pusat Dan Daerah

2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah telah memasuki tahapan baru setelah dikeluarkannya

UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah menilai perlu adanya

perubahan Undang-Undang mengenai pemerintah daerah karena UU No.22 tahun 1999

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan

penyelenggaraan otonomi daerah. Belum genap satu tahun pelaksanaanya, pemerintah

pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2005

tentang perubahan atas UU No.32 tahun 2004 tentang peraturan daerah. Hal ini

dikarenakan dalam UU No.32 tahun 2004 pemerintah daerah tidak mengatur antisipasi

keadaan genting yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan,

dan atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak berjalan sesuai jadwal.

Kemudian penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.8 tahun 2005 tentang

penertapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.3 tahun 2005 tentang perubahan atas

UU No.32 tahun 2004.

Pelimpahan wewenang otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah Kabupaten atau Kota berdasarkan suatu asas yakni asas desentralisasi

dalam wujud otonomi yang luas, nyata , dan bertanggung jawab. Suatu kewenangan



otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan

yang mencakup semua kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang

politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta

kewenangan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup kewenangan yang utuh dan bulat

dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian dan evaluasi. Jadi yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan

daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara

nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang

bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi

pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang

harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yakni berupa

peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, serta

pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan dan pemerataan, dan pemeliharaan

hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan daerah serta antar pemerintah

daerah.

Disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang ini bahwa menempatkan otonomi

daerah secara utuh pada pemerintah daerah kabupaten atau kota yang dalam UU No.5

Tahun 1974 berkedudukan sebagai kabupaten daerah tingkat I dan Kodya tingkat II.

Daerah kabupaten dan daerah kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom yang

mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan

menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat di daerahnya.



2.1.1.1 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Aparatur pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan

tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah penyerahan

wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari

pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau sebagai perangkat

pemerintah pusat di daerah. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wugas dan wewenang

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dari daerah ke desa. Dalam

prakteknya penyelenggaraan proses desentralisasi secara utuh dan bulat yang

dilaksanakan di daerah kabupaten atau kota. Selain itu juga ada asas tugas pembantuan

yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

Sebenarnya, masalah desentralisasi pada akhirnya akan bermuara pada masalah

perimbangan keuangan yang merupakan sumber penggerak roda pemerintahan daerah.

Prinsip otonomi dan kesatuan bangsa serta implikasinya bagi pemerataan pembangunan

harus merupakan dasar pertimbangan bagi penyusunan bagi perimbangan keuangan dan

pembagian wewenang. Prinsip otonomi memberi wewenang kepada daerah untuk

mengurus daerahnya dengan mengandalkan sebagian besar pembiayaan penyelenggaraan

pemerintah daerah dari sumber keuangannya sendiri, di samping hak untuk mendapatkan

bantuan dari pemerintah pusat. Masing-masing daerah mempunyai potensi yang berbeda-

beda, baaik sumber daya alamnya maupun tingkat kecerdasan sumber daya manusianya,

sehingga mengakibatkan daerah yang kaya bertambah kaya dan sebaliknya daerah miskin

menjadi lebih miskin atau dapat di simpulkan bahwa masalah perimbangan keuangan

pusat-daerah merupakan masalah yang sarat dengan muatan ketatanegaraan, politik,



sosial budaya, ekonomi, dan administrasi negara secara keseluruhan. Dengan

diberlakukannya undang-undang tentang pemerintah daerah dan undang-undang tentang

perimbangan keuangan antara pusat pemerintah pusat dan daerah, di harapkan akan

memecahkan permasalahan perimbangan pusat-daerah. Walaupun beberapa pihak masih

belum puas, karena masih ada tuntutan yang menyebutkan bahwa formula alokasi daerah

otonom tersebut belum mencerminkan keuangan yang lebih menjamin efisiensi dan

keadilan serta belum memperhatikan implikasi kebijakan yang akan di timbulkan.

(Kustiawan, 2002)

Prinsip pemberian otonomi menyelenggarakan pemerintah daerah menurut UU

No.32 tahun 2004 adalah :

1. Kewenangan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab bagi daerah kota /

kabupaten. Untuk daerah kota / kabupaten kewenangan yang luas memiliki makna

sebagai keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup

kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali beberapa bidang yang diurus

pusat. Kewenangan itu dimiliki kabupaten dan kota secara utuh dan bulat mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Otonomi

yang nyata artinya keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan

pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serat tumbuh,

hidup dan berkembang di daerah tersebut. Otonomi yang bertanggung jawab

adalah berupa perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak

dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk tugas dan kewajiban yang harus

dipikul oleh daerah dalam rangka pencapaian tujuan pemberian otonomi, yaitu

berupa peningkatan pelayanan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan



serta pemeliharaan hubungan yang serasi anatar pusat dan daerah dalam rangka

menjaga keutuhan NKRI.

2. Otonomi yang terbatas untuk daerah propinsi yakni propinsi hanya sebagai

pengawas kota dan kabupaten dibawahnya tidak turut campur tangan.

2.1.1.2 Sistem Keuangan Daerah.

Dalam proses penyelenggaraan sistem otonomi daerah kewenangan yang tadinya

melekat di pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain itu untuk

menyelenggarakan sistem otonomi daerah yang sifatnya luas, nyata, dan bertanggung

jawab diperlukannya kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber

keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah serta antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau

kota yang itu merupakan salah satu prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.

Hak yang di berikan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber

keuangan antara lain berupa :

1) Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah

yang diserahkan;

2) Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak

untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di

daerah dan dana perimbangan lainnya;

3) Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan

lain yang sah serta sumber-aumber pembiayaan.



2.1.2 Penyelenggaraan Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan, Negara kesatuan Republik Indonesia di

bagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah-daerah propinsi dibagi atas daerah-daerah

kabupaten dan kota. Tiap-tiap tersebut mempunya kewajiban dalam mengurus

pemerintahannya sendiri guna meningkatkan eifisiensi dan efektisfitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat. Pada perjalanannya tiap daerah

membutuhkan anggaran belanja yang membutuhkan anggaran belanja yang di sebut

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Adanya otonomi daerah membuat beberapa tugas pemerintah pusat diserahkan pada

pemerintah daerah. Dengan demikian ada pula sebagian pendanaan yang diserahkan pada

pemerintah daerah. Untuk itu perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang di atur

dalam UU No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 24 tahun 1999.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup

pembagian keuangan secara proposional, demokratis, adil, dan transparan dengan

memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pemerintah pada hakikatnya

mengemban 3 (tiga) fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi

alokasi. Fungsi distibusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya efektif dan tepat

dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah.

Yang lebih mengetahui kondisi, situasi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Pembagian

ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam dalam penentuan dasar-

dasar perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah.



Dalam rangka pelaksanaan otonomi, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan

urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti

dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil,

termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagai daerah otonomi, penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan di lakukan

berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pendanaan dalam

kaitannya yang menjadi kewenangan daerah, menggunakan APBD sebagai sumbernya,

sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab

pemerintah pusatdi biayai dari APBN, baik yang didekosentrasikan kepada Gubernur dan

di tugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka

tugas pembantuan.

2.2 Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Era

Otonomi Daerah

Hubungan antara pusat da pemerintah daerah merupakan pendelegasian yang utuh

dan bulat dari pemerintah pusat dan pemeintah daerah. Adanya pergeseran wewenang

pada era otonomi ini secara perlahan akan menggeser perkembangan dan pembangunan

nasional dimasa depan ke daerah-daerah. Penyebaran hasil pembangunan pun akan secara

tidak langsung ikut tersebar ke daerah. Harapan inilah yang menjadi tujuan otonomi

daerah.

Pada prinsipnya, hubungan fungsi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

berdasarkan pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu : prinsip desentralisasi, prinsip

dekosentrasi, dan prinsip tugas pembantuan. Ketiga prinsip tersebut juga melandasi

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta di evaluasi



dengan menerapkan analisis varian terhadap anggaran dan realisasi anggaran yang

sesungguhnya (Mardiasmo, 2001). Secara hubungan tersebut digambarkan sebagai

berikut :

GAMBAR 2.1

HUBUNGAN PUSAT-DAERAH

Hubungan

Pusat-Daerah

Dekosentrasi Desentralisasi Tugas Pembantuan

Sumber : UU No. 32 tahun 2004 dalam Mardiasmo, 2004, di olah

Adanya kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk

mendelegasikan wewenangnya kepada daerah guna mengoptimalkan potensi daerah,

namun dalam implementasinya banyak factor yang ikut mempengaruhinya. Memang,

untuk mendapatkan hasil yang optimal dibutuhkan perjuangan bersama antara pemerintah

pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Beban APBD

Hubungan Keuangan

Pusat-Daerah

Pendapatan Daerah :

- Pendapatan Asli Daerah- Dana Perimbangan

- Lain-lain Pendapatan

Sumber Pembiayaan :

- Sisa Lebih Perhitungan AnggaranDaerah

- Pinjaman Daerah- Dana Cadangan Daerah

- Hasil penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

Beban Pemerintah

Yang MenugaskanBeban APBN



2.3 Elemen-Elemen Dalam Penerimaan Daerah.

Seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terdapat

sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah dan pembiayaan, penerimaan yakni:

(1) Pendapatan Asli daerah (PAD),

(2) Dana Perimbangan,

(3) Pinjaman daerah, dan

(4) lain-lain penerimaan yang sah.

Dan pembiayaan yakni :

1.Sisa lebih perhitungan anggaran daerah

2.Penerimaan pinjaman daerah

3.Dana cadangan daerah

4.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pada penelitian ini hanya dibatasi membahas mengenai PAD dan dana perimbangan

yang selanjutnya di fokuskan pada Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan asli daerah

merupakan sumber utama penerimaan bagi pemerintah daerah dalam rangka peleksanaan

proses desentralisasi. Dan dana Perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan

yang sah merupakan sumber penerimaan tambahan untuk mendukung PAD.

2.3.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah

adalah:

A. Hasil-Hasil Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan

kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak

daerah termasuk dalam klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutnya. Artinya

pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah adalah pemerintah daerah.

Menurut wilayah pungutannya pajak daerah dibagi menjadi:

1. Pajak Propinsi.

Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah

tingkat propinsi. Yang termasuk ke dalam pajak propinsi adalah: Pajak propinsi

kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor

dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak

pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Pajak Kabupaten atau Kota.

Pajak kabupaten atau kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah

daerah tingkat kabupaten atau kota. Sampai saat ini yang termasuk ke dalam pajak

kabupaten atau kota adalah: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak

reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Yang dimaksud dengan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah orang



pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C ( asbes, batu tulis,

batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit,

feldspar, granit, gips, marmer, pasir dan kerikil, zeolit, basal, trakkit, perlit).

Sesuai Pasal 158 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tentang pajak

daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih

lanjut dengan Perda. Pemerintah daerah di larangmelakukan pungutan atau dengan

sebutan lain diluar yang ditetapkan oleh Undang-undang. Hasil pengelolaan kekayaan

yang dipisahkansebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 UU No.32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Perda dan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan. Pajak daerah yang dilaksanakan oleh daerah adalah pungutan yang

sesuai UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1

PAJAK DAERAH

No Jenis Pajak Tarif

Tertinggi

1 Pajak Daerah :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di atas Air

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d.Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

e. Pajak Hotel

f. Pajak Restoran

g.Pajak Hiburanh.Pajak Reklame

i. Pajak Penerangan Jalan

j. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan Ck.Pajak Parkir

Catatan :

Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/kotaselain yang ditetapkan tersebut di atas, yang memenuhi kriteria sebagai

5%

5%10%

5%

20%

10%

10%

35%25%

10%

20%20%



berikut :a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi

b.Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah

kabupaten/kota yang bersangkutanc. Obyek dan dasar pengenaan pajaktidak bertentangan dengan

kepentingan umumd.Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak bukan merupakanobyek pajak propinsi dan atau obyek pajak pusat

e. Potensinya memadai

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang degatif g.Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

h.Menjaaga kelestarian lingkungan

B.

Hasil Retribusi Daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana

tercantum pada UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan terakhir telah diubah

dengan UU No.34 tahun 2000 dan PP No.66 tentang retribusi daerah dapat

dikelompokkan menjadi tiga golongan, yakni:

1. Retribusi Jasa Umum.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum

adalah: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau

kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan

sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan

parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan



bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian

biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan. Prinsip dan sasaran dalam

penetapan tarif retribusi jasa umum berdasarkan keijaksanaan daerah dengan

mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

masyarakat, dan aspek keadilan.

2. Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah

daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta. Yang termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah :

Retribusi kekayaan daerah, retribusi pasar grosir, reribusi tempat pelelangan,

retribusi terminal, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi pengolahan

limbah cair, retribusi penyeberangan di atas ais, retribusi tempat rekreasi dan olah

raga, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi rumah potong hewan, retribusi

penyedotan kakus, retribusi tempat penginapan atau villa, retribusi tempat khusus

parkir. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha berdasarkan

pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian

lingkungan. Yang termasuk ke dalam retribusi ini adalah: retribusi izin mendirikan



bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman berakhohol, retribusi izin

gangguan, dan retribusi izin trayek. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif

retribusi perizinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau

sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

C. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

Berbagai macam penerimaan dari Perusda dan Pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik

daerah. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia memperbolehkan pemerintah

daerah untuk mendirikan perusahaan daerah (BUMD). Harapan bagi pemerintah

daerah adalah agar mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan. Ada dua

macam dari kontribusi tersebut, yakni: deviden yang dibayarkan bagi daerah dan

kontribusi BUMD kepada anggaran daerah. Selain hal tersebut pemerintah daerah

juga akan mendapatkan manfaat kekayaannya umtuk menambah penerimaan

daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan milik daerah.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Undang-Undang adalah :

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak di pisahkan;

2) Jasa giro

3) Pendapatan bunga

4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan



5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau

jasa oleh daerah

2.3.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan bagian dari penerimaan pemerintah pusat yang

diberikan kepada pemerintah daerah. Dana ini digunakan oleh pemerintah pusat untuk

menyeimbangkan hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta

hubungan dengan daerah yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan dana perimbangan

adalah: dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada

pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Unsur-unsur yang terdapat dalam dana perimbangan adalah:

(1) bagi hasil pajak dan bukan pajak, (2) dana alokasi umum, dan (3) dana alokasi

khusus.

Berikut adalah iktisar dana perimbangan pusat daerah berdasarkan UU No. 33 tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dalam tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2

IKTISAR DANA PERIMBANGAN PUSAT-DAERAH

No Jenis BantuanPusat

(%)

Daerah (%)

Prov Kab/Kota

1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*1) 10 16,2 64,8

2 BPHTP 20 16 64

3 PPh Pasal 21, 25, dan 29 80 8 124 Sumber Daya Alam :

a. Kehutanan

o Iuran hak pengusahaan hutan

o Provisi sumber daya alam*2)

o Dana reboisasi*3) b. Pertambangan Umum

o Iuran tetap

20

20

60

20

16

16

-

16

64

64

40

64



o Iuran eksplorasi dn eksploitasi*4)c. Perikanan*5)

d. Minyak bumi*6)

e. Gas bumi*7)f. Panas Bumi*8)

2020

84,5

69,520

16-

3

616

6480

12

2432

5 Dana Alokasi Umum - 10 90

6 Dana Alokasi Khusus 60 40

Catatan :

1) Sebesar 9% sisanya untuk biaya pemungutan.

2) Sebesar 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk daerah lainnya

dalam provinsi yang besngkutan.

3) Sebesar 40% untuk rehabilitasi hutan dan lahan kabupaten/kota penghasil.

4) Sebesar 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk kabupaten/kota

lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

5) Sebesar 80% di bagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di

seluruh Indonesia.

6) Sebesar 6% dibagikan kepada kabupten/kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, sedangkan 0,5%

sisanya digunakan untuk alokasi penambah anggaranpendidikan dasar dengan

persentase :

a. 0,1% di bagikan untuk provinsi yang bersangkutan;

b. 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota pnghasil;

c. 0,2% dibagikan untuk kabupaten/ota lainnya dalm provinsi yang bersangkutan.



7) Sebesar 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan 12% dibagikan

untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan,sedangkan 0,5%

sisanya digunakan untuk alokasi penambah anggaran pendidikan dasar.

8) Sebesar 32% dibagikan untuk kabupaten /kota penghasil dan 32% dibagikan

untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Sumber : UU No.33 Tahun 2004

A. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Pemerintah pusat menyerahkan sebagian penerimaannya yang diperoleh dari baik

penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Bagi hasil pajak maupun bukan

pajak meliputi hal-hal berikut ini: penerimaan pertambngan minyak, penerimaan

penambangan gas alam, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea

pemerolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan sektor pertambangan

umum, penerimaan sektor kehutanan,dan penerimaan sektor perikanan. Pembagian hal-

hal di atas bisa berbeda dengan yang lainnya hal ini disebabkan oleh signifikansi

penerimaan hal-hal tersebut bagi kas negara. Sumber penerimaan yang lebih besar

kontribusinya bagi negara masih harus diserahkan kepada pemerintah pusat dalam porsi

yang lebih besar.

a. Dana Alokasi Umum.

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah untuk

membiayai kebutuhan pembelanjaannya dalam rangka pelaksanaan proses

desentralisasi. Besarnya Dana Alokasi Umum yang di ambil dari APBN untuk



pemerintah daerah adalah sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri. Dana ini

dialokasikan kepada seluruh pemerintah daerah propinsi dan kabupaten / kota di

seluruh Indonesia dengan porsi masing-masing 10% dan 90%. Porsi yang didapat dari

sebuah pemerintah propinsi tersebut adalah dibandingkan dengan bobot seluruh

pemerintah propinsi di Indonesia. Porsi yang dipeloreh dari sebuah pemerintah

kabupaten atau kota didasarkan pada bobot pemerintah kabupaten atau kota tersebut

dibandingkan dengan bobot seluruh pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia.

Bobot suatu daerah ditentukan oleh: (1) kebutuhan wilayah daerah dan (2) potensi

ekonomi daerah. Kebutuhan wilayah daerah dicerminkan oleh beberapa variabel seperti

jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat.

Potensi suatu daerah dicerminkan pada potensi penerimaan pemerintah daerah seperti

industri, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan produk domestik regional bruto.

Berikut adalah dana alokasi umum untuk daerah berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 :

DAU = CF + AD

Dimana :

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Alokasi DAU untuk provinsi dihitung dengan menggunakan formula :

DAU Provinsi = Bobot Provinsi X DAU Provinsi

Dimana :



Bobot Provinsi = CF Provinsi

∑CF Provinsi

CF provinsi = celah fiskal suatu daerah provinsi

∑CF Provinsi = total celah fiskal seluruh provinsi

DAU Kabupaten/Kota = Bobot Kabupatenn/Kota X DAU Kabupaten/Kota

Dimana :

Bobot Kabupaten/Kota = CF Kabupaten/Kota

∑CF Kabupaten/Kota

CF Kabupaten/Kota = celah fiskal suatu daerah Kabupaten/Kota

∑CF Kabupaten/Kota = total celah fiskal seluruh Kabupaten/Kota

Berikut adalah ketetapan mengenai besaran DAU terlihat pada tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3

DANA ALOKASI UMUM

Besarnya DAU DAU Untuk Propinsi DAU Untuk Kabupaten / Kota

25% x PDN APBN 10% x 25% PDN APBN 90% x 25% x PDN APBNDAU Suatu Propinsi =

Bobot Propinsi yang bersangkutan x DAU Untuk Propinsi

Bobot seluruh propinsi di Indonesia

DAU Suatu Kabupaten / Kota =

Bobot Kabupaten / Kota yang bersangkutan x DAU Untuk Kabupaten / Kota

Bobot Seluruh Kabupaten / Kota Indonesia

Sumber UU No. 25 tahun 1999

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan

kepada pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah membiayai kebutuhan

tertentu. Dana alokasi khusus diberikan kepada pemerintah daerah jika pemerintah



daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Masalah-masalah khusus yang dimaksud

adalah: (1) kebutuhan dana yang tidak diperkirakan sebelumnya dan (2) kebutuhan

dana yang merupakan komitmen dan prioritas nasional. Dana alokasi khusus termasuk

dan reboisasi yang pembagiannya 40% untuk pemerintah daerah sabagai dana alokasi

khusus dan 60% untuk pemerintah pusat. Menurut pasal 40 UU No.33 Tahun 2004

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

pemerintah menetapkan kriteria dana alokasi khusus berdasarkan kriteria umum,

kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penjelasan dari ketiga kriteria tersebut adalah

sebagai berikut :

1) Kriteria umum di tetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah

dalam APBD;

2) Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan dan karakteristik daerah;

3) Kriteria teknis ditetapkan oleh kementrian Negara/Departemen teknis yang

berwenang.

2.3.3. Pinjaman Daerah.

Pinajaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan pemerintah daerah

menerima dari pihak lain sejumlah uang dan kenikmatan lain sehingga pemerintah daerah

tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Daerah otonom diperbolehkan

meminjam baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu dana tersebut

juga dapat berupa jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pinjaman pemerintah

daerah dari dalam negeri dapat berupa pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman dari

lembaga komersial, dan pengeluaran obligasi pemerintah daerah. Peminjaman ini tidak



perlu melalui campur tangan pemerintah pusat. Akan tetapi kalau pemerintah daerah

bermaksud meminjam dari luar negeri maka harus melalui pemerintah pusat, selanjutnya

pemerintah pusat akan mengkaji kelayakannya terlebih dahulu.

2.3.4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Hal lain-lain yang btermasuk dalam penerimaan yang sah adalah hibah, dana

darurat, dan dana penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia.

2.4. Prinsip Manajemen Penerimaan Daerah

Dalam prakteknya para aparatur negara di tuntut untuk selalu melaksanakan tugas

mengelola penerimaan daerah dengan cermat. Pemerintah daerah diharapkan mampu

menjamin bahwa potensi penerimaan daerah telah terkumpul dan tercatat ke dalam sistem

akuntansi pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus memiliki suatu

sistem guna mengendalikan ditaatinya seluruh prosedur dan kebijakan manajemen yang

telah ditetapkan. Selain itu juga, pemerintah daerah harus mengecek apakah ada

penerimaan yang belum atau malah tidak disetorkan oleh petugas di lapangan. Perlu juga

diteliti apakah ada masyarakat yang tidak membayar pajak perlunya pemberian sanksi

atas tindakan penggelapan pajak. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah

penyederhanaan prosedur administrasi namun tidak mengurangi kadar kualitas

pengendaliannya.

Penyederhanaan administrasi dimaksud untuk memberi kemudahan kepada wajib

pajak dan retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam



membayar pajak. Prosedur pengendalian internal ditingkatkan untuk menjaga prinsip

accountability. Hal yang paling utama dalam manajemen penerimaan pemerintah daerah

adalah manajemen pendapatan asli daerah dana perimbangan.

2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Era Otonomi.

Sekarang ini proses penganggaran pendapatan dan belanja daerah disusun

berdasarkan aspek pendekatan kinerja, yakni suatu sistem anggaran yang mengutamakan

upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya dan input yang

ditetapkan. Oleh karena itu dalam perencanaan APBD disusun menurut sasaran tertentu

yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam

arah dan kebijakan umum APBD selanjutnya akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja

keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Struktur dari APBD berdasar pendekatan kinerja terdiri atas pendapatan, belanja

daerah, dan pembiayaan. Sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dan pinjaman atau

utang tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah, namun dimasukkan

sebagai unsur pembiayaan daerah. Dengan struktur APBD yang baru itu akan lebih

mudah mengetahui surplus atau defisit, jika terjadi defisit anggaran maka untuk

menutupinya disediakan pos tambahan yakni pos pembiayaan. Pembiayaan adalah

transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara pendapatan

daerah dan belanja daerah. Selain itu pemerintah daerah dapat dimungkinkan untuk

membuat pos dana cadangan, yang berfungsi jika ada dana anggaran yang sisa maka

tidak harus seluruhnya dihabiskan akan tetapi dimasukkan ke dalam pos dana cadangan.



2.6. Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Optimalisasi pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan

kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi

subyek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek hal yang paling mudah dan dapat

sesegera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber

pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan tekhnologi informasi.

Upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah maupun

mengembangkan potensinya terdapat dua alat yakni: perencanaan kebijakan dan upaya

adminitratif.

Perencanangan kebijakan adalah langkah-langkah pemerintah daerah dengan

mengandalkan kebijakan yang berupa penerbitan ketentuan-ketentuan pemerintah daerah

yang bersifat kebijakan menyangkut beberapa masalah pokok yakni: obyek pajak, subyek

pajak dan tarif pajak. Dalam hal obyek pajak maka pemerintah daerah melalui peraturan

pemerintah daerah menetapkan apa saja yang akan diperbaiki baik pajak yang berbasis

transaksi maupun pajak yang berbasis kebendaan. Subyek pajak yang ditetapkan dalam

peraturan pemerintah daerah akan menentukan siapa saja yang akan dipajaki baik sebagai

pembayar pajak, pemungut pajak, maupun entitas yang diminta membantu pemerintah

daerah untuk mengumpulkan pajak. Tarif pajak dapat berupa prosentase tertentu atau

dapat juga jumlah rupiah tertentu yang harus dibayar. Menurut Mardiasmo dengan

adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan membawa konsekuensi bagi

pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam

menentukkan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan

masyarakat di daerah.



Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah juga bisa dilakukan dengan

langkah admintratif, langkah adminitratif berkaitan dengan kapasitas admintratif

pemerintah daerah, terutama di dalam bidang yang berkaitan dengan pendapatan daerah

seperti organisasi, sistem, dan prosedur, sistem informasi, dan sumber daya manusia.

Dalam jangka pendek untuk meningkatkan PAD memang cukup dengan

menggunakan perancangan kebijakan akan tetapi dalam jangka panjang dan untuk

menjamin kesinambungannya maka upaya admintratif harus menjadi agenda utama. Hal

lain yang perlu dikembangkan adalah membangun kapasitas yang baik dari sisi

masyarakat maupun sisi pejabat publik. Masyarakat perlu diajak untuk melihat

pengeluaran secara transparan sehingga akan nampak korelasi antara partisipasi finansial

dalam bentuk membayar pajak dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tercermin

dalam anggaran daerah. Aparatur pemerintah daerah juga perlu membangun kapasitas

admintratifnya melalui peningkatan mutu SDM dan pembelajaran yang membentuk

kerangka pikir yang berorientasi pada kepentingan publik.

Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak

(menambah jenis pajak baru) walau cara tersebut dimungkinkan. Jika ingin menambah

pungutan hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai

”the last effort” saja. Bahkan idealnya pungutan pajak yang dibayar masyarakat adalah

pajak pusat saja.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk tidak menambah

pungutan pajak dan meningkatkan retribusi:

1. Pungutan retribusi berimplikasi langsung dengan masyarakat pengguna

layanan publik. Peningkatan retribusi akan secara otomatis meningkatkan



kulaitas pelayanan publik. Dengan demikian pemerintah daerh ditantang

untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan pelayanan publik.

2. Investor akan lebih tertarik berinvestasi di daerah jika terdapat kemudahan

sistem perpajakan di daerah.

Dengan demikian pemerintah daerah hendaknya harus berhati-hati dalam

mengoptimalkan PAD tersebut, jangan sampai mendapat tanggapan yang negatif dari

masyrakatnya. Jadi keberhasilan otonomi suatu daerah terutama dalam hal

mengoptimalkan PAD tergantung pada kejelian aparatur daerah dalam memanfaatkan

potensi yang dimiliki serta kualitas anggota legeslatif yang mengawasi jalannya

pemerintahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini semuanya adalah data sekunder yang

diperoleh dari publikasi resmi dari penyedia data seperti BPS (Badan Pusat Statistik), dan

dari intansi terkait seperti BPKKD, Sekertariat Daerah, serta publikasi lembaga-lembaga

penelitian yang ada.

3.1.1 Data Umum

Data-data umum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu :

3.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPKKD Sleman

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaaan Daerah mempunyai Tugas Pokok

dan fungsi sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Menyelenggarakan kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan

keuangan dan kekayaan daerah.

2) Fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan

daerah.

b. Pemberiaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

3.1.1.2 Struktur Organisasi BPKKD Sleman

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaaan Daerah Kabupaten Sleman

merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada



Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai struktur organisasi yang tertera pada gambar 3.1 berikut :

GAMBAR 3.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BPKKD KABUPATEN SLEMAN

Kepala Badan

Sekr

Kelompok Jabatan

Fungsional Sub Bag. Umum

dan kepegawaian

Sub Bidang Pengihan

Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang

Pendaftaran dan

Pendataan

Bidang Pendapatan

Sub Bidang

Pengadaan

Bidang KekayaanBidang Belanja

Sub BidangPemanfaatan dan

Pengendalian

Sub Bidang Perawatan

Sub Bidang Anggaran

Sub Bidang

Perbendaharaan

Sub Bidang

Permodalan

Sub Bidang

Pendapatan Daerah

lainnya



3.1.1.3 Visi, Misi, dan Arah Kebijakan BPKKD Kabupaten Sleman

1) Visi

Visi BPKKD Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut : ”MEWUJUDKAN

INSTITUSI YANG PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN KEKAYAAN DAERAH”

2) Misi

Untuk mencapai visi tersebut, BPKKD Kebupaten Sleman menetapkan misi sebagai

berikut :

a) Meningkatkan kemampuan daerah.

b) Meningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

3) Arah Kebijakan

Adapun arah kebijakan BPKKD Kabupaten Sleman yaitu :

a) Intensifikasi pendapatan asli daerah .

b) Ekstensiikasi pendapatan asli daerah.

c) Peningkatan pengawasan terhadap pengadaan, pengambilan dan penggunaan

benda-benda berharga sebgai alat pungut pendapatan asli daerah.

d) Menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah

3.1.1.4 Prioritas BPKKD Kabupaten Sleman

Beberapa prioritas BPKKD kabupten Sleman adalah sebagai berikut :

1) Menigkatkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah



2) Menigkatkan pendataan wajib pajak darah dan wajib retribusi daerah secara terus

menerus

3) menigkatkan kesadaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dengan cara

penyuluhan/sosialisai

4) Menigkatkan pemahaman sistem dan prosedur pengelola pendapatan asli daerah

3.1.2 Data Khusus

Adapun data khusus yang di butuhkan dalam penelitian ini yaitu :

3.1.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Sleman.

APBD Kabupaten Sleman tahun 2002 yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan kinerja. Susunan APBD kabupaten Sleman pada tahun 2002

terdiri dari :

1. Pos pendapatan, yang meliputi:

a. Bagian sisa lebih perhitungan yang lalu

b. Bagian pendapatan asli daerah

c. Bagian dana perimbangan

d. Bagian pinjaman pemerintah daerah

e. Bagian lain-lain penerimaan yang sah

2. Pos belanja, yang meliputi :

a. Belanja pegawai

b. Belanja barang

c. Belanja pemeliharaan

d. Belanja perjalanan dinas

e. Belanja lain-lain



f. Angsuran pinjaman / hutang dan bunga

g. Bantuan Keuangan

h. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain

i. Pengeluaran tidak tersangka

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002

tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah

serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata

usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Maka APBD Kabupaten Sleman mulai pada tahun 2002 sudah sesuai dengan

KepMen tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman selama lima tahun

terakhir dapat dilihat dalam lampiran sampai dengan lampiran . Dan data target dan

realisasi penerimaan APBD Kabupaten Sleman tahun anggaran 2002 sampai dengan

2006 dapat dilihat pada Lampiran sampai dengan Lampiran . Data penerimaan APBD

Kabupaten Sleman akan berguna pada perhitungan (1) perhitungan PAD, bagian

pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat dan instansi yang lebih tinggi,

bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, serta lain-lain penerimaan yang

sah dari jumlah keseluruhan penerimaan APBD. (2) Mengitung peran masing-masing pos

dari PAD dan pos pendapatan dari pemberian-pemberian pemerintah pusat dan instansi

lainnya yang lebih tinggi. (3) menghitung peran dan pertumbuhan masing-masing pos

PAD.



3.1.2.2 Dana Alokasi Umum.

Dana alokasi umum merupakan dana perimbangan yang berasal dari pusat untuk

diperbantukan kepada daerah dengan formula yang telah ditetapkan pada peraturan

pemerintah Nomor 55 tahun 2005. Alokasi perhitungan untuk masing-masing daerah

tentunya berbeda-beda tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi sumber

daya alam. Adapun dana alokasi umum yang diterima kabupaten Sleman selama tahun

anggaran 2002-2006 dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1

PENERIMAAN DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN SLEMANTAHUN ANGGARAN 2002-2006

Tahun Aggaran

2002 2003 2004 2005 2006

Jumlah Dau 255.350.000 304.780.000 307.331.000 318.139.000 485.397.000

Sunber : Data BPS, diolah

Tabel diatas akan digunakan sebagai dasar analisis apakah pembagian dana alokasi umum

sudah memenuhi aspirasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

3.1.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Besarnya PDRB Kabupaten Sleman dan perkembangannya selama lima tahun

terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.2. PDRB nantinya akan digunakan sebagai pembagi

dalam menghitung Tax Ratio. PDRB yang dipakai adalah PDRB mulai tahun 2002

sampai dengan 2006 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :



TABEL 3.2

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPTEN SLEMAN

TAHUN 2002-2006

Uraian 2002 2003 2004 2005 2006

Jumlah

PDRB1,700,303.00 4,818,110.00 4,977,242.00 5,131,220.00 5,265,541.00

Sumber : BPS, di olah

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Survei

Metode survei bertujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang

mencakup seluruh gelaja yang ada, pembenaran keadaan dan praktek-praktek yang

sedang berlaku dan membuat perbandingan serta mengevaluasinya. Metode survei yang

digunakan adalah secara kausal komparatif yang bersifat ex post facto , yakni analisis

diproses berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Sleman. Sebagian data seperti data PDRB diperoleh dari BPS dan APBD

Kabupaten Sleman diperoleh dari Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Sleman.

Sehingga data yang diperoleh nantinya diedit dan diolah lalu akan digunakan sebagai

bahan untuk melakukan analisis deskriptif.

3.2.2. Wawancara

Proses wawancara dilakukan dengan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten

Sleman untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu metode ini digunakan untuk mengetahui

apakah perumusan formula DAU yang terdapat dalam PP No. 55 Tahun 2005 sudah tepat

dan telah memenuhi aspirasi daerah.



3.2.3. Studi Pustaka

Pada metode studi pustaka dilaksanakan untuk memperoleh dasar-dasar teori yang

berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yang akan digunakan

sebagai dasar dalam pembahasan dan pemecahan permasalahan yang di bahas dalam

penelitian.

3.3. Metode Analisis Data

3.3.1. Menghitung prosentase tax ratio

Tax Ratio = Jumlah penerimaan pajak tahun nProduk domestik bruto tahun n

Analisis tersebut di atas akan digunakan untuk mengetahui apakah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mampu meningkatkan porsi

pajaknya, artinya jika tax ratio dari tahun ke tahun meningkat berarti

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah mampu meningkatkan

pajaknya.

3.3.2. Menghitung prosentase tiap komponen pendapata dalam APBD dari total

penerimaan.

A. Proentase PAD dari total penerimaan dihitung dengan :

= PAD

Total Peneriman

B. Prosentase bagian pendapatan dana perimbangan :

Dana Perimbangan=

Total Penerimaan

C. Prosentase lain-lain penerimaan yang sah dihitung dengan :

= Lain-lain penerimaan yang sah

Total Penerimaan



Analisis di atas berguna untuk mengetahui bagian pendapatan yang mana,

yang lebih tinggi peran atau porsinya dalam APBD.

3.3.3. Menghitung prosentase masing-masing pos dari PAD dan dana perimbangan

dalam APBD.

A. Menghitung prosentase masing-masing pos dalam PAD.

I. Pajak daerah

PAD

II. Restribusi daerah

PAD

III. Bagian Laba BUMDPAD

IV. Lain lain Pendapatan

PAD

Analisis tersebut di atas akan digunakan untuk mengetahui pos penerimaan

terbesar dari PAD.

B. menghitung prosentase masing-masing pos dari dana perimbangan.

I. Pajak daerah

PAD


PAD

III. Bagian Laba BUMD

PAD


PAD



Analisis tersebut di atas akan digunakan untuk mengetahui pos penerimaan

terbesar dari pemberian-pemberian pemerintah pusat dan intansi lainnya

3.3.4. Menghitung prosentase pertumbuhan masing-masing pos dari PAD.

A. Prosentase pertumbuhan pajak daerah dihitung dengan :

= Jumlah pajak tahun n - Jumlah pajak n – 1

Jumlah pajak n – 1

B. Prosentase pertumbuhan restribusi daerah dihitung dengan :

= Jumlah restribusi tahun n - Jumlah restribusi n – 1

Jumlah restribusi n – 1

C. Prosentase pertumbuhan bagian laba BUMD dihitung dengan :

= Jumlah bagian laba Perusda tahun n - Jumlah bagian laba Perusda n – 1

Jumlah bagian laba BUMB n – 1

D. Prosentase pertumbuhan lain-lain pendapatan dihitung dengan :

= Jumlah lain-lain pendapatan tahun n - Jumlah lain-lain pendapatan n – 1

Jumlah lain-lain pendapatan n – 1

Analisis tersebut di atas akan digunakan untuk mengetahui penerimaan yang

paling potensial dari PAD.



GAMBAR 3.2

DESAIN PENELITIAN

Tujuan Penelitian :a. Mengetahui sejauh mana perumusan penghitungan Dana Alokasi Umum yang terdapat dal

No 55 Tahun 2005 telah memenuhi fiscal need Kabupaten Sleman.

b. Mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan Pendapata

Latar Belakang Masalah : Pokok Masalah : a. Dataa. Pemda mempunyai peluang

yang lus dlam perencanaan

pembangunan dan pengelolaan

sumber-sumber di daerah

a. Apakah perumusan penghitungan Dana

Alokasi Umum yang terdapat dalam

Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2005

telah Proposional terhadap PemerintahDaerah Kabupaten Sleman?

1.TuDI

2.StrSle b. Pemda harus mampu

meningkatkan peran dan

orientasi sehingga mampumengoptimalkan PAD dan dana

perimbangan

3.ViDI b. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah

Kabupaten Sleman dalammengoptimalkan penerimaan Pendapatan

Asli Daerah nya?

4.Pri

b. Data1.AP

2.DA

3.PD

Analisis Data :a. Menghitung tax ratio, rasio kepatuhan wajib pajak, rasio efektivitas pendapatan asli daerah

b. Menghitung persentase masing-masing pos dari pendapatan dalam APBD

c. Menghitung kontribusi masing-masing pos dari pendapan asli daerah dlam APBD

d. Menghitung pertumbuhan masing-masing pos dari pendapatan asli daerah dlam APBD



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dengan konsep

dasarnya adalah memberikan wewenang pajak daerah dan retribusi daerah untuk

merencanakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya masing-

masing sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Pemerintah pusat akan

membantu memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah.

Kabupaten Sleman dalam menjalankan program pembangunan dan program

kepemerintahan mempunyai tiga sumber utama pendapatan, yang mana berasal dari :

(PAD) pendapatan asli daerah, bagian dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang

sah.

Pengoptimalisasi pendapatan asli daerah merupakan suatu hal yang mutlak

dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pendapatan asli daerah merupakan sumber

utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu

dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah hanya merupakan sumber

pendapatan tambahan untuk mendukung sumber penerimaan daerah. Dalam hal ini

pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai dua cara dalam upaya mengoptimalkan

(PAD) pendapatan asli daerahnya. Kedua cara itu adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi

Intensifikasi adalah suatu upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli

daerah dengan cara meningkatkan dari hal yang sudah ada. Proses



intensifikasi disini berarti proses operasionalnya dan dalam proses tertib

adminitrasi.

Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman diantaranya

adalah :

1. Strategi jemput bola. Yakni dengan lebih aktif dalam menjemput

sumber-sumber pendapatan asli daerah.

2. Melakukan kegiatan pelatihan / kursus / bintek dalam rangka menjaga

dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat atas pajak-

pajak yang selama ini telah memberi kontribusi besar terhadap

pendapatan asli daerah.

3. Melaksanakan soisalisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta

penerapan sanksi dan penghargaan.

4. Melengkapi sarana dan prasarana.

5. Peninjauan kembali peraturan-peraturan yang telah ada, melakukan

koordinasi yang mantap dan didukung dengan pemeliharaan peralatan

yang memadai.

6. Mengadakan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah serta

menekan kebocoran.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah upaya pengoptimalan pendapatan asli daerah

dengan suatu cara mencari sumber-sumber yang baru. Dalam hal ini pemda

melakukan inovasi dalam peningkatan pajak dan retribusi daerah.



Upaya yang sudah dilakuakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk

meningkatkan sumber pendaptan asli daerahnya yakni dengan cara

intensifikasi maupun ekstensifikasi sudah baik. Pengoptimalan sumber

pendapatan asli daerah bisa juga dengan cara peningkatan tarif pajak. Untuk

mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten

Sleman telah tepat dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dapat

digunakan analisis kuantitatif sebagai berikut. Salah satu indikator berhasil

tidaknya optimalisasi pajak daerah adalah dengan cara perhitungan tax rasio

(rasio pajak). Hasil perhitungan Tax Ratio dapat dilihat pada Tabel 4.1. di

bawah ini.

1. Menghitung prosentase tax ratio

Tax Ratio = Jumlah penerimaan pajak tahun n

Produk domestik bruto tahun n

TABEL 4.1.

TAX RATIO

Uraian

TahunAnggaran

2002 2003 2004 2005 2006

Penerimaan Pajak 22,094,978 24,907,210 35,217,823 36,638,630 37,979,313

PDRB 1,700,303.00 4,818,110.00 4,977,242.00 5,131,220.00 5,265,541.00Tax Ratio 12,99% 5,17% 7,08% 7,14% 7,21%

Sumber :data BPS, diolah

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa kontribusi

pajak daerah dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) kurang optimal, hal inj

bisa dilihat dalam perhitungan tax ratio di atas yang menunjukkan tren yang

menurun, atau kemampuan daerah dalam meningkatkan pajak daerahnya

belum optimal. Terlihat jelas bahwa pada tahun 2003 Kabupaten Sleman



memiliki tax ratio sebesar 5,17% jauh dari tax ratio pada tahun 2002 sebesar

12,99% walaupun pada tahun-tahun berikutnya terjadi kenaikan. Ini artinya

Pemerintah Kabupaten Kabupaten sleman kurang berhasil dalam

meningkatkan pajak daerahnya, hal ini bisa juga dimaklumi karena sebagaian

besar pos pajak yang mempunyai kontribusi yang cukup besar merupakan

pajak pusat. Selain itu pemerintah daerah kesulitan untuk menciptakan objek

pajak yang baru karena terlalu dibatasi dengan peraturan perundang-undangan

dalam pembuatan objek pajak baru.

2. Menghitung prosentase tiap komponen pendapatan dalam APBD dari total

penerimaan.

A. Proentase PAD dari total penerimaan dihitung dengan :

= PAD

Total Peneriman

B. Prosentase bagian pendapatan dana perimbangan :

Dana perimbangan

=Total Penerimaan

C. Prosentase lain-lain penerimaan yang sah dihitung dengan :

= Lain-lain penerimaan yang sah

Total Penerimaan

Hasil perhitungan tiap komponen pendapatan dalam APBD dari total

penerimaan.dapat dilihat dalam tabel 4.2. berikut :



TABEL 4.2.

Prosentase PAD, Bagian Dana Perimbangan, serta Lain-Lain Penerimaan Yang

Sah.

Uraian

Tahun anggaran

2002 2003 2004 2005 2006

1, Pendapatan Asli Daerah 38,908,19352,978,731 70,499,050 77,904,742

90,710,095

2, Dana Perimbangan299,961,255 369,717,142 389,951,711 417,413,902 612,219,485

3, Lain-Lain penerimaan

yang sah.

28,922,587 30,188,786 31,117,436 252,302,3000

4, Total Pendapatan367,792,035 452,884,659 491,568,197 747,620,944 702,929,580

1 : 4 (dalam %) 10,57 11,69 14,34 10,42 12,92 : 4 (dalam %) 81,55 81,63 79,32 55,83 87,09

3 : 4 (dalam %) 7,86 6,66 6,33 3,37 0

Selama 5 (lima) tahun berturut-turut,persentase terbesar dari pos pendapatan

adalah dana perimbangan. Berturut-turut dari 2002 s/d 2006 sebesar 81,55; 81,63;

79,32; 55,83 dan 87,09. Hal ini merupakan fenomena yang terjadi hampir diseluruh

kabupaten-kabupaten di Indonesia. Sbagaimana yang diketahui, pada dasarnya

ketergantungan terhadap bantuandari Pemerintah pusat merupakan sesuatu yang tidak

sehat. Betapa tidak? Pendapatan asli daerah yang seharusnya memberi kontribusi

terbesar ’dikalahkan’ oleh dana perimbangan yang notabene merupakan dana bantuan

yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada daeah. Akan tetapi, beberapa studi

empiris yang telah di lakukan menunjukkan bahwa upaya yang di lakukan pemerintah

daerah untuk meningkatkan peneriamaan daerah menimbulkan distorsi pasar dan high

cost economy (saad,2003 dalam landiyanto,2005). Selain itu, upaya yang di

lakukanpemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya kurang di



ikuti dengan upaya untuk meningkatkan pelayangan publik (Halim dan Abdullah,

2004 dalam Landiyanto, 2005).

Salah satu alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi adalah amat dominannya

peranan pemerintah pusat dalam anggaran propinsi dan pemerintah daerah di bawah

propinsi, misalnya kabupaten (mubyarto, 1988, h.215). Sentralisasi kebijakan

pemerintah pusat telah menimbulkan ketergantungan yang tinggi dari daerah ke

pusat. Bisa dilihat dari anggaran pemerintah daerah yang bantuan pusatnya sangat

tinggi melampaui pendapatan asli daerahnya Penelitian yang dilakukan oleh Fisipol

UGM selam lima tahun berturut-turut diketahui bahwa: (1) Perbandingan antara PAD

dengan subsidi berkisar 30%-70%, dan (2) Adanya berbagai variasi sumbangan PAD

dari berbagai daerah kabupaten dan kota di Indonesia, yaitu 208 kabupaten

memberikan sumbangan PAD antara 0%-20%, 65 kabupaten menyumbang 2,1%-

40%, dan hanya 17 Kabupaten yang memiliki kemampuan menyumbang PAD

sebesar 50% dari total penerimaan APBD-nya (Utomo, 1997, h.11).Implikasi dari

besarnya peranan pemerintah pusat ini telah menimbulkan berbagai dampak yang

tidak menguntungkan bagi pemerintah daerah, seperti meningkatnya ketergantungan

anggaran dari pemerintah pusat, terganggunya penyusunan anggaran daerah karena

harus menyesuaikan dengan bantuan pemerintah pusat danrendahnya pertanggung

jawaban pada masyarakat lokal (mardiasmo, 1999, h.278-283).

Laporan World Bank (1994) menunjukkan bahwa sistem keuangan negara di

Indonesia paling terpusat dibandingkan dengan China, Korea, India, Brazil,

Argentina, dan Kolombia. Rasio penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran

pemerintah daerah hanya 30%. Angka ini mencerminkan tingkat kemandirian daerah



dalam keuangannya hanya 30%. Sedangkan di China mencapai 100%, dan negara-

negara lain berkisar 48%-76%. Hal ini mencerminkan pula adanya ketimpangan

fiskal vertikal yang tinggi, yakni adanya ketidaksepadanan antara penerimaan dengan

pengeluaran yang dibutuhkan oleh daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh World Bank, menyatakan bahwa dalam suatu model pertumbuhan kota yang

ideal perlu ditekankan terhadap upaya peningkatan pelayanan publik, yang berupa (a)

tata pemerintahan yang baik akan mendorong manajemen finansial dan penyediaan

pelayanan kota yang bermutu tinggi, (b) investor yang tertarik dengan kemajuan

tersebut akan merangsang pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas

hidup bagi semua orang termasuk masyarakat miskin, (c) pengembangan ekonomi

lokal akan menguatkan keuangan daerah dan membantu mengentaskan keiskinan

melalui penciptaan lapangan kerja, dan (d) posisi fiskal yang kuat akan meningkatkan

layanan kota dan membuat siklus pengembangan terus bergerak maju (World Bank,

2003 dalam Landiyanto, 2005)

Kajian Shah dan Qureshi (1994, h.49-53) menunjukkan bahwa koefesien

ketimpangan fiskal vertikal di Indonesia sebesar 0,19 yang menunjukkan tingkat

kemandirian daerah-daerah di Indonesia yang rendah. Dibandingkan dengan sembilan

negara lain yang diteliti, koefeesien ketimpangan fiskal vertikal di Indonesia (1990)

merupakan yang paling rendah, yang mencerminkan tingkat kemandirian yang rendah

pula. Untuk beberapa negara lainnya seperti Australia, koefesien ketimpangan fiskal

vertikalnya adalah 0,43, India 0,45, Pakistan, ,53, Malaysia 0,56, Amerika Serikat

0,89, dan Brasil 0, 89. Kondisi seperti di Indonesia tersebut dapat terjadi karena



adanya sentralisasi dalam keuangan pemerintah Indonesia, seperti sentralisasi sistem

perpajakan dengan alasan efisiensi.

Dari perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa peran (porsi) PAD

(Pendapatan Asli Daerah) terhadap total penerimaan Pemerintah Kabupaten Sleman

terhitung kecil, dari data yang di peroleh trend yang di tunjukkan dari Pendapatan

Asli Daerah sangat kecil bila dibandingka dengan dana perimbangan yang diberikan

oleh pemerintah pusat. Namun, secara umum Kabupaten Sleman merupakan daerah

kabupaten yang mempunyai derajat desentralisasi fiskal (kontibusi PAD terhadap

total pendapatan) yang cukup baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil perhitungan analisa

lima tahun terakhir ini angkanya dapat menembus angka 10%, dan pada tahun 2004

kontribusi PAD mencapai angka sebesar 14,34% dari total penerimaan. Pada tahun

2005 persentase yang diperoleh mengalami penurunan sebesar 10,42% kemudian

pada tahun 2006 mengalami peningkatan yang baik yakni sebesar 12,9%. Jika

perhitungan ini dibandingkan dengan rata-rata derajat desentralisasi Indonesia tinggi

yaitu 7,12% pada tahun 2003 dan 7,73 pada tahun 2004 (Dewi,2007), maka untuk

Kabupaten Sleman telah di atas angka rata-rata. Dengan kata lain kemampuan

menyelenggarakan desentralisasi Kabupaten Sleman telah di atas rata-rata

kemampuan dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

3. Menghitung prosentase masing-masing pos di PAD dan pos pendapatan dari

pemberian pemerintah propinsi.

A. Menghitung prosentase masing-masing pos dalam PAD.

I. Pajak daerah

PAD




PAD

III. Bagian Laba BUMD

PAD


PAD

Hasil perhitungan prosentase masing-masing pos di PAD dan pos pendapatan dari

pemberian pemerintah propinsi dapat dilihat pada tabel 4.3

TABEL 4.3.

PERAN MASING-MASING POS DALAM PAD

KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2002-2006

No UraianTahun Anggaran

2002 2003 2004 2005 2006

1 Pajak Daerah 22,094,978 24,907,210 35,217,823 36,638,630 37,979,313

2 Retribusi Daerah 10,225,900 14,246,405 27,795,561 30,067,556 34,867,8313 Bagian Laba BUMD 1,971,054 2,310,617 3,848,890 4,028,081 5,048,288

4 Lain-Lain PAD 4,616,261 11,514,499 3,636,776 7,170,473 12,814,661

5 Total PAD 38,908,193 52,978,731 70,499,050 77,904,740 90,710,093

6 1 :5 (dalam %) 56,78 47,01 49,95 47,03 41,86

7 2 :5 (dalam %) 26,28 26,89 39,42 38,59 38,43

8 3 :5 (dalam %) 5,06 4,36 5,45 5,17 5,56

9 4 :5 (dalam %) 11,86 21,73 5,15 9,2 14,12

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pos pajak daerah menyumbang

kontribusi paling besar kepada pendapatan asli daerah kabupaten Sleman. Pada kurun

waktu antara tahun 2002 sampai dengan 2006 pos pajak daerah menyumbang

kontribusi lebih besar dibandingkan dengan pos Pendapatan Asli Daerah lain dari

total jumlah PAD, walaupun hanya pada tahun 2002 saja pos pajak daerah memberi

kontribusi lebih dari 50%, yakni sebesar 56,78% pada tahun-tahun berikutnya terjadi



penurunan disebabkan terjadi peningkatan pada pos retribusi daerah yaitu sebesar

39,42% pada tahun 2003. hal ini membuktikan bahwa pemerintah kabupaten sleman

terkosentrasi pada pos pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan dari sisi pos

keuntungan BUMD belum terkelola secara optimal. Hal ini dapat saja di sebabkan

oleh prioritas utama dari BUMD adalah memberi pelayanan yang murah serta

nyaman bagi warga sleman.

B. menghitung prosentase masing-masing pos dari Dana Perimbangan.

I. Pos bagi hasil pajak

Total Dana Perimbangan

II. Pos bagi hasil bukan pajak


III. Pos Alokasi DAU


IV. Pos alokasi DAK


V. Pos Bantuan keuangan Propinsi


Hasil perhitungan prosentase masing-masing pos di PAD dan pos pendapatan dari

pemberian pemerintah propinsi dapat dilihat pada tabel 4.4.

TABEL 4.4.

PERAN MASING-MASING POS DALAM DANA PERIMBANGAN

KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2002-2006

NoUraian

Tahun Anggaran

2002 2003 2004 2005 2006

1 Pos bagi hasil pajak 27,629,185 0 38,534,157 46,647,017 49,511,371

2 Pos bagi hasil bukan pajak 336,372 29,278,032 0 0 0



3 Pos dana alokasi umum 255,350,000 304,780,000 307,331,000 318,139,000 485,397,000

4 Pos dana alokasi khusus 0 10,600,000 9,480,000 10,600,000 25,860,000

5 Pos bantuan keuangan propinsi 16,645,698 25,059,110 34,606,554 42,027,884 51,451,114

6 Total Dana Perimbangan 299,961,255 369,717,142 389,951,711 417,413,901 612,219,485

7 1 : 6 (Dalam %) 9,21 0 9,88 11,17 8,688 2 : 6 (Dalam %) 0,11 7,91 0 0 0

9 3 : 6 (Dalam %) 85,12 82,43 78,81 76,21 79,28

10 4 : 6 (Dalam %) 0 2,86 2,43 2,53 4,22

11 5 : 6 (Dalam %) 5,54 6,77 8,87 10,06 8,40

Jika kita mencermati angka alokasi DAU tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa

sejak diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 DAU yang

didaerahkan semakin banyak. Pos DAU memberikan kontribusi yang paling

signifikan, bisa dilihat pada tahun 2002 DAU memberikan kontribusi sebesar 85,12%

dari total dana perimbangan. Hal ini memang menjadi fenomena yang terjadi di

hampir seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia dimana dana perimbangan lebih

besar dari PAD. Ini berarti kebutuhan daerah lebih dominan tercukupi oleh dana

perimbangan dari pada PAD itu sendiri. Kondisi ini disebut Flypapper effect dimana

respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer dari pada responnya terhadap

pendapatan asli daerah itu sendiri (Oates,1999 dalam Halim 2003).

Sekalipun jumlah yang besar ini mencerminkan masih tingginya

ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dalam anggarannya namun di sisi

pembelanjaan, pemerintah daerah semakin leluasa untuk mengalokasikan dana

tersebut sesuai dengan kebutuhan atau prioritas daerah.

Walaupun pada sisi keleluasaan penggunaan uangnya, daerah semakin bebas.

Namun penerimaan yang menjadi sumber pembiayaan tersebut sebagian besar masih

harus melewati pusat, padahal sangat dimungkinkan dan lebih efektif serta efisien



jikalau beberapa sumber penerimaan langsung di tangani pemerintah daerah.

Akibatnya masih besarnya peran pemerintah pusat dalam menangani pos-pos

penerimaan daerah ini, maka dampaknya pemerintah daerah kurang bergairah dalam

mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerahnya. Studi di beberapa negara di Asia

bahwa kurangnya kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan

asli daerahnya telah mengakibatkan kurangnya tanggung jawab dan insentif bagi

daerah untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan desentralisasi penerimaan

(Sato, Yamasighe. 2000. h.6). Oleh sebab itu perlu dicermati kemungkinan

pengalihan berbagai jenis pajak yang selama ini dikategorikan sebagai pajak pusat

dan sumber penerimaan lainnya di luar pajak dapat ditransfer langsung

penanganannya ke daerah. Misalnya saja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

mobilitasnya rendah, dapat dipertimbangkan untuk langsung menjadi pajak daerah.

Pada sebagian besar negara di Asia, Pajak Bumi dan Bangunan ( property tax) sudah

menjadi pajak lokal. Hanya saja perlu dipertimbangkan pula biaya pungut dan

adminitrasinya, sehingga jangan sampai setelah diserahkan kepada daerah berakibat

pada menurunyya penerimaan daerah tersebut. Oleh karena itu, penyerahan

kewenangan ke daerah ebagai bagian desentralisasi fiskal, baik itu dari sisi

penerimaan maupun dari sisi pengeluaran, perlu mempertimbangkan secara cermat

aspek yang berkaitan dengan skala ekonomis.

Selain itu pandangan lama yang masih mempengaruhi pemikiran pemerintah

daerah adalah DAU sepenuhnya ditujukan untuk membayar gaji pegawai daerah,

pandangan tersebut tidak serta merta salah akan tetapi jika DAU tidak mencukupi

untuk membayar gaji tersebut maka daerah meminta dana dari pemerintah pusat tanpa



melihat pada sumber dana lain yang ada di daerah, termasuk PAD (Boedjonegoro,

2002. h.6)

4. Menghitung prosentase pertumbuhan masing-masing pos dari PAD.

A. Prosentase pertumbuhan pajak daerah dihitung dengan :

= Jumlah pajak tahun n - Jumlah pajak n – 1

Jumlah pajak n – 1

B. Prosentase pertumbuhan restribusi daerah dihitung dengan :

= Jumlah restribusi tahun n - Jumlah restribusi n – 1

Jumlah restribusi n – 1

C. Prosentase pertumbuhan bagian laba BUMD dihitung dengan :

= Jumlah bagian laba Perusda tahun n - Jumlah bagian laba Perusda n – 1

Jumlah bagian laba BUMB n – 1

D. Prosentase pertumbuhan lain-lain pendapatan dihitung dengan :

= Jumlah lain-lain pendapatan tahun n - Jumlah lain-lain pendapatan n – 1

Jumlah lain-lain pendapatan n – 1

Hasil perhitungan prosentase pertumbuhan masing-masing pos dari pendapatan

asli daerah dapat dilihat di dalam tabel 4.5.

TABEL 4..5.

PERTUMBUHAN MASING-MASING POS PAD

Uraian

Tahun Anggaran

2002 2003 2004 2005 2006

Pajak Daerah

Jumlah 22,094,978 24,907,210 35,217,823 36,638,630 37,979,313Pertumbuhan (%) 12,72 41,39 4,03 3,65

Retribusi Daerah

Jumlah 10,225,900 14,246,405 27,795,561 30,067,556 34,867,831

Pertumbuhan (%) 39,31 95,1 8,17 15,96

Bagian Laba Perusda

Jumlah 1,971,054 2,310,617 3,848,890 4,028,081 5,048,288

Pertumbuhan (%) 17,22 66,57 4,65 25,32



Lain-Lain Pendapatan

Jumlah 4,616,261 11,514,499 3,636,776 7,170,473 12,814,661

Pertumbuhan (%) 49,43 (31,58) 97,16 78,71

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pos retribusi daerah dan pos

pendapatan lain-lain merupakan pos yang paling signifikan peningkatan

pertumbuhannya. Selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun ke tahun

peningkatannya bisa dibilang baik. Meskipun sempat terjadi penurunan pada pos

pendapatan lain-lain pada tahun 2004 sebesar 31,58%. Sedangkan pada pos retribusi

daerah terjadi peningkatan pertumbuhan yng positif setiap tahun dimana pertumbuhan

yang sangat siginifikan terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 95,1%.

Pos pajak daerah terjadi peningkatan yang cukup baik pada rentang waktu tahun

2002 sampai dengan 2006 setiap tahun mengalami hampir serupa dengan apa yang

dialami pada pos retribusi daerah dimana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan

yang positif dan tahun yang paling signifikan terjadi penigkatan terjadi pada tahun 2004

yakni sebesar 41,39%.

4.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana bantuan bagi daerah otonom yang

diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah dibawahnya. Dana alokasi umum

untuk daerah Propinsi dan Kabupaten Kota di rumuskan didalam Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Sebagaimana diketahui bahwa

semakin luas wilaya dan semakin banyak penduduk potensi sumber daya alamnya kecil

akan mendapatkan dana alokasi umum yang besar. Hal ini dimaksudkan untuk

memeratakan pembangunan di Indonesia.



Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang mempunyai

luas wilayahnya sebagian besar adalah daratan, dibandingkan dengan daerah yang

sebagian besar wilayahnya lautan seperti daerah kepulauan seperti Nusa Tenggara dan

Maluku. Kabupaten Sleman sendiri tentu sangat setuju dengan perhitungan rumus DAU

tersebut dikarenakan Kabupaten Sleman merupakan daerah yang berada di tengah-

tengah Pulau Jawa yang keseluruhan wilayahnya adalah daratan.

Selain itu perhitungan dengan menggunakan indeks jumlah penduduk tentu

sangat menguntungkan bagi daerah yang mempunyai kepadatan penduduk yang sangat

tinggi seperti di Pulau Jawa dan Bali dibandingkan dengan daerah diluar daerah tersebut.

Semakin besar jumlah penduduknya semakin besar pula fasilitas yang dibutuhkan,

variabel ini merupakan pembobot terbesar dalam alokasi pusat ke daerah. Yang berakibat

pada besarnya alokasi anggaran pemerintah pusat ke pemerintah daerah di pulau jawa.

Rata-rata ketidakpuasan dari pemerintah daerah dikarenakan DAU tidak memadai

dan belum memenuhi kebutuhan fiskal. Selain itu juga datang dari daerah yang kaya

SDA, sebab daerah yang kaya SDA menganggap alokasi dari pemerintah pusat sangat

kecil dibandingkan dengan penerimaan pusat yang berasal dari daerahnya. Daerah yang

miskin SDA juga kurang puas karena dana yang diterima dinilai tidak memadai

dibandingkan dengan beban anggarannya yang menjadi lebih besar dengan adanya

pelimpahan tugas dari pusat termasuk untuk biaya gaji pegawai.

4.3. Kendala-kendala

Mengamati hasil analisis di atas bisa dilihat bahwa pemerintah daerah

Kabupaten Sleman telah mampu meningkatkan PADnya, walaupun belum sepenuhnya

konstan pertumbuhannya. Pertumbuhan pos pendapatan asli daerah masih mengalami



perubahan, hal seperti ini menggambarkan masih kurang optimalnya upaya pemerintah

daerah Kabupaten Sleman dalam peningkatan PAD, yang disebabkan beberapa kendala

praktek di lapangan diantarangya sebagai berikut :

1. Faktor geografis yang tidak terletak pada jalur transportasi, wisata, serta

perdagangan sehingga potensi PAD belum dapat didayagunakan secara optimal.

2. Keterbatasan jumlah maupun kemampuan petugas pemungut dalam pemungutan

PAD, sehingga terdapat pos PAD yang pemungutannya belum optimal.

3. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan, sistem, prosedur

tertib adminitrasi yang masih rendah.

4. Kurang optimalnya penetapan dari pajak restoran dan hotel. Besaran pajak hotel

dan restoran selama ini masih merupakan hasil tawar menawar kedua belah pihak,

yakni dispenda dan pengusaha.

5. Kurangnya tindakan inovatif berupa pemberian sanksi dan penghargaan,

peningkatan koordinasi, revisi peraturan-peraturan disesuaikan dengan kondisi

saat ini serta didukung sarana pemeliharaan yang memadai.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan :

1. Pada umumnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengoptimalkan

pendapatan asli daerahnya dengan 2 cara, yakni :

a) Intensifikasi, yaitu upaya pengoptimalisasi pendapatan asli daerah dengan

cara meningkatkan pendapatan yang sudah ada. Dalam hal ini pemerintah

daerah Kabupaten Sleman melakukan dengan :

1. Strategi jemput bola. Yakni dengan lebih aktif dalam menjemput sumber-

sumber pendapatan asli daerah.

2. Melakukan kegiatan pelatihan / kursus / bintek dalam rangka menjaga dan

meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat atas pajak-pajak yang

selama ini telah memberi kontribusi besar terhadap pendapatan asli

daerah.

3. Melaksanakan soisalisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta

penerapan sanksi dan penghargaan.

4. Melengkapi sarana dan prasarana.

5. Peninjauan kembali peraturan-peraturan yang telah ada, melakukan

koordinasi dengan mantap dan didukung dengan pemeliharaan yang

memadai.



6. Mengadakan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah serta

menekan kebocoran.

b) Ekstensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara

mencari sumber-sumber pendapatan baru. Dalam hal ini pemerintah daerah

Kabupaten Sleman dengan melakukan inovasi dalam peningkatan pajak dan

retribusi daerah

2. Tax Ratio (rasio pajak) Kabupaten Sleman pada 5 tahun belakangan ini sempat

mengalami fluktuasi, hal ini mencerminkan kurang konsistensi kinerja pada

pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

3. Prosentase terbesar dari masing-masing pos pendapatan dari total pendapatan

adalah dana perimbangan. Hal ini menunjukkan baha Kabupaten Sleman masih

sangat mengandalkan pos bantuan dari pemerintah pusat dalam membiayai

anggarannya meskipun hal ini hampir terjadi di seluruh kabupaten dan kota di

Indonesia.

4. Pos Pajak Daerah memberikan kontribusi yang paling besar dalam pos

pendapatan asli daerah terutama pada tahun 2002, tapi pada tahun-tahun

berikutnya pos retribusi daerah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan

mengimbangi pos pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pos retribusi dan

pajak daerah memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan dengan komponen

lain dalam pos pendapatan asli daerah.

5. Kontribusi pendapatan asli daerah pada total pendapatan mengalami fluktuasi

meskipun terjadi fluktuasi pada pos pendapatan asli daerah secara rata-rata masih

diatas 10%. Jika perhitungan ini dibandingkan dengan rata-rata derajat



desentralisasi Indonesia tinggi yaitu 7,12% pada tahun 2003 dan 7,73 pada tahun

2004 (Dewi,2007), maka untuk Kabupaten Sleman telah diatas angka rata-rata.

Dengan kata lain kemampuan menyelenggarakan desentralisasi Kabupaten

Sleman telah diatas rata-rata kemampuan dari seluruh kabupaten dan kota di

Indonesia.

6. Kontribusi terbesar dalam dana perimbangan adalah dana alokasi umum.

Berturut-turut setelah itu adalah dana alokasi khusus, pos bantuan dari propinsi

dan pos bagi hasil pajak. Dana alokasi umum mempunyai peran yang sangat vital

bagi daerah yang miskin SDA, seperti Kabupaten Sleman. Dengan dana alokasi

umum menopang sebagian besar pembiayaan anggaran belanja pemerintah

daerah.

7. Pertumbuhan pos retribusi dan pendapatan lain-lain terhadap total keseluruhan

pendapatan asli daerah setiap tahunnya selalu meningkat secara konstan, dari

perhitungan tersebut pemerintah daerah bisa melihat bahwa prospek pos retribusi

dan pos pendapatan lain-lain sangat bagus jika bisa di kelola secara profesional

dan bertanggungjawab.

8. formula perhitungan dana alokasi umum menurut PP No.5 tahun 2005

proposional dengan fiscal need Pemerintah daerah Kabupaten Sleman, ini sesuai

dengan selalu meningkatnya pos DAU setiap tahunnya dan sudah bisa mencukupi

kewajiban pokok pemerintah daerah.



Saran

Berdasarkan pembahasan analisis hasil dan kesimpulan di atas maka penulis

mengajukan beberapa saran atau rekomendasi :

1. Hendaknya pemerintah daerah menghitung dengan cermat potensi riil PAD

serta merumuskan strategi guna merealisasikannya. Pos yang paling riskan

adalah pos pendapatan Perusda dan pos pendapatan PAD lain-lain, karena

selama ini kontribusinya belum maksimal. Akan tetapi jangan mengorbankan

kepentingan masyarakat hanya demi meningkatkan pendapatan semata.

2.

Sebaiknya pemerintah daerah mengupayakan kegiatan pembangunan daerah

kepada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan potensi pendapatan

daerah, misalnya menambah kemampuan finansial Perusda dengan

menyuntikkan modal ataupun dengan merevitalisasi peran Perusda.

3. Pembangunan infrastruktur jalan hendaknya diutamakan sebagai prasyarat

masuknya investor sektor swasta yang nantinya akan mendorong penurunan

derajat ketimpangan fiskal daerah.

4. Hendaknya pemerintah daerah mengusulkan pada pemerintah pusat untuk

menentukan besaran tarif pajak yang kompetitif. Penurunan tarif pajak akan

diyakini merangsang wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Contohnya pemerintah rusia pada tahun 2003 lalu memangkas tarif pajak

penghasilan badan usaha dari 20% menjadi 13%, pada tahun berikutnya total

penerimaan pajak pemerintah rusia pun meningkat.



5. Hendaknya pemerintah daerah mengurangi ketergantungan terhadap dana

perimbangan disini yang paling besar adalah dana alokasi umum, dimana

dapat disiasati dengan pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah.



LAMPIRAN 1

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2002

NO. URAIAN REALISASI

A PENERIMAAN DAERAH 383.093.699

1 Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 15.301.664

2 Bagian Pendapatan Daerah 38.908.193

2.1 Pajak Daerah 22.094.978

2.2 Retribusi Daerah 10.225.900

2.3 Bagian Laba Usaha Milik Daerah 1.971.054

2.4 Lain-lain Pendapatan 4.616.261

3 Bagian Dana Perimbangan 299.961.255

3.1 Bagi Hasil Pajak 27.629.185

3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak 336.372

3.3 Dana Alokasi Umum 255.350.000

3.4 Dana Alokasi Khusus -

3.5 Penerimaan Lainnya 16.645.698

4 Pinjaman Pemerintah Daerah -

5 Bagian Lain Penerimaan Yang Sah 28.922.587

B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN 32.564.357

Jumlah A dan B 415.658.056

C PENGELUARAN DAERAH

1 Administrasi Umum 81.779.980

1.1 Belanja Pegawai 73.298.579

1.2 Belanja Barang 5.736.1521.3 Biaya Pemeliharaan 2.371.650

1.3 Biaya Perjalanan Dinas 373.599

2Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Umum Milik Daerah215.367.510


2.2 Belanja Barang 12.211.957

2.3 Biaya Pemeliharaan 4.680.333


3 Investasi 24.917.259

3.1 Aparatur 12.844.883

3.2 Publik 12.072.376

4 Transfer 14.720.307

5 Tak Tersangka 1.309.000

Jumlah Pengeluaran Daearah 338.094.056

Sumber BPS



LAMPIRAN 2


TAHUN ANGGARAN 2003NO. URAIAN REALISASI

PENERIMAAN DAERAH -

1 Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 44.999.6422 Bagian Pendapatan Asli Daerah 52.978.731






3.1 Bagi Hasil Pajak -

3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak 29.278.032


3.4 Dana Alokasi Khusus 10.600.000

3.5 Dana Perimbangan dari Propinsi 25.059.110

4 Pinjaman Pemerintah Daerah -5 Bagian Lain Pendapatan Yang Sah 30.188.786

Jumlah 497.884.301

PENGELUARAN DAERAH

A Belanja Aparatur Daerah 138.450.042

1 Belanja Administrasi Umum 70.262.750




1.4 Biaya Perjalanan Dinas 1.338.288

2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 30.985.763

2.1 Belanja Pegawai 11.923.2072.2 Belanja Barang 15.835.692



B Pelayanan Publik 309.060.518










3 Belanja modal 41.041.208

4 Belanja Bagi Hasil dan bantuan Keuangan 18.445.066

5 Belanja Tak Tersangka 3.403.523

Sumber BPS



LAMPIRAN 3



PENERIMAAN DAERAH


2 Bagian Pendapatan Asli Daerah 70.499.050







3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak -





Jumlah 541.970.179

PENGELUARAN DAERAH











3 Belanja Modal 24.597.673















Sumber BPS



LAMPIRAN 4



PENERIMAAN DAERAH









3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak -





Jumlah 793.051.577

PENGELUARAN DAERAH





1.3 Biaya Pemeliharaan 1.736.615.




















5 Belanja Tak Tersangka 500.000

Sumber BPS



LAMPIRAN 5



PENERIMAAN DAERAH









3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak




4 Pinjaman Pemerintah Daerah -5 Bagian Lain Pendapatan Yang Sah 0.00

Jumlah 754.620.887

PENGELUARAN DAERAH









2.2 Belanja Barang 13.300.1962.3 Biaya Pemeliharaan 6.300

















Sumber BPS

pad dan dana perimbangan sleman

Documents