pada acara : “sosialiasi pmk nomor 124/pmk.011/2013 dan permenperin nomor 43/m-ind/per/8/2013”
DESCRIPTION
DIREKTORAT INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKA D IREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PEMANFAATAN FASILITAS INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK
PERUSAHAAN INDUSTRI TERTENTU
Pada Acara :
“Sosialiasi PMK Nomor 124/PMK.011/2013 dan
Permenperin Nomor 43/M-IND/PER/8/2013”
DIREKTORAT INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKADIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
PENDAHULUAN
1
Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional baik yang berorientasi domestik maupun ekspor, serta untuk mendorong program Pemerintah dalam upaya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja, serta mencegah terjadinya PHK masal, sehubungan dengan terjadinya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah.
Peraturan Menteri Kuangan Nomor 124/PMK.011/2013 Tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/8/2013 tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Fasilitas Insentif Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu.
TUJUAN
3
Tujuan utama pemberian insentif pajak kepada industri untuk bukan hanya untuk menyelamatkan karyawan dari PHK, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2014 di kisaran 6,4-6,9 persen. Pemerintah masih mengandalkan konsumsi rumah tangga melalui keep buying strategy untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
LATAR BELAKANG
2
Dalam rangka pelaksanaan pemberian insentifpengurangan besarnya Pajak Penghasilan
Pasal 25 dan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013
perlu menetapkan ketentuan pemberian rekomendasi pemanfaatan fasilitas dimaksud
bagi perusahaan industri
4
ISI
I. WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU
II. KRITERIA INDUSTRI PADAT KARYA
III. PENERBITAN REKOMENDASI
IV. KRITERIA PERUSAHAAN YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN MENDAPAT REKOMENDASI
V. KRITERIA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG MELAKUKAN EKSPOR
VI. MEKANISME PENGAJUAN REKOMENDASI
VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN
5
I. WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU
INDUSTRI PADAT KARYA
INDUSTRI TEKSTIL
INDUSTRI PAKAIAN JADI
INDUSTRI ALAS KAKI
INDUSTRI FURNITUR
INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK
6
II. KRITERIA INDUSTRI PADAT KARYA
TENAGA KERJA PALING SEDIKIT 500 ORANG, ATAU
PRESENTASE BIAYA TENAGA KERJA DALAM BIAYA PRODUKSI PALING SEDIKIT SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)
7
III. PENERBITAN REKOMENDASI
UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA PPH PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PPH PASAL 29 TAHUN 2013, PERUSAHAAN INDUSTRI HARUS,
MEMILIKI REKOMENDASI DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DITERBITKAN DAN DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR PEMBINA INDUSTRI.
8
III. PENERBITAN REKOMENDASI
DIREKTUR PEMBINA INDUSTRI
UNTUK INDUSTRI TEKSTIL, INDUSTRI PAKAIAN JADI, INDUSTRI ALAS KAKI, DAN INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK OLEH DIREKTUR INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKA, DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR; ATAU
UNTUK INDUTRI FURNITUR OLEH DIREKTUR INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
9
IV. KRITERIA PERUSAHAAN YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN MENDAPAT REKOMENDASI
PERUSAHAAN YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI YAITU :- PERUSAHAAN TERDAFTAR SEBAGAI WAJIB PAJAK;- TIDAK AKAN MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEJAK DIUNDANGKAN PERATURAN MENTERI INI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2013, KECUALI:
1. ATAS KEMAUAN PEKERJA SENDIRI; ATAU2. PEKERJA MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN
HUKUM YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN.
10
V. KRITERIA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG MELAKUKAN EKSPOR
PERUSAHAAN INDUSTRI YANG MELAKUKAN EKSPOR SAMA DENGAN ATAU LEBIH DARI 30% (TIGA PULUH PERSEN) DARI NILAI TOTAL PENJUALAN,
11
VI. MEKANISME PENGAJUAN REKOMENDASI
Permohonan disampaikan secara langsung ke Direktur Pembina IndustriPermohonan disampaikan secara langsung ke Direktur Pembina Industri
Permohonan dilampiri dengan:• Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI);• Fotokopi kartu NPWP;• Laporan nilai penjualan tahun sebelumnya;• Laporan penjualan ekspor tahun sebelumnya; dan• Surat Pernyataan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sampai dengan akhir Tahun 2013 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
Permohonan dilampiri dengan:• Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI);• Fotokopi kartu NPWP;• Laporan nilai penjualan tahun sebelumnya;• Laporan penjualan ekspor tahun sebelumnya; dan• Surat Pernyataan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sampai dengan akhir Tahun 2013 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
Jika permohonan belum lengkap, Direktur Pembina mengirimkan suratpermintaan kelengkapan kepada WP paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya permohonan
Jika permohonan belum lengkap, Direktur Pembina mengirimkan suratpermintaan kelengkapan kepada WP paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya permohonan
Direktur Pembina memberikan keputusan pemberian rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap
12
PEMOHON Direktorat Pembina
Lengkap?
surat permintaan kelengkapan
permohonan
pemenuhan kelengkapan
Surat Rekomendasi
meneliti permohonan
plng lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima
plng lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima
lengkap
TIDAK YA
a. Fotokopi IUIb. Fotokopi NPWPc. Laporan nilai penjualan tahun
sebelumnyad. Surat Pernyataan tidak akan
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI
NOTE : Permohonan Rekomendasi untuk Masa Pajak Bulan Berjalan Paling Lambat 5 Hari Kerja Sebelum Tanggal 30 Bulan Berjalan Tersebut.
13
SOP Pelayanan Rekomendasi Insentif Pajak PPh 25 dan PPh 29
No Uraian Pemohon Loket Pelayanan Rekom Insentif Pajak PPh 25 dan PPh 29 Proses
1 Pemohon/Direksi menyampaikan berkas permohonan.
- Jika dikuasakan, agar melampirkan Surat Kuasa
dari perusahaan
2 Petugas loket:
- Menerima berkas pendaftaran Tidak
- Menginput data pendaftaran (nama perusahaan,
nomor perizinan dll)
- Memeriksa kelengkapan persyaratan: Ya
* Apabila tidak lengkap, menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan Data
1 hari
* Apabila lengkap menerbitkan bukti registrasi
3 Proses Rekomendasi 1 hari
2 hari
4 Petugas loket menerima Rekomendasi yang telah 1hari ditandatangani Direktur
5 Pemohon menunjukkan bukti registrasi untuk
pengambilan Rekomendasi
Berkas
Kelengkapan berkas
Berkas
Surat
Bukti Registrasi
Surat Rekomendasi
Ketua Tim
Rekom Insentif Pajak
Bukti Registrasi
Surat Rekomendasi
Proses
Persetujuan Direktur
10
LAMPIRAN – LAMPIRAN(SURAT EDARAN DIREKTUR INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKA NO. 864/BIM.5/8/2013)
FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI
FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PHK
DAFTAR ISIAN FORMULIR PERUSAHAAN
TERIMA KASIH
DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTURJl. Gatot Subroto Kav. 52 – 53 JAKARTA. 12950
Telp. : (021) 5251127, Fax. : (021) 5252978 www.kemenperin.go.id