Pada tahun 2014 lalu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Menteri Kesehatan (Menkes), Nafsiah Mboi untuk lengser dari jabatannya. Buruh menilai, menkes gagal mengurusi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sedianya akan menjadi garansi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan yang baik. Namun, didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Jamkes) mengandung unsur diskriminasi terhadap hak rakyat untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Menurut Serikat Pekerja Nasional, dalam Perpres Jamkes BPJS seharusnya berbentuk badan hukum publik. Namun, dalam UU BPJS hanya disebut berbadan hukum. Padahal ketentuan BPJS mencakup jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan negara sebagai penyelenggara BPJS. Jika berbadan hukum semata, pelaksana BPJS dapat dilakukan oleh korporasi privat. Bila pemeliharaan kesehatan pekerja dan keluarga ditanggung oleh buruh, melalui pemotongan gaji buruh, maka hal ini dapat membebani kehidupan buruh yang sudah merangkak dengan sejumlah masalah, seperti kenaikan BBM, TDL dan Pemotongan dari Pajak Penghasilan. Karena itu, buruh meminta pemerintah mengembalikan jaminan kesehatan untuk buruh seperti saat dikelola Jamsostek, di mana buruh tak menanggung seluruh biaya iuran. Mereka ingin jaminan, baik itu untuk kesehatan, hari tua dan kematian dikembalikan seperti sebelum digulirkannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS. Penerapan iuran bagi buruh oleh BPJS dinilai sangat merugikan nasib buruh dan lebih menguntungkan bagi pihak pengusaha.

Sebab, dengan bergulirnya BPJS kesehatan ini, pihak pengusaha tidak lagi mengeluarkan seluruh biaya jaminan untuk para buruh.