pajak daerah dan pnbp

8/18/2019 Pajak Daerah Dan PNBP

1/17

Pajak Daerah dan PNBP

Kelompok 2 :

1.Adinda Mutiarasari 150114000

2.!mnie primiana 1501140122

".Mimma A#u N 1501144..

4.$e%%# &ama $itri 1501144052

5.$uroidatul 'ail# 150114412(

).Ati*ah +iara 1501144150

,.-ut D#ta 1501144..

AB " 0"


2/17

Dasar /ukum

ndanundan & Nomor "4 +ahun 2000 tentanPeru%ahan atas ndanundan & Nomor 1 +ahun

1((, tentan Pajak Daerah dan &etri%usi Daerah

Peraturan Pemerintah & Nomor )5 +ahun 2001

+entan Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah & Nomor )) +ahun 2001

+entan &etri%usi Daerah


3/17

Penertianpenertian

3 Daerah Otonom #an selanjutn#a dise%utdaerah adalah kesatuan mas#arakat hukum#an mempun#ai %atas Daerah tertentu%erenan menatur dan menuruskepentinan mas#arakat setempat menurutprakarsa sendiri %erdasarkan aspirasimas#arakat dalam ikatan Neara Kesatuan &.

3 Kepala Daerah adalah u%ernur %ai DaerahPropinsi atau Bupati %ai Daerah Ka%upaten

atau 6alikota %ai Daerah Kota.


4/17

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangkapenyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uangtermasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungandengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Ruang Lingkup Keuangan Daerah:

a. Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan retribusi daerah serta

melakukan peminjaman;b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahandaerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

. Penerimaan daerah;

d. Pengeluaran daerah;

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupauang! surat berharga! piutang! barang! serta hak"hak lain yg dapatdinilai dengan uang! termasuk kekayaan yg dipisahkan padaPerusahaan Daerah;

#. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalamrangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan$ataukepentingan umum.

Penertianpenertian


5/17

Penertianpenertian

3 Pajak Daerah adalah iuran aji% #an dilakukan olehoran pri%adi atau %adan kepada Daerah tanpa im%alanlansun #an seim%an7 #an dapat dipaksakan%erdasarkan peraturan perundanundanan #an%erlaku7 #an diunakan untuk mem%ia#ai

pen#elenaraan pemerintah Daerah dan pem%anunanDaerah.

3 Retribusi Daerah adalah punutan Daerah se%aaipem%a#aran atas jasa atau pem%erian i8in tertentu #an

khusus disediakan dan9atau di%erikan oleh PemerintahDaerah untuk kepentinan oran pri%adi atau %adan.


6/17

Kriteria enis Pajak Ka%upaten9Kota #an dapat ditetapkan

denan Peraturan Daerah:

3 %ersi#at pajak dan bukan retribusi;3 Objek pajak terletak atau teradapat di wilayah Daerah

Kabupaten$Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitasyang ukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayahKabupaten$Kota ybs;

3 Objek dan Dasar Pengenaan Pajak tidak bertentangan dengankepentingan umum;3 Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan$atau

objek Pajak Pusat;3 Potensinya memadai;3 &idak memberikan dampak ekonomi yang negati#;

3 'emperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;dan

3 'enjaga kelestarian lingkungan.


7/17

enisjenis Pajak Daerah

Pajak Propinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airb. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Ac. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotord. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan Air Permukaan

Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

b. Pajak !estoranc. Pajak Hiburand. Pajak !eklamee. Pajak Penerangan "alanf. Pajak Pengambilan Bahan #alian #olongan $g. Pajak Parkir.


8/17

+ari; Pajak Propinsi

+ari; Pajak Kendaraan Bermotor:3 175< untuk kendaraan %ermotor %ukan umum3 1< untuk kendaraan umum3 075< untuk kendaraan %ermotor alatalat %erat

dan alatalat %esar

+ari; Pajak Kendaraan di atas air : 175<

+ari; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: 5<

+ari; Pajak Penam%ilan dan Peman;aatan Air Baah+anah dan Air Permukaan:

320< untuk Air Baah +anah

310< untuk Air Permukaan


9/17


10/17

+ari; Pajak Ka%upaten9Kota

+ari; Pajak &estoran ditetapkan palin tini se%esar 10<

+ari; Pajak /i%uran ditetapkan palin tini se%esar "5<

+ari; Pajak /otel ditetapkan palin tini se%esar 10<

+ari; Pajak &eklame ditetapkan palin tini se%esar 25<

+ari; Pajak Peneranan alan ditetapkan palin tini se%esar 10<

+ari; Pajak Penam%ilan Bahan alian olonan - ditetapkan palintini se%esar 20<

+ari; Pajak Parkir ditetapkan palin tini se%esar 20<


11/17

3 Dasar /ukum:Dasar /ukum:

1.1. No. 20 +ahun 1((, +entan Penerimaan Neara No. 20 +ahun 1((, +entan Penerimaan NearaBukan Pajak.Bukan Pajak.

2.2. PP No. 22 +ahun 1((, tentan enis Pen#etoranPP No. 22 +ahun 1((, tentan enis Pen#etoranPenerimaan Neara Bukan Pajak.Penerimaan Neara Bukan Pajak.

".". KMK No. 0)9KMK.0192001 tentan +ata -araKMK No. 0)9KMK.0192001 tentan +ata -araPenunaan Penerimaan Neara Bukan Pajak padaPenunaan Penerimaan Neara Bukan Pajak padaPeruruan +ini.Peruruan +ini.

4.4. Perdirjen Per%endaharaan No. 029P.B92005 tentanPerdirjen Per%endaharaan No. 029P.B92005 tentanMekanisme Pelaksanaan Pem%a#aranAtas Be%anMekanisme Pelaksanaan Pem%a#aranAtas Be%an

Anaran Pendapatan dan Belanja Neara. Anaran Pendapatan dan Belanja Neara.

Penerimaan Neara Bukan Pajak =PNBP>Penerimaan Neara Bukan Pajak =PNBP>


12/17

3 Penerimaan Neara Bukan Pajak adalah seluruhPenerimaan Neara Bukan Pajak adalah seluruh

penerimaan pemerintah pusat #an tidak %erasalpenerimaan pemerintah pusat #an tidak %erasal

dari penerimaan perpajakan =Pasal 1 a#at 1 dari penerimaan perpajakan =Pasal 1 a#at 1

No. 2091((,7 pasal 1 a#at 1 KMK No. 11592001>.No. 2091((,7 pasal 1 a#at 1 KMK No. 11592001>.3 Penerimaan Neara Bukan Pajak =PNBP> padaPenerimaan Neara Bukan Pajak =PNBP> pada

Peruruan +ini adalah penerimaan #anPeruruan +ini adalah penerimaan #an

diperoleh dari pen#elenaraan keiatandiperoleh dari pen#elenaraan keiatan

pendidikan se%aaimana dimaksud dalam PP No.pendidikan se%aaimana dimaksud dalam PP No.

2291((,.2291((,.

Penertian PNBPPenertian PNBP


13/17

1.1. Penerimaan Neara Bukan Pajak =PNBP>Penerimaan Neara Bukan Pajak =PNBP>

pada Peruruan +ini merupakan salahpada Peruruan +ini merupakan salah

satu sum%er pem%ia#aan P+N =Pasal "satu sum%er pem%ia#aan P+N =Pasal "

a#at 1 KMK No. 11592001>.a#at 1 KMK No. 11592001>.

2.2. Pem%ia#aan se%aaimana dimaksudPem%ia#aan se%aaimana dimaksud

dalam a#at 1 diunakan untuk keiatandalam a#at 1 diunakan untuk keiatan

!perasional dan n?estasi =Pasal " a#at!perasional dan n?estasi =Pasal " a#at2>.2>.

Penunaan PNBPPenunaan PNBP


14/17

3 @um%anan Pem%inaan Pendidikan =@PP>@um%anan Pem%inaan Pendidikan =@PP>3 an Kuliah +unal =K+>an Kuliah +unal =K+>3 @um%anan Penem%anan $asilitas Pendidikan =@P$P>@um%anan Penem%anan $asilitas Pendidikan =@P$P>3 Penerimaan Non +'Penerimaan Non +'

a.a. !rdik9!rmaa!rdik9!rmaa%.%. KKNKKN

.. jian @kripsi9Komprehensi9jian @emester Pendek.jian @kripsi9Komprehensi9jian @emester Pendek.

d.d. PK'9PKP =Praktek Kerja 'apan>PK'9PKP =Praktek Kerja 'apan>

e.e. Bia#a isudaBia#a isuda;.;. Bia#a penda;taran MABABia#a penda;taran MABA

.. MajalahMajalah

h.h. +ranskrip 9 'ealisir ja8ah+ranskrip 9 'ealisir ja8ah

i.i.

+oa+oa

N@N@ PN&MAAN PNBPN@N@ PN&MAAN PNBP


15/17

j j.. Praktikum 9 jian PraktekPraktikum 9 jian Praktek

k.k. KursusKursus

l.l. jian Masuk @PK@7 @PKD7 dan @PMK.jian Masuk @PK@7 @PKD7 dan @PMK.m.m. PoliklinikPoliklinik

n.n. an Asuransian Asuransi

o.o. +es Kesehatan+es Kesehatan

p.p. 'ainlain penerimaan dari mas#arakat'ainlain penerimaan dari mas#arakat

3 Penerimaan dari Kontrak Kerja @amaPenerimaan dari Kontrak Kerja @ama

a.a. Di %idan Penelitian.Di %idan Penelitian.

%.%. Di %idan Pena%dian Mas#arakat.Di %idan Pena%dian Mas#arakat.

.. Di %idan lainn#a.Di %idan lainn#a.


16/17

3 Penerimaan @um%anan dan /i%ahPenerimaan @um%anan dan /i%aha.a. BAPPDABAPPDA

%.%. PemdaPemda

.. BeasisaBeasisa

d.d. Alumni Alumni

e.e. Alih jenjan Alih jenjan

;.;. @um%anan dan /i%ah Peroranan@um%anan dan /i%ah Peroranan

.. 'ainlain'ainlain3 Penerimaan dari @eaPenerimaan dari @ea

a.a. Ke%un -anar ati KertoKe%un -anar ati Kerto

%.%. Kolam @um%erpasir Kolam @um%erpasir

.. +aman +ernak @um%er @ekar +aman +ernak @um%er @ekar d.d. @ea edun@ea edun

e.e. /asil Penjualan asa Komputer /asil Penjualan asa Komputer

;.;. 'ainlain penerimaan'ainlain penerimaan


17/17

K+N+AN APAB'A +DAK MNC+!& PNBPK+N+AN APAB'A +DAK MNC+!& PNBP

No. 2091((, Pasal 21 No. 2091((, Pasal 21

a.a. +idak mem%a#ar7 tidak men#etor dan tidak melaporkan+idak mem%a#ar7 tidak men#etor dan tidak melaporkan jumlah PNBP #an terutan. jumlah PNBP #an terutan.

%.%. +idak memperhatikan atau tidak meminjamkan %uku+idak memperhatikan atau tidak meminjamkan %ukuatatan atau dokumen lainn#a pada aktu pemeriksaan7atatan atau dokumen lainn#a pada aktu pemeriksaan7

atatan atau dokumen lain #an palsu atau dipalsukanatatan atau dokumen lain #an palsu atau dipalsukanseolaholah %enar.seolaholah %enar.

.. +idak men#ampaikan laporan PNBP #an terutan+idak men#ampaikan laporan PNBP #an terutan

d.d. Men#ampaikan laporan PNBP #an terutan tidak %enarMen#ampaikan laporan PNBP #an terutan tidak %enaratau tidak lenkap atau melampirkan keteranan #anatau tidak lenkap atau melampirkan keteranan #an

tidak %enar7 atau tidak melampirkan keteranan #antidak %enar7 atau tidak melampirkan keteranan #an%enar7 sehina menim%ulkan keruian pada pendapatan%enar7 sehina menim%ulkan keruian pada pendapatanneara7 dipidana : denan pidana penjara palin lama )neara7 dipidana : denan pidana penjara palin lama )=enam> tahun dan denda palin %an#ak 4 =empat> kali=enam> tahun dan denda palin %an#ak 4 =empat> kali jumlah PNBP #an terutan. jumlah PNBP #an terutan.

pajak daerah dan pnbp

Documents