pajak rokok daerah (2014) dan dana bagi hasil cukai tembakau sbg sumber pembiayaan...

Gedung Nathanael Iskandar – Lantai 2 & 3, Kampus FEUI, Depok 16424 Indonesia Phone: +62 (21) 787-2911 Fax.: +62 (21) 787-2909 - E-mail: [email protected] Website: www.ldfeui.org

LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

Pajak Rokok Daerah (2014) dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) sebagai

Sumber Pembiayaan Kesehatan

Abdillah Ahsan MSE. Peneliti Lembaga Demografi-FEUI

Dosen FEUI


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

Outline

• Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau • Pajak Rokok Daerah • Peluang Pembiayaan Kesehatan


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

Pajak Rokok Daerah (UU No 28 tahun 2009)

Pasal 26 1. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. 2. Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. 3. Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak

dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia


Pasal 27 (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan

importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

(3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

(4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia


Pasal 28 1. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang

ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 29 1. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

persen) dari cukai rokok.


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia


• Pasal 30 Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia


• Pasal 31 Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian

provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia


• Pasal 181 Ketentuan mengenai Pajak Rokok

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

Perkiraan Besarnya Pajak Rokok Daerah jika Diberlakukan saat ini

Tahun

Cukai Hasil Tembakau

(Rp. Trilyun)

Total Penerimaan Pemerintah (Rp. Trilyun)

% Cukai Hasil

Tembakau

2000 13,8 205,34 6,7

2001 18,3 301,08 6,1

2002 23,08 298,6 7,73

2003 26,4 341,4 7,73

2004 28,64 407,9 7,02

2005 32,65 493,9 6,61

2006 36,96 636,2 5,81

2007 43,48 706,1 6,16

2008 49,92 959,5 5,2

2009 53,3 871 6,1

- Jika diberlakukan sekarang maka besarnya pajak rokok daerah sebesar

Rp. 5,3 T - setiap kabupaten

diperkirakan akan menerima rata-rata Rp. 5 M 2,5 M nya untuk Kesehatan


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

Perkiraan Besarnya Pajak Rokok pada 2014

2007 43

2008 50

2009 53

2010 57

2011 62

2012 66

2013 71

2014 77

• Diperkirakan pada 2014 besarnya pajak rokok daerah = Rp. 7,7 T

• Diperkirakan setiap kabupaten akan menerima rata-rata Rp. 15 M

Rp. 7,5 M untuk Kesehatan


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau UU No. 39 Tahun 2007


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

DBHCT UU No. 39 tahun 2007


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

UU No. 39 Tahun 2007


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

No. Provinsi 2008 2009 2010

1 NAD - - 2.78 2 Sumatera Utara 1.42 6.83 10.38 3 Sumatera Barat - - 4.56 4 Jambi - - 2.12 5 Sumatera Selatan - - 1.76 6 Lampung - - 2.05 7 Banten - - 2.96 8 DKI Jakarta - - 1.46 9 Jawa Barat 9.47 119.04 69.55

10 Jawa Tengah 52.19 328.65 258.60

11 DI Yogyakarta 1.04 9.18 16.43

12 Jawa Timur 135.84 601.34 613.45 13 Bali - - 8.01 14 Nusa Tenggara Barat - - 109.38 15 Nusa Tenggara Timur - - 2.25 16 Kalimantan Tengah - - 1.60 17 Kalimantan Selatan - - 1.92 18 Kalimantan Timur - - 1.56 19 Sulawesi Selatan - - 7.59

Jumlah 200.00 1,065.06 1,118.50

Perkembangan Alokasi DBHCT (sumber Depkeu 2010) (dalam miliar rupiah)

14


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

DBHCT per Kabupaten 2010

• DBHCT 2010 .doc


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

Penggunaan DBH CHT (sumber Depkeu 2010)

a. Peningkatan kualitas bahan baku : 5 5

b. Pembinaan industri : 7 7

c. Pembinaan lingkungan sosial : 4 6

d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai : 1 1

e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal : 3 2

5 kegiatan utama 20 kegiatan 21 kegiatan

UU No.39 Tahun 2007 PMK No.84 Tahun 2008

Jumlah kegiatan

16

PMK No.20 Tahun 2009

Jumlah kegiatan


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

17

pembinaan kemampuan & ketrampilan kerja masy. di ling. industri & daerah penghasil bahan baku industri;

penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;

peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

penerapan manajemen limbah industri yg mengacu kpd (AMDAL);


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

18

penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau;

Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran , dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

Rekapitulasi Penggunaan DBHCT 2009

19

No. Uraian Provinsi

Sumatera Utara Jawa Barat Jawa Tengah D.I.

Yogyakarta Jawa Timur

Total Alokasi 6.833,13 % 119.049,2

1 % 328.654,78 % 9.182,9

4 % 601.349,12 %

Total Realisasi 962,13 14,08 36.151,02 30,37 224.339,64 68,26 1.000,5

7 10,90 418.861,40 69,65

1 Peningkatan Kualitas Bahan Baku 194,73 2,85 2.598,44 2,18 29.667,41 9,03 644,52 7,02 55.361,28 9,21

2 Pembinaan Industri 158,56 2,32 5.952,08 5,00 24.511,26 7,46 97,09 1,06 75.355,98 12,53

3 Pembinaan Lingkungan Sosial 212,16 3,10 16.043,33 13,48 134.363,68 40,88 186,21 2,03

257.631,71 42,84

4 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 166,98 2,44 9.100,68 7,64 25.170,49 7,66 71,77 0,78 26.984,19 4,49

5 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 229,70 3,36 2.456,48 2,06 10.626,80 3,23 0,98 0,01 3.528,24 0,59

Sisa Alokasi 5.871,00 85,92 82.898,19 69,63 104.315,1

4 31,74 8.182,37 89,10 182.487,7

2 30,35


LEM

BA

GA

DEM

OG

RA

FI

Faku

ltas

Ekon

omi U

nive

rsita

s In

done

sia

Terima Kasih

pajak rokok daerah (2014) dan dana bagi hasil cukai tembakau sbg sumber pembiayaan...

Documents