pancasila dalam konteks ketatanegaraan (dwita_darma)

Author: desak-mela

Post on 07-Jul-2018

223 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    1/22

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Pancasila merupakan dasar dari negara republik Indonesia, yang menjadi landasan

    dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berarti bahwa segala macam

     peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara

     Negara tidak boleh ada yang bertentangan dengan kaedah-kaedah pancasila itu sendiri.

    Seperti yang kita ketahui Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia itu dijabarkan

    dalam ketentuan UU !"#$. engan demikian, jika kita berbicara tentang Pancasila dalam

    konteks ketatanegaraan tidak lain adalah berbicara tentang ketentuan-ketentuan yang

    tertuang dalam UU !"#$. i lain sisi, Pancasila merupakan sumber hukum dasar Negara

     baik yang tertulis %Undang-Undang asar& maupun hukum dasar tidak tertulis atau

    convensi.  Pancasila juga dapat disebut sebagai suatu asas kerohanian Negara Republik 

    Indonesia, dimana Pancasila bermakna sebagai suatu sumber nilai, norma dan kaidah baik 

    moral maupun hukum dalam Republlik Indonesia. Pancasila juga berarti jiwa, semangat

    dan nilai pancasila hendaknya menjadi inti-isi yang menjiwai dan meliputi Negara dan

    kenegaraan Indonesia.

    'ika membahas tentang Negara dan ketatanegaraan Indonesia, kita harus ingat dan

     pahami kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan dan UU !"#$

    oleh para pendiri maupun tokoh pembentuk Negara Republik Indonesia, yaitu PP(I.

    Pancasila yang perumusannya terdapat dalam alaenia ke empat dalam pembukaan UU

    !"#$ dan telah ditetapkan pula oleh PP(I pada tanggal !) *gustus !"#$ bersamaan

    dengan ditetapkannya Pembukaan dan UU !"#$, yang rancangannya merupakan buah

    karya dari +PUP(I. Sehingga, Pancasila tidak dapat kita pisahkan keberadaan dan

    kebermaknaanya dengan Pembukaan UU !"#$, karena disamping perumusan Pancasila

    terdapat dalam Pembukaan, Pancasila bahkan merupakan substansi dari pembukaan UU

    !"#$. Pembukaan UU !"#$ yang merupakan sumber motiasi, aspirasi, cita hukum dan

    cita moral dalam kehidupan kebangsaan Indonesia memuat lima pokok-pokok pikiran,

    yang tidak lain adalah Pancasila. (emudian pokok-pokok pikiran itu menciptakan UU

    !"#$ dan dituang kembali kedalam pasal-pasal UU !"#$. leh karena itu pembahasan

    tentang konsepsi ketatanegraan menurut pancasila tidak lain adalah pembahasan pasal-

     pasal UU yang merupakan penjabaran atau implementasi konsepsi pancasila sebagai

    dasar ilsaat Negara Indonesia. UU bagi suatu Negara adalah merupakan sumber hukum

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    2/22

    dan landasan konstitusi yang tertinggi dalam Negara tersebut sebagai penjabaran konsepsi

    kehidupan kebangsaannya dalam bernegara di berbagai bidang sesuai dasar ilsaat Negara

    yang dianutnya.

    1.2 Rumusan Masalah

    a. eskripsi /eori0

    +agaimana kajian Pancasila dalam konteks (etatanegaraan Republik Indonesia1

     b. Pemecahan (asus0

    *pa yang menyebabkan degrarasi moral yang dilakukan oleh pelaksana

     pemerintah yang dalam hal ini adalah maraknya tindakan korupsi yang terjadi

    dalam lingkungan pemerintahan1 *pakah tidak menanamkan Pancasila dalam

    kehidupannya dan apakah para pelaksana pemerintahan tidak takut dengan

    hukum-hukum ketatanegaraan %UU !"#$ dan peraturan perundang-undangan

    lainnya&

    1.3 Tujuan Penulsan

    a. eskripsi /eori

    Untuk mengetahui kajian Pancasila dalam konteks (etatanegaraan Republik 

    Indonesia

     b. Pemecahan (asus

    Untuk mengetahui mengapa sangat marak sekali terjadinya korupsi pada

     pelaksana pemerintahan sehingga menimbulkan 2korupsi sebagai budaya dari

     pelaksanaan pemerintahan3, dan Untuk mengetahui mengapa pelaksana

     pemerintahan tidak tunduk akan UU !"#$ dan Pancasila yang dalam hal ini

    sebagai (etatanegaraan +angsa Indonesia.

    BAB II

    PEMBAHA!AN

    2.1 Pengertan "etatanegaraan

    4ukum /atanegara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi

    kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara

    tersebut. i lingkungan Negara-negara dunia, 4ukum tata negara dikenal berbagai istilah

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    3/22

    seperti halnya Negara +elanda umumnya memakai istilah 2staatsrech3 yang dibagi menjadi

    staatsrech in ruimere 5in %dalam arti luas& dan staatsrech In engere 5in %dalam arti sempit&.

    Staatsrech in ruimere zin  adalah 4ukum Negara. Sedangkan  staatsrech in engere zin

    adalah hukum yang membedakan 4ukum /atanegara dari 4ukum *dministrasi Negara

    %4ukum /ata Usaha Negara atau 4ukum /ata Pemerintah&. 'ika pada Negara Inggris pada

    umumnya memakai istilah 26ontitusional 7aw3, penggunaan istilah tersebut didasarkan

    atas alasan bahwa dalam 4ukum /ata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Sama

    halnya dengan Negara Perancis orang mempergunakan istilah 2roit 6onstitutionnel3 yang

    di lawankan dengan 2roit *dministratie3, dimana titik tolaknya adalah untuk 

    membedakan antara 4ukum /ata Negara dengan 4ukum *ministrasi Negara.

    +erikut ini adalah pandangan beberapa para ahli tentang pendapatnya mengenai

    (etatanegaraan0

    1. "usuma# Pu#j$se%$j$

    4ukum /ata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara %kesatuan atau

    ederal&, dan bentuk pemerintahan %kerajaan atau republik&, yang menunjukan

    masyarakat 4ukum yang atasan maupunyang bawahan, beserta tingkatan-

    tingkatannya %hierarchie&, yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan

    rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat

     perlengkapan %yang memegang kekuasaan penguasa& dari masyarakat hukum

    itu,beserta susunan %terdiri dari seorang atau sejumlah orang&, wewenang,

    tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

    2. &an &$llenh$'en

    4ukum /ata Negara adalah 4ukum /ata Negara yang mengatur semua

    masyarakat hukum atasan dan masyarakat 4ukum bawahan menurut tingkatannya

    dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan

    akhirnya menentukan badan-badan dan ungsinya masing-masing yang berkuasa

    dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan

    wewenang badan-badan tersebut.

    3. !(h$lten

    4ukum /ata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara.

    (esimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana

    kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta

    tugasnya masing-masing.

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    4/22

    Setelah mempelajari rumusan-rumusan deinisi tentang 4ukum /ata Negara dari

     berbagai sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di

    antara para ahli mengenai hal ini. ari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat

    mengetahui bahwa sebenarnya0

    !. 4ukum /ata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum

    kenegaraan yang berada di ranah hukum publik 

    8. einisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak 

    hanya mencakup kejian mengenai organ negara, ungsi dan mekanisme hubungan

    antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait

    mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga negara

    9. 4ukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai recht  atau hukum dan apalagi

    sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai lehre atau

    teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai erassungrecht

    %hukum konstitusi& dan sekaligus erassunglehre %teori konstitusi&

    #. 4ukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara

    dalam keadaan diam %staat in rust& maupun mempelajari negara dalam keadaan

     bergerak %staat in beweging&

    ari deinisi-deinisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa 4ukum /ata Negara

    adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara

    alat perlengkapan negara dalam garis ertikal dan hori5ontal serta kedudukan warga negara

    dan hak-hak asasinya.

    2.2 Pem)ukaan Un#ang*Un#ang Dasar 1+,-

    Seperti yang kita ketahui Pancasila tidak dapat dipisahkan keberadaan dan

    kebermaknaanya dengan Pembukaan UU !"#$, karena disamping perumusan Pancasila

    terdapat dalam Pembukaan UU !"#$, Pancasila bahkan merupakan substansi dari

     pembukaan UU !"#$. Pembukaan UU !"#$ yang merupakan sumber motiasi,

    aspirasi, cita hukum dan cita moral dalam kehidupan kebangsaan Indonesia memuat lima

     pokok-pokok pikiran, yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri. alam pembukaan UU

    !"#$ terdiria atas empat alenia, dan setiap alenia itu sendiri memiliki arti dan

    spesiikasinya masing-masing. imana alenia pertama, kedua, dan ketiga menitikberatkan

    tentang serangkaian terbentuknya atau terwujudnya Negara Indonesia, adapun pada bagian

    alenia ke empat memuat dasar-dasar undamental negara yaitu 0 tujuan Negara, ketentuan

    UU, bentuk Negara, dan dasar ilsaat Negara pancasila %(aelan:!#)&.

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    5/22

    2.2.1 Pem)ukaan UUD 1+,- se)aga Tert) Hukum Tertngg

    (edudukan Pembukaan UU !"#$ dalam kaitannya dengan tertib hukum

    Indonesia, memiliki dua aspek yang sangat undamental, yaitu 0 pertama, memberikan

    actor-aktor yang mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia, dan kedua

    memasukkan diri dalam tata tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi

    %(aelan:#)&. (edudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan

    UU !"#$ ialah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia hal itu

    dikarenakan Pancasila merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam

     penyelenggaraan Negara Indonesia. Sehingga seluruh peraturan perundang-undangan

    yang terdapat di Negara Indonesia haruslah bersumber pada pembukaan UU !"#$

    yang didalamnya terkandung asas kerohanian Negara atau dasar ilsaat Negara

    Republik Indinesia. Pembukaan UU !"#$ juga sudah menentukan tertib hukum

    Indonesia. ;aka, konsekuensinya Pembukaan UU !"#$ secara hukum, tidak dapat

    diubah. 4al ini sesuai dengan ketetapan No

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    6/22

     penjajahan. +ukan saja bertekad untuk merdeka, namun +angsa Indonesia juga

     berusaha untuk tetap berdiri dibarisan yang terdepan untuk menentang dan

    menghapuskan penjajahan di atas unia ini. idalam alenia pertama, tedapat

     pernyataan dalil objekti dan dalil subjekti. alil objekti menjelaskan bahwa

     penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya

    harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di unia ini dapat menjalankan hak 

    kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya. isitulah letak moral luhur dari

     pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan dalil subjekti disini berarti aspirasi

    masyarakat Indonesia itu sendiri utuk membebaskan diri dari penjajahan. ari

     pernyataan dalil diatas, maka kewajiban bangsa untuk senantiasa berjuang melawan

    setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Semua itu sudah

     jelas tercantum dalam Pembukaan UU yang akan tetap menjadi landasan pokok untuk 

    mengendalikan politik 7uar Negeri.

    ). *lenia kedua

     berbunyi0 2an perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat

    yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan

     pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil

    dan makmur3 bunyi alenia tersebut dapat menunjukkan rasa kebangsaan dan

     penghargaan kita atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini. 4al ini bermakna bahwa

    kita tidak dapat melupakan begitu saja keterkaitan peristiwa yang terjadi sekarang dan

    kemarin, karena apa yang kita ambil sekarang adalah hasil yang kita perbuat kemarin,

    dan menentukan keadaan yang akan datang. Pada alenia ini juga menjelaskan bahwa

    kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan

    mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

    (. *lenia ketiga

     berbunyi0 2*tas berkat rakhmat *llah Aang ;aha (uasa dan dengan didorongkan

    oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

    Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya3. (alimat tersebut bukan saja

    menegaskan apa yang menjadi motiasi nyata dan materiil bangsa Indonesia, untuk 

    menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motiasi spiritualnya,

     bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh *llah Aang

    ;aha (uasa. 4al tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kebidupan

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    7/22

    yang berkeseimbangan material dan spiritual serta keseimbangan kebidupan di dunia

    dan di akhirat. *linea ini memuat motiasi spiritual yang luhur dan mengilhami

    Proklamasi (emerdekaan %sejak dari Piagam 'akarta& serta menunjukkan pula

    ketaBwaan bangsa Indonesia kepada /uhan Aang ;aha Csa. +erkat rahmat-Nyalah

     bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya, dan

    mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.

    #. *lenia keempat

     berbunyi0 2(emudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan

    negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

    Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

    dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

    abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu

    dalam suatu Undang-Undang asar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan

    negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada0

    (etuhanan Aang ;aha Csa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,

    dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan=

     perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

    Indonesia3. *linea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip

    dasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.

    /ujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan D... Pemerintah Negara Indonesia

    yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan

    untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

    melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

    keadilan sosialD. Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan

    itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang

    asar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 

    Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila. engan rumusan yang

     panjang dan padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang asar !"#$

    sekaligus menegaskan0

    !. Negara Indonesia mempunyai ungsi yang sekaligus menjadi tujuannya

    yaitu0melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

    memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

    melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

    dan keadilan sosial.

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    8/22

    8. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat

    9. Negara Indonesia mempunyai dasar alsaah Pancasila, yaitu (etuhanan

    Aang ;aha Csa, (emanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,

    (erakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan

     perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    2.2., Hu)ungan antara Pan(asla #engan Pem)ukaan UUD 1+,-

    Pancasila sebagai substansi daripada pembukaan UU !"#$ adalah sumber dari

    segala sumber hukum Republik Indonesia. leh karenanya itu penting bagi bangsa

    Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya yang harus sesuai dengan Pancasila, artinya

    cara dan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam

     pancasila. Sedangkan cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UU !"#$.

    leh karena itu Pancasila dan Pembukaan UU mempunyai hubungan yang sangat eratyang harus dijalankan dengan serasi, selaras, dan seimbang. Untuk lebih jelasnya

    hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut0

    Pokok pikiran dalam Pembukaan UU !"#$0

    I %Sesuai dengan Pancasila ke 9&

    II %Sesuai dengan Pancasila ke $&

    III %Sesuai dengan Pancasila ke #&

    I? %Sesuai dengan Pancasila ke ! dan ke 8&

    2.2.- Hu)ungan antara Pem)ukaan #engan Pasal*asal UUD 1+,-

    Isi UU !"#$ dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu0

    a. +agian pertama, adalah pembukaan UU !"#$ yang terdiri dari empat alenia,

    dimana alenia terakhir memuat asar Negara Pancasila

     b. +agian kedua, terdiri dari pasal Epasal UU !"#$ yang terdiri atas 8F +ab, @9

    Pasal, 9 pasal *turan Peralihan dan 8 pasal *turan /ambahan.

    ari penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa bagian pertama %Pembukaan&

    memiliki kedudukan yang paling tinggi daripada yang kedua. 4al ini dikarenakan

     pembukaan memenuhi persyaratan untuk disebut Pokok (aidah Gundamental Negara

    Republik Indonesia. *dapun syarat-syarat itu adalah0

    !. ilihat dari sejarah terjadinya, Pembukaan ditentukan oleh pembentuk Negara

    %PP(I&.

    8. ilihat dari isinya, pembukaan memuat alsaah Negara %Pancasila&, asas

     politik Negara %Republik yang berkedaulatan&, tujuan Negara %yang melindungi

    segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    9/22

    memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

    melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

    abadi, dan keadilan sosial&

    9. Pembukaan menetapkan adanya suatu UU Negara Indonesia.

    2.2./ Hu)ungan antara Pem)ukaan UUD 1+,- #engan Pr$klamas 10

    Agustus 1+,-

    4ubungan antara Pembukaan UU !"#$ dengan Proklamasi [email protected] *gustus !"#$

    memang memiliki hubungan yang sangat principal dimana0

    Proklamasi [email protected] *gustus !"#$ memuat dua hal pokok, yaitu

    a. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.

     b. /indakan-tindakan yang harus segera diselenggarakan sehubungan dengan

     pernyataan kemerdekaan itu.

    Sedangkan dalam Pembukaan UU !"#$, terutama dalam alenia ketiga memuat

     pernyataan kemerdekaan dan alenia keempat memuat tindakan yang harus dilaksanakan

    setelah adanya Negara.

    4ubungan antara pembukaan UU !"#$ dengan Proklamasi [email protected] *gustus !"#$

    adalah

    a. *lenia pertama, kedua dan ketiga dalam Pembukaan UU !"#$ memberi

     penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi [email protected] *gustus !"#$

     b. *lenia keempat pembukaan UU !"#$ memberi penanggung jawaban

    terhadap dilaksanakannya proklamasi [email protected] *gustus !"#$

    ;aka, dengan demikian Pembukaan UU !"#$ merupakan amanat yang sangat

    luhur dari proklamasi [email protected] agustus !"#$. leh karena itu konstruksi Negara proklamasi

    seperti yang dicita-citakan oleh +angsa Indonesia pada saat Negara itu diproklamasikan,

    hanyalah dapat dilihat, dihayati dari dalam Pembukaan UU !"#$. imana, artinya

     Negara proklamasi [email protected] *gustus !"#$ hanya dapat disusun dan diselenggarakan

     berdasarkan Pembukaan UU !"#$, termasuk Pancasila yang ada didalamnya sebagai

     peran yang amat penting.

    2.3 !truktur emerntahan n#$nesa )er#asarkan UUD 1+,-

    2.3.1 Dem$kras n#$nesa se)agamana #ja)arkan #alam Un#ang*Un#ang Dasar

    1+,- hasl ama#emen 22

    emokrasi di Indonesia yang tertuang dalam UU !"#$ selain mengakui adanya

    kebebasan dan persamaan hak juga sekaligus mengakui perbedaan serta

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    10/22

    keberanekaragaman mengingat indonesia adalah 2+hineka /unggal Ika3, berdasar pada

    moral persatuan, (etuhanan dan kemanusiaan yang beradab.

     Penjabaran demokrasi menurut UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan indonesia

     asca amademen !""!

    (onsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam pembukaan UU !"#$ ialah

    kedaulatan berada ditangan rakyat. Rumusan kedaulatan ditangan rakyat ini

    menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat

    adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara.

    Sehingga rakyat adalah paradigma sentral kekuasaan negara. *dapun rincian struktural

    ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut UU !"#$ alalah

    sebagai berikut0

    a. #onse kekuasaan

    (onsep kekuasaan negara menurut demokrasi sebagian terdapat dalam UU !"#$

    sebagai berikut0

    !. (ekuasaan di tangan rakyat

     Negara Republik Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan

    tertinggi adalah di tangan rakyat dan realisasinya diatur dalam Undang-Undang

    asar Negara.

    8. Pembagian kekuasaan

    (ekuasaan didelegasikan kepada lembaga negara sesuai dengan ungsinya

    masing-masing sesuai dengan UU !"#$. Pendelegasian kekuasaan dalam

    kasanah ilmu hukum tatanegara dan ilmu plolitik dikenal dengan istilah

    2distribution o power3 yang merupakan unsur mutlak dari negara demokrasi.

    9. Pembatasan kekuasaan

    Pembatasan kekuasaan menurut konsep UU !"#$, dapat dilihat melalui proses

    atau mekanisme $ tahunan kekuasaan dalam UU !"#$. alam pembatasan

    kekuasaan menurut konsep mekanisme $ tahunan kekuasaan menurut UU !"#$

    mencakup antara lain0 periode kekuasaan, pengawasan kekuasaan dan

     pertanggungjawaban kekuasaan.

    b. #onse engambilan keutusan

    (onsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata negara Indonesia

    adalah berdasarkan0

    !. (eputusan didasarkan atas suatu musyawarah sebagai asasnya, artinya keputusan

    diambil dari musyawarah dalam mencapai muakat.

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page 10

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    11/22

    8. 'ika muakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara

    terbanyak.

    c.#onse engawasan

    (onsep pengawasan demokrasi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU

    !"#$ pada dasarnya adalah sebagai berikut0

    !. ilakuakan oleh seluruh warga negara, karena kekuassaan di dalam sistem

    ketatanegaraan Indonesia adalah ditangan rakyat.

    8. Secara ormal ketatanegaraan pengawasan berada pada PR 

    d. #onse ertisiasi

    (onsep partisipasi menyangkut seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan

    kemasyarakatan dan partisipasi itu terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia

    sebagaimana termuat dalam UU !"#$.

    2.3.2 !stem emerntahan negara menurut UUD 1+,- hasl ama#emen 22

    Sistem pemerintah di Indonesia dikenal dengan 2/ujuh (unci Pokok Sistem

    Pemerintahan Negara3 sebelum amademen. an setelah amademen tujuh kunci tersebut

    mengalami beberapa perubahan. Setelah amademen sistem pemerintahan negara

    menurut UU !"#$ adalah sebagai berikut0

    a. $ndonesia ialah negara %ang berdasarkan atas hukum &rechsstaat'

    Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum %rechsstaat& dan bukan berdasarkan

    kekuasaan %machtsstaat&. 4al ini berarti bahwa negara, termasuk di dalamnya

    Pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan suatu tindakan

    apapun, harus dilandasi atas hukum yang berlaku atau harus dapat

    dipertanggungjawabkan secara hukum. /ekanan pada hukum %recht& di sini dihadapakan

     pada kekuasaan %macht&. Prinsip sistem ini akan tampak dalam rumusan pasal-pasalnya,

     juga akan sejalan dan merupakan pelaksanaan pokok-pokok pikiran yang terkandung

    dalam pembukaan UU !"#$ yang diwujudkan oleh cita-cita hukum %rechtsidee& yang

    menjiwai UU !"#$ dan hukum dasar yang tidak tertulis.

    b. Sistem konstitusional 

    Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi %hukum dasar&, tidak bersiat

    absolute %kekuasaan yang tidak terbatas&. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara

     pengadilan pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan

    sendirinya juga oleh ketentuanEketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional,

    (etetapan ;PR, Undang-Undang dan sebagainya. engan demikian sistem ini

    memperkuat dan menegaskan lagi sistem negara hukum seperti dikemukakan di atas.

    c. #ekuasaan negara %ang tertinggi di tangan rak%at 

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page 11

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    12/22

    ;enurut UU !"#$ hasil amademen 8FF8 kekuasaan tertinggi berada di tangan

    rakyat, dan dilaksanakan menurut UU %pasal !ayat 8&. 4al ini berarti terjasi suatu

    reormasi kekuasaan tertinggi dalam negara secara kelembagaan tinggi negara,

    walaupun esensinya tetap rakyat yang memiliki kekuasaan. ;PR menurutUU !"#$

    hasil amademen 8FF8, hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan UU, melantik 

    Presiden dan Hakil Presiden, serta memberhentikan Presiden=Hakil Presiden sesuai

    masa jabatan, atau jikalau melanggar suatu konstitusi.

    d. Presiden ialah en%elenggara emerintahan negara %ang tertinggi di saming (P)

    dan DP)

    +erdasarkan UU !"#$ hasil amademen 8FF8, presiden merupakan penyelenggara

     pemerintahan tertinggi disamping ;PR dan PR, karena Presiden dipilih langsung oleh

    rakyat UU 8"#$ pasal >* ayat !. 'adi menurut UU !"#$ ini Presiden tidak lagi

    merupakan mandataris ;PR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat.

    e. Presiden tidak bertanggungjawab keada DP)

    ;enurut UU !"#$, diamping Presiden adalah ewan Perwkilan Rakyat %PR&.

    Presiden harus mendapat persetujuan PR untuk membentuk Undang-Undang pasal $

    ayat ! dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan

     pasal 89. leh karena itu, Presiden harus bekerjasama dengan ewan, akan tetapi

    Presiden tidak bertanggungjawab kepada ewan, artinya kedudukan Presiden tidak 

    tergantung pada ewan.

     *. (enteri negara ialah embantu residen+ menteri negara tidak bertanggungjawab

    keada dewan erwakilan rak%at 

    alam UU !"#$ dijelaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan tugas

     pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri negara %pasal [email protected] ayat ! UU !"#$ hasil

    amademen&, Presiden mengangkat dan memberhentikan ;enteri-;enteri Negara %pasal

    [email protected] ayat 8 UU !"#$ hasil amademen&. ;emteri-;enteri Negara itu tidak 

     bertanggungjawab kepadan ewan Perwakilan Rakyat. (edudukannya tidak bergantung

    kepada ewan Perwakilan Rakyat.

     g. #ekuasaan keala negara tidak tak,terbatas

    ;enurut UU !"#$ hasil amademen 8FF8, Presiden dan Hakil Presiden dipilih oleh

    rakyat secara langsung. engan demikian dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara

    Presiden tidak lagi merupakan mandataris ;PR bahkan sejajar dengan PR dan ;PR.

    4anya jikalau Presiden melanggar Undang-Undang maupun Undang-Undang asar,

    amak ;PR dapat melakukan impeachment. Presiden tidak dapat membubarkan PR 

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page 12

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    13/22

    maupun ;PR. (ecuali itu Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara

    ewan Perwakilan Rakyat.

    2.3.3 Negara n#$nesa a#alah negara hukum

    ;enurut UU !"#$, Negara Indonedia adalah negara 4ukum, negar 4ukum yang

     berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan kekuasaan. 6iri-ciri negara hukum

    adalah0

    !. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan

    dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

    8. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan

    tidak memihak.

    9. 'aminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukum-Nya dapat

    dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus

    menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya, ketentuan ini menunjuklam

     bahwa di negara Indonesia dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia

     berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar 

    kekuasaan.

    2., Hu)ungan antara lem)aga*lem)aga negara )er#asarkan un#ang*un#ang #asar

    1+,-

    !.4.1 -ubungan antara (P) dan residen

    ;ajelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebgai

    wakil rakyat sesuai dengan UU !"#$ %pasal ! ayat 8& , di samping PR dan Presiden.

    Sesuai dengan ketentuan UU !"#$ hasil amandemen 8FF8, maka Presiden dapat

    diberhentikan sebelum habis masa jabatannya baik karena permintaannya sendiri atau

    karena tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan oleh ;PR.

    Pemberhentian Presiden oleh ;PR sebelum masa jabatannya berakhir, hanya mungkin

    dilakukan jikalau Presiden sungguh-sungguh telah melanggar hokum berupa

     penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

     perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

    dan=atau Hakil Presiden, pasal @*.

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page 13

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    14/22

     Namun demikian perlu dipahami bahwa oleh karena Presiden tidak diangkat oleh

    ;PR, maka Presiden tidak bertanggung jawab kepada ;PR, melainkan kepada rakyat

    Indonesia sesuai dengan ketentuan UU.

    !.4.! -ubungan antara (P) dan DP)

    ;ajelis Permusyawaratan Rakyat tediri atas anggota-anggota dewan Perwakilan

    Rakyat, dan anggota-anggota ewan Perwakilan aerah yang dipilih melalui Pemilu.

    ;engingat kedudukannya Sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang

    memegang kedaulatan rakyat tertinggi %pasal 8 ayat !& dan untuk menegakan martabat

    serta kewibawaannya, maka PR menyelesaikan masalah-masalah yang bersiat dasar,

    yang bersiat structural dan memiliki kekuasaan untuk mengubah UU, maka antara

    PR dengan ;PR harus melakukan kerja sama yang simultan dalam melakukan

     pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden.

    leh karena anggota PR seluruhnya merangkap anggota ;PR, maka ;PR 

    menggunakan PR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan

     pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana ditetapkan oleh

    ;PR.

    alam hal ini PR menggunakan hak-hak tertentu yang dimilikinya seperti hak 

    angket, hak amandemen, hak interpelasi, hak budget, hak /anya inisiati, Pasal 8F*.

    ;PR mempunyai tugas yang sangat luas, melalui wewenang PR, ;PR 

    mengemudikan pembuatan UU serta peraturan lainnya agar UU serta pengaturan-

     pengaturan itu sesuai dengan UU !"#$. ;elalui wewenang PR ia juga menilai dan

    mengawasi wewenang lembaga-lembaga lainnya.

    !.4. -ubungan antara DP) dan residen

    Sebagai sesamal lembaga dan sesame anggota badan legislati maka PR dan

    Presiden bersama-sama mempunyai tugas antara lain 0

    a. ;embuat UU pasal %pasal $ ayat !, 8F dan 8!& dan

     b. ;enetapkan UU tentang anggaran %pendapatan dan +elanja Negara %pasal 89

    ayat !&.

    ;embuat UU berarti menentukan kebijakan Politik yang diselenggarakan

    Presiden.

    ;enentukan +udget Negara pada hakekatnya berarti menetaokan rencana kerja

    tahunan. PR melalui *nggaran +elanja yang telah disetujui dan mengawasi

     pemerintah dengan eekti. i dalam pekerjaan untuk membuat UU, maka lembaga-

    lembaga Negara lainnya dapat diminta pendapatnya.

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page 14

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    15/22

    Sesudah PR bersama Presiden menetapkan UU dan R*P=R*+ Negara maka di

    dalam pelaksanaannya, PR berungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah.

    Pengawasan PR terhadap Presiden adalah suatu konsekuensi yang wajar %logis&, yang

     pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada PR 

    dalam arti partnership.

    Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh PR, dan dengan pengawasan tersebut, maka

    terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan PR tentang

    masalah-masalah pokok dari Negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UU

    sebagai landasan kerja.

    4al ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi UU !"#$ dinyatakan bahwa

    Presiden harus tergantung kepada ewan. Sebaliknya kedudukan PR adalah kuat,

    ewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. leh karena anggota-anggota PR 

    semuanya merangkap menjadi anggota-anggota ;PR, maka PR dapat senantiasa

    tindakan-tindakan Presiden jikalau ewan menganggap bahwa Presiden sungguh-

    sungguh melanggar pidana atau konstitusi yang telah, maka ;ajelis itu dapat

    melakukan siding istimewa untuk melakukan imeachment .

    +entuk kerjasama antar PR dan Presiden tidak boleh mengingkari partner 

    legislatinya. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi dan dalam

     banyak hal, memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada PR dan

    meminta pendapatnya.

    !.4.4 -ubungan antara DP) dengan menteri,menteri

    alam UU !"#$ dinyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan

    oleh Presiden %pasal [email protected] ayat 8&, sedangkan dalam penjelasannya dikemukakan bahwa

    menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada PR, artinya kedudukannya tidak 

    tergantung kepada ewan, akan tetapi tergantung kepada Presiden.

    Seperti halnya juga dengan Presiden, menteri-menteri tidak dapat dijatuhkan atau

    diberhentikan oleh PR, akan tetapi sebagai konsekuensinya yang wajar %logis& dari

    tugas dan kedudukannya, ditambah pula ketentuan dalam penjelasan yang mengatakan

    Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh PR. leh karena itu menteri-

    menteripun juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan PR, yang berakibat

    diberhentikannya menteri oleh Presiden.

    Sudah terang bahwa PR tidak boleh main emosi tidak percaya, melainkan secara

    serius harus memberikan pertimbangan kepada Presiden dan sebaliknya Presiden tidak 

     boleh bersitegang tidak mau memperhatikan suara PR yang telah diberikannya dengan

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page 15

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    16/22

    sungguh-sungguh berdasarkan alas an yang objekti. 4anya dengan pengertian yang

    mendalam akan hal ini, maka kita terjerumus ke dalam tangan besi seorang diktator.

    Selain itu juga dirasakan sangat merugikan jalannya pemerintahan, apabila PR 

    mengadakan lidelijk verzet J misalnya tidak menyetujui anggaran Negara yang

    meningkat dalam keadaan yang sangat diperlukan. 'ika presiden bersitegang tidak mau

    mendengarkan suara PR yang telah diberikannya dengan tulus ikhlas, sebagai jalan

    keluar ;PR harus segera memberikan keputusannya, dan ;PR itu presiden secara

    imperati harus melaksankannya, terutama berdasar pasal 9 ayat %9&.

    !.4.5 -ubungan antara residen dengan menteri,menteri

    alam UU !"#$ ;enteri adalah pembantu Negara %pasal [email protected] ayat !&, dan

     presiden mengangkat dan memberhentikan para menteri-menteri Negaranya %pasal [email protected]

    ayat 8&. Secara ormal para menteri itu tidak bertanggung jawab pada PR, akan tetapi

    menteri tersebut sangat tergantung pada Presiden, walau demikian para menterilah yang

    terutama menjalankan pemerintahan dalam prakteknya. Sebagai pemimpin department

    %pasal [email protected] ayat 9&, menteri mengetahui selukbeluk mengenai lingkungan pekerjaannya.

    alam praktek pemerintahan, timbul kebiasaan bahwa presiden melimpahkan

    wewenang kepada pembantu pimpinan dari presiden (onensi yang demikian ini tidak 

     boleh mengurangi jiwa dari system kabinet Presidensial. +erhubungan dengan hal itu

    menteri memiliki pengaruh yang besar pada Presiden dalam menuntut politik Negara

    dalam departemennya. ;enteri adalah pemimpin-pemimpin Negara, yang menetapkan

     politik pemerintahan dan koordinasidalam pemerintahan Negara . *gar terlaksananya

    koordinasi yang baik, para menteri harus bekerjasama dan satu sama lain secara erat di

     bawah pimpinan Presiden.

    !.4./ -ubungan antara mahkamah agung dengan lembaga negara lainn%a

    alam pasal 8# ayat ! UU !"#$ disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman

    dilakukan oleh sebuah ;ahkamah *gung dan +adan (ehakiman menurut susunan dan

    kekuasaan +adan-+adan (ehakiman tersebut diatur menetapkan hubungan antara

    ;ahkamah *gung dengan lembaga-lrmbaga lainnya. alam penjelasan UU !"#$

    disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pemerintah ataupun

    kekuasaan serta kekuatan lainnya. +erhubungan dengan itu harus diadakan jaminan

    dalam bentuk UU !"#$ tentang kedudukan para hakim, sebagai syarat mencapai suatu

    keputusan yang seadil-adilnya.

    ;ahkamah *gung sebagai 7embaga /inggi Negara dalam bidang kehakiman dari

    tingkat yang lebih tinggi, berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundangan dari

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page 16

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    17/22

    tingkat yang lebih tinggi. (etentuan ini mengatur tentang hak menguji dari ;ahkamah

    *gung, yang mengandung makna, bahwa ;ahkamah *gung berhak untuk menguji

    secara material peraturan yang lebih rendah tingkatannya dari Undang-Undang

    mengenai sah tidaknya dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

    alam proses reormasi, ;ahkamah *gung merupakan ujung tombak dalam

    memberantas ((N untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sesuai /ap No.

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    18/22

    4asil pemeriksaaan +P( inipun disertai sangsi pidana, apabila hasil pemeriksanan

    mengungkapkan sangkaan terjadinya tindakan-tindakan pidana atau perbuatan yang

    mertugikan Negara, maka masalahnya diberitahukan kepada kepolisian atau kejaksaan.

    2.- !TUD "A!U!

    *pa yang menyebabkan degrarasi moral yang dilakukan oleh pelaksana pemerintah

    yang dalam hal ini adalah maraknya tindakan korupsi yang terjadi dalam lingkungan

     pemerintahan1 *pakah para pelaku korupsi tidak menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam

    kehidupannya dan apakah para pelaksana pemerintahan tidak takut dengan hukum-hukumketatanegaraan %UU !"#$ dan peraturan perundang-undangan lainnya&. 6aba kita cermati

    kasus yang satu ini0

     #asus #orusi 2a%us 3ambunan

    a. Kambaran

    Kayus 4alomoan /ambunan dituduh melakukan tiga tindak pidana sekaligus, yaitu

    korupsi, pencucian uang %money laundering& serta penggelapan. (etiganya merupakan

     bentuk tindak pidana. ;asing-masing berbeda antara satu dengan yang lain. (orupsi diatur 

    di dalam Undang-undang No. 9! /ahun !""" /entang Pemberantasan /indak Pidana

    (orupsi juncto Undang-undang No. 8F /ahun 8FF! /entang Perubahan *tas Undang-

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page 18

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    19/22

    undang No. 9! /ahun !""" /entang Pemberantasan /indak Pidana (orupsi.

    (emudian, money laundering diatur di dalam Undang-undang No. !$ /ahun 8FF8 /entang

    /indak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang No. 8$ /ahun 8FF9 /entang

    Perubahan *tas Undang-undang No. !$ /ahun 8FF8 /entang /indak Pidana Pencucian

    Uang. 7alu, penggelapan itu diatur di dalam (itab Undang-undang 4ukum Pidana

    %(U4P& pasal [email protected]@@. leh karena itu, concursus dari kasus Kayus masuk ke dalam

    concursus realis %perbarengan perbuatan& atau meerdaadse samenloo. Perihal apa yang

    dimaksud dengan perbarengan perbuatan, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan pasal >$

    ayat %!& dan pasal >> ayat %!& (U4P, yakni 0 2beberapa perbuatan yang masing-masing

    harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

    kejahatan L3. Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat %!& pasal >$ dan >> adalah

     perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang

    dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang

     pengertian ini telah sesuai dengan kalimat di belakangnya, 2sehingga merupakan beberapa

    kejahatan3 %berdasarkan penasiran sistematis&. 'adi berdasarkan rumusan ayat %!& pasal >$

    dan >> (U4P, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana yang mana

    tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri

    sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan. (esimpulannya, kasus Kayus

    4alomoan /ambunan dalam penyelesaiannya dapat diadili dan dipidana sekaligus karena

    ini merupakan concursus. Nantinya akan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak 

    dijatuhkan sendiri-sendiri

     b. Pandangan

    (asus Kayus, menurut saya, merupakan suatu concursus atau perbarengan tindak 

     pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana ialah terjadinya

    dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama

    kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana

     berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. apat juga di dalam

     bentuk concursus itu terjadi dua atau lebih tindak pidana oleh dua atau lebih orang. 'adi

    intinya, yang terpenting adalah ada lebih dari satu tindak pidana dan diantara tindak pidana

    tersebut belum diputus hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak 

     pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya adalah bahwa pada

     pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh

    hakim dengan mempidana pada si pembuat=pelaku, bahkan telah dijalaninya baik sebagian

    atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan %concursus& syarat seperti pada pengulangan

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page 19

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    20/22

    tidaklah diperlukan. Pengulangan tindak pidana lebih amiliar dengan sebutan recidie.

    (asus Kayus ini merupakan suatu peyelewengan yang dilakukan oleh seorang pemerintah

    secara sengaja untuk mengambil hak para masyarakat Indonesia dengan sewena-wena. 4al

    ini sangat berbeda dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila, dan tentunya tidak 

    mendalami Pancasila, Pembukaan UU !"#$ dan UU !"#$.

    c. Penyebab kasus

    Secara umum akibat korupsi adalah dapat merugikan negara dan merusak sendi-sendi

    kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum

    dalam Pembukaan Undang-undang asar !"#$.

    +erikut ini merupakan penyebab korupsi adalah0

    !. /ata ekonomi Negara yang belum sempurna.

    8. /ata sosial budaya seperti ketimpangan sosial.

    9. /ata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri,hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.

    #. /ata administrasi seperti tidak eisien, kurangnya kemampuan administrasi,

    hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, dan keterbatasan

    kebijaksanaan pemerintah

    $. Secara umumnya, budaya korupsi itu terjadi karena ketiadaan pengendalian diri dari

     pelaku korupsi. (urangnya kepuasan diri dari pelaku korupsi, sehingga menimbulkan

    ketamakan dan kehilaan untuk menganbil hak orang lain.

    d. Solusi untuk kasus tersebut

    Sebagai seorang pejabat %pelaksana pemerintahan& hendaknya harus menanamkan

    dahulu konsep saling harga menghargai dan menanamkan UU !"#$ dalam hidupnya

    yang berlandaskan Pancasila baik dalam berkata, berprilaku, dan berikir sebelum menjadi

    seorang pejabat %panutan& dalam setiap negara, begitu juga dengan warga negaranya. *gar 

    terjalin kerjasama yang baik sehingga terbentuknya tujuan Negara. Selain mematangkan

    diri untuk memikul sebuah tanggung jawab para pejabat negara hendaknya mempersiapkan

    diri di dalam ilmu pengetahuan, baik dalam administrasi keuangan maupun pemerintahan.

    (esigapan Negara dalam hal ini juga memiliki pengaruh yang amat penting, karena bila

     Negara belum memiliki kesiapan untuk berpemerintahan, maka para pelaku pemerintahan

     juga mengalami hal yang sama yaitu ketidaksigapan dalam menjalankan tujuan Negara.

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page 20

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    21/22

    BAB III

    PENUTUP

    3.1 Imlkas

    Sebagai bangsa yang mempunyai penegakan hukum yang baik, dan menjadikan

    Pancasila sebai sumber segala sumber hukum kita sebagai warna Negara hendaknya

    menghargai dan menghormatinya. engan adanya Pancasila sebagai sumber 

    ketatanegaraan, diharapkan dapat menjadikan suatu pandangan dan suatu panutan untuk 

    setiap warga negaranya, dan sebaliknya kita sebagai warga Negara yang baik selalu akti 

     bekerjasama didalamnya agar terwujudnya bangsa yang kuat akan hukum.

    3.2 !mulan

    Seperti yang kita ketahui Pancasila merupakan dasar dari negara republik Indonesia,

    yang menjadi landasan dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. imana hal

    ini dimaksudkan bahwa sesuai yang tercantum dalam pembukaan UU !"#$ adalah sebagi

    sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai landasan suatu Negara, pancasila

    memiliki hubungan yang sangat erat kaitanya dengan Pembukaan UU !"#$, karena

    didalam pembukaan UU !"#$ khususnya dalam alenia ke I? berisikan suatu prinsip-

     prinsip pokok yang menunjang terbentuknya suatu Negara Indonesia. +erbicara tentang

    Pancasila, dan (etatanegaraan Republik Indonesia beserta Pembukaan UU !"#$ tidak 

    lengkap jika kita tidak membahas isi dari UU !"#$ sebagai prasyarat terbentuknya suatu

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page 21

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    22/22

     Negra. i dalam UU !"#$ ini terdiri atas 8F +ab, @9 Pasal, 9 pasal *turan Peralihan dan

    8 pasal *turan /ambahan.

    3.3 !aran "e)jakan

    6ara penaggulangan korupsi adalah bersiat Preenti dan Represi. Pencegahan

    %preenti& yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja

     pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik atau perusahaan

    dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan %gaji&, menumbuhkan

    kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan

    dan pelaku pimpinan atau atasan lebih eekti dalam memasyarakatkan pandangan,

     penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial,

    menumbuhkan rasa 2sense o belongingness3 diantara para pejabat dan pegawai.

    Sedangkan tindakan yang bersiat Represi adalah menegakan hukum yang berlaku pada

    koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar teleisi dan herregistrasi %pencatatan

    ulang& kekayaan pejabat dan pegawai.

    DATAR PU!TA"A

    (aelan.8FF9. Pendidikan Pancasila.Paradigma0Aogyakarta

    Soegito dkk.8FF>. Pendidikan Pancasila &disi revisi !""/'.UP/ ;(U UNCS0Semarang

    Rindjin (etut.8F!!. Pendidikan Pancasila Pandangan -idu angsa $ndonesia dan Dasar 

     egara #esatuan )eublik $ndonesia.Unit Penerbitan Uniersitas Pendidikan

    Kanesha0Singaraja.

    *nonim.8FF). 6 7$ Pancasila Dalam #onteks #etatanegaraan )eublik $ndonesia.di

    http0==elearning.gunadarma.ac.id=docmodul=pendidikanMpancasila=bab>-

     pancasilaMdalamMkonteksMketatanegaraanMrepublikMindonesia.pd   yang diakses

     pada 88 noember 8F!!

    Sindhu.8F!F. 6nalisis #asus 2a%us.di http0==Fsprey.wordpress.com=8F!F=!F=!#=analisis-

    kasus-gayus= yang diakses pada 9F noember 8F!!

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page 22

    http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/bab6-pancasila_dalam_konteks_ketatanegaraan_republik_indonesia.pdfhttp://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/bab6-pancasila_dalam_konteks_ketatanegaraan_republik_indonesia.pdfhttp://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/bab6-pancasila_dalam_konteks_ketatanegaraan_republik_indonesia.pdfhttp://0sprey.wordpress.com/2010/10/14/analisis-kasus-gayus/http://0sprey.wordpress.com/2010/10/14/analisis-kasus-gayus/http://0sprey.wordpress.com/2010/10/14/analisis-kasus-gayus/http://0sprey.wordpress.com/2010/10/14/analisis-kasus-gayus/http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/bab6-pancasila_dalam_konteks_ketatanegaraan_republik_indonesia.pdfhttp://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/bab6-pancasila_dalam_konteks_ketatanegaraan_republik_indonesia.pdf