pancasila dalam konteks ketatanegaraan (dwita_darma)

Post on 07-Jul-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    1/22

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Pancasila merupakan dasar dari negara republik Indonesia, yang menjadi landasan

    dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berarti bahwa segala macam

     peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara

     Negara tidak boleh ada yang bertentangan dengan kaedah-kaedah pancasila itu sendiri.

    Seperti yang kita ketahui Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia itu dijabarkan

    dalam ketentuan UU !"#$. engan demikian, jika kita berbicara tentang Pancasila dalam

    konteks ketatanegaraan tidak lain adalah berbicara tentang ketentuan-ketentuan yang

    tertuang dalam UU !"#$. i lain sisi, Pancasila merupakan sumber hukum dasar Negara

     baik yang tertulis %Undang-Undang asar& maupun hukum dasar tidak tertulis atau

    convensi.  Pancasila juga dapat disebut sebagai suatu asas kerohanian Negara Republik 

    Indonesia, dimana Pancasila bermakna sebagai suatu sumber nilai, norma dan kaidah baik 

    moral maupun hukum dalam Republlik Indonesia. Pancasila juga berarti jiwa, semangat

    dan nilai pancasila hendaknya menjadi inti-isi yang menjiwai dan meliputi Negara dan

    kenegaraan Indonesia.

    'ika membahas tentang Negara dan ketatanegaraan Indonesia, kita harus ingat dan

     pahami kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan dan UU !"#$

    oleh para pendiri maupun tokoh pembentuk Negara Republik Indonesia, yaitu PP(I.

    Pancasila yang perumusannya terdapat dalam alaenia ke empat dalam pembukaan UU

    !"#$ dan telah ditetapkan pula oleh PP(I pada tanggal !) *gustus !"#$ bersamaan

    dengan ditetapkannya Pembukaan dan UU !"#$, yang rancangannya merupakan buah

    karya dari +PUP(I. Sehingga, Pancasila tidak dapat kita pisahkan keberadaan dan

    kebermaknaanya dengan Pembukaan UU !"#$, karena disamping perumusan Pancasila

    terdapat dalam Pembukaan, Pancasila bahkan merupakan substansi dari pembukaan UU

    !"#$. Pembukaan UU !"#$ yang merupakan sumber motiasi, aspirasi, cita hukum dan

    cita moral dalam kehidupan kebangsaan Indonesia memuat lima pokok-pokok pikiran,

    yang tidak lain adalah Pancasila. (emudian pokok-pokok pikiran itu menciptakan UU

    !"#$ dan dituang kembali kedalam pasal-pasal UU !"#$. leh karena itu pembahasan

    tentang konsepsi ketatanegraan menurut pancasila tidak lain adalah pembahasan pasal-

     pasal UU yang merupakan penjabaran atau implementasi konsepsi pancasila sebagai

    dasar ilsaat Negara Indonesia. UU bagi suatu Negara adalah merupakan sumber hukum

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    2/22

    dan landasan konstitusi yang tertinggi dalam Negara tersebut sebagai penjabaran konsepsi

    kehidupan kebangsaannya dalam bernegara di berbagai bidang sesuai dasar ilsaat Negara

    yang dianutnya.

    1.2 Rumusan Masalah

    a. eskripsi /eori0

    +agaimana kajian Pancasila dalam konteks (etatanegaraan Republik Indonesia1

     b. Pemecahan (asus0

    *pa yang menyebabkan degrarasi moral yang dilakukan oleh pelaksana

     pemerintah yang dalam hal ini adalah maraknya tindakan korupsi yang terjadi

    dalam lingkungan pemerintahan1 *pakah tidak menanamkan Pancasila dalam

    kehidupannya dan apakah para pelaksana pemerintahan tidak takut dengan

    hukum-hukum ketatanegaraan %UU !"#$ dan peraturan perundang-undangan

    lainnya&

    1.3 Tujuan Penulsan

    a. eskripsi /eori

    Untuk mengetahui kajian Pancasila dalam konteks (etatanegaraan Republik 

    Indonesia

     b. Pemecahan (asus

    Untuk mengetahui mengapa sangat marak sekali terjadinya korupsi pada

     pelaksana pemerintahan sehingga menimbulkan 2korupsi sebagai budaya dari

     pelaksanaan pemerintahan3, dan Untuk mengetahui mengapa pelaksana

     pemerintahan tidak tunduk akan UU !"#$ dan Pancasila yang dalam hal ini

    sebagai (etatanegaraan +angsa Indonesia.

    BAB II

    PEMBAHA!AN

    2.1 Pengertan "etatanegaraan

    4ukum /atanegara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi

    kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara

    tersebut. i lingkungan Negara-negara dunia, 4ukum tata negara dikenal berbagai istilah

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    3/22

    seperti halnya Negara +elanda umumnya memakai istilah 2staatsrech3 yang dibagi menjadi

    staatsrech in ruimere 5in %dalam arti luas& dan staatsrech In engere 5in %dalam arti sempit&.

    Staatsrech in ruimere zin  adalah 4ukum Negara. Sedangkan  staatsrech in engere zin

    adalah hukum yang membedakan 4ukum /atanegara dari 4ukum *dministrasi Negara

    %4ukum /ata Usaha Negara atau 4ukum /ata Pemerintah&. 'ika pada Negara Inggris pada

    umumnya memakai istilah 26ontitusional 7aw3, penggunaan istilah tersebut didasarkan

    atas alasan bahwa dalam 4ukum /ata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Sama

    halnya dengan Negara Perancis orang mempergunakan istilah 2roit 6onstitutionnel3 yang

    di lawankan dengan 2roit *dministratie3, dimana titik tolaknya adalah untuk 

    membedakan antara 4ukum /ata Negara dengan 4ukum *ministrasi Negara.

    +erikut ini adalah pandangan beberapa para ahli tentang pendapatnya mengenai

    (etatanegaraan0

    1. "usuma# Pu#j$se%$j$

    4ukum /ata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara %kesatuan atau

    ederal&, dan bentuk pemerintahan %kerajaan atau republik&, yang menunjukan

    masyarakat 4ukum yang atasan maupunyang bawahan, beserta tingkatan-

    tingkatannya %hierarchie&, yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan

    rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat

     perlengkapan %yang memegang kekuasaan penguasa& dari masyarakat hukum

    itu,beserta susunan %terdiri dari seorang atau sejumlah orang&, wewenang,

    tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

    2. &an &$llenh$'en

    4ukum /ata Negara adalah 4ukum /ata Negara yang mengatur semua

    masyarakat hukum atasan dan masyarakat 4ukum bawahan menurut tingkatannya

    dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan

    akhirnya menentukan badan-badan dan ungsinya masing-masing yang berkuasa

    dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan

    wewenang badan-badan tersebut.

    3. !(h$lten

    4ukum /ata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara.

    (esimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana

    kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta

    tugasnya masing-masing.

    Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page

  • 8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

    4/22

    Setelah mempelajari rumusan-rumusan deinisi tentang 4ukum /ata Negara dari

     berbagai sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di

    antara para ahli mengenai hal ini. ari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat

    mengetahui bahwa sebenarnya0

    !. 4ukum /ata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum

    kenegaraan yang berada di ranah hukum publik 

    8. einisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak 

    hanya mencakup kejian mengenai organ negara, ungsi dan mekanisme hubungan

    antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait

    mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga negara

    9. 4ukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai recht  atau hukum dan apalagi

    sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai lehre atau

    teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai erassungrecht

    %hukum konstitusi& dan sekaligus erassunglehre %teori konstitusi&

    #. 4ukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara

    dalam keadaan diam %staat in rust& maupun mempelajari negara dalam keadaan

     bergerak %staat in beweging&

    ari deinisi-deinisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa 4ukum /ata Negara

    adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara

    alat perlengkapan negara dalam garis ertikal dan hori5ontal serta kedudukan warga negara

    dan hak-hak asasinya.

    2.2 Pem)ukaan Un#ang*Un#ang Dasar 1+,-

    Seperti yang kita ketahui Pancasila tidak dapat dipisahkan keberadaan dan

    kebermaknaanya dengan Pembukaan UU !"#$, karena disamping perumusan Pancasila

    terdapat dalam Pembukaan UU !"#$, Pancasila bahkan merupakan substansi dari

     pembukaan UU !"#$. Pembukaan UU !"#$ yang merupakan sumber motiasi,

    aspirasi, cita hukum dan cita moral dalam kehidupan kebangsaan Indonesia memuat lima

     pokok-pokok pikiran, yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri. alam pembukaan UU

    !"#$ terdiria atas empat alenia, dan setiap alenia itu sendiri memiliki arti dan

    spesiikasinya masing-masing. imana alenia pertama, kedua, dan ketiga menitikber