pancasila dasar negara kesatuan republik indonesia (dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia)

7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)

1/103

MAKALAH

PANCASILA DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA (DALAM KORTEKS KETATANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA)

A.UUD dan Konstitusi

Konstitusiatau Undang-undang Dasa(bahasa Latin: constitutio)

dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan

pada pemerintahan negara - biasanya dikodifkasikan sebagai dokumen

tertulis - Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan

prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus

untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik,

prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur,

wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya,

Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga

masyarakatnya !stilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum

yang mendefnisikan "ungsi pemerintahan negara Dalam bentukan

organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, akti#itas, karakter, dan

aturan dasar organisasi tersebut

P!ng!tian "onstitusi

Konstitusi pada umumnya bersi"at kodifkasi yaitu sebuah dokumen

yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi

pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus

diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis ("ormal)

namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus

diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan,
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin


2/103

pengambilan keputusan, kebijakan dan distibusi maupun alokasi $%&,

Konstitusibagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat

beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik

atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi

$'&

Dewasa ini, istilah konstitusi sering di identikkan dengan suatu

kodifkasi atas dokumen yang tertulis dan di !nggrismemiliki konstitusi

tidak dalam bentuk kodifkasi akan tetapi berdasarkan pada yurisprudensi

dalam ketatanegaraan negara !nggris dan mana pula juga

!stilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu onstitution* dan

berasal dari bahasa belanda constitue* dalam bahasa latin

(contitutio,constituere) dalam bahasa prancis yaitu constiture* dalam

bahsa jerman #ertassung* dalam ketatanegaraan +! diartikan sama

dengan ndang undang dasar Konstitusi . D dapat diartikan

peraturan dasar dan yang memuat ketentuan ketentuan pokok dan

menjadi satu sumber perundang- undangan Konstitusi adalah

keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang

mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakandalam suatu masyarakat negara

P!ng!tian "onstitusi #!nuut $aa a%&i

% K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem

ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan

peraturan yang membentuk mengatur .memerintah dalam

pemerintahan suatu negara

' Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada

D Konstitusi tidak hanya bersi"at yuridis tetapi juga

sosiologis dan politis

/ Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang

terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang

mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya

kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi#cite_note-1http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi#cite_note-2http://id.wikipedia.org/wiki/Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi#cite_note-1http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi#cite_note-2http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris


3/103

0 L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis

maupun peraturan tak tertulis

1 Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari

bahasa latin cismeyang berarti bersama dengan dan statuteyang berarti membuat sesuatu agar berdiri 2adi konstitusi

berarti menetapkan secara bersama

Konstitusi da&a# ati a'so&ut #!#$unai su'

$!ng!tian aitu*

% Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum

dan semua organisasi yang ada di dalam negara

' Konstitusi sebagai bentuk negara/ Konstitusi sebagai "aktor integrasi

0 Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang

tertinggi di dalam negara

Konstitusi dalam arti relati" dibagi menjadi ' pengertian yaitu

konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat

dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti

"ormil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil

(konstitusi yang dilihat dari segi isinya) konstitusi dalam arti positi"

adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu

mengubah tatanan kehidupan kenegaraankonstitusi dalam arti ideal yaitu

konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta

perlindungannya

Tu+uan "onstitusi aitu,

% 3embatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa,

konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan

penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak

' 3elindungi 453 maksudnya setiap penguasa berhak menghormati

453 orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam

hal melaksanakan haknya

/ 6edoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanyapedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh


4/103

Ni&ai "onstitusi aitu,

% Ni&ai no#atiadalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh

suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku

dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam

masyarakat dalam arti berlaku e"ekti" dan dilaksanakan secara

murni dan konsekuen

' Ni&ai no#ina&adalah suatu konstitusi yang menurut hukum

berlaku, tetapi tidak sempurna Ketidaksempurnaan itu disebabkan

pasal pasal tertentu tidak berlaku . tidsak seluruh pasal pasal

yang terdapat dalam D itu berlaku bagi seluruh wilayah negara

/ Ni&ai s!#anti"adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untukkepentingan penguasa saja Dalam memobilisasi kekuasaan,

penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk

melaksanakan kekuasaan politik

Maa# / #aa# "onstitusi

% 3enurut CF. Strongkonstitusi terdiri dari:

Konstitusi tertulis (dokumentary constiutution . writen

constitution) adalah aturan aturan pokok dasar negara ,

bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan

dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di

dalam persekutuan hukum negara

Konstitusi tidak tertulis . kon#ensi (nondokumentary

constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang

sering timbul7

Ada$un saat / saat "on0!nsi ada&a%,

% Diakui dan dipergunakan berulang ulang dalam praktik

penyelenggaraan negara

' 8idak bertentangan dengan D %901

/ 3emperhatikan pelaksanaan D %901

S!aa t!oitis "onstitusi di'!da"an #!n+adi,


5/103

Konstitusi politik adalah berisi tentang norma- norma dalam

penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah,

hubuyngan antar lembaga negara Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita cita

sosial bangsa, rumusan flosofs negara, sistem sosial, sistem

ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu

B!dasa"an siat dai "onstitusi aitu,

% leksibel . luwes apabila konstitusi . undang undang dasar

memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan' +igid . kaku apabila konstitusi . undang undang dasar jika sulit untuk

diubah

Unsu 1su'stansi s!'ua% "onstitusi aitu,

Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu

2aminan terhadap 4am dan warga negara

;usunan ketatanegaraan yang bersi"at "undamental

6embagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

Menurut Miriam udiar!o" konstitusi memuat tentan#


6/103

K!dudu"an "onstitusi1UUD aitu,

% Dengan adanya D baik penguasa dapat mengetahui aturan .

ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan

' ;ebagai hukum dasar/ ;ebagai hukum yang tertinggi

P!u'a%an "onstitusi1UUD aitu,

;ecara re#olusi, pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil re#olusi

ini yang kadang kadang membuat sesuatu D yang kemudian

mendapat persetujuan rakyat ;ecara e#olusi, D.konstitusi berubahsecara berangsur angsur yang dapat menimbulkan suatu D, secara

otomatis D yang sama tidak berlaku lagi

K!t!"aitan antaa dasa n!gaa d!ngan "onstitusi

aitu,

Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada

gagasan dasar, cita cita dan tujuan negara yang tertuang dalam

pembukaan D suatu negara Dasar negara sebagai pedoaman

penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu

negara

K!t!"aitan "onstitusi d!ngan UUD aitu,

Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak ter tulis sedangkanD adalah hukum dasar tertulis D memiliki si"at mengikat oleh

karenanya makin elastik si"atnya aturan itui makin baik, konstitusi

menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan

= 2ungsi Undang-Undang Dasa 345


7/103

D %901 sebagai sumber pokok sistem pemerintahan +!, terdiri

atas:4ukum Dasar 8ertulis : D %901 (6embukaan, =atang 8ubuh

dan 6enjelasan) 4ukum Dasar 8idak 8ertulis:

ndang-ndang Dasar suatu negara merupakan 4ukum Dasar yang

tertinggi dalam negara tersebut ndang-ndang Dasar ini dapat

tertulis maupun tidak tertulis ndang- ndang Dasar adalah

merupakan program yang sengaja dibuat yang memuat segala hal

yang diaggap menjadi asas "undamental dari negara waktu itu,

sehingga ndang- ndang Dasar tertulis menjamin kepastian

hukum ndang-ndang Dasar biasanya mengandung :

%Ketentuan-ketentuan tentang


8/103

diwujudkan melalui mekanisme bernegara yang terkandung didalam

pasal-pasalnya

;elama ini peranan D 01 sangat penting :

- ;ebagai simbol kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajah- ;ebagai lambang kesetiaan kepada >K+! dan lambang persatuan

dan kesatuan bangsa

- ;ebagai lambang perlawanan dalam menegakkan kebenaran dan

keadilan

Undang-Undang Dasa N!gaa R!$u'&i" Indon!sia

Ta%un 345

Undang-Undang Dasa N!gaa R!$u'&i" Indon!sia Ta%un 345,

atau disingkat UUD 345atau UUD 65, adalah hukum dasar tertulis

(basic law), konstitusipemerintahan negara +epublik !ndonesiasaat ini $%&

D %901 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh 66K!

pada tanggal %A 5gustus%901 ;ejak tanggal 'B Desember%909, di

!ndonesia berlaku Konstitusi +!;, dan sejak tanggal %B 5gustus%91Cdi

!ndonesia berlaku D; %91C Dekrit 6residen1 2uli%919kembali

memberlakukan D %901, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh D6+

pada tanggal '' 2uli%919
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_dasar_tertulis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusihttp://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945#cite_note-1http://id.wikipedia.org/wiki/PPKIhttp://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/27_Desemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1949http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstitusi_Sementara_Republik_Indonesia_Serikat&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1950http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dekrit_Presiden_1959http://id.wikipedia.org/wiki/5_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/1959http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/22_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/1959http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_dasar_tertulis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusihttp://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945#cite_note-1http://id.wikipedia.org/wiki/PPKIhttp://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/27_Desemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1949http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstitusi_Sementara_Republik_Indonesia_Serikat&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1950http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dekrit_Presiden_1959http://id.wikipedia.org/wiki/5_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/1959http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/22_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/1959


9/103

6ada kurun waktu tahun %999-'CC', D %901 mengalami 0 kali

perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga

dalam sistem ketatanegaraan +epublik !ndonesia

Nas"a% Undang-Undang Dasa 345

;ebelum dilakukan 6erubahan, D %901 terdiri atas 6embukaan,

=atang 8ubuh (% bab, /B pasal, 1 ayat (% ayat berasal dari % pasal

yang hanya terdiri dari % ayat dan 09 ayat berasal dari '% pasal yang

terdiri dari ' ayat atau lebih), 0 pasal 5turan 6eralihan, dan ' ayat 5turan8ambahan), serta 6enjelasan

;etelah dilakukan 0 kali perubahan, D %901 memiliki 'C bab, /B

pasal, %90 ayat, / pasal 5turan 6eralihan, dan ' pasal 5turan 8ambahan

Dalam +isalah ;idang 8ahunan 36+ 8ahun 'CC', diterbitkan

Undang-Undang Dasa N!gaa R!$u'&i" Indon!sia Ta%un 345

Da&a# Satu Nas"a%, ;ebagai >askah 6erbantuan dan Kompilasi 8anpa

5da


10/103

dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak

kemerdekaanya

' 3engandung sutau pernytaan subjekti" yaitu aspirasi bangsa !ndonesia

untuk membebaskan diri dari penjajahan

Makna Ainea Kedua

% =ahwa perjuangan pergerakan bangsa !ndonesia telah smapai pada

tngkat yang menentukan

' =ahwa momentum yang telah tercapai tersebut harus diman"aatkan

untuk menyatakan kemerdekaan

/ =ahwa kemerdekaan tersebut bukan tujuan akhir tetapi masih harus

diisisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu , dan adil

Makna Ainea Ke!iga

1. !engandung makna keyakinan bangsa atas "ahmat #uhan Yang !aha $sa

2. %anya karena rahmat dan berkah&'Y( bangs )ndonesia mampu merdeka dan

mempertahankannya

". !engandung motivasi spiritula, religius untuk berjuang dan merdeka

Makna Ainea Keem#a!

1 !erumuskan tujuan negara *

a !elindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah )ndonesia

b !emajukkan kesejahteraan umum

c !encerdaskan kehidupan bangsa

d )kut melaksanakan ketertiban dunia , berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi, dan

keadilan sosial

+ enegasan adanya ketentuan UUD

- !enyatakan asas politik negara * 'egara "epublik )ndonesia yang berkedaulatanrakyat

4 !emuat rumusan dasarrohaniah negara , yaitu 6ancasila

". Pokok Pokok Pikiran Daam Pembukaan UUD 1945

Pokok Pikiran Per!ama.

'egara melindungi segenap bangsa )ndonesia dan seluruh tumpah darah

)ndonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat )ndonesia %al ini menunjukkan pokok pikiran persatuan Dengan

pengertian yang la.im, negara penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib

mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan

Pokok Pikiran Kedua.

'egara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat )ndonesia

okok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita&cita yang ingin dicapai dalam

embukaan, dan merupakan suatu kausa /inalis 0sebab tujuan )ni merupakan pokok

pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai

hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan

masyarakat

Pokok Pikiran Ke!iga

'egara yang berkedaulatan rakyat,berdasarkan atas kerakyatan danpermusyawaratan 2 perwakilan okok pikiran ini dalam embukaan mengandung


11/103

konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang&Undang Dasar

harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan 2

perwakilan )ni adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa

kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh !ajelis ermusyawaratan

"akyat 0!" Pokok Pikiran Keem#a!

'egara berdasarkan atas 3etuhanan Yang !aha $sa menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab okok pikiran keempat dalam embukaan ini

mengandung konsekuensi logis bahwa Undang&Undang Dasar harus mengandung isi

yang mewajibkan pemerintah dan lain&lain penyelenggara negara untuk memelihara

budi pekerti kemanusiaan yang luhur

4. Hubungan An!ara Pan$asia Dengan Pembukaan UUD 1945

Hubungan Formal

ancasila merupakan norma dasar hukum yang positi/ Dengan demikian tata

kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas&asas sosial, politik dan ekonomi saja,akan tetapi juga perpaduan asas&asas kultural, religius dan kenegaraan yang unsurnya terdapat

dalam ancasila

Hubungan Secara Material

embukaan UUD 1945 adalah tertib hukum yang tertinggi, yang bersumber dari

ancasila Deengan kata lain ancasila merupakan sumber tertib hukum )ndonesia ecara

material tertib hukum )ndonesia adalah dijabarkan dari nilai&nilai yang terkandung dalam

ancasila

5. Hubungan Pembukaan UUD 1945 Dengan Prokamasi 1% Agus!us 1945

roklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat,tidak dapat di pisahkan danmerupakan satu kesatuan dengan Undang&Undang Dasar 1945,terutama bagian pembukaan

Undang&Undang Dasar 1945,yang di dalam pembukaan Undang&Undang Dasar 1945 memuat

prinsip&prinsip,asas&asas, dan tujuan dari pada bangsa )ndonesia yang akan di wujudkan

dengan jalan bernegara

&. Pasa' #asa UUD 1945

ecara rinci, pasal pasal dalam UUD 1945 (dalah sbb *

( ) *

entuk dan kedaulatan 'egeri terdiri, 1 pasal - ayat

( )) *

!ajelis ermusyawaratan "akyat0!", terdiri + pasal 6 ayat

( ))) *

3ekuasaan pemerintahan negara, terdiri 17 pasal -8 ayat

( ) *

Dewan ertimbnagan (gung0D( telah dihapuskan

( *

3ementrian 'egara terdiri dari 1 pasal 4 ayat

( ) *

emerintahan Daerah, terdiri - pasal 11 ayat


12/103

( )) *

Dewan erwakilan "akyat0D", #$"D)") 7 ((: 18 (Y(#

( ))( *

Dewan erwakilan Daerah0DD, terdiri + pasal 8 ayat

( ))emilihan Umum 0emilu, terdiri 1 pasal 6 ayat

( )))

%al 3euangan, terdiri 5 pasal 7 ayat

( )))(

adan emeriksa 3euangan03, terdiri - pasal 7 ayat

( );

3ekuasaan 3ehakiman, terdiri 5 pasal 7 ayat

( );(


13/103

undang Komitmen mereka dalam melakukan amandemen D %901

adalah:

8idak mengubah 6embukaan ndang-ndang Dasar%901,

sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya 8etap mempertahankan >egara Kesatuan +epublik!ndonesia (>K+!)

3empertegas ;istem 6emerintahan 6residensial

6enjelasan D %901 ditiadakan serta hal-halnormati" dalam

penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal

6erubahan dilakukan dengan cara adendum*

4ingga saat ini D %901 telah mengalami 5mandemen sebanyak !G kali

=erikut dibawah 5mandemen D %901 dari pertama hingga ke-!G :

Nas"a% UUD 345 S!'!&u# dan S!suda% A#and!#!n

Amandemen $

3elalui: ; 36+ tangga %0-'% o#ember 'CC%


14/103

6erubahan: / =ab dan '' 6asal: (6s%H 6s/H 6sH 6s5H 6sB5H 6sB=H

6sB H 6sAH 6s%%H 6s%B, =ab G!!5, 6s''H 6s''DH =ab G!!=, 6s''@H

6s'/H 6s'/5H 6s'/H =ab G!!!5, 6s'/@H 6s'/H 6s'/H 6s'0H 6s'05H

6s'0=H dan 6s'0)!nti 6erubahan: =entuk dan Kedaulatan >egara, Kewenangan 36+,

Kepresidenan, !mpeachment, Keuangan >egara, Kekuasaan Kehakiman

Amandemen $V

3elalui: ;8 36+ %-%% 5gustus 'CC', oleh 1C orang 6anitia 5d 4oc

6engesahan: %C 5gustus 'CC'

6erubahan: ' =ab dan %/ 6asal: (6s'H 6s5H 6sAH 6s%%H 6s%H 6s'/=H

6s'/DH 6s'0H 6s/%H 6s/'H =ab J!G, 6s//H 6s/0H dan 6s/B)

!nti 6erubahan: D6D sebagai bagian 36+, 6enggantian 6residen,

pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral,

pendidikandan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan

sosial, perubahan D

Komposisi 6erbahan terdiri dari: '1 butir tidak diubah, 0 butir

diubah.ditambah dengan ketentuan lainnya sehingga seluruhnya

berjumlah %99 butir ketentuan, %B0 ketentuan baru (/CCM isi D %901)

(. )is!em Pemerin!a*an +egara Menuru! UUD 1945

Berdasarkan undang , undang dasar 1945 sis!em #emerin!a*an +egara

-e#ubik Indonesia adaa* sebagai beriku!

1 'egara )ndonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka

+ emerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi 0hukum dasar tidak bersi/at

absolutisme 0kekuasaan yang tidak terbatas- 3ekuasaan 'egara yang tertinggi berada di tangan majelis permusyawaratan rakyat

residen adalah penyelenggara pemerintah 'egara yang tertinggi dibawah !"

Dalam menjalankan pemerintahan 'egara kekuasaan dan tanggung jawab adalah

ditangan prsiden5 residen tidak bertanggung jawab kepada D" residen harus

mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam membentuk undang > undang

dan untuk menetapkan anggaran dan belanja 'egara 6 !enteri 'egara adalah

pembantu presiden yang mengangkat dan memberhentikan mentri 'egara !enteri

'egara tidak bertanggung jawab kepada D"

7 3ekuasaan kepala 'egara tidak terbatas presiden harus memperhatikan dengan

sungguh > sungguh usaha D"


15/103

Kekuasaan #emerin!a*an +egara Indonesia menuru! undang,undang dasar 1

sam#ai dengan #asa 1/. #asa 19 sam#ai dengan #asa 2" a0a! 1 dan a0a! 53

ser!a #asa 24 adaa*

1 3ekuasaan menjalan perundang > undangan 'egara atau kekuasaan eksekuti/ yang

dilakukan oleh pemerintah

+ 3ekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah atau kekuasaan

konsultati/ yang dilakukan oleh D(

- 3ekuasaan membentuk perundang > undang 'egara atau kekuasaan legislati/ yang

dilakukan oleh D"

4 3ekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan 'egara atau kekuasaan eksaminati/

atau kekuasaan inspekti/ yang dilakukan oleh 3

3ekuasaan mempertahankan perundang > undangan 'egara atau kekuasaan yudikati/

yang dilakukan oleh !(

Berdasarkan ke!e!a#an MP- nomor III MP-19% !en!ang kedudukan dan

*ubungan !a!a kerja embaga !er!inggi +egara dengan a!au an!ara Lembaga ,

embaga 6inggi +egara iaa* sebagai beriku!

1 :embaga tertinggi 'egara adalah majelis permusyawaratan rakyat !" sebagai

pemegang kekuasaan tertinggi dalam 'egara dengan pelaksana kedaulatan rakyat

memilih dan mengangkat presiden atau mandataris dan wakil presiden untuk

melaksanakan garis > garis esar %aluan 'egara 0?%' dan putusan > putusan

!" lainnya

:embaga>lembaga tinggi 'egara sesuai dengan urutan yang terdapat dalam UUD

1945 ialah presiden 0pasal 4 > 15, D( 0pasal 16, D" 0pasal 19&++, 3 0pasal

+-, dan !( 0pasal +4

G.K!&!#'agaan N!gaa M!nuut UUD 345

Nang dimaksud dengan Lembaga-Lembaga >egara adalah alat

perlengkapan >egara sebagaimana dimaksudkan oleh ndang-undang

Dasar %901, sebagai berikut:

Ma+!&is P!#usa7aatan Ra"at (MPR)

3ajelis 6ermusyawaratan +akyat adalah salah satu lembaga negara

dalam sistem ketatanegaraan !ndonesia, yang terdiri atas anggota

Dewan 6erwakilan +akyat dan anggotaDewan 6erwakilan Daerah

Dahulu sebelum+e"ormasi 36+ merupakan Lembaga >egara 8ertinggi,

yang terdiri dari anggota Dewan 6erwakilan +akyat, tusan Daerah,

dan tusan olongan

2umlah anggota 36+ periode 'CC9'C%0 adalah 9' orang, terdiri atas


16/103

1C 5nggota D6+ dan %/' anggota D6D 3asa jabatan anggota 36+

adalah 1 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota 36+ yang

baru mengucapkan sumpah.janji%u#as dan Wewenan# M&'

3engubah dan menetapkan (ndang-ndang Dasar +epublik !ndonesia

%901), (ndang-ndang Dasar)

3elantik 6residen dan Fakil 6residen berdasarkan hasil pemilihan

umum

3emutuskan usul D6+ berdasarkan putusan (3ahkamah Konstitusi)

untuk memberhentikan 6residen.Fakil 6residen dalam masa

jabatannya

3elantik Fakil 6residen menjadi 6residen apabila 6residen mangkat,

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya

dalam masa jabatannya

3emilih Fakil 6residen dari ' calon yang diajukan 6residen apabila

terjadi kekosongan jabatan Fakil 6residen dalam masa jabatannya

3emilih 6residen dan Fakil 6residen apabila keduanya berhenti secara

bersamaan dalam masa jabatannya

5nggota 36+ memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal

D, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak

imunitas, dan hak protokoler ;etelah ;idang 36+ 'CC/, 6residen dan

wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi oleh 36+ 36+

bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara

;idang 36+ sah apabila dihadiri:

sekurang-kurangnya /.0 dari jumlah 5nggota 36+ untuk memutus usul

D6+ untuk memberhentikan 6residen.Fakil 6residen

sekurang-kurangnya './ dari jumlah 5nggota 36+ untuk mengubah

dan menetapkan D

sekurang-kurangnya 1CMO% dari jumlah 5nggota 36+ sidang-sidang

lainnya

6utusan 36+ sah apabila disetujui:

sekurang-kurangnya './ dari jumlah 5nggota 36+ yang hadir untuk

memutus usul D6+ untuk memberhentikan 6residen.Fakil 6residen


17/103

sekurang-kurangnya 1CMO% dari seluruh jumlah 5nggota 36+ untuk

memutus perkara lainnya

;ebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih

dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untukmencapai mu"akat

P!sid!n dan 8a"i& P!sid!n

6residen memegang kekuasaan pemerintahan menurut D, dan

dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Fakil 6residen (6asal 0)

6residen berhak mengajukan +, dan menetapkan 6eraturan

6emerintah untuk menjalankan (6asal 1)%u#as dan Wewenan# &residen

3emegang kekuasaan tertinggi atas 5D, 5L dan 5 (6asal %C)

3enyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

>egara lain dengan persetujuan D6+, terutama yang menimbulkan

akibat yang luas dan mendasar bagi >egara (6asal %%)

3enyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan

dengan (6asal %')

3engangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan

pertimbangan D6+ (6asal %/)

6residen memberikan grasi dengan pertimbangan 35, dan

memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan D6+ (6asal

%0)

6residen memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan

menurut (6asal %1)

6residen membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi

nasehat dan pertimbangan kepada 6residen (6asal %)

6residen juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu

6residen (6asal %B) D!7an P!7a"i&an Ra"at (DPR)

Dewan 6erwakilan +akyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem

ketatanegaraan!ndonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat

dan memegang kekuasaan membentuk ndang-ndang D6+ memiliki

"ungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan D6+ terdiri atas anggota

partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil


18/103

6emilihan mum 3asa jabatan anggota D6+ adalah 1 tahun, dan

berakhir bersamaan pada saat anggota D6+ yang baru mengucapkan

sumpah.janji

%u#as dan Wewenan# (&'3embentuk ndang-ndang yang dibahas dengan 6residen untuk

mendapat persetujuan bersama

3embahas dan memberikan persetujuan 6eraturan 6emerintah

6engganti ndang-ndang

3enerima dan membahas usulan + yang diajukan D6D yang

berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam

pembahasan

3enetapkan 56=> bersama 6residen dengan memperhatikan

pertimbangan D6D

3elaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan , 56=>, serta

kebijakan pemerintah

3emilih anggota =adan 6emeriksa Keuangan dengan memperhatikan

pertimbangan D6D

3embahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh =adan

6emeriksa KeuanganH

3emberikan persetujuan kepada 6residen atas pengangkatan dan

pemberhentian anggota Komisi Nudisial

3emberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi

Nudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh 6residen

3emilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya

kepada 6residen untuk ditetapkanH

3emberikan pertimbangan kepada 6residen untuk mengangkat duta,

menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan

pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi

3emberikan persetujuan kepada 6residen untuk menyatakan perang,

membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain

3enyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat


19/103

3emperhatikan pertimbangan D6D atas rancangan undang-undang

56=> dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agamaH

3embahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan olehD6D terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat

dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

pelaksanaan 56=>, pajak, pendidikan, dan agama

6ada anggota D6+ melekat hak ajudikasi dan legislasi yakni berupa hak

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat 5nggota D6+

juga memiliki hak mengajukan +, mengajukan pertanyaan,

menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta

hak protokoler

3enurut ndang-ndang >omor 'B 8ahun 'CC9 tentang 36+, D6+,

D6D, dan D6+D, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, D6+

berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum,

atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan 2ika

permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa

(sesuai dengan peraturan perundang-undangan) 2ika panggilan paksa

ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat

disandera paling lama %1 hari (sesuai dengan peraturan perundang-

undangan)

A&at K!&!ng"a$an DPR

Pi#$inan

Kedudukan 6impinan dalam D6+ dapat dikatakan sebagai 2uru =icara

6arlemen ungsi pokoknya secara umum adalah mewakili D6+ secara

simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekuti", lembaga-

lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta

memimpin jalannya administrati" kelembagaan secara umum,

termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi

atau rehabilitasi 6impinan D6+ bersi"at kolekti" kolegial, terdiri dari

seorang ketua dan 0 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh


20/103

5nggota D6+ dalam ;idang 6aripurna D6+

Ko#isi

Komisi adalah unit kerja utama di dalam D6+ 4ampir seluruh akti#itasyang berkaitan dengan "ungsi-"ungsi D6+, substansinya dikerjakan di

dalam komisi ;etiap anggota D6+ (kecuali pimpinan) harus menjadi

anggota salah satu komisi 6ada umumnya, pengisian keanggotan

komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan

anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh

komisi

6ada periode 'CC9-'C%0, D6+ mempunyai %% komisi dengan ruang

lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing:

Komisi !, membidangi pertahanan, luar negeri, dan in"ormasi

Komisi !!, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah,

aparatur negara, dan agraria

Komisi !!!, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi

manusia, dan keamanan

Komisi !G, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan,

perikanan, dan pangan

Komisi G, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum,

perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal

Komisi G!, membidangi perdagangan, perindustrian, in#estasi, koperasi,

usaha kecil dan menengah), dan badan usaha milik negara

Komisi G!!, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan

teknologi, dan lingkungan

Komisi G!!!, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan

Komisi !J, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan

transmigrasi

Komisi J, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata,

kesenian, dan kebudayaan

Komisi J!, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan

nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank


21/103

Badan Musa7aa%

=amus merupakan miniatur D6+ ;ebagian besar keputusan penting

D6+ digodok terlebih dahulu di =amus, sebelum dibahas dalam +apat

6aripurna sebagai "orum tertinggi di D6+ yang dapat mengubahputusan =amus =amus antara lain memiliki tugas menetapkan acara

D6+, termasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu

masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas +)

6embentukan =amus sendiri dilakukan oleh D6+ melalui +apat

6aripurna pada permulaan masa keanggotaan D6+ 5nggota =amus

berjumlah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari anggota D6+,

berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap raksi 6impinan

=amus langsung dipegang oleh 6impinan D6+

Badan Anggaan

=adan 5nggaran D6+ dibentuk oleh D6+ dan merupakan alat

kelengkapan D6+ yang bersi"at tetap yang memiliki tugas pokok

melakukan pembahasan 5nggaran 6endapatan dan =elanja >egara

;usunan keanggotaan =adan 5nggaran ditetapkan pada permulaan

masa keanggotaan D6+ ;usunan keanggotaan =adan 5nggaran terdiri

atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan

perimbangan jumlah anggota raksi

Badan K!%o#atan

=adan Kehormatan (=K) D6+ merupakan alat kelengkapan paling muda

saat ini di D6+ =K merupakan salah satu alat kelengkapan yang

bersi"at sementara 6embentukan DK di D6+ merupakan respon atas

sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk,

misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konPik

kepentingan

=K D6+ melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh 5nggota D6+, dan pada akhirnya

memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada 6impinan D6+

sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau


22/103

merehabilitasi nama baik 5nggota +apat-rapat Dewan Kehormatan

bersi"at tertutup 8ugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah

menyampaikan rekomendasi kepada 6impinan D6+

Badan L!gis&asi

=adan Legislasi (=aleg) merupakan alat kelengkapan D6+ yang lahir

pasca 6erubahan 6ertama D %901, dan dibentuk pada tahun 'CCC

8ugas pokok =aleg antara lain: merencanakan dan menyusun program

serta urutan prioritas pembahasan + untuk satu masa keanggotaan

D6+ dan setiap tahun anggaran =aleg juga melakukan e#aluasi dan

penyempurnaan tata tertib D6+ dan kode etik anggota D6+

=adan Legislasi dibentuk D6+ dalam +apat paripurna, dan susunan

keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan D6+

berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap raksi

Keanggotaan =adan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan

keanggotaan 6impinan Komisi, keanggotaan =adan rusan +umah

8angga (=+8), dan keanggotaan =adan Kerjasama 5ntar 6arlemen

(=K;56)

Badan Uusan Ru#a% Tangga

=adan rusan +umah 8angga (=+8) D6+ bertugas menentukan

kebijakan kerumahtanggaan D6+ ;alah satu tugasnya yang berkaitan

bidang keuangan.administrati" anggota dewan adalah membantu

pimpinan D6+ dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan D6+,

termasuk kesejahteraan 5nggota dan 6egawai ;ekretariat 2enderal D6+

berdasarkan hasil rapat =adan 3usyawarah

Badan K!+a Sa#a Anta-Pa&!#!n

=adan Kerja ;ama 5ntar-6arlemen, yang selanjutnya disingkat =K;56,

dibentuk oleh D6+ dan merupakan alat kelengkapan D6+ yang bersi"at

tetap D6+ menetapkan susunan dan keanggotaan =K;56 pada

permulaan masa keanggotaan D6+ dan permulaan tahun sidang

2umlah anggota =K;56 ditetapkan dalam rapat paripurna menurut


23/103

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap "raksi pada

permulaan masa keanggotaan D6+ dan pada permulaan tahun sidang

6impinan =K;56 merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersi"at

kolekti" dan kolegial, yang terdiri atas % (satu) orang ketua dan palingbanyak / (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota

=K;56 berdasarkan prinsip musyawarah untuk mu"akat dan

proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut

perimbangan jumlah anggota tiap-tiap "raksi

=K;56 bertugas: 3embina, mengembangkan, dan meningkatkan

hubungan persahabatan dan kerja sama antara D6+ dan parlemen

negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk

organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan.atau a

nggota parlemen negara lainH

3enerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi

tamu D6+H

3engoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan D6+ ke luar

negeriH

3emberikan saran atau usul kepada pimpinan D6+ tentang masalah

kerja sama antarparlemen

Panitia K%usus

2ika dipandang perlu, D6+ (atau alat kelengkapan D6+) dapat

membentuk panitia yang bersi"at sementara yang disebut 6anitia

Khusus (6ansus) Komposisi keanggotaan 6ansus ditetapkan oleh rapat

paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap "raksi

6ansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh

rapat paripurna, dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya

berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai 6ansus

mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk selanjutnya dibahas

dalam rapat paripurna

D6+ dalam permulaan masa keanggotaan dan permulaan tahun sidang

D6+ membuat susunan dan keanggotaan =adan 5kuntabilitas

Keuangan >egara (=5K>) yang beranggotakan paling sedikit tujuh


24/103

orang dan paling banyak sembilan orang atas usul dari "raksi-"raksi

D6+ yang selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan

tugas untuk penelaahan setiap temuan hasil pemeriksaan =adan

6emeriksaan Keuangan (=6K)D6+ memiliki "ungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dan untuk itu

D6+ diberikan hak-hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat,

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat serta

imunitas (6asal 'C) ungsi D6+ adalah sebagai berikut:

ungsi legislasi berkaitan dengan wewenang D6+ dalam pembentukan

undang-undang

ungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan +56=>

bersama presiden

ungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah

D6+ diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal D %901,

antara lain:

4ak interpelasi, hak D6+ untuk meminta keterangan pada presiden

4ak angket, hak D6+ untuk mengadakan penyelidikan atas suatu

kebijakan 6residen. 6emerintah

4ak menyampaikan pendapat

4ak mengajukan pertanyaan

4ak !munitas, hak D6+ untuk tidak dituntut dalam pengadilan

4ak mengajukan usul +

5nggota D6+ berhak mengajukan usul + (6asal '%) Dalam hal

kegentingan yang memaksa, 6residen berhak menetapkan 6erpu, dan

pada masa persidangan D6+ berikutnya 6erpu tersebut harus

dimintakan persetujuan D6+ 5pabila D6+ tidak menyetujuinya maka

6erpu harus dicabut(6asal '') 5nggota D6+ dapat diberhentikan dari

jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dengan

undang-undang (6asal ''=)

D!7an P!7a"i&an Da!a% (DPD)

5nggota D6D dipilih dari setiap pro#insi melalui pemilu, setiap pro#insi

jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggta D6D tidak lebih dari %./

jumlah anggota D6+ D6D bersidang sedikitnya sekali dalam setahun


25/103

(6asal '')

D6D berhak mengajukan + kepada D6+ dan ikut membahasnya

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,pengelolaan ;D5 dan ;D@ serta yang berkaitan dengan perimbangan

keuangan pusat-daerah, serta memberi pertimbangan atas + 56=>

yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (6asal ''D) D6D

dapat melakukan pengawasan terhadap yang usulan dan

pembahasannya dimiliki oleh D6D

;esuai dengan ketentuan 6asal 09 dan 1C ndang-ndang >omor ''

8ahun 'CC/ tentang ;usunan dan Kedudukan 36+, D6+, D6D, dan

D6+D bahwa 5nggota D6D mempunyai hak dan kewajiban sebagai

berikut:

9a"

3enyampaikan usul dan pendapatH

3emilih dan dipilihH

3embela diriH

!munitasH

6rotokolerH

Keuangan dan administrati"

3engamalkan 6ancasilaH

3elaksanakan ndang-ndang Dasar >egara +epublik !ndonesia 8ahun

%901 dan menaati segala peraturan perundang-undanganH

3elaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahanH

3empertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan

negara kesatuan +epublik !ndonesiaH

3emperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyatH

3enyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat dan daerahH

3endahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,

dan golonganH

3emberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih


26/103

dan daerah pemilihannyaH

3enaati kode etik dan 6eraturan 8ata 8ertib D6DH dan

3enjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya

K!7a+i'an

=erkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas "ungsi politik

legislati" 5nggota D6D +! yang meliputi representasi, legislasi dan

pengawasan yang dicirikan oleh si"at kekuatan mandatnya dari rakyat

pemilih yaitu si"at otoritati"* atau mandat rakyat kepada 5nggotaH di

samping itu ciri si"at ikatan atau binding* yaitu ciri melekatnya pemikiran

dan langkah kerja 5nggota D6D +! yang semata-mata didasarkan pada

kepentingan dan keberpihakan pada rakyat daerah

Ko#isi P!#i&i%an U#u# (KPU)

Dalam rangka pelaksanaan 6emilu agar terselenggara sesuai asas

(!uberjudil), maka dibentuklah sebuah komisi pemilihan umum yang

bersi"at nasional, tetap, dan mandiri (6asal ''@) K6 selain ada ditingkat

pusat, juga terdapat K6 daerah baik di pro#insi maupun kabupaten.kota

Ban" S!nta&

>egara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,

kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan

(6asal '/D)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

6asal '/ ayat (1) D 8ahun %901 menetapkan bahwa untuk memeriksa

tanggung jawab tentang Keuangan >egara diadakan suatu =adan

6emeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan ndang-

ndang 4asil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan 6erwakilan

+akyat

=erdasarkan amanat D 8ahun %901 tersebut telah dikeluarkan ;urat

6enetapan 6emerintah >o%%.


27/103

yang berkedudukan sementara dikota 3agelang 6ada waktu itu =adan

6emeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai

Ketua =adan 6emeriksa Keuangan pertama adalah + ;oerasno ntuk

memulai tugasnya, =adan 6emeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal%' 5pril %90B >o90-% telah mengumumkan kepada semua instansi di

Filayah +epublik !ndonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam

memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan >egara, untuk sementara

masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku

bagi pelaksanaan tugas 5lgemene +ekenkamer (=adan 6emeriksa

Keuangan 4india =elanda), yaitu !F dan !5+

Dalam 6enetapan 6emerintah >o.%90A tanggal >opember %90A

tempat kedudukan =adan 6emeriksa Keuangan dipindahkan dari

3agelang ke Nogyakarta >egara +epublik !ndonesia yang ibukotanya di

Nogyakarta tetap mempunyai =adan 6emeriksa Keuangan sesuai pasal '/

ayat (1) D 8ahun %901H Ketuanya diwakili oleh + Kasirman yang

diangkat berdasarkan ;K 6residen +! tanggal /% 2anuari %91C

>o%/.5.%91C terhitung mulai % 5gustus %909

Dengan dibentuknya >egara Kesatuan +epublik !ndonesia ;erikat (+!;)

berdasarkan 6iagam Konstitusi +!; tanggal %0 Desember %909, maka

dibentuk Dewan 6engawas Keuangan (berkedudukan di =ogor) yang

merupakan salah satu alat perlengkapan negara +!;, sebagai Ketua

diangkat + ;oerasno mulai tanggal /% Desember %909, yang sebelumnya

menjabat sebagai Ketua =adan 6emeriksa Keuangan di Nogyakarta Dewan

6engawas Keuangan +!; berkantor di =ogor menempati bekas kantor

5lgemene +ekenkamer pada masa pemerintah >etherland !ndies i#il

5dministration (>!5)

Dengan terbentuknya >egara Kesatuan +epublik !ndonesia pada tanggal

%B 5gustus %91C, maka Dewan 6engawas Keuangan +!; yang berada di

=ogor sejak tanggal %


28/103

6ada 8anggal 1 2uli %919 dikeluarkan Dekrit 6residen +! yang menyatakan

berlakunya kembali D 8ahun %901 Dengan demikian Dewan 6engawas

Keuangan berdasarkan D %91C kembali menjadi =adan 6emeriksa

Keuangan berdasarkan 6asal '/ (1) D 8ahun %9013eskipun =adan 6emeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan

6engawas Keuangan +!; berdasarkan konstitusi +!; Dewan 6engawas

Keuangan +! (D; %91C), kemudian kembali menjadi =adan 6emeriksa

Keuangan berdasarkan D 8ahun %901, namun landasan pelaksanaan

kegiatannya masih tetap menggunakan !F dan !5+

Dalam amanat-amanat 6residen yaitu Deklarasi @konomi dan 5mbeg

6arama 5rta, dan di dalam Ketetapan 36+; >o %%.36+;.%9C serta

resolusi 36+; >o %.+es.36+;.%9/ telah dikemukakan keinginan-

keinginan untuk menyempurnakan =adan 6emeriksa Keuangan, sehingga

dapat menjadi alat kontrol yang e"ekti" ntuk mencapai tujuan itu maka

pada tanggal %' o B 8ahun %9/ (L> >o %91

8ahun %9/) yang kemudian diganti dengan ndang-ndang (6@+6) >o

8ahun %90 tentang =adan 6emeriksa Keuangan aya =aru

ntuk mengganti 6@+6 tersebut, dikeluarkanlah >o %B 8ahun %91

yang antara lain menetapkan bahwa 6residen, sebagai 6emimpin =esar

+e#olusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas

penyusunan dan pengurusan Keuangan >egara Ketua dan Fakil Ketua

=6K +! berkedudukan masing-masing sebagai 3enteri Koordinator dan

3enteri

5khirnya oleh 36+; dengan Ketetapan >oJ.36+;.%9 Kedudukan =6K

+! dikembalikan pada posisi dan "ungsi semula sebagai Lembaga 8inggi

>egara ;ehingga yang mendasari tugas =6K +! perlu diubah dan

akhirnya baru direalisasikan pada 8ahun %9B/ dengan >o 1 8ahun

%9B/ 8entang =adan 6emeriksa Keuangan

Dalam era +e"ormasi sekarang ini, =adan 6emeriksa Keuangan telah

mendapatkan dukungan konstitusional dari 36+ +! dalam ;idang 8ahunan

8ahun 'CC' yang memperkuat kedudukan =6K +! sebagai lembaga

pemeriksa eksternal di bidang Keuangan >egara, yaitu dengan


29/103

dikeluarkannya 856 36+ >oG!.36+.'CC' yang antara lain menegaskan

kembali kedudukan =adan 6emeriksa Keuangan sebagai satu-satunya

lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu

lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan pro"esionalntuk lebih memantapkan tugas =6K +!, ketentuan yang mengatur =6K +!

dalam D 8ahun %901 telah diamandemen ;ebelum amandemen =6K +!

hanya diatur dalam satu ayat (pasal '/ ayat 1) kemudian

dalam6erubahan Ketiga D %901 dikembangkan menjadi satu bab

tersendiri (=ab G!!! 5) dengan tiga pasal ('/@, '/, dan '/) dan tujuh

ayat

ntuk menunjang tugasnya, =6K +! didukung dengan seperangkat

ndang-ndang di bidang Keuangan >egara, yaituH

>o%B 8ahun 'CC/ 8entang keuangan >egara

>o% 8ahun 'CC0 8entang 6erbendaharaan >egara

>o %1 8ahun 'CC0 8entang 6emeriksaan 6engelolaan dan 8anggung

2awab Keuangan >egara

Ma%"a#a% Agung (MA)

3ahkamah 5gung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem

ketatanegaraan !ndonesia yang merupakan pemegang kekuasaan

kehakiman bersama-sama dengan 3ahkamah Konstitusi

3ahkamah 5gung membawahi badan peradilan dalam lingkungan :

6eradilan mum pada tingkat pertama dilakukan oleh 6engadilan >egeri,

pada tingkat banding dilakukan oleh6engadilan 8inggi dan pada tingkat

kasasi dilakukan oleh 3ahkamah 5gung

6eradilan 5gama pada tingkat pertama dilakukan oleh 6engadilan 5gama,

pada tingkat banding dilakukan oleh6engadilan 8inggi 5gama dan pada

tingkat kasasi dilakukan oleh 3ahkamah 5gung

6eradilan 3iliter pada tingkat pertama dilakukan oleh 6engadilan 3iliter,

pada tingkat banding dilakukan oleh6engadilan 8inggi 3iliter dan pada

tingkat kasasi dilakukan oleh 3ahkamah 5gung

6eradilan 8ata saha negara pada tingkat pertama dilakukan oleh

6engadilan 8ata saha negara, pada tingkat banding dilakukan oleh


30/103

6engadilan 8inggi 8ata saha >egara dan pada tingkat kasasi dilakukan

oleh 3ahkamah 5gung

3enurut ndang-ndang Dasar %901, kewajiban dan wewenang 35

adalah:=erwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan di bawah ndang-ndang, dan mempunyai wewenang lainnya

yang diberikan oleh ndang-ndang

3engajukan / orang anggota 4akim Konstitusi

3emberikan pertimbangan dalam hal 6residen member grasi dan

rehabilitasi

3ahkamah 5gung dipimpin oleh seorang ketua Ketua 3ahkamah 5gung

dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh 6residen Ketuanya

sejak %1 2anuari 'CC9 adalah 4arifn 5 8umpa

6ada 3ahkamah 5gung terdapat hakim agung sebanyak maksimal C

orang 4akim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak

berdasarkan sistem karier dari kalangan pro"esi atau akademisi

alon hakim agung diusulkan oleh Komisi Nudisial kepada Dewan

6erwakilan +akyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan

sebagai hakim agung oleh 6residen

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan

dilakukan oleh sebuah 35 dan badan peradilan yang ada dibawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha >egara,

dan sebuah 3ahkamah Konstitusi (6asal '0) 35 berwenang mengadili

pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah

terhadap 4akim 5gung harus memiliki integritas dan kepribadian

yang tidak tercela, adil, pro"essional, dan berpengalaman di bidang

hukum alon 4akim 5gung diusulkan komisi yudisial kepada D6+ untuk

mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh 6residen Ketua dan Fakil 35

dipilih dari dan oleh 4akim 5gung (6asal '05)

Ko#isi :udisia& (K:)

Komisi Nudisial bersi"at mandiri yang berwenang mengusulkan


31/103

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim 5nggota komisi yudisial harus memiliki pengetahuan dan

pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadianyang tidak tercela 5nggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan

oleh 6residen dengan persetujuan D6+ (6asal '0=)

Ma%"a#a% Konstitusi (MK)

3ahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem

ketatanegaraan !ndonesia yang merupakan pemegang kekuasaan

kehakiman bersama-sama dengan 3ahkamah 5gung

;ejarah berdirinya 3K diawali dengan 6erubahan Ketiga D %901 dalam

6asal '0 ayat ('), 6asal '0, dan 6asal B= yang disahkan pada 9

>o#ember 'CC% ;etelah disahkannya 6erubahan Ketiga D %901, maka

dalam rangka menunggu pembentukan 3ahkamah Konstitusi, 36+

menetapkan 3ahkamah 5gung menjalankan "ungsi 3K untuk sementara

sebagaimana diatur dalam 6asal !!! 5turan 6eralihan D %901 hasil

6erubahan Keempat

D6+ dan 6emerintah kemudian membuat +ancangan ndang-ndang

tentang 3ahkamah Konstitusi ;etelah melalui pembahasan mendalam,

D6+ dan 6emerintah menyetujui secara bersama ndang-ndang >omor

'0 8ahun 'CC/ tentang 3ahkamah Konstitusi pada %/ 5gustus 'CC/ dan

disahkan oleh 6residen pada hari itu Dua hari kemudian, pada tanggal %1

5gustus 'CC/, 6residen mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi

di !stana >egara pada tanggal % 5gustus 'CC/

3enurut ndang-ndang Dasar %901, kewajiban dan wewenang 3K

adalah:

=erwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersi"at fnal untuk menguji ndang-ndang terhadap ndang-ndang

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh D %901, memutus pembubaran partai

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 6emilihan mum

Fajib memberi putusan atas pendapat Dewan 6erwakilan +akyat


32/103

mengenai dugaan pelanggaran oleh6residen dan.atau Fakil 6residen

menurut D %901

3K berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersi"at fnal untuk menguji terhadap D, memutussengketa kewenangan lembaga >egara yang kewenangannya diberikan

oleh D, memutus pembubaran parpol dan perselisihan hasil pemilu 3K

wajib memberi putusan atas pendapat D6+ mengenai dugaan

pelanggaran oleh 6residen dan atau Fakil menurut D 3K mempunyai

9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan 6residen masing-masing /

orang diajukan oleh 35, D6+, dan 6residen Ketua dan wakil ketua 3K

dipilih dari dan oleh hakim konstitusi 4akim konstitusi harus memiliki

integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai

pejabat >egara (6asal '0C) 3K dibentuk selambat-lambatnya pada %B

5gustus 'CC/ dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan

oleh 35 (6asal !!! 56)

;aat ini masih banyak pihak belum memahami secara utuh tatanan

kelembagaan negara dalam ndang-ndang Dasar (D) %901 sehingga

sering timbul perdebatan publik dan masalah hubungan antarlembaga

negara

5palagi, lembaga- lembaga negara telah mengalami perubahan mendasar

hasil D %901 6erubahan yang tentu tidak dapat dipahami berdasarkan

paradigma D %901 sebelum perubahan 6erubahan mendasar yang

memengaruhi tatanan kelembagaan negara adalah perubahan 6asal %

ayat (') D %901 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan

rakyat dan dilaksanakan menurut D ;ebelum perubahan,kedaulatan

rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh 36+ 6erubahan tersebut

mengakibatkan :

36+ tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi

Lemmbaga-lembaga negara yang diatur dalam D %901 merupakan

pelaksana kedaulatan rakyat sesuai dengan kedudukan,tugas,dan "ungsi

masing- masing4al tersebut mengakibatkan Ketetapan 36+ >omor

!!!.36+. %9BA tentang Kedudukan dan 4ubungan 8ata Kerja Lembaga


33/103

8ertinggi dengan. atau antar-Lembaga-Lembaga 8inggi >egara tidak

berlaku lagi Kelembagaan negara berdasarkan D %901 dapat

diklasifkasikan menjadi beberapa kategori6ertama, lembaga-lembaga

utama yang melaksanakan cabang kekuasaan tertentu Kedua, lembaga-lembaga negara yang bukan pelaksana salah satu cabang kekuasaan,

tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga

pelaksana cabang kekuasaan tertentu

Lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan

tertentu tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya

Lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan

lebih lanjut kepada undang-undangKelima, lembaga-lembaga yang

berada di bawah presiden untuk melaksanakan "ungsi-"ungsi

tertentuKeenam, lembaga- lembaga di tingkat daerah =erdasarkan

pembagian "ungsi kekuasaan eksekuti", legislati", dan yudikati" dalam D

%901,dapat diketahui lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tiap

kekuasaan tersebut

;ebagai pemegang kekuasaan eksekuti" tertinggi adalah presiden

6emegang kekuasaan legislati" adalah D6+ntuk kekuasaan yudikati"

ditentukan pelakunya adalah 35 dan 3K ;elain lembaga-lembaga negara

tersebut, terdapat lembaga negara lain yang diperlukan dalam

penyelenggaraan negara dan kedudukannya sederajat Lembaga negara

lain tersebut adalah 36+ yang memegang kekuasaan mengubah dan

menetapkan D,=6K sebagai pelaksana kekuasaan auditi" serta D6D

yang walaupun tidak memegang kekuasaan legislati" memiliki peran

dalam proses legislasi (co-legislator)

Dengan demikian lembaga-lembaga itu sesungguhnya adalah bagian dari

organisasi pemerintahan secara nasional walaupun ada yang menjalankan

"ungsi legislasi di tingkat daerah 2ika penataan lembaga negara melalui

ketentuan peraturan perundang undangan telah dilakukan, setiap

lembaga negara dapat menjalankan wewenang sesuai dengan kedudukan

masing-masing 4al itu akan mewujudkan kerja sama dan hubungan yang

harmonis demi pencapaian tujuan nasional dengan tetap saling


34/103

mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan

konsentrasi kekuasaan

9.P!#!inta% Da!a%

6emerintahan Daerah menurut Ketentuan 6asal % ayat ' ndang-

ndang +epublik !ndonesia >omor /' tahun 'CC0 tentang 6emerintahan

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 6emerintah

Daerah dan Dewan 6erwakilan +akyat Daerah (D6+D)

egara Kesatuan +epublik !ndonesia

sebagaimana dimaksud dalam ndang-undang Dasar +epublik !ndonesia

tahun %901 6emerintah Daerah adalah ubernur, =upati atau Falikota

dan 6erangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 6emerintahan

Daerah

Asas- Asas P!#!inta% Da!a%

;entralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan

dipusatkan di pemerintah pusat Desentralisasi yaitu penyerahan

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem >egara

Kesatuan +epublik !ndonesia Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah dan.atau kepada instansi #ertikal di wilayah tertentu

8ugas 6embantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah

dan.atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten.kota dan.atau

desa, dari pemerintah kabupaten.kota kepada desa untuk melaksanakan

tugas tertentu

Otono#i Da!a%


35/103

setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna

dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan

terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;edangkan yang di maksud egara kesatuan maupun pada >egara "ederasi Di >egara kesatuan

otonomi daerah lebih terbatas dari pada di >egara yang berbentuk

"ederasi

Da#$a" Positi Otono#i Da!a%

Dampak positi" otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan

identitas lokal yang ada di masyarakat =erkurangnya wewenang dan

kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggidari pemerintah

daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri

=ahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan

melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat Dana tersebut

memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta

membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata

Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan

tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efsien

Da#$a" N!gati Otono#i Da!a%

Dampak negati#e dari otonomi daerah adalah munculnya

kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan

berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah

daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang

pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang

I. P!#i&u dan Sist!# P!#i&u Di Indon!sia

D!!nisi P!#i&u

3enurut)ohlenpemilu adalah satu-satunya metode demokratik* untuk


36/103

memilih wakil rakyat

3enurutAurel Croissant" dkkmende"enisikan pemilu adalah kondisi

yang diperlukan bagi demokrasi tetapi pemilu saja tidak menjamin

demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilupemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan

mengintegrasikan warga negara kedalam proses politik saja, melainkan

juga meligitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan sarana

penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah siatem pemilu

ne!uino %heodorememberikan de"enisi sistem pemilihan umum

sebagai rangkaian atruran yang menurutnya pemilihan mengekperesikan

pre"erensi politik mereka dan suara dari pemilih diterjemahkan menjadi

kursi

Ti$!-Ti$! Sist!# P!#i&u

menurut *.+ Wolho,terdapat dua sistem.tipe sistem pemilu yaitu:

% ;istem pemilihan organis adalah melihat sebagai sebuah kelompok

yang bagi dalam organ-organ idi#idu, kelompok ini bisanya berdasarkan

genekologis, lapisan masyarakat, organisasi kelembagaan dengan

demikian pada sistem organik hak suara terletak pada kelompok

Conto%,indonesia di Eaman orde baru dlam komposisi 36+nya tidak

hanya berasal dari kalangan partai politik yang di pilih memalui pemilu

tapi juga ada utusan daerah dan utusan golongan yang mereka itu semua

diangkat berdasarkan golongan dan wilayahnya begitu juga 5=+! yang

diangkat untuk mewakili golongan 5=+! (8>!.6olri)

' ;istem pemilihan mekanik adalah melihat rakyat terdiri atas !ndi#idu-

indi#idu dimana hak suara berada pada masing-masing indi#idu ;istem

pemilihan mekanis biasanya dibagi atas dua sistem yaitu sistem distrik

dan sistem proporsional

P!7a"i&an B!i#'ang

agasan pokok sistem perwakilan berimbang (proporsional representation

atau yang sering disebut multi- member constituency) ialah bahwa jumlah

kursi parlemen yang diperoleh suatu golongan atau partai adalah sesuai


37/103

dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam masyarakatsistem

proporsional dapat dilakukan dengan ber#ariasi seperti hare system dan

list system4are system, dimana pemilih diberi kesempatan untuk memilih

pilihan pertama, kedua dan seterusnya, dari distrik pemilih yangbersangkutan jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih

ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertma dipenuhi dan apabila

ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon

berikutnya dan seterusnya

List system, pemilih diminta memilih diantara da"tar calon yang berisi

sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam

pemilihan umum

;istem perwakilan berimbang sering dikombinasikan dengan prosedur lain

seperti list system sistem perwakilan berimbang dipakai di =elanda,

;wedia dan =elgia indonesia memakai sistem perwakilan berimbang

dikombinasikan dengan sistem terda"tar di Eaman orde baru dan hal ini

mengalami sedikit perubahan di Eaman era re"omrasi dimana sistem

peroporsional dengan sistem da"tar terbuka berdasarkan nomor urut,

suatu sistem yang masih abu-abu dan tidak mencerminkan representasi

yang sebenarnya karena bisa saja orang yang menempati urutan pertama

tidak populer dan dapat suara tapi menjadi anggota dewan karena

berada pada nomor urut satu (2adi), yang ini semua bisa dibuat oleh partai

politik jadi akan membuat orang menjadi wakil partai bukan wakil rakyat

K!&!'i%an sist!# $!#i&u $o$osiona&,

% dari aspek perwakilan politik, untuk sistem ini terdapat lebih dari

satu wakil dalam setiap daerah pemilihan

' demokratis karena setiap suara dihitung dan suara yang hilang

terbatas

/ sistem ini dianggap representatip karena jumlah suara partai

diparlemen sesuai dengan suara yang diperolehnya dari masyarakat

dalam pemilu

0 sistem proporsional mengarah pada terbentuknya pmerintahan

koalesi


38/103

1 masyarakat heterogen lebih tertarik pada sistem ini oleh karena

dianggap mewakili setiap golongan

wakil rakyat yang dipilih melalui sistem ini diharapkan lebih

ceenderung untuk mengutamakan kepentingan nasional daripadakepentingan daerahnya

K!&!#a%anan sst!# $!#i&u $o$osiona&

% pemilih tidak memiliki-atau hampir tidak memiliki-pengarih atas

penetapan kandidat, mereka tidak turut menentukan siapa wakil

mereka

' memberikan kedudukan kuat pada pimpinan parai untuk

menentukan wakilnya di parlemen merlalui stelsel da"tar (list

system)

/ da"tar calon partai tidak menjamin keterwakilan kelompok

masyarakat tradisional yang memang kurang terwakili, partai

berupaya membuat da"tra calon yang sosiodemograds yang

homogen

0 sistem ini mempermudah "ragmentasi partrai dan timbulnya

partai-partai baru

1 banyak partai mempersukar terbentuknya pemerintahan yang

stabil, oleh karena harus mendasarkan diri pada koalesi dari dua

partai atau lebih

Catatan ta#'a%an,

;istem proporsional yang mendasrkan jumlah di =adan 6erwakilan

+akyat ang dibagi-bagikan kepada partai politik, sesuai dngan

imbangan jumlah penduduik yang ada pada suatu daerah

pemilihan, maka daerah duiluar pulau jkawa akan terwakili oleh

wakil-wakil yang jumlahnya sedikit dari pada dipulau jawa yang

bisa jadi dalam membuat keputusan-ke$putusan akan lebih banyak

berdasarkan pertimbangan dari asal dan cara berpikir dari mana

seorang anggota dewan berasal


39/103

Sist!# Disti"

Distrik adalah wilayah geografs suatu negara yang batas-batasnya

melalui suatu pembangian untuk tujuan pemilihan umum dengan

demikian luas sebuah distrik dapat sama besar dengan besarwilayah administrasi pemerintahan dan dapat pula berbeda yang

dimasksud dengan besar distrik adalah berapa banyak anggota

badan perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan

besarna distrik bukabn berarti jumlah pemilih yang ada dalam

distrik tersebut berdasrkan de"enisi tersebut maka kita

dapatmembedakan distrik menjadi distrik beranggota tunggal

(single member distric) dan dstrik beraanggota banyak (multi

member district)

;istem distrik disebutr juga dengan sistem pemilihan mayoritas atau

singkle member constituency, sistempemilihan dimana suatu

negara dibagi-bagi dalam suatu distrik yang jumlahnya sama

dengan wakil diparlemen

K!&!'i%an sist!# disti",

% distrik wilayahnya lebih kecil, maka pemilih dapat meneganli

calon-calon wakil rakyat yang akan dipilih didistrinya terpilih

sesorang karena kepopulerannya dan pengorbanan dan perjuangan

terhadap masyarakat

' kandidat tidak terlalu tergantung kepada pimpinan partai, dan

oleh karena itu lebih bebas dalam mengambil keputusan, karena

tidak perlu masuk dalam da"tar calon partai

/ para pemilih dapat melihat dan menilai penawaran yang

diberikan kandidat dalam satu distrik pemilihan

0 lebih mudah bagi satu partai untuk mayoritas dalam parlemen,

sehingga tidak perlu koalesi dengan partai lain

1 kecenderungan untuk integrasi partai lebih besar dan

"ragmentasi partai dan untuk mendirikan partai baru lebih

tebendung, dan menciptakan kearah penyederhanaan partai

mempermudah stabilitas politik


40/103

B organisasi dalam penyelenggraan pemilu ini lebih sedrhana, tidak

perlu memakai banyak orang dalam kepanitiaan dan biaya yang

lebih murah

A sederhana dan mudah dilaksanakan

K!&!#a%an $!#i&u disti".

% ada *distorsi* sehingga partai yang menang akan memperoleh

kursi lebih banyak dari persentasi suara yang diperolehnya dari

masyarakat, sehingga menjadi *o#er represente* seperti partai

korser#ati" (margaret 8hatcher ) hanya memperoleh suara 0'

persen dari jumlah suara dalam masyarakat (berarti 1A persen

memilih partai lain) akan tetapi berhasil menang dibanyak distrik

sebagai pemenang tungga, maka partai tersebut memperoleh kursi

/B1 atau 1B persen dari total kursi diparlemen

' distorsi kurang menguntungkan partai kecil dan golongan

minoritas, persentasi kursdi lebih kecil dari persentasi suara

sehingga *under represented* partai liberal dan partai sosial

demokrat (aiansi) hanya memperoleh '' kursi atau / persen dari

jumlah kursi padahal memperoleh suara '' persen dari jumlah

suara masyarakat

/ sistem ini kurang representati" darri partai yang ada dalam

lingkungan distriknya

0 wakil-wakil lebih mementingkan daerahnya daripada kepentingan

nasional

1 ketidaktergatungan wakil terhadap pimpinan partai tidak hanya

sebagai keuntungan tapi juga bisa meimbulkan e"ek negati", bisa

saja untuk deal dengan pemerintah seseorang bisa membuat

keputusan diluar partau dan bisa dibeli oleh pemerintah

kerugian karena susunan parlemen tidak selalu mewakili

pendapat atau kepentingan rakyat

B bahwa sistem ini dianggpa kurang mengakomodasi berbagai

kelompok dalam suatu masyarakat yang heterogen dan pluralis

si"atnya


41/103

atatan tambahan:

sistem ini akanmerugikan masyarakay yang $padat penduduknya

karena jumlah penduduk yang padat, akan diwakili oleh wakil-wakil

yang jumlahnya sedikit, karena itu pada wakil yang bersal dariyangjumlah penduduknya padat akan susah untuk menyalurkan

aspirasi karena terdapat aspirasi yang beragam dan susah untuk

diakomodasi

Sist!# Ca#$uan

;istem ampuranadalah sistem yang mengobinasikan antara

distrik dan perwakilan berimbang salah satu negara yang

menggunkan sistem pemilu campuran adalah 2erman

% pemilihan anggora parlemen 2erman (=undestag) dilakukan

dengan sistem proporsional yang besi"at personal artinya ada

perpaduan anatar unsur distrik dan unsur proporsional

' unsur distrik terlihat pada sistem pemilihan calon secara

langsung dimana /'A kursi di =undestag disipakan untukkandidat-

kandidat yang dipilih secara langsung didalam setiap distrik,

sedangklan /'A kursi yang tersisa diisi oleh kandidat

yangmemperolehmandat dari partai melalui sistem perimbangan&

/jadi setiap pemilih dijerman mempunyai dua hak suara, suara

pertama digunakan untuk memilih salah satu calon dari wilayah

pemilihannya menurut sistem mayoritas relati" sehingga calon yang

mendapat suara terbanyak akan langsung mendapat mandat

langsung untuk mewakili distriknya di =undestag,

0 sedangkanm suara kedua digunakan oleh pemilih untuk

menentukan wakil yang memperoleh mandat di =undestag melalau

da"tar calon negara bagian (bandesland) yang disusun oleh setiap

partai peserta pemilu

1 disrtik diperhitungkan secara proporsional di tingkat nasional

untuk mengisi /'A kursi yang dipersiapkan melalui mandat partai,

sehingga antara jumlah suara danmandat yang diterima oleh partai

yang duduk di =undestag akan relati" berimbang


42/103

;. 9a& K!uangan

APBN DAN APBD

6engertian 56=>dan 5=6D, ungsi, 8ujuan, 3an"aat, ;umber,

Kebijakan 6emerintah di =idang iskal, 2enis 6endapatan dan 6engeluaran>egara, 5nggaran, @konomi - Dalam usaha meningkatkan pembangunan

ekonomi, yang biasanya diukur dengan pertambahan pendapatan

nasional, terdapat beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan

;alah satu instrumen kebijakan tersebut adalah kebijakan fskal yang

berhubungan erat dengan masalah anggaran penerimaan dan

pengeluaran yang dilakukan pemerintah 6enerimaan dan pengeluaran

negara berkaitan dengan masalah keuangan negara, sedangkanpenerimaan dan pengeluaran daerah berkaitan dengan masalah

keuangan daerah ;eperti halnya keuangan negara yang identik dengan

56=>, keuangan daerah identik dengan 56=D 3ateri dalam bab ini akan

di"okuskan pada kebijakan pemerintah dalam mengatur anggaran

penerimaan dan pengeluaran negara dan daerah yaitu 56=> dan 56=D

P!ng!tian Anggaan P!nda$atan dan B!&an+a N!gaa(APBN)

5nggaran 6endapatan dan =elanja >egara (56=>) adalah kebijakanfskal dalam konteks pembangunan !ndonesia 5nggaran 6endapatan dan

=elanja >egara pada hakikatnya merupakan rencana kerja pemerintah

yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-

angka rupiah ;ecara singkat, 56=> didefnisikan sebagai da"tar sistematis

yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu

tahun yang dinyatakan dalam rupiah 5nggaran mengandung sisi

penerimaan dan sisi pengeluaran dengan skala yang lebih besar dan jenis

kegiatan yang rumit

Landasan hukum 56=>, yaitu 6asal '/ ayat % D %901, yang

mengatakan 5nggaran 6endapatan dan =elanja >egara sebagai wujud

dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan

undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat* 2ika D6+ tidak menyetujui

anggaran yang diusulkan pemerintah, pemerintah memakai anggaran

tahun lalu ;truktur dasar 56=> terdiri atas sisi penerimaan dan sisi
http://perpustakaancyber.blogspot.com/2013/05/pengertian-apbn-dan-abpd-fungsi-tujuan.htmlhttp://perpustakaancyber.blogspot.com/2013/05/pengertian-apbn-dan-abpd-fungsi-tujuan.htmlhttp://perpustakaancyber.blogspot.com/2013/05/pengertian-apbn-dan-abpd-fungsi-tujuan.htmlhttp://perpustakaancyber.blogspot.com/2013/05/pengertian-apbn-dan-abpd-fungsi-tujuan.html


43/103

pengeluaran negara ;isi penerimaan negara terdiri atas penerimaan

dalam negeri (migas, pajak, dan bukan pajak), dan penerimaan luar

negeri atau bantuan luar negeri yang disebut juga penerimaan

pembangunan meliputi bantuan program dan bantuan proyek5dapun sisi pengeluaran negara, terdiri atas pengeluaran rutin

(antara lain: belanja barang, belanja pegawai, dan subsidi daerah

otonom), dan pengeluaran pembangunan yang merupakan biaya

pelaksanaan proyek-proyek pemerintah 6enerimaan pembangunan dalam

anggaran negara ditujukan untuk menutupi kekurangan penerimaan yang

lebih kecil

P!ng!tian Anggaan P!nda$atan dan B!&an+a Da!a% (APBD)

;eperti halnya kebijakan fskal dalam 56=>, keuangan daerah yang

ditunjukkan dalam 56=D juga menggambarkan tentang perkembangan

kondisi keuangan dari suatu pemerintahan daerah 56=D adalah suatu

gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas

proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam

suatu periode tertentu

Landasan hukum 56=D adalah ndang-ndang >o '' 8ahun %999,

tentang 6emerintahan Daerah dalam pasal BA ayat % yang menyatakan

bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan D6+D dibiayai dari

dan atas beban 5nggaran 6endapatan dan =elanja Daerah (56=D)

2ungsi APBN dan APBD

56=> dilaksanakan berdasarkan kepercayaan bahwa sektor ekonomi

pemerintah sangat dibutuhkan untuk melaksanakan 8rilogi 6embangunan:

pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi 8rilogi 6embangunan ini

merupakan realisasi dari teori "ungsi fskal: alokasi barang publik

(allocation), distribusi pendapatan (distribution), dan stabilisasi

perekonomian (stabiliEation)

- /un#si Alokasi

ungsi alokasi adalah "ungsi dalam penyediaan barang publik

(seperti jembatan, jalan raya, penerangan, pertahanan, dan keamanan)

yang diharapkan menghasilkan dampak menguntungkan 3isalnya,


44/103

meningkatnya kegiatan in#estasi yang sangat dibutuhkan untuk memacu

pertumbuhan ekonomi

0 /un#si (istribusi

ungsi distribusi adalah "ungsi dalam rangka mem perbaiki distribusipendapatan masyarakat serta pemerataan pembangunan !nstrumen

yang digunakan adalah pajak dan subsidi, yang dapat mempengaruhi

atau mengarahkan keinginan kerja dan konsumsi masyarakat

3 /un#si Stabilisasi

ungsi stabilisasi adalah "ungsi dalam rangka men ciptakan

kestabilan ekonomi, pertahanan keamanan, dan lain-lain ungsi ini

bersi"at antisiklis 3isalnya, jika negara dalam keadaan resesi

(pertumbuhan ekonomi menurun), sebaiknya ditempuh kebijakan

anggaran yang defsit, untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi 5dapun

dalam kondisi perekonomian yang membaik, sebaiknya ditempuh

kebijakan anggaran surplus untuk menekan laju inPasi

2ungsi APBD

ndang-ndang >o '1 8ahun %999 yang telah diubah dengan

ndang-ndang >o // 8ahun 'CC0, berisi perimbangan keuangan antara

6emerintah 6usat dan Daerah Dalam ndang-ndang tersebut,

disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan,

pelayanan masyarakat, dan pembangunan, 56=D seperti halnya 56=>,

memiliki tiga "ungsi utama yaitu "ungsi alokasi, "ungsi distribusi, dan

"ungsi stabilisasi

ungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih tepat jika

dilakukan oleh pemerintah pusat 5dapun "ungsi alokasi lebih e"ekti"

dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena daerah lebih mengetahui

kebutuhan dan standar pelayanan kepada masyarakatnya >amun, dalam

pelaksanaannya perlu diperhatikan perbedaan situasi dan kondisi daerah

masing-masing Dengan demikian, pembagian ketiga "ungsi tersebut

penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Tu+uan P!nusunan APBN dan APBD


45/103

8ujuan penyusunan 56=> atau 56=D adalah sebagai pedoman

penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, agar terjadi

keseimbangan yang dinamis, demi tercapainya peningkatan produksi,

peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi5dapun tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan

makmur material dan spiritual berdasarkan 6ancasila dan D %901

=erdasarkan D %901, pemerintah wajib menyusun 56=>

;ebelum menjadi 56=>, pemerintah menyusun +ancangan 5nggaran

6endapatan dan =elanja >egara (+56=>) Di !ndonesia, pihak yang

bertugas menyusun +56=> adalah pemerintah, dalam hal ini presiden

dibantu para menterinya =iasanya, presiden menyusun +56=> dalam

bentuk nota keuangan >ota keuangan tersebut kemudian disampaikan

kepada Dewan 6erwakilan +akyat (D6+) untuk disidangkan +56=>

biasanya disampaikan sebelum tahun anggaran yang akan dilaksanakan

+56=> yang diajukan presiden kepada D6+ akan disidangkan dan dibahas

kelayakannya oleh D6+

Pa+a"

Latar =elakang

6ajak menurut 6asal % >o'A 8ahun 'CCB tentang Ketentuan umum

dan tata cara perpajakan adalah Qkontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersi"at memaksa

berdasarkan ndang ndang, dengan tidak mendapat timbal balik secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat Dari pengertian atau "akta diatas mengungkapkan

bahwa tujuan pajak adalah untuk memakmurkan rakyat atau membuat

rakyat menjadi sejahtera !deal pemerintah tentang pajak sebagai usaha

untuk mencapai kemakmuran belum berjalan dengan baik karena didalam

pelaksanaannya masih banyak terdapat ketimpangan-ketimpangan yang

menghambat proses tersebut 3enjadi suatu masalah yang besar ketika

>egara kehilangan kepercayaan dari rakyatnya karena pajak tidak dapat

mencapai tujuannya 4al itu diakibatkan pengelolaan dan pelaksana

pengelolaan yang tidak transparaan serta adanya penyelewengan atau

pelanggaran ditubuh instansi yang mengurus pajak


46/103

2ika 6ajak didilihat dari perspekti" ekonomidipahami sebagai beralihnya

sumber daya darisektor pri#atkepada sektor publik 6emahaman ini

memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi

menjadi berubah 6ertama, berkurangnya kemampuan indi#idu dalammenguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa

Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan

barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat !ni juga

berarti pemerintah mempunyai kuasa monopoli di dalam perekonomian

yang tercermin dalam D %901 pasal // ayat ' Nang mana sumber

ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai dan dikelola

oleh >egara 6ajak mempunyai "ungsi ungsi anggaran (budgetair)

merupakan sumber pendapatan negara, pajak ber"ungsi untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara ntuk menjalankan tugas-tugas rutin

negara dan melaksanakan pembangunan 6ajak juga ber"ungsi sebagai

pengatur pertumbuhanekonomidan menjaga stabilitas perekonomian

dalam hal yang berhubungan dengan stabilitas harga

sehingga inPasidapat dikendalikan 6ajak mempunyai andil dalam

pembentukkan harga pasar ontoh dari "ungsi pajak yaitu berkaitan

dengan harga minyak tanah yang di kendalikan mealalui pajak dan subsidi

agar menjadi stabil

Keadaan perpajakkan di !ndonesia tidak begitu baik karena terdapat

masalah dalam pengelolaan dan pelaksana kegiatan pajak itu sendiri Di

tubuh instansi pajak terdapat kepincangan berupa penyalahgunaan surat

pajak atau >6F6 dan surat denda keterlambatan membayar pajak yang

dipalsukan untuk kepentingan pribadi oknum pajak ontoh kasus ayus

8ambunan yang sedang hangat di media masa saat ini yang dikenal

dengan mafa pajak yang melakukan penipuan terhadap surat-surat

pancasila dasar negara kesatuan republik indonesia (dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia)

Documents