PANCASILASEBAGAI KONTEKS KETATANEGARAAN

Nama Kelompok 6

Ahmad BadaraAndi Baunita

Ayu Sevia NureniBartolomeus Sandangan

Derlin SaleDita Ayutiar Deviaji

Ella Feby AndiniHardi

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

• Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.

• Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan

• Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.

SISTEM KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945

Sistem Konstitusi (hukum dasar) republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu

UUD 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum

ketatanegaraa terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam TAP MPR, UU,

Perpu, dan sebagainya.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah konstitusi negara Republik

Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang

pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang

merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

UUD dan Konstitusi

Istilah konstitusi dan UUD di Indonesia sering disejajarkan, namun istilah konstitusi dimaknai dalam arti yang luas (materiil) yang lebih luas

dari UUD. Konstitusi yang dimaksudkan adalah hukum dasar, baik yang tertulis (UUD) maupun

yang tidk tertulis (convensi).

Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dasar Negara Indonesia

Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 kelompok yaitu: Pembukaan, Batang Tubuh yang

memuat pasal-pasal, dan terdiri 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal.

Mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila merupakan

segala sumber hukum. Dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan.

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

TAP MPR NO XX/MPRS/1966 TAP MPR NO III/MPR/2000

Tata urutannya sebagai berikut:1. UUD 19452. TAP MPR3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang4. Peraturan Pemerintah5. Keputusan Presiden6. Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri Instruksi Menteri

Tata urutannya sebagai berikut:1. UUD 19452. TAP MPR RI3. Undang-Undang4. Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perpu)5. Peraturan Pemerintah6. Keputusan Presiden7. Peraturan Daerah

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia,

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, yang berwujud di dalam tertib hukumnya. Yang dimaksud dengan tertib hukum, ialah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi syarat-syarat:a. Kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut, yang untuk Indonesia ialah Pemerintahan Republik Indonesiab. Kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukumitu, yang untuk indonesia ialah Pancasilac. Kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut, yang untuk indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945 d. Kesatuan daerah, sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai Merauke.

Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita –citanya.

Secara umun sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur penting yaitu:a) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politikb) Tingkat persamaan tertentu diantara warga negarac) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negarad) Suatu sistem perwakilane) Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas

Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan

merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan inti

dari Pembukaan UUD 1945, itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukan bahwa pancasila

merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya

tertuang dalam UUD.

Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu,

dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem

peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila

dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.

TERIMA KASIH