PANDANGAN ULAMA TERHADAP PRODUK PERBANKAN

KH. M. AMINUDIN BUSTHOMI, M.Ag.(Sekretaris Umum MUI Kota Tasikmalaya)

Disampaikan pada acara Banking Expo & Gerakan Keuangan Inklusif 2013 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan

Tasikmalaya di Plaza Asia Tasikmalaya, 1 Nopember 2013

Ulama (Arab:العلماء al-`Ulamā`, tunggal عال;م Ālim) adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupum masalah sehari hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.

Kriteria Ulama

Selain itu, tambahan kriterianya adalah bahwa yang bersangkutan memiliki rasa takut kepada Allah Swt. Firman Allah Swt :

اُء� َب�اِد"ِه" اْل�ُع�َل�َم� ى اْلَل*َه� ِم"ْن� ِع" ا َي�ْخ�َش� "َّن*َم� ِإSesungguhnya di antara hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah ulama (QS. Fathir [35] : 28).

Sehingga, jika seseorang yang disebut-sebut sebagai ulama tetapi tidak takut kepada Allah, hakikatnya dia bukan ulama sama sekali.

Berdasarkan pengertian ulama di atas, maka sikap dasar ulama adalah berpegang teguh kepada ajaran agama Islam secara utuh dan menyeluruh sesuai al-Qur’an dan As-Sunnah, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Hal ini merupakan aplikasi dari rasa takut orang tersebut kepada Allah Swt.

Sikap Dasar Ulama

Pada dasarnya produk Bank (termasuk Bank Syariah) dibagi dalam 3 kategori: a. Penghimpunan Dana - Giro - Tabungan - Deposito - Perdagangan Surat Berharga - Pasar Uang antar Bank 

Produk Perbankan

b. Penyaluran Dana (kredit dan pembiayaan)-Kredit Konsumsi (KPR, KPM, Kartu Kredit, Kredit multi guna, dll)  - Kredit Komersial (Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja) 

c. Produk JASA LAYANAN - Layanan Letter of Credit (L/C) - Layanan Bank Garansi- Layanan Payment (Telpon, HP, Listrik, dll) - Layanan Transfer (Kliring, RTGS, Western

Union, Moneygram, dll) - Layanan Money Changer - dll 

Pada dasarnya, semua produk apapun selama tidak mengandung perkara yang diharamkan oleh syari’ah, maka kaum Muslim dipersilahkan untuk memanfaatkannya. Dalam hal barang atau benda, berlaku kaidah:

األصل فى األشياء اإلباحة ما لم يرددليل التحريم

Hukum asal setiap barang/benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman

Pandangan Ulama Terhadap Produk Perbankan

Dalam hal perbuatan, berlaku kaidah :

األصل فى األفعال التقيد بأحكامالشرعية

Hukum asal setiap perbuatan adalah terikat kepada hukum syari’ah (wajib, sunat/mandub, mubah, makruh, haram).

Begitu pula dalam produk perbankan dan praktek perbankan, mesti sesuai dengan hukum syari’ah, tidak boleh hanya sekedar mengejar aspek kemanfaatannya semata.

Ulama memiliki pandangan yang khas terhadap produk perbankan, tidak hanya sekedar memperhatikan aspek manfaat yang bisa diambil, namun yang paling utama adalah aspek keabsahan secara syar’i. Jika dipaparkan secara detail, mungkin perlu waktu yang cukup lama untuk membahasnya. Namun paling tidak, mudah-mudahan paparan ini mampu menjelaskan inti dari topik yang dibahas.

Meskipun sudah banyak produk perbankan (terutama pada Bank Syariah) yang telah memiliki landasan legalitas syari’ah yang diterbitkan oleh Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), namun dari hasil kajian dan analisis terhadap fakta praktik perbankan dan fatwa DSN-MUI, ternyata ada sejumlah fatwa yang tidak tepat, bahkan dianggap menyalahi ketentuan syariah.

Kesalahan tersebut kadang terjadi pada poin-pon tertentu sedangkan yang lain tidak (seperti pada kasus Akad Mudharabah pada Giro Syari’ah, Deposito Syari’ah dan Tabungan Syari’ah yang menempatkan Bank sebagai Mudharib, padahal faktanya tidak demikian). Demikian juga pada kasus pembiayaan. Ini dari aspek fatwanya.

Meski fatwa-fatwa DSN-MUI itu ada juga yang benar secara syar’i, namun ini tidak cukup untuk menjamin bahwa produk perbankan (khususnya perbankan syariah) yang didasarkan pada fatwa tersebut juga benar. Sebab terkadang antara fatwa dan implementasinya bisa berbeda, bahkan bisa jadi implementasinya justru menyalahi ketentuan yang digariskan dalam fatwa (seperti dalam kasus Bank Garansi Syariah yang menggunakan akad Kafalah).

Dengan demikian, produk-produk perbankan yang dinilai “bermasalah” bisa ditemukan dalam tiga hal: Pertama, pada fatwa DSN-MUI itu sendiri; Kedua, pada produk perbankan tersebut; Ketiga, pada fatwa dan produk perbankan sekaligus.

Masalah ini harus segera diselesaikan dan tidak boleh dibiarkan apa adanya.

Ada empat hal yang harus dibahas : (1) Cara dan metode yang digunakan dalam menyusun fatwa DSN-MUI untuk menarik kesimpulan hukum; (2) Substansi fatwa DSN-MUI untuk produk perbankan; (3) Implementasi fatwa DSN-MUI dalam produk perbankan; (4) Manath dan hukum tentang produk perbankan dalam kitab-kitab fiqh.

Dengan menelaah empat aspek tersebut, dapat dinilai dan diukur sejauh mana akurasi fatwanya, status kesyar’ian hukum yang terlahir dari fatwa tersebut serta sejauh mana kesalahan produk perbankan baik dari sisi hukum syari’ahnya maupun implementasinya.

Pada akhirnya dapat ditentukan kebolehan atau ketidakbolehan suatu produk perbankan untuk dimanfaatkan oleh kaum Muslim.

Inilah pandangan ulama secara umum terhadap produk perbankan. Mohon maaf, kami tidak bisa menjelaskan secara substansial satu per satu, mengingat alokasi waktu yang terbatas.

Penutup

Insya Allah kami siap untuk menjelaskan lebih rinci satu per satu atas substansi produk perbankan, jika memang diperlukan, sebagai upaya kita untuk lebih menguatkan keterikatan kita terhadap ajaran syariat Islam yang tidak hanya bermanfaat untuk umat Islam, melainkan juga untuk umat non Muslim.

Wallahu A’lam