PANDUAN DUE DILIGENCE(Legal Audit, Legal Opinion, Legal Reasoning)Lembaga Pendidikan Advokat IndonesiaROPAUN RAMBETANDRY LDDilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, ter-masuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit. Cetakan Pertama, Desember 2011, PANDUAN DUE DILIGENCE (LegalAudit, Legal Opinion, Legal Reasoning) oleh Ropaun Rambe & Tandry LDPenerbit :CV. Varia AdvokatJalan Daan Mogot Nomor 19 C, Grogol - Jakarta BaratTelepon: (021) 5670892 - 5671304, Fax (021) 5672285e-mail: advocatnews@ymail.com--KATA PENGANTARUnifkasiprofesiadvokat(dh.penasehathukum,konsultanhukum,penga-cara)didalamUndang-UndangNomor18 Tahun2003tentang Advokattelah membawakepadasuatumilieulahirnyaperanbaru(newrole)daritugasdan fungsiprofesiadvokatyanglebihmengarahdanbersinggungandenganisu-isu strategis manajerial badan hukum privat maupun publikOleh karena itu LPAI sebagai suatu lembaga pendidikan yang memiliki konsentrasi dalam menciptakan profesionalisme advokat menangkap pentingnya penyampaian Due Diligence dalam kurikulum pendidikannya untuk membekali polapikirpendekatanDueDiligenceyangdapatdiaplikasikanpadasetiappenan-ganansengketahukum(legalcontentious)dantidakhanyaterbataspadaranah hukum perusahaan. BukuPanduanDueDiligenceinidimaksudkanuntukmenjadisemacamin-struksi manual yang memuat langkah rinci demi langkah yang harus diikuti dan terbatas pada panduan praktis dengan prinsip-prinsip yang dapat diadopsi dalam pemeriksaan Uji Tuntas bagi profesi advokat dalam memberikan jasa hukum berupa Sertifkasi Due Diligence kepada klien baik itu perusahaan perorangan maupun pe-rusahaan publik. Due Diligence sendiri tidak dapat dipisahkan dari adanya proses Legal Audit, LegalOpinion,danLegalReasoningyangdilakukansecarakonvergendengan materi yang begitu kompleks karena tidak hanya menyangkut kajian ilmu hukum tetapijugalintasdisiplinkeilmuanuntukmemperolehgambaranatauinformasi aspek hukum mengenai suatu hubungan hukum tertentu.Demikian tujuan penulisan buku Panduan Due Diligence sebagai materi yang disampaikandalamkurikulumpendidikanprofesiadvokat(DIKPA)danakan berterimakasihatassaranpembacayangbertujuanmeningkatkanmutubuku ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pembaca.Jakarta, 24 Desember 2011 Penulis--DAFTAR ISIBAB IPENDAHULUAN1PENGERTIAN 1MANFAAT 4BAB IIPERSIAPAN UJI TUNTAS6Tim Kerja Uji Tuntas 6Program Kerja Uji Tuntas12Daftar Uji14Laporan Uji Tuntas27Hal Lainnya28BAB III TAHAPAN UJI TUNTAS29Legal Audit 29Legal Opinion37Legal Reasoning42BAB IVCONTOH RANCANGAN 46 CATATAN PERUSAHAAN DAN CATATANBERDASARKAN PERATURAN 46KONTRAK 48ASURANSI 51CONTOH SURAT UNTUK KANTOR HUKUM 52D1: CONTOH SURAT KEPADA BANK53D2: CONTOH SURAT DARI PERUSAHAAN KEPADA CABANG PERUSAHAAN54CONTOH PROGRAM KERJA 571. SISTEM UJI TUNTAS571.1. Cakupan Pemeriksaan 581.2. Tanggung Jawab581.3. Tim Kerja591.4. Dewan Direksi591.5. Pembagian Waktu61I.II.1.2.3.4.5.A.B.C.A.B.C.D.E.--PENGAWASAN 62TIM KERJA UJI TUNTAS 623.1. Persetujuan Tim Kerja dan Sistem Uji Tuntas623.2. Eksekutif623.3. Melaporkan Tanggung Jawab Eksekutif Senior623.4. Komposisi Tim Kerja623.5. Status Anggota633.6. Peran Tim Kerja63FREKUENSI PERTEMUAN DAN PROSEDUR644.1. Pertemuan Tim Kerja64METODOLOGI655.1. Proses 655.2. Pembuatan Keputusan655.3. Tingkat Kepentingan665.4. Pembagian Tugas665.5. Komunikasi675.6. Pelaporan675.7. Kerahasiaan67BUKTI DOKUMENTASI68PENYAMPAIAN LAPORAN UJI TUNTAS68MELANJUTKAN PEMERIKSAAN UJI TUNTAS 68CONTOH DAFTAR PERMINTAAN69CONTOH LAPORAN UJI TUNTAS85LAMPIRAN A99LAMPIRAN B100LAMPIRAN C101CONTOH PERJANJIAN RAHASIA104CONTOH MEMORANDUM INFORMASI PERUSAHAAN (KLIEN) 105CONTOH PEMERIKSAAN UJI TUNTAS 111CONTOH PEMERIKSAAN UJI TUNTAS DALAM KASUS KONKRET125DAFTAR PUSTAKA1462.3.4.5.6.7.8.F.G.- 1 -Panduan 0ue 0IlIgence PengertIanBAB I PENDAHULUANWhen superior people hear of the Way, they carry it out with diligence. When middling people hear of the Way, it sometimes seems to be there, some-times not. When lesser people hear of the Way, they ridicule it greatly. If they didnt laugh at it, it wouldnt be the Way. (Lao Tzu, 604 531 SM)I. PENGERTIANDueDiligence1sebagaisuatuterminologihukummerupakankonsepyang pertama kali disebutkan dalam U.S. Securities Act of 1933 (American Securities Law) yaitu suatu undang-undang yang diberlakukan di negara Amerika Serikat saat menghadapi kehancuran pasar saham yang terjadi di New York Stock Exchange pada Oktober 1929 dan dikenal masyarakat dunia sebagai the great depression yang ditandai dengan meruginya ribuan pemilik saham akibat menurunnya nilai asset penjualan dan ketidak-sanggupan pihak bank untuk membayar (insolvensi). TheGreatDepressionmenjadipemicukemerosotanekonomidiseluruhdunia karena diawali oleh adanya gelombang pengangguran secara massif. American Securities Law merupakan suatu hukum yang memaksakan kewa-jiban yang sangat ketat sebelum para emiten yang menjual efek di dalam suatu penawaran umum2 dan semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk melaksanakan pemeriksaan Uji Tuntas. Menurut James P. Duffy, III seorang mantan Ketua 1 Selanjutnya Uji Tuntas sebagaimana yang sudah secara umum diterima pemakaiannya sebagai istilah hukum di dalam Bahasa Indonesia. 2PenawaranUmumadalahkegiatanpenawaranefekyangdilakukanolehemitenuntuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya (Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang PasarModal).EmitenadalahpihakyangmelakukanPenawaranUmumberupasuratberharga yang diterbitkan, misalnya: surat pengakuan utang, surat berharga komersial (commercial paper), saham,obligasi,tandabuktiutang,buktiright(rightissue),waran(warrant),unitpenyertaan kontrak,kontrakinvestasikolektif,kontrakberjangkaatasefek,dansetiapturunan(derivatif) dariefekkepadamasyarakat,berdasartatacarayangdiaturolehundang-undangdanperaturan pelaksanaannya. Kegiatan penawaran umum ini lebih populer dikenal dengan istilah go public atau Initial Public Offering (IPO).- 2 -Panduan 0ue 0IlIgence PengertIanBidang Internasional Organisasi Advokat di New York dalam sebuah artikelnya yang berjudul Some Thought on Due Diligence menyebutkan bahwa lembaga peradilandi AmerikaSerikatpernahmenggoreskansejarahdenganmemutus suatu perkara yang membebankan sebuah tanggung jawab kepada perusahaan untuk memenuhi adanya standar keterbukaan yang diwajibkan dalam undang-undang tersebut. StandarketerbukaaninilahyangkemudiandisebutdenganDueDiligence dandengancepatditerimasebagaitermdimanapenggunaannyakinitelahme-luaskepadasemuakegiatantransaksididalamhukumbisnissepertijual-beli saham dan efek lainnya, jual-beli komoditas, tagihan atau piutang (anjak piutang, piutang bank,piutang kartu kredit atau yang dikenal dengan istilah sekuritisasi asset),dll.Semuatransaksitersebutmerupakanbentukperikatanyangterjadi akibatperkembanganhukumbisnisdiIndonesiakarenapengaruhglobalisasi ekonomi yang menjadi stimulan globalisasi hukum melalui praktek hukum inter-nasional dalam berbagai bidang seperti kontrak internasional, penanaman modal, perbankan, anti monopoli, arbitrase, pajak dan perdagangan.Sebagai contoh transaksi akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam perkembangannyasaatiniterjaditidaksajadilakukanantarperusahaan-perusahaan nasional/domestik, tetapi telah berkembang juga bentuk akuisisi oleh perusahaan asing terhadap saham perusahaan nasional. Hal tersebut diper-bolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai penanaman modal. Akuisisi lintas batas negara yang saat ini sedang berkembang pesat bertujuan tidak lain untuk meningkatkan kekuatan pasar (negara lain), menutup biaya-biaya pengembangan produk baru, mempercepat pemasukan produk ke pasar, dan lebih besarnya diversifkasi3.KegiatantransaksitersebutmengharuskanadanyasuatupemeriksaanUji Tuntasgunamemberikankelayakaninformasimaterialolehpialangsaham sehubungandenganpenjualanataupembeliansuratberhargakepadapenanam modal(investor)denganmenyediakaninformasiyanglengkapdanakurat mengenai prospektus, keamanan bisnis dalam jangka panjang termasuk laporan keuangan yang diaudit sehingga investor dapat membuat keputusan investasi. Keharusan adanya pemeriksaan Uji Tuntas ini secara lengkap ditegaskan dalam U.S. Securities Act of 1933 Sec. 7 Information Required in Registration Statement Subsec. c. Disclosure Requirements Par. 2 Content of Regulations clause b : 3 Joni Emirzon, Analisis Hukum Pengalihan Saham PT. Alfa Retailindo, Tbk oleh PT. Carrefour Indonesia dari Perspektif UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Anti Monopoli dan UU Penanaman Modal, Jurnal Hukum Bisnis Vol 27 No. 1 Tahun 2008.- J -Panduan 0ue 0IlIgence PengertIanRequire issuers of asset-backed securities, at a minimum, to disclose asset-level or loan-level data, if such data are necessary for investors to independently perform Due Diligence, includingdata having unique identifers relating to loan brokers or originators;the nature and extent of the compensation of the broker or originator of the assets backing the security; andthe amount of risk retention by the originator and the securitizer of such assets.Penerbit Efek Beragun Asset diharuskan, minimal, untuk mengungkapkan data tingkat asset atau tingkat pinjaman, jika data tersebut diperlukan bagi penanam modal untuk secara mandiri melakukan pemeriksaan Uji Tuntas, termasuk data yang memiliki identifkasi khusus yang berhubungan dengan broker pinjaman atau pencetusnya;sifat dan tingkat kompensasi dari broker atau pencetus aset yang diagunkan sebagai jaminan, danjumlahretensirisikoolehpencetusdanpenjaminassettersebut. (Terj., Penulis)Uji Tuntas merupakan suatu permintaan yang dapat berasal dari suatu lem-baga privat (maupun publik) kepada seseorang yang menguasai keterampilan dankemahiranterkaitdengansuatuaspekhukumdalamrangkapemenuhan suatu ketentuan hukum atau untuk melepaskan kewajiban.Pemahamankhusustentangsubstansipengertianduediligence,menurut Henry Campbell Black adalah sebagai4 : The diligence reasonably expected from, and ordinarily exercised by, a person who seeks to satisfy a legal requirement or to discharge an obligation.Persyaratan hukum (legal requirement) dalam pengertian diatas tentu harus dilakukan oleh seseorang yang memang memenuhi kualifkasi untuk itu, oleh karenanyajikadikaitkandenganpengertianAdvokatsebagaiorangyang berprofesimemberijasahukum5,makaprofesiAdvokatsangatrepresentatif dankompetenuntukmelakukanUjiTuntas.SedangkanmenurutKamusBesar BahasaIndonesia6UjiTuntasberdasarkanartikatanyamasing-masingyaitu Ujiadalahcobaanuntukmengetahuikualitassesuatu(ketulenan,kecakapan, 4 Henry Campbell Black, Blaks Law Dictionary, Seventh Edition, Editor oleh Bryan A. Garner, (St. Paul Minnesota : West Group, 1999), hlm. 4685 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.6 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, (Jakarta : Balai Pustaka , 1990), hlm. 974 dan 983.i.ii.iii.i.ii.iii.- 4 -Panduan 0ue 0IlIgence PengertIanketahanan, dsb) dan Tuntas sendiri diartikan sebagai habis (setelah dicurahkan); tidakmengalirlagi;selesai;menyeluruh;sempurna(samasekali);singkatdan tegas(jelas).Makasecaraharfahmerujukkepadaartiyangdiberikantersebut Uji Tuntas dapat diartikan sebagai pemeriksaan yang menyeluruh.PemeriksaanUjiTuntasterdiridariduagabunganproseskonseptualyang berbeda yaitu proses penyelidikan terhadap fakta (Investigasi) dan proses evaluasi atasfaktayangrelevanberdasarkanstandarpemeriksaan(Analisis)7.Logika investigasi-analisis ini mensyaratkan bahwa sekali fakta diidentifkasi, pertanyaan berikutnyamenjadibagaimanafakta-faktatersebutdiukurberdasarkanstandar pemeriksaanUjiTuntasyangdilakukanmelaluiberbagaimacampendekatan gunamendapatkansuatukesimpulanterhadapkualitasdanjangkauansuatu dampak yang diakibatkan oleh penerapan manajemen perusahaan (baik manifes maupun laten) serta menemukan cara untuk mengurangi dampak yang merugikan tersebut, merancang solusi terbaik untuk melakukan adaptasi atau revisi kebijakan perusahaan dan berbagai praktek lainnya yang diperlukan melalui upaya kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stake holders).TeknikinvestigasiyangdigunakandalampemeriksaanUjiTuntasdapat dilakukanmelaluiberbagaimacampendekatansepertiyangdigunakandalam mengungkap korupsi dan pencucian uang melalui pendekatan follow the money yaitumengikutialiranataupergerakanuangataupunpendekatanfollowthe woodyangdigunakandalamkejahatankehutananyaitumengikutialiranatau pergerakankayu(mengikutipihakyangdicurigai)8.Makateknikinvestigasi yang digunakan dalam buku panduan ini mengadopsi kedua pendekatan tersebut melalui pendekatan follow the facts yang memungkinkan Tim Kerja menemukan permasalahan hukum (legal fact fnding) sekaligus mengendalikannya.II. MANFAATUjiTuntasadalahtahapanpemeriksaanyangtersistematisir,serangkaian analisa terhadap temuan yang berkaitan dengan rincian manajemen perusahaan, parapemegangsaham(stakeholders),keuangan,kinerja,dokumenkontrak, asset-assetyangdimilikiperusahaan,hutangpiutangperusahaan,assetyang dijaminkan maupun sengketa hukum yang sedang dihadapai perusahaan dan setiap 7 Mark B. Taylor, Luc Zandvliet, dan Mitra Forouhar, Due Diligence for Human Right: A Risk Based Approach, Working Paper No. 53, October 2009, Corporate Social Responsibility Initiative, hlm. 3.8DwiHartoyo,PanduanAuditInvestigatifKorupsidiBidangKehutanan,CIFOR,Bogor, Indonesia, hlm. 4.- 5 -Panduan 0ue 0IlIgence PengertIanrincian lain yang dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan melakukan bidang usahanyameliputikesesuaianantaraassetyangdimilikiperusahaanterhadap maksudpenggunaannya,kebutuhanterhadappembiayaanjangkapanjangdan kewajiban lainnya. KepentinganpemeriksaanUjiTuntastidakhanyadalamkonteksuntuk menjaminbahwapemeriksaanmenyeluruhterhadapmanajerialperusahaan (klien) sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, melainkan juga sebagai upaya penang-gulanganresikoterhadappotensipermasalahanhukumyangmungkin akantimbulakibatkelalaianataukerugianyangditimbulkankepadapihak ketiga. Dengan kata lain, pemeriksaan Uji Tuntas adalah suatu tindakan preventif untuk mereduksi dan meminimalisir resiko sekecil mungkin dari potensi gugatan PerbuatanMelawanHukum(PMH)yangmungkinakantimbulsekiranya manajerialyangdilakukanolehperusahaan(klien)tersebutberdampakpada kerugian pihak lain.HasilpemeriksaanUjiTuntasyangdilakukanolehAdvokatprofesional bersamaTimKerjanyadiwujudkandalambentukSertifkasiDueDiligence yaitu berupa penilaian terhadap perusahaan (klien) yang diperiksa dalam kategori Baik (A), Cukup Baik (B) atau Cukup (C) dan menjadi semacam maxim caveat emptoryang berlaku dalam dunia perdagangan yaitu tanpa adanya garansi (baca: sertifkasi) maka pembeli yang akan menanggung resiko. Oleh karena itu Sertifkasi Due Diligence bermanfaat sebagai pedoman bagi para pihak antara lain oleh Investor sebagai pemahaman awal terhadap aspek hukum atas perusahaan, mulai dari pendirian sampai dengan kondisi terakhir perusahaan tersebut; oleh Internal Perusahaan digunakan untuk memahami secara menyeluruh terhadap kontrol jangka panjang atas izin-izin yang dimiliki perusahaan, sertifkat kepemilikanassetsepertisertifkattanahatauasuransi,maupuntindakan-tindakanyangharusdilakukanjikaperusahaantersebutmempunyaiperjanjian kreditsertakoreksipositifatashal-halyangharusdilengkapiolehperusahaan; danbagimasyarakatumumsebagaibahaninformasitentangperusahaanyang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membeli saham atau produk lainnya jika ingin menginvestasikan modalnya dalam perusahaan tersebut.- 6 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasBAB IIPERSIAPAN UJI TUNTASThe expectations of life depend upon diligence; the mechanic that would perfect his work must frst sharpen his tools. (Confucius, 551 SM)1. Tim Kerja Uji Tuntas KeterlibatanparaprofesionaldalamTimKerja(DueDiligenceWorking Group) merupakan suatu keharusan yang dibutuhkan karena adanya spesialisasi bidang kerja di dalam pemeriksaan Uji Tuntas yang tunduk pada kode etik pro-fesinya masing-masing dan mencakup tidak hanya profesi Advokat, tetapi juga AkuntanPublik,KonsultanPajak,dll.Disampingituterdapatbeberapapihak yang juga harus bersinergi dengan Tim Kerja yaitu pihak yang memiliki kompe-tensi di dalam manajerial perusahaan (klien) itu sendiri yang memiliki pandangan strategididalamperusahaandanparafungsionalismanajeryangmembidangi keahlian teknis. Komposisi personil dalam Tim Kerja Uji Tuntas tidak memiliki format baku yang dapat ditetapkan terlebih dahulu akan tetapi bergantung kepada kebutuhan Pemeriksaan Uji Tuntas yang diajukan oleh perusahaan (klien) berdasarkan permasalahanhukumnyayangspesifkdanstrategipenyelesaiansengketa (dispute resolution) yang akan ditempuh oleh Tim Kerja. Pemeriksaan Uji Tuntas adalah jasa hukum yang diberikan oleh suatu profesi hukum (legal profession) olehkarenaitudapatdiasumsikanbahwaTimKerjaUjiTuntasdibidanioleh seorang Advokat melalui manajemen Kantor Hukum-nya (law frm).Jasa hukum yang diberikan Advokat melalui kantor hukumnya meliputi liti-gasidalamperkarapidanayaitumendampingiseseorangTersangkamaupun SaksimulaitahapPenyelidikandanPenyidikansampaiprosesPengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung sampai Pelaksanaan Eksekusi dan dalamperkaraperdatayaitumewakiliseseorangataubadanhukumdalam perkara Permohonan (volunteer) atau Perselisihan (eigenrichting) dan jasa hu-kum non litigasi yang meliputi memberikan pelayanan hukum, nasehat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, membuat/mempersiapkan kontrak, membela hak asasi manusia dan memberikan bantuan hukum secara prodeo9.9 Ropaun Rambe & Martiman Prodjohamidjojo, Management Advokasi, hlm. 10.- 7 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasKedua klasifkasi jasa hukum tersebut memerlukan adanya manajemen advokasi yaitu tata kelola Kantor Advokat yang diarahkan untuk menjalankan kegiatanpenangananmasalahhukumbaikbersifatlitigasimaupunnonlitigasi bagikepentinganhukumpemberikuasa.Manajemenadvokasiterhadapsuatu kasus yang ditangani oleh seorang Partner pada Kantor Advokat relatif dik-erjakan berdasarkan pembagian kapasitas keahlian yang terdiri dari level senior, level menengah dan level junior dengan perbandingan pekerjaan yang terdiri dari tiga tipe10 : Brains projects, Grey Hair projects, dan Procedure projects. Manaje-men advokasi adalah kombinasi dari ketiga tipe pekerjaan tersebut.Tipe pertama yaitu Brains projects ada pada level senior, mengkhususkan pada permasalahan klien yang memiliki kompleksitas tinggi, advokasi pada level ini menuntut kreativitas, inovasi, pendekatan konsep dan teknik yang baru. Pola ker-ja pada level ini memerlukan data yang signifkan yang berasal dari pengumpu-lan dan analisis yang dikerjakan pada level junior dan membutuhkan keterlibatan aktif dari level menengah secara terus menerus. Tipe kedua yaitu Grey Hair projects terbiasa dengan kerja-kerja aktual yang cenderungtidakmenuntutkreativitasdaninovasi.Secaraumumhanya memberikan solusi terapan pada permasalahan klien dan kegiatan yang diperlu-kan untuk menyelesaikannya bisa jadi serupa dengan yang dilakukan pada perka-ra-perkara lain yang pernah ditanganinya. SedangkantipeketigayaituProcedureprojectsadalahyangterlibatdalam pekerjaan-pekerjaan yang sudah terpogram. Masalah-masalah yang harus ditanganidalamperkarakliendanlangkah-langkahyangdiperlukanun-tuk melengkapi analisis, diagnosis, dan kesimpulan biasanya didelegasikan pada levelini.Ilustrasiproporsitipepekerjaandalammanajemenadvokasidapat dilihat pada bagain dibawah ini :10DavidH.Maister,ManagingTheProfessionalServiceFirm,(NewYork:FreePress Paperbacks, 1993), hlm. 4- 8 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasPemahaman yang jelas terhadap permintaan Uji Tuntas dari suatu perusahaan (klien) menjadi syarat utama keberhasilan laporan Uji Tuntas yang diselesaikan olehAdvokatbersamaTimKerjanyasehinggadibutuhkanparaspesialispada bidang konsentrasinya masing-masing yang tergabung di dalam Kantor Advokat jika hal itu memang tersedia. Ketersediaan para spesialis ini tidak akan terjangkau di dalam kantor advokat yang hanya mengkhususkan pada praktek hukum tertentu saja e.g. perlindungan konsumen,hukumperpajakan,hukumketenaga-kerjaan,dll.melainkanhanya tersedia pada kantor-kantor advokat yang dimensi manajemennya ikut dipenga-ruhi oleh tuntutan pasar dengan memfokuskan pada kebutuhan klien dan perkem-bangan industri11. ManajemenKantor Advokatsepertiyangterlihatpadabagandiatasdalam prakteknya secara prinsip umumnya demikian dan bergantung kepada spesial-isasi yang tersedia pada Kantor Advokat yang dapat meliputi bidang keuangan, ketenagakerjaan(hubunganindustrial),antimonopolidanpersainganusaha tidaksehat,perpajakan,lingkunganhidupsebagaiprofesiyangtundukpada kode etiknya masing-masing antara lain Akuntan Publik, Konsultan Pajak, Kon-siliator dan/atau Arbiter dalam hubungan industrial, juga profesi Penilai yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. PadadasarnyaseorangpartnerpadaKantor Advokatdapatmenjadisalahsatu maupunsekaligusprofesitersebutsepanjangyangbersangkutandapatmemenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan hal ini dimung-kinkan asalkan tidak memegang suatu jabatan di dalam asosiasi profesi terkait12. 11SusanRaridonLambreth,HowDoClientandIndustryTeamsFitIntoOurPractice Management Structure? Artikel pada www.americanbar.org12Pasal20Undang-UndangAdvokatNomor18Tahun2003tentanglaranganmemegang - 9 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasSebagaicontohseorangPartnerdapatmenjadi AkuntanPublikapabilame-menuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No-mor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik diantaranya adalah telah memiliki sertifkat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang sah dan berpengalaman praktikmemberikanjasasebagaimanadimaksuddalamPasal313,olehkarena itu seorang Partner yang bertindak dalam kapasitasnya (qualitate qua) sebagai AkuntanPubliktetapdapatmemberikanpenilaianaudit-nyasepanjangyang bersangkutan terdaftar sebagai Rekan pada Kantor Akuntan Publik (KAP)14. Disamping itu dapat juga menjadi Konsultan Pajak untuk melakukan pengu-rusan hak dan kewajiban perpajakan perusahaan (klien) berdasarkan Surat Kuasa yang harus memenuhi syarat bahwa kuasa tersebut diterima oleh seseorang yang memilikiijinprakteksebagaiKonsultanPajaksebagaimanaditegaskandalam Pasal 1 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.03/2005tentangPerubahan AtasPeraturanMenteriKeuanganNomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak DanMemenuhiKewajibanMenurutKetentuanPerundang-UndanganPerpa-jakanbahwa,Kuasasebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusmemenuhi syarat yaitu memiliki ijin praktek sebagai Konsultan Pajak.Tim Kerja Uji Tuntas dikoordinasi langsung oleh seorang senior partner dengan komposisi yang terdiri dari para partner pada Kantor Advokat yang dapat memiliki spesialisasi dalam profesi sebagai berikut : (a)Akuntan Publik;(b)Konsultan Pajak;(c)Konsultan Hukum Pasar Modal;MemenuhipersyaratankeahlianyangditempuhmelaluiPendidikan ProfesiyangdiselenggarakanolehHimpunanKonsultanHukumPasar jabatan yang meminta pengabdian sedemikian rupa.13Meliputi:a)jasaauditatasinformasikeuanganhistoris,b)jasareviuatasinformasi keuangan historis; dan c) jasa asurans lainnya. Yang dimaksud dengan jasa asurans adalah jasa AkuntanPublikyangbertujuanuntukmemberikankeyakinanbagipenggunaatashasilevaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non-keuangan berdasarkan suatu kriteria. Yang dimaksud dengan jasa reviu atas informasi keuangan historis adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajianinformasikeuanganhistoristersebutdankesimpulannyadinyatakandalambentuk pernyataan negatif.14Pasal25ayat1hurufcjo.ayat2Undang-UndangNomor5Tahun2011tentangAkuntan Publik.- 10 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasModal dan berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Konsultan Hukum sepertiyangdisebutkanmengenaipersyaratanKonsultanHukum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-261/BL/2008 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Keg-iatan Di Pasar Modal tanggal 3 Juli 2008.(d)Profesi Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal;Penilai yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahuluterdaftardiBapepamdanLembagaKeuangansertamemenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembagaKeuanganNomorKEP-42/BL/2008tentangPendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal yang disebutkan pada Angka 4 Lampiran Surat Keputusan.(e)Konsiliator dan/atau Arbiter dalam hubungan industrial;KeduaprofesiiniterikatpadaketentuanUndang-UndangNomor2Ta-hun2004tentangPenyelesaianPerselisihanHubunganIndustrialden-gan perbedaan kewenangannya masing-masing. Seorang Arbiter terbatas pada menangani perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/SerikatBuruhdantidakberhakmenanganiperselisihanPemu-tusan Hubungan Kerja dan putusannya bersifat fnal dan mengikat serta mempunyai wilayah kewenangan secara nasional. Sedangkan Konsiliator menangani perselisihan Kepentingan, Perselisihan PHK, dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh kecuali perselisihan Hak yang hanya bolehditanganiolehseorangMediatoryangberstatussebagaiPegawai Negeri Sipil dan putusan konsiliasi bersifat anjuran bagi para pihak.(f)Pembuat keputusan dalam Tim Kerja (senior partner as a leading team).TimKerjajugatidakdapatterlepasdaripihakyangmemilikikompetensi di dalam manajerial perusahaan (klien) sebagai penghubung dalam pemeriksaan Uji Tuntas yaitu pihak yang berada dalam Sistem Pengawasan Intern yang secara umum dikenal dengan Pengawas Intern15 di dalam perusahaan itu sendiri. Begitu juga membutuhkan jasa hukum yang diberikan profesi Notaris yang akan mem-bantu perusahaan dalam memproses pengesahan anggaran dasar perusahaan yang baru dan melegalisasi perjanjian-perjanjian yang melibatkan perusahaan (klien).DalammakalahyangdisiapkanolehAmericanInstituteofCertifedPublic 15 Merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata aslinya yaitu internal control. Penulis dalam buku panduan ini menerjemahkannya sebagai Pengawas Intern dan hal ini tidak menjadi masalah karena tidak mengurangi pengertian Sistem Pengawasan Intern yang diterima secara umum.- 11 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasAccountants (AICPA)16 untuk publikasi Audit and Attestation Standards and Pro-fessional memberikan defnisi internal control sebagai berikut17* :Internalcontrolisaprocess,effectedbyanentitysboardofdirectors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : a) effectiveness and effciency of operations, b) reliability of fnancial reporting, and c) compliance with applicable laws and regulations. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen,danpersonellainentitasyangdidesainuntukmemberikankeyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pel-aporankeuangan,efektivitasdanefsiensioperasi,dan(c)kepatuhanterhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Terj., Ikatan Akuntan Indonesia)Sistem Pengawasan Intern diperlukan bagi perusahaan sebagai jaminan dalam pencapaian kegiatan usaha, pelaporan keuangan, dan tujuan kepatuhan (hukum); dengan kata lain untuk membantu perusahaan berhasil dalam misinya, membantu memastikan bahwa arah, kebijakan, prosedur, dan kegiatan usaha dirancang dan disetujui oleh manajemen dan dewan direksi berfungsi seperti yang diinginkan18. Sistem Pengawasan Intern tidak dapat menjadi suatu sistem yang berlaku secara universal untuk diterapkan pada semua perusahaan termasuk dalam bidang usaha yangsejenissekalipunnamunbegitusistempengawasaninternyangmemadai ditandai dengan adanya empat unsur sebagai berikut19 :Suatu bagan organisasi yang menungkinkan pemisahan fungsi secara tepat.Sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang layak agar tercapai pengawasan akuntansi yang cukup atas aktiva, hutang-hutang, hasil dan biaya.Praktekyangsehatharusdiikutidalammelaksanakantugasdanfungsi 16Organinsasiprofesionaldalambidangakuntansipublikyangkeanggotaannyahanyabagi akuntanpublikterdaftar(certifedpublicaccountants)saja.Organisasiinimenerbitkanjurnal bulanan The Journal of Accountancy dan berpengaruh kuat bagi perkembangan prinsip-prinsipakuntansi serta standar audit di Amerika Serikat.17Thomas A.Ratcliffe&CharlesE.Landes,UnderstandingInternalControlandInternal Control Services. White Paper.* Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengutip defnisi yang sama dalam Standar Auditing yang ditetapkannyayaitudalamStandarPekerjaanLapanganSeksi319tentangPertimbanganAtas Pengendalian Intern Dalam Audit Laporan Keuangan, hlm. 319.2.18CommitteeofSponsoringOrganizations,InternalControloverFinancialReporting Guidance for Smaller Public Companies FAQ, June, 200619 S. Hadibroto dan Oemar Witarsa, Sistem Pengawasan Intern, (LPFE UI :Jakarta, 1984), hlm. 6.1.2.3.- 12 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI Tuntassetiap bagian organisasi.Pegawai-pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggung jawab.Apabila posisi atau kedudukan Pengawas Intern itu perlu digambarkan dalam skema maka letak kedudukannya dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:Saat membentuk Tim Kerja Uji Tuntas sekaligus juga menetapkan Program Kerjadengantepatuntukmemastikansemuayangterlibatdalampemeriksaan UjiTuntasmemilikipandanganyangsama.ProgramKerjadilakukansecara sistematis dengan menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak yang ada dalam Tim Kerja. 2. Program Kerja Uji TuntasTim Kerja harus menanamkan pemahaman bahwa dalam pemeriksaan Uji Tuntasterhadap perusahaan (klien) tidak dapat dilakukan tanpa arahdanfokus yangjelassertatujuannya.ProgramKerjaUjiTuntasdilakukandengan menetapkan batas atau ambang kepentingan yang akan digunakan dalam pemer-iksaanUjiTuntas.Bataskepentinganakanmemastikanbahwatidakadahal 4.- 1J -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI Tuntasyang terlewatkan terutama masalah-masalah yang penting bagi pemeriksaan dan tindaklanjutnyadandaftarpertanyaandirancangsedemikianrupadandisusun dalam bentuk Daftar Uji untuk memverifkasi atau memastikan hal-hal dibawah ini apakah : Informasi yang dibuat atau diberikan oleh perusahaan palsu atau me-nyesatkan;Ada material penting dalam informasi yang relevan namun tidak ikut disertakan;Kelengkapan dan keakuratan informasi yang diberikan perusahaan (mau-pun yang Tim Kerja temukan sendiri saat melakukan pemeriksaan); danAda tindakan penyesatan atau penipuan yang dilakukan dan bahwa semua pernyataan dan informasi yang disediakan sudah diverifkasi secara tepat dan tidak tergolong informasi yang menyesatkan; Sangatlah penting untuk memastikan bahwa sistem yang baik telah diterap-kan dan terdapat pengawasan serta tata kelola yang memadai pada saat pemerik-saan Uji Tuntas untuk fokus terhadap beberapa pertanyaan dibawah ini :Semua dokumen, kontrak dan materi informasi yang berhubungan dan memiliki sangkut paut dengan transaksi sudah diperiksa;Semua bukti yang melawan maupun mendukung tuntutan dan pembelaan perusahaan (klien) sudah diperoleh.Semuasalinanizin,persetujuandanperjanjianyangdiperlukanuntuk melakukan kegiatan usaha sudah didapatkan;Semua hutang, beban dan jaminan yang diberikan oleh perusahaan (klien) sudah diperiksa; danSemua properti riil dan hak milik sudah diidentifkasi. Seringkali perusahaan (klien) mendapatkan pemeriksaan Uji Tuntas dilaku-kan tanpa adanya Program Kerja dan masing-masing anggota Tim Kerja bekerja danmelakukanpemeriksaansendiri-sendiritanpaadanyakomunikasidengan anggotatimlainnya,haliniseringkaliberujungpadaketidak-konsistenandan tumpangtindihnya(overlap)informasiyangdiperoleh. Akibatnya,perusahaan (klien)tidakmemilikisemuainformasiyangdiperlukanuntukmembuatsuatu keputusan yang tepat dalam suatu transaksi maupun investasi.Program Kerja20 seharusnya memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:Pembentukan Tim Kerja UjiTuntas;20 Contoh Program Kerja diberikan pada bagian Contoh Rancangan dalam Buku ini1.2.3.4.1.2.3.4.5.1.- 14 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasKesepakatan tentang ruang lingkup pemeriksaan Uji Tuntas;Pembagian tanggung jawab Tim Kerja dalam pemeriksaan Uji Tuntas;Penentuan batas materi Uji Tuntas;danPersetujuanmasing-masingpihaktentangdokumentasidandaftarper-mintaan informasi. 3. Daftar UjiDaftarUjidalampemeriksaanUji Tuntasdirancangtidakterlalumendetail danhanyabersifatumum,halinikarenatidaklahmungkinuntukmembuat semuadaftarpertanyaanyangrelevandalampengumpulaninformasi.Sebagai catatan, Daftar Uji hanyalah alat untuk memastikan semua pertanyaan yang ber-hubungan dengan pemeriksaan Uji Tuntas dan semua dokumen yang berhubun-gan dalam pemeriksaan Uji Tuntas sudah dikaji atau diminta. Biasanya ada daftar uji umum yang sudah dilakukan perusahaan dan dapat digunakansebagaipegangan TimKerjanamunkonsekuensinyaakanada permintaanuntukinformasidandokumentambahanyangdiperlukandalam membedakansatukegiatanusahadengankegiatanusahalainnya.Olehkarena ituTimKerjaharusmemintabantuandariPengawasInterndalamperusahaan (klien) yang bersangkutan untuk memastikan semua bidang yang berkaitan den-gan pemeriksaan Uji Tuntas sudah tercakup. Daftar Uji yang tercakup dalam pemeriksaan Uji Tuntas terdiri dari beberapa aspek meliputi : 1) Catatan Perusahaan; 2) Pembukuan; 3) Izin; 4) Karyawan; 5) Asuransi; 6) Properti, Bangunan, Peralatan; 7) Kontrak; 8) Hutang; 9) Bantuan Keuangan; 10) Hak Kekayaan Intelektual; 11) Litigasi; 12) Bidang Lingkungan hidup; 13) Pajak; dan 14) Lain-lain.3.1. Catatan Perusahaan Catatan perusahaan yang biasanya dikerjakan sekretaris perusahaan memuat hal-hal sebagai berikut :Formulir yang membuktikan pengembalian pembagian saham yaitu for-mulir yang menjelaskan rincian setiap pembagian saham terutama tentang jumlahsahamyangdibagikan,imbalanyangdibayarkanuntukpemba-gian tersebut dan kepada siapa saham tersebut dibagikan;Formulir pemindah-tanganan surat berharga21 yaitu formulir yang menjelas-21 Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijual-belikan dengan beberapa unsurnya yaitu : 1) Surat disini ialah akta, akta ialah surat yang ditandatangani, 2.3.4.5.1.2.- 15 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI Tuntaskanrincianperalihansahamdanimbalanyangdibayarkanuntukperalihan tersebut;Pernyataan rincian biaya yang dibuat oleh perusahaan (klien) yang mengin-formasikan bahwa perusahaan telah menyisihkan biaya untuk asset-asset yang dimilikinya dengan tujuan untuk mengamankan pembayaran hutang yang dimilikinya atau keperluan lain; danPengembaliannya memberikan data dalam pembukuan para manajer dan/atau sekretaris dan perubahan data yang merupakan suatu formulir yg ter-diri dari data para pejabat perusahaan.3.2. Pembukuan22Sebagai langkah awal dipastikan terlebih dahulu bahwa pembukuan yang su-dah diaudit atau laporan keuangan tahunan terakhir atau laporan keuangan tahun yang sedang berjalan sudah memadai. Hal ini akan memberikan Tim Kerja pen-getahuan awal tentang asset dan hutang yang dimiliki oleh perusahaan (klien). 3.3. Izin, dsbTimKerjaterlebihdahulumencermati AnggaranDasarperusahaan(klien) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan periz-inan sebelum melakukan pemeriksaan Uji Tuntas yang meliputi :Dokumen yang menyangkut izin-izin yang dimiliki perusahaan (klien), an-tara lain:Tanda Daftar Perusahaan beserta perpanjangannya (TDP);Surat keterangan domisili perusahaan;sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti 2) Pembawa hak (dragen van recht) ialah hak untuk menuntutsuatukepadadebitur.Unsurpembawahaksemacaminitampakjelasadanyapada uang kertas bank yang merupakan surat berharga jenis promes kepada-pembawa (promesse aan toonder);dan3)mudahdijualbelikan,agarsuratberhargaitumudahdijual-belikanharusdiberi bentuk kepada-pengganti (aan order, to order) atau bentuk kepada-pembawa (aan toonder, to bearer). (Purwosucipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VII : Hukum Surat Berharga, Cet. 4, (Jakarta : Djambatan, 1994), hlm. 5-6)22PembukuanmenurutketentuanPasal6KitabUndang-UndangHukumDagang(Wetboek van Koophandel) merupakan kewajiban yang harus diselenggarakan berisi tentang keadaan harta dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaan dan memiliki beban pembuktian yang kuat yang dari padanya Hakim bebas mengambil kesimpulan nmenurut pendapat yang layak harus diambilnyaapabilapermintaanHakimuntukmelihatcatatanpembukuaninitidakdipenuhioleh para pihak dalam perkara. 3.4.i.- 16 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasSurat Izin Usaha;Angka Pengenalan Importir Terbatas (jika ada).Izin Usaha dari Departemen terkait sehubungan dengan kegiatan usaha an-tara lain :Peraturan Perusahaan;Keanggotaan dalam SPSI;Kesepakatan Kerja Bersama (KKB);Sertifkat Asuransi Sosial Tenaga Kerja;Bukti pembayaran iuran ASTEK (Kuitansi terakhir);Perjanjian kerja;Upah Minimum Regional (UMR).Izin mengenai Dampak Lingkungan antara lain :Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);Penyajian Informasi Lingkungan (PIL);Kerangka Acuan Studi Evaluasi Lingkungan (KASEL);Studi Evaluasi Lingkungan (SEL);Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL);Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);Perizinan dari Departemen Perdagangan;Izin Tempat Usaha berdasarkan UU gangguan (HO).Izin yang berhubungan dengan kepemilikan asset antara lain :Laporan Profesi Penilai;Neraca tahun terakhir;Daftar asset perusahaan;Surat-surat tanah (sertifkat, akta pengikatan, akta peralihan hak, dll);Bukti pemilikan benda bergerak (BPKB kendaraan serta invoice bukti);Daftar inventaris dan aktiva;Izin lokasi;Izin pembebasan tanah;Izin Mendirikan Bangunan (IMB);Izin Penggunaan Bangunan (IPB).Izin lainnya antara lain :ii.iii.iv.v.- 17 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasIzin Bank Indonesia jika menyangkut bank;Izin Menteri Keuangan dan menteri terkait jika menyangkut BUMN;Izin atau pemberitahuan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;(BKPM) jika menyangkut dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau perusahasan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).Sangatpentinguntukmemastikansemuaizin,surat-suratdanpersetujuan yangdiperlukansudahditerimaolehTimKerja.Izindanpersetujuanpent-ingyangharusdikajiantaralainadalahizindanpersetujuandaripemerintah setempat bagi perusahaan (klien) dalam mendirikan bangunan dimana kegiatan usahadilakukan.Apabilagedungtersebutdibanguntanpaadanyaizinyang sesuai,pemerintahsetempatberkuasauntukmenghancurkanbangunantersebut atau memberi hukuman kepada pelaku usaha. Izin-izin yang diperlukan dalam melakukan usaha atau pabrik dapat diperoleh dari pemerintah setempat dan perusahaan diminta untuk tunduk pada hukum dan peraturan lain, antara lain izin yang diperlukan untuk menyimpan bahan yang masukdalamdaftarbahanberacun;keselamatankerjadanmasalahkesehatan; yang berhubungan dengan lingkungan hidup, seperti contohnya asap, air limbah dan limbah padat yang dihasilkan perusahaan (klien).Disarankan untuk memastikan tentang:setiappemeriksaanyangmenyangkutperusahaan(klien)yangpernah atausedangdilakukanolehbadanpemerintahyangmemilikiyuridiksi untuk memeriksa pelanggaran izin atau surat-surat yang dimiliki perusa-haan (klien); atauKegagalan perusahaan (klien) dalam bentuk apapun dapat ditindak secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana kegagalan tersebut dapat berujung pada kerugian material; atauTindakan apapun yang dilakukan oleh otoritas lokal yang berwenang ter-hadap perusahaan (klien) sehubungan dengan kegagalannya untuk men-taati hukum lokal yang berlaku. 3.4. KaryawanHal-hal yang perlu diperiksa mengenai ketenaga-kerjaan:Dokumen penerimaan karyawan perusahaan;Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan;Penggunaan tenaga kerja asing;Jaminan sosial tenaga kerja dan keikutsertaan dalam program Jaminan So-a.b.c.a.b.c.d.- 18 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI Tuntassial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);Program dana pensiun untuk karyawan;Pemenuhan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR);Izin-izinkhususdibidangketenagakerjaan(misalnyauntukmempeker-jakan karyawan di malam hari).Syarat-syarat penting yang ada dalam kontrak tenaga kerja harus diketahui untuk menanggulangi adanya tindakan restrukturisasi sebagai akibat akuisisi. Perhatian lebih harus diberikan kepada semua klausul yang ada dalam kontrak kerjamerekayangmenyatakantentangremunerasi,relokasi,pergantian kepemilikan,uangpesangon,pembagiankeuntungan,gaji,lembur,pemutusan hubungan kerja, peringatan dan jam kerja.3.5. AsuransiAda banyak polis23 asuransi yang harus dimiliki oleh perusahaan (klien) un-tukmelakukanusahadanseringnyapolisasuransiyangdidapatkanmencakup resiko-resiko di bawah ini:Kebakaran dan kerugian yang terjadi akibat kebakaran;Pencurian, perampokan atau hilangnya properti;Kesehatan dan perawatan;Gangguan usaha;Kewajiban pihak ketiga;Pertanggung-jawaban produk;Semua resiko (untuk pabrik dan mesin produksi);Uang yang hilang dalam masa transisi; danKerusakan kendaraan;Oleh karena itu disarankan untuk memeriksa daftar asuransi yang dimiliki perusahaan (klien) mencakup : Penanggung, Jenis asuransi, Resiko yang ditang-gung, Obyek yang diasuransikan, Jumlah pertanggungan, Jangka waktu asuransi dan Klausula bank (jika ada).3.6. Properti, Bangunan dan PeralatanTim Kerja harus memeriksa daftar semua asset berupa bangunan, lahan, pabrik dan mesin produksi yang dimiliki perusahaan (klien), salinan dokumen kepemi-23 Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis. (Pasal 255 KUHD)e.f.g.a.b.c.d.e.f.g.h.i.- 19 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI Tuntaslikan asset perusahaan dan melakukan pencarian tentang akte lahan, memeriksa juga apakah perusahaan (klien) mendapatkan pinjaman untuk mendapatkan asset mereka atau apakah ada asset yang dimiliki yang dapat dikenai biaya oleh lem-baga keuangan yang dihitung sebagai keuntungan pihak ketiga. Tim Kerja juga harusmemeriksaapakahadalarangan,izinkhususdan/ataupersetujuanyang dibutuhkan oleh otoritas pemerintah setempat untuk memindahkan barang tidak bergerak dari perusahaan (klien).3.7. Kontrak Setelah menentukan batas materi kegiatan transaksi, Tim Kerja harus menentukan apakah perjanjian atau kontrak transaksi tersebut didasarkan pada assetnyatayangdimilikiperusahaandankeuntungansetelahdipotongpajak yang dimiliki perusahaan.Berdasarkan batasan ini, Tim Kerja dapat meminta perusahaan untuk mem-berikan daftar kontrak yang dimilikinya dan memberikan salinan kontrak-kon-traktersebutsertamencermatisemuakontrakyangdimilikiolehperusahaan (klien)namunhanyakontrakyangmulaiberlakulimatahunbelakangandan kontrak yang masih belum dibayarkan sepenuhnya di mana kewajiban dan keru-giannya akan menjadi tanggung jawab Tim Kerja Uji Tuntas setelah akui-sisi berhasil dilaksanakan.Dokumen kerjasama kontraktual antara perusahaan dengan pihak ketiga an-tara lain :Perjanjian Kredit;Perjanjian Sewa Guna Usaha;Perjanjian Kerjasama;Perjanjian Pengelolaan/Managemen;Perjanjian Kerjasama Operasional (joint operation/concortium)Perjanjian Kerjasama Pembagian Keuntungan (Proft Sharing);Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (Modal Ventura, Anjak Piutang, dll);Perjanjian Penggunaan Merek (bila ada);Perjanjian Lisensi dan Bantuan Teknik;Perjanjian Distribusi/Kontrak Keagenan;Perjanjian Pemasokan Bahan Baku;Kontrak Produksi;Perjanjian Sewa Menyewa;- 20 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasPerjanjian Jual Beli;Perjanjian Material yang mengikat perusahaan (klien).3.8. HutangDalam menjalankan usahanya, seringkali perusahaan (klien) harus meminjam dana untuk membiayai kegiatan hariannya, investasi, dan akuisisi pabrik, mesin produksi dan bangunan. Oleh karena itu, akan sangat bijak untuk mendapatkan daftar pinjaman yang ada dan perjanjian dagang yang dilakukan oleh perusahaan dengan lembaga keuangan yang relevan dan juga salinan dari perjanjian tersebut. Haliniuntukmemastikanjumlahyangdiperlukanolehperusahaandalam membayar hutang-hutangnya dan apakah nilai tersebut sebanding dengan asset, kegiatan usaha dan niat baik perusahaan. Halinijugaakanmenentukanapakahadaperjanjianyangtidaksebanding yangdiberikanperusahaandalamhubungannyadengankepemilikansahamdi perusahaan. Lembaga keuangan dapat saja memutuskan untuk memberikan pin-jamankepadaperusahaantertentuhanyaberdasarkankepadahubunganyang dimilikinya dengan perusahaan induknya dan apabila terjadi pergantian kepemi-likan,perjanjianpinjamanataupembiayaanakandibatalkan.Dalamkondisi semacam ini, perusahaan harus mencari cara lain untuk membiayai perusahaan dan temuan seperti ini sangatlah penting untuk digaris-bawahi. Selain hal di atas, juga sangat disarankan untuk memiliki daftar jaminan dan komitmenyangdibuatolehperusahaankepadalembagakeuanganguna mengamankan pembayaran hutang atau pinjaman dari pihak ketiga. Hal ini adalah aktiva tambahan yang akan diwariskan setelah akuisisi berhasil dilakukan.Tim Kerja Uji Tuntas juga dapat meminta:Daftarlengkappinjamanataufasilitaskreditlainnyayangmasihbelum dilunasi.Jumlah pinjaman yang belum dilunasi (beserta pertambahan bunganya) sampai saat dilakukannya pemeriksaan Uji Tuntas,Rinciantentangsemuajaminanyangdibuatolehperusahaanyangber-sangkutan, termasuk tapi tidak terbatas pada, setiap jaminan perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan;Semua hal yang diketahui oleh dewan direksi yang dapat menimbulkan masalahyangbelumterpecahkan,sepertiyangterterapadadokumen sekuritas yang bersangkutan; atau dapat menyebabkan surat berharga yang diberikan oleh perusahaan yang bersangkutan dapat ditarik kembali.- 21 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI Tuntas3.9. Bantuan KeuanganTindakan perusahaan memberikan bantuan kepada pihak-pihak tertentu den-gan tujuan untuk mendapatkan sahamnya dapat memberikan pengaruh besar ter-hadap nilai saham dan asset perusahaan tersebut. Tim Kerja sangat berkepent-inganuntukmenyelidikitransaksisemacamituyangdapatdilihatdaricatatan perusahaan terutama berita acara rapat para pemegang saham dan dewan direksi. Pemeriksaan laporan keuangan juga akan mengindikasikan adanya keanehan sehubungan dengan pemindah-tanganan asset atau uang milik perusahaan.Bentukbantuankeuanganlainyangjugamemerlukanpemeriksaansecara seksama adalah bantuan yang diteruskan oleh para pemegang saham perusahaan. Tim Kerja melalui Akuntan Publik harus memastikan semuanya tercatat dengan baik sehingga tidak ada uang tambahan yang harus dikeluarkan.3.10. Hak Kekayaan IntelektualIni merupakan salah satu bidang yang seringkali terlupakan. Daftar merek, nama dagang,merekdagang,formula,rencana,penemuandanprosesyangdiciptakan oleh perusahaan melalui para karyawannya harus Tim Kerja peroleh. Hal ini akan memastikan bahwa Tim Kerja dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan (klien).Sebagaitambahandarihal-haldiatas,akansangatbijakuntukmemeriksa apakah ada perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penciptaan suatu produk danapakahperusahaanmemeganghakkekayaanintetektualataspenemuan tersebut.Pendaftaran merek dagang atau nama dagang seringkali diasosiasikan dengan upaya perusahaan untuk melindungi niat baik perusahaan tersebut dari eksploi-tasi. Oleh karena itu, Tim Kerja harus memeriksa apakah perusahaan telah me-nyerahkannamadagang,merekdagangatauhakciptagunadidaftarkanpada pemerintah. Salinan masing-masing aplikasi atau sertifkat harus dimiliki guna memverifkasicatatan.Sebagaitambahan, TimKerjaharusmelakukanpencar-ian di catatan pendaftaran yang relevan. Tim Kerja juga harus memastikan nama dagang dan merk dagang sudah terdaftar.Perusahaan(klien)dapatsajamerupakanpemegangijinwaralabaatau memproduksi barang yang didaftarkan oleh perusahaan lain yang memiliki hak kekayaan intelektual atas barang tersebut. Oleh karena itu, daftar semua barang tersebut dan masing-masing hak kekayaan intelektual yang diberikan atau di-daftarkan kepada perusahaan harus didapatkan. Dalam situasi di mana ada per-janjian yang mengatur hal tersebut, sangat disarankan untuk mendapatkan salinan - 22 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI Tuntasperjanjiantersebut.TimKerjaharusmemperhatikanapakahperjanjiantersebut mengandung pasal-pasal yang melarang atau membatasi perubahan dalam kepe-milikan saham perusahaan atau perubahan manajemen perusahaan.Perhatikan juga pasal-pasal dalam perjanjian untuk memastikan apakah hak atas izin tersebut berlaku untuk jangka waktu atau tujuan terbatas. Sebagai contoh, sangat umum bagi perusahaan untuk diberikan hak terbatas untuk memproduksi, menyalurkan, memasarkan dan menjual merek tertentu dari suatu produk di dae-rah tertentu saja. Terakhiradalahmemastikanuntukmengkonfrmasikanapakahadainvesti-gasitentangpelanggaranhakkekayaanintelektualyangdilakukanperusahaan yangpernahatausedangdilakukanbadanpemerintahmanapunyangmemiliki yurisdiksi atau kegagalan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan dalam mentaati ketentuan hukum yang berlaku, dimana kegagalan tersebut dapat berujung pada kerugian material.3.11. LitigasiDalampemeriksaanUjiTuntas,TimKerjamelaluitimlitigasinyamewakili perusahaandalamproseshukumyangdilakukanolehatauterhadapperusahaan. Selanjutnya Tim Kerja meminta kepada bagian hukum pada perusahaan (legal de-partment) untuk memperoleh laporan tentang masalah hukum perusahaan yang di-hadapinya, informasi yang diminta dapat mencakup bidang-bidang di bawah ini:Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara;Materi perkara proses hukum;Status proses hukum;Opinihukumyangmenanganiperkaratentanghasilakhirproseshukum; danRingkasan singkat tentang fakta-fakta dalam kasus.Tim Kerja diharuskan untuk mendapatkan konfrmasi dari direksi apakah direksimengetahuiproseshukumyangsedangberjalan,menungguputusan maupun akan dilakukan terhadap perusahaan, atau fakta apapun yang mungkin akan mengakibatkan proses hukum yang dapat mempengaruhi perusahaan secara materiil baik terhadap posisi atau usaha maupun keuangan perusahaan.3.12. Bidang Lingkungan HidupPerhatianterhadapmasalahlingkunganhiduptidakdapatdiabaikankarena hal ini yang paling menyita perhatian publik. Saat ini peraturan yang ketat sudah diberlakukan untuk melindungi lingkungan hidup dan pengawasan agar peraturan tersebut ditaati dengan tidak mencemari dan menghancurkan lingkungan hidup. a.b.c.d.e.- 2J -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasTim Kerja harus mencari studi mengenai dampak lingkungan dan ketentuan yang berlaku untuk memastikan semua regulasi dan peraturan sudah ditaati.Kuncinya adalah dengan memeriksa peraturan dan regulasi lingkungan hidup yang mengatur emisi asap, pembuangan limbah padat, pembuangan limbah cair ke saluran air, tingkat kebisingan, debu yang ditimbulkan kegiatan industri dan pengolahan limbah yang dihasilkan kegiatan perusahaan.Sangat disarankan untuk melakukan konfrmasi apakah ada investigasi yang melibatkan perusahaan yang telah atau sedang dilakukan oleh badan pemerintah manapunyangmemilikiyuridiksiterhadapperusahaantersebutterkaitpelang-garanperaturanmengenailingkunganhidupataukegagalanperusahaandalam bentuk apapun untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana kegagalan tersebut dapat berujung pada kerugiaan.3.13. PajakPerusahaandiharuskanuntukmembayarsejumlahpajaksebagaiakibat pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas, jasa dan bea masuk serta pajak untuk barang impor dan ekspornya, termasuk tapi tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan.Disarankan untuk mendapatkan semua konfrmasi dari Konsultan Pajak dalam TimKerjaUjiTuntasmaupunKonsultanPajakyangberadadan/ataubekerja sama dengan Pengawas Intern dalam perusahaan (klien) yang menyatakan bahwa semua pajak, beban dan tarif sudah dibayarkan tepat pada waktunya untuk meng-hindari pinalti dan hukuman penjara sebagaimana diatur dalam peraturan perun-dang-undangan dan memperhatikan dewan direksi bahwa semua pengembalian, penghitungan dan pembayaran yang harusoleh perusahaan untuk tujuan-tujuan pajak telah dijalankan tepat pada waktunya; dan apakah perusahaan terlibat dalam perselisihanapapundenganotoritaspajakmenyangkutmasalah-masalahyang dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan.Daftar Uji diatas hanyalah panduan untuk bidang-bidang yang mungkin perlu dicakup dalam pemeriksaan Uji Tuntas. Mungkin ada bidang-bidang lain yang tidakbisaditemuidalamsuatuperusahaan(klien).Olehkarenaitu,sangat disarankanuntukmenelitiusahadanaktivitasperusahaan(klien)sehinggase-buah gambaran besar dapat diperoleh sebelum uji tuntas dilakukan. Tim Kerja mungkin ingin mendapatkan informasi tentang cabang perusahaan dan perusahaan terkait lainnya, terutama sebagai kelompok usaha yang termasuk tapi tidak terbatas pada :Data lahan yang dimiliki oleh cabang perusahaan dan perusahaan terkaita.- 24 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI Tuntaslainnya, jika ada, termasuk juga akte kepemilikan lahan yang akan dibeli oleh perusahaan tersebut.Rincian setiap perjanjian jasa yang diadakan oleh setiap anggota grup perusahaan atau dengan setiap direksi kelompok usaha atau perusahaan.Daftar lengkap asset, saham dan properti (hak kepemilikan) yang dimil-iki oleh kelompok usaha.Daftarlengkappinjamanbankdanfasilitaskreditlainyangdimiliki oleh kelompok usaha dan rincian surat berharga yang berhubungan yang dibuat oleh kelompok usaha. Pilihanterinciyangdiberikankepadaparadirekturataupejabatlain dalam kelompok usaha, apabila ada.Daftarlengkapizinyangadayangdikeluarkanolehkuasayangber-wenang dan dimiliki oleh kelompok usaha.Keterangan-keterangan rinci tentang masing-masing direktur dan peme-gang saham penting perusahaan dan cabang perusahaan serta perusahaan terkait.Semuabahan-bahankontrakyangditandatanganiolehsetiapang-gotakelompokusahadalam5tahunterakhirsebelumpemeriksaanUji Tuntas, yang mencakup bidang di luar kegiatan usahanya.Proses litigasi yang sedang berjalan yang melibatkan anggota mana saja darikelompokusahabaiksebagaipenggugatmaupuntergugat,dan apakahdireksimengetahuijalannyaproseshukum,baikyangtertunda maupun yang akan dilaksanakan, terhadap perusahaan, cabang perusa-haan maupun perusahaan terkait, atau fakta apapun yang mungkin akan mengakibatkan proses hukum yang dapat mempengaruhi posisi atau ke-lompok usaha secara materiil, baik secara fnansial maupun yang lain.Disarankan untuk mengkonfrmasikan apabila ada investigasi yang meli-batkan perusahaan,cabang perusahaan atau perusahaan terkait yang telah atau sedang dilakukan oleh badan pemerintah yang memiliki yurisdik-si atas kelompok usaha atau kegagalan kelompok usaha dalam bentuk apapun untuk mentaati hukum setempat yang berlaku, dimana kegagalan tersebut dapat berujung pada kerugian meteriil.Akansangatbijakuntukmendapatkankonfrmasidaridewandireksi bahwa semua laba, penghitungan dan pembayaran yang harus, atau se-harusnya, dilakukan oleh kelompok usaha untuk kepentingan pajak telah dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan tepat waktu; b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.- 25 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI Tuntasdan apakah kelompok usaha terlibat dalam perselisihan dalam bentuk apa-pun dengan otoritas pajak manapun tentang masalah yang mungkin akan mempengaruhipertanggung-jawabandengancaraapapunyangdimiliki perusahaan tersebut tentang masalah pajak.Daftarpermintaanyangdiserahkanberupapermintaanuntuklaporantertu-lis tentang semua item yang ada dalam daftar. Hal ini akan memastikan bahwa semuadokumendaninformasiyangtelahdimintapadasaatpemeriksaanUji Tuntas berhasil diserahkan atau didapatkan.Melihatadanyatrenyangterjadisaatinidimanabanyakperusahaanmen-empatkan ruang data berjauhan dengan tempat usaha guna mengendalikan akses informasi yang dimiliki oleh perusahaan yang akan mengambil-alih mereka, Tim Kerja yang mewakili perusahaan pengambil-alih harus berusaha lebih keras dan lebihgigihdalammenemukanketidak-sesuaiandaninformasiyangsensitifse-hingga pada waktunya dokumen transaksi dibuat, pernyataan, jaminan dan tang-gunggan tersebut dapat digunakan untuk melindungi perusahaan pengambil-alih.3.14. Lain-lainDaftar Uji diatas hanyalah panduan untuk bidang-bidang yang mungkin perlu dicakup dalam pemeriksaan Uji Tuntas. Mungkin ada bidang-bidang lain yang tidak biasa ditemui dalam suatu industri. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk meneliti usaha dan aktivitas perusahaan sehingga sebuah gambaran besar dapat diperoleh sebelum pemeriksaan dilakukan. Anda mungkin ingin mendapatkan informasi tentang cabang perusahaan dan perusahaan terkait, sebagai keterangan- keterangan tentang kelompok usaha yang termasuk tapi tidak terbatas pada :Data lahan yang dimiliki oleh cabang perusahaan dan perusahaan terkait perusahaantarget,jikaada,termasukjugaaktekepemilikanlahanyang akan dibeli oleh perusahaan-perusahaan tersebut.Rincian setiap perjanjian jasa yang diadakan oleh setiap anggota grup peru-sahaan termasuk dengan setiap direksi kelompok usaha atau perusahaan.Daftar lengkap asset, saham dan kepemilikan yang dimiliki oleh kelompok usaha.Daftar lengkap pinjaman bank dan fasilitas kredit lain yang dimiliki oleh kelompok usaha dan rincian surat berharga yang berhubungan yang dibuat oleh kelompok usaha.Pilihanterperinciyangdiberikankepadaparadirekturataupejabatlain dalam kelompok usaha, apabila ada.a.b.c.d.e.- 26 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasDaftar lengkap izin yang ada yang dikeluarkan oleh kuasa yang berwenang dan dimiliki oleh kelompok usaha.Keterangan-keterangan rinci tentang masing-masing direktur dan pemegang saham penting perusahaan, cabang perusahaan dan perusahaan terkait.Semua kontrak yang ditandatangani oleh setiap anggota kelompok usaha dalam 5 tahun terakhir sebelum uji tuntas, yang mencakup bidang di luar kegiatan usahanya.Proseslitigasiyangsedangberjalanyangmelibatkananggotamanasaja dari kelompok usaha baik sebagai penggugat maupun tergugat, dan apakah direksi mengetahui jalannya proses pengadilan, baik yang tertunda maupun yang akan dilaksanakan, terhadap perusahaan, cabang perusahaan maupun perusahaan terkait, atau fakta apapun yang mungkin akan mengakibatkan proses hukum yang dapat mempengaruhi posisi atau kelompok usaha secara materiil, baik secara fnansial maupun yang lain.Disarankan untuk mengkonfrmasikan apabila (i) ada investigasi yang melibatkanperusahaan,cabangperusahaanatauperusahaanterkaityang telah atau sedang dilakukan oleh badan pemerintah yang memiliki yuris-diksi atas kelompok usaha atau (ii) kegagalan kelompok usaha dalam ben-tuk apapun untuk mentaati hukum setempat yang berlaku, di mana kega-galan tersebut dapat berujung pada kerugian meteriil.Akan sangat bijak untuk mendapatkan konfrmasi dari dewan direksi bahwa semua laba, penghitungan dan pembayaran yang harus, atau seharusnya, dilakukan oleh kelompok usaha untuk kepentingan pajak telah dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan tepat waktu; dan apakah kelompok usaha terlibat dalam perselisihan dalam bentuk apapun dengan otoritas pajak manapun tentang masalah yang mungkin akan mempenga-ruhi pertanggung-jawaban dengan cara apapun yang dimiliki perusahaan tersebut tentang masalah pajak.Sebagai tambahan Daftar Uji, anggota Tim Kerja yang melakukan pemerik-saan harus memiliki daftar permintaan yang berfungsi sebagai Daftar Uji untuk semuadokumendaninformasiyangdisediakanolehperusahaan(klien) guna pemeriksaan Uji Tuntas perusahaan sehubungan dengan pengambil-alihanassetperusahaanyangakandirencanakan.Daftarpermintaanyangdis-erahkan, akan berupa permintaan untuk laporan tertulis tentang semua item yang ada dalam daftar. Hal ini akan memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang telah diminta pada saat pemeriksaan berhasil diserahkan atau didapatkan.f.g.h.i.j.k.- 27 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasMelihat adanya tren yang terjadi saat ini di mana banyak perusahaan menem-patkanruangdataberjauhandengantempatusahamerekagunamengendalikan akses informasi yang dimiliki oleh perusahaan yang akan mengambil-alih mereka, Tim Kerja yang mewakili perusahaan pengambil-alih harus berusaha lebih keras danlebihgigihdalammenemukanketidak-sesuaiandaninformasiyangsensitif sehingga pada waktunya dokumen transaksi dibuat, pernyataan, jaminan dan tang-gunggan tersebut dapat digunakan untuk melindungi perusahaan pengambil-alih.4. Laporan Uji TuntasSetelahmenyelesaikanpemeriksaanUjiTuntas,selanjutnyaLaporanUji TuntasharusdisusunolehanggotaTimKerjayangdibebanitanggungjawab untuk itu.LaporanUjiTuntasdapatdibagikedalambeberapabagiandanpoin-poin yang harus diketahui secara jelas oleh perusahaan (klien), antara lain:Persoalanyangdapatsecarakomersialmempengaruhihargapenawaran atau harga pembelian;Persoalan hak, keuntungan dan manfaat terhadap kepemilikan nyata yang dapat terpengaruh oleh pergantian kepemilikan;Pesoalanhak-hak,keuntungandanmanfaatyangadadidalamkontrak manapun yang dapat terpengaruh oleh pergantian kepemilikan;Persoalanhak-hak,keuntungandanmanfaatyangberhubungandengan penggunaan merek dagang, paten dan hak cipta yang ada dalam perjanjian lisensi yang dapat terpengaruh oleh pergantian kepemilikan;Kewajiban terhadap debitur dan pemodal yang dapat berubah dengan ad-anya pergantian kepemilikan;Kurangnyaizin,surat-suratdanpersetujuandariotoritasyangber-wenang;Peringatan-peringatan yang harus diurus kepada otoritas yang berwenang; danMasalah keuangan dan pembukuan lain yang dianggap penting.Laporan Uji Tuntas harus menyertakan kesimpulan pemeriksaan Uji Tuntas tentangpersoalan-persoalanyangtimbuldaripemeriksaandankajianterhadap dokumen-dokumen tertentu yang disediakan. Laporan Uji Tuntas juga harus menyertakananalisistentangpersoalan-persoalanyangtimbuldaridokumen yang diterima dan dikaji.a.b.c.d.e.f.g.h.- 28 -Panduan 0ue 0IlIgence PersIapan UjI TuntasPada dasarnya, Laporan Uji Tuntas berisikan hal-hal seperti di bawah ini:(a)Instruksi yang diberikan klien;(b)Struktur laporan;(c)Tujuan laporan;(d)Diskusi tentang prosedur; dan (e)MetodologidanmateriyangdigunakanpadasaatpemeriksaanUji Tuntas.5. Hal LainnyaSeringkali saat melakukan pemeriksaan Uji Tuntas, Tim Kerja diminta untuk mendapatkaninformasiyangpadasaatitutidaktersedia.Walaupundemikian, informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara dan jalan lain. Salah satu kejadian seperti ini adalah saat catatan pemegang saham atau anggota perusahaan tidak di-perbaharui dengan catatan terbaru tentang saham dam kepemilikan saham. Pada saatkejadiansemacamitu,TimKerjadapatmemperolehkonfrmasitentang sahamyangdimilikiolehdireksiatauparapemegangsahamdenganmeminta para pemegang saham dan/atau direksi untuk menyediakan kepada Tim Kerja Uji Tuntas konfrmasi tertulis tentang kepentingan mereka dan saham yang mereka miliki pada perusahaan.Sebagaitambahan, TimKerjamungkininginmemastikanbahwainformasi yang diberikan kepada Tim Kerja disaat perusahaan diminta untuk menyediakan informasi semacam itu agar tetap dijaga kerahasiaannya. Contoh perjanjian raha-sia juga turut disertakan.Sudah merupakan tren yang terjadi saat ini dimana perusahaan (klien) menye-diakan catatan informasi tentang perusahaannya dan membuat pusat data dimana akses ke dalamnya dibatasi dan dikontrol. Dalam situasi semacam itu, akan sangat bijaksana untuk merencanakan agar pemeriksaan Uji Tuntas dapat memverifkasi setiap pernyataan yang dibuat dan mendokumentasikan setiap perjanjian, sertif-kat dan kontrak yang tersedia di pusat data. Contoh catatan informasi dengan in-formasi beberapa pusat data didalamnya juga disertakan disini untuk memberikan Tim Kerja gambaran tentang bagaimana melakukan verifkasi.- 29 -Panduan 0ue 0IlIgence Tahapan UjI TuntasBAB IIITAHAPAN UJI TUNTASHe who labors diligently need never despair; for all things are accomplished by diligence and labor. (Menander of Athens, 342 292 SM)Pemeriksaan Uji Tuntas mengacu kepada berbagai kewajiban mutlak dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan meru-pakanstandaruntukpenyelidkandanpenelitianyangmerupakanbagiandari proses persiapan penawaran umum yang akan dilakukan oleh perusahaan (klien), oleh karena itu sebagian pihak menafsirkan pemeriksan Uji Tuntas dilakukan denganpenelitianmendalam24.PemeriksaanUjiTuntasdilakukansecara hirarkis yang dimulai dengan tahapan legal audit yaitu kemampuan intelengensi terkaitpenelusurandokumenhukumdalamsemuaruanglingkupnyayangha-silpemeriksaannyamenjadiacuandalamtahapanlegalopiniondenganme-manfaatkanreferensisumberhukummelaluiteknikdanstrategianalisauntuk memberikan pendapat hukum dan dilanjutkan dengan legal reasoning, yaitu ke-mampuan rasio dalam menilai fakta dan peristiwa hukum terhadap sumber hu-kumnya guna mencapai pertimbangan hukum. A.Legal Audit Yaitukemampuanintelegensidalammelakukantindakanpreventifmelalui tata cara dan metode penelusuran dokumen hukum dalam semua ruang ling-kuppermasalahannyagunamenemukansolusipraktismengenaipenerapan perselisihan (dispute) antara manajerial dengan pihak ketiga yang dilakukan denganjalanmembuatdaftarpemeriksaanyangterdiridariinventarisasima-salah menyangkut antara lain prosedur pendirian perusahaan lengkap dengan per-izinannya, kedudukan share holder, perpajakan, perjanjian kredit, prestasi danwanprestasi,kewajibanpersero,dsb.Ringkasnyalegalauditmerupakan langkah investigasi terhadap semua peristiwa hukum yang sudah terjadi dan ke-mungkinannya yang akan terjadi berdasarkan dokumen-dokumen hukum dalam manajerial suatu perusahaan (privat maupun badan usaha publik).Kata kunci dalam legal audit ini adalah investigasi yaitu kegiatan pengumpu-24 Asril Sitompul, Pasar Modal, Penawaran Umum dan Permasalahannya, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 25.