panduan hak asasi manusia bagi satuan polisi …
TRANSCRIPT
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
PANDUAN
HAK ASASI MANUSIA
BAGI
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
DIREKTORAT JENDERAL HAM REPUBLIK INDONESIA
2012
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
2 A. Latar belakang 2 B. Pengertian – Pengertian 2 1. Hak Asasi Manusia 2 2. Kualifikasi HAM 2 3. Kelompok HAM dalam UU No.39 Tahun 1999 3 4. HAM Menurut UUD 1945 4 5. Bagian dari HAM yang Tidak Dapat Dikurangi oleh Siapapun 6 Dan Dalam Keadaan Apapun (Non-Derogable Rights) C. Kewajiban Dasar Manusia 6 D. Pelanggaran HAM 7 E. Keberlakuan HAM 9 F. Pertanggungjawaban HAM 9 G. Maksud 10 H. Tujuan 10 I. Prinsip-Prinsip Perlindungan dan Penegakan HAM 10 J. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 12 BAB II INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAM 16 A. Instrumen HAM Internasional Terkait 16 B. Instrumen HAM Nasional 17 BAB III SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19 A. Pengertian 19 B. Kedudukan 19 C. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan 19 D. Wewenang 20 E. Prinsip – Prinsip Utama Pelaksanaan Tugas Satpol PP 22 BAB IV STANDAR PERILAKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA A. Kode Etik 24 B. Standar HAM Bagi Satpol PP 25 C. Sanksi 27 BAB V IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM 29 DALAM TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA A. Penegakan Peraturan Daerah 29 B. Penegakan Ketertiban Umum 30 C. Penegakan Perlindungan Masyarakat 31 D. Informasi No.Telp. Instansi Terkait 33
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT kami panjatkan karena berkat rahmat dan
karuniaNya penyusunan “ Panduan HAM Bagi Satpol PP ” dapat selesai tepat pada
waktunya. Penulisan Panduan HAM Bagi Satpol PP bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan pemahaman HAM sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah terutama
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah agar
didalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman dengan memperhatikan nilai nilai Hak
Asasi Manusia.
Buku Panduan HAM bagi Satpol PP ini disusun berkat kerjasama Kementerian
Hukum dan HAM RI cq. Ditjen HAM dengan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh
Direktorat Linmas dan Satpol PP serta Sentra HAM Universitas Indonesia yang diwakili oleh
Fakultas Hukum.
Direktorat Jenderal HAM mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penulisan buku Panduan HAM bagi Satpol PP, Semoga buku ini bermanfaat
khususnya bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak
Perda dan masyarakat pada umumnya.
Tim Penyusun
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bahwa upaya perlindungan, pemajuan, penegakan dan Pemenuhan Hak
Asasi Manusia (HAM) adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah.
Sebagai upaya percepatan pelaksanaannya diterbitkanlah Perpres 23 Tahun
2011 Tentang Rencana Aksi Nasional hak Asasi Manusia Tahun 2011 – 2014
yang mempunyai 7 (tujuh) program utama, salah satunya adalah Pendidikan
HAM.
Pendidikan HAM yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAM dimaksudkan
untuk memberikan penguatan kelembagaan yaitu Kementerian/Lembaga dan
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) termasuk didalamnya Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP sebagai penegak Perda melaksanakan
tugas guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, dalam melaksanakan
tugas tersebut kadang kadang Satpol PP mengalami benturan dengan
masyarakat dan kadang kadang benturan tersebut berujung pada tindak
kekerasan sehingga merugikan baik masyarakat maupun kesatuan Pol PP.
Untuk menghindari kondisi sebagaimana tersebut, sebaiknya Satpol PP
disamping dibekali pengetahuan dan pemahaman SOP juga diberikan
pemahaman tentang Hak Asasi Manusia.
B. Pengertian-Pengertian
1. Hak Asasi Manusia (UU No 39 TH 1999 Pasal 1 Ayat 1)
Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.
2. Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara
ketentraman dan ketertiban umumserta menegakkan peraturan daerah.
3. RANHAM adalah rencana aksi nasional hak asasi manusia indonesia
tahun 2011-2014 yang dituangkan dalama peraturan presiden RI NO 23 Th
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
2011 yang bertujuan sebagai panduan dan rencana umum
untuknmeningkatkan penghormatan,pemajuan,pemenuhan, perlindungan
dan penegakan hak asasi manusia di indonesia
C. Kualifikasi HAM 1. Berdasarkan Hak-Hak Sipil Politik (UU No 12 Th 2005)
Hak hidup.
Hak kebebasan pribadi.
Hak kebebasan beragama.
Hak atas rasa aman.
Hak berserikat dan berkumpul dengan damai.
Hak atas keadilan.
Persamaan di hadapan hukum.
Penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Hak turut serta dalam pemerintahan.
Perlindungan yang efektif atas tindakan diskriminasi.
2. Berdasarkan Hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No 11 Th 2005)
Hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang memadai.
Kebebasan pembentukan serikat pekerja.
Jaminan sosial dan standar hidup yang memadai termasuk sandang,
pangan dan papan.
Hak atas kesehatan.
Hak atas pendidikan.
Hak atas kehidupan budaya.
3. Hak-hak atas Pembangunan (dasar hukum ??) Hak untuk berpartisipasi.
Hak untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan.
Hak atas lingkungan hidup.
4. Berdasarkan UU. No. 39 TAHUN 1999 Kelompok HAM adalah
Hak untuk hidup (Pasal 9).
Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10).
Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11-16).
Hak untuk memperoleh Keadilan (Pasal 17-19).
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
Hak atas Kebebasan Pribadi (Pasal 20-27).
Hak atas rasa Aman (Pasal 28-35).
Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36-42).
Hak untuk turut serta dalam Pemerintahan (Pasal 43-44).
Hak Perempuan (Pasal 45-51).
Hak Anak (Pasal 52-66).
5. HAM Menurut UUD 1945
Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota
Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27,
Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, meliputi:
PASAL 27 Meliputi Setiap warga negara bersamaan kedudukannya
didalam hukum dan pemerintahan
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam pembelaan negara
Pasal 28 a s/d i
meliputi
Hak setiap orang untuk hidup,
mempertahankan hidup serta kehidupannya.
Hak untuk membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan.
Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan berkembang serta
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Hak untuk bebas memeluk agama dan
beribadah menurut agamanya.
Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati
nurani.
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum.
Hak untuk mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan.
Hak dalam hukum dan pemerintahan.
Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.
Hak atas pekerjaan, memilih pekerjaan dan
penghidupan yang layak.
Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.
Hak untuk mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasar.
Hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
Hak untuk berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
Hak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya.
Hak atas status kewarganegaraan atau memilih
kewarganegaraan.
Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara
dan meninggalkannya serta berhak kembali.
Hak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat dan
harta benda.
Hak untuk tidak disiksa.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
Hak untuk tidak diperbudak.
Hak memilih pendidikan dan pengajaran.
Berhak untuk berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.
Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Hak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Hak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang yang merendahkan martabat
manusia.
Hak hidup sejahtera lahir dan batin.
Hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Hak atas jaminan sosial.
Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan
tidak boleh diambil sewenang-wenang.
Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif.
Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Pasal 29 meliputi Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
6. Bagian dari HAM yang Tidak Dapat Dikurangi Oleh Siapapun dan
dalam Keadaan Apapun yang disebut sebagai (Non-Derogable Rights)
yang mencakup:
a. Hak untuk hidup.
b. Hak untuk tidak disiksa.
c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
d. Hak beragama.
e. Hak untuk tidak diperbudak.
f. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hokum.
g. Hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
h. Hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi
perjanjian.
D. Kewajiban Dasar Manusia (UU 39 Tahun 1999 pasal 67-70)
Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan
terlaksananya dan tegaknya Hak Asasi Manusia
Kewajiban dasar ini meliputi:
1. Setiap orang wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, hukum tidak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM.
2. Kewajiban warga negara wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara.
3. Kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.
4. Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh
undang-undang.
E. Pelanggaran HAM
Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara
baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara
melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau
mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin
oleh Undang-undang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.
Kualifikasi Pelanggaran HAM
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
1. Pelanggaran HAM
Pelanggaran ini biasanya bersifat individual dan diyakini dapat diselesaikan
melalui mekanisme hukum nasional.
2. Pelanggaran HAM Berat (Berdasarkan UU No.26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM)
a) Kejahatan Genosida (Pasal 8).
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok
bangsa , ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:
Membunuh anggota kelompok.
Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap
anggota-anggota kelompok.
Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau
sebagiannya.
Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di
dalam kelompok.
Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu
kekelompok lainnya.
b) Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 9).
Kejahatan yang dilakukan secara sistematik dan melus terhadap
kelompok sipil berupa:
Pembunuhan.
Pemusnahan.
Perbudakan.
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain
secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas dalam hukum
Internasional.
Penyiksaan (UU No 5 Th 1998)
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
Pengertian penyiksaan adalah perlakuan kejam, dan perlakuan atau
penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat
manusia.
Unsur – unsur penyiksaan itu sendiri adalah
1. Timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang
luar biasa.
2. Oleh atau persetujuan atau sepengetahuan pejabat pejabat
Negara yang berwenang.
3. Untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi
penghukuman atau intimidasi.
Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau
bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan,
yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis,
budaya, agama,jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui
secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum
internasional.
Penghilangan orang secara paksa.
Kejahatan Apartheid.
Mekanisme penanganan Pelanggaran HAM Berat :
1. Penyelidikan oleh Komnas HAM.
2. Penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung.
3. Pengadilan HAM: Pengadilan yang berwenang untuk mengadili dua jenis
Pelanggaran HAM Berat.
a) Permanen : Memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat yang
terjadi setelah diundangkannya UU 26/2000
b) Ad Hoc : Memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat yang terjadi
sebelum diundangkannya UU 26/2000.
4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU No.27/2004) : Memeriksa dan
menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum
berlakunya UU No. 26/2000 melalui perdamaian antara pelaku dengan
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
korban/ahli waris. Pasal 43 uu no 26 th 2002 adalah Sebuah Undang
Undang yang mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
F. Keberlakuan HAM
Pada semua keadaan dan kondisi, baik kondisi damai maupun konflik
bersenjata atau perang. Pada kondisi konflik yang ekstrim pembatasan HAM
dapat dilakukan, sementara dalam kondisi konflik yang sangat ekstrim
pengesampingan HAM dapat dilakukan.
Pelanggaran HAM tidak akan memberi kontribusi apapun terhadap penegakan
hukum dan ketertiban, melainkan malah melemahkan dan menghancurkan
hukum dan ketertiban. Maka diperlukan penegakan hukum yang kuat untuk
dapat menjamin pemenuhan HAM terhadap masyarakat.
Penegakan hukum sangat penting untuk:
1. Memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain;
2. Sesuai dengan persyaratan moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan
masyarakat demokratis.
G. Pertanggungjawaban HAM
Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya brtanggung jawab kepada gubernur
melalui sekretaris daerah provinsi.
Menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Hal ini meliputi
langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi,
sosial budaya, Hankam dan lainnya termasuk rasa aman.
Pertanggungjawaban (khususnya Satpol PP) yang dimaksud meliputi:
1. Satpol PP bertanggungjawab kepada hukum;
2. Satpol PP bertanggungjawab kepada masyarakat yang mereka layani.
Kebijakan maupun praktik penegakan hukum senantiasa dipantau oleh
masyarakat;
3. Satpol PP bertanggungjawab atas cara yang mereka gunakan dalam
mengelola sumber daya yang diberikan.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
H. Maksud
Sebagai pedoman dan pengetahuan tentang HAM bagi anggota Satuan Polisi
Pamong Praja dalam Pelaksanaan Tugas.
I. Tujuan
Mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh anggota Satuan Polisi Pamong
Praja dalam pelaksanaan tugas.
J. Prinsip-prinsip Perlindungan dan Penegakan HAM
Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum (Dewan Keamanan PBB
dalam Resolusi no.34/169 tanggal 17 Desember 1979) Dewan Keamanan
PBB dalam Resolusi no.34/169 tanggal 17 Desember 1979 menetapkan agar
standar-standar pedoman sebagai berikut:
1. mengharuskan petugas penegak hukum untuk memenuhi tugas
yang dibebankan kepada mereka oleh hukum. Istilah “petugas
penegak hukum” didefinisikan sebagai petugas yang diangkat atau
dipilih untuk mempunyai kewenangan kekuasaan kepolisian
khususnya dalam bertindak menangkap atau menahan warga
negara.
2. mengharuskan petugas penegak hukum untuk menghargai dan
melindungi martabat manusia dan menjaga serta menjunjung tinggi
hak asasi manusia.
3. mengharuskan petugas penegak hukum menggunakan kekerasan
hanya ketika benar-benar diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka
melaksanakan tugas. Bagian komentar mengacu pada prinsip
keseimbangan (proporsionalitas) dalam kekuatan dan menegaskan
bahwa penggunaan senjata api dianggap sebagai langkah
ekstrim/terakhir. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mencegah
penggunaan senjata api, khususnya ketika sedang menghadapi
anak-anak. Secara umum, senjata api seharusnya tidak digunakan
kecuali tersangka mengadakan perlawanan dengan senjata juga
4. Mengharuskan petugas penegak hukum untuk menjaga hal-hal yang
bersifat rahasia yang berada dalam kewenangannya, kecuali
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
pelaksanaan tugas atau kepentingan pengadilan mengharuskan
sebaliknya.
5. Melarang secara mutlak penyiksaan atau perlakuan yang tidak wajar
lainnya. Pasal ini juga menyatakan bahwa tidak satu petugas
penegak hukum pun yang dapat menjadikan perintah atasan atau
keadaan-keadaan pengecualian seperti perang atau ancaman
terhadap keamanan nasional, sebagai pembenaran tindakan
penyiksaan.
6. Mengharuskan petugas penegak hukum menjamin perlindungan
sepenuhnya bagi kesehatan orang-orang dalam tahanan.
7. Melarang petugas penegak hukum melakukan tindakan korupsi
apapun.
8. Mengharuskan petugas penegak hukum untuk menghargai hukum
dan Pedoman Perilaku, serta untuk mencegah dan dengan keras
menentang setiap pelanggarannya. Petugas penegak hukum juga
diharuskan untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran terhadap
pedoman ini kepada pihak yang berwenang atau badan-badan
terkait lainnya, yang mendapatkan kuasa untuk meninjau atau
melakukan tindakan-tindakan perbaikan.
Efektivitas penegakan hukum tergantung pada kualitas petugas-
petugasnya, meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku. Tujuan
tersebut hanya dapat dicapai jika tindakan petugas selalu mengacu pada
4 asas penegakan hukum yaitu:
a. Tindakan yang berdasarkan peraturan hukum positif
(Keabsahan/legality).
b. Adanya kepentingan (Kepentingan/necessity).
c. Keseimbangan (proporsionality).
d. Pertanggungjawaban (accountability).
K. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
a. Kesetaraan.
Memberikan peluang yang sama
bagi setiap anggota masyarakat
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
untuk meningkatkan
kesejahteraannya
b. Pengawasan.
Meningkatkan upaya pengawasan
terhadap penyelenggara
pemerintahan dan pembangunan
dengan mengusahakan ketertiban
swasta dan masyarakat luas.
c. Penegakan hukum.
Mewujudkan adanya penegakan
hukum yang adil bagi semua pihak
tanpa pengecualian.
d. Daya tanggap.
Meningkatkan respon aparat
pemerintahan untuk mengatasi
masalah, tanggapan dan aspirasi
masyarakat, untuk mencari solusi
yang bermanfaat bagi masyarakat
banyak.
e. Efisiensi dan
efektifitas.
Menjamin terselenggaranya
pelayanan kepada masyarakat
dengan menggunakan sumber daya
yang tersedia secara optimal dan
bertanggungjawab
f. Partisipasi.
Mendorong setiap warga
masyarakat untuk menggunakan
hak dalam menyampaikan
pendapat dalam proses
pengambilan keputusan, yang
menyangkut kepentingan
masyarakat.
g. Profesionalisme. Meningkatkan kemampaun dan
moral pelayanan yang mudah,
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
cepat, tepat, dengan biaya yang
terjangkau
h. Akuntabilitas.
Meningkatkan tanggungjawab dan
tanggung-gugat para pengambil
keputusan dalam bidang yang
menyangkut kepentingan
masyarakat luas
i. Wawasan ke depan.
Membangun daerah berdasarkan
visi dan strategi yang jelas dan
mengikutsertakan warga dalam
seluruh proses pembangunan,
sehingga warga merasa memiliki
dan ikut bertanggungjawab
terhadap kemajuan daerahnya.
j. Transparansi.
Menciptakan kepercayaan timbal
balik antara pemerintah dan
masyarakat melalui penyediaan
informasi dan menjamin
kemudahan dalam memperoleh
informasi yang akurat dan
memadai.
Prinsip-prinsip perlindungan HAM, meliputi:
a. perlindungan minimal.
b. melekat pada manusia.
c. saling terkait.
d. tidak dapat dipisahkan.
e. tidak dapat dibagi.
f. universal.
g. fundamental.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
h. keadilan.
i. kesetaraan/persamaan hak.
j. kebebasan.
k. non-diskriminasi. Dan,
l. perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus
(affirmative action).
Dasar perlindungan HAM dalam penegakan Peraturan Daerah dalam lingkup
tugas Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:
a) Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak
yang sama, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul
satu sama lain dalam persaudaraan.
b) Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum
dalam Instrumen HAM internasional maupun nasional dengan tidak ada
pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau
kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.
c) Pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia yang lainnya hanya dapat
dibatasi berdasarkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.
d) Perlindungan (to protect), pemajuan (to promote), penghormatan (to
respect), dan pemenuhan (to fulfill). Ham adalah tanggung jawab pemerintah terutama negara.
e) Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan,
penghormatan dan pemenuhan HAM yang dimilikinya.
f) HAM merupakan landasan prinsip keadilan sebagai jembatan menuju
perilaku beradab yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
g) HAM telah dikodifikasi dalam hukum internasional dan diakui oleh
Pengadilan Internasional dan menjadi bagian dari undang-undang dan
kebijakan negara di dunia.
h) HAM tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya/agama/keyakinan,
falsafah, status sosial, dan jenis kelamin/orientasi seksual, melainkan
mengutamakan komitmen untuk saling menghormati untuk menciptakan
dunia yang beradab. Dan,
i) HAM untuk semua orang “di seluruh dunia,” baik yang lemah maupun yang
kuat, untuk memberi pembenaran terhadap kebutuhan dan aspirasi
manusia dan oleh karenanya berada di atas kepentingan semua golongan
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
BAB II
Instrumen perlindungan HAM
A. Instrumen HAM Internasional Terkait
Instrumen HAM internasional yang terkait adalah:
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
3. Kovenan Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
4. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita.
5. Konvensi Hak Anak.
6. Peraturan-peraturanMinimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan
Bagi Remaja (Beijing Rules).
7. Pedoman PBB dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja (The
Riyadh Guidelines).
8. Peraturan PBB bagi Remaja Yang Kehilangan Kebebasannya.
9. Peraturan Standar Minimum PBB tentang Tindakan Tanpa Penahanan
(Tokyo Rules).
10. Kumpulan Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang Dalam Segala
Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan.
11. Prinsip-prinsip Pencegahan dan Penyelidikan Efektif Hukuman Mati Yang
Tidak Sah, Sewenang-wenang dan Sumir.
12. Peraturan Standar Minimum tentang Perlakuan Terhadap Narapidana.
13. Resolusi Majelis Umum PBB 34/169 tanggal 17 Desember 1979 tentang
Code of Conduct ( Pedoman Bagi Petugas Penegak Hukum)
14. Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh
Para Pejabat Penegak Hukum (Kongres Perserikatan Bangsa-bangsa tentang
Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap tertuduh 1990)
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
B. Instrumen HAM Nasional
1. UUD 1945.
2. Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
6. UU No. 25 tahun 2003 jo UU 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PP
Pengganti UU RI No. 1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi UU.
7. KUHP.
8. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
9. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.
10. UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi atas Konvensi Penghapusan Segala
Diskriminasi terhadap Perempuan.
11. Keppres No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
12. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturn Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.
15. Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan
Senjata Api bagi Satpol PP.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaporan bagi Satpol PP.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi pamong Praja.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2005 tentang Protap
Satpol PP.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman
Organisasi dan Tatakerja Satpol PP.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2011 tentang Pedoman
Organisasi dan Tatakerja Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Surat Kapolri No. B/662/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Standarisasi
Senjata Non Organik TNI/Polri Peruntukan Satuan Polisi Paming Praja.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
BAB III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
A. Pengertian
1. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan
Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah
daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.
3. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris
daerah.
B. Kedudukan
1. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris
daerah.
2. Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui
sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif.
3. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah.
C. Tugas, Fungsi dan Kewenangan
1. Tugas
Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol
PP mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat.
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah.
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah. Dan,
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
D. Wewenang
Polisi Pamong Praja berwenang:
1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh
Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran
Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses
peradilan.
Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh
Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan atau memulihkan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan atau
peraturan Kepala Daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan
perundang-undnagan dan tidak sampai pada proses peradilan.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran
Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
3. Memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan
perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran
atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
Tindakan penyelidikan” adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak
menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi
tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala
daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam
kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda
dan/atau peraturan kepala daerah.
Tindakan administratif” adalah tindakan berupa pemberian surat
pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran
Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
Khusus: Polisi pamong Praja yang berstatus PNS:
a. Dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Dalam hal Polisi Pamong praja selaku PPNS, maka dapat langsung
mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan
kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau
badan hukum.
E. Prinsip – Prinsip Utama Pelaksanaan Tugas Satpol PP
1. Koordinasi.
Merupakan prinsip umum yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP dimana
didalam pelaksanaan tugas harus diupayakan adanya keselarasan dan
keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan guna
mencapai hasil yang diharapkan. Koordinasi dapat dilakukan dalam
kerangka hubungan vertikal (atasan dan bawahan dalam satuan) atau
antara Satpol PP kewilayahan dengan satuan lainnya.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
2. Integrasi.
Dalam setiap pelaksanaan tugas tidak jarang adanya lembaga lain yang
terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas
Satpol PP. Prinsip penyesuaian dan penyelarasan antara unsur-unsur atau
lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Satpol
PP.
3. Sinkronisasi.
Bahwa setiap anggota Satpol PP harus mengetahui tugas pokok dan
fungsi yang diembannya sehingga dapat menempatkan diri dan
menyesuaikan batasan kewenangan yang dimilikinya dengan
menyesuaikan diri dengan batas dan kewenangan yang dimiliki lembaga
lain terkait dengan pelaksanaan tugas yang diembannya.
4. Edukasi.
Bahwa salah satu bagian dari pelaksanaan tugas satpol PP dibidang
penegakan peraturan daerah adalah dengan melaksanaan pola edukasi
atau penyadaran kepada pihak-pihak terkait dan atau masyarakat.
Menguapayakan terlaksanaan prinsip edukasi dalam pelaksanaan tugas
satpol PP menjadi penting bagi tumbuhnya kesadaran atas pentingnya
penegakan peraturan daerah akan mendukung pelaksanaan tugas satpol
pp itu sendiri.
5. Kemitraan
Bahwa setiap anggota Satpol PP menyadari dibutuhkannya dukungan
lembaga lain atau masyarakat guna mencapai tujuan dalam pelaksanaan
tugas yang diembannya. Pola kerjasama antara Satpol PP dengan
lembaga lain dan atau masyarakat harus dibangun dalam hubungan yang
saling menguntungkan antara pihak-pihak terkait.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
BAB IV
STANDAR PERILAKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
A. Kode Etik
Merupakan sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap
anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,
meliputi:
1. Kepribadian Polisi Pamong Praja meliputi :
a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b) Bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas, jujur, adil, berani dan penuh
tanggung jawab.
c) Memiliki sifat arif dan bijaksana serta selalu mempertahankan sikap mental
independen dalam menjalankan tugas.
d) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi atau kelompok dan atau golongan.
e) Menjaga suasana yang harmonis, bersikap dinamis dan objektif, saling
menghargai, semangat kebersamaan (Jiwa Korsa), serta saling
menghormati dalam menjalankan tugas Satpol PP.
f) Bersikap ramah dan santun.
g) Menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).
h) Bersikap netral, bermoral tinggi, dan tidak terpengaruh kepentingan politik
dan/atau golongan.
i) Patuh dan taat kepada pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
j) Memberikan pelayanan dengan salam, senyum, sapa, santun tanpa
pamrih dan tanpa paksaan serta tidak diskriminatif.
k) Jujur dan terbuka serta tidak memberi informasi yang tidak benar kepada
pimpinan.
l) Bertindak dengan penuh tanggung jawab, kesungguhan dan ketulusan.
m) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
n) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
o) Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
p) Patuh dan taat serta mempedomani terhadap standar operasional
prosedur dan tata kerja.
q) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
r) Komitmen moral setiap anggota Polisi Pamong Praja terhadap profesinya
menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Setiap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib menghormati atasan dan
saling asah, asih dan asuh.
B. Standar HAM bagi SATPOL PP
1. Setiap orang, termasuk Satpol PP sebagai petugas penegak hukum (non
yustisial), memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan HAM.
HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terkait dengan tugas Satpol PP,
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memuat beberapa standar
HAM umum yang perlu diperhatikan, yaitu:
a) Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan sebagai
individu.
b) Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam,
diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.
c) Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum
yang sama tanpa diskriminasi.
d) Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan
sewenang-wenang.
e) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana
dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum
dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua
jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.
f) Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat
dan berekspresi.
g) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat
tanpa kekerasan, serta tidak boleh dipaksa untuk memasuki suatu
perkumpulan.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
2. Penegakan HAM merupakan tanggungjawab bersama pejabat negara
(termasuk Satpol PP) dan anggota masyarakat.
3. Satpol PP sebagai petugas penegak hukum (dalam hal ini peraturan daerah)
memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Namun,
kadangkala kewenangan tersebut dapat menyebabkan HAM seseorang
terganggu.
Prinsipnya, sepanjang kewenangan dijalankan secara sah dan berdasarkan
aturan hukum, maka tindakan yang dianggap melanggar HAM tersebut dapat
dibenarkan demi menjamin keamanan, menciptakan perdamaian dan
memelihara ketertiban masyarakat.
4. Secara umum penggunaan kewenangan Satpol PP sebagai petugas penegak
hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum,
yaitu keabsahan (legality), keperluan (necessity), keseimbangan
(proporsionality) dan pertanggungjawaban (accountability).
a) Keabsahan
Semua tindakan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum harus
sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam berbagai keadaan, petugas
penegak hukum tidak dapat bertindak di luar hukum yang sah atau
bertindak sewenang-wenang.
b) Keperluan
Apabila pelaksanakan kewenangan tertentu terpaksa melanggar HAM,
maka tindakan yang melanggar/membatasi HAM, hak atau kebebasan
seseorang tersebut memang betul-betul diperlukan dalam situasi tertentu
dan merupakan satu-satunya cara untuk menghadapi suatu keadaan.
c) Keseimbangan
Kekuasaan atau kewenangan yang digunakan seimbang dengan beratnya
pelanggaran dan tujuan penegakan hukum yang sah yang akan dicapai.
Berkaitan dengan penggunaan kekerasan atau senjata api, prinsip ini
harus diterapkan pada saat berhadapan dengan keadaan tertentu, seperti:
a) Adanya pelanggar hukum tersangka yang menggunakan
sarana/peralatan berbahaya (senjata api, pisau, dan lain-lain).
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
b) Adanya keadaan mendadak yang dapat menimbulkan resiko kematian
(warga masyarakat, petugas kepolisian dan tersangka).
c) Adanya keadaan bahaya atau ancaman bahaya yang sudah sangat
dekat untuk terlaksana.
d) Bandingkan antara tingkat penggunaan kekerasan yang akan
digunakan dengan resiko yang mungkin terjadi.
C. Sanksi
Anggota Satpol PP yang dalam melaksanakan tugas melanggar kode etik polisi
pamong praja dikenakan sanksi peraturan disiplin pegawai negeri sipil yaitu Pasal
5 UU No.53/Tahun 2010 yang menyatakan bahwa PNS yang tidak menaati
ketentuan kewajiban dan larangan dijatuhi hukuman disiplin setelah mendapatkan
pertimbangan dari majelis kehormatan kode etik.
Adapun ketentuan disiplin yang dimaksud terdiri dari:
1. Hukuman disiplin ringan diberikan apabila melanggar Pasal 3 Butir 1-14 UU
No.53/Tahun 2010 tentang kewajiban PNS yang berdampak negative pada
unit kerja, dan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 Butir 5-11 UU
No.53/Tahun 2010 tentang larangan PNS yang berdampak negative pada unit
kerja, terdiri atas:
a) Teguran lisan.
b) Teguran tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang diberikan apabila melanggar Pasal 3 Butir 1 – 17 UU
No.53/Tahun 2010 tentang kewajiban PNS dan pelanggaran dilakukan tanpa
alasan yang sah, dan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 Butir 5-15 UU
No.53/Tahun 2010 tentang larangan PNS dan pelanggaran dilakukan tanpa
alasan yang sah terdiri atas:
a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.
b) Penundaan kenaikan pangkat berkala selama 1 tahun.
c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 4 tahun.
3. Hukuman disiplin berat diberikan apabila melanggar Pasal 3 Butir 1 – 13 UU
No.53/Tahun 2010 tentang kewajiban PNS yang berdampak negative pada
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
pemerintah/Negara, dan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 Butir 1-13
UU No.53/Tahun 2010 tentang larangan PNS dilakukan terdiri atas:
a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.
b) Penindakan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah.
c) Pembebasan dari jabatan.
d) Pemberhentian dengan hormat.
e) Pemberhentian dengan tidak hormat.
Dalam hal terjadinya pelanggaran HAM yang merupakan pelanggaran Hukum
(pidana) maka mekanisme pertanggungjawaban hukum melalui proses
peradilan dapat dilaksanakan.
BAB V
IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM
DALAM TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
A. Penegakan Peraturan Daerah
Bahwa penegakan peraturan daerah pada dasarnya menjadi tugas pemerintahan
daerah melalui kelembagaan terkait.
Adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan daerah dapat diketahui melalui:
1. Pelaporan (masyarakat maupun petugas).
2. Tertangkap tangan.
3. Diketahui langsung oleh PPNS.
Penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah ada 2 jenis yaitu :
a. Penindakan Preventif non-yustisial
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
1. Penindakan pertama dilakukan dengan penjanjian tertulis untuk mentaati
peraturan daerah dalam jangka waktu 15 harian sejak ditandatangani.
2. Surat teguran :
a) Surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 hari.
b) Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 hari.
c) Surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 hari.
3. Penindakan yustisial.
b. Penindakan Yustisial (oleh PPNS)
1. Penyelidikan.
a) Dilakukan dengan pengawasan dan atau pengamatan.
b) Pelaksanaan penyelidikan dapat dilakukan dengan bantuan kepolisian.
2. Penyidikan.
a) Dilaksanakan oleh PPNS didaerah atau wilayah hukumnya.
b) Setiap laporan yang disampaikan harus dituangkan dalam Berita Acara
pelaporan yang dilaksanakan petugas.
c) Dalam hal tertangkap tangan:
Pengamanan pelaku.
Koordinasi dengan lembaga terkait ketentuan yang dilanggar.
Pemeriksaan sesuai kewenangan penyidik oleh PPNS.
(tidak diperkenankan dilakukan oleh petugas lain non PPNS)
Perjanjian tertulis untuk mentaati Perda dalam jangka waktu 15
hari.
d) Dalam hal pemanggilan:
Surat pemanggilan ditandatangani oleh Pimpinan Satpol PP.
Dalam hal pimpinan Satpol PP bukan PPNS, maka
penandantangan adalah PPNS atas persetujuan Pimpinan Satpol
PP.
Koordinasikan dengan satuan Polisi terdekat dalam hal
pemanggilan Paksa.
e) Laksanakan Pemberkasan segera dengan koordinasi kepada Korwas
PPNS (kepolisian), kejaksaan dan Pengadilan.
f) Dengan koordinasi dengan pihak Korwas PPNS (kepolisian), kejaksaan dan Pengadilan selenggarakan pengadilan di tempat.
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
B. Penegakan Ketertiban Umum
1. Pre-emtif.
a. Deteksi dan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat.
b. Menentukan langkah kebijakan penanganan yang mungkin dilakukan
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.
c. Upayakan agar kebijakan yang dipilih merupakan kebijakan yang dapat
menghindari adanya efek negative yang mungkin timbul.
d. Utamakan pelibatan masyarakat atau lembaga lainnya dalam pencapaian
tujuan.
2. Preventif.
a. Melakukan pengarahan dan pembinaan baik dalam bentuk kunjungan
secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk tatap muka.
b. Melakukan pengarahan dan pembinaan baik dalam bentuk kunjungan
secara perorangan ataupun kelompok melalui media massa cetak maupun
elektronik.
c. Pembinaan secara khusus melalui program yang telah dirancang dan
ditentukan.
3. Represif.
a. Memberikan teguran.
b. Pertama dalam hal terjadi pelanggaran peraturan daerah.
c. Kedua dalam hal 3 hari setelah teguran pertama tidak diindahkan.
d. Ketiga dalam hal 3 hari setelah teguran kedua tidak diindahkan.
e. Memberikan surat peringatan pertama dalam hal 7 hari setelah teguran
ketiga tidak diindahkan.
f. Memberikan surat peringatan kedua dalam hal 3 hari setelah peringatan
pertama tidak diindahkan.
g. Memberikan surat peringatan ketiga dalam hal 3 hari setelah peringatan
kedua tidak diindahkan.
h. Tindakan penertiban paksa (koordiasi dengan Korwas Satpol PP/Satuan
Kepolisian Setempat dalam hal dilakukannya upaya paksa penangkapan,
penggeledahan atau penyitaan).
C. Penegakan Perlindungan Masyarakat
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
1. Deteksi dini dan mapping terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Menentukan tindakan yang diambil dengan eskalasi atau tingkat kebutuhan
yang ada.
3. Mempersiapkan dan mengecek perlengkapan, alat yang harus dibawa.
4. Koordinasi dengan lembaga terkait (Kepolisian, Basarnas, PMI, Rumah sakit
dll).
5. Evaluasi dan penentuan tindakan sesuai dengan perkembangan situasi
dilapangan.
Inti dari pelaksanaan prinsip-prinsip yang dikandung dalam pelaksanaan tugas
Satpol PP adalah:
a. Nasihat dan arahan merupakan senjata utama dalam pencapaian tujuan
pelaksanaan tugas satpol pp.
b. Negosiasi selalu dibuka dalam setiap penyelesaian masalah.
c. Intensifkan pemecahan akar masalah.
d. Arahkan semua potensi sumber daya manusia kepada sasaran dan tujuan
yang akan dicapai.
e. Sempurnakan sistem kerja dan sederhanakan bila perlu.
f. Informasikan dengan jelas semua kebijakan pimpinan.
g. Dengarkan pendapat semua pihak dalam mencapai kesamaan persepsi
dalam pemecahan masalah yang timbul.
D. Informasi No. Telp Intansi Terkait
Penerangan, Keamanan & Ketertiban
Informasi No. Telepon
Penerangan 108
Penerangan Interlokal Antar Daerah 106
Gangguan Telepon 117
Hubungan Interlokal Antar Daerah 100
Hubungan Internasional 101
Pusat Informasi Nasional (PIN) 021-3857974
Polisi 110, 112, 525
Pemadam Kebakaran 113, 344, 1.09, 7507
Ambulans 118
Jalan Tol 801, 1735
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
Posko Kewaspadaan Nasional 122
SAR 115, 550, 1111, 2111
PLN 123
Pengaduan Hukum & HAM
Informasi No. Telepon
Kementerian Hukum dan HAM :
a. Yankommas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat).
b. Help Desk
021-2525045 ext. 263/264
021-52922833
Komnas HAM 021-3925253, 3925235
Ombudsman Republik Indonesia 021-52960904
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 021-7971378, 7981858, 79191255
LBH Jakarta 021-3145518
PBHI 021-322084
Alamat Mabes Polri, Polda & Polres
Informasi Alamat No. Telepon
Mabes Polri Jl. Trunojoyo 021-7218555
Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman 021-5234000
Polres Jakarta Pusat Jl. Kramat Raya No. 61 021-3909921-22, 3909425
Polres Jakarta Utara Jl. Yos Sudarsono 021-431394, 491017, 490287
Polres Jakarta Barat Jl. Raya Kembangan No. 2
021-5480303, 5482371
Polres Jakarta Selatan Jl. Wijaya II 021-7206004, 7206011/13,7221205
Polres Jakarta Timur Jl. Matraman Raya No. 224
021-8191476, 8191478
Alamat KODAM &KODIM
Informasi Alamat No. Telepon
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
Kodam Jaya Kl. Letjen Sutoyo Jak-Tim 021-8090837
Kodim Jakarta Pusat Jl. Angkasa Kav B11/1 Kemayoran
021-6540103
Kodim Jakarta Utara Jl. Yos Sudarso 021-6512584
Kodim Jakarta Barat Jl. Let. Jend S. Parman 021-5671189
Kodim Jakarta Selatan Jl. Ciputat Raya, Tanah Kusir
021-7203070
Kodim Jakarta Timur Jl. Sentra Primer Br Timur P.Gebang
021-4804719
Pemadam Kebakaran
Informasi No. Telepon
Wilayah Jakarta Pusat 021-3841216, 3441494
Wilayah Jakarta Barat 021-5682284, 5666313
Wilayah Jakarta Timur 021-5852150, 8193443
Wilayah Jakarta Utara 021-493045, 491063
Wilayah Jakarta Selatan 021-7694519, 7500113
Posko Banjir
Informasi No. Telepon
Markas Besar 021-3441309, 374766
Wilayah Jakarta Pusat 021-3841216, 3440494
Wilayah Jakarta Barat 021-5682284, 5666313
Wilayah Jakarta Timur 021-8192172, 8191509
Wilayah Jakarta Utara 021-4301124, 490591
Wilayah Jakarta Selatan 021-7220388
Direktori Rumah Sakit
Rumah Sakit di Propinsi DKI Jakarta
Informasi Alamat No. Telepon
R.S Cipto Mangunkusumo Jl. Diponegoro No.17 021-330808
R.S Fatmawati Jl. R.S Fatmawati 021-7501524
R.S Cikini Jl. Raden Saleh No. 40 021-336961, 3107792, 336475
R.S Budi Kemuliaan Jl. Budi Kemuliaan No. 25
021-3844728
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
R.S St. Carolus Jl. Salemba No. 41 021-3904441
R.S Husada Jl. Mangga Besar No. 137
021-6290108
R.S Angkatan Laut Jl. Bendungan Hilir 021-5703081
R.S Halim Jl. Lanuma Halim Perdana Kusuma
021-8091716
R.S P.A.D Gatot Subroto Jl. Abdurachman Saleh No. 22-24A
021-371008, 3840484
R.S Haji Jakarta Jl. Raya Pondok Gede 021-8000696, 8000694
R.S Persahabatan Jl. Persahabatan Raya 021-4711220
R.S Pelni Jl. Aipd KS Tubun No. 92-94
021-5480608, 5306901-10
R.S Perhati (THT) Jl. Proklamasi No. 42 C 021-3900002
R.S Jantung Harapan Kita Jl. Letjen S. Parman Kav. 87
021-5684085, 5684086
R.S.P Pertamina Jl. Kyai Maja Kebayoran Baru
021-7200290, 7219214
Jakarta Eye Center (Mata)
Jl. T. Cik Ditiro No. 46 Menteng
021-3107434, 335600
Jakarta Skin Center Jl. Radio Dalam no. 9B Keb. Baru
021-7252355, 7207777
R.S MMC Jl. H. R. Rasuna Said Kuningan Kav. C21
021- 5203435
R.S Tebet Jl. M.T. Haryono No.8 Jakata Selatan
021-8290635
R.S Sumber Waras Jl Kyai Tapa Jakarta Barat
021-5682011
Rumah Sakit Milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
Informasi Alamat No. Telepon
RSUD Tarakan Jl. Kyai Caringin No.7
021-3842934
RSUD Pasar Rebo Jl. Raya Condet No.30
021-8400149
RSUD Budhi Asih Jl. Dewi Sartika-Cawang III/200
021-8090282, 8092482
RS Duren Sawit (Penanganan Kejiwaan Jl. Duren Sawit 021-8628722
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
dan Rehabilitasi Pengguna Narkoba) Baru No.2
RSUD Koja Jl. Deli No.4 021-498478, 496132, 4352401
RSUD Cengkareng Jl. Raya Kamal, Cengkareng
021-54398366
RSKO Fatmawati Jl. RS Fatmawati 021-7501524
Rumah Sakit Hewan
Informasi Alamat No. Telepon
R.S Hewan Jakarta Jl. Harsono RM No. 28 Ragunan
021-78910-91 s/d 95
Ambulan
Informasi No. Telepon
R.S.U.P. Dr. Ciptomangunkusumo 118
Dinas Kesehatan 119
Dinas Pemakaman 021-5480137, 5482400
Rumah Sakit Haji Jakarta 021- 8000693, 8000694
Yayasan Cendana Bhakti 021-53651207, 53651308
SATKORLAK Pengendalian Banjir
Informasi No. Telepon
Propinsi DKI Jakarta 021-3823413
Wilayah Jakarta Pusat 021-3843066
Wilayah Jakarta Timur 021-48702443
Wilayah Jakarta Selatan 021-7396321
Wilayah Jakarta Utara 021-490152
Wilayah Jakarta Barat 021-5821725, 5821765
Pelayanan Kesehatan (Posko Hunting) 021-34835118
Pelayanan PLN 123
Dinas Bintal Kesos (Bantuan Logistik) 021-4264675
Posko Sars DKI Jakarta 021-34835118
Tim SAR
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
Informasi No. Telepon
Search And Reque (SAR) 021-550111, 5502111
Badan SAR Nasional 021-3521111
Penerangan Telepon
Informasi No. Telepon
Internasional (Indosat) 102
Internasional (Bebas Pulsa) 0-088-1636728
Telepon Nasional 108
Telepon Interlokal 106
Pusat Informasi Nasional 021-3587974
Tagihan Rekening Telepon 109
Pengaduan Gangguan Telepon 117
Stasiun Kereta Api
Informasi No. Telepon
Gambir 021-3862361, 3862362
Kota 021-6928515
Senen 021-4210164
Tanah Abang 021-3840048
Jatinegara 021-8192318
Manggarai 021-8292444
Pelabuhan & Bandara
Informasi No. Telepon
Pelabuhan Tanjung Priok 021-4241963, 4211927
Bandara Soekarno-Hatta 021-5505179, 5505307, 5505308, 5505309
Halim Perdana Kusumah 021-80899599, 80911808
Terminal Bus
Informasi No. Telepon
Pulo Gadung 021-4893742
Kampung Rambutan 021-8400062, 8400063
Lebak Bulus 021-7509773
JDIH DITJEN HAM www.jdih.ham.go.id
Kali Deres 021-5445348