panduan memahami kebijakan nasional air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat serta...

7/28/2019 Panduan Memahami Kebijakan Nasional Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Serta Opera

1/41


2/41

Buku 2

Panduan

Memahami Kebijakan Nasional PembangunanAir Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)Berbasis Masyarakat, serta Operasionalisasinya

WasPola

Bekerjasama dengan

Kempk Kerj air Mim Peyeht ligkg

Jkrt 2008


3/41

Buku 2, PANDUANMemahami Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan(AMPL) Berbasis Masyarakat, serta Operasionalisasinya

Diterbitkan oleh WASPOLA bekerjasama dengan

Kelompok Kerja Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan:- Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional- Departemen Keuangan- Departemen Dalam Negeri- Departemen Pekerjaan Umum- Departemen Kesehatan- Departemen Pendidikan Nasional- Departemen Perindustrian- Kementerian Lingkungan Hidup

Sekretariat : Jl. Cianjur No. 4, Jakarta 10310

Telp./Fax. : (62-21) 314 2046E-mail : [email protected] : www.waspola.org, www.ampl.or.id

vii + 33; 15 x 21 cm

ISBN : ...

Tim Pengarah:Oswar M MungkasaGary D Swisher

Tim Penulis:Editor : Soyan IskandarKoordinator Buku 1, 2 : SubariKoordinator Buku 3 : Nugroho TomoKoordinator Buku 4 : Nur ApriatmanDesain dan Produksi : Dormaringan Saragih

Kontributor:Bambang Purwanto, Zainal Nampira, Rheidda Pramudi, Togap Siagian, Helda Nusi,Adelina Hutahuruk, Huseiyn Pasaribu, Bambang Pudjiatmoko, Dormaringan Saragih,Agus Priatna, Purnomo, Nastain Gasba, Syariuddin, Alma Arie, Wiwit Heris, UdiMaadi, Ardi Adji, Ida Nuraida, Ratna Tunjung Luih, A Tenriola, Sriaty, H Ridwan Somad,Haryono Moelyo, H Nuryanto, Triyatno, Budiono, Ishak Jon, Sugeng Hariyanto, JohanesRobert, Rad, Isman Uge, Rusman Zakaria, Rewang Budiyana, Iim Ibrahim, MeytriWilda Ayuantri.

Cetakan : April 2008

Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Minum dan Penyehatan LingkunganTahap Kedua (WASPOLA-2) dilaksanakan di bawah Koordinasi Pemerintah Indonesia, melaluiKelompok Kerja lintas departemen yang diketuai oleh BAPPENAS, dengan mayoritas dana

hibah dari Pemerintah Australia melalui AusAID, dan dukungan langsung Water and SanitationProgram or East Asia and the Pacic (WSP-EAP) atas nama AusAID dan Bank Dunia.


4/41

iii

BUKU 2

Kata Pengantar

Buku 2 ini merupakan bagian kedua dari lima buku panduanpelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minumdan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL BM)

di daerah. Buku ini berisi tentang penjelasan Kebijakan NasionalAMPL Berbasis Masyarakat, serta penjelasan umum tentangoperasionalisasinya.

Buku panduan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak sesuai

kebutuhan, baik pemerintah kabupaten/kota yang menyeleng-garakan kegiatan operasionalisasi kebijakan, maupun pemerintahpropinsi yang menyelenggarakan operasionalisasi Kebijakan ditingkat propinsi, dan dalam mendukung kegiatan operasionalisasikebijakan di kabupaten/kota. Buku ini juga dapat digunakan olehpemerintah pusat ataustakeholderlain dalam mendukung kegiatanoperasionalisasi Kebijakan AMPL BM.

Buku panduan ini terdiri dari dua bagian: Bagian pertama meliputi

penjelasan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL BerbasisMasyarakat, yang terdiri dari: pendahuluan, kebijakan, dan strategi.Bagian kedua menguraikan tentang operasionalisasi Kebijakan didaerah, yang terdiri dari: denisi dan alur operasionalisasi kebijakan.

Selamat membaca dan mempraktekkannya.

Jakarta, April 2008

Tim Penulis

KATA PENGANTAR


5/41

BUKU 2

iv

Kata Pengantar ............................................................. iiiDatar Isi ....................................................................... iv

Bagian I

Memahami Kebijakan Nasional PembangunanAMPL Berbasis Masyarakat ....................................... 1A. Pendahuluan .............................................................. 1

1. Latar Belakang ................................................. 12. Pengalaman yang Menjadi Dasar Kebijakan ..... 53. Perlunya Perubahan cara Pandang terhadap

Pembangunan AMPL ...................................... 94. Tujuan Penyusunan Kebijakan ....................... 115. Ruang Lingkup ............................................. 11

B. Kebijakan Pembangunan Air Minum dan PenyehatanLingkungan Berbasis Masyarakat ....................................... 131. Tujuan Umum ................................................ 132. Tujuan Khusus ............................................... 133. Kebijakan Umum ........................................... 154. Strategi Pelaksanaan ..................................... 20

Bagian II

Memahami Operasionalisasi Kebijakan NasionalAMPL Berbasis Masyarakat di Daerah.................... 241. Gambaran Umum ....................................................242. Alur Operasionalisasi Kebijakan ................................253. Kegiatan Fasilitasi Operasionaisasi Kebijakan Nasional

Datar Isi

DAFTAR ISI


6/41

v

BUKU 2

AMPL Berbasis Masyarakat .......................................273.1. Diseminasi Kebijakan Nasional AMPL

Berbasis Masyarakat ...................................... 273.2. Penggalangan Dukungan ............................. 273.3. Penyiapan kelompok kerja AMPL daerah ....... 283.4. Pemahaman kebijakan dan

identikasi isu AMPL ...................................... 283.5. Pendalaman kebijakan ................................... 29

3.6. Penyusunan perencanaanpembangunan AMPL ..................................... 30

3.7. Pemantapan rencana kerja daerah ................. 304. Kegiatan peningkatan kapasitas ...............................31

4.1. Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan ............ 314.2. Lokakarya dan Pelatihan Keterampilan

Dasar Fasilitasi ............................................... 314.3. Orientasi MPA-PHAST .................................... 324.4. Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan

Renstra AMPL, ............................................... 324.5. Lokakarya dan Pelatihan CLTS ........................ 33

DAFTAR ISI


7/41

BUKU 2

vi

DaftarSingkatanAMPL Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

AMPLBM Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis

Masyarakat

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

AusAID Australian Agency or International Development

BAPPENAS Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

CLTS Community-Led Total Sanitation

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat DaerahFGD Focus Group Discussion

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

MDG Millennium Development Goals

MPA-PHAST Methodogy or Participatory Assessment

Participatory Hygiene and Sanitation

Transormation

NSPM Norma, Standard, Pedoman dan Manual

Pokja Kelompok Kerja

PDAM Perusahaan Daerah Air Minum

PTK Pendekatan Tanggap Kebutuhan

PRA Participatory Rural Apraisal

Renstra Rencana Strategis

RKM Rencana Kerja Masyarakat

SWOT Strenght Weakness Opportunity Threat

Tupoksi Tugas Pokok dan Fungsi

UU Undang Undang

WASPOLA Water Supply and Sanitation Policy and Action

Planning Project

WC Water Closet

WSLIC Water and Sanitation for Low Income Community

WSP-EAP Water and Sanitation Program East Asia and

The Pacifc

DAFTAR SINGKATAN


8/41

1

BUKU 2

Bagian I

Memahami Kebijakan

Nasional Pembangunan AMPLBerbasis Masyarakat

Bagian ini merupakan ringkasan dari naskah KebijakanNasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perlunya pembaruan kebijakan pembangunan air minum

dan penyehatan lingkungan di Indonesia, didasarkan pa-

da permasalahan yang dihadapi dan peluang yang ada

dalam sektor air minum dan penyehatan lingkungan, serta

pengalaman (lesson learned) pelaksanaan pembangunan

air minum dan penyehatan lingkungan. Permasalahan

pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di

Indonesia selama ini antara lain:

a. Kurang eekti dan efsiennya investasi yang telahdilakukan pada pembangunan prasarana dansarana air minum dan penyehatan lingkungan.

Hingga saat ini diperkirakan masih terdapat 100 juta

penduduk Indonesia yang belum memiliki kemudahan

BAGIAN I: MEMAHAMI KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN AMPL BERBASIS MASYARAKAT


9/41

BUKU 2

2

terhadap pelayanan air minum dan penyehatan ling-

kungan yang memadai. Sebagian besar dari mere-

ka adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang

bertempat di kawasan perdesaan. Kondisi ini cende-

rung terus meningkat setiap tahunnya.

Pengalaman menunjukkan banyak prasarana dan

sarana yang terbangun yang tidak dapat berungsi

secara optimal. Beberapa penyebab tidak berungsinya

sarana antara lain;

Masyarakat sasaran tidak dilibatkan dalam seluruh

proses pembangunan

Pilihan teknologi tidak tepat guna dan tidak sesuaidengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat,

sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam

operasinya.

Investasi prasarana dan sarana air minum dan penye-

hatan lingkungan yang berorientasi pada supply

driven, yang membawa dampak terhadap rendahnya

eektivitas prasarana dan sarana yang dibangun,

sehingga masyarakat tidak banyak memanaatkansarana tersebut karena tidak membutuhkannya. Sebalik-

nya banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan

prasarana dan sarana tidak mendapatkan pelayanan.



10/41

3

BUKU 2

Berdasar pada pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatanlingkungan yang dilaksanakan sejak Pelita I (1969-1974) hingga saat ini, maka

secara ringkas dapat ditarik beberapa kesimpulan penting, yaitu:

a. Era Tahun 1970 1980Pembangunan nasional diprioritaskan pada sektor pertanian dan irigasiuntuk mencukupkan kebutuhan pangan, sedangkan pembangunan

prasarana dan sarana penunjang lainnya termasuk air minum danpenyehatan lingkungan belum menjadi prioritas sehingga lingkuppembangunannya masih terbatas, cakupan pelayanan juga terbatassehingga belum mampu mengimbangi laju kebutuhan akibat pertambahanjumlah penduduk.

b. Era Tahun 1980 1990

Konsep-konsep pemberdayaan dan pendekatan tanggap kebutuhan mulaidiperkenalkan. Pembangunan prasarana dan sarana air minum dikaitkandengan penentuan masyarakat sasaran yang lebih tepat dan pemanfaatanteknologi tepat guna, misal pompa tangan, hidran dan pompa tali. Untukmendorong keterlibatan pemerintah daerah, khususnya di kawasan

perdesaan, diciptakan mekanisme pembiayaan baru yang memungkinkanpemerintah daerah untuk mengelola anggaran yang berasal dari AnggaranPembangunan dan Belanja Negara (APBN).

c. Era Tahun 1990 2000Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerahuntuk melaksanakan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.Pemerintah pusat berperan sebagai pembina teknis.

Pelaksanaan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan LingkunganTahun 1970-2000

b Air hanya dipandang sebagai benda sosial

Paradigma lalu menyatakan bahwa air merupakan ben-

da sosial yang dapat diperoleh secara gratis oleh ma-

syarakat. Hal ini terjadi dikarenakan masih rendahnya

kepedulian dan pengetahuan masyarakat terhadap nilai

kelangkaan air. Bagi pengelola air minum hal ini sangat

menyulitkan dalam rangka meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat. Dikaitkan dengan manajemen pela-

yanan air minum oleh PDAM masih banyak ditemui

penetapan tari yang tidak mengacu pada kebutuhan

yang sebenarnya, tidak jarang biaya produksi lebih ma-

hal dari tari yang ditetapkan berdasarkan keputusan

yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD). Konsekuensinya adalah pendapatan usaha tidak

mampu membiayai kegiatan operasional, termasuk

untuk investasi pengembangan jaringan pelayanan.



11/41

BUKU 2

4

Di sisi lain untuk pelayanan tersebut diperlukan tam-

bahan investasi yang terus meningkat khususnya un-

tuk pengadaan air baku, instalasi pengolahan dan

pengaliran air sampai ke masyarakat pengguna. Prinsip

Dublin-Rio sebagai acuan dunia menegaskan mengenai

pentingnya nilai air ini secara ekonomis.

c Keterbatasan kemampuan pemerintah.

Pola pembiayaan sampai saat ini masih bertumpu pada

anggaran pemerintah, khususnya anggaran pemerintah

pusat. Kemampuan pembiayaan dari pemerintah pusat

di masa yang akan datang semakin berkurang. Untuk

itu, diperlukan inovasi pola pembiayaan untuk menggaliberbagai sumber pembiayaan yang belum dimanaatkan,

khususnya sumber pembiayaan yang berasal dari

pemerintah daerah dan masyarakat pengguna.

d Belum tersedianya kebijakan dan peraturan perun-dangan yang mengatur pemanaatan potensitersembunyi (hidden potential) yang ada dalammasyarakat.

Kapasitas masyarakat dalam menyediakan prasarana

dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan saat

ini belum dapat dioptimalkan karena belum adanya

kebijakan dan peraturan perundangan untuk meng-

gerakkan potensi tersebut. Sebagai contoh belum

adanya kebijakan dan peraturan perundangan menge-

nai pemindahan aset (transer asset) dari pemerintah

kepada masyarakat.

e Penyehatan lingkungan belum menjadi perhatiandan prioritas.

Rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terha-

dap peranan penyehatan lingkungan dalam mendukung

kualitas lingkungan, mengakibatkan masih rendahnya

cakupan pelayanan penyehatan lingkungan.

Contoh dari kondisi ini tercermin pada pelayanan air

limbah terpusat di beberapa kota besar yang masih



12/41

5

BUKU 2

menghadapi kendala dalam pengelolaannya. Salah satu

penyebabnya adalah rendahnya kesediaan membayar

(willingness to pay) dari masyarakat dan rendahnya

kualitas pelayanan tersebut. Hal yang sama juga terjadi

di masyarakat di mana kesadaran untuk membangun

jamban keluarga juga masih rendah. Masih banyaknya

praktek buang air besar di masyarakat di sembarang

tempat, dikarenakan ketidaktahuan masyarakat menge-

nai pentingnya hidup bersih dan sehat.

Penanganan persampahan dan drainase juga mengha-

dapi permasalahan seiring dengan pertumbuhan pen-

duduk yang cukup tinggi serta meningkatnya kawasanpembangunan yang telah membawa dampak terhadap

meningkatnya jumlah timbunan sampah sementara

ketersediaan lahan semakin terbatas. Permasalahan

lain adalah belum optimalnya pendekatan 3 R (reduce,

reuse and recycle)1 dalam pengelolaan sampah. Dampak

berikutnya adalah semakin luasnya daerah genangan,

berkurangnya lahan resapan dan penyalahgunaan salur-

an drainase sebagai tempat pembuangan sampah.

2. Pengalaman yang Menjadi Dasar Kebijakan

1. Pengalaman di Indonesia

Beberapa pengalaman yang dapat ditarik dari pelak-

sanaan program dan proyek air minum dan penyehatan

lingkungan yang dibiayai dengan dana luar negeri2 dan

APBN, adalah sebagai berikut:

Pembangunan pelayanan air minum dan penyehatanlingkungan yang melibatkan masyarakat, memiliki

eektivitas dan keberlanjutan pelayanan yang lebih

baik.

Pengelolaan prasarana dan sarana yang melibatkan

seluruh lapisan masyarakat pengguna dalam pengam-

1 Prinsip 3R mencakup reduce yang berarti mengurangi pemakaian, reuse berarti menggunakan kembali,dan recycle berarti mendaur ulang.

Antara lain: WSSLIC I (Water Supply and Sanitation or Low Income Communities - I), FLOWS (FloresWater Supply), program air minum dan penyehatan lingkungan yang mendapat bantuan UNICEF



13/41

BUKU 2

6

bilan keputusan dan kelembagaan, menghasilkan par-

tisipasi masyarakat yang lebih besar pada pelaksanaan

operasi dan pemeliharaan.

Keterlibatan akti perempuan dan masyarakat yang

kurang beruntung (miskin, cacat dan sebagainya) se-

cara seimbang dalam pengambilan keputusan untuk

kegiatan operasional dan pemeliharaan menghasilkan

eektivitas penggunaan dan keberlanjutan pelayanan

yang lebih tinggi.

Semakin mudahnya penggunaan prasarana dan sa-

rana air minum dan penyehatan lingkungan (tepat

guna), berindikasi pada semakin tingginya eektivitas

penggunaan dan keberlanjutan pelayanan prasarana

dan sarana.

Perlunya kampanye perubahan perilaku hidup bersih

dan sehat dalam pelaksanaan program penyehatan

lingkungan.

Semakin banyaknya pilihan teknologi yang ditawar-

kan dan semakin besarnya kesempatan masyarakat

untuk memilih sesuai dengan pengetahuan dan

kemampuannya, menyebabkan semakin besar ke-mungkinan terpenuhinya kebutuhan masyarakat

dan semakin tingginya eektivitas dan keberlanjutan

pemanaatan prasarana dan sarana.

Eektivitas penggunaan dan keberlanjutan dapat ter-

capai apabila pilihan pelayanan dan konsekuensi bia-

yanya ditentukan langsung oleh masyarakat di tingkat

rumah tangga. Kontribusi pembangunan ditentukan

berdasarkan jenis pelayanan dan pembentukan unitpengelolaan dilakukan secara demokratis.

Pengguna prasarana dan sarana air minum dan

penyehatan lingkungan mempunyai kemampuan

(ability) untuk membayar setiap jenis pelayanan

air minum dan penyehatan lingkungan sejauh hal

tersebut sesuai dengan kebutuhan. Mereka sangat

peduli akan kualitas dan bersedia membayar lebih

asalkan pelayanan memenuhi kebutuhan.



14/41

7

BUKU 2

Menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat sasaran

pada tahapan pembangunan maka pendekatan yang

diterapkan adalah Demand Responsive Approach

atau Pendekatan Tanggap Kebutuhan (PTK)3. Namun

demikian berdasarkan beberapa pengalaman penerap-

an pendekatan tersebut masih menghadapi beberapa

kendala antara lain:

Tidak adanya kerangka kebijakan yang disepakati oleh

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders), se-

perti pemerintah pusat, pemerintah daerah, negara

dan lembaga keuangan pemberi bantuan dan pinjam-

an, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalammenerapkan PTK.

Adanya penolakan, baik langsung maupun tidak lang-

sung, dari pemerintah di berbagai tingkatan maupun

lintas sektor, negara dan lembaga keuangan pemberi

bantuan dan pinjaman, maupun masyarakat sendiri

dalam menerapkan PTK.

Terbatasnya inormasi, kemampuan teknis dan ke-

uangan pada setiap stakeholder, khususnya peme-rintah maupun LSM.

Lambatnya proses birokrasi serta kakunya prosedur

pembiayaan dan pengadaan tenaga pendukung ke-

giatan PTK.

Dibutuhkannya waktu yang relati lama dan dana

asilitasi yang cukup besar.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka beberapalangkah yang perlu dilaksanakan dalam penerapan

pendekatan tanggap kebutuhan adalah:

3 Demand Responsive Approach diterjemahkan menjadi Pendekatan Tanggap Kebutuhan yang artinya:suatu pendekatan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai aktor yang menentukan dalampengambilan keputusan termasuk di dalamnya pendanaan. Karakteristik utama pendekatan ini adalah (i)tersedianya pilihan yang terinormasikan; (ii) pemerintah berperan sebagai asilitator; (iii) terbukanya akses

seluas-luasnya bagi partisipasi dari seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders); (iv) aliran inormasi yangmemadai bagi masyarakat.



15/41

BUKU 2

8

Aspek Kebijakan:

Melembagakan PTK dalam mekanisme pemba-

ngunan daerah dan pembangunan masyarakat, serta

meningkatkan kemampuan pemerintah kabupaten

dan kota dalam melaksanakan PTK.

Aspek Pendanaan:

Menyiapkan perangkat hukum yang mendorong

partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pem-

bangunan prasarana dan sarana air minum dan

penyehatan lingkungan, dan mengembangkan sis-

tem pemberdayaan masyarakat untuk mengelola,

mengontrol, dan mengarahkan sumber-sumber ke-

uangan yang mereka miliki sendiri.

2. Pengalaman Internasional

Penegasan prinsip-prinsip Dublin Rio mengandung arti

bahwa jika ingin berhasil dalam pembangunan perlu

mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sosial,

teknis, keuangan, kelembagaan, jender, dan lingkungan

yang dikelola secara integrati; walaupun masing-masing

aspek berbeda karakteristiknya, namun kesemuanya

mempunyai tingkat kepentingan yang sama. Penjabaran

dari prinsip Dublin-Rio tersebut adalah:

Air merupakan benda langka dan tidak bisa dipan-

dang sebagai benda yang tidak memiliki nilai. Pela-

yanan yang berkelanjutan hanya bisa didapatkan jika

nilai yang dibayar oleh pengguna sama dengan nilai

air yang dimanaatkan oleh pengguna.

Pengambilan keputusan akhir dalam pemanaatanair harus melibatkan semua anggota masyarakat

pengguna tanpa kecuali.

Pendekatan pembangunan pelayanan air minum bagi

masyarakat sasaran tidak lagi berdasarkan standar

normati dari pemerintah (supply driven) akan tetapi

berdasarkan kebutuhan masyarakat (demand driven).

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyebar-

luaskan inormasi dan teknologi air minum kepada



16/41

9

BUKU 2

masyarakat agar mereka mempunyai pemahaman

dan kepedulian terhadap pilihannya.

Keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kepu-

tusan memperbesar jaminan tercapainya keberlan-

jutan. Perempuan adalah pemeran utama di rumah

tangga yang bertanggung jawab terhadap penyediaan

air minum bagi keluarga, baik kebutuhan yang terkait

dengan kebersihan maupun kebutuhan yang terkait

dengan kesehatan.

Prinsip Dublin Rio

Pembangunan dan pengelolaan air harus berdasarkan pendekatan

partisipati, menyertakan pengguna, perencana, dan pembuat kebijakan

pada semua tingkatan

Air adalah sumber terbatas dan rentan, penting untuk menyokong

kehidupan, pembangunan, dan lingkungan.

Perempuan memainkan bagian penting dalam penyediaan, pengelolaan,

dan perlindungan air

3. Perlunya Perubahan cara Pandang terhadapPembangunan AMPL

Di masa lalu masih terdapatnya sejumlah pandangan dalam

pembangunan yang menghambat keberhasilan pendekatan

partisipati antara lain anggapan bahwa masyarakat miskin

tidak mungkin untuk berkontribusi. Namun pandangan

tersebut telah diyakini tidak benar karena penemuan tera-

khir membuktikan bahwa: Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap pela-

yanan air minum. Hal ini ditunjukkan antara lain:

- Masyarakat miskin membayar pelayanan air minum

sering kali dengan harga lebih mahal dari masyarakat

yang lebih mampu;

- Sedangkan bila tingkat pelayanan air minum tidak me-

menuhi harapan masyarakat, maka masyarakat tidak

akan menggunakan prasarana dan sarana yang dise-



17/41

BUKU 2

10

diakan dan tidak akan membayar biaya pelayanan

yang diminta.

Masyarakat bersedia untuk berpartisipasi dalam pemba-

ngunan air minum dan penyehatan lingkungan. Beberapapelajaran yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat

adalah:

- Standarisasi dan generalisasi prosedur pelaksanaan

mengarah kepada kegagalan program, sehingga

tidak memberikan ruang prakarsa masyarakat.

- Partisipasi masyarakat merupakan potensi internal

masyarakat yang tidak dapat diintervensi oleh orang

lain, namun dapat dibangkitkan. Proses partisipatiadalah menyerahkan kendali proses pengambilan

keputusan kepada masyarakat.

- Kegiatan yang berdasarkan kepada kebutuhan masya-

rakat akan mendapat dukungan masyarakat secara

langsung melalui pembentukan institusi masyarakat

setempat sesuai dengan tujuannya.

- Pendekatan partisipati merupakan pendekatan yang

berakar kepada perilaku dasar masyarakat dalampengambilan keputusan yang dapat direplikasi sesuai

dengan kebutuhan.

Dari uraian sebelumnya tercermin bahwa pembangunan

air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia

masih banyak menghadapi kendala. Namun demikian,

ada beberapa potensi yang dapat dimanaatkan untuk

mengatasi kendala tersebut. Untuk dapat menggerakkan

dan memanaatkan potensi yang dimiliki serta untukmengatasi kendala yang dihadapi diperlukan beberapa

perubahan, khususnya yang terkait dengan mengenai

kebijakan, kelembagaan dan mekanismenya.

Dokumen ini merupakan paradigma baru dalam kebijakan

nasional pembangunan air minum dan penyehatan ling-

kungan, yang berbasis pada dinamika kelompok masyarakat

yang bertumpu pada kemandirian, desentralisasi, otonomi,

serta demokrasi.



18/41

11

BUKU 2

4. Tujuan Penyusunan Kebijakan

Tujuan dari penyusunan dokumen kebijakan ini adalah:

a. Menghasilkan kebijakan nasional air minum dan penye-

hatan lingkungan yang merupakan kesepakatan seluruhinstansi/sektor pusat dan daerah, masyarakat, akademisi,

LSM, serta lembaga keuangan bilateral/multilateral pem-

beri bantuan dan pinjaman.

b Mengidentikasi strategi dan langkah-langkah pelaksa-

naan kebijakan dalam sektor air minum dan penyehatan

lingkungan.

c Sebagai masukan untuk menyusun program jangka

panjang, menengah dan tahunan sektor air minum danpenyehatan lingkungan, baik yang dilaksanakan oleh

pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah

sesuai dengan agenda desentralisasi dan reormasi.

5. Ruang Lingkup

Berdasarkan karakteristiknya, pelaksanaan pengelolaan air

minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia terdapat

tiga pendekatan pengelolaan, yaitu pengelolaan berbasis

lembaga (tipe A), pengelolaan berbasis masyarakat (tipe C)dan kombinasi dari keduanya (tipe B).

Kebijakan Nasional AMPL berbasis masyarakat tidak secara

khusus mengatur tipe pengelolaan berbasis lembaga (tipe

A). Fokus dari kebijakan yang diketengahkan dokumen ini

adalah prasarana dan sarana air minum dan penyehatan

lingkungan yang dikelola oleh masyarakat (tipe C). Walaupun

demikian, ruang lingkup kebijakan tersebut juga mencakup

sebagian tipe B yaitu pengelolaan bersama antara lembaga

dan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan penga-

kuan atas pengaturan dan hubungan antara pihak penyedia

dan masyarakat pengguna.



19/41

BUKU 2

12

Gambar 1: Tipologi pengelolaan penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

daRI aTas KE BaWaH

daRI BaWaH KE aTas

TIPE APENGELOLAAN BERBASIS LEMBAGA

TIPE BPENGELOLAAN BERSAMA

TIPE CPENGELOLAAN BERBASIS MASYARAKAT

Tipologi Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Tipe A: Pengelolaan Berbasis Lembaga

Pengambil keputusan dalam manajemen tipe ini adalah lembaga. Lembaga ini memegang

kekuasaan tertinggi dalam perumusan rencana, rancangan, operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana serta pengelolaan pelayanannya. Mungkin ada lembaga lain yang

melakukan satu atau dua dari aspek-aspek tersebut. Lembaga ini dapat berkonsultasi dapat

pula tidak dengan para pelanggan (pengguna)-nya, dan hubungan dengan mereka semata-

mata bersiat komersial: pelanggan membayar uang sebagai biaya penyambungan dan

selanjutnya secara periodik diwajibkan membayar biaya pelayanan. Contoh lembaga Tipe A

ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Kebersihan, dan Perusahaan

Daerah Air Limbah di beberapa kota Indonesia

Tipe C: Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Karakteristik yang paling menonjol dari pengelolaan tipe ini adalah bahwa kekuasaan

tertinggi dalam pengambilan keputusan atas seluruh aspek yang menyangkut air minum

dan atau penyehatan lingkungan berada di tangan anggota masyarakat, mulai dari

tahap awal identifkasi kebutuhan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan,

perencanaan tingkat pelayanan yang diinginkan, perencanaan teknis, pelaksanaan

pembangunan, hingga ke pengelolaan operasional. Dalam ase-ase tertentu selama

proses perkembangan mereka dapat memperoleh asilitasi dari pihak luar, misalnya

inormasi tentang berbagai alternati teknologi dan bantuan teknis (misalnya kontraktor,

pengusaha, atau tenaga proesional), namun keputusan terakhir tetap berada di tangan

masyarakat itu sendiri.

Tipe B: Pengelolaan Bersama Lembaga dan Masyarakat

Kategori tipe B terjadi karena tumpang tindihnya cakupan wilayah masing-masing

pengelolaan lembaga dan pengelolaan oleh masyarakat. Pendekatan tipe B membuka

peluang hibrida antara keduanya, dimana beberapa elemen dikelola oleh lembaga sedang

elemen-elemen lain oleh masyarakat pengguna. Kerjasama pengelolaan didasarkan

kepada kesepakatan kedua belah pihak dengan tetap mempertimbangkan aspek

komersial, namun segala urusan pengelolaan di tingkat masyarakat sepenuhnya terserah

kepada anggota masyarakat yang bersangkutan.

Contoh pengelolaan tipe B ini terdapat dalam praktek pelayanan air minum di

kawasan perkotaan padat penduduk, misalnya kelompok pengguna air minum yang

mengoperasikan kran air dengan membayar biaya langganan ke Perusahaan Air Minum.



20/41

13

BUKU 2

B. Kebijakan PembangunanAir Minum dan Penyehatan LingkunganBerbasis Masyarakat

Bagian ini menguraikan tujuan umum4, tujuan khusus, dasar

hukum kebijakan, dan kebijakan umum pembangunan air

minum dan penyehatan lingkungan yang berbasis masyarakat.

Secara visual struktur Kebijakan ditampilkan dalam gambar 2.

Gambar 2: Struktur Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

KESEPAKATANINTERNATIONAL

PENGALAMANINTERNASIONALDAN NASIONAL

TUJUANUMUM

TUJUANKHUSUS

KEBIJAKANUMUM

STRATEGIPELAKSANAAN

DASARHUKUM

PRINSIP

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pembangunan sektor air minum dan penye-

hatan lingkungan adalah terwujudnya kesejahteraan ma-

syarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum dan

penyehatan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus pembangunan air minum dan penyehatan

lingkungan bertujuan: (a) meningkatkan pembangunan,

penyediaan, pemeliharaan prasarana dan sarana air

minum dan penyehatan lingkungan, (b) meningkatkan

4 Tujuan umum diartikan sebagai kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu relati panjang, sehinggalebih merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai. Tujuan khusus merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam

kurun waktu relati singkat dan dapat dengan mudah diukur pencapaiannya. Kebijakan adalah rangkaiankonsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana atas pelaksanaan suatu pembangunan



21/41

BUKU 2

14

kehandalan dan keberlanjutan pelayanan prasarana dan

sarana air minum dan penyehatan lingkungan. Untuk

mencapai tujuan tersebut, maka aktor-aktor yang harus

menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan umum adalah

sebagai berikut:

a. Keberlanjutan

Dalam pembangunan air minum dan penyehatan ling-

kungan, keberlanjutan dapat diartikan sebagai upaya

dan kegiatan penyediaan air minum dan penyehatan

lingkungan yang dilakukan untuk dapat memberikan

manaat dan pelayanan kepada masyarakat pengguna

secara terus menerus. Keberlanjutan pelayanan airminum dan penyehatan lingkungan harus dilihat sebagai

suatu sistem yang terdiri dari pembangunan prasarana

dan sarana, operasi, pemeliharaan, pengelolaan, dan

pengembangan pelayanan air minum dan penyehatan

lingkungan kepada masyarakat.

Mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan

alat untuk mencapai tujuan pembangunan air minum

dan penyehatan lingkungan maka perubahan perilakumasyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat

serta mendukung keberlanjutan pelayanan air minum

dan penyehatan lingkungan merupakan tolok ukur

keberhasilan pembangunan air minum dan penyehatan

lingkungan.

Aspek Keberlanjutan Pembangunan AMPL

keberlanjutan aspek pembiayaan keberlanjutan aspek teknik

keberlanjutan aspek lingkungan hidup

keberlanjutan aspek kelembagaan

keberlanjutan aspek sosial

b. Penggunaan Eekti

Penggunaan prasarana dan sarana air minum dan penye-

hatan lingkungan dikatakan eekti apabila prasarana



22/41

15

BUKU 2

dan sarana yang tersedia tepat tujuan, tepat sasaran,

dan layak dimanaatkan. Selain itu, prasarana dan sara-

na yang tersedia tersebut memenuhi kaidah/standar

teknis, kesehatan, dan kelembagaan (pengelolaan),

serta memperhatikan perubahan perilaku masyarakat

serta kapasitas masyarakat untuk mengelola prasarana

dan sarana. Eektivitas penggunaan prasarana dan

sarana air minum dan penyehatan lingkungan dapat

dilihat dari dua hal yaitu:

Kemudahan Penggunaan

Kemudahan penggunaan berkaitan erat dengan ting-

kat kemudahan masyarakat dalam memanaatkanprasarana dan sarana air minum dan penyehatan

lingkungan. Dengan demikian, prasarana dan sara-

na air minum dan penyehatan lingkungan yang

dibangun dan dimanaatkan oleh kelompok masyara-

kat dan atau oleh perseorangan/keluarga diharapkan

berteknologi tepat guna, mudah dioperasikan dan

dipelihara, mudah dimanaatkan, serta berlokasi

dekat dengan lokasi aktivitas sehari-hari.

Kesetaraan

Kesetaraan (equity) berkaitan dengan suatu kondisi

bahwa prasarana dan sarana air minum dan penyeha-

tan lingkungan yang dibangun bermanaat bagi setiap

anggota masyarakat tanpa membedakan tingkat

(strata) sosial, jenis kelamin, suku, agama, dan ras.

3. Kebijakan Umum

Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penye-

hatan Lingkungan Berbasis Masyarakat mencakup sebelas

pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

a. Air Merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi

Peranan air sebagai sumber kehidupan telah disadari

semua lapisan masyarakat, namun maniestasinya

menimbulkan berbagai pandangan. Hingga saat ini

sebagian anggota masyarakat masih berpandangan



23/41

BUKU 2

16

bahwa air sebagai sumber kehidupan semata-mata

merupakan benda sosial (public good) yang dapat

diperoleh secara cuma-cuma serta tidak mempunyai

nilai ekonomi. Untuk mengubah pandangan tersebut

di atas diperlukan upaya kampanye publik (public

campaign) kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa

air merupakan benda langka yang mempunyai nilai

ekonomi dan memerlukan pengorbanan untuk menda-

patkannya, baik berupa uang maupun waktu.

Sesuai dengan siatnya sebagai benda ekonomi maka

prinsip utama dalam pelayanan air minum dan penye-

hatan lingkungan adalah pengguna harus membayaratas pelayanan yang diperolehnya. Prinsip tersebut

mencerminkan pandangan bahwa yang dibayar oleh

pengguna adalah biaya atas kemudahan untuk memper-

oleh pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan.

b. Pilihan yang Diinormasikan sebagai Dasar dalamPendekatan Tanggap Kebutuhan

Pendekatan tanggap kebutuhan (Demand Responsive

Approach) menempatkan masyarakat pada posisi teratasdalam pengambilan keputusan, baik dalam hal pemilihan

sistem yang akan dibangun, pola pendanaan, maupun

tata cara pengelolaannya. Untuk meningkatkan eektivitas

pendekatan tanggap kebutuhan, pemerintah sebagai

asilitator harus memberikan pilihan yang diinormasikan

(inormed choice)5 kepada masyarakat. Pilihan yang

diinormasikan tersebut menyangkut seluruh aspek

pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan,seperti aspek teknologi, pembiayaan, lingkungan, sosial

dan budaya, serta kelembagaan pengelolaan.

c. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah

upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan

Pilihan yang diinormasikan mencakup saat berpartisipasi, pilihan teknologi dan tingkat pelayanan

berdasar pada keinginan membayar (willingness to pay), bagaimana dan kapan diterimanya pelayanan,bagaimana pengelolaan dana dan pertanggungjawabannya, dan bagaimana pengelolaan pelayanan



24/41

17

BUKU 2

hidup, termasuk sumber daya air di dalamnya, ke dalam

proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, ke-

sejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan

generasi masa depan.

Pembangunan air minum mulai dari sumber air, penga-

liran air baku, pengolahan air minum, jaringan distribusi

air minum, sampai dengan sambungan rumah dilak-

sanakan dengan mempertimbangkan kaidah dan norma

kelestarian lingkungan. Demikian juga, pembangunan

prasarana dan sarana penyehatan lingkungan, khusus-

nya pengelolaan limbah dan persampahan juga di-

laksanakan mengikuti kaidah dan norma kelestarianlingkungan.

d. Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Agar pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan

dapat berkelanjutan maka pembangunan prasarana

dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan

harus mampu mengubah perilaku masyarakat dalam

menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai

dasar menuju kualitas hidup yang lebih baik.

Upaya yang dilakukan untuk mengubah perilaku masya-

rakat dilakukan melalui pendidikan perilaku hidup ber-

sih dan sehat. Sebagai suatu sistem yang menyeluruh

(komprehensi) maka dalam pembangunan air minum

dan penyehatan lingkungan komponen pendidikan pe-

rilaku hidup bersih dan sehat merupakan komponen

utama, selain komponen sik prasarana dan sarana air

minum dan penyehatan lingkungan.

d Keberpihakan pada Masyarakat Miskin

Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan

harus memperhatikan dan melibatkan secara akti kelom-

pok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat tidak

beruntung lainnya dalam proses pengambilan keputusan.

Hal ini sebagai upaya agar mereka tidak terabaikan

dalam pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan,



25/41

BUKU 2

18

sehingga kebutuhan air minum dan penyehatan ling-

kungan bagi kelompok masyarakat miskin dan kelompok

masyarakat tidak beruntung lainnya dapat terpenuhi

secara layak, adil, dan terjangkau.

e. Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Peranan perempuan untuk memenuhi kebutuhan air

minum dan penyehatan lingkungan untuk kepen-

tingan sehari-hari sangat dominan. Sebagai pihak

yang langsung berhubungan dengan pemanaatan

prasarana dan sarana air minum dan penyehatan

lingkungan, perempuan lebih mengetahui yang mereka

butuhkan dalam hal kemudahan mendapatkan air dankemudahan mempergunakan prasarana dan sarana.

Menempatkan perempuan sebagai pelaku utama

diartikan sebagai keikutsertaan mereka secara akti

dalam menemukenali persoalan pokok air minum dan

penyehatan lingkungan, mengidentikasi penyebab-

nya, mengemukakan usulan pemecahan, dan mengam-

bil keputusan untuk memecahkan persoalan pokok.

g. Akuntabilitas Proses Pembangunan

Dalam era desentralisasi dan keterbukaan maka pem-

bangunan air minum dan penyehatan lingkungan

harus menempatkan masyarakat sasaran tidak lagi

sebagai obyek pembangunan namun sebagai subyek

pembangunan. Untuk itu proses pembangunan harus

lebih terbuka, transparan, serta memberikan peluang

kepada semua pelaku untuk memberikan kontribusisesuai dengan kemampuannya pada seluruh tahapan

pembangunan.

h. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilaku-

kan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk me-

mandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi dan

kemampuan yang mereka miliki atas dasar prakarsa

dan kreativitas.



26/41

19

BUKU 2

Fasilitasi tidak diartikan sebagai pemberian prasarana

dan sarana sik maupun subsidi langsung, namun

pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan

non teknis secara terus menerus dalam rangka men-

dorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka

dapat merencanakan, membangun, dan mengelola

sendiri prasarana dan sarana air minum dan penyehatan

lingkungan serta melaksanakan secara mandiri kegiatan

pendukung lainnya.

Sebagai asilitator pemberdayaan masyarakat, peme-

rintah dapat memberikan kesempatan kepada pihak

lain yang berkompeten serta mendorong inovasi untukmeningkatkan pelayanan air minum dan penyehatan

lingkungan.

i. Peran Akti Masyarakat

Seluruh masyarakat harus terlibat secara akti dalam

setiap tahapan pembangunan air minum dan penyehatan

lingkungan. Namun demikian mengingat keterbatasan

ruang dan waktu maka keterlibatan tersebut dapat

melalui mekanisme perwakilan yang demokratis serta

mencerminkan dan merepresentasikan keinginan dan

kebutuhan mayoritas masyarakat.

j. Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran

Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan

harus optimal dan tepat sasaran. Yang dimaksud de-

ngan optimal adalah kualitas pelayanan sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dan nyamanserta terjangkau semua lapisan masyarakat. Oleh sebab

itu, pilihan jenis pelayanan air minum dan penyehatan

lingkungan harus ditawarkan kepada masyarakat peng-

guna agar masyarakat dapat memanaatkannya sesuai

dengan pilihannya. Tepat sasaran diartikan sebagai

cakupan pelayanan prasarana dan sarana air minum

dan penyehatan lingkungan yang dibangun sesuai de-

ngan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.



27/41

BUKU 2

20

k. Penerapan Prinsip Pemulihan Biaya

Untuk menunjang keberlanjutan pelayanan maka pem-

bangunan dan pengelolaan pelayanan air minum dan

penyehatan lingkungan perlu memperhatikan prinsippemulihan biaya (cost recovery). Dengan demikian,

pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan

yang berbasis masyarakat perlu memperhitungkan

seluruh komponen biaya dalam pembangunan mulai

biaya perencanaan, pembangunan sik, dan operasi

pemeliharaan serta penyusutannya (depreciation). Besar-

an iuran atas pelayanan air untuk menutup minimal

biaya operasional, harus disepakati oleh masyarakat

pengguna sesuai dengan tingkat kemampuan/daya beli

masyarakat setempat (miskin, menengah, dan kaya)

4. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan air minum

dan penyehatan lingkungan merupakan penjabaran dari

kebijakan umum sebagaimana uraian diatas. Strategi ini

merupakan kerangka umum untuk mewujudkan keberlan-

jutan dan penggunaan prasarana dan sarana air minum

dan penyehatan lingkungan yang dibangun secara eekti

untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih

baik. Strategi-strategi ini saling terkait satu dengan lainnya,

komprehesi, serta berorientasi kepada operasionalisasi

kebijakan dan pencapaian tujuan.

Kebijakan ini mencakup enam belas strategi yang pe-

laksanaannya, khususnya di daerah, disesuaikan dengan

konteks dan permasalahannya. Enam belas (16) strategi

dimaksud adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Mengembangkan kerangka peraturan untuk

mendorong partisipasi akti masyarakat da-

lam perencanaan, pelaksanaan dan penge-

lolaan prasarana dan sarana air minum dan

penyehatan lingkungan.



28/41

21

BUKU 2

Strategi 2 : Meningkatkan investasi untuk pengem-

bangan kapasitas sumber daya masyarakat

pengguna.

Strategi 3 : Mendorong penerapan pilihan-pilihan pem-biayaan untuk pembangunan dan penge-

lolaan prasarana dan sarana air minum dan

penyehatan lingkungan.

Strategi 4 : Menempatkan kelompok pengguna dalam

pengambilan keputusan pada seluruh

tahapan pembangunan serta pengelolaan

prasarana dan sarana air minum dan

penyehatan lingkungan.Strategi 5 : Meningkatkan kemampuan masyarakat

di bidang teknik, pembiayaan, dan

kelembagaan dalam pembangunan dan

pengelolaan prasarana dan sarana air

minum dan penyehatan lingkungan.

Strategi 6 : Menyusun Norma, Standar, Pedoman dan

Manual (NSPM) sektor air minum dan

penyehatan lingkungan sebagai upayamemperbaiki kualitas pelayanan pada

tahap perencanaan, pelaksanaan, operasi,

pemeliharaan, dan pengelolaan.

Strategi 7 : Mendorong konsolidasi penelitian, pengem-

bangan, dan diseminasi pilihan teknologi

untuk mendukung prinsip pemberdayaan

masyarakat.

Strategi 8 : Mengembangkan motivasi masyarakat

melalui pendidikan ormal dan inormal.

Strategi 9 : Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan

lingkungan, khususnya sumber daya air.

Strategi 10: Mempromosikan perubahan pendekatan

dalam pengelolaan prasarana dan sarana

air minum dan penyehatan lingkungan

dari pendekatan berdasarkan batasan



29/41

BUKU 2

22

administrasi menjadi pendekatan sistem.

Strategi 11: Meningkatkan kualitas pengelolaan prasa-

rana dan sarana air minum dan penyehatan

lingkungan yang dilakukan oleh masyarakatpengguna.

Strategi 12 :Meningkatkan kepedulian masyarakat

pengguna.

Strategi 13 : Menerapkan upaya khusus pada masyarakat

yang kurang beruntung untuk mencapai

kesetaraan pelayanan air minum dan penye-

hatan lingkungan.

Strategi 14 :Mengembangkan pola monitoring danevaluasi hasil pembangunan prasarana

dan sarana air minum dan penyehatan

lingkungan yang berorientasi kepada

pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran.

Strategi 15 : Mengembangkan komponen kegiatan

monitoring dan evaluasi dalam empat tingkat.

Strategi 16 :Mengembangkan dan menyebarluaskan

indikator kinerja pembangunan prasarana

dan sarana air minum dan penyehatan

lingkungan.



30/41

23

BUKU 2

Gambar 3: Strategi Pelaksanaan Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

KerangkaKebijakan

Strategi 1

Kebutuhan

Kampanye Kesadaran Masyarakat

PelaksanaanPendekatanPartisipati

Strategi 3,4,5,13

PenyediaanFasilisator

PemenuhanKebutuhan

KomoditiEkonomi

OpsiPelayanan

KemauanUntuk

Membayar

Pengembanganlembaga/peningkatan

UPS, Koperasi air,PDAM atau organisasi

masyarakat yangkeberadaan dan

kepemilikan asetnyamemiliki status

hukum yang jelas

Strategi 5,11

O&P,Pengembangan

dan Replikasi

Daerah

Stake HolderLain

Pemerintah

Masyarakat

Untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai isikebijakan dapat dilihat dalam dokumen Kebijakan NasionalPembangunan AMPL Berbasis Masyarakat; Bappenas, DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Kesehatan, De-partemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, tahun 2003.



31/41

BUKU 2

24

BUKU 2

BAGIAN II: MEMAHAMI OPERASIONALISASI KEBIJAKAN NASIONAL AMPL BERBASIS MASYARAKAT DI DAERAH

Bagian II

Memahami OperasionalisasiKebijakan Nasional AMPL

Berbasis Masyarakat di Daerah

1. Gambaran UmumOperasionalisasi kebijakan merupakan istilah yang biasa

digunakan dalam lingkup Proyek WASPOLA. Dalam istilah

tersebut terdapat dua kegiatan besar, yaitu adopsi dan imple-mentasi kebijakan, yang satu dan lainnya sangat erat kaitannya.

Operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat

dimaknai sebagai upaya adopsi dan implementasi kebijakan

oleh daerah.

Adopsi kebijakan ditunjukkan dengan adanya produk atau doku-

men daerah yang mencantumkan pokok-pokok kebijakan di

dalamnya, untuk menuju sasaran pembangunan AMPL yang

berkelanjutan. Sedangkan implementasi kebijakan adalah upaya

mengaktualisasikan pokok-pokok kebijakan ke dalam kegiatan

nyata. Hal ini perlu ditunjukkan dengan adanya perangkat pen-

dukung seperti penganggaran, kelembagaan, dan peraturan yang

memungkinkan pokok-pokok kebijakan dapat dilaksanakan.

Jalan yang harus ditempuh oleh daerah dalam adopsi dan

implementasi kebijakan, merupakan jalan panjang yang mene-

kankan pada proses belajar dari semuastakeholderdalam mema-

hami isu pembangunan AMPL. Secara ringkas, proses ini meliputi


32/41

25

BUKU 2

memahami kebijakan itu sendiri, memahami isu lokal dalam

pembangunan AMPL, internalisasi pokok-pokok kebijakan ke

dalam produk perencanaan daerah, dan aktualisasi pokok

kebijakan dalam penatalaksanaan pembangunan AMPL.

2. Alur Operasionalisasi Kebijakan

Berdasarkan pengalaman Proyek WASPOLA, ada tiga tahapan

utama dalam memasilitasi operasionalisasi kebijakan AMPL

BM, yaitu: pemahaman, pendalaman, dan kerja mandiri. Tahap-

an pemahaman menitikberatkan pada peningkatan penge-

tahuan dan kesadaran stakeholder daerah terhadap isu-isu

pembangunan AMPL BM, serta kaitannya dengan pokok-po-kok kebijakan. Tahapan pendalaman okus pada pengayaan

pengetahuan, pemahaman pokok-pokok kebijakan dalam

tataran lapangan, perluasan stakeholder, dan memperkuat

jaringan. Tahapan mandiri okus kepada mendorong daerah

dalam melakukan kegiatan-kegiatan tindak lanjut perencanaan

yang telah disusun.

Secara ringkas, alur asilitasi operasionalisasi Kebijakan Nasional

Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat ditampilkan dalamgambar 4. Pada intinya ada proses komunikasi antara Kelompok

Kerja AMPL Nasional dengan daerah, proses peningkatan kapa-

sitas daerah, dan kemudian proses operasionalisasi kebijakan di

daerah. Keseluruhan asilitasi dijabarkan dalam kegiatan besar

sebagai berikut: i) Diseminasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis

Masyarakat, ii) Penggalangan dukungan pimpinan daerah,

iii) Penyiapan kelompok kerja AMPL daerah, iv) Pemahaman

kebijakan dan identikasi isu AMPL, v) Pendalaman kebijakan,vi) Penyusunan perencanaan pembangunan AMPL, vii) Penyu-

sunan rencana kerja daerah/kelompok kerja.

Dalam upaya pembekalan kepada kelompok kerja daerah,

disediakan program peningkatan kapasitas dengan kegiatan

yang meliputi: i) Lokakarya operasionalisasi kebijakan, ii)

Pelatihan/lokakarya dasar asilitasi, iii) Orientasi MPA PHAST, iv)

Pelatihan/lokakarya penyusunan perencanaan strategis AMPL,

v) Pelatihan/lokakarya CLTS.



33/41


34/41

27

BUKU 2

3. Kegiatan Fasilitasi OperasionaisasiKebijakan Nasional AMPL BerbasisMasyarakat

3.1. Diseminasi Kebijakan Nasional AMPL BerbasisMasyarakat

Diseminasi kebijakan bertujuan untuk menyebarluaskan ke-

bijakan kepada stakeholderpembangunan AMPL. Dengan

diseminasi ini diharapkan stakeholder peduli terhadap

isu pembangunan AMPL, dan memiliki kemauan untuk

mengadopsi serta menerapkan kebijakan dalam praktek

pembangunan yang menjadi tugasnya. Diseminasi kebijakandapat dilakukan secara berjenjang, untukstakeholdernasional

dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja AMPL Nasional, untuk

stakeholderpropinsi dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja

Propinsi, sedangkan untuk stakeholder kabupaten/kota

dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja Kabupaten/Kota.

3.2. Penggalangan Dukungan

Diketahui bersama bahwa pimpinan daerah, eksekuti mau-pun legislati, mempunyai kedudukan strategis dan politis

di daerah. Kebijakan Nasional AMPL-BM yang barangkali

telah dimengerti oleh para pemangku kepentingan AMPL

akan menjadi kurang bermakna tanpa adanya dukungan

dari pimpinan daerah. Dukungan dari pimpinan daerah

akan sangat bermakna dalam menjamin operasionalisasi

kebijakan di daerah. Paling tidak pernyataan dukungan dari

pimpinan daerah akan segera diterjemahkan oleh aparat dibawahnya ke tataran teknis operasional. Misalnya, upaya

mewadahi operasionalisasi Kebijakan dalam kelompok kerja,

merencanakan pendanaannya, menyusun rencana AMPL

kedalam perencanaan strategis, dan kegiatan-kegiatan lain-

nya dalam rangka menyebar luaskan Kebijakan nasional.

Penggalangan dukungan pimpinan daerah ini dapat dilaku-

kan dengan 2 cara yaitu audiensi dan roadshow.



35/41

BUKU 2

28

3.3. Penyiapan kelompok kerja AMPL daerah

Kelompok kerja diartikan sebagai organ koordinati dalam

rangka mengoperasionalkan kebijakan, artinya sebagai

perangkat koordinati antar dinas/instansi/lembaga danpemangku kepentingan lainnya yang akan berperan meng-

koordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring

serta evaluasi terkait dengan operasionalisasi kebijakan.

Walaupun kedudukannya bersiat adhoc, namun lebih

jauh diharapkan spirit yang ada dalam Pokja dapat mem-

berikan inspirasi gerakan pada struktur pemerintah yang

ada. Sehingga peran Pokja yang bersiat adhoctadi, lambat

namun pasti, perannya akan diserahkan kepada strukturyang sudah ada yang sesuai dengan tupoksinya seperti

Bappeda. Kendati demikian, semangat yang ada dalam

Pokja sebelumnya diharapkan masih dipertahankan. Oleh

karenanya, selama berproses, anggota-anggota Pokja per-

lu dipersiapkan dengan berbagai macam masukan guna

peningkatan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas yang

dimaksudkan seperti Lokalatih Operasionalisasi Kebijakan,

Lokalatih Keterampilan Dasar Fasilitasi, Orientasi MPA-PHAST, Lokalatih Penyusunan Renstra AMPL, Lokalatih

CLTS, dan upaya peningkatan kapasitas lainnya yang diang-

gap penting. Harapan lainnya dari kelompok kerja ini ada-

lah dapat memotong jalur birokrasi yang selama ini ada.

Misalnya kerjasama dengan pihak lain, seperti LSM atau

donor, akan lebih mudah terwujud ketimbang melalui jalur

birokrasi yang ada. Agar kedudukannya kuat, Pokja dapat

diormalkan melalui surat keputusan Pemerintah Daerah.

3.4. Pemahaman kebijakan dan identifkasi isu AMPL

Secara lembaga, Pokja sebagai wadah dengan peran-

peran seperti yang disebutkan di atas sudah terbentuk.

Untuk menjalankan peran-peran itu secara kelembagaan

kedudukan para anggota Pokja perlu diperkuat, yaitu

dengan mengajak para anggota Pokja bersama dengan

pemangku kepentingan yang lainnya untuk memahami

isi Kebijakan nasional AMPL-BM dalam konstelasi isu



36/41

29

BUKU 2

AMPL daerah. Pemahaman ini sangat penting mengingat

Kebijakan nasional merupakan produk dan merupakan

muatan yang wajib diusung oleh Pokja dan disebar luaskan

kepada semua pihak yang berkepentingan. Melalui Loka-

karya Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan AMPL

Daerah yang dilaksanakan secara berjenjang diharapkan

dapat memberikan gambaran kepada para pemangku

kepentingan yang terlibat mengenai isi kebijakan, kondisi

pembangunan AMPL daerah yang telah dan sedang terjadi

di daerah, aspek-aspek keberlanjutan pembangunan AMPL,

upaya-upaya daerah dalam menanggapi kebutuhan daerah,

dan strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan

daerah sebagai upaya untuk mendorong terwujudkan

keberlanjutan program.

3.5. Pendalaman kebijakan

Melalui Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan

AMPL Daerah, tergambar langkah-langkah operasional

Kebijakan dikalangan para pemangku kepentingan. Untuk

mempertajam gambaran yang telah diperoleh perlu adanya

upaya untuk mendalami Kebijakan, yaitu pemahamanpada tataran operasional sekaligus pada tataran konsep.

Pendalaman kearah ini perlu dilakukan dengan serangkaian

kegiatan kajian mendalam agar operasionalisasi Kebijakan

benar-benar bermakna. Kajian-kajian dimaksud pada intinya

menyangkut kajian tentang keberlanjutan sarana AMPL

baik keberhasilan maupun kegagalan, kajian data dari sisi

ketersediaan, akurasi, dan sistem pengelolaannya. Selain itu,

kajian juga perlu dilakukan pada ketersediaan dana untukinvestasi yang dibutuhkan guna memenuhi pelayanan AMPL

yang berkelanjutan dan sumber-sumber pendanaan yang

bisa diakses untuk membiayai kebutuhan tadi. Tidak kalah

pentingnya, kajian mengenai Pokja sendiri sebagai lembaga

yang mendorong beroperasinya Kebijakan. Apakah Pokja

masih berjalan sesuai dengan peran yang diharapkan,

apa kegagalan dan keberhasilannya, dan lain sebagainya.

Semua kajian itu diarahkan pada prinsip-prinsip manaat,



37/41

BUKU 2

30

eekti, esien, dan akurat. Kajian-kajian ini dapat dilakukan

melalui orum lokakarya atau pertemuan-pertemuan yang

bersiat rutin atau insidentil.

3.6. Penyusunan perencanaan pembangunan AMPLSeperti telah disampaikan di atas bahwa kajian-kajian dalam

upaya pendalaman Kebijakan yang dilakukan didasari atas

asas manaat, eekti, esien dan akurat. Terkait dengan itu,

agar masalah AMPL yang tercermin dalam data cakupan

pelayanan, tidak berlanjutnya penggunaan sarana, dan

rencana kebutuhan investasi untuk pemenuhan cakupan

pelayanan dapat teratasi dengan tepat, dan targetnya terarah

perlu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan AMPLDaerah. Rumusan Rencana Pembangunan AMPL Daerah ini

tentu mengacu pada data cakupan pelayanan yang target

capaiannya dirumuskan dalam jangka pendek, menengah

dan panjang. Hasil kajian sistem pengelolaan data yang telah

dilaksanakan sebelumnya dapat menjadi bahan rumusan ini.

Bahan lain selain dari kajian data ini, hasil kajian keberlan-

jutan sarana dan kajian investasi dan alternati pendanaan

juga dapat menjadi bahan perumusan Rencana Pembangu-nan AMPL Daerah. Sebagai pembuka (entry point) untuk

merumuskan lebih dalam tentang Rencana Pembangun-

an AMPL Daerah, perlu dilaksanakan Lokakarya Daerah

Kesepakatan Penyusunan Rencana Pembangunan AMPL Ber-

basis Masyarakat. Setelah lokakarya ini, kesepakatan yang

diperoleh pada akhir lokakarya ini perlu disampaikan kepa-

da atasan untuk memperoleh kesepakatan yang lebih kon-

krit. Kemudian, melalui pertemuan atau lokakarya disusun

dokumen Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM.

Lokakarya ini dapat dilakukan secara berjenjang ditingkat

provinsi, kabupaten/kota. Penyusunan dokumen Renstra

dapat dilakukan melalui pertemuan intensi atau lokakarya.

3.7. Pemantapan rencana kerja daerah

Beberapa dokumen Renstra daerah telah tersusun, namun

status dokumen tersebut berbeda-beda antara daerah satu

kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Mungkin



38/41

31

BUKU 2

ada yang sudah bersiat nal dan dilegalkan, namun ada

pula yang yang sudah nal tetapi belum mendapatkan

legalisasi. Bahkan masih ada yang bersiat drat. Untuk

melihat itu, perlu ada kajian bersama di tingkat provinsi.

Apa implikasi dari nal legal, nal, dan drat terhadap

pelaksanaan kebijakan. Mungkin bisa terjadi Renstra yang

masih bersiat drat, namun dalam operasionalnya sudah

secara konsisten mengacu pada Renstra yang berorientasi

pada peran masyarakat. Demikian juga sebaliknya. Untuk

mengetahui perkembangan operasional Kebijakan, status

Renstra, dan rencana kedepan sehubungan dengan na-

lisasi Renstra serta hal lain yang terkait dengan operasi-

onalisasi kebijakan di daerah perlu dikaji bersama melalui

Lokakarya Konsolidasi Rencana Kerja Pokja AMPL Provinsi,

Kabupaten/Kota.

4. Kegiatan peningkatan kapasitas

4.1. Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan

Lokakarya ini bertujuan: memberikan pemahaman kepada

daerah tentang latar belakang penyusunan Kebijakan, kan-dungan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, operasionalisasi

kebijakan di daerah, termasuk proses yang harus dilalui,

dan sumber daya yang harus disediakan oleh daerah, serta

mengembangkan rencana tindak operasionalisasi kebijakan

di daerah. Dengan tujuan tersebut, materi pokok bahasannya

adalah: (1) Latar belakang, maksud dan tujuan Kebijakan,

(2) Pokok-pokok Kebijakan dan strategi pelaksanaannya, (3)Pendalaman pokok Kebijakan dan strategi pelaksanaannya,

(4) Pendalaman alur implementasi Kebijakan di kabupaten/

kota untuk penajaman Rencana Kerja Daerah sesuai dengan

kemampuannya masing masing.

4.2. Lokakarya dan Pelatihan Keterampilan Dasar Fasilitasi

Lokakarya ini bertujuan: Meningkatkan kompetensi peserta

dalam memasilitasi proses diseminasi dan operasionalisasi

Kebijakan, kemampuan peserta menyusun agenda asilitasi



39/41

BUKU 2

32

agar prinsip-prinsip Kebijakan dapat dipahami oleh berbagai

pemangku kepentingan; mendapatkan umpan balik untuk

menemukan teknik-teknik yang eekti dalam proses asilitasi,

serta penyusunan rencana kerja asilitasi dalam rangka

diseminasi dan operasionalisasi Kebijakan. Dengan tujuan

tersebut, materi pokok bahasannya adalah: (1) Kebijakan:

Diskusi pendalaman langkah langkah asilitasi operasionalisasi

Kebijakan, (2) Kompetensi Fasilitator: Dasar dasar asilitasi,

Metoda dan pendekatan partisipatori, Etika asilitator, Teknik

komunikasi, Media asilitasi, Penjajagan kebutuhan asilitasi,

Menyusun kerangka acuan asilitasi, Menyusun kurikulum

asilitasi, (3) Simulasi Fasilitasi di Lapangan: Persiapan simulasi

asilitasi, Pelaksanaan praktek asilitasi, Acara kreatitas

kelompok, Refeksi praktek asilitasi.

4.3. Orientasi MPA-PHAST

Orientasi ini bertujuan: memperkenalkan MPA-PHAST seba-

gai piranti assessmentdalam perencanaan, pelaksanaan dan

monitoring-evaluasi program AMPL berbasis masyarakat;

memberikan pemahaman kerangka kerja MPA-PHAST dalam

siklus proses pembangunan AMPL berbasis masyarakat, sertamemperoleh umpan balik untuk menemukan teknik-teknik

yang eekti dalam penggunaan MPA-PHAST. Dengan tujuan

tersebut, materi pokok bahasannya adalah: (1) Konsep dan

metode MPA-PHAST sebagai piranti perencanaan, monitoring,

evaluasi dan pengambilan keputusan pembangunan AMPL

yang berkelanjutan, (2) Kerangka kerja MPA-PHAST, (3) Tata

cara penggunaan piranti MPA-PHAST, (3) Simulasi peng-

gunaan piranti MPA-PHAST

4.4. Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Renstra AMPL,

Lokakarya ini bertujuan: memberikan pemahaman bagian-

bagian strategis dari Kebijakan sebagai landasan pengem-

bangan kerangka strategi pembangunan AMPL yang

berkelanjutan di daerah, tentang arah dan pola pembangunan

AMPL berdasarkan aturan dan perundangan yang berlaku

sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis pem-



40/41

33

BUKU 2

bangunan AMPL, konsep dasar dan arti pentingnya peren-

canaan strategis untuk mengimplementasikan Kebijakan

di daerah; membekali pengetahuan dan ketrampilan me-

nyusun perencanaan strategis sesuai dengan kaidah dan

tahapannya, serta menyepakati langkah-langkah kunci

dan kegiatan dalam rangka penyusunan rencana strategis

pembangunan AMPL di daerah. Dengan tujuan tersebut,

materi pokok bahasannya adalah: (1) Pengantar Pola

Pembangunan, (2) Pengantar Rencana Strategis, (3) Kaji

ulang pelaku AMPL Daerah, (4) Klarikasi Mandat, (5)

Penyusunan Visi-Misi dan Nilai AMPL Daerah, (6) Analisis

SWOT AMPL, (6) Perumusan Strategi: Analisa Isu Strategis,

Perumusan Tujuan Strategis, Kebijakan Strategis, Program

Strategis dan Kegiatan, (7) Pengenalan Indikator Kinerja.

4.5. Lokakarya dan Pelatihan CLTS

Lokalatih ini bertujuan: memberikan pemahaman konsep

pendekatan CLTS; meningkatkan pengetahuan tentang cara

eekti dan mampu untuk memasilitasi masyarakat dalam

melakukan analisis terhadap kondisi sanitasi suatu komu-

nitas; memberikan pemahaman teknik teknik asilitasi danpemicuan dalam rangka pelaksanaan CLTS di masyarakat,

serta memasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan

kegiatan pembangunan sarana sanitasi dasar secara

swadaya. Dengan tujuan tersebut, materi pokok bahasannya

adalah: (1) Refeksi pengalaman sanitasi sebelumnya, (2)

Pengenalan CLTS dan pengalaman di negara dan daerah

lain, (3) Prinsip2 CLTS, Tiga pilar PRA dalam CLTS, Perubahan

perilaku, Elemen pemicu: Pembuatan Peta, Transek, AlurKontaminasi, Air Terkontaminasi, FGD, Faktor penghambat,

Apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan, (4)

Praktek pemicuan di lapangan: persiapan, simulasi di kelas,

pelaksanaan pemicuan, Kompilasi temuan lapangan dan

pe-nyusunan laporan, Refeksi temuan praktek lapan,

Penyusunan RKM, (5) Sanitation ladder



41/41

panduan memahami kebijakan nasional air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat serta...

Documents