panduan pelaksanaan program pemberdayaan...

Panduan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial

i

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan sosial merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan

program pemberdayaan sosial, terdapat beberapa kegiatan yang

dilakukan dengan mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kerangka pencapaian

pelaksanaan program yang lebih baik, efektif, efisien, terukur dan

akuntabel dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial diperlukan

Panduan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial melalui

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi petunjuk (guidance) bagi daerah

dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial melalui anggaran

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Selanjutnya diharapkan kegiatan

dapat terlaksana dengan baik, memiliki capaian positif dan berkontribusi

dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu menyusun panduan ini. Masukan, saran dan kritik yang

membangun kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Jakarta, Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

HARTONO LARAS


ii

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

JL. SALEMBA RAYA 28 JAKARTA PUSAT 10430 TELEPON (021) 3103679 LAMAN: http://www.kemsos.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL MELALUI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program

pemberdayaan sosial melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, perlu disusun suatu acuan yang diperuntukkan sebagai landasan dan rambu-rambu sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk menciptakan kesamaan

persepsi dan pemahaman dalam melaksanakan program pemberdayaan sosial melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu ditetapkan Panduan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

http://www.kemsos.go.id/


iii

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Panduan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);


iv

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,Tambahan Lembaran


v

Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);


Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);


Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun

2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);


vi

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo1912);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);


vii

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL MELALUI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN.

Pasal 1

Panduan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan acuan dan petunjuk sekaligus rambu-rambu bagi dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota agar program pemberdayaan sosial yang dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman dalam melaksanakan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 2

Panduan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN

BAB II PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP


viii

Pasal 3

Panduan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4 Sejak Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan, maka Peraturan Direktur Jenderal Nomor 04 Tahun 2017 tentang Panduan Teknis Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL, HARTONO LARAS


ix

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................... i

Daftar Isi .................................................................... x

BAB I Pendahuluan A. Gambaran Umum ................................................. 1

B. Dasar Hukum ........................................................ 6

C. Maksud dan Tujuan .............................................. 6

D. Pengertian ............................................................. 7

BAB II Program Pemberdayaan Sosial A. Sasaran Strategis .................................................. 11

B. Kegiatan ................................................................ 14

C. Pelaksanaan Dekonsentrasi ................................... 18

D. Pelaksanaan Tugas Pembantuan ........................... 56

BAB III Pelaksanaan Kegiatan A. Pengelolaan Anggaran ........................................... 61

B. Mekanisme Pencairan ........................................... 67

C. Tata Cara Revisi .................................................... 70

D. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ................... 71

E. Sanksi ................................................................... 77

BAB IV Penutup

Lampiran-Lampiran


x


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

Undang Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan

kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka

kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dari

tujuan negara yang menjadi salah satu tugas pemerintah

untuk mewujudkannya. Penyelenggaraan kesejahteraan

sosial dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial diartikan sebagai upaya yang

terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam

bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial,

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL MELALUI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN


2

jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan

sosial.

Lebih lanjut lagi dalam Undang Undang Nomor 11 tahun

2009 dijelaskan bahwa pemberdayaan sosial dimaksudkan

untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan

masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial

agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;

serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau

perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan

sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan

kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya,

penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses dan

pemberian bantuan usaha.

Pendekatan pemberdayaan berawal dari asumsi bahwa

pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek

pembangunan. Konsep pemberdayaan masyarakat

merupakan proses dimana usaha-usaha atau potensi-

potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan

sumber daya yang dimiliki pemerintah, dalam rangka

memperbaiki kondisi ekonomi, sosial budaya, dan

mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks

kehidupan berbangsa, serta memberdayakan agar mampu

memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai

kemajuan pada tingkat lokal dan nasional. Konsep

pemberdayaan memandang bahwa kebijakan dari atas (top

down) diterapkan dengan tetap memperhatikan inisiasi

dari bawah (bottom up).


3

Pemberdayaan menurut Soetarso (1994) pada hakekatnya

berkaitan dengan: (1) peningkatan kemampuan, motivasi

dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi

sumber yang langsung untuk mendukung semua bentuk

usaha kesejahteraan sosial; dan (2) pemanfaatan sumber

masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi

dan perannya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa letak

pemberdayaan sosial adalah pada peningkatan

kemampuan baik individu, organisasi maupun masyarakat

sehingga mereka dapat secara langsung menjadi sumber

pelayanan sosial.

Senada dengan hal tersebut, Wallerstein (1992)

mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses

kegiatan/aksi sosial yang mendorong partisipasi individu,

kelompok dan masyarakat terhadap tujuan individu dan

komunitas yang mencakup kontrol, efisiensi politik,

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan keadilan

sosial. Merujuk kepada tujuan pemberdayaan sosial

menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 di atas dan

definisi para ahli tersebut menunjukkan bahwa

pemberdayaan sosial ditujukan bukan hanya pada mereka

yang mengalami masalah sosial, tetapi juga untuk

mendorong potensi dan sumber daya yang ada baik

perorangan maupun lembaga agar berperan aktif dalam

mengatasi masalah-masalah sosial.

Sedangkan merujuk pada Permensos Nomor 20 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Sosial, tugas dan fungsi Ditjen Pemberdayaan Sosial lebih


4

diarahkan kepada upaya-upaya penguatan kapasitas dan

peningkatan peran sumber daya kesejahteraan sosial atau

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Demikian

juga dalam kerangka pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil (KAT), kegiatannya dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan Komunitas Adat Terpencil agar

mampu secara mandiri memberdayakan warganya.

Sementara itu, kegiatan penggalian dan pendayagunaan

nilai dasar kesejahteraan sosial dalam bentuk

kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan

restorasi sosial didorong untuk meningkatkan rasa

kecintaan terhadap bangsa, kepedulian dan tanggung

jawab sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

memberi ruang pada pemerintah pusat mendelegasikan

kewenangan dan tugasnya kepada daerah. Hal tersebut

dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terpeliharanya

keserasian pembangunan nasional dan lebih lanjut untuk

menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya secara lebih rinci

tata cara pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan di bidang sosial diatur melalui Peraturan

Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Pelimpahan

Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial

Kabupaten/Kota.


5

Program pemberdayaan sosial yang dilaksanakan melalui

dekonsentrasi terdiri dari kegiatan pemberdayaan sosial

perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;

pemberdayaan komunitas adat terpencil; kepahlawanan,

keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; dan

pengelolaan sumber dana bantuan sosial. Sedangkan

untuk Tugas Pembantuan hanya pada kegiatan

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Pelaksanaan program pemberdayaan sosial melalui

dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2016-2018

terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1: Alokasi Anggaran Per Kewenangan 2016 - 2018

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah

anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak

terdapat kenaikan yang signifikan, namun demikian

proporsinya cenderung meningkat dibandingkan dengan

2016 2017 2018

Pusat 293.822.852 263.379.027 229.220.072

Dekon 99.986.926 102.287.296 98.024.596

Tugas Pembantuan 100.285.048 98.920.750 106.578.583

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000


6

anggaran pusat. Pada tahun 2017, anggaran

Dekonsentrasi meningkat karena adanya sosialisasi SLRT

di 34 provinsi. Kenaikan anggaran Tugas Pembantuan di

tahun 2018 dikarenakan adanya penyesuaian indeks

pemberdayaan KAT serta penambahan lokasi Tugas

Pembantuan Kabupaten.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial;


Penanganan Fakir Miskin;


Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial;

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2017 tentang Sumber Daya Manusia

Kesejahteraan Sosial.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud


melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun

2018 dimaksudkan untuk memberi arah bagi

penanggungjawab, pelaksana program dan pemangku


7

kepentingan lainnya dalam melaksanakan program

pemberdayaan sosial di daerah oleh Dinas Sosial

Provinsi dan Kabupaten/Kotasehingga tepat sasaran,

tepat waktu, transparan dan akuntabel.

2. Tujuan

a. Menyediakan acuan dalam pelaksanaan program

pemberdayaan sosial melalui dekonsentrasi dan

tugas pembantuan.

b. Menyamakan pemahaman, arah dan langkah

pelaksanaan program.

c. Menjamin terlaksananya program secara tepat,

efektif,efisien dan akuntabel.

D. Pengertian

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut

Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut

Kementerian, adalah lembaga pemerintah pelaksana

kekuasaan pemerintahan yang membidangi urusan

tertentu dalam pemerintahan;

3. Lembaga adalah organisasi non kementerian negara

dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk

untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya;

4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam


8

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah;

6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disebut OPD, adalah organisasi/lembaga pada

pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di

bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau

kota;

7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari

Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah

dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu;

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi

kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari

pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk

melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban

melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya kepada yang menugaskan;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang

selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan

undang-undang;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah;

11. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari

APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil

Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan


9

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi,

tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi

vertikal pusat di daerah;

12. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal

dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa

yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran

dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan;

13. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang

berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh

kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah

Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota,

dan/atau Desa;

14. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah

dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang

dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah

Kabupaten, atau Kota kepada Desa. Rencana Kerja

Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah

dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu)

tahun;

15. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang

selanjutnya disebut Renja KL adalah dokumen

perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1

(satu) tahun;

16. Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut

RKAKL adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu

kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran

dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis

Kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu


10

tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk

melaksanakannya;

17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang

selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen

pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh

menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri

Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan

pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung

kegiatan akuntansi pemerintah;

18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh

instansi pemerintah;

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja

sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil

(sumber daya manusia), barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut

sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam

bentuk barang/jasa;

20. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN,

adalah semua barang yang dibeli atau diperolehatas

beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang

sah.


11

Gambar 2: Peta Strategi Ditjen Pemberdayaan Sosial

BAB II

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

A. Sasaran Strategis

Pelaksanaan program pemberdayaan sosial diarahkan

untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, yaitu

meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin

dan rentan, dengan sasaran strategis:

a. berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin

dan rentan

b. sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

profesional.

Berdasarkan hal tersebut, maka sasaran strategis program

pemberdayaan sosial diarahkan untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis Kementerian Sosial, yaitu

sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

profesional. Selanjutnya sasaran strategisnya dirumuskan

menjadi meningkatnya partisipasi perorangan dan/ atau

lembaga sebagai potensi dan sumber daya sosial.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran strategis tersebut,

diperlukan peta jalan yang tergambar dalam peta strategi

berikut.


12

Selanjutnya, Indikator Kinerja Program Pemberdayaan

Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Warga Komunitas Adat Terpencil

a. Jumlah pendamping dan warga KAT yang siap dalam pemberdayaan KAT

1.188

b. Jumlah warga KAT yang terpenuhi kebutuhan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungannya

2.099

2. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Secara Tepat

a. Nilai pelayanan perizinan UGB dan PUB

Hijau

b. PMKS yang dibantu melalui sumber dana bantuan sosial

50.000

c. Persentase penyelenggaraan UGB dan PUB yang tertib aturan

75%

3. Meningkatnya peran serta PSKS dalam pelayanan kesos

a. Jumlah PSKS Perorangan yang aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial

8.659

b. Jumlah PSKS Kelembagaan yang aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial

4.545

4. Meningkatnya Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Persentase peningkatan jumlah pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

1%


13


5. Tersusunnya Kebijakan dan Mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

a. Jumlah draft peraturan bidang pemberdayaan sosial

8

6. Meningkatkan Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan dan Kinerja

Kesejahteraan Sosial

a. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial

B

7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Pemberdayaan Sosial yang Kompeten danProfesional

a. Persentase ASN Ditjen Pemberdayaan Sosial yang memiliki kategori nilai SKP “baik”

100%

b. Jumlah ASN Ditjen Pemberdayaan Sosial yang mengikuti diklat struktural dan non struktural

25

8. Tersedianya Informasi Kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial

a. Jumlah sistem informasi yang digunakan di lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial

4

9. Terbangunnya Organisasi dan Manajemen yang Profesional

a. Jumlah SOP yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

162

10. Meningkatnya Kualitas

Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial


14


a. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen Dayasos

A

b. Persentase penyerapan anggaran Ditjen Dayasos

97%

c. Tingkat kepatuhan SAP di lingkungan Ditjen Dayasos

97%

d. Nilai kinerja anggaran Ditjen

Pemberdayaan Sosial 65%

Tabel 1: Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Sosial

B. Kegiatan

Program Pemberdayaan Sosial dilaksanakan melalui 4

kegiatan, yaitu:

1. Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga

dan Kelembagaan Masyarakat dilaksanakan dalam

rangka meningkatkan kapasitas, kepedulian dan

partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.1 Target Sasaran

Sasaran pada kegiatan ini mencakup:

a. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Perorangan, yang meliputi: Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja

Sosial Masyarakat (PSM) dan Pekerja Sosial.

b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan, yang meliputi: Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3),

Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (LKPK),

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat (WKSBM), Karang Taruna dan

Potensi Dunia Usaha.


15

c. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

1.2 Langkah Kegiatan

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan

Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat yaitu:

a. Pemberdayaan perseorangan dengan sasaran

PSM, TKSK dan Pekerja Sosial yaitu:

1) Persiapan pemberdayaan

2) Pemberian tali asih untuk TKSK

3) Pemberian bantuan operasional

4) Peningkatan kapasitas

5) Pemberian penghargaan

6) Supervisi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan

b. Pemberdayaan Keluarga, melalui LK3 dan

LKPK, yaitu:





pelaporan

c. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat,

dengan target sasaran Karang Taruna,

WKSBM, LKS dan Dunia Usaha:




4) Pemberian penghargaan


pelaporan

d. Pengembangan SLRT dan Puskesos



16


3) Pemberian bantuan sarana kerja



pelaporan

e. Pendayagunaan secara berkelanjutan

2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dilaksanakan

dengan tujuan mengembangkan kemandiriannya agar

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

2.1 Target Sasaran

Sasaran kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil adalah Komunitas Adat Terpencil, dan

pendamping Komunitas Adat Terpencil.


Kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Pemberdayaan, dilaksanakan melalui:

1) Pemetaan Sosial

2) Penjajagan Awal

3) Studi Kelayakan

4) Semiloka

5) Penyusunan Rencana Program

6) Penyiapan Kondisi Masyarakat

b. Pelaksanaan Pemberdayaan, dilaksanakan

melalui:

1) Diagnosa dan pemberian motivasi

2) Pelatihan keterampilan

3) Pendampingan

4) Pemberian stimulan modal, peralatan usaha

dan tempat usaha

5) Peningkatan akses pemasaran hasil usaha


17

6) Supervisi dan advokasi sosial

7) Penguatan keserasian sosial

8) Penataan lingkungan sosial

9) Bimbingan lanjut

c. Rujukan

d. Terminasi

3. Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan

Restorasi Sosial

3.1 Target Sasaran

Sasaran kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial adalah

generasi muda, keluarga Pahlawan Nasional/

warakawuri, perintis kemerdekaan dan janda

perintis kemerdekaan.


Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penggalian atau identifikasi

b. Penyebarluasan

c. Pendayagunaan

d. Penghargaan

e. Monitoring dan evaluasi

4. Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

4.1 Target Sasaran

Sasaran kegiatan Pengelolaan Sumber Dana

Bantuan Sosial adalah penyelenggara Undian

Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang

dan Barang (PUB).


Langkah-langkah kegiatan pengelolaan sumber

dana bantuan sosial adalah:


18

a. Pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan

UGB dan PUB

b. Penyebarluasan informasi dan publikasi

c. Monitoring dan evaluasi Hibah Dalam Negeri

d. Pelayanan perizinan melalui SIM PSDBS

e. Pemberian rekomendasi kepada penyelenggara

UGB/PUB

f. Pemanfaatan Hadiah Tidak Tertebak (HTT)

C. Pelaksanaan Dekonsentrasi

Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Sosial yang

pelaksanaannya melalui dana Dekonsentrasi, antara lain:

1. Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM)

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga

dan Kelembagaan Masyarakat dilaksanakan pada 34

Provinsi yang terdiri dari 4 (Empat) Output kegiatan

sebagai berikut:

a. PSKS Perorangan Yang Mendapatkan Pemberdayaan

1) TKSK Yang Ditingkatkan Kapasitas

a) Bimbingan Teknis TKSK

(1) Sasaran

Diutamakan TKSK pengganti/baru atau

yang belum pernah mendapatkan

bimbingan teknis.

(2) Tujuan

• Meningkatnya pemahaman, motivasi,

serta kemampuan TKSK sebagai

tenaga kesejahteraan sosial di

masyarakat;


19

• Optimalnya pelaksanaan tugas, fungsi

serta peran TKSK dalam

penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial;

• Terwujudnya sinergi, koordinasi dan

keterpaduan dalam pelaksanaan

tugas, fungsi dan peran TKSK melalui

jejaring kerja dengan pilar-pilar

partisipan lainnya termasuk dengan

pembina fungsional TKSK (Dinas

Sosial Provinsi, Dinas Sosial

Kabupaten/Kota serta Camat masing-

masing wilayah);

• Terjaring dan terjalinnya komunikasi

dan informasi di antara TKSK.

(3) Hasil Yang Ingin Dicapai

• Meningkatnya pemahaman TKSK

tentang tugas dan fungsinya sebagai

tenaga kesejahteraan sosial di

masyarakat.

• TKSK memahami perlunya jejaring

kerja dengan instansi terkait baik di

bidang kesejahteraan sosial maupun

lainnya untuk kepentingan kemajuan

masyarakat di wilayahnya.

• TKSK dapat menyusun rencana

program dan pelaporan

• Menjaring dan menjalin komunikasi,

berkoordinasi dengan PSKS, Pemda

dan lainnya dalam melaksanakan

aktifitas dan penyelenggaraan kesos.


20

b) Seleksi dan Orientasi Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi

(1) Sasaran

Pekerja Sosial Masyarakat, Karang

Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial/

Organisasi Sosial dan TKSK berprestasi

tingkat Kabupaten/Kota.

(2) Tujuan

• Terselenggaranya seleksi dan orientasi

Pekerja Sosial Masyarakat, Karang

Taruna, Lembaga Kesejahteraan

Sosial/ Organisasi Sosial dan TKSK di

tingkat provinsi sebagai perhatian

pemerintah kepada masyarakat dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

• Terbina dan terjalinnya peningkatan

kerjasama/kemitraan antar pelaku

penyelenggara kesejahteraan sosial;

• Terpilihnya Pekerja Sosial Masyarakat,

Karang Taruna, Lembaga

Kesejahteraan Sosial/ Organisasi

Sosial dan TKSK yang layak

ditampilkan sebagai model dalam

upaya meningkatkan kinerja dalam



• Terpilihnya pilar sosial berprestasi

dari unsur Pekerja Sosial Masyarakat,

Karang Taruna, Lembaga

Kesejahteraan Sosial/ Organisasi

Sosial dan TKSK untuk mengikuti

penilaian dan penghargaan Pilar-Pilar


21

Sosial Berprestasi tingkat Nasional

Tahun 2018;

• Peserta mampu membangun

komunikasi dan koordinasi dengan

unsur PSKS lain untuk meningkatkan

pelayanan kesejahteran sosial bagi

warga miskin dan rentan.

c) Penyaluran Tali Asih TKSK

(1) Sasaran

TKSK yang telah ditetapkan berdasarkan

Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Sosial

Provinsi

(2) Tujuan

Memberikan dukungan operasional

terhadap pelaksanan tugas dan fungsi

TKSK dalam penyelengaraan

kesejahteraan sosial di wilayah kerja

kecamatan masing-masing.


• Meningkatnya motivasi TKSK dalam

menjalankan tugas dan fungsi serta

aktifitasnya sebagai tenaga

kesejahteraan sosial masyarakat di

wilayahnya.

• Meningkatnya peran TKSK dalam

membangun jejaring kerja dengan

instansi terkait baik di bidang

kesejahteraan sosial maupun lainnya

untuk kepentingan kemajuan

masyarakat di wilayahnya.


22

d) Tali Asih Koordinator TKSK

(1) Sasaran

Koordinator TKSK yang telah ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan atau surat

tugas dari Kepala Dinas Sosial Provinsi

untuk Koordinator provinsi dan Dinas

Sosial/Instansi Kabupaten/Kota untuk

Koordinator TKSK Kabupaten/ Kota.

(2) Tujuan

Memberikan penguatan dan dukungan

operasional terhadap Koordinator TKSK

dalam menjaring dan menjalin

komunikasi, informasi serta sinergitas

dengan anggotanya maupun dengan

Pemerintah Daerah setempat, dalam

rangka penyelengaraan kesejahteraan

sosial di Provinsi/Kabupaten/Kota

masing-masing. Disamping itu untuk

menghimpun laporan kegiatan dan

aktifitas TKSk di wilayahnya.


• Meningkatnya motivasi TKSK dalam

menjalankan tugas dan fungsinya

sebagai koordinator tenaga

kesejahteraan sosial di masyarakat.

• Meningkatnya peran koordinator TKSK

dalam menjaring dan menjalin

komunikasi dan informasi serta

membangun jejaring kerja dengan

instansi terkait baik di bidang

kesejahteraan sosial maupun lainnya

untuk kepentingan kemajuan


23

penyelenggaraan kesos masyarakat di

wilayahnya.

2) PSM Yang Ditingkatkan Kapasitas

a) Bimbingan Teknis PSM

(1) Sasaran

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

(2) Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dasar

tentang PSM yang meliputi pengenalan,

pemahaman, dan pendalaman tentang

informasi dasar yang berkaitan dengan

Pekerja Sosial Masyarakat secara khusus

dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

pada umumnya.


Setelah dilakukannya Bimbingan Sosial

Dasar PSM, keluaran yang diharapkan

adalah peserta mampu menunjukkan

kemantapan menjadi PSM, berkomitmen

menjadi PSM dan membuat rencana kerja.

b) Pemberdayaan Kinerja IPSM Provinsi

(1) Sasaran

Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat

Provinsi.

(2) Tujuan

Memberikan dukungan operasional bagi

Ikatan Pekerja Sosial (IPSM) Provinsi

sebagai bentuk penguatan kelembagaan

kepada masyarakat dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di

daerah.


24


• Tersalurkannya bantuan operasional

IPSM.

• Terfasilitasinya operasional IPSM dalam

rangka penyelenggaraan kesejahteraan

sosial

• Meningkatnya aktifitas IPSM sebagai

wadah jejaring kerja bagi PSM dalam

mengembangkan kapasitas dan

komunikasi sesama PSM di daerah.

c) Sosialisasi SLRT dan Puskesos

(1) Sasaran

Kepala dinas sosial kabupaten/kota,

Bappeda Kabupaten/Kota dan SKPD

Kabupaten/Kota terkait.

(2) Tujuan

Menyamakan persepsi tentang

pelaksanaan Sistem Layanan dan

Rujukan Terpadu (SLRT) antara

Kementerian Sosial RI dengan Pemerintah

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.


• Peserta mengetahui dan memahami

tentang SLRT untuk perlindungan

sosial dan penanggulangan

kemiskinan.

• Peserta memiliki kesediaan dan

komitmen untuk membentuk SLRT di

daerah masing-masing.

• Peserta mengetahui tentang program

perlindungan sosial dan

penanggulangan kemiskinan baik

pusat maupun daerah.


25

b. PSKS Lembaga Yang Mendapatkan Pemberdayaan

1) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Yang Ditingkatkan Kapasitas

a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis LK3

(1) Sasaran

• Tim Profesi LK3 Kabupaten Kota dan

BM/Perguruan Tinggi (Pekerja Sosial

Profesional dan atau Psikolog/Sarjana

Psikologi)

• Penyelenggara LK3 (Penanggung

jawab dan Pengelola/ Pengurus)

• Jejaring Kerja LK3 (Dinas tekait,

Rumah Sakit, Kepolisian, LKS,

P2TP2A, Bazis, LSM/LBH dll.

(2) Tujuan

Mendukung peingkatan kinerja LK3 dan

optimalisasi peran dan fungsi LK3

Kab/Kota, LK3 yang dikelola oleh

masyarakat atau perguruan tinggi.


• Peserta mampu mengetahui

perkembangan mengenai kebijakan

pemberdayaan keluarga melalui LK3.

• Peserta memahami konsep dan

kompetensi dasar dalam penanganan

masalah psikososial keluarga.

• Petugas LK3 dalam melaksanakan

tugas proses pertolongan didasarkan

proses Pekerjaan Sosial.

• Petugas LK3 mampu memberikan

pertolongan untuk memulihkan

masalah psikososial.


26

• Petugas LK3 yang mampu menjalin

relasi dengan klien dan jaringan/

stakeholder dengan baik.

• Petugas LK3 yang mampu

melaksanakan peran sebagai manager

kasus, mengambil keputusan,

merujuk kasus sesuai dengan

permasalahan klien.

b) Penyaluran Bantuan Operasional LK3 Kab/Kota

(1) Sasaran

LK3 Kab/Kota, LK3 Berbasis Masyarakat

(BM)/LK3 Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan

• Optimalisasi peran dan fungsi LK3

Kab/Kota, LK3 BM/LK3 Perguruan

Tinggi

• Meningkatnya kinerja LK3 Kab/ Kota

dan LK3 Berbasis Masyarakat dan LK3

Perguruan Tinggi dalam penanganan

Masalah Psikososial Keluarga.


• Tersedia dokumen tentang LK3 yang

telah menerima bantuan operasional.

• Tersedianya laporan tentang LK3 yang

mengalami peningkatan kinerjanya.

• Tersedianya data penanganan

masalah psikososial keluarga oleh

LK3.

• Tersedianya data LK3 yang telah

mendapatkan anggaran APBD/ APBK.


27

2) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yang Ditingkatkan Kapasitas

a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis LKS

(1) Sasaran

Sasaran adalah pengurus LKS,

diutamakan dari LKS/Orsos yang belum

pernah mendapatkan bimbingan

manajemen.

(2) Tujuan

• Meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan pengurus/pengelola LKS

baik manajerial maupun teknis

fungsional pelayanan sosial.

• Meningkatnya profesionalisme kinerja

pengurus LKS dalam pengelolaan

lembaga.

• Terlaksananya program dan kegiatan

LKS secara terencana, terarah dan

berkesinambungan.


• Pengurus/petugas LKS/Orsos yang

dapat mengelola organisasi secara

benar.

• Adanya pemahaman yang sama antara

Petugas LKS/Orsos dan Dinas Sosial

dan Kementerian Sosial dalam


• Meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan manajemen Pengurus/

pengelola Orsos/LKS dalam



28

• Adanya kerjasama diantara

pengurus/petugas pengelola LKS/

Orsos.

b) Pelaksanaan Pemberdayaan LKS

(1) Sasaran

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial

Provinsi.

(2) Tujuan

Terfasilitasinya dukungan dan penguatan

kelembagaan dalam penyelenggaraan

kesejahteraan bagi LKS/Orsos Koordinatif

(LKKS) di tingkat provinsi.


• Terfasilitasinya operasional LKKS di

setiap provinsi

• Meningkatnya kinerja LKKS di setiap

provinsi

3) Karang Taruna Yang Ditingkatkan Kapasitas

a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Karang Taruna

(1) Sasaran

Karang Taruna Desa/Kelurahan,

pengurus Karang Taruna Kecamatan, dan

atau Kabupaten/Kota.

(2) Tujuan

• Meningkatnya pengetahuan

pengelolaan kelembagaan dan

organisasi Karang Taruna.

• Meningkatnya kemampuan Karang

Taruna dalam pengelolaan

penyelenggaraan Usaha Ekonomi

Produktif.


29

• Meningkatnya kemampuan Karang

Taruna dalam pengelolaan


• Berkembangnya jaringan kerja Karang

Taruna


• Peserta memahami pengelolaan

kelembagaan Karang Taruna terutama

manajemen organisasi, sebagai dasar

dalam pelaksanaan di lapangan.

• Peserta memahami kegiatan Taruna

selain Usaha Ekonomi Produktif dan

UKS.

• Peserta mengetahui posisinya sebagai

lembaga kemasyarakatan

desa/kelurahan.

• Peserta memahmi stake holder atau

lembaga lainnya sebagai jejaring kerja

Karang Taruna.

b) Pelaksanaan Pemberdayaan Karang Taruna

(1) Sasaran

Pengurus Karang Taruna Provinsi.

(2) Tujuan

Terfasilitasinya sekretariat Karang Taruna

provinsi dalam rangka kemitraan dengan

pemerintah untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan administrasi dalam



Terfasilitasinya operasional kinerja

pengurus Karang Taruna provinsi dalam

rangka mendukung pemberdayaan


30

Karang Taruna untuk menyelengg arakan

kesejahteraan sosial.

c) Bulan Bhakti Karang Taruna

(1) Sasaran

Karang Taruna Desa/Kelurahan dan

pengurus Karang Taruna provinsi dan

atau Kabupaten/Kota

(2) Tujuan

• Sarana publikasi dan sosialisasi

keberadaan lembaga Karang Taruna

kepada masyarakat.

• Meningkatnya dukungan dan jaringan

kerja Karang Taruna terhadap

kegiatan pemberdayaan Karang

Taruna dari berbagai unsur

pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat dalam penyelenggaraan


• Menguatnya kelembagaan Karang

Taruna melalui fasilitasi sarana

organisasi Karang Taruna.


• Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti

Karang Taruna yang dilaksanakan di

provinsi atau kabupaten/kota.

• Tersalurkanya operasional kegiatan

bagi 10 Karang Taruna.

4) WKSBM Yang Ditingkatkan Kapasitas

Pelaksanaan Bimbingan Teknis WKSBM

(1) Sasaran

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat.


31

(2) Tujuan

• Memperkuat WKSBM di Desa/

Kelurahan.

• Mengoptimalisasi penyelenggaraan

kesejahteraan sosial di tingkat akar

rumput

• Meningkatkan kemampuan WKSBM di

dalam penyelenggaraan kesos di

Desa/Kelurahan.


Setelah dilakukannya Bimbingan

Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan

WKSBM, keluaran yang diharapkan

adalah peserta mampu menunjukkan

peran kelembagaan WKSBM.

5) Forum Coorporate Social Responsibility (CSR) Kesejahteraan Sosial (Kesos) Yang Ditingkatkan Kapasitas

a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Potensi Dunia Usaha

(1) Sasaran

Dunia usaha/Badan Usaha di Provinsi

atau di Kabupaten/Kota, Forum CSR

Kesos, Dinas Sosial Provinsi.

(2) Tujuan

Terinformasikannya dan terkoordinasi,

program dan kegiatan Peningkatan

Potensi Dunia Usaha antara Pemerintah,

Dunia Usaha/Badan Usaha dan Unsur

Masyarakat melalui Forum CSR Kesos

dalam penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial.


32


• Meningkatnya kesadaran dan jumlah

Badan Usaha/Dunia usaha yang

terlibat dalam pelaksaan CSR Kessos.

• Tersedianya data tentang pelaksanaan

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial di tingkat Provinsi, Kab/Kota.

• Tersedianya konsep pelaksanaan CSR

Kesos (Tanggung Jawab Sosial Badan

Usaha/Dunia Usaha Dalam

Penyelenggaraan kesos).

b) Pelaksanaan Pemberdayaan Potensi Dunia Usaha

(1) Sasaran

Forum CSR Kesos provinsi, Badan

Usaha/Dunia Usaha dan Dinas Sosial

Provinsi, Dinas Sosial Kab/Kota

(2) Tujuan

Terinformasikannya dan terkoordinasi,

program dan kegiatan Peningkatan

Potensi Dunia Usaha antara Pemerintah,

Dunia Usaha/Badan Usaha dan Unsur

Masyarakat melalui Forum CSR Kesos

dalam penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial.


• Meningkatnya kesadaran dan jumlah

Badan Usaha/Dunia usaha yang

terlibat dalam pelaksaan CSR Kessos.

• Tersedianya data yang lengkap dan

akurat tentang PMKS, Badan Usaha,


33

Pelaku Usaha/Badan Usaha/Dunia

Usaha di Provinsi dan Kab/Kota.

• Tersedianya komitmen bersama dalam

pelaksanaan CSR Kesos (Tanggung

Jawab Sosial Badan Usaha/Dunia

Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesos)

kepada Forum CSR Kesos.

6) Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (FCU) Yang Ditingkatkan Kapasitas

a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Potensi Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga

(1) Sasaran

Pengelola Unit Peduli keluarga (Family

Care Unit) sesuai dengan SK yang berlaku

dan jumlah keluarga pionir yang sudah

terdata, Dinas Sosial Provinsi, Kab/Kota,

LK3, Petugas Kecamatan, Perangkat Desa,

TKSK, PSM, Karang Taruna, serta

kelembagaan lain sebagai anggota Unit

Peduli Keluarga yang berada di Desa/Kel.

(2) Tujuan

• Mengenali konsep dasar sehat dan

konsep dasar kesehatan mental

• Mengenali konsep psikososial dan

kesejahteraan psikososial keluarga

• Mengenali tanda-tanda dampak

psikososial keluarga

• Mampu merujuk ke lembaga layanan

sesuai kebutuhan masyarakat.


• Peserta mampu memahami konsep

dan keterampilan dasar mengenai

masalah psikososial keluarga.


34

• Peserta mampu melakukan rujukan ke

lembaga layanan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat

b) Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga

(1) Sasaran

Unit Peduli keluarga (Family Care Unit/

FCU).

(2) Tujuan

Terfasilitasinya kegiatan Unit Peduli

keluarga (Family Care Unit/ FCU) dalam

melaksanakan kegiatan secara terpadu

bersama untuk mengatasi permasalahan

psikososial keluarga yang ada di

Desa/Kelurahan.


• Tersalurkannya bantuan operasional

Unit Peduli Keluarga (FCU) dan

terfasilitasinya operasional kegiatan

Unit Peduli keluarga (FCU).

• Tersedianya laporan pelaksanaan

kegiatan Unit Peduli keluarga (Family

Care Unit)

c. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1

1) Administrasi Kegiatan Program PSPKKM

a) Sasaran

Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Sosial

Perorangan Keluarga dan Kelembagaan

Masyarakat

b) Tujuan

• Terselenggaranya kegiatan administrasi

dalam mendukung kelancaran Program


35

Pemberdayaan Sosial Perorangan,

Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat di

masing-masing provinsi.

• Terfasilitasinya pengelola dan pelaksana

kegiatan program Pemberdayaan Sosial

Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan

Masyarakat di masing-masing provinsi

dalam bentuk honorarium, alat tulis

kantor dan dokumentasi kegiatan selama

12 bulan.

c) Hasil Yang Ingin Dicapai

Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan

Sosial Perorangan, Keluarga Dan

Kelembagaan Masyarakat dengan dukungan

administrasi dengan dukungan adiministrasi

kegiatan tahun 2018.

2) Honor Perbendaharaan Program Pemberdayaan Sosial

a) Sasaran

Administrator Program Pemberdayaan Sosial

di Dinas Sosial provinsi

b) Tujuan

• Terselenggaranya kegiatan administrasi

dalam mendukung kelancaran Program

Pemberdayaan Sosial di masing-masing

provinsi.

• Terfasilitasinya pengelola dan pelaksana

kegiatan program pemberdayaan sosial di

masing-masing Provinsi dalam bentuk

honorarium bagi Kuasa pengguna

Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen

serta Pejabat Penguji Tagihan/

penandatangan SPM, Bendahara


36

Pengeluaran dan Petugas SAI selama 12

bulan.


Terlaksananya kegiatan Program

Pemberdayaan Sosial dengan baik karena

adanya dukungan administrasi dengan

output laporan menajerial dan laporan

akuntabilitas tahun 2018 dengan penjelasan

tersendiri.

2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT)

Kegiatan dan penjelasan secara lebih rinci mengenai

kegiatan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil melalui Dana Dekonsentrasi sebagai berikut:

Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

a) Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan

1) Sasaran

• Peneliti dari Perguruan Tinggi (Ketua Tim).

• Dinas Sosial Provinsi (Sekretaris Tim).

• Dinas Kehutanan.

• Dinas Sosial Kabupaten.

• Badan Pertanahan Nasional dan instansi

terkait lainnya yang disesuaikan dengan

permasalahan dan karakteristik lokasi,

kebutuhan daerah dan alokasi anggaran

yang disediakan.

2) Tujuan

• Terwujudnya pemahaman yang sama

diantara para anggota tim terhadap tujuan

yang ingin dicapai pada setiap tahapan

persiapan pemberdayaan KAT yang saling

terkait satu sama lain.


37

• Tersusunnya pembagian tugas dan tanggung

jawab masing-masing anggota tim pada

setiap kegiatan persiapan pemberdayaan KAT

sesuai dengan kapasitas, kompetensi, serta

tugas dan fungsi kelembagaan Dinas/

Instansi masing-masing.

• Tersusunnya rencana jadwal/waktu

pelaksanaan setiap tahapan kegiatan

persiapan pemberdayaan KAT sehingga

masing-masing anggota tim dapat

mempersiapkan diri.

3) Hasil yang Ingin Dicapai

• Terbentuknya Tim Pelaksana Persiapan

Pemberdayaan KAT melalui Surat

Keputusan.

• Tersedianya Pedoman Teknis untuk

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim.

• Tersedianya Rencana Kerja Tim.

b) Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan

1) Sasaran

• Petugas dari Kementerian Sosial (Supervisor).

• Peneliti dari Perguruan Tinggi (Ketua Tim).

• Dinas Kehutanan.

• BPN.

• Bappeda Kabupaten.

• Dinas Sosial Provinsi.

• Dinas Sosial Kabupaten.

• Pendamping Kecamatan/Desa.

• Unsur lain sesuai kebutuhan.

2) Tujuan

• Menetapkan prioritas lokasi pemberdayaan

KAT.


38

• Mengukur sejauh mana ciri-ciri dan

karakteristik KAT.

• Menetapkan kategorisasi KAT atau Non KAT.

• Menghimpun daya dan informasi sosial

budaya, lingkungan dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS).

• Menghimpun data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ warga KAT.

• Menghimpun kegiatan yang sesuai dengan

kebutuhan KAT.

3) Hasil Yang Ingin Dicapai

Tersusunnya laporan hasil Penjajagan Awal dan

Studi Kelayakan yang dilengkapi dengan data-

data pendukung sebagai berikut :

• Data by name by address yang tersusun

berdasarkan prioritas Kepala Keluarga (KK)

prioritas yang akan diberdayakan untuk

mengantisipasi tidak terpenuhinya jumlah

KK yang akan diberdayakan di lokasi kajian.

• Rekomendasi program/kegiatan selama

periode waktu proses pemberdayaan KAT,

baik 1, 2, atau 3 tahun pemberdayaan.

• Rencana Anggaran Biaya yang diketahui

Dinas PU.

• Gambar Rencana Pemukiman yang diketahui

Dinas PU.

• Term of Reference (TOR) / Proposal.

• Peta lokasi berdasarkan rekomendasi Dinas

Kehutanan setempat yang menunjukkan

lahan / lokasi bukan daerah terlarang dan /

atau tidak berada dalam posisi sengketa.

• Rekomendasi Bupati setempat.


39

c) Penyiapan Kondisi Masyarakat

1) Sasaran

Dinas Sosial Provinsi yang membidangi

pemberdayaan KAT yang melibatkan unsur-

unsur petugas dari :

• Petugas Dinas Sosial Provinsi.

• Petugas Dinas Sosial Kabupaten.

• Pendamping Kecamatan dan Desa.

• Peserta dari calon lokasi Pemberdayaan KAT

Tahun I, yaitu Tokoh adat / Kepala suku dan

warga KAT serta warga di sekitar lokasi KAT.

2) Tujuan

• Terwujudnya kesiapan calon warga binaan

dan lingkungannya untuk menerima dan

terlibat aktif selama periode waktu

pemberdayaan.

• Tersosialisasinya berbagai jenis kegiatan

yang akan dilaksanakan melalui program/

kegiatan pemberdayaan KAT.

• Terwujudnya iklim yang kondusif bagi

tumbuhnya kesadaran warga KAT dan pihak-

pihak terkait, khususnya di tingkat lokal

untuk berperan aktif dalam proses

pemberdayaan.


• Persamaan persepsi dan kesiapan kondisi

warga KAT dan sekitarnya.

• Tersosialisasikannya rencana program/

kegiatan pemberdayaan.

• Tersedianya data dan informasi serta

dokumen-dokumen pendukung lainnya yang

dibutuhkan sebelum proses pemberdayaan

berlangsung.


40

d) Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu

1) Sasaran

• Supervisor pusat dari Direktorat

Pemberdayaan KAT.

• Tenaga ahli dari OPD terkait (Dinas Pertanian,

Pariwisata dan lain-lain).

• Petugas provinsi, yaitu dari instansi sosial dan

instansi terkait.

• Petugas terpadu kabupaten dari instansi

sosial dan instansi terkait.

• Pendamping Kecamatan/ Desa.

• Peserta dari setiap lokasi.

2) Tujuan

• Terwujudnya pemahaman warga KAT sebagai

bagian dari dinamika perubahan sistem sosial

kemasyarakatan dan sistem wilayah

administratif.

• Tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab

warga KAT untuk turut berpartisipasi dalam

berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang

lebih luas.

• Terciptanya iklim yang kondusif warga KAT

untuk membangun interaksi dan interelasi

dengan masyarakat umum pada berbagai

bidang kehidupan.


• Berjalannya bimbingan sosial dan motivasi

secara berkala dan terpadu di lokasi

pemberdayaan KAT tahun I, II dan III.

• Terlatihnya warga KAT sesuai dengan potensi-

potensi yang terdapat dilokasi masing-masing.

• Tergalinya potensi dan sumber lokal yang ada

di sekitar lingkungan baik sumberdaya


41

tumbuhan, hewan, alam/fisik, maupun

buatan (budidaya) yang dapat dioptimalkan

sebagai sumber mata pencaharian warga KAT.

• Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan

kegiatan Bimbingan Sosial dan Motivasi.

e) Pendamping Sosial Kepada Warga Binaan KAT

1) Sasaran

• Dinas Sosial Provinsi yang membidangi

pemberdayaan KAT.

• Pendamping sesuai dengan jumlah

pendamping yang ada pada pagu anggaran

yang disediakan.

2) Tujuan

• Membantu warga KAT menemukenali

persoalan dan mengembangkan

kemampuannya dalam mengatasi berbagai

persoalan yang dihadapi.

• Memfasilitasi warga KAT untuk memahami

kondisi sosial budaya yang dihadapi warga

KAT dalam rangka memperbaiki kualitas

kehidupan dan penghidupannya.


• KAT mampu menemukenali persoalan dan

mengembangkan kemampuan serta motivasi

dalam mengatasi berbagai persoalan yang

dihadapi.

• Warga KAT mampu memahami kondisi sosial

budaya yang dihadapi KAT dalam rangka

memperbaiki kualitas kehidupan dan

penghidupan.

• Tersedianya laporan hasil kegiatan

pendampingan sosial.


42

f) Administrasi Kegiatan Dekonsentrasi

1) Sasaran


pemberdayaan KAT.

2) Tujuan

• Terwujudnya tata kelola administrasi

pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang

baik dan dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

• Tersusunnya laporan administrasi

pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.


Tersusunnya laporan administrasi pelaksanaan

kegiatan dekonsentrasi yang baik dan dapat

dipertanggung jawabkan.

g) Penyusunan Program Pemberdayaan KAT

1) Sasaran


pemberdayaan KAT.

2) Tujuan

• Tersusunnya rencana kegiatan

Pemberdayaan KAT tahun 2019 sesuai

dengan dokumen perencanaan, kebijakan

dan prioritas daerah dalam Pemberdayaan

KAT.

• Terwujudnya kesinambungan pelaksanaan

program/kegiatan Pemberdayaan KAT sesuai

dengan aspirasi, kebutuhan, dan harapan

warga lokasi Pemberdayaan KAT.

• Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pusat

dan daerah dalam Pemberdayaan KAT sesuai


43

dengan target yang tertuang dalam Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019.


• Tersedianya usulan kegiatan dan anggaran.

• Tersedianya Program dan Rencana Kerja

3. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (KKKRS)

Pelaksanaan kegiatan di daerah lingkup Direktorat

Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan

Restorasi Sosial yang tersebar di 34 Satker Provinsi,

dengan komponen kegiatan antara lain :

a. Orang Atau Pihak Yang Mendapatkan Penghargaan Dan Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial

1) Pengenalan Ziarah Wisata

a) Sasaran

Pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

b) Tujuan

Tersosialisasikannya Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi

Sosial dikalangan para pelajar tingkat

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama (SLTP).


• Terlaksananya kegiatan pengenalan

ziarah wisata.

• Tersampaikannya dan tertanamkannya

nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

kepada seluruh peserta.


44

2) Bimbingan Nilai-Nilai Kepahlawanan

a) Memperkuat Restorasi Sosial Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(1) Sasaran

Pilar Sosial, tokoh masyarakat, tokoh

pemuda, tokoh agama, tokoh

pendidikan, pelajar/mahasiswa, LSM,

Orsos, aktivis, dunia usaha, dll.

(2) Tujuan

Tertanamnya Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan, Kesetiakawanan dan

Restorasi Sosial kepada masyarakat

khususnya generasi muda dan pilar

sosial.


• Terlaksananya kegiatan Memperkuat

Restorasi Sosial Melalui Potensi dan

Sumber Kesejahteraan Sosial.

• Tersampaikannya dan tertanamnya

Nilai-nilai Kepahlawanan,


Restorasi Sosial kepada seluruh

peserta.

b) Olimpiade Pahlawan Indonesia

(1) Sasaran

Pelajar Sekolah Menengah Atas

(2) Tujuan

Melaksanakan kegiatan penanaman dan

pelestarian nilai Kepahlawanan,


Restorasi Sosial melalui kegiatan cerdas

cermat, debat dan story telling.


45


Terciptanya pemahaman dan

penanaman nilai kepahlawanan,

keperintisan dan kesetiakawanan sosial

kepada generasi muda khususnya

pelajar tingkat SMA.

3) Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

a) Sasaran

Organisasi Sosial (Orsos), Corporate Sosial

Responsibility (CSR), Karang Taruna, Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Satuan

Tugas Kesetiakawanan Sosial (Satgas KS) dan

Masyarakat pada umumnya.

b) Tujuan

Terlaksananya serangkaian kegiatan yang

dilakukan secara terarah, terencana, dan

berkelanjutan dari oleh dan untuk

masyarakat guna memperkokoh dan

mengembangkan Kesetiakawanan Sosial

melalui “Sehari Berbagi Satu Orang Satu/One

Day One Care”. Guna membangun ingatan

kolektif kepada masyarakat dalam memutus

masalah sosial.


• Terlaksananya kegiatan melalui

penjangkauan seluruh masalah


• Adanya kerjasama antara masyarakat dan

pelaku sosial dalam memutus masalah

sosial.


46

4) Asistensi Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan

a) Monitoring Bantuan Sosial, Identifikasi PK/JDPK dan TMPN/MPN

(1) Sasaran

Data sasaran/calon penerima bantuan

sosial Kesetiakawanan Sosial Nasional di

daerah, Warakawuri/ keluarga Pahlawan

Nasional dan Perintis Kemerdekaan (PK)

/Janda Perintis Kemerdekaan (JDPK) di

seluruh wilayah Provinsi, TMPN Provinsi,

TMPN Kab/ Kota dan MPN.

(2) Tujuan

Tersedianya data dan informasi tentang

sasaran kegiatan pelestarian nilai

Kepahlawanan, Keperintisan,

Kesetiakawanan Sosial.


• Tersedianya data dan informasi

tentang permasalahan, kendala dan

kinerja penyaluran bansos untuk

PK/JDPK, TMPN dan MPN.

• Tersedianya laporan perkembangan

kegiatan pelaksanaan kegiatan

KKKRS per triwulan.

b) Laporan Administrasi

(1) Sasaran

Tim pelaksana kegiatan anggaran

dekonsentrasi.

(2) Tujuan

Terpenuhinya kebutuhan administrasi

sebagai pendukung kegiatan

dekonsentrasi.


47


• Terdokumentasikannya pertanggung

jawaban Kegiatan (SPJ)

• Tersedianya naskah laporan kegiatan

b. TMPN/TMP/MPN Yang Direhab dan Dipelihara

Pelestarian Bangunan Bersejarah 1) Sasaran

Petugas pengelola TMPN Provinsi/ Kab/Kota

dan MPN, TMPN provinsi, TMPN

kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat

MPN, MPN di luar TMPN.

2) Tujuan

Meningkatkan peran dan fungsi TPMN, MPN

sebagai wahana pelestarian Nilai-nilai

Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan

dan Restorasi Sosial.


Terjaganya kebersihan, kerapihan, keamanan

TMPN dan MPN.

4. Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS)

a. Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Undian Berhadiah (PUB)

1) Laporan Penyelenggaraan Pemantauan dan Penyidikan

a) Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan UGB/PUB

(1) Sasaran


PSDBS.


48

(2) Tujuan

• Terlaksananya penyelenggaraan UGB

dan PUB yang tertib dan dapat

dipertanggungjawabkan.

• Terlaksananya pembinaan dan

penindakan terhadap para

penyelenggara UGB dan PUB yang

tidak sesuai dengan ketentuan dan

peraturan.

• Terdeteksinya jumlah pemenang dan

ketepatan penyerahan hadiah UGB

kepada pemenang.

• Terpantaunya penyerahan bantuan

hasil PUB.

• Terinventarisasinya laporan

penyelenggaraan UGB dan PUB.

• Teridentifikasinya barang HTT/

HTDP.


Terciptanya ketertiban dalam

penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai

dengan ketentuan yang berlaku umum.

b) Administrasi Kegiatan

(1) Sasaran


PSDBS.

(2) Tujuan

• Terwujudnya tata kelola administrasi

pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi

yang baik dan dapat dipertanggung

jawabkan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.


49

• Tersusunnya laporan administrasi



Tersusunnya laporan administrasi


yang baik dan dapat dipertanggung

jawabkan.

c) Pelaksanaan Patroli UGB dan PUB

(1) Sasaran


PSDBS.

(2) Tujuan

Meningkatnya pelaksanaan pemantauan

dan pengawasan secara aktif terhadap

penyelenggaraan UGB dan PUB yang

dilakukan terintegrasi bersamapihak-pihak

terkait.


Terjalinnya koordinasi dalam pelaksanaan

pemantauan dan pengawasan

penyelenggaraan UGB dan PUB ditingkat

Provinsi.

d) Penggandaan Kertas Segel

(1) Sasaran


PSDBS.

(2) Tujuan


dan PUB yang tertib dan dapat

dipertanggungjawabkan.

• Terlaksananya pembinaan dan

penindakan terhadap penyelenggara


50

UGB dan PUB yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.


Adanya kesesuaian antara hadiah yang

telah disediakan oleh penyelenggara

serta menjaga kevaliditas data peserta

yang ikut undia serta mengecek batas

waktu data peserta yang masuk sesuai

dengan jangka waktu periode

pelaksanaan.

e) Tim Pelayanan Aplikasi Perizinan secara Online

(1) Sasaran


PSDBS.

(2) Tujuan

• Berkas pengajuan permohonan ijin

sesuai dengan mekanisme dan

ketentuan.

• Penerbitan surat ijin UGB dan PUB

dapat dilaksanakan secara cepat dan

tepat waktu.


Terlaksananya mekanisme pelayanan ijin

secara online dan manual dengan berkas

permohonan yang telah terseleksi dan

terverifikasi.

f) Sosialisasi Program PSDBS (1) Sasaran


PSDBS dan Kalangan Dunia Usaha.


51

(2) Tujuan

• Meningkatnya peran serta dan

partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pembangunan



dan PUB yang dilakasanakan

masyarakat sesuai dengan ketentuan

dan perundang-undangan.

• Meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap peraturan dan ketentuan

yang berlaku.

• Meningkatnya kewaspadaan

masyarakat terhadap tindak penipuan

oknum yang tidak bertanggungjawab.


Tersampaikannya informasi kepada

masyarakat tentang program

pengelolaan sumber dana bantuan

sosial.

g) Sosialisasi UGB dan PUB Melalui Media Cetak

(1) Sasaran


PSDBS.

(2) Tujuan

• Meningkatnya tanggung jawab

penyelenggara UGB dan PUB terhadap

ketataan peraturan dan hukum yang

berlaku.

• Meningkatnya tingkat kewaspadaan

masyarakat terhadap modus


52

penipuan oknum berkedok UGB dan

PUB.

• Tersebarluasnya informasi tindak


PUB kepada masyarakat melalui

Media Cetak Lokal.


Terpublikasikannya informasi tentang

dampak penipuan yang berkedok UGB

dan PUB melalui media cetak lokal serta

memperluas jangkauan infomasi kepada

masyarakat secara luas.

h) Sosialisasi UGB dan PUB Melalui Talkshow

(1) Sasaran

Dinas sosial provinsi yang membidangi

PSDBS.

(2) Tujuan

• Meningkatnya tanggung jawab

penyelenggara UGB dan PUB terhadap

ketataan peraturan dan hukum yang

berlaku.

• Meningkatnya kewaspadaan

masyarakat terhadap modus


PUB.

• Tersebarluasnya informasi tindak


PUB kepada masyarakat melalui

Media Elektronik (Radio dan Televisi

Lokal).


Terpublikasikannya informasi tentang

dampak penipuan yang berkedok UGB


53

dan PUB melalui radio dan televisi lokal

serta memperluas jangkauan infomasi

kepada masyarakat secara luas.

i) Sosialisasi UGB dan PUB Melalui Media Elektronik Megatron (Running Text)

(1) Sasaran

Masyarakat umum.

(2) Tujuan

• Meningkatnya tingkat kewaspadaan

masyarakat terhadap tindak penipuan

berkedok UGB dan PUB.

• Tersedianya informasi tentang

penyelenggaraan UGB atau PUB yang

secara langsung dapat terakses di

tempat umum dan ruang publik

secara terbuka.


Meminimalisir dampak negatif dan

korban tindak penipuan berkedok

penyelenggaraan UGB dan PUB.

j) Tim Pengkajian dan Verifikasi Permohonan Hibah

(1) Sasaran


PSDBS.

(2) Tujuan

• Mengetahui secara riil pelaksanaan

kegiatan pemanfaatan bantuan hibah

langsung dalam negeri bentuk uang

dan barang.

• Menghindari terjadinya penyalah

gunaan bantuan yang tidak sesuai

peruntukannya.


54

• Teridentifikasinya masalah yang

muncul dan menjadi bahan

pertimbangan lebih lanjut.


Terwujudnya penyaluran bantuan hibah

langsung dalam negeri dalam bentuk

uang atau barang yang dilaksanakan

sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

k) Koordinasi Lintas Sektor

(1) Sasaran

Instansi terkait (Korwas PPNS, Trantib

dan penyelenggara UGB dan PUB.

(2) Tujuan

• Meningkatkan dan membangun koordinasi; dan

• Terwujudnya sinergitas pelaksanaan pemantauan dan pengawasan UGB dan PUB.


Kegiatan diharapkan dapat mencapai

target sesuai dengan maksud dan tujuan

yang ditetapkan dan menghasilkan suatu

kesepakatan bersama yang

ditandatangani pihak terkait dalam

rangka penguatan koordinasi antar lintas

sektor didalam pelaksanaan pemantauan

dan pengawasan UGB/PUB.

l) Monitoring dan Evaluasi Bantuan

(1) Sasaran

Penerima bantuan sosial yang bersumber

dari hibah bentuk uang atau barang.


55

(2) Tujuan

• Mengetahui secara riil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan bantuan hibah langsung dalam negeri bentuk uang atau barang.

• Meminimalisir terjadinya penyalah gunaan dana bantuan yang tidak sesuai peruntukannya.

• Teridentifikasinya masalah dan kendala yang dihadapi penerima bantuan dalam pemnafaatan bantuan hibah dalam bentuk uang atau barang sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang.


Terlaksananya pemanfaatan/ penyaluran

bantuan hibah langsung dalam negeri

dalam bentuk uang atau barang yang

digunakan oleh penerima bantuan sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang

berlaku.

m) Bimtek Pelayanan Perizinan UGB/PUB Sistem Online

(1) Sasaran

Petugas operator sistem perizinan secara

online pada dinas sosial provinsi, petugas

Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dan

petugas dari penyelenggara UGB/PUB.

(2) Tujuan

Agar petugas online di daerah baik di dinas sosial provinsi, P2T dan penyelenggara UGB/PUB dapat memahami, mau dan mampu melaksanakan pelayanan perizinan UGB/PUB secara online yang terintegrasi


56

sesuai tuntutan percepatan proses pelayanan perizinan kepada masyarakat.


Menyamakan persepsi antara petugas

pusat dan daerah dalam rangka penataan

dan operasionalisasi secara terintegrasi

pelayanan perizinan online kepada

petugas operator pelayanan perizinan

pada dinas sosial provinsi, P2T dan

penyelenggara UGB dan PUB.

D. Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pemberdayaan KAT dilakukan selain melalui mekanisme

Dekonsentrasi dilaksanakan juga dengan mekanisme

Tugas Pembantuan, yaitu:

1. Warga KAT Yang Memperoleh Bantuan Pemukiman Sosial KAT

a) Pemberian Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Hunian

1) Sasaran

Warga KAT Kategori III dan Tahun

Pemberdayaan I (Pertama).

2) Tujuan

• Terwujudnya rasa memiliki dan tanggung

jawab tiap KK warga KAT untuk menyediakan

kebutuhan tempat tinggal yang lebih baik.

• Terwujudnya kebersamaan dan tanggung

jawab sosial diantara sesama warga KAT

untuk saling membantu dalam membenahi

kondisi rumah masing-masing.

• Terwujudnya suasana yang kondusif bagi

peningkatan kualitas kehidupan warga KAT

yang lebih baik, aman, dan sehat.


57


• Terselenggaranya proses lelang yang

transparan dan akuntabel.

• Terselenggaranya pemberian bantuan secara

tertib dan lancar.

• Tersedianya laporan pertanggung jawaban

yang akuntabel.

b) Pemberian Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial

1) Sasaran

Warga KAT Kategori I dan II untuk Tahun

Pemberdayaan I (Pertama).

2) Tujuan

• Terwujudnya suasana yang kondusif bagi

peningkatan kualitas kehidupan warga KAT

yang lebih baik, aman dan sehat.

• Terciptanya iklim / suasana yang kondusif

bagi warga KAT untuk lebih mudah

berinteraksi dengan masyarakat di luar

lingkungannya.

• Terwujudnya pengembangan pemukiman

dasar warga KAT yang secara bertahap dapat

menjangkau aksesibilitas pelayanan sosial

dasar sehingga secara bertahap pula terlepas

dari keterpencilan.


• Terselenggaranya proses lelang yang

transparan dan akuntabel

• Terselenggaranya pemberian bantuan secara

tertib dan lancar

• Tersedianya laporan pertanggung jawaban

yang akuntabel.


58

c) Warga KAT Yang Mendapat Bantuan Jaminan Hidup

1) Sasaran

Warga KAT Tahun Pemberdayaan I, II dan III.

2) Tujuan

• Tersedianya kebutuhan pangan warga KAT

yang berkesinambungan selama proses

pemberdayaan sehingga kondisi dan

ketahanan fisik dapat terjaga untuk

beraktifitas sehari-hari.

• Terwujudnya rasa aman bagi KK untuk

mencukupi kebutuhan pangan anggota

keluarganya sehingga mereka terlibat aktif

selama proses pemberdayaan berlangsung.


• Tersalurkannya bantuan jaminan hidup

warga KAT secara berkesinambungan pada

lokasi-lokasi pemberdayaan selama proses

pemberdayaan berlangsung.

• Terjaminnya kesinambungan proses

pemberdayaan KAT di lokasi pemukiman.

d) Warga KAT Yang Mendapat Bantuan Peralatan

Kerja, Peralatan Rumah Tangga, Bibit Tanaman Keras, dan Sertifikasi Lahan

1) Sasaran

Warga KAT Tahun Pemberdayaan I

2) Tujuan

• Terwujudnya pemahaman warga KAT untuk

tumbuh dan berkembang secara mandiri

melalui pengembangan potensi dirinya

sendiri.


59

• Meningkatkan motivasi dan kemauan warga

KAT untuk memperoleh kehidupan yang lebih

baik di lokasi pemukiman.

• Terciptanya rasa aman warga KAT untuk

melakukan aktifitas sehari-hari, terutama

aktifitas rumah tangga dan produksi mata

pencaharian.


• Tersalurkannya bantuan sarana dan

prasarana yang menunjang aktifitas dan

produktivitas warga KAT.

• Terjaminnya kesinambungan proses

pemberdayaan KAT di lokasi pemukiman.

2. Warga KAT Yang Memperoleh Bantuan Pemukiman

Sosial KAT

a) Monitoring Program dan Kegiatan PKAT

1) Sasaran


pemberdayaan KAT.

2) Tujuan

• Diketahuinya tingkat kemajuan dalam

pelaksanaan program/kegiatan

pemberdayaan KAT.

• Terdeteksi sedini mungkin adanya

penyimpangan, hambatan, kendala untuk

pencegahan dan perbaikan.

• Mengetahui ketepatan atau kesesuaian antara

rencana awal dengan pelaksanaan di

lapangan.


• Tersedianya data dan informasi tentang

permasalahan, kendala dan kinerja

pemberdayaan KAT.


60

• Tersedianya laporan perkembangan kegiatan

pelaksanaan Tugas Pembantuan per triwulan.

b) Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan

1) Sasaran


pemberdayaan KAT.

2) Tujuan

• Terwujudnya tertib administrasi kegiatan

• Terwujudnya tertib operasional

• Tercapainya indikator kinerja kegiatan

3) Hasil Yang Dicapai

• Terdokumentasikannya pertanggungjawaban

kegiatan (SPJ).

• Tersedianya naskah laporan kegiatan.


61

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pengelolaan Anggaran

1. Pengelola Anggaran

Pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

yang dilaksanakan di daerah untuk kegiatan

pembangunan kesejahteraan sosial terutama lingkup

bidang pemberdayaan sosial harus mengacu pada

kaidah-kaidah pengguna keuangan Negara yaitu

sebagai berikut:

1) Dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan,

taat pada peraturan perundang-undangan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan.

2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang

berakibat pengeluaran atas beban dana

dekonsentrasi maupun tugas pembantuan jika

biaya pengeluaran tersebut tidak dialokasikan.

3) Kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

4) Setiap pengguna keuangan dilarang melakukan

kegiatan pengadaan barang/jasa baik secara

langsung maupun tidak langsung yang akan

berdampak pada kerugian Negara.

5) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan

baik dana Dekonsentrasi maupun Tugas

Pembantuan harus dilakukan melalui Rekening

Kas Umum Negara.

6) Administrasi keuangan dan rekening bendahara

satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan


62

tugas pembantuan dilakukan secara terpisah, serta

untuk pembukaan dan penggunaannya harus

mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI.

7) Pelaksana dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan harus melaksanakan sistem

akuntansi dan pelaporan sesuai aturan hukum

yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

dalam Pelaksanaan APBN, dijelaskan dalam pasal (4)

bahwa, Menteri Keuangan/Pimpinan Lembaga/ Satuan

Kerja menetapkan para pejabat perbendaharaan yang

ditunjuk sebagai :

1) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Barang;

2) Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan

perintah membayar (PPSPM);

3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

4) Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran belanja.

Penetapan para pejabat perbendaharaan sebagaimana

tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan:

1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

a) Tidak boleh merangkap sebagai Bendahara

Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran;

b) Tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) yang sekaligus menerangkan

pula sebagai PPSPM.

c) Boleh merangkap sebagai PPK dan/atau sebagai

PPSPM (hanya merangkap salah satu jabatan).


63

2) Pejabat Penguji Tagihan Penerbit SPM (PPSPM)

a) Tidak boleh dirangkap oleh PPK

b) Tidak boleh dirangkap oleh Bendahara

(Penerima atau Pengeluaran)

c) Boleh dirangkap oleh KPA.


a) Tidak boleh dirangkap oleh PPSPM

b) Tidak boleh dirangkap oleh Bendahara

(Penerima atau Pengeluaran)

c) Boleh dirangkap oleh KPA.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai penyelenggara perbendaharaan keuangan di

daerah baik yang bersumber dari dana Dekonsentrasi

maupun Tugas Pembantuan tentu saja penggunaannya

harus dikontrol, dikelola dan dilaporkan oleh masing-

masing pejabat pengelola keuangan tersebut sesuai

dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bentuk

pertanggunjawaban sesuai ketentuan perundangan

yang berlaku. Sejalan dengan tugas dan tanggung

jawab tersebut, maka para penyelenggara anggaran

memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1) Kuasa Pengguna Anggaran

a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti

mengenai hak pihak penagih;

b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi

persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan

ikatan/perjanjian pengadaan barang / jasa;

c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata

anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan

e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN.


64


a. Melaksanakan tugas dan/atau kegiatan sesuai

dengan batas yang diberikan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran.

b. Menandatangani surat tugas/surat perjanjian/

surat perintah kerja/surat-surat lainnya yang

dapat mengakibatkan pengeluaran belanja

negara.

c. Menandatangani Berita Acara yang berkaitan

dengan pekerjaan/pengadaan barang atau jasa

pemerintah.

d. Menyusun paket-paket pengadaan berkaitan

dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

pemerintah.

e. Menandatangani surat-surat lainnya yang

berkaitan dengan pelaksanaan anggaran belanja

negara.

f. Melakukan pengujian terhadap kesesuaian

surat-surat bukti yang akan disahkan;

g. Melakukan pemantauan dan penilaian

pelaksanaan atas tindakan yang menyebabkan

tagihan kepada Negara.

3) Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM

a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti

mengenai hak pihak penagih;

b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi

kelengkapan persyaratan pengeluaran keuangan

termasuk dokumen pengadaan barang/jasa;

c. Meneliti ketersediaan dana dan kesesuaian

penggunaannya;

d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan

akun/mata anggaran yang tertuang dalam RKA-

KL;


65

e. Memerintahkan pembayaran atas pengeluaran

yang dibebankan pada dana dekonsentrasi

maupun tugas pembantuan.

4) Bendahara Pengeluaran

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran (PA/KPA).

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang

tercantum dalam perintah membayar.

c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

d. Menerima, menyimpan membayarkan/

menyerahkan, mengadministrasikan dan

mempertanggung jawabkan setiap pengeluaran

keuangan serta menyetorkan jasa giro yang

bersumber dari dana Dekonsentrasi maupun

Tugas Pembantuan;

e. Memungut pajak terhadap pengeluaran atau

pembiayaan yang menurut undang-undang

dikenakan pajak untuk segera disetorkan ke kas

Negara; dan

f. Menolak pencairan dana apabila perintah

pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran atau PPK tidak memenuhi

persyaratan yang ditetapkan.

5) Petugas Akuntansi (Aplikator)

a. Memelihara DS dan dokumen akuntansi;

b. Membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi

sistem akuntansi keuangan;

c. Menerima data BMN dari petugas akuntansi

barang;

d. Melakukan verifikasi atas register transaksi yang

dihasilkan aplikasi sistem akuntansi keuangan

dengan DS;


66

e. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara

laporan keuangan dengan laporan barang serta

melakukan koreksi apabila ditemukan

kesalahan;

f. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap

bulannya;

g. Menyiapkan konsep pertanyaan tanggung jawab;

h. Melakukan analisis untuk membuat Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK);

i. Menyusun laporan keuangan dana

dekonsentrasi maupun tugas pembantuan;

j. Menyimpan arsip data dan melakukan proses

tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

3. Penggunaan dan Pemanfaatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

dalam Pelaksanaan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga

dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja negara di lingkungan

kantor/satuan kerja, mengangkat para pejabat

perbendaharaan untuk melaksanakan kegiatan

dimaksud, yang antara lain adalah Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) sebagai penerima pendelegasian

kewenangan pengguna anggaran pada kantor/satuan

kerja; pejabat yang melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran belanja negara, yang

selanjutnya menurut Peraturan Direktur Jenderal

Anggaran PER-66/PB/2005, disebut Penanggungjawab

Kegiatan/ Pembuat Komitmen yang kemudian dikenal

dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan

pejabat yang melakukan pengujian dan perintah

pembayaran, yang selanjutnya disebut dengan PPSPM,

diberi kewenangan untuk melakukan penelitian dan


67

pengujian atas setiap tindakan Pejabat Pembuat

Komitmen, agar setiap pengeluaran belanja negara

sesuai dengan anggaran rencana yang ditetapkan

dalam dokumen anggaran, berupaya agar setiap

pembebanan anggaran tidak menyebabkan

pemborosan dan penyimpangan anggaran, serta tidak

mengakibatkan penyelewengan dan penyahgunaan

wewenang yang dapat mengabikatkan pemborosan

anggaran dan kerugian negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan

APBN, merupakan petunjuk pelaksanaan yang harus

dipedomani oleh para pihak yang terkait dalam

pelaksanaan anggaran. Sementara itu, untuk

memudahkan pelaksanaan, secara teknis ditegaskan

lagi dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor

PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Pembayaran Atas Beban APBN.

B. Mekanisme Pencairan

Mekanisme pencairan anggaran dana dekonsentrasi dan

tugas pembantuan dapat dilakukan melalui beberapa

tahapan sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan

kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah

ditetapkan dan dituangkan dalam RKA-KL selama satu

tahun untuk mengetahui rencana penyerapan

anggaran yang diakibatkan untuk membayar

pengeluaran/tagihan kegiatan yang dilaksanakan.

2. Pimpinan Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) membuat surat keputusan dan/atau

mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan

pengeluaran atau tagihan atas beban dana


68

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berkaitan

dengan pelaksanaan DIPA, substansi tugas pokok dan

fungsi, serta pengadaan barang/jasa.

3. Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM melakukan

uji kebenaran SPP yang telah diajukan oleh PPK,

mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatat

dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan

menandatangani tanda terimanya, memeriksa secara

rinci dokumen pendukung SPP, dan menandatangani

SPM.

4. Bendahara pengeluaran membuat dan menghimpun

SPP dan SPM yang telah ditandatangani untuk

disetorkan ke KPPN untuk segera diterbitkan SP2D

sesuai permintaan.

Pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui mekanisme

penerbitan SPM, sebagai berikut:

1. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM–

UP) dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Bendahara mengajukan pembukaan rekening atas

nama satker yang bersangkutan dan mencermati

DIPA yang telah diterimanya dari KPA;

b. Pejabat Pembuat Komitmen membuat dokumen

yang diperlukan untuk kegiatan yang akan

dilaksanakan selanjutnya diserahkan kepada

Penguji Tagihan melalui bendahara;

c. Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM

melakukan pengujian terhadap keabsahan SPP dan

menerbitkan SPM untuk ditandatangani oleh

pejabat yang diberikan wewenang;

d. Bendahara menyetorkan SPM kepada KPPN untuk

diterbitkan SP2D;


69

e. Bendahara mencairkan anggaran sesuai SP2D yang

diterbitkan ke Bank persepsi dimana bendahara

membuka rekening satker.

2. Surat Perintah Membayar Pengganti Uang

Persediaan (SPM–GU) mekanismenya sebagai berikut:

a. Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kepala

Dinas/Instansi Sosial selaku Kuasa Pengguna

Anggaran di satuan kerjanya membuat dan

mengajukan SPM-GU yang telah dilengkapi

persyaratan diserahkan kepada bendahara;

b. Bendahara setelah meneliti kelengkapan berkasnya

menyampaikan dokumen dimaksud kepada Penguji

Tagihan dan Penandatangan SPM untuk

diterbitkan SPM-GU;

c. Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM

menerbitkan SPM-GU untuk disetorkan ke KPPN

pembayar untuk diterbitkan SP2D;

d. Bendahara mencairkan dana sesuai yang tertulis

dalam SP2D di Bank tempat membuka rekening.

3. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang

Persediaan (SPM-TUP) mekanismenya sebagai

berikut:

a. Bendahara mengajukan tambahan uang

persediaan setelah mendapatkan persetujuan dari

KPPN atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan

setempat;

b. Bendahara mengajukan SPP-TUP kepada Penguji

Tagihan;

c. Penguji Tagihan setelah melakukan pengujian

kemudian menerbitkan SPM-TUP dan

menyerahkan kembali ke bendahara;

d. Bendahara menyerahkan SPM-TUP ke KPPN untuk

segera diterbitkan SP2D dan selanjutnya


70

mencairkan dananya di bank sesuai jumlah yang

tertulis dalam SP2D dimaksud.

4. Surat Perintah Membayar Pengganti Uang

Persediaan (SPM-GU) Nihil, mekanismenya sebagai

berikut:

a. PPK mengajukan SPP-GU nihil yang telah lengkap

berkasnya diserahkan kepada bendahara;

b. Bendahara meneliti pengajuan SPP-GU Nihil

tersebut dan selanjutnya disampaikan ke pejabat

Penguji Tagihan;

c. Penguji Tagihan menerbitkan SPM-GU Nihil untuk

disetorkan ke KPPN melalui bendahara;

d. Bendahara menyerahkan SPM-GU Nihil ke KPPN

untuk diterbitkan SP2D Nihil.

5. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) non

belanja pegawai mekanismenya dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Pembayaran Langsung dilakukan oleh KPPN

kepada pihak ketiga yang berhak berdasarkan

SPM-LS yang diterbitkan oleh Penguji Tagihan dan

Penandatangan SPM;

b. Pembayaran Langsung dilakukan untuk keperluan

pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh

pihak ketiga/rekanan dan atas pembayaran dalam

rangka pekerjaan pengadaan barang/jasa (belanja

modal), termasuk biaya langganan daya dan jasa,

serta belanja perjalanan dinas.

C. Tata Cara Revisi

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

anggaran belanja pemerintah serta percepatan pencapaian

kinerja pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan maka terhadap kegiatan-kegiatan yang

memerlukan revisi dapat diproses dengan mengacu pada


71

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi

Anggaran.

1) Ruang Lingkup Revisi Anggaran

a) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;

b) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap;

dan

c) Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan

administrasi.

2) Kewenangan Revisi

a) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran;

b) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal

Perbendaharaan;

c) Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran;

dan

d) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat.

D. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program

dan kegiatan pemberdayaan sosial, maka

penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan

yang berkualitas merupakan suatu keniscayaan,

sebagai bagian dari akuntabilitas. Untuk mendukung

hal tersebut, diperlukan pemantauan dan evaluasi

sebagai alat kontrol dan pengendalian program mulai

dari proses perencanaan, implementasi, pencapaian

output dan outcome.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 tahun

2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang

mengamanatkan Pimpinan Kementerian/Lembaga


72

untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL,

kepada Gubernur untuk melakukan pemantauan

pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

serta kepada Bupati/Walikota untuk melakukan

pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang

meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai

dengan kewenangannya. Selanjutnya, setelah

melakukan pemantauan dan evaluasi maka pelaksana

kegiatan wajib menyusun laporan yang berdasarkan

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Selanjutnya, hasil pemantauan dan evaluasi digunakan

untuk: 1) memberikan informasi dan gambaran

keberhasilan/kegagalan atas kinerja program dan

institusi, 2) bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

program dan kegiatan, 3) bahan rujukan perencanaan,

alokasi anggaran dan kegiatan serta penyusunan

kebijakan, 4) sebagai bahan referensi untuk perbaikan,

tindaklanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan, 5)

sebagai referensi pelaksanaan kegiatan sejenis di

tempat lain. Dengan demikian, kegiatan pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

merupakan hal penting untuk menjamin kegiatan

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pedoman

yang ditetapkan, penggunaan input sesuai dengan

keperluan dan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga

tujuan dan sasaran dapat tercapai.

Karenanya dengan dilaksanakannya pemantauan dan

evaluasi diharapkan dapat diketahui: 1) Pencapaian

kinerja, 2) Output, outcome dan keberhasilan program

dan kegiatan, 3) Gambaran potensi pengembangan, dan

4) Permasalahan yang dihadapi. Kegiatan pemantauan


73

dan evaluasi dilakukan dengan metode seperti

kunjungan lapang, wawancara, serta melakukan

pengkajian terhadap laporan dan hasil pelaksanaan.

Kajian dan analisis dilakukan terhadap perkembangan

kegiatan, capaian pemanfaatan dana dan fisik kegiatan,

manfaat dan dampak, permasalahan serta kendala

yang dihadapi.

2. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan fungsi

manajemen yang berisi penyampaian informasi tentang

pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh

pelaksana kegiatan secara hirarki atau horisontal

sebagai bahan pertanggung jawaban atas hasil

pekerjaannya yang telah dilaksanakan atau digunakan

sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan

keputusan berikutnya.

Penyusunan dan pertanggungjawaban atas kegiatan

maupun keuangan yang dihimpun dalam pelaporan

dilaksanakan oleh masing-masing Eselon III di dinas

Sosial, dengan diketahui oleh Kepala Sub

Bidang/Dinas Sosial. Adapun sistem pelaporan adalah

sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta

dilaporkan secara berjenjang ditujukan kepada Unit

Eselon I terkait dengan tembusan kepada Biro

Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian

Sosial.

2. Laporan Kegiatan

Laporan pelaksanaan program/kegiatan ditujukan

kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial


74

dengan tembusan kepada Biro Perencanaan,

Kementerian Sosial dan masing-masing Unit Teknis

Eselon II jenis, substansi dan waktu penyampaian

laporan antara lain :

a. Laporan Bulanan

1) Realisasi Keuangan

2) Realisasi Fisik

Pelaporan bulanan dilakukan dengan

mengikuti format 1 (lampiran 1.a).

b. Triwulan

1) Arsip Data Komputer (ADK)

2) Laporan realisasi belanja

3) Laporan pengembalian belanja

4) Laporan pengembalian pendapatan

Waktu pengiriman laporan baik laporan

bulanan maupun laporan triwulan dilakukan

paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulan

berikutnya dan dikirim ke alamat email

[email protected]

c. Laporan Semester

1) Laporan Keuangan Semester I,meliputi:

a) Arsip Data Komputer (ADK)

b) Laporan realisasi semester I

c) Laporan realisasi belanja

d) Laporan realisasi pengembalian belanja

e) Laporan realisasi pendapatan

f) Laporan realisasi pengembalian

pendapatan

g) Laporan SIMAK BMN

h) Catatan Laporan Keuangan (CaLK)

i) Neraca Percobaan

j) Rincian Saldo Awal BMN

k) Laporan Kondisi Barang


75

Lampiran:

a) B.A. Rekonsiliasi dengan KPPN

b) SSBP Tahun lalu

2) Laporan Keuangan Semester II/Tahunan,

meliputi:

a) Arsip Data Komputer (ADK)

b) Laporan realisasi tahunan

c) Laporan realisasi belanja

d) Laporan realisasi pengembalian belanja

e) Laporan realisasi pendapatan

f) Laporan realisasi pengembalian

pendapatan

g) Catatan Laporan Keuangan (CaLK)

h) Laporan Neraca Percobaan

i) Laporan BMN

j) Rincian Saldo Awal BMN

k) Laporan Kondisi Barang

Lampiran:

a) SSBP untuk penyerahan setelah tanggal

neraca tahunan berakhir

b) B.A. Rekonsiliasi dengan KPPN

c) Daftar Persediaan

3. Laporan melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan

Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)

Dalam pelaksanaan monev kinerja secara mandiri,

Kementerian Keuangan memberikan dukungan

fasilitasi aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kinerja Terpadu (SMART) yang dapat diakses

melalui website monev.anggaran.depkeu.go.id.

Aplikasi ini bertujuan antara lain untuk: 1.

Memonitoring capaian kinerja atas pelaksanaan

RKA K/L berjalan, 2. Melaporkan kondisi atas

pelaksanaan kegiatan secara online, 3.


76

Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran

yang lebih baik.

Mengingat pelaksanaan program pemberdayaan

sosial selain dilaksanakan di pusat juga

dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan, maka daerah wajib melakukan

pengisian laporan monev kinerja pada Aplikasi

SMART setiap bulannya pada output kegiatan

sesuai dengan komponen kegiatan.

Apabila petugas daerah mengalami kesulitan dalam

pengisian laporan tersebut, dapat melakukan

konsultasi ke Sekretariat Ditjen Pemberdayaan

Sosial atau melalui surat elektronik dengan alamat

[email protected].

4. Laporan melalui Sistem Informasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Sosial (SiKAPDAYA)

Sehubungan dengan upaya untuk mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas menuju terciptanya

good governance, perlu dilakukan penyampaian

laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

berbasis web sehingga pengelolaan program dan

kegiatan lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial lebih

terukur dan akuntabel serta pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih

optimal baik dari sisi realisasi keuangan ataupun

fisik.

Terkait dengan hal tersebut telah dibangun Sistem

Informasi Kinerja Pelaksanaan Program dan

Kegiatan Pemberdayaan Sosial (SiKAPDAYA)

berbasis web dengan alamat

sikapdaya.kemsos.go.id. Aplikasi tersebut wajib


77

diisi oleh petugas daerah terkait dengan

pelaksanaan anggaran pada program pemberdayaan

sosial melalui dana dekonsentrasi dan tugas

pembantuan.

Apabila petugas daerah mengalami kesulitan dalam

pengisian laporan tersebut, dapat melakukan

konsultasi ke Sekretariat Ditjen Pemberdayaan

Sosial atau melalui surat elektronik dengan alamat

[email protected].

E. Sanksi

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor

156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Pasal 48,

SKPD penerima Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas

Pembantuan yang secara sengaja atau lalai tidak

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

dana dimaksud kepada Kementerian/ Lembaga dikenakan

sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau

penghentian alokasi pendanaan.

1. Sanksi penundaan pencairan dikenakan kepada SKPD

apabila tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan

dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

setempat sesuai ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pengenaan

sanksi penundaan pencairan dimaksud tidak

membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan

laporan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas

Pembantuan.


78

2. Sanksi penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila:

a. SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan

triwulanan kepada kementerian/lembaga yang

memberikan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana

Tugas Pembantuan secara berturut-turut 2 (dua)

kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan,

Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga yang

bersangkutan, atau aparat pemeriksa fungsional

lainnya.


79

BAB IV

PENUTUP

Demikian Panduan Pelaksanaan Program Pemberdayaan

melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ini untuk

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Secara lebih khusus untuk pelaksanaan masing-masing

kegiatan agar mengacu pada petunjuk teknis yang

dikeluarkan oleh direktorat terkait di lingkungan Ditjen

Pemberdayaan Sosial.

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,

HARTONO LARAS


80

LAPORAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DINAS SOSIAL PROVINSI ......................

TAHUN 2018

Lampiran Ia : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bulan ............

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.) KEWENANGAN

REALISASI BULAN LALU REALISASI BULAN INI JUMLAH REALISASI

KEUANGAN (Rp.)

KEU %

FISIK %

KEUANGAN (Rp.)

KEU %

FISIK %

KEUANGAN (Rp.)

KEU %

FISIK %

1 Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

…………………… Dekonsentrasi ……………… …… …… ……………… …… …… ……………… …… ……

2

Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil

…………………… Dekonsentrasi ……………… …… …… ……………… …… …… ……………… …… ……

…………………… Tugas

Pembantuan ……………… …… …… ……………… …… …… ……………… …… ……

3 Pemberdayaan Sosial Perorangan,

Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat

…………………… Dekonsentrasi ……………… …… …… ……………… …… …… ……………… …… ……

5 Pelestarian Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

…………………… Dekonsentrasi ……………… …… …… ……………… …… …… ……………… …… ……

JUMLAH …………………… ……………… …… …… ……………… …… …… ……………… …… ……

Mengetahui Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi ................... , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (………………………………………) (………………………………………………….)


81

Lampiran Ib : Laporan realisasi kegiatan bulan ……………

NO KEGIATAN KEWENANGAN TARGET SASARAN REALISASI FISIK

SASARAN %

1 Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Dekonsentrasi Jumlah pemanfaatan sumber dana bantuan sosial Rp. …………. …………

2 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Tugas Pembantuan

Bantuan Bahan Bangunan Rumah .............. Unit …………. …………

Pembangunan Rumah Bagi Warga KAT ................ Unit

…………. …………

Pembangunan Infrastruktur Sosial ............ Unit …………. …………

Bantuan Jaminan Hidup Bagi Warga KAT ............ KK …………. …………

Bantuan Peralatan Rumah Tangga, Peralatan Kerja dan Bibit Tanaman Bagi Warga KAT ........... KK

…………. …………

Bimbingan Bagi Pendamping KAT ………… orang …………. …………

3 Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga

dan Kelembagaan Masyarakat

Dekonsentrasi

Bhakti sosial keluarga ……….. Orang …………. …………

Bantuan operasional ……….. LK3 …………. …………

Peningkatan kemampuan TKSK ……….. Orang …………. …………

Peningkatan kemampuan ……….. Orsos …………. …………

Peningkatan kemampuan PSM ………… orang …………. …………

Peningkatan kemampuan ……….. KT …………. …………

Peningkatan kapasitas ……….. WKSBM …………. …………

Terbentuknya ……….. Forum CSR …………. …………

4 Pelestarian Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Dekonsentrasi

Pemeliharaan ……….. TMPN …………. …………

Pemeliharaan ……….. MPN …………. …………

Mengetahui Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi ................... , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(………………………………………) (………………………………………………….)


82

ADFADF

Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

JL. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat Telp/Fax (021) 3103679

Email : [email protected]

panduan pelaksanaan program pemberdayaan...

Documents