panduan praktis · 2020. 3. 30. · pemda/pokja pkp c. difasilitasi oleh korkot kotaku 6.3.2...
TRANSCRIPT
-
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KOTAKU - NSUP
2019
PANDUAN PRAKTIS PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN TANAH
DAN PERMUKIMAN KEMBALILARAP
(Land Acqusition and Resetlement Action Plan)
PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
-
LAPORANTRIWULAN-1 v
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 1
PANDUANPRAKTIS
PENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAHDANPERMUKIMANKEMBALI(LandAcqusitionandResetlementActionPlan/LARAP)
PENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
PROGRAMKOTATANPAKUMUH(KOTAKU)–NSUP
2019
-
2 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 3
DAFTARISI
1. KetentuanUmum|4
2. PrinsipUmumPengadaanTanahdanPemukimanKembali|4
3. KetentuanPelaksanaan|4
4. KetentuanPenyusunanDokumenPengadaanTanahdanPemukimanKembali|5
5. LingkupKegiatanPengadaanTanahDanPemukimanKembali|6
6. PelakuDanTahapanPelaksanaan|7
6.1 Pelaku|7
6.2 TugasDanTanggungjawabPelakuDalamPenyusunanLARAP|9
6.3 TahapanPelaksanaanPengadaanTanahDanPemukimanKembali|12
6.3.1 Persiapan|12
6.3.2 SosialisasiAwal|12
6.3.3 PendataandanPenilaianAssetTerdampak|13
6.3.4 SosialisasiPendataanWargadanAsetTerdampak|14
6.3.5 RembugWargadanKonsultasi|15
6.3.6 PenyusunanDokumenLARAP|16
7. PelaksanaanDanPemantuan|28
7.1 PelaksanaanRencanaKerjaLARAP|28
7.2 Pemantauan|29
8. PengaduandanPengungkapan|30
8.1 PenyampaianKeluhanDanInstansiYangBertanggugjawab|30
8.2 MediaPenyampaianDanProsesPenangananPengaduan.|30
8.3 DokumentasidanKeterbukaanInformasi|30
8.4 Pemanfaatansistempengaduanyangtelahada|31
-
4 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
PENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAHDANPEMUKIMANKEMBALI
LandandResettlementActionPlan(LARAP)NSUP-KOTAKU
1. KetentuanUmum:a. Pelaksanaan pengadaan tanah didasarkan pada peraturan perundang-undangan
pemerintahIndonesiayangterkait,meliputi:- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentinganUmum- Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah
bagipembangunanuntukkepentinganumum(atauperubahannya)- Peraturan Kepala BPN RI No. 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan
pengadaantanah.b. Kerangka kerja Pengelolaan lingkungan dan Sosial/ESMF (Environmental and Social
ManagementFramework)KOTAKUc. PetunjukpelaksanaanPengelolaanLingkungandanDampakSosialprogramKOTAKUd. Panduan sederhana ini digunakan untuk memberikan panduan dalam penyusunan
dokumenPengadaantanahdanPemukimanKembaliatauLARAP(LandAcquisitionandResettlementActionPlan)
2. PrinsipUmumPengadaantanahdanpemukimankembalia. Pengadaantanahdanpemukimankembaliseharusnyadihindaribiladimungkinkanb. Bilatidakdimungkinkanmakapengadaantanahdanpemukimankembaliharisdipahami
dan dilaksanakan sebagai program pembangunan yang berkelanjutan untukmemungkinkanwargaterdampakmemperolehmanfaatdarikegiatanproyek.
c. WTP harus dibantu dalam upaya meningkatkan mata pencaharian dan memulihkanmata pencaharian mereka setidaknya sama atau setara dengan kondisi sebelumpengadaantanahdimanakehidupannyamenjadilebihbaik.
3. KetentuanPelaksanaan
Pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali diselenggarakan dengan ketentuan sebagaiberikut:
a. Pengadaan tanah untuk penataan Kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkanperencanaantataruangwilayah;
b. Wargayangkehilangantanahdan/atauasetlainnyasebagaiakibatpengadaantanahuntukkegiatanprogramharussegeramenerimagantirugisecaraadil.
c. WTPyangharuspindahkelokasilainsebagaiakibatdaripengadaantanahuntukkegiatanprogram,makaharusmelakukan:
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 5
(i) Memperoleh informasitentangpilihandanhakmerekaterkaitdenganpengadaantanahdanpemukimankembali
(ii) Mengajakdanberkonsultasitentangpilihan-pilihangantikompensasiataukerugiandandiberipilihanpemukimankembaliyanglayakhuni.
(iii) Diberikan kompensasi yang cepat dan efektif dengan penggantian penuh ataskerugianassetyangterkenaproyeksecaralangsung.
(iv) Diberikanbantuanbantuan(sepertitunjanganhidup)selamaproserelokasi.(v) Disediakan bantuan perumahan atau lokasi perumahan sesuai yang disetujui
BersamaWTP yang setiddaknya setara dengan situasi lokasi sebelumnya bahkanlebihbaik.
(vi) DiberikandukunganpemulihanmatapencaharianWTPsetelahperpindahanuntukmasatransisiberdasarkanpadawaktuyangwajar.
(vii) memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaanrencanarelokasi,
d. WTP yang direlokasi, baik untuk permanen maupun untuk sementara, maka perlumemperhatikan lokasi, kemungkinan kehilangan mata pencaharian/pendapatan,kemungkinan berkurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan,sertakeharmonisandenganwargadilokasirelokasi.
e. Jika WTP memutuskan untuk memberikan tanahnya secara sukarela (hibah) ataumemberikan izin pakai atau izin untuk dilewati kegiatan proyek, maka harus memenuhikriteriaprogramKOTAKU.
4. KetentuanPenyusunandokumenPengadaanTanahdanPemukimankembali
SesuaidenganketentuanpadaUUNo.2tahun2012,pengadaantanahuntukkepentinganumum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu danpemangku kepentingan. Dkumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studikelayakanyangdilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanyangberlaku.
Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial atau ESMF Program KOTAKU menjelaskanpenyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali atau disebutLARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan). Dokumen LARAP dibagi dalam 2kategoridampakyangdiitimbulkanolehKegiatanProyeksbb:
a. Kegiatanyangmembutuhkanpengadaantanahdanpemukimankembali(relokasi)b. Kegiatanyangmembutuhkanpengadaantanahtanpaadamerelokasiwargaterdampak.
Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi)dilengkapidengandokumenLARAP,sedangkanuntukKegiatanyangmembutuhkanpengadaantanah tanpa ada merelokasi warga terdampak dilengkapi dengan dokumen RPL (RencanaPenyiapanLahan)
-
6 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
URAIAN KEBUTUHANDOKUMEN
1. Pengadaantanahdanrelokasi
- Jumlah WTP >200 orang (atau >40 RT) ataumenghilangkan>10%dariassetproduktif
LARAPlengkap
- Jumlah WTP ≤200 orang (atau ≤40 RT) ataumenghilangkan≤10%dariassetproduktif
LARAPSederhana
2. Pengadaantanahtanpaadarelokasi RPL
(i) LARAP komprehensif atau LARAP Lengkap mencakup seluruh unsur-unsur yangdiuraikan pada bagian Pokok-pokok pembahasan dibawah pada bagian 6.3.6 - padaPanduanSederhanaini.
(ii) LARAP Sederhana meliputi pembahasan yang lebih sederhana yang meliputi pokok-pokok pembahasan yang tercantum pada dokumen LARAP Lengkap dengan tanpamencakupunsur-unsurpadapokokpembahasan,sepertidibawahini:
a. Kajiansosio-ekonomib. KajianAnalisisHukumc. Seleksilokasidanpersiapanrelokasid. Perumahan,infrastrukturdanpelayanansosiale. Perlindungandanpengelolaanlingkunganhidupf. Proses partisipatif dalam persiapan pengadaan tanah dan pemukiman
kembali
(iii) RPL (Rencana Penyiapan Lahan) adalah dokumen yang disusun mencakup prosespengadaan tanahdengan tidak terdapatpemindahanatau relokasi bangunanhunianatau aset lain dari WTP, seperti pemindahan tempat usaha. Dokumen RPL disusunmencakupunsur-unsursepertidalamLARAPSederhana,sepertiberikut:
a. Uraiankegiatanb. PendataanWargaterdampakdanasetterdampakc. PenilaianasetdanskemaKompensasid. Proseskonsultasie. MekanismepenyampaianKeluhanf. Pembiayaang. PemantauandanEvaluasih. RencanakerjaPenyiapanLahani. Jadwalpelaksanaan
5. LingkupKegiatanPengadaantanahdanPemukimankembali
Pihak/instansi terkait yangmembutuhkan pengadaan tanah harusmenyiapkan pendanaanpelaksanaanpengadaantanah,meliputi:
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 7
- SosialisasiawalRencanaPenataanKawasanPermukiman- Penyiapanpelaksanaan- Penyediaan anggaran perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau
pemukimankembalidariPemerintahkota/kabupaten- Inventarisasidanidentifikasi- Penetapanpenilai- Musyawarahpenetapanbentukgantikerugian- Pemberiangantikerugian- Pelepasanobjekpengadaantanah- Peyiapanhunianbagiwargaterdampak(huniansementaradanhunianmenetap)- Administrasidanpengelolaandnevaluasipengadaantanah- Penyusunanlaporan
6. PELAKUDANTAHAPANPELAKSANAAN
6.1. Pelaku:PelakudalamprosespengadaantanahdanataupemukimankembaliprogramKotakuadalah:
1. ProjectManagementUnit(PMU)NSUPKotaku- Menetapkan kebijakan pengelolaan program terkait dengan pengelolaan
dampaklingkungandandampaksosial.- Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan
pengelolaanlingkungandandampaksosial.- Melakukan review draft dokumen LARAP yang diajukan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota- Mengajukan draft dokumen LARAP ke pihak pemberi pinjaman untuk
mendapatkanNOL2. BalaiPrasaranaPermukimanWilayah(BPPW)danSatkerProvinsi- Memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial pada
program Program KOTAKU dilakukan sesuai dengan peraturan danketentuanyangberlakudanpanduanKerangkakerjalingkungandansosial(EnvironmentandSocialManagementFramework/ESMF)
- Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaanpengelolaanlingkungandandampaksosial.
- Melakukan review draft dokumen LARAP yang diajukan oleh PemerintahKabupaten/Kota
3. PemerintahKabupaten/Kota(PokjaPKPK,Dinas/Instansiterkait)- Memahamisecaramenyeluruhkonseppengelolaanlingkungandandampak
sosialprogramProgramKOTAKU.- Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah
danataupermukimankembali.
-
8 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
- Pemdamenyediakananggaranyangcukupuntukkegiatanperencanaandanpelaksanaanpengadaantanahdanataupermukimankembali
- Memantaudanevaluasikemajuanpelaksanaanpengadaantanahdanataupermukimankembali.
4. KonsultanManagemenPusat(KMP)- Menyiapkan panduan kerja perencanaan dan pelaksanaan pengadaan
tanahdanataupermukimankembali.- MemfasilitasiprosesreviewdraftdokumenLARAPditingkatpusat- Memantaudanevaluasikemajuanpelaksanaanpengadaantanahdanatau
permukimankembali.
5. TimKonsultanLARAPyangditunjukolehPemerintahKabupaten/Kota- Membantu Pemerintah kabupaten/Kota dalam melakukan proses
perencanaanpengadaantanahdanataupemukimankembali- Melakukankajianaspeksocialekonomidanaspekhukumterhadapwarga
terdampakdanasset-asetyangterdampak- Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengadaan tanah dan
ataupemukimankembali.- Bertanggungjawab atas seluruh proses dan penyusunan dokumen
perencanaanpengadaantanahdantaupemukimankembali
6. TimkonsultanOSPdanKorkotProgramKotaku- TimkonsultanOSPdanKorkotmemfasilitasiprosessosialisasidanrembug-
rembugdimasyarakatdanPemerintahkabupaten/kota.- Tim Fasilitator membantu Tim Pengadaan Tanah untuk melakukan
pendataanwargadanassetassetterdampak
7. TimTechnicalManagementConsultant(TMC)Kotaku- Bersamadengan timKonsultan LARAPmelakukanprosesdanpenyusunan
dokumenLARAP.- Melakukankajianaspeksocialekonomidanaspekhukumterhadapwarga
danasset-asetyangterdampak- Memantaudanevaluasikemajuanpelaksanaanpengadaantanahdanatau
permukimankembali.
8. TimPenilaiIndependen- Bertanggungjawab atas penilaian kerugian yang dialami oleh warga
terdampak.- Melakukan penilaian independen atas aset-aset warga terdampak sesuai
denganketentuandanperaturanyangberlaku.
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 9
6.2. TugasdantanggungjawabPelakudalamPenyusunanLARAP
Tugas dan tanggungjawab para pelaku dalam pelaksanaan penyusunan LARAPdijabarkandalamtabeldibawahini.
-
10 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 11
-
12 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
6.3. TahapanPelaksanaanPengadaanTanahdanPemukimankembali
Kegiatanpengadaantanahdilaksanakanmelaluitahapansebagaiberikut:
1. Persiapan2. Sosilisasiawal3. Pendataan4. Rembugdankonsultasi5. PenyusunandokumenLARAP6. ReviewdokumenLARAP7. PersetujuanLARAP8. PelaksanaanLARAP9. PemantauanpelaksanaanLARAP
6.3.1 PERSIAPAN:1. Kegiatan
a. Identifikasikegiatandilokasiperencanaanpenataankawasanb. PenentuanKomponenkegiatan/infrastrukturyangmemerlukanpengadaantanahc. SosialisasirencanapenataanKawasankepadaseluruhwargad. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemda yang melibatkan instansi terkait,
wargadantokohmasyarakat.e. PenunjukanPenilaiPublikf. PanitiamenyusunRencanaKerja:
- Rencanapendanaanpelaksanaan- Rencanawaktudanpenjadwalanpelaksanaan- Rencanakerjapelaksanaan/ToRKonsultanpenyusunaLARAP- Rencanakebutuhanbahandanperalatanpelaksanaan- Inventarisasidanalternatifsolusifaktor-faktorpenghambatdalampelaksanaan.
g. Penyediaantempatpengungkapan/mediabagiwarga
2. Pelakua. TMCKotab. Pemda/PokjaPKPc. DifasilitasiolehKorkotKotaku
6.3.2 SOSIALISASIAWAL
1. Kegiatand. MensosialisasikanlangsungkepadawargarencanaPenataanKawasan- KonseprencanaPenataanKawasan- Jenisjenisrencanakegiatanpenataankawasan- Potensi-potensidampaklingkungandansocialyangterjadi- Rancanganbatas-bataskebutuhanpengadaantanah
e. MembuatBeritaAcaraSosialisasi
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 13
2. Pelakua. TMCKotab. Pemda/PokjaPKPc. PanitiaPengadaanTanahd. DifasilitasiolehKorkotKotaku
6.3.3 PENDATAANDANPENILAIANASSETTERDAMPAK
1.Kegiatan
a. PengukurandanPemetaanMelaksanakanpengukurandanpemetaanbidangperbidangtanah,meliputi:- pengukuranbataskelilinglokasipengadaantanah;- pengukuranbidangperbidang;- menghitung,menggambarbidangperbidangdanbataskeliling;dan- pemetaanbidangperbidangdanbataskelilingbidangtanah.Hasilpengukurandanpemetaandisajikandalamlampiran2.
b. SensusterhadapWarga,AsetTerkenaProyek:- Namapemilik,pekerjaandanalamatpihakyangberhak- Buktikepemilikandanataupenguasaantanah,bangunan,tanamandanbenda
lainberkaitandengantanah.- Jenispenggunaantanahdandokumennya
“dalam hal tidak terdapat dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikantanah, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaanfisik bidang tanah dari yang bersangkutan dan disaksikan paling sedikit 2(dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyaihubungan keluarga dengan yang bersangkutan yang menyatakan bahwayangbersangkutanadalahbenarsebagaipemilikataumenguasaisebidangtanah”PerkaBPNNo.5/2012pasal16ayat2b.
c. Luastanah/bangunaneksisting;- Luastanah/bangunanyangterkenadampakdariKegiatan;- Luastanah/bangunansisasetelahterkenaKegiatan(jikasisabangunan/tanah
tidaklayakuntukdihuni/ditanamilagi,makadianggapbahwabangunan/tanahtersebutterkenaseluruhnya);
- Berapa%tanah/bangunanyangterkenadampakdariKegiatan;- Statuskepemilikandaritanah/bangunantersebut;- Fungsitanah/bangunanyangterkenadampak;- Kondisibangunan(permanen,semipermanen,temporer,IMB,nonIMB);- Tanaman/pohon yang terkena proyek Kegiatan (jenis, jumlah, kondisi, usia,
produktivitas);
-
14 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
- Aset lain yang terkenadampak,misal sumur, instalasi listrik, pagar, dll, sertabiayauntukmemperolehnya.
Lihat contoh tabel untuk penyajian hasil identifikasi/inventarisasi, atau dapatmengikutitabelDaftarNorminatifdalamLampiranVPeraturanKepalaBPNNo.5tahun2012,sesuaikebutuhanyangdikembangkanmenggunakan(lampiran3)
d. PenilaianAssetTerdampak
Penilaian asset terdampak dilakukan oleh Tim Penilai yang independent sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku.TimPenilaimelakukanpenilaianatasbesarnyanilaikerugianyangmeliputi:- Tanah- Ruangatastanahdanbawahtanah- Bangunan- Tanaman- Bendayangberkaitandengantanahdan- Kerugianlainyangdapatdinilai
Hasil penilaian tim penilai dijadikan bahan rembug bernegosiasi dengan wargaterdampakuntukmenetapkanbentukgantikerugian.
2. Pelaku:
a. PanitiaPengadaanTanahPemdab. TimPenilaiIndependenc. KonsultanPenyusunLARAPd. TMCKotae. DifasilitasiolehTimFasilitatorKorkotKOTAKU
6.3.4 SOSIALISASIPENDATAANWARGADANASETTERDAMPAK
Sosialisasi diberikan bagi seluruh warga khusunya bagi warga terdampak. Pelaksanaansosialisasi dapat diilakukan beberapa kali sampai seluruhwarga terdampakmengetahuidanmemahamihasil-hasilhasilpendataanterhadapwarga terdampakdanasset–assetterkenaproyek.
1.Kegiatana. Mensosialisaikan hasil pendataan identifikasi & inventarisasi WTP dan asset
terdampak di tempat yangmudah dilihat oleh warga terdampak (dilokasi proyekatautempatstrategis).
b. MelakukanperbaikandataWTPdanassetterdampakatasmasukandariwargac. MenetapkandataWTPdanassetterdampakd. Mengkajikebutuhandokumenperencanaanpengadaantanahdanataupemukiman
kembali.
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 15
e. Menetapkankebutuhandokumenpengadaantanahdanataupemukimankembali(LARAPatauRPL)
2.Pelaku
a. Pemda/PokjaPKPb. PanitiaPengadaanTanahPemdac. KonsultanPenyusunLARAPd. TMCKotae. DifasilitasiolehTimFasilitatorKorkotKOTAKU
6.3.5 REMBUGWARGADANKONSULTASI:
1. Kegiatan
a. Melakukan rembug dengan warga terdampak dengan tema terkait denganpengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk mendapatkan berbagaikesepakatan. Pelaksanaan rembug dilakukan secara berulang-ulang sampai adakesepakatanbersama,meliputi:(i) Konsultasi dengan warga terdampak tentang pilihan bentuk pemberian
kompensasiataspengadaantanahdanassetterdampak.Bentukgantikerugiandapatberupa:- Uang- Tanahpengganti- Pemukimankembali;atau- Bentuklainyangdisetujuiolehkeduabelahpihak.
(ii) Rembugpenetapanbentukgantikerugiandankompensasiatastanahdanassetterdampak sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilaiindependen.
(iii) Rembug dan konsultasi opsi pemindahan warga terdampak (lokasi, jenis hakatasbangunandantanah,sepertihibah,HGB,hakmilik,subsidisewadanlain-lain).
(iv) Rembugtatacarapemindahandanpenetapanlokasipemindahanwarga(v) Rembug penentuan pilihan pemberian bantuan atau kompensasi untuk
peningkatanpenghidupanwargaterdampak,dll
b. Setiap hasil-hasil rembug dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen yangdilengkapidengandaftarhadirsertadidokumentasikandenganbaik.DalamBeritaAcaraharusmemuathal-halyangdisepakatidanbelumdisepakati
c. Seluruh hasil-hasil remug dan konsultasi harus diungkapkanmelaluimediawargayangadasupayaseluruhwargadapatmengetahui.
-
16 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
2.Pelaku
a. Pemda/PokjaPKPb. PanitiaPengadaanTanahPemdac. KonsultanPenyusunLARAPd. TMCKotae. DifasilitasiolehTimFasilitatorKorkotKOTAKU
6.3.6 PENYUSUNANDOKUMENLARAP
Penyusunan dokumen LARAP dilakukan setelah memperoleh hasil atau keluaran daripelaksanaanprosestahapandiatas.TimpenyusundokumenLARAPatauRPLtelahmengikutprosespendataan,sosialisasidanrembug-rembugsertakonsultasidenganwargadanparapihakterkait.Dokumen LARAP atau RPL yang disusun mencakup proses kegiatan perencanaanpengadaantanahdanpemukimanwargaterdampak.PenyusunandokumenLARAPmengikutiketentuandanaturanyangberlakudalamESMFprogramKOTAKU.
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 17
Gambar : Diagram Proses Penyusunan dokumen LARAP
PELAKSANAANKONSTRUKSI
PENYARINGANKEGIATANBERDASARKANPOTENSIDAMPAKSOSIAL
PengadaanTanahdanPermukimankembali
SOSIALISASI
Surveysosialekonomi
- IdentifikasiWTP- Inventarisasi- IdentifikasiPotensiDampakSosialdanEkonomi
PengumumanawalmengenaidaftarWTPdanAsetterkenadampak.
Perkiraannilaitanahdanasetterdampak
KonsultasidenganWTP1. Pilihanskemapengadaantanah2. Pilihanskemapemindahanpenduduk3. Jadwalpengadaantanahdan/ataupemindahanpenduduk.
PenyusunandokumenLARAPSederhanaatauLARAPKomprehensif
PengesahandanPenganggaran
PemuatanLARAPSederhanaatauLARAPKomprehensifkedalamRK
PelaksanaanLARAPSederhanaatauLARAPKomprehensif:
- Pengadaantanah- PemindahanPenduduk- Penggantianaset- PemulihanPendapatan
PERENCAN
AANTEKN
ISDANPEM
ROGRAM
AN
PRA-KONSTRUKSI
PEMAN
TAUAN
DAN
EVALUASI
-
18 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
Pokok-pokokPembahasanLARAP
Pembahasan dokumen LARAP disusun secara sistematis. Dokumen LARAP mencakuppembahasanprosespelaksanaan,permasalahandanpenanganannyasertakesepakatandenganwarga terdampak. Pokok-pokok pembahasan dalam LARAP menyesuaikan denganpermasalahanyangditemuidarisetiaplokasiperencanaan,seperticontohdibawahini:
1. Pendahuluan2. Gambaranumumperencanaan3. Konsep,visidanrencanapenataankawasan4. Kajianwargaterdampakproyek5. Kajianlegalitastanah6. Kegiatanrembugdankonsultasipublik7. Pengaduan,keluhandanpengungkapan8. Penilaianaset9. Rencanapemindahansementara10. Pemantauandanpelaporan11. Rencanapembangunandanpemukimankembali
I. Pendahuluan1.1 Latarbelakang- Konteks program Kotaku di kota/kabupaten, kebijakan nasional, pemerintah
kota/daerahyangmendasaripelaksanaanprogramKotaku.- PermukimanKawasandanpermasalahanutamakumuhpermukiman
1.2 Tujuankegiatan- Memberikan panduan operasional bagi pihak-pihak terkait di dalam proses
pelaksanaanpenataankawasan.- Mendokumentasikan seluruh proses kegiatan penyiapan lahan dan
implementasinyadalampenataankawasanyangmemenuhisyarat- Memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota untukmelakukan pemantauan hasil
kegiatansebelum,padasaat,dansetelahpenataan
1.3 LokasiKegiatanLokasikegiatanpenyusunanLARAPiniakanmencakupkawasanyangakanterkenadampak.Mencakupluasarea,wargaterdampak(KK),assetbangunan/rumahterdampakyangdilampiripetadelineasidanrencanakegiatanyangjelasterlihatdipeta.
1.4 LingkupKegiatanPanduan ini akan berisi ketentuan, tahapan/proses penataan, karakteristik WargaTerkena Dampak (WTP) penataan, kajian mengenai status legalitas tanah, proseskonsultasi yang bermakna, skema penataan yang disepakati, hasil-hasil kesepakatanWTPdenganPemerintahKota/kabupaten,rencanatapakpenataan,prosespemindahandari dan ke (hunian sementara/huntara dan hunian tetap/huntap), mekanisme
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 19
penangananpengaduan,perkiraananggarandanbiaya,sumberpendanaandaninstansiyangterlibat.
1. Gambaran Umum lokasi perencanaan, rencana kegiatan program penanganankawasanperenacnaan
2. Kajianpotensidampakfisik,ekonomidansosialdarikegiatanprogram3. Sensus Warga Terkena Proyek (WTP) dan inventarisasi aset pribadi maupun
masyarakatataupublikyangterkenakegiatanprogram4. Kajianrencanakegiatanprogrampenanganankumuh,antaralain:
a. Visirencanapenataanruangkawasan;b. Skenariorencanapenataanruangkawasan,besertakajianmanfaatdandampak
negatifnya atau konsekuensinya/implikasi dampak fisik, sosial, ekonomi danfinansialsertawaktuuntuksetiapopsi/pilihan;
c. Jika ada rencanapenataan kawasan secaraon-site atau relokasi, dilakukan jugakajianatashuniansementaradanhuniantetapuntuksetiapskenario
5. Kajianregulasiyangmendasarikegiatanpenataankawasan6. Kajiansosio-ekonomiWTP7. Kajianstatuslegalitasdankesesuaiantanah,perijinansertapenataanhakatastanah
yangdiusulkan8. Penilaian aset yang terkena dampak kegiatan penataan oleh pihak independen
(KJPP)terkaitdenganrencanabesarankompensasi.9. Rencanarembugdankonsultasipublikdandokumentasipelaksanaan10. Rencana kerja pelaksanaan atau opsi yang disepakati (persiapan, pelaksanaan
konstruksi danpasca konstruksi) termasukperkiraanbiayadan sumberbiaya yangdibutuhkan,instansiyangbertanggungjawab,sertawaktupelaksanaan.
11. Pemantauandanpengelolaaninformasidanmasalah,pihakyangbertanggungjawabmelakukan pemantauan, pelaporan. Mekanisme penyampaian/informasi danmasalahkepadapublik.
1.5 Keluaran
Lihat poin 1.3. Kegiatan ini harusmenghasilkan dokumentasi proses di setiap tahapankegiatan yang dilakukan di point 1.3, ditambah Lampiran berisi dokumentasi seluruhprosesLARAPyangrincidanselengkapmungkin:a. Foto,gambar,petab. Notulensipertemuan, topikyangdibahas,poinkesepakatandanketidaksepakatan,
rencanatindaklanjut,daftarhadirdengantandatanganc. Hasilrembugmasyarakatdansuratkesepakatankolektif.Misalnyauntuktata letak
rumah,desainbangunan,kontribusimasyarakat,dlld. HasilkesepakatanindividualdenganWTPe. AlurprosespengurusanhakatastanahyangdilakukanolehPemerintahKotadengan
pemerintahpusat,masyarakatdanpihak-pihak laintermasukmasyarakatyang ikutmengajukanhak.
-
20 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
f. RencanaKerjaPenataankawasan. (matrikkegiatansiapayangbertanggungjawaba,waktupelaksanaan,sumberdanalokasibiaya)
II. GambaranUmumPerencanaan
a. Meliputi rencana penataan kawasan (ini mencakup informasi lokasi penataan danpembagiansegmenkalauada)
b. Informasi rencana kegiatan penataan kawasan kumuh (sebutkan informasi masalahutamakekumuhan)
c. Potensidampakyangterjadidaripenataankawasan(outputnyakegiatanyangberpotensimenimbulkan dampak sosial- kegiatan-kegiatan yang ada) dilengkapi dengan peta danmatrikrencanakegiatandikawasanmeliputidampaklingkungan,sosial,ekonomi).
Pembahasaninijelaskansecararincidenganpeta,foto,gambardantabel
2.1LokasiPerencanaanKawasan• KondisiexistingdiKawasan• Petatapakexistingdenganbatas-batasyangjelas.Bataskawasan:kelurahan,RW,RT,
persilrumah,jumlah(KK)datademografi• IsustrategisdidalamKawasan:isupenataan,isukumuh(7aspek,isukebijakankota)• Isu lingkungan dan sosial yang ada di Kawasan dan berkaitan dengan penataan
kawasan(isustatustanah,sosialekonomi/penghidupan,JumlahWTP)• Rencana kegiatan penataan di Kawasan secara utuh: ada berapa kegiatan, daftar
kegiatan dan lingkup area perencanaannya (Matrik rencana Aksi kawasan dalamRP2KPKP)
2.2Sub-Kawasan(jikadibagidalamsubkawasan)
• Bataskawasan:kelurahan,RW,RT,persilrumah,jumlahWTP(KK)• Petatapakdanjaringanexistingdenganbatas-batasyangjelas• Penapisankegiatanyangberpotensimenimbulkandampaksosial(namakegiatandan
petalokasi)• Deskripsi rencana kegiatan di sub-kawasan yang berpotensi menimbulkan dampak
sosial : rencana tapak dan jaringan di sub-kawasan, karakteristikWTP, status lahan(hakmilikWTPdannegara), rencanapengusulanhak atas tanah, dan kegiatan yangsudahdilakukanselamaini
III. Konsep,VisidanRencanaPenataanKawasan
a. Ketentuan yang melandasi kegiatan penataan kawasan/sub kawasan (dasar-dasarhukumyangmelandasiyangberakhirpadamemorandumProgram)
b. VisiPenataankawasan/subkawasan
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 21
c. Jelaskan dengan peta dan gambar mengenai kondisi existing Kawasan/sub kawasandalamkaitandenganpenataankumuh.Mulaidenganpersoalankumuhyangadadisub-kawasan tersebut: membunyikan tabel aspek kumuh ditambah karakteristik sosialekonomiwarga(diawalidengankondisiawaldarikawasan)
d. Rencana penataan kawasan/sub kawasan. Berisi rencana tapak (kondisi eksisting)disajikandalambentukpeta,gambardantabel,intinyamenceritakankawasaniniakanjadisepertiapasetelahpenataan,secarautuhtermasuktataguna lahandanhakatastanah. Rencana penataan ini yang akan menjadi bahan rembug warga. Rencana inibersifat dinasmis, dan dapat berubah setelah mendapat masukan dari warga danPemkot.(meliputilokasirencanapenataan:bantaransungai,dll)
e. Rencanakegiatanpembangunandanpenataankawasan.Jelaskanvolumekegiatanyangdirencanakan,danlingkupwilayahyangakanterdampakbesertaperkiraanjumlahWTP(jumlah dan daftar WTP akhir akan dihasilkan setelah survey sosial ekonomi dankesepakatandenganWTP).
IV. KajianSosio-EkonomiWargaTerdampakProyek(WTP)
LihatkedalamESMFLampiran21mengenaipoin-poinsurveyyangperludilakukan.
1. SensusWTPdanInventarisasiAsetTerdampak.Informasi diberikan dalam bentuk tabel ringkas (lihat Lampiran 23 dalam ESMF),sementaradeskripsiyanglebihrincidisajikandalamlampiranLARAP.a. Perludicatatbahwasurveyiniharusdilakukandenganmetodasensus(100%warga)b. Tentukan lebihdulubataskawasanperencanaanyangakanterkenadampak(batas
RTdanRW)untukmenentukancakupanwilayahsurveydanKKyangtermasukWTP(sepanjangdrainasedaninfrastrukturlainyangdibangun)
Materisensus:a. DaftarWTP,dibedakanantaraWTPyangberhakatastanahdanpenghunitanpahak
atas tanah. Pelajari ketentuan pemerintah mengenai penghuni yang berhak dantidakberhakmengajukanhakatastanah,dibuatdaftarkhususuntukpenghuniyangsaatinidianggaptidakmemilikihakatastanah(tidakpunyalegalitas)
b. Inventarisbidangtanahdanbangunanterkenadampak,termasukinformasiberikut:- Ukurantotalbidangtanahterkenadampakdanbuktikepemilikanuntuksetiap
WTP(mediabantu:bukutanahdiKel/Kec),ukuranluasyangakandiambiluntukkegiatanproyek,ukurantanahsisadanjenisperuntukandaritanahyangtersisa(bagianbangunanapayangakanterpotong).Buatdalamtabeldanpetapersil.
- Statuskepemilikandanpenguasaantanahdanbangunanyangterkenadampak,danbuktikepemilikan/penguasaan
- Fungsitanahdanbangunanyangterkenadampak.- Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, sementara, dll), termasuk yang
berada di dalam tanah, dan sepanjang jalan/saluran yang terkena dampakproyek
-
22 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
- Asetlainyangterkenadampak.Dalamhalinididatapulabangunandanfasilitasseperti tiang listrik, pipa di bawah tanah, sumber air minum (sumur, tower,reservoir, dll), saluran, bangunan diatas saluran dan jalan (misalnya bangunanusaha,aksesmasukkerumah,tempatusaha,gangmasukkepermukiman)
c. JumlahtotalWTPdanRumahTanggaTerkenaProyek(RTP)d. Jumlah RTP yang harus pindah atau tanah/bangunan/asetnya terpotong proyek.
Bedakan antara: (1) mereka yang mampu dan bersedia membangun kembalirumah/bangunan di tanah yang tersisa. Kesediaan ini harus berdasarkanpengetahuan RTP tentang rencana rinci proyek, ditunjukkan dengan peta, gambaratau animasi kondisi setelah kegiatan penataan. (2) mereka yang tidak mampumembangun kembali, dan dibicarakan skema-skema apa yang mungkin dilakukanwarga dan diberikan pemerintah kota. (3) mereka yang terpaksa harus pindah ketempatlain(jikaada).
e. Jumlah RTP yang akan kehilangan 10% aset produktif mereka. Pengertian asetproduktif bisa termasuk: bangunan yang terpotong adalah tempat usaha, ruangdalamrumahyangperludibangunkembaliagarsesuaidenganfungsisemula(dapur,sumur,jamban,dll)
2. Kajiansosial-ekonomiTemuan-temuan pada kajian ini mencakup RTP yang akan kehilangan 10% asetproduktif,dan/atau terpaksapindahke lokasi lain.DalamkasusRW23,mungkin tidakakan ada yang pindah ke lokasi lain, tetapi kemungkinan besar akan ada pemindahansementarayangberpengaruhpadapenghidupanRTPselamatinggaldihuntara.(daftarWTP yang kehilangan aset 10%, berapaWTP yang akan pindah semetaraatau ke rumah famili/saudara, pengaruh terhadap aktifitas penghidupan sehari-hariseperti:anak-anaksekolahakanmengeluarkanbiayalebihutuktransportasi)Informasi disediakan secara berkala, baik pada awal pendataan, selama masa proyekberlangsung, dan setelah penataan selesai à menjadi bagian dari mekanismepemantauanberkala.a. HasilsensusterhadapWTPb. Uraiantentangsistemproduksi,tenagakerjadanorganisasirumahtanggac. Pola-pola interaksi sosial di dalam masyarakat yang terkena dampak, termasuk
jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terkenadampakkegiatan
d. Informasi tentang kelompok rentan: warga miskin dan sangat miskin, perempuan,difabel, lansia, anak sekolah (bagaimana rencana selama tinggal di huntara), danmasyarakatmarjinallainyangditemuidiRW23(identifikasiolehwargasetempat)
e. Sistemkepemilikandanpenguasaanhakatastanahdansistempengalihan,termasukinventarisasi sumber daya alam milik bersama, yang darinya warga memperolehmata pencaharian dan makanan (misalnya ada usaha yang serupa atau usahabersamayangmembutuhkanruangkhususataukomunal),sistemhakpakaiberbasisnonhakmilik(jikaadalahan-lahanyangdigunakanolehwargauntuktanamanyang
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 23
dimakan/dijual untuk keperluan sehari-hari) yang diatur dengan mekanisme yangdiakui setempat,dansetiapmasalahyang timbulkarenaberbagai sistemhakuntukmenempatidanmemanfaatkantanahdiRW23.
f. Infrastruktur publik dan fasilitas pelayanan sosial yang akan terkena dampak. Didalamnya termasuk sistem penyediaan air minum, pembuangan limbah, sampah,fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat penitipan anak, tempat mencuci danmenjemurpakaian,danhal-hallainyangakanberubahselamadihuntaradandiRW23setelahpenataan.
g. Ciri-cirisosialdanbudayaWTP,didalamnyaberisiuraiantentang lembaga-lembagaformal dan informal yang mungkin terkait dengan strategi konsultasi, prosespenataan kawasan (termasuk rancangan desain bangunan), dan implementasikegiatanpenataan.
h. Informasi awal mengenai mata pencaharian WTP, termasuk pola produksi danpenghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal maupun informal, sertatingkatkehidupanWTP(termasukkesehatan).
V. HasilKajianLegalitasTanahdanUsulanPenataanHakAtasTanah
5.1 KetentuandanhukumyangberlakuKetentuan dan hukum yang berlaku langsung pada konteks pengadaan tanah padakawasan. Bisa dibuat dalam bentuk tabel: hukum/ketentuan/prosedur normatif dandampak/kaitandengan status lahan danKemungkinan akan ada kombinasi beberapaskemapenataantanah:Contoh:- TanahBBWS–tergantunghakyangnantinyadiberikansetelahprosespengajuan- Tanah WTP (non lahan BBWS): apakah penataan akan membutuhkan LC? Perlu
disepakati,setelahadapenjelasanpengertianLCkepadawargadanproseduryangharus dijalani (karena LC akan berimplikasi pada penataan hak atas tanah, bukanhanyaperubahanbidangtanah,danadabagianyangharusdikontribusikansebagaiSTUP)
- Skema-skema pemberian hak atas tanah pasca penataan. Misalnya: apakah adakenaikan status (dariHGB/leterCkeSHM),bagaimanabiayapembuatan sertifikatbaru,berapalamaprosesyangdibutuhkan,pihak-pihakyangterlibat
5.2 HasilkajianstatuslegalitastanahWTPHasil kajian status legalitas tanahWTP (lihat poin IV: status kepemilikan tanah perludirinci,jenis-jenishakapayangdipegang(untukWTPtanpahakatastanah).UntukWTPpenghuni tanpa hak atas tanah perlu informasi lebih rinci: misalnya berapa KK yangdapatmengajukanhakatastanahsesuaiaturan(misalnya:sudahtinggalsecaraterus-menerusselamaminimal20tahun,dandengatniatbaik--memanguntuktinggal,bukankomersial membuat kontrakan dsb. proses peralihan hak milik yang ditempati bisa
-
24 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
dialihkan melalui jual beli, hibah, utk tanah negara bisa ditignkatkan melaluipermohonankepadanegara).
5.3 AlurpengurusanpengajuanhakatastanahAlur pengurusan pengajuan hak atas tanah, termasuk prosedur, timeline, pihak-pihakyangterlibat (terutamapemerintahkota,PUdanWTPditambahkanperanyangdapatdilakukanolehtimKorkot,fasilitatordanBKMsertakonsultasidenganBPN/ATR)
5.4 RencanabidangtanahyangdiusulkandalampenataanRencanabidangtanahyangdiusulkandalampenataanbaiktanahyangdimiliki/dikuasaiWTP,maupunbidangtanahyangdiajukanrelokasi.Luasdanbentukpersilbidangtanahperlu digambarkan dalam peta garis, dilengkapi dengan nomor dan keterangan perpersil.(dilengkapisiteplanhuntap,berapadayatampung/KK/unitdanopsilainnya)
5.5 KesepakatandenganWTPKesepakatan dengan WTP yang memegang hak pemilikan/penguasaan atas tanahterkaitrencanapenataan(dilihatdarihasilrembug/BAkesepakatanwarga).
5.6 SkemarencanapenataankawasanSkemarencanapenataankawasanperlukesepakatandenganWTPpemeganghakatastanah. (misalnya untuk pemukiman di tanahmilikwarga apakah perlu dilakukan LC?,yangdilengkapiBeritaAcararembugWarga)
VI. RencanaKegiatanKonsultasiPublik6.1 RencanakonsultasiPublik
Hasil survey dipresentasikan kemasyarakat dan diumumkan di tempat-tempat umumyangmudah diaksesWTP, disertai kontak pengaduan jika adaWTP yangmengajukankeberatan/koreksi data. Cantumkan tanggal survey dan batas akhir keluhan/koreksidapatdisampaikan.Tabel 4.1 dilengkapi dengan hal-hal yang disepakati dan tidak disepakati, serta tindaklanjut (lihat contoh format di bawah ini, Masukkan semua kegiatan konsultasi yangdilakukan,termasukyangsifatnyainformaldalampertemuanwarga).
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 25
-
26 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
VII. MekanismePengaduan,keluhandanPengungkapan
Membuat alur mekanisme pengaduan sesuai prosedur KOTAKU, dan juga mekanisme ditingkatlokalyangdapatdiaksesolehWTPdanpihak-pihakterkait.a. Saluranpengaduan,kontakpengaduanditingkatlokaldanPemkotb. Mekanismepenangananpengaduan:berapalamatanggapanakandiprosesc. Keterbukaaninformasitentangpengaduan,prosespenanganandanhasild. Buat tata caramenyampaikan informasi kepublik: hasil sensus sosial ekonomi, daftar
WTP,hasilpenilaianasetdankompensasi,siteplanyangdiusulkandandisepakati,hasilproses pengurusan hak atas tanah, site plan huntara dan rencana pemindahansementara,siteplanhuntapsesuaihakatastanahyangdiperolehbesertakesepakatandesainbangunandantataletakdenganwarga,rencanapemindahankembalikehutan,rencanapeningkatanpenghidupanWTP
e. Buat dokumentasi bahwa informasi sudah disampaikan ke publik, apa saja tanggapanpublik(sepakatdantidaksepakat,pertanyaandanklarifikasi,tindaklanjut)
VIII. PenilaianAset
a. KJPP (penilai independen) diperlukan atau tidak ditentuakan kesepakatan yangdilengkapidenganBA
b. Pemkot perlu meminta pihak independen melakukan penilaian aset sesuai proseduryang berlaku. Hasil penilaian aset ini yang akanmenjadi dasar penetapan kompensasidanpenganggaranolehPemkot.
c. Hasilpenilaianasetdanbesarankompensasidaripihakindependend. TabelringkasberisidaftarWTPdankompensasiyangakandiberikanPemkot
IX. RencanaPemindahanSementara
9.1 PenyusunansiteplandiHuntara.Jikaada2alternatifhuntara,buatrencanayanglebihrincidisetiaplokasicalonhuntara:jarakdarimasing-masinghuntara,modatransportasiapayangada,fasilitasyangadadihuntara (jarak ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, tempat pengumpulan materialhasil pembongkaran di rumah lama yang akan digunakan kembali, utilitas (listrik, airminum,toilet,tempatcucidanjemur),storageuntukmenyimpanalatusahaatauruangusahayangdapatdigunakanbersamaMateriyangdisiapkan:• Siteplandihuntara• Landclearing• Pengukuranpersildihuntara• Penyediaanbasicservices
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 27
9.2 ProseskonsultasidenganWTP:Siapaakanpindahkemana,bagaimanapembagianruangdihuntara (apakahakanperKK,bagaimanajikaadabeberapaKKdalamsaturumah),
9.3 Fasilitas atau bantuan yang dapat disediakan Pemkot selama tinggal di huntara.Misalnya,angkutanuntukanaksekolahdanwargapergibekerjaatauketempatusaha
9.4 Rencanateknispemindahankehuntara:- Penyiapan huntara: (1) basic services (listrik, air minum, sanitasi), (2) tempat
penyimpanan material secara kolektif di huntara. Antisipasi kemungkinanmasyarakat mau menggunakan kembali sebagian material bangunan yangdibongkar, (3) fasilitas untuk kelangsungan penghidupan (misalnya jika adapedagangkeliling,perludisiapkantempatgerobakdihuntara)
- IdentifikasibantuansosialyangdapatdisediakanPemda:misalnyaangkutanuntukanaksekolahdanpekerja(jikalokasihuntaraagakjauhdarikawasanasal)
- Prosespindahke huntara:bagaimanamengangkutbarangdanorang (kehuntaradanketikakembalikelokasimenetap),perkiraanwaktutinggaldihuntara
- Pembongkaranbangunandi tempatasal.Kesepakatan jikaadamaterialbangunanyangakandigunakankembaliolehwarga,perludisediakantempatdihuntaraataulokasi lain. Rencana pengangkutan limbah material yang tidak akan digunakankembali.
- SemuadilengkapidenganBeritaAcaraX. PemantauandanPelaporan
10.1Mekanismepemantauan10.2Pelaporan
XI. RencanaPembangunandanPemukimanKembali
11.1 SiteplanHunianMenetapSiteplanHuntapharusdikonsultasikandenganWTP.Mengacupadajenisskema-skemayangdisepakati,mungkinadabeberapajenisskemayangperludikonsultasikandandisepakatidenganWTP(sesuaikandenganhasilkajianlegalitastanahpadasebelumnya):a. Tanah milik warga yang terdampak (bukan tanah milik negara) à akan jadi
sepertiapa,berapayangterpotong,bagaimanajikadisepakati(akandisepakatidenganwargaterdampak)
b. Tanahmiliknegara(langsungpindah,pembangunanhuntapmelaluiBSPS)c. WTP yang tetap sebagai penghuni tanpa hak atas tanah (penyewa/pemilik
memperbaikisendiridengankompensasiperbaikandengan).
-
28 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
11.2 Rencanapembangunankembalidapatdilakukanbertahap,sesuaikesiapanlahandanWTP.a. Seluruh rencana harus dituangkan dalam dokumen LARAP ini secara rinci,
termasuk proses/tahapan, timeline, pihak yang terlibat, jumlah WTP besertastatustanah,luasbidangtanah,kesepakatandalammembangunkembali
b. Skemapembangunankembalibangunan:bagiWTPdilahanbukannegarajikaadac. Rencanapembangunanhuniandilahanrelokasi:- Menyusun Siteplan sesuai dimensi ukuran dan bentuk persil lahan yang
mendapathakatastanah- Menghitung kebutuhan dimensi riil antara ketersediaan lahan dengan
kebutuhanwarga yang akan ditata.Misalnya diperoleh 2,000m2, sementarajumlahwarga yang akan terkena dampak adalah 63 KK danmasing2 sepakatmendapat 40m2.Maka dibutuhkanminimal 2,520m2, belum termasuk luasuntuk utilitas (jaringan listrik, air bersih, sanitasi), jalan, drainase danfasos/fasum(minimum20%luaskawasan).Jikainiyangterjadi,perludirembugbagaimanadesainkawasan.
- Perludibuatkanpilihan-pilihandesainbangunandantataletakbangunan(siteplan)untukdisepakatipadamasyarakat, sepertibangunandidesain lebihdarisatulantai.
11.3 Rencanarinciprosespembangunandanpemindahankembali.
Pemindahan kembali ke lokasi lahan untuk hunian tetap harus dilakukan setelahbangunan hunian dan basic service tersedia, termasuk utilitas listrik, air minum,jaringanlimbah,pengelolaansampahdll,danfasos/fasumlainyangdisepakatidalamsiteplan.
11.4 TabelrencanaAksipenataanpermukimankumuh.
Tabel atau matrik rencana aksi mencakup seluruh kegiatan yang akan dilaksanakanmulai dari persiapan, pelaksanaan penataan dan pembangunan serta rencanapemindahanwargakehunianmenetap.Rencanaaksimencakupkegiatanfisikdannonfisik(livelihood,peningkatankapasitas,dll).Rencanaaksimencakupkegiatan,besaran,penanggungjawab,sumberdanarencanawaktupelaksanaan.
7. PELAKSANAANdanPEMANTAUAN
7.1 PelaksanaanRencanaKerjaLARAP
Pemerintah kota/kabupaten dalam pelaksanaan LARAP telah diuaraikan dan disepakati
dalam rencana kerja LARAP. Ketersediaan anggaran APBD Pemerintah kota/kabupaten dansumberanggaranlainuntukmendanairencanakerjaLARAPdisiapakansesuaijadwalwaktuyangdisepakatidalamdokumenLARAP.
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 29
Prosesperencanaanteknisdanpelaksanaaninfrastrukturpenataankawasandisusundenganmenyesuaikan pada rencana kerja LARAP. Lokasi dan luasan pengadaan tanah akanmempengaruhi desain teknis, demikian juga dengan waktu pelaksanaannya. Pada tahappelaksanaankonstruksi:
a. Seluruh proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus diselesaikan sebelumpengelola Kegiatan melakukan kontrak konstruksi. Pelaksanaan pengadaan tanah,termasuk relokasi (jika diperlukan) serta pemberian kompensasi harus diselesaikansesuaidenganhasilkesepakatandanhasilkesepakatantersebutdiumumkansecaraluas;
b. Desain Teknis Kegiatan serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai denganbatas-batas tanah dan mengakomodasi berbagai upaya yang telah disepakatisebagaimanadirekomendasikandidalamLARAPKomprehensifatauLARAPSederhana;
c. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi untuk perencanaan programdan/atau kegiatan mitigasi, sebagaimana direkomendasikan di dalam LARAPKomprehensif atau LARAP Sederhana, misalnya: program/kegiatan pemulihanpenghidupan WTP yang terganggu akibat adanya Kegiatan. Bappeda membantuPengelola Kegiatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan LARAP Komprehensif atauLARAP Sederhana dengan instansi terkait termasuk memastikan dimasukkannyakegiatan-kegiatan tersebut ke dalam program-program instansi terkait tersebut dananggaranyangcukupdisediakandalamprogram-programinstansiterkaittersebut;
d. Tim Pemantau Program KOTAKU berkoordinasi dengan Bappeda di tingkatKabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan LARAP sebagaibagian dari keseluruhan kegiatan pemantauan Kegiatan Proyek. Laporan PelaksanaanKegiatantentangpelaksanaanLARAPharusmenjadibagiandariLaporanTriwulanandanLaporanAkhirmengenaiPemantauan,EvaluasidanPelaporan.
7.2 Pemantauan
Pelaksanaan rencana kerja LARAP harus dilakukan pemantauan olah para pihak terkaituntuk memastikan rencana kerja LARAP dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidakmenimbulkan dampak buruk kepada program terutama kepada warga terdampak yangdirelokasimaupunyangtidakdirelokasi.
Pemantauan dilakukan pada setiap proses pelaksanaan rencana kerja LARAP yangmencakupprosespengadaantanahdanpemukimankembaliataurelokasidanpascapengadaantanahdanrelokasi.
a. Prosespengadaantanahdanrelokasi- Dilakukanselamaprosespengadaantanahdanrelokasidilakukan- NilaigantikerugianyangditerimamengacupadapenilaianTimPenilaiIndependen- Pemindahanwargadilaksanakansesuaidengankesepakatandanyangdijanjikan
b. Pascapengadaantanahdanrelokasi- Dilakukansecaraberkala,misalnyasetiap6bulan
-
30 PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH
- KondisisosialekonomiWTPmencakupdatakependudukan,pekerjaan,penghasilandanpengeluaranwargadilokasibaru.
- Kualitashuniandanpermukimanwargayangdirelokasimencakup7indikatorkumuh.- BantuanprogrampemulihanpenghidupanWTPyangdijanjikan
c. Pelaku:- PemerintahKota/kabupaten(PokjaPKP/dinasterkait)- BalaiPPWdanSatkerProvinsi- TimKonsultan(TMC,Korkot,OSP,KMPdanKonsultanEvaluasi)
8. PENGADUANDANPENGUNGKAPAN
8.5 PenyampaianKeluhandanInstansiyangBertanggungjawab.
Pememrintah kota/kabupaten harus membuka saluran informasi untuk dapat diaksespublik dan memberikan mekanisme penanganan keluhan untuk WTP dan masyarakat luas.Penanganan keluhan akan dikoordinasikan kepada Bappeda Provinsi/Kabupaten/KotamelaluiUnit Pengelolaan Pengaduan yang dibentuk atau telah ada di kota/kabupaten. PengelolaanpengaduandapatdisinkronkandenganalamatpengaduantelahadadiProgramKOTAKU,baikditingkatkelurahan/BKM,kecamatanataumelaluiForumBKMditingkatKota/kabupaten.
Jenispengaduanataukeluhanyangdikelolaolehunitinitidakterbatashanyapadahal-halyangterkaitpadapengamananlingkungandansosial,namundapatjugauntukisu-isulainyangterkaitdengankegiatanpenataankawasan.
8.6 MediaPenyampaiandanProsesPenangananPengaduan.
UnitPengaduan/PenangananKeluhanmenerimapengaduanmasyarakatmelaluiberbagaicara,antara lain: melalui saluran telepon khusus, nomor khusus untuk sms, surat kabarlokal,kotak pengaduan, radio lokal, dan/atau website, termasuk cara yang biasa dipakaidilingkunganmasyarakat.
KeberadaanUnitPengaduansertacara-carapengaduandisosialisasikansecaraluaskepadamasyarakat. Bappeda akan memantau dan mendokumentasikan pengaduan atau keluhanmasyarakatyangterkaitdenganKegiatan,sertamengkoordinasikandenganinstansiterkaityangmempunyaikewenanganuntukmenindaklanjutipengaduanataukeluhantersebut.Tindaklanjutterhadap pengaduan atau keluhan masyarakat harus diungkapkan atau diumumkan kepadapublik dan Pihak pemberi aduan harus diberi informasi secara tertulismengenai tindak lanjutatautanggapanterhadapaduanyangdisampaikan.
8.7 DokumentasidanKeterbukaanInformasi.
Bappeda akan mendokumentasikan pengaduan atau keluhan dan tindak lanjutnya danmengungkapkannya secara luas baik melalui surat kabar lokal, buletin
-
PANDUANPRAKTISPENYUSUNANDOKUMENPENGADAANTANAH&PERMUKIMANLARAPPENATAANKAWASANPERMUKIMANKUMUH 31
PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota dan/atau website Pemerintah Kabupaten/Kota, ataumedia-medialainyangdapatmenjangkaumasyarakatsecaraluas.
Dokumentasi pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya disampaikan juga dalamLaporanpemantauankegiatanpengadaantanahdanpemukimankembalidan laporanberkalapelaksanaaninfrastrukturProgramKOTAKU.
8.8 Pemanfaatansistempengaduanyangtelahada.Dalam hal Provinsi/Kabupaten/Kota telah memiliki sistem pengaduan atau penanganan
keluhan yang cukup baik dan ditangani oleh instansi selain Bappeda, maka instansi tersebutmenampung,mengkoordinasikan tindak lanjutnya,mendokumentasikan sertamengumumkanpengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya kepada masyarakat luas. Dalam situasi iniBappedamemastikanbahwadokumentasipengaduanataukeluhansertatindaklanjutnya.
-
LAPORANTRIWULAN-1 v
-
LAPORANTRIWULAN-1 v
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYATJl. Pattimura No.20 Kebayoran baru - Jakarta Selatan, Indonesia - 12110
COVER A4Panduan Praktis Penyusunan LARAP_ Draft.08.10.19.EDITdocx