paparan bappenas
TRANSCRIPT
Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Jangka Menengah 2015-2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas
Batam, 8 September 2014
KERANGKA PAPARAN
I. KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
II. KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA
III. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA RPJMN 2015-2019
IV. STRATEGI PERCEPATAN, PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN WILAYAH PERKOTAAN :(KUMUH DAN ILEGAL)
V. PROYEK PERCONTOHAN PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B)
VI. PERAN TKPK-D DALAM EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
I. KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025
(UU 17 TAHUN 2007)
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu
dan teknologi yang terus meningkat.
RPJM 2015-2019
PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Rancangan Teknokratis
RPJMN 2015-2019
Rancangan RPJMN
2015-2019
Rancangan Akhir
RPJMN 2015-2019
Visi – Misi Presiden terpilih
Musrenbang RPJMN dan Sidang
Kabinet
Arahan RPJPN 2005-2025
Isu Strategis Jangka Menengah 2015-
2019 (background
studies)
Evaluasi RPJMN 2010-2014
Aspirasi Masyarakat
AEC, BONUS DEMOGRAFI, ASEAN POST 2015, PERUBAHAN IKLIM
POLHUKAM EKONOMI KESRA SDA-LH DAERAH
• RB • Tertib hukum • Anti korupsi • Demokrasi • Stabilitas DN
• Tranformasi Struktur
• Resiliensi: Pangan, Energi dan Air
• Infrastruktur • Inovasi
• Mutu SDM • Kemiskinan • Pemerataan • Kesempatan
kerja • SJSN
• Pengelolaan SDA dan biodiversity
• Kelautan • Mitigasi & Adaptasi
Perubahan Iklim
• Pemerataan • SPM terpenuhi • Urbanisasi • Pelaksanaan
Desentralisasi
KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM
Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi Kerangka
Kelembagaan
Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat
JANGKA PANJANG: TERHINDAR DARI MIT
(tercapai tahun 2030 apabila ekonomi tumbuh 6-
8%/tahun)
RT RPJMN penting untuk menguatkan fondasi keluar
dari MIT. (tidak boleh meleset dalam
masa 5 tahun ke depan).
• Membutuhkan comprehensive reform
• Not Business as Usual (out of the box)
• Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak
sendiri-sendiri
MEMPERKUAT LANDASAN UNTUK MENGHINDAR DARI MIDDLE INCOME TRAP
TANTANGAN UTAMA RPJMN 2015-2019
Upaya jangka panjang agar keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030:
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan
Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA dan pengembangan Iptek dan inovasi
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Ketahanan pangan, energi, dan air
Penyediaan infrastruktur yang memadai
Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan
Pemberantasan korupsi Percepatan konsolidasi demokrasi Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019
SOSIAL
EKONOMI
POLHUKAM
DAERAH
INFRASTRUKTUR
SDA DAN LH
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh.
Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.
Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan.
Meningkatkan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.
PERKEMBANGAN KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2014 adalah sebesar 11,25 persen atau turun 0,22% dibandingkan September 2013
Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Bahkan, dibandingkan Maret 2013, jumlah penduduk miskin bulan Maret 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,11 juta orang.
Hal ini menunjukan bahwa target menurut APBN-P 2013 yaitu dengan tingkat kemiskinan 9,5%-10,5% tidak tercapai. Adapun target kemiskinan tahun 2014 adalah 9,0% -10,5% dan 2015 adalah 9,0%-10,0%
14.15 13.33
12.49 11.96 11.37 11.25
0.370 0.380 0.410 0.410 0.413
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ind
eks
Per
sen
tase
Tingkat Kemiskinan (P0) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Gini Ratio
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
Maret 2013
Maret 2014
Tingkat Kemiskinan antar Provinsi Beberapa propinsi mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dan jumlah
penduduk miskin 0
10
20
30
40
50
Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Maret 2013- Maret 2014 (ribu orang)
KEMISKINAN KRONIS DAN KERENTANAN TERUS BERLANJUT
Mobilitas dalam 3 tahun (2008-2010) Jumlah RTM
Keluar dari miskin, namun tetap rentan
1.5 juta
Keluar dari sangat miskin, namun tetap miskin
2.1 juta
Keluar dari kondisi sangat miskin, tapi jatuh lagi
0.9 juta
Senantiasa dalam kemiskinan kronis
1.5 juta
RTM 6.0 juta
• 4.5 juta RTM (75%) tidak pernah keluar dari kemiskinan selama 3 tahun
• 1.5 juta (25%) tidak pernah membaik tingkat kemiskinan
Rumah Tangga Miskin (10%, PPLS 2011)
3.55 3.95 4.77 5.21 5.74 5.93 6.06 6.46
7.5 7.72 7.88 8.07 8.14 8.24 9.52 9.54 10.06
12.3 12.55 12.83 14.24 14.56 14.67 14.86 15.43
17.51 17.6 17.97 18.34 19.49 20.03
26.67
31.13
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0
5
10
15
20
25
30
35
Persentase Penduduk Miskin (%) Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
Tingkat kemiskinan masih tinggi di sebagian besar Indonesia bagian Timur Namun, Jumlah penduduk miskin masih didominasi di Pulau Jawa
Jumlah penduduk miskin tertinggi
KESENJANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2013
ISU KESENJANGAN DAN KERENTANAN
Sumber: Susenas, World Bank calculations
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
Pertu
mbu
han
Kons
umsi
Rum
ah T
angg
a
/Kap
ita/ta
hun
(%)
Persentil Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kurva pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, 2003-2010
Growth Incidence2003 to 2010
Growth in mean
2/3 Rumah Tangga konsumsi terendah tumbuh di bawah rata2 nasional
Semakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan. Sampai dengan persentil 40 dianggap masih rentan. Kesenjangan meningkat karena 2/3 rumah tangga termiskin tumbuh di bawah rata-rata nasional. Pertumbuhan lebih besar rumah tangga terkaya.
PERMASALAHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Belum efektif dan optimalnya pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan:
menyangkut ketidaktepatan sasaran, ketidakpaduan lokasi dan waktu, dan koordinasi antar program/ kegiatan maupun program/ kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang belum selaras;
masih adanya social exclusion (marjinalisasi) pada penerima program penanggulangan kemiskinan
penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terisolir/ terpencil, daerah perbatasan masih belum efektif;
peran dan kapasitas TKPKD di beberapa daerah belum optimal; Pemekaran wilayah yang terus menerus menyulitkan dalam perencanaan dan
penganggaran.
• Belum optimalnya dukungan dari aspek kebijakan makro dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan
• Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan serta kesehatan ibu dan anak
Keterbatasan Rumah Tangga Miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan
Tidak meratanya pertumbuhan sektor ekonomi
PENYEBAB MENINGKATNYA KESENJANGAN
1 2
Kesempatan RTM untuk meningkatkan penghidupannya
relatif rendah
Sisi kebijakan:
• Penyerapan tenaga kerja yang belum optimal
• Sistem logistik yang kurang efisien: distribusi, persaingan usaha, dan peran lembaga pangan belum memihak masyarakat miskin
Sisi akses:
• Kurangnya jangkauan pelayanan dasar
• Rendahnya akses kredit usaha bagi RTM
• Rendahnya kepemilikan aset RTM terutama lahan produktif
Perkembangan ekonomi yang mengarah ke sektor industri
dan jasa melebihi pertumbuhan di sektor
pertanian, sedangkan rata-rata RTM bekerja di sektor pertanian.
Peningkatan produksi dalam negeri bersifat padat modal dan padat skilled labor, lebih banyak
dinikmati oleh golongan menengah ke atas.
TANTANGAN 2015-2019 BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Meningkatkan pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi untuk mempercepat penurunan kemiskinan.
• Melaksanakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif.
• Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat miskin dalam menghadapi globalisasi dan perubahan iklim.
• Penguatan desentralisasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan oleh berbagai pihak: Public, People, Private Partnerships.
• Peningkatan akses penghidupan bagi masyarakat miskin
ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2015-2019
Perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin
Percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
Mengurangi kemiskinan dengan memfokuskan Pengembangan
Penghidupan Berkelanjutan pada lokasi-lokasi termiskin
Meningkatkan perluasan perlindungan sosial
Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan: pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, listrik, dsb
Pemberdayaan masyarakat miskin dengan fokus Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B):
• Peningkatan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan
• Peningkatan ketersediaan akses dan aset penghidupan bagi penduduk miskin
Meningkatkan ketersediaan dan
cakupan pelayanan dasar
1. Penataan bantuan sosial reguler berbasis siklus hidup dan peningkatan kapasitas keluarga
2. Penataan bantuan sosial temporer
3. Perluasan cakupan SJSN 4. Penguatan kelembagaan dan
pelaksanaan bantuan sosial 5. Peningkatan inklusivitas
penyandang disabilitas
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
► Jaminan Kecelakaan Kerja ► Jaminan Kematian ► Jaminan Hari Tua ► Jaminan Pensiun
Beasiswa Siswa Miskin
Raskin
Bantuan Langsung Tunai
Jamkesmas
Tunjangan Anak Terlantar
Tunjangan Penyandang Disabilitas
Tunjangan Lansia
Program Keluarga Harapan (PKH)
Pelayanan, rehabilitasi, & pemberdayaan sosial Berbasis Institusi/Komunitas: Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Anak Telantar
Pelayanan, rehabilitasi & pemberdayaan Berbasis Keluarga: Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin sesuai karakteristik keluarga (a.l. anak balita, usia sekolah, ibu hamil, disabilitas)
Bansos korban bencana alam
Bansos korban bencana sosial
Bansos korban bencana ekonomi
Bansos Reguler
Bansos Temporer
Saat ini (2013) 2025
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
TRANSFORMASI KLASTER I
Pelayanan Panti Anak, Lansia, Disable
PENGUATAN IMPLEMENTASI Penyusunan SPM Kesos, Penataan Kelembagaan, Penguatan Pekerja Sosial
SINERGI DAN INTEGRASI
Sistem Rujukan Terpadu, Perbaikan Penargetan
2013
Klaster II, III, IV
PNPM
UMKMK
Program Pro-Rakyat Pembangunan rumah murah
dan sangat murah
Penyediaan air bersih untuk rakyat
Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau
Penyediaan angkutan umum murah
Peningkatan kehidupan nelayan
Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan
2025
Sustainable Livelihood
• Bantuan kredit, pelatihan usaha kecil mandiri, dan bantuan integrasi terhadap pasar (aset finansial)
• Balai pelatihan kerja (bekerjasama dengan industri, sertifikasi, pendidikan universal (aset manusia)
• Perbaikan kampung, listrik mudah pakai dan jaringan air bersih (aset infrastruktur)
• Perlindungan lingkungan dan penanggulangan polusi (aset alam)
• perencanaan partisipatif komunitas (aset sosial)
Transformasi dan
Harmonisasi
TRANSFORMASI KLASTER II, III, IV DAN KETERLIBATAN CSR DALAM PENGKAYAAN 5 ASET
Klaster IV
Program CSR
Sinkronisasi
SASARAN PENGURANGAN KEMISKINAN RPJMN 2015-2019
RPJPN 2005-2025
RPJMN 2015-2019
MP3KI 2013-2025
RPJMN 2005-2009
RPJMN 2010-2014
RPJMN 2020-2024
Evaluasi RPJMN 2010 -
2014
2005-2009 2010-2014 2015-2019*** 2020-2024***
8,2 9,0 – 10,5** 6,0 - 8,0 4,0 – 5,0
14,15 - 15,97 11,47*
Target
Realisasi
Catatan: * September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,0-10,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014
Background Study RPJMN 2015 - 2019
Rancangan RPJMN Teknokratis
ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015
Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif
Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas perluasan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan
Penguatan pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui transformasi PNPM menuju Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
1
2
3
Peningkatan peran UMKMK dalam penanggulangan kemiskinan 4
FOKUS PRIORITAS
ARAH KEBIJAKAN • Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang
komprehensif • Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan • Meningkatkan sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan
pemberdayaan UMK dan koperasi • Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan
SASARAN RKP 2015: KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM
• Tingkat Kemiskinan: 9-10 persen dan Tingkat pengangguran: 5,5-5,7 persen
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
• Peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan
Program Perlindungan Sosial
• Pertumbuhan wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi; dan
• Peningkatan proporsi UMK yang dapat mengakses layanan keuangan formal
Pemberdayaan UMK dan Koperasi
GRADUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM P2B
Program-program Bantuan Sosial
Program P 2 B (peningkatan kapasitas, akses thd
pasar, keuangan)
Bernilai Tambah (i.e.: Pembekalan Dasar)
Karitatif Murni
Pembekalan lanjut
Dana Amanah/Modal Bergulir/Lapangan kerja
Akses lanjut
• Program Klaster I: sebagai program dasar yang akan dilengkapi dengan P2B
• Program Klaster II (modal bergulir) dan Klaster III (modal usaha kecil/mikro): sebagai program dengan potensi modal yang dapat dimanfaatkan oleh beneficiaries P2B
• Program Klaster IV: sebagai pendukung P2B dengan berbagai dukungan pelayanan dasar.
Transisi PNPM Mandiri Setelah Diberlakukannya UU Desa
TRANSFER OF KNOWLEDGE PNPM MANDIRI PADA PELAKSANAAN UU DESA
Proses perencanaan partisipatif
Mekanisme Musdes mengacu pada tahapan perencanaan pembangunan yang ada di PNPM
Keberlanjutan pendampingan
Pendampingan diperlukan untuk peningkatan kualitas dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa
Keberlanjutan kelembagaan
masyarakat yang akuntabel
Pemanfaatan kelembagaan PNPM untuk membantu struktur pemerintahan desa
Peningkatan peran pemerintah daerah
Mendorong inisiatif pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi di daerahnya
PNPM Mandiri fokus P2B Variabel UU Desa
Kecamatan (lintas Desa) Lokus kegiatan Desa
Lokasi kantong-kantong kemiskinan BLM kegiatan Seluruh Desa secara nasional
Mengembangkan penghidupan berkelanjutan (pemenuhan 5 aset penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan: SDA, SDM, finansial, sosial, dan infrastruktur)
Fokus Pelaksanaan kegiatan
Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa meliputi kegiatan pelayanan publik, pembagunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
Pendampingan di tingkat Kecamatan Pendampingan Pendampingan di tingkat Desa
PERCEPATAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN (1/2)
Optimalisasi pelaksanaan percepatan penurunan tingkat kemiskinan 2014
Mendorong sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh K/L dan Pemerintah Daerah baik dari sisi penentuan target dan waktu di kantong-kantong kemiskinan (Quick Wins)
Penggunaan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) sebagai acuan untuk distribusi penerima program bantuan sosial (Raskin, BSM, dan PBI Jaminan Kesehatan Nasional)
Memperkuat kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah (TKPKD)
PERCEPATAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN (2/2)
Reformasi Menyeluruh Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Penguatan kelembagaan
Kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat
Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan
kebijakan sektoral
Penguatan pengelolaan sistem data terpadu
a. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan
b. Peningkatan peran pihak swasta, BUMN dan masyarakat dalam penguatan sinergi percepatan penurunan kemiskinan termasuk pendekatan pelayanan dasar terpadu ke masyarakat miskin dan pelibatan perencanaan dan pemantauan kualitas layanan dasar
c. Penguatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan sektoral yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi penghidupan dan pelayanan dasar penduduk miskin
Sinergi di tingkat rumah tangga/keluarga dimungkinkan saat ini dengan adanya Basis Data Terpadu (BDT).
G A R I S
K E M I S K I N A N
Sejahtera Sangat Miskin
Miskin Hampir Miskin/ Rentan
Tidak Miskin
SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TINGKAT INDIVIDU/KELUARGA
Program-program Perlindungan
Sosial
Program Keuangan Mikro dan Pengembangan
Penghidupan
Mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar
Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan
stakeholders lainnya (BUMN, Swasta, NGO/LSM)
PRASYARAT UTAMA UNTUK SINERGI
REGULASI
SISTEM PROSEDUR DATA
Landasan hukum yang dapat memberikan kekuatan dan
dukungan dalam melaksanakan kebijakan PK
• Basis data yang akurat dengan update regular yang dilakukan melalui kelembagaan yang solid
• Definisi kemiskinan yang tepat dan dapat mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat
IV. STRATEGI PERCEPATAN, PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN BERBASIS WILAYAH PERKOTAAN:(KUMUH DAN ILEGAL)
Fenomena Permasalahan Kemiskinan di Perkotaan
Peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan yang bermukim di kawasan kumuh dan illegal.
Luas area permukiman kumuh mengalami peningkatan dari tahun-ke tahun. Berdasarkan renstra Ditjen Cipta Karya luas area kumuh mengalami peningkatan 54.000 ha pada 2004 menjadi 57.800 ha pada akhir 2009 (Renstra Dirjen Cipta Karya PU 2010–2014), demikian pula dengan permukiman ilegal dan penduduk yang bermukim di kawasan illegal.
Peningkatan luas kawasan ini disebabkan oleh, antara lain, meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota besar di Indonesia yang diiringi dengan urbanisasi kemiskinan. Dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah penduduk perkotaan meningkat dari 85,2 juta jiwa (41,9%) pada 2000 menjadi 118,3 juta jiwa (49,7%) pada 2010. Angka ini diprediksikan akan terus meningkat seiring tingkat urbanisasi yang mencapai 4,4% per tahun.
Persentase penduduk miskin perkotaan pada tahun 2008 mencapai sekitar 11.65%. Angka ini pada tahun 2013 menurun sekitar 3.26% hingga menjadi sekitar 8.39%. Selama periode 2008-2013, penurunan rata-rata persentase penduduk miskin perkotaan per tahun sekitar 0.65%.
Fenomena permasalahan kemiskinan di perkotaan
penduduk miskin yang bermukim di kawasan kumuh dan kawasan ilegal menghadapi permasalahan yang hampir sama: Tinggal di kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, memiliki keterbatasan akses
terhadap layanan dasar, serta memiliki keterbatasan di bidang ekonomi dan keuangan.
Keterbatasan pendidikan dan keterampilan membuat sebagian besar penduduk wilayah ini pada umumnya bekerja di sektor informal dengan tingkat kepastian usaha dan pendapatan yang relatif rendah.
Bagi perempuan, kondisi kerentanan kerja di sektor ini sering kali lebih tinggi. Untuk beberapa jenis pekerjaan, kondisi kerja perempuan lebih buruk daripada kondisi kerja laki-laki; mereka berada dalam kondisi kerja yang lebih berbahaya dan dengan upah yang lebih rendah.
Di beberapa lokasi permukiman kumuh dan permukiman ilegal, seperti bantaran sungai/kali dan pemukiman padat di tengah kota, penduduknya juga sangat rentan terhadap bencana alam, khususnya banjir dan kebakaran
Ketidakjelasan status hukum lahan bagi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan illegal, mengakibatkan ketidakpastian status tempat tinggal dan ketiadaan identitas kependudukan.
Rentan terhadap penggusuran dan keterbatasan akses terhadap bantuan program pemerintah.
Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia
No
Koridor
berdasarkan Pulau-
Pulau Besar
Jumlah
Desa
Jumlah
Keluarga
Permukiman Kumuh (Slum Area)
Jumlah
Lokasi
Jumlah
Bangunan
Jumlah
Keluarga
1 Koridor Sumatra 23.461 12.146.848 2.578 108.155 129.638
2 Koridor Jawa 25.159 36.021.662 5.605 242.385 311.352
3 Koridor Bali & Nusa
Tenggara
4.428 3.243.012 340 13.843 17.222
4 Koridor Kalimantan 6.630 3.432.805 776 28.825 37.489
5 Koridor Sulawesi 9.274 4.226.789 1.040 34.168 43.693
6 Koridor Maluku &
Papua
6.458 1.495.589 239 6.430 9.145
Indonesia 75.410 60.566.705 10.578 433.806 548.539
Sumber : Podes 2010
Strategi Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Perkotaan
1. Pada kawasan kumuh, strategi kebijakan akan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Kebijakan akan difokuskan pada pemenuhan akses terhadap listrik, air bersih, air minum, dan sanitasi, termasuk sanitasi lingkungan (misalnya, pengelolaan air limbah dan sampah).
2. Pada kawasan permukiman ilegal, strategi kebijakan berfokus pada pembenahan status lahan permukiman atau relokasi permukiman dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah kota yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pembenahan ini juga akan diikuti dengan upaya menjamin pemenuhan hak masyarakat akan identitas kependudukan resmi yang meliputi KTP, KK, akta kelahiran, dan nomor induk kependudukan (single identity number/SIN).
3. Di kedua kawasan tersebut juga dilakukan upaya-upaya penjangkauan yang lebih inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Selain itu, dilakukan pula upaya untuk memberikan perlindungan bagi–dan pencegahan kekerasan terhadap–perempuan dan anak-anak.
Strategi, Agenda Transformasi, dan Target Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Kawasan Kumuh dan Kawasan Permukiman Ilegal
Strategi Kebijakan
Periode 2013–2014 Periode 2015–2020 Periode 2021–2025
Agenda Transformasi Target Akhir Periode Agenda Transformasi Target Akhir Periode Agenda Transformasi Target Akhir
Periode
Kawasan kumuh:
Peningkatan
kualitas
lingkungan
Pemetaan lokasi &
identifikasi
permasalahan
pelayanan dasar
Tersedianya data yang
komprehensif terkait
lokasi dan permasalahan
permukiman kumuh
Pengembangan skema
perbaikan lingkungan
berbasis komunitas
(listrik, air bersih,
sanitasi)
Skema perencanaan
dan pembangunan
infrastruktur
komunitas sudah
berjalan
Perluasan skema
perbaikan
lingkungan berbasis
komunitas
Skema
penjangkauan
layanan perbaikan
lingkungan sudah
berjalan
Kawasan Ilegal:
Pembenahan
status lahan dan
kepastian tempat
tinggal
Pemenuhan hak
atas identitas
kependudukan
Pemetaan lokasi &
permasalahan
pelayanan dasar untuk
permukiman ilegal dan
pengembangan skema
legalisasi tanah atau
relokasi
Pengembangan
mekanisme pendataan
berbasis komunitas
Tersedianya data yang
komprehensif terkait
lokasi, permasalahan
permukiman ilegal, dan
prosedur standar baku
penanganan
permukiman ilegal
Skema pendataan–dan
pembaruan data–
penduduk berbasis
komunitas sudah siap
Penyelesaian masalah
legalitas permukiman
dan kepastian tempat
tinggal berdasarkan
skema standar baku
penanganan
permukiman ilegal
Pengembangan skema
penjangkauan dan
pelayanan berdasarkan
hasil pendataan
Sistem nomor identitas
tunggal sudah siap
Pemberian KTP, KK, dan
akta kelahiran pada
kelompok miskin di
kawasan kumuh dan
kawasan permukiman
ilegal
Skema penyelesaian
masalah legalitas tanah
sudah terintegrasi
dengan program
pengurangan
kemiskinan
Sistem pemantauan,
pendataan dan
penjangkauan
penduduk miskin di
kawasan kumuh dan
kawasan permukiman
ilegal sudah berjalan
dan terintegrasi
dengan SIN
Pengembangan
rencana perumahan
perkotaan nasional
Perluasan skema
penjangkauan dalam
pendataan dan
pelayanan penduduk
miskin dan termiskin
perkotaan di
kawasan kumuh dan
kawasan
permukiman ilegal
Peningkatan
ketersediaan
lahan dan
perumahan bagi
kelompok miskin
Skema
penjangkauan
penduduk miskin
ekstrem
perkotaan sudah
terarusutamakan
dalam program
pengurangan
kemiskinan
Strategi Pengembangan Penghidupan di Perkotaan
Penyediaan lembaga-lembaga yang memfasilitasi peningkatan kualifikasi dan kualitas tenaga kerja penduduk miskin.
Pemberdayaan dan pembinaan usaha kecil mikro dan kecil di perkotaan.
38
Arah Program Pengembangan Penghidupan di Perkotaan
• Usaha peningkatan penjangkauan terhadap penduduk miskin dan
rentan.
• Penguatan kelurahan/kecamatan yang terintegrasi dengan unit
Pusat Pelayanan dan Rujukan Terpadu (PPRT) dengan sistem
kedatangan langsung (walk in).
• Penguatan mekanisme penjangkauan bagi kelompok miskin dan
rentan kelompok usia muda dan kelompok dengan ketersisihan
khusus.
• Penguatan kemitraan dengan dunia usaha.
• Pelatihan keterampilan, misalnya melalui penguatan lembaga BLK
menjadi BLK+.
• Penguatan lembaga pembinaan UMKM dan pelatihan
kewirausahaan.
KETENTUAN UTAMA PNPM P2B
1. Program difokuskan kepada masyarakat miskin.
2. Membekali masyarakat mengenai esensi berkelompok.
3. Membiasakan menabung sebagai salah satu indikator kesungguhan dan
komitmen masyarakat untuk maju dan berkembang.
4. Melibatkan Pemda secara aktif dalam mengenali potensi lokal yang dapat
dikembangkan oleh masyarakat miskin.
5. Memberikan pilihan usaha dan ketrampilan sesuai minat dan kemampuan
masyarakat dan prospektif.
6. Praktek pengelolaan yang baik dari program-program pemberdayaan akan terus
dilanjutkan dan menjadi bagian dari P2B.
7. Fasilitasi dan pendampingan yang intensif, dengan memperjelas siapa yang
melakukan dan bagaimana mekanismenya.
8. Menentukan pola kelembagaan yang paling sesuai dalam mengelola program di
daerah (kab./kota).
UJI COBA PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B)
TUJUAN : Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan
DESAIN UMUM PNPM P2B
KEGIATAN UTAMA : 1. Peningkatan kapasitas masyarakat,
melalui pelatihan pengelolaan kelompok, pelatihan keahlian sesuai minat usaha anggota kelompok
2. Pengembangan penghidupan masyarakat, melalui pendampingan dan penyaluran dana bergulir
3. Peningkatan pelibatan Pemda dalam mengenali potensi lokal yang dapat dikembangkan oleh masyarakat miskin
PROGRESS
• Ujicoba dilakukan di 6 kecamatan di 3 kabupaten terpilih yakni Kab. Brebes, Kab. Pekalongan dan Kab. Pemalang
• Kegiatan dilakukan dengan fasilitasi dan pendampingan yang intensif dari fasilitator
• Telah diberikan pembekalan kepada pendamping daerah dan pemerintah daerah dalam menjalankan pelaksanaan uji coba penghidupan berkelanjutan
• Masing-masing kecamatan terpilih diberikan anggaran sebesar 1,9-2 Miliar
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
Kelembagaan ini diharapkan dapat memberdayakan kelompok masyarakat miskin lebih optimal meningkatkan kapabilitas dan produktivitas serta partisipasi aktif dalam proses pembangunan
Penentuan target dan jenis kegiatan
DESA
• Analisa Potensi Desa • Perencanaan Desa • Kriteria target PK • Linkage masyarakat
dan UPK
• Kewirausahaan • Penempatan kerja
KECAMATAN KABUPATEN/
PROPINSI KELOMPOK
INDIVIDU/ RUMAH TANGGA
Koridor pengembangan wilayah
Pengusulan Kegiatan • Peningkatan
Keterampilan • Simpan pinjam • Peningkatan Aset
Koordinasi/ Pembinaan
• Potensi Kecamatan
• Potensi Tenaga Kerja
• Potensi Daerah • Potensi Tenaga
Kerja
BUMN, Swasta, dunia usaha
PENGEMBANGAN KONSEP PEMETAAN POTENSI WILAYAH SEBAGAI BAGIAN KETERLIBATAN PEMDA
Masyarakat Miskin
Kelompok Masyarakat
Kelompok Usaha
Kelompok Usaha
Kelompok Usaha
Pengembangan Desa
Pengembangan Wilayah
Pemerintah Daerah
Analisis Potensi Wilayah
Pemerintah daerah berperan dalam pengenalan potensi lokal yang efektif sehingga dapat menjadi masukan bagi
masyarakat miskin sebagai peluang usaha yang dapat dikembangkan
LOKASI UJICOBA P2B (TA 2014)
•Potensi daerah (kontribusi sektor terbesar dalam PDRB 2012):
•Brebes: pertanian dan perkebunan (padi, jagung, ubi kayu, dan bawang merah)
•Pekalongan: industri pengolahan (pakaian dan makanan)
•Pemalang: perdagangan, hotel, dan restoran.
•Ketiga kabupaten memiliki potensi sektor pertanian dan perikanan.
•Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2012:
•Brebes: 9,54%
•Pekalongan: 4,75%
•Pemalang: 6,55%
•(Nasional: 5,92%; Jateng: 6,02).
Kab. Kondisi
Kemiskinan Kecamatan
Pdd. Miskin (jiwa)
Tingkat Kemis.
(%)
Desa Sample
Kondisi Geografis Potensi Usaha RTM
Brebes 394.400 jiwa (22,72%)
•Bulakamba •Paguyangan •Bantarkawung
57.457 35.879 37.126
35,42 35,83 42,37
•Kluwut (BS) •Wanatirta (SM) •Pangarasan (MS)
•Dat. rendah & pesisir •Perbukitan (hutan) •Dat. rendah (hutan)
•Tani & Nelayan •Tani & Ternak •Tani & Ternak
Pemalang 261.200 jiwa (20,68%)
•Belik 37.252 36,26 •Mendelem (AS) •Dat. tinggi •Tani & Ind. RT
Pekalongan 125.900 jiwa (15%)
•Petungkriyono •Paninggaran
1.055 11.648
8,84 33,75
•Simego •Tlogohendro (KI) •Yosorejo •Tlogopakis •Kayupuring •Lambanggelun (PW)
•Dat. tinggi •Dat. rendah (hutan)
•Tani & Ternak •Tani
Keppres No. 124/2001 jo. Keppres No. 8/2002
tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
Perpres No. 54/2005 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Perpres No. 13/2009 tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Perpres No. 15/2010 tentang Percepatan
Penanggulangan kemiskinan
Permendagri No. 34/2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Permendagri No. 42/2010 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Dasar Kebijakan
Dasar Operasional
DASAR LEGAL KEBERADAAN LEMBAGA TKPK-KABUPATEN/KOTA
Struktur Lembaga TKPK Kabupaten/Kota
Penanggungjawab Bupati/Walikota
Ketua Wakil Bupati/
Wakil Walikota
Sekretariat TKPK
Kepala Sekretaris Bappeda
Wakil Kepala Sekretaris BPMD
Anggota Bappeda dan BPMD
Sekretaris Kepala Bappeda
Wakil Sekretaris Kepala BPMD
Kelompok Kerja
• Pendataan dan Informasi
• Pengembangan Kemitraaan
• Pengaduan Masyarakat
Kelompok Program
• Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
• Pemberdayaan Masyarakat
• Pemberdayaan UMKM • Program lainnya
Wakil Ketua Sekretaris Daerah
Tugas dan Fungsi Lembaga TKPK Kabupaten/Kota
TKPK
Kabupaten/
Kota
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan
1. Koordinasi penyusunan SPKD sebagai
dasar penyusunan RPJMD
2. Koordinasi penyusunan Renstra SKPD
3. Koordinasi penyusunan rancangan RKPD
4. Koordinasi penyusunan Renja SKPD
5. Koordinasi evaluasi pelaksanaan
perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah
1. Pengendalian pemantauan, supervisi dan
tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan
program dan kegiatan PK
2. Pengendalian pemantauan pelaksanaan
kelompok program PK oleh SKPD
(target,dana dan kendala)
3. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan
program /kegiatan PK secara periodik
4. Pengendalian evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan PK
5. Pengendalian penanganan pengaduan
masyarakat
6. Penyiapan laporan pelaksanaan dan
pencapaian program dan kegiatan PK
(Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi) TUGAS FUNGSI
1. Adanya pendataan dan pemetaan kemiskinan (termasuk kemiskinan multidimensi) sebagai “basis data dan informasi” untuk penyusunan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
2. Mengintegrasikan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
3. Sinkronisasi dan sinergi antara “intervensi pusat” dan “intervensi daerah”, dan antara berbagai intervensi daerah (antar SKPD) kedalam proses perencanaan reguler di daerah melalui mekanisme Musrenbang.
4. Mengoptimalkan peran TKPKD dalam mengawal dan memastikan terlaksananya sinkronisasi dan sinergi berbagai intervensi (strategi, kebijakan, program, kegiatan, anggaran) serta aliansi, kerjasama, dan kemitraan antar pelaku (pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat madani).
5. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi yang kontinyu oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program/kegiatan serta kinerja pencapaian target program/kegiatan.
6. Koordinasi dan konsultasi yang intensif antara TKPKD Kabupaten dengan TKPKD Provinsi, Bappenas dan TNP2K (pusat) dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.
7. Dukungan regulasi yang menjamin keberlangsungan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan penanggulangan kemiskinan
KUNCI KEBERHASILAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH
1. Upaya penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan merupakan langkah strategis dan mendasar yang harus dilakukan secara sistemik dan konvergen guna mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Dalam rancangan RPJMN 2015-2019 mendatang, titik berat pencapaian pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan difokuskan kepada:
(a) Peningkatan kualitas dan perluasan hak dasar terutama pengentasan kemiskinan, pemenuhan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan soial, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan; serta
(b) Peningkatan kapasitas nasional dalam mengelola sumber daya produktif dengan mengedepankan kepentingan nasional dalam memenangkan persaingan global.
(c) Peningkatan daya saing sektor riil berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah serta keberpihakan kepada koperasi;
3. Peningkatan kesadaran kolektif antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah serta segenap komponen pembangunan, agar mampu mereduksi berbagai ketimpangan terutama ego sektoral dan wilayah.
PENUTUP