paparan dirjen binwasnaker

Oleh : Oleh : DIREKTUR JENDERAL BINWASNAKERDIREKTUR JENDERAL BINWASNAKER

Disampaikan pada :Disampaikan pada :RAKORNIS BIDANG NAKERTRANS RAKORNIS BIDANG NAKERTRANS DAN WORKSHOP IPK TAHUN 2014DAN WORKSHOP IPK TAHUN 2014

3 DESEMBER 20143 DESEMBER 2014

1

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN :adalah FUNGSI NEGARA

DASAR HUKUM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN :

UU Th 1930 : UapUU 3 / 1951 : Pengawasan PerburuhanUU 1 / 1970 : Keselamatan KerjaUU 7 / 1981 : Wajib Lapor KetenagakerjaanUU 21 / 2000 : Serikat Pekerja/ Serikat BuruhUU 13 / 2003 : KetenagakerjaanUU 21 / 2003 : Pengesahan Konvensi ILO 81 Pengawasan

Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan,UU 39 / 2004 : Penempatan dan Perlindungan TKI di LNUU 40 / 2004 : SITEM Jaminan Sosial NasionalUU 24 / 2011 : Badan Penyelenggaran Jaminan SosialUU 23 / 2014 : Pemerintahan Daerah (Penyelenggaraan

Pengawasan Ketenagakerjaan di Pemerintah Provinsi)Perpres 21/2010 : Pengawasan Ketenagakerjaan

KEPUTUSAN MENAKERTRANS NO. 166 Th. 2014, TENTANG

PEDOMAN PENGUKURANINDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

4

SEBAGAI UKURAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN, TERMASUK BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Perencanaan Tenaga Kerja Perencanaan Tenaga Kerja Disusun Atas Dasar Informasi Ketenagakerjaan, PELAPORAN dan DATA meliputi :

5

Perencanaan Pengawasan KetenagakerjaanPerencanaan Pengawasan Ketenagakerjaan

1. Data Perusahaan (Wajib Lapor

Ketenagakerjaan di Perusahaan / UU 7/1981)

2. Data pengawas

3. Rencana Kerja Pengawasan (Riksa/Uji)

4. Laporan dan Analisa Riksa/Uji

5. Nota Pemeriksaan

6. Data Permenakertrans No. 9 Tahun 2005Catatan :

1 orang pengawas melakukan Pemerksaan 5 perusahaan/bulan

1 orang Pengawas Spesialis melakukan Pegujian 8 obyek/bulan

Tersedia anggaran Pemeriksaan/ Pengujian dalam DPA SKPD

6

TURUN

NAIK

NAIK

KEBIJAKAN STRATEGIS KEBIJAKAN STRATEGIS KONDISI LINGKUNGAN KERJAKONDISI LINGKUNGAN KERJA

Kondisi lingkungan kerja terdiri dari 3 sub indikator:

1)PENERAPAN SMK3, sebagai gambaran keberhasilan perusahaan yang diaudit dalam penerapan norma K3 (termasuk kebijakan dan organisasi).

2)JUMLAH KECELAKAAN KERJA, sebagai gambaran perusahaan yang belum menerapkan norma K3 secara sempurna Peralatan, Kompetensi, Manajemen

3)WAJIB LAPOR KETENGAKERJAAN DI PERUSAHAAN sebagai gambaran kepatuhan perusahaan dalam menerapkan UU 7 /1981 kondisi ketenagakerjaan

SUMBER DATASUMBER DATAKONDISI LINGKUNGAN KERJAKONDISI LINGKUNGAN KERJA

1)DATA DAN INFORMASI WASNAKERData Pengawas, Perusahaan, Obyek K3 dan Kasus Termasuk Jumlah penerima SMK3 dan Kecelakaan Kerja(kecelakaan kerja Laporan Jamsostek)

2)RENCANA KERJA WASNAKERPermenakertrans 4/2010 15/2012 2/2014 Pemeriksaan 5 perush/ bulan / orang pengawas

3)LAPORAN PER. 09/2005 per triwulan ALL UNIT

LAPORAN PER. 09/2005DATA PEGAWAI pengawas

DATA PERUSAHAAN OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DATA OBYEK PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DATA KEPESERTAAN JAMSOSTEK

DATA KEGIATAN PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN

DATA KEGIATAN PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN (PER KLUI)

DATA PENERBITAN PERIJINAN K3

DATA KECELAKAAN KERJA DAN PAK (TYPE, SUMBER DAN AKIBAT)

DATA PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN (NK DAN NK3)

DATA PENYIDIKAN NORMA KETENAGAKERJAAN

UNIT KERJAKAB/KOTA

UNIT KERJAPROVINSI

UNIT KERJAPUSAT MENTERI

PROFIL PENGAWAS KETENAGAKERJAANPROFIL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

JUMLAH DAERAHPROV = 34

KAB/KOT = 514

BELUM ADA PENGAWAS

155 Kab/Kota

10

Sumber Data :Permenakertrans

No. 9/2005Triwulan III 2014

URAIANPUSA

TPROV

KAB/ KOTA

TOTAL

A UMUM 133 272 1.098 1.503

B SPESIALIS 20 58 285 3631 Pes. Uap dan Bejana Tekan 3 14 70 872 Pes. Angkat dan Angkut 2 15 37 543 Pes. Tenaga dan Produksi 1 1 2 44 Instalasi Listrik 2 5 15 225 Penanggulangan Kebakaran 2 7 22 316 Konstruksi Bangunan 1 4 5 107 Kesehatan kerja 2 5 16 238 Lingkungan Kerja 2 5 15 229 Jamsostek 2 0 1 3

10Pengupahan dan Waktu Kerja 1 1 1 3

11 Keselamatan Kerja Kimia 2 1 1 4

C PPNS 10 89 267 3660

JUMLAH 163 330 1.283 1.776

RENCANA KEBUTUHAN

4.452 orang

KEKURANGAN4.452 – 1.776 = 2.676 orang

DATA OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2013DATA OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2013

11

Sumber Data:Permenakertrans No.9/2005

Triwulan IV – TAHUN 2014

CATATAN :1.JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAPORKAN BERDASAR UU NOMOR 7 TAHUN 1981 :WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN2.LIMA PROVINSI BELUM MENCAPAI SPM PEMERIKSAAN (<45%) :a)DKIb)BALIc)KALIMANTAN UTARAd)SULAWESI TENGGARAe)SULAWESI BARAT

PENERIMA PENGHARGAAN PENERIMA PENGHARGAAN KECELAKAAN NIHILKECELAKAAN NIHIL

JUMLAH PENERIMA TAHUN N

AKUMULASI PENERIMA SD TAHUN N

PENERIMA SERTIFIKAT PENERIMA SERTIFIKAT AUDIT AUDIT SMK3SMK3

JUMLAH PENERIMA TAHUN N

AKUMULASI PENERIMA SD TAHUN N

DIREKTORAT JENDERALDIREKTORAT JENDERALPEMBINAAN PENGAWASAN PEMBINAAN PENGAWASAN

KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN

SEKRETARIATSEKRETARIATDIREKTORAT DIREKTORAT

JENDERALJENDERAL

DIREKTORATDIREKTORATPENGAWASAN PENGAWASAN NORMA KERJA NORMA KERJA

DAN DAN JAMSOSTEKJAMSOSTEK

DIREKTORATDIREKTORATPENGAWASAN PENGAWASAN NORMA KERJA NORMA KERJA PEREMPUAN PEREMPUAN DAN ANAKDAN ANAK

DIREKTORATDIREKTORATPENGAWASAN PENGAWASAN

NORMA K3NORMA K3

STRUKTUR ORGANISASIDIREKTORAT JENDERALDIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAANPEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DIREKTORATDIREKTORATBINA K3BINA K3

DIREKTORATDIREKTORATBINA BINA

PENEGAKAN PENEGAKAN HUKUMHUKUM

USULAN ORGANISASI BARUUSULAN ORGANISASI BARU

JABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONALpengawaspengawas

DIREKTORAT JENDERALPEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

1. MERUMUSKAN KEBIJAKAN

2. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN

3. MENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA

4. MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI

5. MELAKSANAKAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL

BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, MELIPUTI :

-NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA,

-NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

-NORMA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK,

-BINA PENEGAKAN HUKUM

-BINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARISASI TEKNIS DI BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

1.Kontribusi Penurunan Jumlah Pekerja Anak Nasional2.Penurunan Pelanggaran Hukum Bidang Norma Ketenagakerjaan3.Peningkatan Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan :Bidang Norma KerjaNorma Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Pengupahan, Penempatan, Pelatihan Kerja, Hubungan Kerja, Kebebasan Berserikat,

Bidang Norma Jamsostek,BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan

Bidang Norma Kerja Anak,Perlindungan Tumbuh Kembang Minat Dan Bakat, Sebagai Generasi Penerus

Bidang Norma Kerja Perempuan,Perlindungan Terhadap Fungsi Reproduksi Dan Sosial

Bidang Norma Keselamatan Dan Kesehatan KerjaNorma Kelembagaan, Keahlian Dan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Mekanik, Pesawat Uap Dan Bejana Tekan, Konstruksi Bangunan, Listrik Dan Penanggulangan Kebakaran, Kesehatan Kerja, Lingkungan Kerja Dan Bahan Berbahaya

17

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA

PROGRAM

KETERANGAN(VISI MISI PRESIDEN :

NAWA CITA)

1. Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan

Persentase penurunan jumlah pekerja anak nasional

Persentase kontribusi penurunan jumlah pekerja anak nasional

Direktorat PNKPA

Prioritas 4Prioritas 5

Persentase penurunan pelanggaran hukum norma ketenagakerjaan


Direktorat BPH

Prioritas 4

2 Peningkatan efektivitas pengawasan norma ketenagakerjaan

Persentase peningkatan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

Persentase peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan

Direktorat PNKPA, PNKJ, dan PNK3

Prioritas 1Prioritas 5

3 Peningkatan penerapan standar K3 di dunia usaha

Jumlah pengelolaan K3 di tempat kerja

Jumlah perusahaan atau lembaga yang melakukan pengujian bidang K3

Direktorat Bina K3(ex. Pusat K3)Prioritas 1Prioritas 5

RENSTRA TUGAS DAN FUNGSIDIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

PROGRAM : PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DANPENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

KETERKAITAN INDIKATOR KINERJA PROGRAMDAN NAWA CITA PRESIDEN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KETERANGAN(VISI MISI PRESIDEN)

Persentase kontribusi penurunan jumlah pekerja anak nasional

Prioritas 4 : Menolak Negara lemah (perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarginal,)

Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia : (peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program” Indonesia Pintar” dengan wajib belajar 12 tahun)


Prioritas 4 : Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Persentase peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan

Prioritas 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara (akan melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di laur negeri, khususnya pekerja migrant)

Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia : (peningkatan kualitas jaminan sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019)

Jumlah perusahaan atau lembaga yang melakukan pengujian bidang K3

Prioritas 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara,

Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia : peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan

KEGIATAN/ SASARAN / INDIKATORTARGET

2015 2016 2017 2018 2019Kegatan : Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaaNSasaran : Meningkatnya kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma KetenagakerjaanKualitas teknis pemeriksaan norma ketenagakerjaan

300 perusahaan

315 perusahaan

330 perusahaan

345 perusahaan

365 perusahaan

Kualitas teknis penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan

180 perusahaan

190 perusahaan

200 perusahaan

210 perusahaan

220 perusahaan

Kerjasama lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan

240 pengawas 250 pengawas 265

pengawas 280 pengawas 290 pengawas

Kualitas pegawai ketenagakerjaan dan PPNS ketenagakerjaan 120 PPNS 120 PPNS 120 PPNS 120 PPNS 120 PPNS

Kegatan : Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja AnakSasaran : Meningkatnya Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja AnakJumlah pekerja anak yang ditarik dari bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)

16.000 pekerja anak

16.500 pekerja anak

17.000 pekerja anak

17.500 pekerja anak

18.000 pekerja anak

Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan

490 perusahaan

520 perusahaan

540 perusahaan

570 perusahaan

600 perusahaan

Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Anak

490 perusahaan

515 perusahaan

540 perusahaan

567 perusahaan

596 perusahaan

Kerjasama Lintas Sektoral perlindungan pekerja perempuan dan anak 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah

Advokasi pekerja Perempuan dan Anak 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah

RPJMN TAHUN 2015 – 2019PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN

PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


2015 2016 2017 2018 2019Kegatan : Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan KerjaSasaran : Meningkatanya Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

190 perusahaan

200 perusahaan

210 perusahaan

220 perusahaan

230 perusahaan

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan

310 perusahaan

330 perusahaan

340 perusahaan

360 perusahaan

380 perusahaan

Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran

300 perusahaan

320 perusahaan

330 perusahaan

345 perusahaan

360 perusahaan

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja,

550 perusahaan

580 perusahaan

600 perusahaan

640 perusahaan

660 perusahaan

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya

210 perusahaan

220 perusahaan

230 perusahaan

240 perusahaan

260 perusahaan

RPJMN TAHUN 2015 – 2019PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN

PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


2015 2016 2017 2018 2019Kegatan : Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Sasaran : Meningkatanya Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan

510 perusahaan

530 perusahaan

560 perusahaan

590 perusahaan

620 perusahaan

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma penempatan dan pelatihan kerja

240 perusahaan

250 perusahaan

260 perusahaan

280 perusahaan

290 perusahaan

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat

180 perusahaan

190 perusahaan

200 perusahaan

210 perusahaan

220 perusahaan

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

180 perusahaan

190 perusahaan

200 perusahaan

210 perusahaan

220 perusahaan

Jumlah sosialisasi Penerapan Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Implementasi SJSN

34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah


2015 2016 2017 2018 2019Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan K3Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan K3

Jml Pengkajian dan Penetapan Standar K3 18 jenis 18 jenis 18 jenis 19 jenis 20 jenis

Jumlah pengujian dan pemeriksaan K3420

perusahaan440

perusahaan460

perusahaan480

perusahaan500

perusahaan

Jumlah Jejaring dan Kerjasama K3 191 jenis 192 jenis 193 jenis 194 jenis 195 jenis

Jumlah Promosi dan Sosialisasi K3 54 jenis 54 jenis 55 jenis 55 jenis 56 jenis

Jumlah Peran Serta Masyarakat di bidang K3 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis

DATA OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAANDATA OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

CATATAN :SPM PEMERIKSAAN = 45% (45% PERUSAHAAN TELAH DIPERIKSA OLEH pengawas)

DATA OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAANDATA OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

CAPAIAN SPM PEMERIKSAAN < 45%

paparan dirjen binwasnaker

Data & Analytics