paparan perubahan perpres nomor 54 tahun 2010
TRANSCRIPT
MATERI PERUBAHANDRAF REVISI PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010
AGENDA
• LATARBELAKANG• POKOKPERUBAHAN• HAL-HALBARU• HAL-HALYANGBERUBAH
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010 2
LATAR BELAKANG
1. KeputusanPresidenNo11Tahun2016TentangProgramPenyusunanPeraturanPresidenTahun2016,mengamanatkanPerubahanPeraturanPresidententangPengadaanBarang/JasaPemerintahharusdiselesaikanpadatahun2016
2. ArahanPresidenuntukmelakukanderegulasibesar-besarandalamrangkamemaksimalkanpenyerapananggaran
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010 3
POKOK PERUBAHAN
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010 4
LAMA
19 BAB 139 PASAL 15 BAB 96 PASAL
BARU
SIMPLIFIKASI MENGHILANGKAN BAGIAN PENJELASAN
HAL HAL BERSIFAT PROSEDURAL, PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DIATUR LEBIH LANJUT DALAM
PERATURAN KEPALA LKPP , DALAM SISTEM ELEKTRONIK/APLIKASI , DAN PERATURAN KEMENTERIAN
SEKTORAL LAINNYA
STRUKTUR PERPRES
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010 5
BAB IKETENTUAN UMUM
BAB IITUJUAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN
BARANG/JASA
BAB IIIPELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA
BAB IVPERENCANAAN
PENGADAAN
BAB VPERSIAPAN
PENGADAAN
BAB VIPELAKSANAAN
SWAKELOLA
BAB VIIPELAKSANAAN MELALUI
PENYEDIA
BAB XIIPENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM
BAB XPENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
PENGADAAN NASIONAL
BAB XISUMBER DAYA MANUSIA
DAN KELEMBAGAAN
BAB XIIIKETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIVKETENTUAN PERALIHAN
BAB XVKETENTUAN PENUTUP
BAB IXUSAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN
BAB VIIIPENGADAAN TERTENTU
• PENGADAAN DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT
• PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI
• PENGECUALIAN • PELAKSANAAN PENELITIAN
• TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL DAN DANA PHLN
• PERAN SERTA USAHA KECIL
• PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
• PENGADAAN BERKELANJUTAN
HAL-HAL BARU
1. TUJUANPENGADAAN2. AGENPENGADAAN3. KONSOLIDASIPENGADAAN4. PELAKSANAANPENELITIAN5. KERJASAMAINTERNASIONAL6. PENGECUALIAN7. LAYANANPENYELESAIANSENGKETA8. SWAKELOLA9. E-MARKETPLACEPEMERINTAH
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010 6
7
01.TUJUAN PENGADAAN
HAL-HAL BARU
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
PASAL 4
Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia
Meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam negeri
Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah
Meningkatkan peran perusahaan nasional
Meningkatkan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dan industri kreatif
Mendorong pengadaan berkelanjutan
8
02.AGEN PENGADAAN
HAL-HAL BARU
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
PASAL 14
UKPBJ, badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/SKPD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
ADALAH
Dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalah hal K/L/SKPD belum/tidak memiliki kapasitas
Ditunjuk melalui Swakelola tipe II atau Pemilihan Penyedia
AGEN PENGADAAN
9
03.KONSOLIDASIPENGADAAN
HAL-HAL BARU
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
PASAL 22
Perencanaan Persiapan Pelaksanaan SerahTerimaPekerjaan
KONSOLIDASI PENGADAAN
PemilihanPenyedia
ADALAH strategi pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Barang/Jasa sejenis ke dalam satu paket pemilihan Penyedia atau ke dalam satu paket kontrak.
DILAKSANAKAN OLEH PA/KPA/UKPBJ
10
04.PELAKSANAANPENELITIAN
HAL-HAL BARU
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
PASAL 65,66
PELAKSANA PENELITIAN• Individu/kelompok individu• K/L/SKPD• Perguruan Tinggi• Organisasi Kemasyarakatan• Badan usaha
Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
11
05.KERJASAMAPERDAGANGANINTERNASIONAL
HAL-HAL BARU
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
PASAL 69
1. Untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan jenis/kategori dan nilai tertentu, dapat diikuti oleh pelaku usaha yang berasal dari negara anggota Kerjasama Perdagangan Internasional.
2. Batasan nilai Pengadaan Barang/Jasa dan jenis kategorinya yang dilaksanakan berdasarkan Kerjasama Perdagangan Internasional sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut.
12
06.PENGECUALIAN
HAL-HAL BARU
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
PASAL 64
Sudah Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan yang Lain
Tarif Resmi yang Telah Dipublikasikan Secara Luas
Pengadaan Barang/Jasa yang Telah Sesuai Praktik Bisnis yang Mapan
Tarif ListrikTarif Telepon
BBM
HotelTiket Transportasi
Pengadaan TanahAlat Peralatan Pertahanan dan KeamananKerja sama pemerintah dengan badan usahaPengadaan Pemerintah DesaJasa Profesi TertentuPembelian berdasarkan Tarif Resmi PemerintahTenaga Pendukung dengan perjanjian kerjaPita Cukai
13
07.LAYANANPENYELESAIANSENGKETAKONTRAK
HAL-HAL BARU
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
PASAL 60
Memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi antar pihak pada saat pelaksanaan kontrak
LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
Diselenggarakan oleh LKPP
14
08.SWAKELOLA
HAL-HAL BARU
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
PASAL 25,49
TIPE I
direncanakan,dilaksanakandandiawasiolehK/L/SKPDPenanggungjawabAnggaran
TIPE II
direncanakandandiawasiolehK/LPenanggungjawabAnggarandandilaksanakanolehK/L/SKPDpelaksanaswakelola
direncanakandandiawasiolehK/L/SKPDPenanggungjawabAnggarandandilaksanakanolehORGANISASIKEMASYARAKATANTIPE III
direncanakan,dilaksanakandandiawasiolehKELOMPOKMASYARAKAT
TIPE IV
*Ormas:AKATIGA,FATAYAT,AISYIAH
15
09.E-MARKETPLACEPEMERINTAH
HAL-HAL BARU
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
BAB X
KATALOG ELETRONIK
E-TENDERING/E-SELEKSI
E-MARKETPLACEPEMERINTAH
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pasarelektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasapemerintah.
K/L/SKPD PELAKU USAHA
Pembeli PenyediaProses Transaksi
HAL-HAL YANG BERUBAH
1. PERUBAHANISTILAH2. PERUBAHANDEFINISI3. PERUBAHANPENGATURAN
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010 16
PERUBAHAN ISTILAH
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010 17
HAL-HAL BERUBAH
ULPUnitLayananPengadaan
UKPBJUnitKerjaPengadaanBarang/Jasa
LELANG TENDER
DAFTAR HITAM
SANKSI DAFTAR HITAM
DOKUMENPENGADAAN
DOKUMENPEMILIHAN
POKJA ULP
POKJA PEMILIHAN
K/L/D/I K/L/SKPD
PERUBAHAN DEFINISI
HAL-HAL BERUBAH
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
Perpres No. 54/2010 Revisi Perpres No. 54/2010
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang dibiayai oleh
APBN/APBD.
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasaoleh kementerian/ lembaga/satuan kerja
perangkat daerah/institusi yang prosesnyadimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatanuntuk memperoleh barang/jasa.
Unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah yang menjadi pusat keunggulan (center of excellence) Pengadaan
Barang/Jasa.
Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa
Unit organisasi K/L/pemerintah daerah/I yang berfungsi melaksanakan pengadaan
barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada
unit yang sudah ada
Daftar rencana kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh
K/L/SKPDRencana Umum Pengadaan
Tidak didefinisikan
18
PERUBAHAN DEFINISI
HAL-HAL BERUBAH
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
Perpres No. 54/2010 Revisi Perpres No. 54/2010
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untukmenyelenggarakan sistem pelayanan
pengadaan barang/jasa secara elektronik
Swakelola
Pengadaan barang/jasa dimanapekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi pemerintah lain dan/ataukelompok masyarakat.
Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia dalam kondisi khusus
Penunjukkan Langsung
Metode pemilihan penyedia barang/jasadengan cara menunjuk langsung 1 (satu)
penyedia barang/jasa
Perangkat UKPBJ atau unit kerja mandiri yang berfungsi mengelola teknologi
informasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/SKPD atau
kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan.
19
PERUBAHAN DEFINISI
HAL-HAL BERUBAH
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
Perpres No. 54/2010 Revisi Perpres No. 54/2010
Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang / pekerjaan konstruksi
/jasa konsultansi/jasa lainnya.
Pejabat Pemeriksa Hasil
PekerjaanPanitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan
menerima hasil pekerjaan.Tim yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan yang bernilai di atas
rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas
rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Panitia Pemeriksa Hasil
Pekerjaan
Pejabat administrasi/pejabat fungsional yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas
memeriksa hasil pekerjaan yang bernilai paling tinggi rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi
rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pelaku usaha yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa
konsultansi/jasa lainnya berdasarkan perjanjian
20
PERUBAHAN PENGATURAN
HAL-HAL BERUBAH
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
UKPBJ1. (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
UKPBJ
LPSE
UKPBJ
LPSE
ATAU
memiliki tugas:a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasab. Pengelolaan fungsi LPSEc. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasad. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi
dan/atau Bimbingan Teknis
Tugas pengelolaan fungsi LPSE dapat dilaksanakanoleh unit kerja terpisah.
Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi2.Batas nilai pengadaan langsung jasa konsultansi ≤ Rp 100 Juta
21
PERUBAHAN PENGATURAN
HAL-HAL BERUBAH
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
Persyaratan Penyedia3.
E Purchasing4.Batas nilai E Purchasing oleh Pejabat Pengadaan ≤ Rp 200 Juta
Penyederhanaan rumusan persyaratan penyedia menjadi sbb:“Penyedia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha dan kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan”
Pengadaan dalam rangka Penanganan Kondisi Darurat5.Pemisahan pengaturan pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan pengaturan penunjukan langsung
22
PERUBAHAN PENGATURAN
HAL-HAL BERUBAH
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
Jaminan6.
Harga Perkiraan Sendiri7.Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Langsung sampai dengan Rp10 juta, pengadaan melalui e-purchasing, kontes, dan sayembara
Jaminan Penawaran diberlakukan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp10 Miliar, dengan nilai 1% -3% dari HPS
Tender Internasional8.Tender internasional dapat dilakukan untuk: a.Jasa konstruksi dengan nilai > Rp 1 Triliunb.Barang/Jasa Lainnya dengan nilai > Rp 50 Miliarc. Jasa konsultansi dengan nilai pekerjaan > Rp 25 M d.PBJ yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing
23
PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PERUBAHAN PENGATURAN
HAL-HAL BERUBAH
DRAFREVISIPERPRESNO.54THN.2010
Jenis Kontrak & Metode Evaluasi9.PENGADAAN BARANG/
PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA
1. Jenis Kontrak terdiri atas:a. Lump Sumb. Harga Satuanc. Gabungan Lump Sum dan Harga
Satuand. Terima Jadi (Turnkey)e. Kontrak Payung (Indefinite Delivery
Contract)
2. Metode evaluasi terdiri atas:a. Harga terendahb. Sistem Nilai (Merit System)c. Penilaian Biaya Selama Umur
Ekonomis
1. Jenis Kontrak berdasarkan pada:a. Keluaran (Lump Sum)b. Waktu Penugasan (Time Based)c. Kontrak Payung (Indefinite
Delivery Contract)
2. Metode evaluasi terdiri atas:a. Kualitas dan Biayab. Kualitasc. Pagu Anggarand. Biaya Terendah
24
TERIMA KASIHAKHIR PRESENTASI
www.LKPP.go.id