PENGUATAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKINI DALAM AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIDisampaikan pada :Pertemuan Workshop Para Pimpinan dan Pokja Akreditasi pada Asesor InternalJakarta, 24 November 2015

Dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, MPH1GARIS BESAR PENYAJIANARAH PEMBANGUNAN KESEHATANPETA STRATEGI DITJEN BINA UPAYA KESEHATANREGULASI AKREDITASI RSKENDALI MUTU - BIAYADALAM PENYELENGGARAAN JKN

21. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATANRPJMN I2005 -2009Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhanBangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankesAkses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap Kes masyarakat thd yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia VISI:MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRIDANBERKEADILANRPJMN II2010-2014RPJMN III2015 -2019RPJMN IV2020 -2025KURATIF-REHABILITATIFPROMOTIF - PREVENTIF334Rencana aksiBUKRTujuan StrategiSasaran StrategiProgram StrategiKESWAJANGMEDBUKDKEPSESRencana Aksi BUKRPJMN 2015-2019Rencana Strategi Kementerian Kesehatan 2015-2019

NAWACITA KPIMDGsSDGsARAH KEBIJAKAN NAWACITA KE 3 : membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah2 dan desa dalam kerangka negara indonesiaNAWACITA KE 5 : meningkatkan kualitas hidup manusia indonesiaVISI KEMENKES : masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilanVISI BUK : Akses Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas Bagi Masyakarat45

2. Peta Strategi Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2015-2019

7ISU STRATEGIS BUKAkses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas belum merataAkses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas belum merataMutu pelayanan Fasyankes dasar & lanjutan belum merata

A. PENINGKATAN AKSES B. KUALITAS FASYANKES A. PROGRAM PENINGKATAN AKSESREGIONALISASI SISTEM RUJUKANTELEMEDICINE, FLYING HCSPGDT, RS PRATAMASISTER HOSPITAL, PIHAK SWASTA, KSO ALAT MEDIS, AHSPENGUATAN SISTEM RUJUKANREGIONALISASI SISTEM RUJUKANRS RUJUKANNASIONAL (14)RS RUJUKANPROVINSI (20)KLAS A & DIKRS RUJUKANREGIONAL 1RS RUJUKANREGIONAL 3RS RUJUKANREGIONAL 2PERMENKES 56/2014KEPMENKES 390/2014KEPMENKES 391/2014RS RUJUKANREGIONAL 4PENGUATAN AKSES REGIONALISASI SISTEM RUJUKANKLAS B & DIKJCI /PARIPURNAPARIPURNA UTAMA RSUDKAB/KOTA RSUDKAB/KOTA RSUDKAB/KOTA RSUDKAB/KOTA RSUDKAB/KOTASUPPLY

SIDEKLAS C& DMADYA/DASAR64 RSUD MDGS122 RS DAERAH TERTINGGALERA JKNRS DIK AHSRS PRATAMA/PUSKESMAS/KLINIK/P.MANDIRISISTEM SISTER HOSPITAL10

RS Rujukan Nasional dan RS Rujukan ProvinsiRS RujukanNasionalProvinsiRS Kelas A122RS Kelas B214RS Kelas C--4Jumlah1420

RS RUJUKAN REGIONAL (= 110 RS)RS KELAS A3 RSRS KELAS B48 RSRS KELAS C52 RSRS KELAS D7 RSRS Rujukan Regional**Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan HK.02.02/MENKES/391/2014 12KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 13 3. REGULASI AKREDITASI RSUU No 44 / 2009 : RSPerPres No. 12 / 2013 : Jaminan KesehatanPerMenkes No 012/2012 : Akreditasi RS (**)SK Menkes No 428/2012 : Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi di Indonesia (**)PerMenkes No 1438 / 2010 : Standar Pelayanan KedokteranPerMenkes No 71 / 2013 : Pelayanan Kesehatan Pada JKNPerMenkes No 59 / 2014 : Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKNPerMenkes No 28 / 2014 : Pedoman Pelaksanaan JKNPerMenkes No 56 / 2014 : Klasifikasi dan Perijinan RS (**)(**) Dalam proses revisi

MUTU PELAYANAN RSAKUNTABILITAS PADAMASYARAKATPermenkes No.56 /2014AKREDITASI Akreditasi Nasional Versi 2012 Persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional dan perubahan klsPerpanjangan kerjasama dengan BPJSPERIJINAN --- IJIN MENDIRIKAN DAN OPERASIONAL Menkes RS Kelas A dan PMA ---- (Rekom Dinkes Prov) Pemda Prop RS Kelas B dan PMDN (Rekom Dinkes Kab/Kota) Pemda Kab/Kota RS kelas C dan D (Rekom Dinkes Kab/Kota)KLASIFIKASI KELAS RS Pemerintah & Swasta wajibTerbagi menjadi RS Umum dan RS Khusus RS Umum Kelas A, B, C, D dan D Pratama RS Khusus Kelas A, B dan CREGISTRASI Setelah RS mempunyai izin operasional Pusat kan melakukan registrasiSTANDAR AKREDITASI RS NASIONALKelompok Standar Pelayanan berfokus pada pasienKELOMPOK II:

KELOMPOK IV :MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (kematian ibu dan bayi, kesakitan HIV dan TB)

KELOMPOK I:

KELOMPOK III: Sasaran Keselamatan Pasien RS

STANDAR AKREDITASI RSKelompok Standar Manajemen RS

Standar-standar Akreditasi sangat terkait dan melibatkan Peran Komite Medis dan Komite Keperawatan **Kriteria Kelulusan Perdana (C, D dan D Pratama): 4 Standar (SKP, HPK,PPI, KPS)STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKITKELOMPOK STANDAR PELAYANAN BERFOKUS PASIEN1. Akses Ke Pelayanan dan Kontinitas Pelayanan2. Hak Pasien dan Keluarga3. Asesmen Pasien4. Pelayanan Pasien5.Pelayanan Anestesi dan Bedah6. Manajemen dan Penggunaan Obat7. Pendidikan Pasien dan KeluargaKELOMPOK STANDAR MANAJEMEN1.Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi3. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan4. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan5. Kualifikasi dan Pendidikan Pasien6. Manajemen Komunikasi dan InformasiSASARAN KESELAMATAN PASIENSASARAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALSPermenkes RI No.1438/2010 Standar Pelayanan KedokteranPNPKNASIONALorganisasi profesi Legalisasi KEMENKESSPOpimpinan fasilitas YANKESPEMBUATFASYANKESSIFATCAKUPANPANDUAN PRAKTIK KLINISALUR KLINIS = clinical pathway Sesuai standar profesiALGORITMEPROTOKOLPROSEDURSTANDING ORDERSesuai = standar profesiStandar Pelayanan Kedokteran

16PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 56 TAHUN 2014 KLASIFIKASI DAN PERIJINAN RS Pasal 76, ayat 2 Registrasi dan akreditasi merupakan persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional dan perubahan kelas

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Pasal 7, point b bahwa salah satu persyaratan untuk bekerjasama dengan BPJS, maka RS harus memiliki sertifikat akreditasi.

TANTANGAN PELAYANAN KESEHATANDerajat kesehatan rakyat yg setinggi-tingginyaMeningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakatIndikatorTahun 2014Tahun 2015Target 2019Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 0105600b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional 1021481Saudara-saudara yang berbahagia,

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan terdapat dua hal tantangan pembangunan kesehatan dalam mencapai derajat kesehatan rakyat yang setinggi-tingginya yaitu : - Pencapaian MDGs dan Post MDGs, yaitu :Menurunkan angka kematian Ibu dan BayiMenurunkan angka kemiskinanMenurunkan angka kesakitan penyakit infeksi

- Implementasi JKN yang meliputi :Meningkatkan akses pelayananMelakukkan restrukturisasi Pelayanan melalui penataan system rujukanMeningkatkan pelayanan menjadi lebih efisien & efektif

18KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAHKEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 16(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendukung, memotivasi, mendorong dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi untuk semua Rumah Sakit.(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Rumah Sakit untuk proses Akreditasi.(3) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Permenkes 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit Pasal 16

STATUS AKREDITASI 2012PEMERINTAHSWASTAJUMLAH

DASAR3710MADYA145UTAMA235PARIPURNA4675121LULUS PERDANA41317TOTAL56102158JUMLAH RS TERAKREDITASI 2012

Sumber : web.kars.or.idUpdate data KARS tanggal 21 Okt 2015NONAMA PROPINSIJUMLAH RSNOV1DKI Jakarta32 RS2Banten11 RS3Jawa Barat 23 RS4Jawa Tengah 19 RS1 RS5D.I. Yogyakarta10 RS6Jawa Timur 21 RS7Riau4 RS8Kepulauan Riau2 RS9Lampung1 RS1 RS10Bali 12 RS1 RS11Sulawesi Selatan 3 RS12Sumatera Barat 1 RS13Sumatera Selatan3 RS14Sumatera Utara2 RS15Aceh2 RS16Jambi3 RS17Kalimantan Barat2 RS18Kalimantan Timur1 RS19Kalimantan Selatan1 RS20Maluku1 RS21 Papua1 RSDATA RS PEMERINTAH DAERAH TERAKREDITASINO.ProvinsiNo.Nama RSKeteranganI.NAD1RSUD Idi RayeukDASAR2RSUD Datu Beru TakengonPARIPURNAII.Sumatera Selatan3RSUD Palembang BariPARIPURNAIII.DKI Jakarta4RSU Haji JakartaPARIPURNAIV.Jawa Tengah5RSUD dr. R. Soetrasno RembangPARIPURNA6RSU Dr. Moewardi SurakartaPARIPURNA

7RS Jiwa Dr.R.M.Soedjarwadi KlatenPARIPURNA

8RSUD Tugurejo SemarangPARIPURNA

V.Jawa Timur9RSU Dr. SoetomoPARIPURNA10RSUD SidoarjoPARIPURNA11RSU Dr. Saiful AnwarPARIPURNA12RSU Haji SurabayaPARIPURNA13RSUD Iskak Tulung AgungPARIPURNAVI.DIY14RSSD Penembahan SenopatiPARIPURNA

VII.Bali15RSUD BadungPARIPURNA16RSUD TabananPARIPURNA17RSUD WangayaPARIPURNAVIIIKalimantan Timur18RSUD SangattaDASARIXSulawesi Selatan19RSU SinjaiDASAR20RS I LagaligoPERDANAX.Papua Barat21RS Scholoo Keyen

PERDANA

PARIPURNA21Peran Kementerian Kesehatan dalam Kendali Mutu dan Biaya

4. KENDALI MUTU BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN JKN22Strategi Kendali Mutu - BiayaPelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit harus memahami Jaminan Kesehatan Nasional secara utuhMemahami sistem pembayaran prospektif INA CBGsMenyiapkan semua panduan dan clinical pathway serta mengimplementasikannya.Pengawasan implementasi panduan dan Clinical PathwayEfisiensi : Penggunaan obat, alat dan bahan serta tindakan medis - tanpa mengorbankan kepentingan pasien, Pemanfaatan sarana penunjang air, listrik, atau teleponPemeliharaan Sarpras lainnya, gedung dan kendaraan. Membentuk sistem pengawasan internal untuk mengawasi kepatuhan tenaga kesehatan/ non kesehatan terhadap kebijakan yang sudah dibuat.

HUBUNGAN JAMINAN KESEHATAN DAN AKREDITASIRS yang ingin bekerjasama dengan BPJS harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam proses kredensial Permenkes No. 71/2013 Salah satu persyaratan mutlak Kredensial oleh BPJS adalah Akreditasi RS tetapi ada masa peralihan selama 3 tahun terhitung sejak November 2013 sampai November 2016 ( Pasal 41 ayat 3)Standar-standar Akreditasi sangat terkait dengan program-program Kementerian Kesehatan dengan melibatkan seluruh staf dan pimpinan RS serta stake holder terkait.

KESIMPULAN RS wajib melaksanakan akreditasi setiap tiga tahun sekali sesuai amanah UU no. 44/2009 ttg RS.Akreditasi merupakan upaya untuk melakukan kendali mutu dalam implementasi Program JKN persyaratan kredensial untuk bekerjasama dengan BPJS sesuai Permenkes 71/2013Diperlukan perubahan paradigma baru dan komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Staf Rumah Sakit dalam menerapkan standar akreditasi baru (versi 2012)Jumlah RS yang terakreditasi nasional masih sangat sedikit (158 RS) diperlukan upaya bersama untuk mendukung pencapaian akreditasi RS di Indonesia.Akreditasi merupakan salah 1 kriteria Penetapan RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional (Kepmenkes 390 dan 391/2014) sbg pendukung Prioritas Kebijakan Alokasi Anggaran dan sasaran pencapaian target-target kinerja Kemenkes dalam Renstra 2015-2019

TERIMA KASIH Chart10.15000.750.1

PERDANADASARPerbandingan

Sheet1PerbandinganDasar0.15Madya0Utama0Paripurna0.75Perdana0.1To resize chart data range, drag lower right corner of range.